Lihat profil lengkapku
.jpg)
Nov 2009CHRISTIANDY: KAMI BUKAN CHINA
OPEN HOUSE
Gubernur Kalbar Cornelis beserta keluarga berkunjung ke rumah Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya yang merayakan Imlek, Senin (26/1). FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
============
Budi Rahman
Borneo Tribune, Pontianak
Langit kota diwarnai bunga api, membawa keriangan anak negeri. Meski beda adat dan tradisi mereka bangga menjadi anak negeri.
Suasana perayaan pergantian tahun menjelang musim semi berlalu semarak di seluruh penjuru kota. Tahun baru Imlek 1560 di Kota Pontianak menghadirkan kemeriahan dan kesenangan bagi yang merayakan atau sekedar turut menyaksikan. Pemandangan dan kesemarakkan itu terpancar sejak hari menjelang senja.
Perayaan Imlek masyarakat Tionghoa di Kalbar seperti menemukan momentumnya tahun ini. Meski sempat diwarnai riak-riak kecil dengan adanya ancaman gesekan sosial di level grass root malam perayaan Imlek tetap berjalan meriah. Tradisi yang mewarnai datangnya hari besar warga Tionghoa itupun tersaji indah.
Pesta kembang api hampir semalam suntuk menghiasi langit Kota Pontianak. Sambut menyambut cahaya kembang api membuncah seperti pelangi di malam hari. Tak terhitung jumlah titik dan jumlah nyala kembang api yang menjadikan langit Kota Pontianak indah di malam itu.
Pendopo Gubernur Kalbar di Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu sentra peluncuran kembang api di malam tahun baru Imlek. Gubernur, Wakil Gubernur dan sejumlah pejabat teras provinsi hadir pada malam itu. Seperti halnya pada malam-malam istimewa bagi warga Kalbar penganut agama dan tradisi lainnya, malam Imlek juga dirayakan di rumah rakyat itu. Barongsai, kembang api, lampion dan simbol-simbol etnik Tionghoa lainnya ditata dengan indah.
Sejak naiknya Cornelis sebagai orang nomor satu di Kalbar, semua entitas diberikan ruang gerak dan kebebasan berekspresi yang sama porsi dan perhatiannya. Tidak muncul kesan diskrimasi dan “penganak emasan” terhadap salah satu entitas. Itu terlihat dengan mata telanjang, nyata dan bukan sekedar retorika.
Terbukti, pada saat Natal, Gubernur yang seorang Dayak--Katolik ini merayakannya dengan wajar di Pendopo. Pun begitu pada saat Idul Fitri, ia yang bukan seorang Muslim tetap ikut memfasilitasi perayaan itu di Pendopo. Bersama Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli, pada malam takbiran ia membunyikan meriam karbit di Pendopo. Meriam karbit sebuah tradisi orang Melayu-Islam menyambut Lebaran ia “gotong” ke Pendopo. Ini belum pernah terjadi pada gubernur-gubernur Kalbar sebelumnya.
Lebaran, Natal, Imlek atau hari besar lainnya merupakan media, ruang untuk mengekspresikan keyakinan dan kegembiraan para penganut agama atau budaya. Ia menjadi sebuah penyaluran terhadap ekspresi keyakinan dan keimanan para penganutnya. Sudah selayaknya memang bagi Negara yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan memberikan kemerdekaan bagi warganya untuk merayakan hari besar itu.
Perayaan Imlek di Indonesia paska gerakan reformasi semakin mendapatkan ruang yang luas. Kebijakan pemerintah di zaman Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang mencabut Kepres yang mengekang kebebasan dan adat istiadat masyarakat Tionghoa di Indonesia menjadi momentum bangkitnya budaya Tionghoa di Indonesia.
Membincang tentang ruang ekspresi warga Tionghoa di Indonesia memang tidak bisa lagi berangkat dari paradigma zaman kolonial. Di zaman penjajahan prasangka dan kecurigaan antar entitas menjadi panglima dan struktur politik yang dibangun oleh penjajah. Dengan modal politik pecah belah devide et impera, Belanda sukses membungkam potensi besar bangsa Indonesia. Persatuan adalah musuh besar pemerintah Hindia Belanda. Sangat disayangkan bila kebijakan dan model politik itu masih dikembangkan oleh pemerintah di era kemerdekaan.
Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya menentang keras pandangan politik yang masih meragukan nasionalisme etnis Tionghoa di kancah politik nasional. Ia menyayangkan masih adanya paradigma pra kemerdekaan yang dipakai sebagian pihak untuk menilai etniknya.
“Kita tidak bisa pungkiri di masa lalu ada pertikaian antar anak bangsa, itu bagian dari sejarah. Tapi kita tidak bisa hidup dengan praduga seperti itu selamanya,” kata Christiandy saat berbincang dengan rombongan jurnalis Borneo Tribune menghadiri open house di kediamannya, Jalam GM Said.
Christiandy di tengah-tengah acara Imlek yang dihadiri sejumlah petinggi provinsi tampak berbincang serius dengan jajaran redaksi Borneo Tribune. Isu keretakan sosial yang membayangi momentum perayaan Imlek dan Cap Go Meh mendapat apresiasi serius darinya.
Christiandy sebagai wakil warga Tionghoa Kalbar yang kini duduk di kursi eksekutif tertinggi, berharap prasangka dan kecurigaan terhadap warga Tionghoa bisa dikesampingkan. Secara geneologis Ia menilai tak ada yang terlalu dipersoalkan antara Tionghoa dan anak bangsa lainnya. “Saya baca tulisan Pak Suwito, rupanya China itu yang Melayu juga. Itu kan artinya tidak ada perbedaan antara kita,” katanya.
Meski begitu, secara etnisitas Christiandy menyebut dirinya lebih merasa dihargai disebut sebagai Tionghoa, bukan China.
“Kami bukan China. Ini soal nasionalisme, kalau China kan ada negaranya. Sedangkan kita sudah menjadi bagian dari negeri ini. Tidak mungkin kita juga mengaku sebagai China sementara kita hidup sebagai warga Negara Indonesia,” seru pemilik nama asli Bong Hong San ini.
Harapan Christiandy terhadap identitas budaya dan nasionalismenya sebagai warga Negara bukan sautu bentuk utopia atau euphoria. Secara kultural asimilasi budaya juga telah merasuk dalam raga warga Tionghoa. Proses kawin mawin antar warga telah terjalin antara warga Tionghoa dengan etnis lainnya.
“Paman saya kawin dengan orang Melayu Sambas. Saya manggilnya Pak Long. Kita sudah lama punya ikatan dengan saudara-saudara kita yang kebetulan Melayu. Jadi kalau sama-sama kita kok ada bertikai, saya merasa heran,” ujar Wagub di hadapan para tamu-tamunya yang lain.
Jika menilik perjalanan sejarah bangsa ini, secara jujur harus diakui peran warga Tionghoa untuk republik tidak sedikit. Sama seperti warga peranakan lainnya, seperti Arab atau Eropa. Nama-nama seperti John Lie, perwira militer di Angkatan Laut RI di zaman kemerdekaan, Soe Hok Gie, aktivis idealis, atau Yap Thiam Hien sang pejuang HAM tidak diragukan dedikasi dan nasionalisme mereka. Masih banyak deretan nama-nama tokoh Tionghoa lainnya yang telah dan akan memberikan kiprah dan perjuangan mereka bagi republik ini. Alangkah naifnya jika, sesama anak bangsa kita menghalangi mereka memberikan darmanya pada ibu pertiwi.
Selasa, 27 Januari 2009
Stop Pertanyakan Nasionalisme Tionghoa
Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (6)
DAMRI TERGELINCIR, CORNELIS TURUN TANGAN
Borneo Tribune, Sintang
Sebuah Bis Damri dengan nomor polisi KB 7787A yang dipenuhi dengan penumpang tergelincir dan menutupi jalan di Dusun Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Sabtu (24/1).
Bis yang dipenuhi oleh penumpang jurusan Sintang-Pontianak ini tergelincir diduga akibat kelalaian sang supir saat mengemudi, sehingga saat melewati jembatan mobil ini tidak dapat dikendalikan dan keluar dari batas aspal.
Rombongan Gubernur yang akan pulang ke Pontianak juga ikut tertahan tepat di samping bis tersebut. Gubernur Kalbar Cornelis pun akhirnya harus turun tangan karena tertahan selama 2 jam.
Kepala Dusun Kamung Lengkenat Kecamatan Sepauk Safril pun dipanggil Gubernur untuk menebang semak-semak yang berada di depan bis yang sudah tak berdaya ini. Setelah dibantu oleh sepuluh orang warganya untuk membuka jalan tepat di depan Bis ini, akhirnya kendaraan roda dua dan roda empat dapat melewati bis yang melintang ini.
Sebelum melanjutkan perjalananya kembali Gubernur Cornelis sempat berbincang-bincang dengan warga setempat serta para penumpang Bis Damri, dan Cornelis meminta melalui Kepala Dinas Perhubungan yang saat itu ikut dalam rombongan untuk melakukan kordinasi dengan pihak Bis Damri dan menindak tegas supir yang lalai dan membahayakan penumpang ini.
Senin, 26 Januari 2009
Pertemuan Gubernur Kalimantan dengan DPD-RI
KALIMANTAN TUNTUT KEADILAN
GUBERNUR KALIMANTAN
Gubernur Kalteng, Teras Narang, bersalaman dengan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, dan Gubernur Kaltim Awang Farouk, pada pertemuan empat Gubernur Kalimantan dengan DPD RI, Jumat (23/1). FOTO Citra/Humas Pemprov Kalbar
=============
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mendorong percepatan pembangunan di segala sektor baik di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan ketahanan pangan, perdagangan dan industri, sarana perhubungan darat, udara dan laut seperti rencana pembangunan pelabuhan bertaraf Internasional, dan lain sebagainya.
Namun lagi-lagi kendala yang dihadapi adalah minimnya insfrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, energi listrik, termasuk air bersih.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, pada pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) di Jakarta, Jumat (23/1).
Adanya gagasan mempersatukan empat Provinsi di wilayah Kalimantan ini suatu langkah maju untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Untuk itu bersama DPD RI dan pihak-pihak terkait lainnya kita perlu menyampaikan beberapa usulan kepada Pemerintah Pusat tentang langkah-langkah percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan baik di bidang infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, tata ruang maupun regulasi, sambung Christiandy.
“Kalimantan bersatu wujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya demi kejayaan NKRI” itulah tema yang diusung dalam pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dengan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara V DPR RI.
“Kita tidak bisa biarkan wilayah Kalimantan yang merupakan salah satu dari NKRI ini tertinggal jauh terus menerus dalam berbagai aspek pembangunan. Sudah saatnya kita bertindak dan bersatu menyatukan langkah untuk menuntut perhatian serius pemerintah pusat agar bertindak adil dalam menjalankan amanat UUD 1945,” katanya.
Selama ini Pemerintah Pusat kurang serius memberikan perhatian tehadap pembangunan di wilayah Kalimantan. Sungguh sangat ironis jika Kalbar, Kateng, Kalsel dan Kaltim yang kaya akan sumber daya alam justru masyarakatnya hidup dalam lingkaran kemiskinan.
Gubernur Kalteng, Teras Narang, yang juga selaku Ketua FKRP2RK, mengatakan, Kalimantan telah memberikan konstribusi yang besar terhadap Negara. Sebagai contoh di bidang sumberdaya batu bara berdasar data tahun 2007 produksi batubara Nasional sebesar 216 juta ton, 94,4% diantaranya dari Kalimantan. Sementara ekspor mencapai 158,8 juta ton (71% dari total konsumsi) 96,4% eksport tersebut berasal dari Kalimantan.
Begitupun konsumsi dalam negeri sebesar 64, 1juta ton (29% dari total konsumsi), dimana 86,5% diantarnya dari Kalimantan. Sumbangan pertambangan atas PNB (2007) sebesar 8,7 trilyun, 61% diantaranya berasal dari batubara, paparnya.
“Untuk itu melalui pertemuan ini kita mengharapkan agar DPD-RI ikut sama-sama berjuang agar aspirasi yang kita sampaikan ini bebar-benar bisa terealisasi,” tegas Teras Narang.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Ketua DPD-RI Ginanjar Kartasasmita dan dihadiri Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan. (Citra/Humas Pemprov Kalbar)
PLB Badau Segera Dibuka
POSA LINTAS BATAS
Gubernur Kalbar Cornelis menijau Pos Lintas Batas Badau, dan patok batas Indonesia-Malaysia, Sabtu (24/1) FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
==========
Keinginan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, H. Abang Tambul Husin, serta masyarakat Kapuas Hulu yang mendesak kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk segera membuka pintu pos lintas batas (PLB) Badau, akan segera terwujud.
Gubernur Kalbar Cornelis yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah menegaskan akan segera membuka pintu PLB secepatnya.
“Kita sudah menghitung untuk membangun sarana, prasarana, serta infastruktur sepanjang perbatasan Kalbar dengan negara asing (Malaysia) ini menghabiskan dana sekitar Rp4,7 Triliun, dan saat ini kita sudah mengajukannya kepada Pemerintah Pusat di Jakarta,” ungkap Cornelis saat meninjau dan melihat langsung kondisi di PLB Badau, Sabtu (24/1).
Hal itu sangat penting dalam membantu percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu terutama di wilayah perbatasan. PLB Badau merupakan salah satu pilar utama bagi Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan terutama sektor pariwisata.
Selain itu, dibukanya PLB Badau akses ke luar negeri menjadi lebih mudah dan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak adanya lagi tarik ulur mengenai PLB Badau ini seperti yang lalu-lalu.
Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (5)
Rp10 Miliar untuk Jalan Badau
ADAT MELAYU
Gubernur Kalbar Cornelis beserta rombongan disambut dengan adat Dayak Iban dan Melayu saat tiba di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (23/1). Gubenur akan meninjau Pos Lintas Batas Badau sebelum mengakhiri kunjungan kerjanya di kabupaten paling timur Kalbar itu. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
==============
Lukas B Wijanarko
Borneo Tribune, Badau
Di hari terakhir kunjungan kerjanya Gubernur Kalbar Cornelis, beserta rombongan menuju kecamatan Badau melewati Jalan Raya Lintas Utara dengan jarak sekitar 200 Kilometer dari Kota Putusibau.
Kondisi jalan hingga ke Badau hampir seluruhnya rusak berat dan hanya bisa dilalui mobil-mobil doble gardan atau 4WD.
Di Desa Langan Baru Kecamatan Balau Hulu, sekitar 90 Km dari Putusibau, Gubernur menyinggahi sebuah warung milik Hermanus dan berbincang-bicang seputar kondisi jalan. “Kita sudah siapkan dana sebesar Rp10 miliar untuk memperbaiki jalan di Badau ini, dana ini berasal dari APBD 2009 dan sudah diketok palu,” ungkap Cornelis.
Setibanya di Badau Gubernur disambut dengan prosesi adat Dayak Iban dan Melayu, dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat Badau di gedung Serba Guna Kecamatan Badau.
Masyarakat banyak mempertanyakan keberadaan mobil asing yang berkeliaran di sekitar Badau, infastruktur, serta Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat juga memuji Gubernur beserta rombongan yang mau mengunjungi dan melihat langsung kondisi masyarakat di daerah perbatasan, apalagi melewati jalur darat yang kondisinya rusak parah.
Gubernur mengatakan masalah mobil asing kita akan melihat dan akan mempelajarinya dulu seperti kondisi di Kota Batam. “Kalau di Batam bisa kena disini tidak kita lakukan, tapi kalau ilegal tetap harus ditangkap,” katanya.
Sebelum meninggalkan Badau Gubernur meninjau Pos Lintas Batas dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Lupar Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan penancapan tiang pertama pembangunan Rumah Betang Sumpak Sengkuang.
Gubernur beserta rombongan kembali ke Pontianak melalui Lanjak dan menggunakan Long Boat sekitar tiga jam perjalanan, melewati Pulau Melayu menuju Semitau disana sudah menunggu kendaraaan yang akan membawa rombongan pulang ke Pontianak.
Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (3)
Meresmikan Gedung STKIP Persada Khatulistiwa
Hentakun/Ade M Chandra
Borneo Tribune, Sintang
“Proses pendidikan harus berjalan baik, agar mutu pendidikan terjamin,” tegas Gubernur Kalbar, Cornelis, ketika meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Khatulistiwa, di Jalan Sintang-Pontianak KM 4, Kamis (22/1).
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Ny. Frederika Cornelis, para Kepala Dinas ’Kabinet Pelangi’ Provinsi Kalbar, Bupati Sintang Milton Crosby, Uskup Sintang Mgr. Agustinus Agus, Pr, anggota DPD RI Maria Goreti, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur minta supaya pemerintah setempat ikut memperhatikan masalah pendidikan dan jangan sampai ada ’pembiaran’, mengingat di Sintang ada beberapa perguruan tinggi swasta yang harus diperhatikan. Gubernur juga menekankan ke mahasiswa STKIP kalau sudah diangkat jadi guru ’jangan lari’, terutama yang ditugaskan di pedalaman.
Kopertis Wilayah XI, Hamid Darmadi, meminta agar STKIP bisa menjadi perguruan tinggi bermutu dan disegani serta dipercaya masyarakat. Untuk itu, supaya perguruan tinggi dikelola dengan serius sehingga menjadi perguruan tinggi profesional yang menghasilkan manusia berkualitas dan bisa menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.
Senada dengan keduanya, Bupati Milton Crosby, menyatakan keberadaaan STKIP Persada Khatulistiwa ini dinilai strategis dan penting. Karena STIKP yang memiliki 1.800 lebih mahasiswa ini dapat memacu peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Sintang khususnya yang masih membutuhkan banyak tenaga guru.
Pada kesempatan peresmian gedung baru STKIP yang berdiri di atas lahan 2,5 hektar dengan luas bangunan 3000 meter persegi itu juga dilakukan pemberkatan gedung perkuliahan oleh Uskup Mgr. Agustinus Agus dan penandatangan prasasti, penekanan tombol tanda peresmian STKIP, dan pemberian bantuan uang tunia Rp25 juta untuk panitia pelaksana oleh Gubernur Kalbar, serta pelepasan balon oleh Ny. Frederika Cornelis.
Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (2)
Serahkan Bantuan Bibit Karet Unggul
Ade M Chandra
Borneo Tribune, Sintang
Momentum kunjungan kerja Gubernur Kalbar, Cornelis, beserta rombongan ke Kabupaten Sintang, Kamis (22/1), selain menyerahkan SK pengangkatan Sekdes menjadi PNS, juga dimanfaatkan Gubenur menyerahkan bantuan bibit karet unggul senilai Rp200 juta. Penyerahan secara simbolis itu diterima langsung Bupati Sintang, Milton Crosby, seusai acara pengambilan sumpah janji 37 Sekdes sebagai PNS, di Gedung Pancasila, Kamis (22/1).
Selain menyerahkan bantuan bibit karet unggul, Gubernur pada kesempatan itu juga menyerahkan sejumlah bantuan lainnya, berupa 3 ton pupuk NPK, 3,6 ton pupuk organik, 24 ton pupuk cair, 50 paket tiran dan emposan tikus, 30.000 ekor benih ikan air tawar, dan 1750 ekor pakan.
Turut diserahkan pula satu unit hand traktor, satu unit power tresher, satu paket bahan sayuran, dua unit pedal tresher, satu unit speed boat, tujuh unit wireles, enam unit mesin ketik, tiga paket bina keluarga balita KIT, satu paket alat permainan edukatif, satu paket alat kontrasepsi, enam dus MP asi biskuit, dua set alat permainan edukatif, tiga dus susu ibu hamil, dan peralatan olahraga.
Gubernur Minta Malaysia Kembalikan Wilayah Kalbar
Lukas B Wijanarko
Borneo Tribune, Ngabang
Informasi mengenai dugaan adanya penggeseran tapal batas hingga ribuan meter di kawasan Bukit Batu dan Gunung Muba Kapuas Hulu ini sebenarnya telah lama diketahui oleh pemerintah dan untuk menindak lanjutinya, pemerintah berkoordinasi dengan aparat untuk ditindak lanjuti.
“Kalau memang benar itu ada penggeseran kita minta melalui jalur diplomatik kita minta posisinya dikembalikan ke dalam posisi awal sesuai dengan kesepakatan Sosek Malindo,” kata Gubernur Kalbar Cornelis usai menutup rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK Provinsi Kalbar yang dipusatkan di kota Ngabang Kabupaten Landak, Rabu (21/1).
“Sedangkan masalah dugaan adanya penggeseran batas antar Negara yang diduga dari perusahaan, Gubernur menilai kita harus melihat dulu asal perusahaan tersebut dari mana, apakah perusahaan milik Malaysia atau Indonesia, seandainya itu milik Indonesia mereka bisa kena sanksi, seandainya perusahaan itu milik Malaysia tetap kita minta kembalikan sesuai dengan jalur diplomaatik” ungkap Gubernur, yang menyambut positif kegiatan pameran UP2K yang dilangsungkan TP PKK Kalbar dapat menjadi ajang tukar menukar informasi dari potensi-potensi yang ada di masing-masing kabupaten/kota.
Optimalkan Potensi Daerah
Kota Pontianak Tuan Rumah HKG 2009 
Hentakun/Devi/Hartono
Borneo Tribune, Ngabang
“Melalui Hari Kesatuan Gerak PKK, Kita Melangkah Bersama untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera”, demikian tema Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-36 tahun 2008 di Indonesia, seperti disampaikan dalam pidato Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nasional, Ny. Effi Mardiyanto, yang dibacakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis, dalam peringatan puncak HKG-PKK se-Kalbar yang dipusatkan di Ngabang, Selasa-Rabu (20-21/1).
Tema tersebut mempunyai misi, membawa keluarga Indonesia menjadi keluarga sejahtera dan tangguh membangun masa depan bangsa, menghadapi tantangan global. Selanjutnya meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan keluarga, karena dari keluargalah dapat ditempuh langkah-langkah preventif pencegahan masalah sosial lebih luas.
Mengembangkan upaya pemberdayaan yang memungkinkan setiap keluarga memiliki daya tahan mencegah pengaruh tidak kondusif, serta keluarga yang mampu membangun diri dan lingkungan sesuai dengan potensinya. Menjaga semangat kepeloporan gerakan PKK, mewujudkan kualitas SDM dan masyarakat Indonesia yang semakin handal dan mampu mengatasi permasalahannya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Cornelis, yang meninjau langsung lomba masak menu non beras dengan bahan lauk telur terakhir lomba membuat makanan renja dari bahan sukun, kagum dengan kreativitas yang dimiliki ibu-ibu PKK kabupaten/kota se-Kalbar, yang memanfaatkan secara optimal potensi daerah yang dimiliki Kalbar. Hal ini menurut Cornelis merupakan kecerdasan para pemimpin di Kalbar terutama bupati dan walikota memanfaatkan potensi lokal. Disamping itu, Cornelis mengharapkan kegiatan gabungan seperti ini, setiap daerah kabupaten/kota di Kalbar dapat saling mengenal kekayaan dan potensi daerah lain.
Kota Pontianak
Lebih lanjut Frederica Cornelis, usai menanam pohon di halaman kantor bupati Landak, menyampaikan bahwa, HKG PKK ke-37 Provinsi Kalbar dilaksanakan akhir tahun 2009 dipusatkan di Kota Pontianak.
Menurutnya, tahun 2007 (dua tahun lalu) seharusnya HKG dilaksanakan di Kapuas Hulu, karena mereka belum siap akhirnya diserahkan ke Kabupaten Landak Landak, tetapi karena ketua lama Ny. Maya Usman Ja’far mengakhiri jabatan, maka kegiatan HKG dialihkan ke provinsi. ”Maka kedepan kegiatan HKG kita pusatkan di Kota Pontianak,” ucap Frederica dengan nada ramah.
Kedepan kata Frederica, pihaknya merancang banyak kegiatan, diantaranya, lomba lansia berprestasi (minimal usia 60 tahun) cerdas cermat, lomba pidato, BKB Kemas, lomba membaca menulis berhitung keaksaraan fungsional (Calisting KF), lomba mengisi kartu menuju sehat (KMS), lomba memasak menu non beras dengan bahan lauk telur dan terakhir lomba membuat makanan renja dari bahan sukun.
”Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kader apakah mereka ini memang benar-benar jadi kader, kalau dia memang jadi kader yang benar, kita yakin pasti paham,” katanya lagi.□
Selasa, 20 Januari 2009
DISAMBUT DI RUMAH BETANG
Gubernur Kalbar Cornelis didampingi Bupati Landak Adrianus Asia Sidot beserta “Kabinet Pelangi” mengunjungi Rumah Betang yang terletak di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Senin (19/1). Dalam kunjungannya Gubernur memberikan bantuan kepada masyarakat penghuni Rumah Betang dan sekitarnya. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (1)
MOTONG GETAH
MENOREH
Cornelis menoreh karet di Dusun Lian Sipi, Mandor, Senin (19/1) lalu. FOTO Lukas B. Wijanarko/Borneo Tribune
=================
Hentakun
Borneo Tribune, Mandor
“Aku ni dah biasa motong getah (noreh karet, red),” ujar Gubernur Kalbar, Cornelis, ketika melakukan sadap perdana karet unggul di Dusun Lian Sipi Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, Senin (19/1) lalu.
Pada kesempatan sadap perdana tersebut, Cornelis didaulat menyadap karet tanpa kendala sedikitpun, selanjutnya diikuti Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Azwar Hanis, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Landak, Vinsensius.
Gubernur didampingi Ny. Frederika Cornelis, para Kadis di jajaran Pemprov Kalbar yang baru dilantik 14 Januari yang lalu, menyampaikan bahwa, dia sudah menoreh sejak tahun 1965. Kini ia datang ke Dusun Lian Sipi untuk mengajarkan petani setempat agar bisa menyadap karet dengan baik, dan tidak mengenai bagian batang karet. “Sejak tahun 1965 saya belajar motong getah, sekarang mau membagi pengalaman saya ke petani,” ujar Cornelis.
Menurut Cornelis, Pemprov, melalui dinas perkebunan akan melatih para kelompok tani membuat bibit sendiri dengan bimbingan tenaga penyuluh. Melalui program ini, diharapkan petani karet mandiri.
Mengenai harga karet yang anjlok, Cornelis menyampaikan memang sekarang dicari jalan keluarnya. Namun di sisi lain, petani juga mesti dapat meningkatkan kualitas karet. “Misalnya kalau untuk bahan sarung tangan, kan butuh latek yang kualitasnya bagus,” katanya.
Menurut laporan koordinator petugas lapangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Landak, Siswandi, pengembangan karet sudah dicanangkan melalui program pengembangan kawasan agribisnis berbasis karet rakyat (Probangkara) tahun 2004 oleh Presiden Megawati di Sambas kala itu. Luas areal perkebunan tahun 2007 mencapai 1,14 juta Ha, didominasi perkebunan karet rakyat seluas 537 ribu Ha. Dengan melibatkan 239 ribu petani karet yang menghasilkan produksi 224 ribu ton. Untuk eksport Kalbar tahun 2007 didominasi sektor karet dengan kontribusi, 55 persen.
Di Landak sendiri, menurut Vinsensius, luas 81 ribu Ha dengan jumlah petani 35 ribu KK. Dan jumlah produksi 31 ribu ton. Khusus Dusun Lian Sipi Kecamatan Mandor luas areal karet 262 Ha. Terdiri dari tanaman yang belum menghasilkan 113 Ha. Tanaman yang menghasilkan 27 Ha. Dan tanaman tua 122 Ha, dengan melibatkan petani sebanyak 220 KK.
Ketua Kelompok Tani Maju Sejahtera, Kecamatan Mandor, Herman Supriansyah, menyampaikan, meski harga karet turun, mereka tetap optimis menjadi petani karet. Karena menurut mereka sampai kapanpun karet tetap akan menjadi kebutuhan dunia. (bersambung)
Kunker Pertama "Kabinet Pelangi"
CORNELIS SERAHKAN SK SEKDES SE-KALBAR
NOREH KARET
Gubernur Kalbar Cornelis didampingi Bupati Landak Adrianus menoreh karet menandakan panen perdana karet unggulan di Dusun Lian Sipi Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, Senin (19/1). FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
Lukas B Wijanarko
Borneo Tribune, Ngabang
Sekitar 20 mobil yang membawa Gubernur Cornelis dan rombongan yang terdiri dari para kepala dinas bergerak dari pendopo Gubernur Kalbar di Pontianak menuju Kabupaten Landak, Senin (19/1).
Dalam kunjungan kerjanya (Kunker) pertama bersama "Kabinet Pelangi" ini akan diawali dengan menghadiri panen karet unggul perdana di Kecamatan Mandor. Selain itu Cornelis juga akan menyerahkan bantuan di rumah Panjang yang terletak di desa Saham.
Pada hari kedua setelah melepas peserta gerak jalan dalam rangka hari kesatuan gerak PKK di Ngabang, Gubernur dan rombongan menuju ke Sanggau untuk menyerahkan SK Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Sanggau. Di Sanggau Conelis akan melakukan pertemuan dan dialog dengan masyarakat di PT Erna Kayu Tunu.
Dari Sanggau Gubernur kembali ke Kabupaten Landak untuk membuka acara Puncak Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Kalbar yang dipusatkan di Kota Ngabang, serta dilanjutkan dengan menyerahkan SK Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Landak.
Penyerahan SK Sekdes menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Sekadau dilakukan Gubernur pada kunjungan kerjanya di hari yang ketiga. Dari Sekadau rombongan bergerak menuju Kabupaten Sintang.
Selain melakukan penyerahan SK Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Sintang, Gubernur juga akan meresmikan STKIP Sintang. Selanjutnya, kunjungan kerja Gubernur dilanjutkan di Kabupaten Kapuas Hulu pada hari kelima.
Setelah melakukan penyerhan SK Sekdes menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu, Gubernur rencananya akan meninjau Border Badau yang sebentar lagi akan di buka ini.
Sebelum kembali ke Pontianak dari Badau, Gubenur akan singgah di Lanjak menuju lokasi Bukit Tekenang dan Pulau Melayu sekaligus mengakhiri kunjungan kerja pertamanya bersama "Kabinet Pelangi".
Gubernur Safari Kelilingi Landak-Semitau
Borneo Tribune, Pontianak
Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH sejak 19 – 25 Januari 2009 akan mengadakan kunjungan kerja sejak dari Kabupaten Landak hingga ke Semitau Kapuas Hulu.
Rencananya kunjungan hari pertama Senin (19/1) di Kabupaten Landak menghadiri panen perdana karet unggul di Kecamatan Mandor, menuju Desa Saham Kecamatan Sengah Temila menyerahkan bantuan dan kemudian menuju Sikut Buluh dan bermalam di Ngabang.
Hari kedua Selasa (20/1) sejak pukul 06.00 Wib Gubernur melepas gerak jalan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK, berangkat menuju Sanggau melakukan penyerahan SK pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya Gubernur melakukan pertemuan dengan masyarakat di PT. Erna Kayu Tunu Sanggau.
Kembali ke Ngabang untuk melakukan ramah tamah dengan pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalbar malam harinya.
Hari ketiga, Rabu (21/1) Gubernur Cornelis membuka acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi, dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
Usai acara tersebut dilanjutkan menuju Sekadau, malam harinya Gubernur menyerahkan SK pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, pukul 22.30 Wib rombongan Gubernur melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sintang.
Hari keempat, Kamis (22/1) di Sintang Gubernur Cornelis masih acara penyerahan SK pengangkatan Sekdes menjadi PNS, dilanjutkan peresmian STKIP Sintang, sekitar pukul 15.30 Wib Gubernur beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kapuas Hulu.
Hari kelima, Jumat (23/1) di Kapuas Hulu Gubernur Cornelis pagi harinya melakukan penyerahan SK pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dilanjutkan berangkat menuju Badau.
Perjalanan panjang utamanya menuju Badau memang rencana Gubernur Cornelis sudah lama ingin dilakukan, tetapi karena kesibukan tugas baik di kantor, kunjungan ke Kabupaten/Kota, bahkan tugas keluar provinsi dan Pusat yang tidak bisa diwakilkan dan harus dihadiri langsung oleh Gubernur terutama undangan pada acara Presiden, jadi bukan sengaja mengabaikan harapan untuk bertemu dan mengunjungi masyarakat di wilayah perbatasan, baru sekarang bisa dilakukan. Malam harinya Gubernur Cornelis melakukan pertemuan dan ramah tamah dengan masyarakat di Badau.
Hari keenam, Sabtu (24/1) dari Badau pagi harinya Gubernur berangkat menuju Lanjak istirahat di Bukit Tekenang dan Pulau Melayu melanjutkan perjalanan menuju kediaman Camat Semitau dan pada malam harinya Gubernur Cornelis beserta rombongan kembali ke Pontianak.
Dalam kunjungan kerja Gubernur kali ini memang mengikutsertakan banyak Kepala Dinas Badan yang baru dilantik untuk dikenalkan kepada masyarakat di daerah, diikuti juga oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis, S.Pd, Asisten Administrasi Pemerintahan, Kepala Bappeda, Kaban Kesbang dan Linmas, Kepala Inspektur Provinsi, Kaban Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, Kaban Lingkungan Hidup, Ka.kanwil BPN, Kepala BKKBN, Kadis PU, Kadis Sosdial, Kadis perhubungan, Telekomunikasi dan Informasi, Kadis koperasi dan UKM, Kadis Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kasat Pol PP, Kepala Biro Umum, Pemerintahan, Hukum, Pengelolaan Asset, Organisasi, Protokol dan Humas serta staf yang terkait.
Rangkaian kegiatan kunjungan kerja Gubernur Cornelis 2009 kali ini di setiap titik pertemuan dengan masyarakat akan diserahkan bantuan sosial dalam kaitan penanggulangan bencana maupun bantuan yang bersifat stimulan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, diantarannya bantuan speedboat dan mobil rescue, sarana, bahan sandang dan pangan khusus untuk kabupaten yang rentan terkena bencana alam banjir.
Bantuan lainnya berupa benih ikan air tawar dan pakan, alat tangkap ramah lingkungan di perairan umum, peralan pertanian seperti hand traktor, power tresher, pedal tresher, benih padi, pupuk, sarana pengendali UPT, ternak seperti sapi, kambing, babi dan itik, bibit tanaman perkebunan, peralatan bina keluarga Balita KIT, alat permainan edukatif,m alat kontrasepsi, bahkan hingga alat olah raga seperti bola volley dan tennis meja. (Humasprov)
Senin, 19 Januari 2009
Rekam Jejak Cornelis-Christiandy
SEMUA HARUS KOMPAK DALAM PEMBANGUNAN 
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Sejak Pemerintah Orde Baru berkuasa, sumber daya alam Kalbar yang melimpah dan sudah diekspoitasi bagi pembangunan, tidak memberi kontribusi berarti bagi pembangunan Kalbar. Begitulah, Gubernur Kalbar, Cornelis, mengungkapkan dalam suatu wawancara khusus di Pendopo, Jumat (16/1).
Pembangunan malah membuat masyarakat bertambah miskin. Terbelakang di bidang pendidikan. Menanggung dampak lingkungan akibat eksploitasi hutan oleh HPH zaman Orde Baru. Akibatnya, terjadi banjir, longsor dan kebakaran hutan karena pembukaan lahan perkebunan.
Berangkat dari pengalaman pahit itu, Cornelis bersama Christiandy Sanjaya, mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, periode 2008-2013. Pasangan ini, terpilih sebagai pemimpin dalam pemilihan langsung yang dilakukan. Hanya satu putaran. Kemudian, keduanya dilantik pada 14 Januari 2008.
Dalam visi dan misinya, membawa keinginan masyarakat terciptanya iklim investasi yang kondusif. Tujuannya, demi percepatan pembangunan di segala bidang. Juga terlibat langsung dalam pengelolaan pembangunan. Masyarakat menginginkan terwujudnya keseimbangan pembangunan, baik dalam dimensi ekonomi, sosial dan ekologi, untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang memiliki jiwa kerakyatan. Mampu membawa perubahan lebih baik, melalui pemimpin yang melayani.
Tidak heran, beberapa persoalan yang mestinya diselesaikan di kabupaten, tetapi masyarakat tetap mengadu ke provinsi. Seperti, masalah izin kebun yang dicabut. Masalah Perum IV yang tidak mau bergabung ke KKU. Hal tersebut terjadi, karena di kabupaten/kota, masyarakat tidak mendapat keputusan memuaskan.
“Kalau memang itu bisa diselesaikan di kabupaten karena menyangkut kewenangan diserahklan ke kabupaten. Kalau itu kewenangan provinsi, langsung diberikan keputusan,” kata Cornelis.
Lalu, apa yang membuat gubernur mau menemui warganya?
Menurutnya, karena sikap egaliter. Sehingga masyarakat tidak sungkan bertemu dengannya. Itu yang membuatnya berbeda dengan gubernur terdahulu.
Ia merasa dan mengalaminya sendiri. Susah untuk ketemu gubernur. Alasannya, karena gubernur dipilih dewan. Kalau tidak perlu benar, tak bakal pergi. Apalagi kalau hanya berbincang-bincang saja.
“Dengan saya beda. Mau rakyat atau pejabat, mereka perlu dengan kita, harus kita layani. Inilah tanggung jawab gubernur pilihan rakyat,“ katanya.
Kini, pada 14 Januari 2009, setahun sudah kepemimpinannya. Ia menyatakan bahwa, selama satu tahun kepemimpinannya, pencapaian yang dilakukan, baru menyangkut masalah internal. Terutama melaksanakan tugas dalam aturan yang berlaku, yaitu menyangkut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Hasilnya belum kita lihat dengan jelas di masyarakat,” kata Cornelis.
Misalnya, sekarang ini Kalbar, terkendali dan bisa dilihat hasilnya. Tapi, ada beberapa kemajuan dicapai, dalam bidang ekonomi dan hubungan antar etnik. Semua diberi porsi sama. Terutama dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada 2009, ia menargetkan program pembangunan pariwisata. Sesuai dengan potensi alam, daerah, dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. Pariwisata bisa mendatangkan turis manca negara. Dengan membuat kegiatan budaya yang berasal dari berbagai etnik secara terjadwal di Kalbar. Membuat potensi pariwisata bernilai ekonomis, sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait hal itu, ia akan membenahi sarana infrastruktur. Terutama menyangkut transportasi, agar akses ke tempat pariwisata lebih mudah. Juga melakukan pembenahan jasa tour dan travel, supaya lebih profesional. Disertai membangun kesehatan, pendidikan, tanaman pangan dan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, lapangan pekerjaan.
Yang di pedalaman juga akan dilatih supaya bisa terampil. Seperti, pelatihan di bidang pertanian, perkebunan, elektronik, tukang, dan lainnya. Ini terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Ada upaya menciptakan lapangan kerja. Ada upaya menyediakan bibit, membantu pembinaan, keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memelihara ikan dengan baik. Supaya hasil ikan bisa baik dan tidak terkontaminasi bahan beracun, harus ada bimbingan dan penyuluhan dari aparat pemerintah.
Dalam bidang pertanian, akan dibantu bibit tanaman pertanian. Juga mengadakan penyuluhan, walaupun ada keterbatasan peralatan, seperti traktor. Khusus bantuan bibit, titik beratnya pada daerah rawan banjir. Sehingga target minimal dalam bidang pertanian, bisa memenuhi keperluan daerah sendiri. ”Potensi Kalbar luar biasa, untuk pertanian tanaman pangan,” kata Cornelis.
Dalam bidang investasi perkebunan, Cornelis menginginkan masyarakat mengelolanya dengan baik. Sehingga dapat bekerja sama dengan para pemilik modal. Antara pemilik modal dengan masyarakat harus seimbang. ”Jangan sampai pemilik modal lebih banyak untung, masyarakat di daerah hanya jadi kuli,” katanya mengingatkan.
Mengenai hal itu, mekanismenya perlu dipikirkan. Misalnya, apakah bentuk saham atau dalam bentuk bagi hasil. Harus dicarikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga ada keseimbangan perkebunan di daerah itu, supaya masyarakat bisa mendapat lapangan kerja dan menjadi bagian dari perusahaan. Masyarakat sebagai pemegang saham atau diikutsertakan dalam perusahaan.
Begitu juga dengan pengelolaan hasil laut berbasis pemberdayaan nelayan.
Terkait dengan pencapaian visi dan misi, terutama pendidikan, Cornelis terbuka. Di bidang pendidikan, ia menaikan anggaran pendidikan dari 6 persen menjadi 13,44 persen. Juga akan memberi beasiswa bagi yang tidak mampu secara ekonomi. Pembangunan masyarakat pedalaman merupakan pekerjaan tersendiri. Terutama, bagaimana memenuhi keperluan guru, buku-buku, gedung, dan sumber daya manusianya.
Bidang infrastruktur, prioritas utama adalah jalan provinsi dan jalan negara, yang menjadi urat nadi perekonomian rakyat. Targetnya, pada 2009-2010, semua jalan itu bisa dilalui dengan baik.
Untuk menghadapi tantangan krisis global, terutama dengan jatuhnya komoditas dan harga karet, Gubernur Cornelis mengajak masyarakat memahami, bahwa karet dan sawit diperlukan dunia.
Kalbar masih ada cadangan yang bisa dijual. Mereka masih tetap perlu, terutama karet dan sawit. Kedua komoditas itu, suatu saat akan membaik. Hal yang perlu juga dilakukan adalah, memperkuat ekonomi lokal. Diantaranya, bagaimana memperkuat sektor pangan. “Supaya kita tak kalut beli beras dari luar,“ kata Cornelis.
Nah, setelah setahun kepemimpinannya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, masyarakat jangan terlalu banyak mengharap. Alasannya, mengurus negara bukan dirinya sendiri. Kedua, kewenangannya terbatas. Pendanaan terbatas. Jadi, semua harus bahu membahu. Mesti ada kekompakan. Persoalan yang sudah puluhan tahun terjadi, seperti kemiskinan, keterbelakangan, infrastruktur, dan lainnya, tidak bisa begitu saja diselesaikan dengan cepat.
”Semua bertahap dan berproses ke arah penyelesaian,“ kata Cornelis.
Peresmian Bank Coomonwealth
PROTOKOL GUBERNUR DILARANG MASUK
Hentakun/Suryani
Borneo Tribune, Pontianak
Hentakun/Suryani
Borneo Tribune, Pontianak
Ada yang tak lazim dari kegiatan Gubernur Kalbar, Cornelis, Kamis (15/1) lalu. Dimana biasanya, setiap kegiatan atau acara yang diikuti gubernur, selalu menyertakan protokoler dan media peliput. Namun saat peresmian Bank Coomonwealth di ruang VIP Hotel Kini, protokol, Sespri Gubernur dan wartawan dilarang masuk oleh orang yang mengaku Public Relation Bank Commonwealth.
Praktis yang boleh masuk hanya Gubernur Cornelis dan Ibu Frederika Cornelis saja serta beberapa orang yang diundang saja. Padahal acara tersebut mestinya diketahui masyarakat luas, apalagi menyangkut kehadiran sebuah bank yang hendak berinvestasi di daerah ini.
Padahal sedianya, acara yang berlangsung hikmat dan tentu membawa angin segar bagi perkembangan investasi Kalbar sesuai harapan Gubernur itu, harusnya terbuka bagi publik. Apalagi, peresmian bank dilakukan di ball room hotel bukan di gedung sendiri.
Tentu masyarakat Kalbar terutama pers, ingin mengenalkan lebih dekat dan membantu mempublikasikan keberadaan investor yang berasal dari Negeri Kangguru tersebut. Sebab setiap investor yang masuk diharapkan tidak hanya mengeruk keuntungan dari bumi Borneo ini saja, tapi diharapkan ikut berperan dalam pembangunan Kalbar.
Ini kejadian pertama dialami protokol Gubernur. Public Relation (PR) Bank Commonwealth, bernama Ira dari Jakarta, tidak memperbolehkan protokoler, Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur termasuk wartawan masuk ruangan.
"Yang dilarang masuk tidak main-main, Sespri Gubernur Kalbar sekaligus Komandan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalbar, yang malam itu tengah menjalankan tugas," kesal Moses Ahie yang ditemui di Pendopo, Jumat (16/1).
Menurut Moses, wanita yang mengaku humas Bank Commonwealth berulangkali mengatakan kepada tamu bahwa yang boleh masuk hanya yang dapat undangan. "Termasuk Fotografer Borneo Tribune, Lukas B. Wijanarko, tak boleh masuk," ujar Moses.
Lebih jauh Moses menjelaskan, harusnya Bank Commonwealth tahu, bahwa rombongan Gubernur bukan Bapak dan Ibu saja, tetapi ada ajudan, pengawalan, asisten pribadi, juru foto dari Humas," jelasnya. Moses juga menyesalkan ucapan PR Bank Commonwealth yang terkesan tidak bersahabat. Sebagai PR dia mesti menyampaikan sesuatu dengan sopan, kata Moses.
Saya sempat mengambil gambar Gubernur Kalbar karena Lukas dilarang masuk oleh wanita tersebut, juga dipanggil keluar. Lalu ia minta saya menghapus semua gambar termasuk gambar Gubernur saat memberikan sambutan. "Maaf bapak tidak boleh mengambil gambar, ini acara intern Comonwealth, Gubernur hanya undangan, tolong bapak menghapus semua gambar tadi," pinta Ira sambil menunjuk kamera di tangan saya.
Kabag Humas dan Protkoler Provinsi Kalbar, Hamdan Harun, menyampaikan kekecewaanya karena pihak Commonwealth tidak menghargai tugas mereka sebagai protokoler. Kata Hamdan, tugas protokoler itu sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1987, bahwa Gubernur adalah pejabat negara, harus dilayani secara keprotokolan. "Jadi kami datang untuk melayani Gubernur bukan menghadiri undangan, tolong kalau sebagai PR itu dijaga tutur kata, walau tidak enak di hati ungkapkan secara santun, apalagi seorang wanita," kesal Hamdan.
Sementara itu, dalam sambutanya, Gubernur Cornelis mengatakan bahwa Kalbar mempunyai berbagai potensi sumber daya alam, berupa lahan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan maupun dalam bentuk potensi bahan tambang dan sumber daya energi.
Menurut Gubernur, keberadaan perbankan sangatlah penting dan strategis, yaitu sebagai salah satu sumber penyediaan dana investasi. Dalam kaitan pertumbuhan ekonomi, Gubernur menaruh harapan besar kepada Bank Commonwealth untuk bersama-sama ikut menumbuhkembangkan dan mempercepat pembangunan ekonomi di daerah ini.
"Bank ini kiranya dapat membina pelaku usaha produktif atau sektor tertentu di daerah yang selama ini memiliki potensi namun belum dikembangkan secara baik," jelasnya.
Gubernur juga berharap Bank Commonwealth yang mempunyai sasaran menengah ke atas, tidak melupakan sektor UMKM produktif dengan menyalurkan kredit dalam suatu rasio atau porsi tertentu dari total kredit yang disalurkan bank.
Jumat, 16 Januari 2009
Natal PNS, TNI-Polri
.jpg)
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Makna perdamaian yang diusung dalam tema Natal tahun ini, bukanlah perdamaian di kalangan sendiri, tapi perdamaian dengan semua orang tampa memandang suku, agama dan asal usulnya di muka bumi ini. Sebagai umat, mesti hidup berdampingan dengan damai, jangan menhina apalagi menista agama orang lain.
“Kita harus berdamai dengan semua orang,“ pinta Gubernur Kalbar, Cornelis, kepada umat yang hadir dalam Perayaan Natal Oikumene 2008 PNS, TNI-Polri, dan masyarakat Kristiani Kalbar di GOR Pangsuma Pontianak, Kamis (15/1).
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan pesan sekaligus harapan agar, hikmah Natal kali ini benar-benar memberikan motivasi dan pencerahan batin bagi setiap individu umat Kristiani di Kalbar sehingga dapat mereformasi dan memberikan perubahan lebih baik, serta tidak mudah terpancing dengan kondisi yang kurang mendukung kerukunan hidup bermasyarakat dan umat beragama. Dengan demikian, maka akan terwujud stabilitas daerah yang aman dan damai.
Lebih lanjut Gubernur mengajak umat Kristiani di Kalbar menjalin persatuan dan kesatuan dengan sesama umat beragama, yang berlandaskan keyakinan bahwa setiap agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik demi kesejahteraan dan kedamaian setiap umatnya. Menciptakan persaudaraan dan kerukunan hidup diantara sesama, memberi masukan dalam rangka mengisi pembangunan daerah dan menyukseskannya.
Gubernur meningatkan pada pemilu 9 April 2009, agar komponen masyarakat mengawal pemilu agar berjalan aman, lancar dn tertib.
Sementara itu, Wakil Walikota Pontianak, Paryadi menyampaikan bahwa di Kalbar khususnya Kota Pontianak ini, toleransi antar umat beragama dan keberagaman sudah sangat baik. Dia mengharapkan bila ada permasalahan dalam masyarakat, supaya diselesaikan dengan kepala dingin. Paryadi juga menjelaskan bahwa, Kota Pontianak adalah miniaturnya Indonesia, sehingga potensi keberagaman yang ada di kota ini harus dikembangkan ke arah positif.
Hadir dalam Perayaan Natal tersebut, Wagub Christiandy Sanjaya bersama Ibu Christiandy Sanjaya, perwakilan PGI dan KWI Kalbar, Danrem 121/ABW, Kol. (Inf) Nukman Kosadi, Kajari Kota Pontianak Esli Demas, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadisops Lanud TNI AU Supadio, Letkol (Pnb) Minggit Triwibowo, Pastor, Pendeta dan masyarakat. Acara hiburan menghadirkan artis ibukota, Nindy Ellese.
Kamis, 15 Januari 2009
Kabinet ’Pelangi’ Dilantik
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
“Saya tidak balas dendam, saya tidak diskriminasi, kalau saya diskriminasi, gugat saya, saya siap,” tegas Cornelis dalam sambutannya pada pelantikan susun organisasi pemerintah daerah (SOPD) Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (14/1).
Pelantikan “Kabinet Pelangi” itu tepat setahun Cornelis-Christiandy Sanjaya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013. Dan pelantikan pejabat eselon II kemarin, persis sama dengan tanggal pelantikan gubernur, 14 Januari 2008 lalu.
Cornelis menjelaskan, pemilihan pejabat sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan sudah memenuhi asas keadilan tanpa memandang SARA, namun diakuinya kuota perempuan 30 persen belum terpenuhi, karena memang belum ada kandidatnya.
Pemilihan pejabat, kata Gubernur, diselaraskan dengan keinginan bersama adanya perubahan positif di Kalbar, yakni dari pelaksanaan tugas-tugas jabatan yang diamanahkan, yang pada akhirnya membuahkan kinerja yang lebih baik.
Perubahan positif ini digunakan untuk membangun kekuatan besar dalam skala tugas bersama jajaran Pemprov Kalbar untuk menuju masyarakat Kalbar yang cerdas, sehat dan sejahtera. Sehingga, diperlukan sosok aparatur pemerintah daerah yang benar-benar qualified di bidang tugasnya, yang mampu menjalankan tugas jabatan dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi dan kinerja yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gubernur juga menjelaskan bahwa proses penetapan pejabat yang dilantik, tetap mempertimbangkan berbagai aspek secara logis dan objektif, serta memperhatikan profesionalitas. Kabinet yang baru dilantik tersebut diberi waktu enam bulan sampai satu tahun untuk bekerja, terutama menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai, supaya diselesaikan, dilihat dari itu, indikator kinerjanya jelas untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan.
“Saya akan selalu memantau dan mengevaluasi proses kinerja saudara-saudara dalam menjalankan tugas jabatan masing-masing. Hasil evaluasi ini akan menjadi catatan tersendiri bagi saya untuk bahan pertimbangan karier saudara-saudara selanjutnya,” jelas Cornelis.
Pada kesempatan itu, Cornelis juga minta kepada kepala badan kepegawaian daerah (BKD) yang baru dilantik, Lensus Kandri, agar dalam waktu dua hari segera menyusun daftar pejabat pelapis eselon III, yang sudah matang. “Bila kabinet yang dilantik sekarang tidak bekerja sesuai target interval enam bulan sampai satu tahun maka akan diganti,” tegas Cornelis.
Mengenai staf ahli gubernur, Conelis menjelaskan posisinya sama dengan kepala dinas. Pekerjaan staf ahli sesuai dengan bidang masing-masing, seperti membuat konsep-konsep pembangunan, ekonomi kerakyatan dan sebagainya. “Prinsipnya kita ini bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Mengenai pejabat yang di “terminalkan” Gubernur menjelaskan bahwa sementara di kantor gubernur dulu, karena akan dilihat bagaimana kinerjanya, atau kita belum berikan dulu jabatan tetapi ketika ada jabatan lowong maka akan dimasukkan.
Untuk pejabat bupati yang terpilih menjadi kepala dinas, Gubernur menjelaskan bahwa tugas pokok sebagai pejabat bupati supaya diselesaikan sampai pelantikan bupati terpilih. Khusus, Pejabat Bupati Sanggau, Munsin, yang terpilih sebagai asisten III, diminta menyelasaikan sengketa Pilkada Sanggau yang saat ini masih di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk dinas yang digabung, supaya menyesuaikan Perda yang mengatur tentang itu, agar mengerti uraian tugas yang dibuat.
Cornelis: Jadikan Kalbar Rumah Bersama yang Aman
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
“Perayaan Natal menjadi sia-sia, bila tanpa disertai pemahaman dan perubahan sikap, reformasi diri, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat,” ujar Gubernur Kalbar, Cornelis, ketika memberikan sambutan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru bersama masyarakat Dayak di Kota Pontianak, bertempat di pendopo rumah dinas Gubernur Kalbar, Jalan A. Yani, Senin (12/1).
Menurut Cornelis, Natal adalah simbol kelahiran. Di masyarakat manapun, kelahiran dimaknai harapan baru. Kelahiran adalah pertanda dimulainya babak baru yang lebih baik, simbol continuitas dan keterjagaan. Karena itu, kelahiran Juru Selamat akan menyelamatkan manusia dan momen paling menentukan karena melalui itu, telah diajarkan kepada manusia tentang nilai kesederhanaan, perbaikan, perhatian terhadap kaum lemah dan cinta kasih sesama manusia. Semangat ini telah menjadi komitmen umat Kristiani, mencari kebenaran dan perlindungan kudus.
Cornelis berharap, nilai-nilai terkandung dan telah menjadi ajaran yang esensi dasarnya adalah menyebarkan kedamaian dan membantu tercapainya kesejahteraan manusia, hendaknya harus diwujudkan dan diaktualisasikan di kehidupan sehari-hari, untuk meraih kebahagiaan dan kebersamaan. Hal ini kata Cornelis, karena masyarakat Kalbar, beragam suku, agama dan budaya. Namun, kemajemukan jangan menjadi hambatan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan.
Melalui perayaan Natal tersebut Cornelis berpesan kepada masyarakat Dayak di Kota Pontianak, agar melibatkan diri serta pro aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk membangun Kalbar lebih maju dan agamis, serta dapat menjadikan Kalbar “rumah bersama“ yang aman, nyaman dan damai.
Gubernur juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat membangun untuk membantu mencari jalan keluar dari krisis ekonomi global yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan umat manusia, serta sumbangan pemikiran mengenai aksebilitas wilayah perbatasan dan pedalaman yang masih memerlukan perhatian.
Menjaga stabilitas daerah dan meneguhkan komitmen bersama menghadapi kemajemukan masyarakat Kalbar dalam menjalin persaudaraan agar terwujud masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman berbudaya dan sejahtera.
Gubernur menghendaki agar semangat Natal menjadi pendorong merajut relasi lintas agama dan lintas etnis yang bermutu dan berkualitas, sehingga dapat bersama mengetaskan kemiskinan. Menyikapi secara arif dalam pesta demokrasi tahun 2009, dilaksanakan dengan santun, aman, tertib dan lancar dan bebas pengaruh kepentingan politik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Kalbar yang kondusif.
Perayaan Natal tersebut selain dihadiri Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya beserta ibu, juga dihadiri Uskup Agung, Mgr. Hieronimu Bumbun, OFM.Cap, para bupati dan pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar.□
Kunjungan Kerja Wagub ke Ketapang
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, menyampaikan bahwa, pertumbuhan pembangunan Ketapang sangat mengembirakan di berbagai sektor, seperti bidang pendidikan, sudah ada Poltek. Namun, masalah infrastruktur memang terdapat beberapa kendala jalan termasuk jalan provinsi. Kemudian pelabuhan Kendawangan yang melayani kapal-kapal barang dan sebagainya, masih terkendala status pembebasan tanah. Hal itu terungkap saat kunjungan dua hari kerja Wagub ke Kabupaten Ketapang, Sabtu-Minggu (10-11/1).
Christiandy mengakui kondisi keuangan APBD terbatas, sehngga terjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan pembangunan lainnya. Menurut Wagub Anggaran APBD Provinsi untuk memenuhi target anggaran pendidikan 20 persen.
“Memang kemarin tersedot untuk mencukupkan dana pendidikan target 20 persen, itu pun kita hanya mampu mencapai 13 persen lebih. Sehingga anggaran di PU tersedot,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub melakukan peninjauan berbagai pembangunan diantaranya pelabuhan regional Kendawangan dan perusahaan tambang PT. Harita Kendawangan, selain itu Wagub juga meninjau pembangunan gedung Poltek, pembangunan rumah adat Melayu, Jalan Lingkar Kota Ketapang dan pembangunan jembatan Pawan V yang menghubungkan Mulia Baru dengan Negeri Baru Ketapang.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Fahraini, dihubungi Senin (12/1) menyampaikan anggaran PU yang diplot untuk Kabupaten Ketapang hanya sebatas pemeliharaan jalan yang langsung ditangani Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Wilayah III yang menangani Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. “Dana yang dialokasikan untuk UPJJ Ketapang KKU totalnya 6,1 miliar. Untuk pengerjaannya pun memakai sistem swakelola, tidak memakai tender, karena hanya pemeliharaan rutin,” jelasnya.
Namun menurut Fahraini, pelaksanaan pemeliharaan belum terlaksana karena masih terkendala dana APBD Provinsi yang masih menunggu pencairannya dari biro keuangan provinsi untuk tahun anggaran 2009 ini. (Humasprov)
Natal Masyarakat Dayak se-Kalbar
Natal merupakan peristiwa suka cita bagi umat Kristiani di seluruh dunia, Natal di imani sebagai pemenuhan janji Tuhan, untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepada-Nya. Oleh Karena itu patutlah kita mengucapkan Syukur dan berterima kasih kepada-Nya. Selain itu kelahiran Yesus Kristus di dunia menunjukan betapa besar kasih setia Allah kepada manusia sehingga putera-Nya sendiri rela meninggalkan segala kemuliaan dan keagungan-Nya, dan terlebih lagi Yesus datang ke dunia sebagai anak tukang kayu biasa.
Dengan di selenggarakannya Perayaan Natal Masyarakat Dayak se-Kalbar ini diharapkan semakin memantapkan tekad masyarakat Kalbar, agar menjalankan tugas pengabdiannya kepada bangsa dan cinta kepada Tuhan sesuai dengan tema kita meyakini bahwa Tuhan datang mengunjugi dan melepaskan kita dari belenggu dosa dan kegelapan, sehingga kita beroleh kebahagiiaan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada-Nya.
Hal ini diungkapkan ketua panitia pelaksana, Karolin Margret Natasa, saat meninjau persiapan Natal Dayak se-Kalbar yang rencananya akan di laksanakan di pendopo sore ini (kemarin-Red).
“Disini kita ingin menekankan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang Bhineka ini, bagi masyarakat Kalbar, khususnya masyarakat Dayak Kalbar. Dan sebagai umat beriman kita yakin semua itu bisa terwujud dengan campur tangan Tuhan secara langsung dalam kehidupan kita, yang menjujung tinggi nilai-nilai ketuhanan,” ungkap Karol yang juga sebagai Caleg DPR-RI dari PDI Perjuangan Kalbar dengan nomor urut 3 ini.
Natal Dayak ini sendiri merupakan Natal pertama yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Kalbar setelah dalam beberapa tahun terakhir sempat tidak dilaksanakan.
Sementara itu panitia telah mempersiapkan sekitar 2.500 kursi ditambah dengan 600 kursi cadangan untuk mengantisipasi membludaknya jemaat yang akan menghadiri ibadah ini. Selain itu seluruh ruangan di pendopo juga digunakan sebagai tempat ibadah, mulai dari depan, samping hingga ke belakang, seluruhnya telah dipenuhi kursi yang tersusun rapi. Panitia juga menyiapkan meja saji makanan yang disebar di sepuluh tempat di pendopo. Selain itu juga di sediakan 6 unit bis untuk antar jemput.
Natal ini akan dihadiri langsung Gubernur Kalbar Cornelis, Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya, para bupati dan wakil bupati, serta masyarakat Dayak Kalbar, baik kota maupun kabupaten yang beragama Kristen ini, selain itu juga turut mengundang Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, Uskup Agung Pontianak, Dewan Adat Dayak Provinsi Kalbar dan Ketua PGIW Kalbar. Sedangkan ibadah Natal akan dipimpin oleh Pastor dan Pendeta.
Minggu, 11 Januari 2009
Gubernur Natal Bersama Masyarakat Sintang
Endang Kusmiyati
Borneo Tribune, Sintang
Jumat (9/1) malam Guberbnur Kalbar, Cornelis, didampingi istri tercinta, Ny Frederika Cornelis, dan rombongan Muspida provinsi, Uskup, merayakan Natal bersama masyarakat Sintang. Perayaan Natal di pusatkan di Balai Kenyalang komplek Keuskupan Sintang.
Dalam sambutannya, Cornelis menyampaikan ucapan Natal kepada seluruh masyarakat Kristiani Sintang. Ia juga mengajak agar perayaan Natal tidak hanya tinggal perayaan yang dilaksanakan rutin tiap tahun. Namun Natal harus bisa memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Sebagaimana ajaran Yesus Kristus, sang penyelamat yang memberikan pelajaran hidup bagi manusia dan membawa manusia ke arah kehidupan yang terang dari kehidupan yang gelap.
"Sia-sia kita merayakan Natal tiap tahun jika tanpa disertai pemahaman dan perubahan sikap," serunya di atas podium dan lansung disambut tepuk tangan hadirin.
Cornelis mengutip salah satu ayat dalam Corintus 13 kitab perjanjian baru yang menyatakan bahwa "dalam kehidupan manusia ada tiga hal yang penting yaitu iman, pengharapan dan kasih". Harapan menurutnya adalah doa, dan setiap manusia boleh berharap apa saja kepada Tuhannya. Hal tersebut juga menurutnya selaras dengan visi-misinya ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalbar, yaitu beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera.
Mengutip tema Natal nasional, "Hiduplah Dalam Perdamaian dengan Semua Orang" mantan Bupati Landak ini mengatakan hendaknya dijadikan sebagai motivasi bagi semua orang dalam menjalin dan merajut kebersamaan. Sebab diakui atau tidak kemajukan masyarakat Kalbar disamping mempunyai potensi positif, juga mempunyai potensi negatif. Potensi yang bisa merusak persatuan, kebersamaan dan perdamaian di Kalbar ini.
"Oleh karena itu kita harus menumbuhkan potensi integratif dan membunuh virus-virus disintegrasi dari bumi Kalbar ini," tegas Cornelis.
Selain berbicara masalah kemajemukan masyarakat Kalbar, Cornelis juga menyinggung tentang krisis global yang berdampak pada jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat. Kendati begitu, ia mengajak masyarakat untuk tidak cemas dan panik menghadapi dampak krisis tersebut. Ia mengaku sangat yakin, Indonesia tidak akan terseret lebih jauh dalam pusaran krisis tersebut. Justru dalam kondisi krisis inilah Cornelis meminta masyarakat kembali pada pola kehidupan sederhana dan hemat.
Karena hadir Bupati Sintang, Melawi, Sekadau dan Sanggau, Cornelis juga menyampaikan sejumlah anggaran dalam APBD provinsi 2009 untuk Sintang. Nilainya mencapa miliaran rupiah. Antara lain normalisasi Sungai Rio'i sebesar Rp500 juta, jalan poros utara sebesar Rp2,2 miliar, renovasi Keraton Sintang Rp296 juta, bina marga Rp14 miliar, Jalan Tebelian-Pinoh Rp7 miliar, Jalan Sintang-Sekadau Rp7 miliar dan dana untuk pembebasan lahan yang di atasnya kini telah dibangun kantor balai benih di Desa Paoh Benua. Sedangkan untuk bidang peternakan, menurutnya Sintang juga akan mendapatkan jatah bantuan bibit ternak babi, sapi dan kambing.
"Seperti yang pernah saya sampaikan ketika dulu saya kampanye di sini, bahwa kalau saya jadi gubernur saya tidak akan bagi-bagi uang, tapi saya hanya akan bagi-bagi kebijakan. Dan inilah buktinya," pungkas Cornelis.
Uskup Sintang, Mgr. Agustinus Agus, Pr dalam sambutan singkatnya memberikan ucapan selamat kepada Gubernur Cornelis sebagai penerima "Borneo Tribune Award" Man Of The Year 2008 dalam bidang Pemerintahan. Ucapan serupa juga disampaikan oleh Bupati Sintang Milton Crosby. Tak lupa Uskup mengucapkan selamat Natal kepada masyarakat yang hadir di Balai Kenyalang malam itu.
Rabu, 07 Januari 2009
Pesan Presiden APBN Jangan Bocor
Gubernur Kecewa Bupati Tak Datang.JPG)
SERAHKAN DIPA
Gubernur menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Polda Kalbar, Korem 121/ABW, Bupati/Walikota dan jajaran dinas instansi di lingkungan Pemprov Kalbar, bertempat di Balai Petitih, Rabu (7/1). FOTO Hentakun/Borneo Tribune
============
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta agar Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 segera diserahkan ke seluruh satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai awal tahun anggaran ini juga. SBY berharap penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, sehingga mempercepat realisasi program-program pembangunan yang direncanakan.
Demikian disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis, saat penyerahan DIPA kepada para Bupati dan Walikota se-Kalbar, Korem 121/ABW, Polda Kalbar dan jajaran dinas di lingkungan Pemprov, bertempat di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Rabu (7/1).
Namun pada acara penyerahan DIPA tersebut, Gubernur kecewa. Pasalnya, banyak bupati tak hadir. Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, yang hadir Bupati Bengkayang, Ketapang, Kubu Raya dan Sambas. Lainnya diwakili wakil kepala daerah yakni Wakil Bupati Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Wakil Walikota Singkawang dan Pontianak.
Sedangkan Kabupaten Pontianak, Landak, dan Sintang serta Sanggau diwakili Sekretaris Daerah. Sementara Kabupaten Kapuas Hulu tidak diwakili kepala daerah maupun sekretaris daerah.
Padahal acara tersebut sangat penting, terutama terkait dengan prioritas belanja 2009, dimana lebih diarahkan kepada peningkatan anggaran pendidikan. Perbaikan kesejahteraan aparatur negara, pensiunan, serta perlindungan sosial diantaranya, pos beasiswa pendidikan, Jamkesmas, Raskin, PNPM dan BLT. Program tersebut, kata Cornelis, hanya ada di kabupaten/kota, maka bupati dan walikota sebagai pengambil keputusan harus hadir.
“Saya rada-rada kecewa juga, yang kita undang adalah pejabat pengambil keputusan, jadi kita minta para bupati dan walikota yang hadir karena mereka pembuat kebijakan. Kalau sudah capek jadi kepala daerah, berhenti saja, sebab ini persoalan penting yang harus dikerjakan,” tegas Cornelis. Namun Cornelis berterima kasih kepada kepada daerah yang hadir hari itu.
Pada kesempatan itu, Gubernur kembali mengingatkan tiga prioritas pembangunan nasional seperti, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi, pertanian, pembangunan infrastruktur dan energi, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi serta pertahanan dan keamanan dalam negeri.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Pontianak, Caecilia Sri Widiarti, dalam penyerahan DIPA tersebut, mengatakan bahwa, DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku bendaharan umum negara. DIPA memuat informasi satuan ukur yang dapat dijadikan alat pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, sekaligus sebagai perangkat Akuntansi Pemerintah bagi satuan kerja selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran daerah.
Proses penyelesaian DIPA di tingkat provinsi dilaksanakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama instansi terkait. Penyelesaiannya dimulai sejak diterimanya Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dari Kantor Pusat Dirjen Perbendaharaan. Selanjutnya kantor perbendaharaan negara melakukan penelaahan dengan instansi vertikal di daerah. Proses penyelesaian pengesahan DIPA dimulai dari tanggal 13-19 Desember 2008.
DIPA yang telah diselesaikan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan kemudian digabung dengan DIPA Kantor Pusat untuk satuan kerja di daerah dan DIPA Tugas Pembantuan yang diselesaikan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
DIPA yang diserahkan ini, meliputi DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah, berjumlah 137 DIPA dengan nilai, Rp3.006.629.310.000,-., DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di provinsi/kabupaten/kota jumlah 147 DIPA dengan nilai Rp395.486.206.000,-., DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD provinsi berjumlah 59 dengan nilai, Rp849.603.386.000,-., Total pagu DIPA Rp4.251.718.902.000.
Khusus DIPA Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah diterbitkan di Jakarta masing-masing dalam satu DIPA untuk seluruh Indonesia. Pemberian dana kepada daerah dilakukan melalui proses transfer ke rekening masing-masing daerah, sehingga derah tidak lagi melakukan proses pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Proses ini dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pembayaran ke daerah.
SBY: Eksekutif dan Legislatif Harus Satu Komitmen
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah daerah untuk mempercepat waktu penetapan peraturan daerah tentang APBD sehingga dapat dilaksanakan secara efektif.
Hal ini disampaikan Presiden dalam pidatonya pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Di Istana Negara Jakarta , 5 Januari lalu.
DIPA untuk Provinsi Kalbar, telah diserahkan langsung Presiden kepada Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH.
“Tolong peraturan daerah tentang APBD dipercepat pengesahannya. Dan dalam Undang-Undang DPRD itu juga perangkat pemerintahan, jadi sebenarnya hubungan antara para Gubernur, Bupati, Walikota dengan DPRD itu harus satu komitmen, satu niat, satu misi melanjutkan semua proses implementasi APBN dan APBD,” pinta SBY.
Keterlambatan dalam pengesahan APBD, tegas SBY akan menyulitkan dan akan mengganggu pembangunan di daerah-daerah. “Saya betul-betul berharap agar mulai sekarang jangan ada lagi yang terlambat, tepat waktu untuk kita semua, untuk daerah,” paparnya.
Sebelumnya SBY juga menyampaikan adanya perubahan Nomenklatur, semula Belanja ke Daerah menjadi Transfer ke Daerah. “Ini tentunya bukan hanya perubahan itu saja, tapi juga ada tentang perubahan mekanisme, policy sehingga Gubernur / Bupati / Walikota menerima Dana Perimbangan yang meliputi DAU, DAK, dan DBH, serta Dana Transfer ke Daerah Lainnya, langsung akan menerima, langsung Transfer ke Rekening Kas Daerah dari Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Transfer. Melalui sistem transfer, kebutuhan cash in flow di daerah dapat dipenuhi sejalan dengan ketersediaan anggaran di Pusat. Yang jelas Saudara-saudara kita terus berpikir dan berpikir mempermudah sebetulnya transfer ke daerah, praktis, cepat dan direct. Harapan kita begitu,” paparnya.
Presiden juga menguraikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran telah mengalami peningkatan yang sangat pesat sebagai wujud kerja keras. “Selama empat tahun terakhir sejak tahun 2005, Belanja Negara telah meningkat dari Rp 509,6 trilun pada tahun 2005 menjadi Rp 1.037,1 triliun di tahun 2009 jadi 2 kali lipat lebih. Demikian pula, Belanja Pemerintah Pusat dalam periode yang sama, meningkat dari Rp 361,2 triliun menjadi Rp 716,4 triliun juga hampir 2 kalinya. Sedangkan Transfer ke Daerah meningkat dari Rp 150 triliun menjadi Rp 320,7 triliun meningkat 2 kali lebih,” jelasnya.
“Namun, anggaran itu semua marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sembrono. Mari kita gunakan secara cermat, tepat sasaran, tepat waktu, cegah penyimpangan. Saya kira kita semua punya komitmen untuk menggunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya,” imbaunya.
Selasa, 06 Januari 2009
Gubernur Terima DIPA 2009 dari Presiden
DIPA
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan langsung DIPA kepada Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH. FOTO Humasprov.
============
Faktor ketepatan waktu, sangat mutlak untuk diperhatikan, agar tidak ada alasan bagi siapa saja, untuk tidak dapat menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang.
”Kita ingin, agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan, dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna pada tahun anggaran itu juga,” Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyerahkan DIPA 2009 kepada para Gubernur se Indonesia di Istana Negara, Senin (5/1).
”Penyerahan DIPA yang kita laksanakan pada hari ini, juga merupakan simbol dari tanggung jawab dan kesungguhan kita semua, untuk dapat melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran tahun 2009 secara akuntabel, profesional, proporsional, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Pada tanggal 31 Desember 2008 yang lalu, saat Saudara-saudara mempersiapkan tahun baru, saya melakukan kunjungan kerja ke Departemen Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saya mendapatkan laporan awal dari Saudari Menteri Keuangan, tentang pelaksanaan APBN-P 2008 yang lalu, dan laporan finalnya saya terima pada tanggal 1 Januari 2009,” tegas SBY.
Dikatakan SBY, menurut Menteri Keuangan secara umum, pencapaian indikator ekonomi makro nasional dalam tahun 2008 masih baik, walaupun dalam beberapa bulan terakhir mendapat tekanan yang cukup berat sebagai imbas krisis keuangan global. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 masih dapat dipacu hingga ke 6,2%, tingkat inflasi masih terkendali sekitar 11% dengan menjaga kelancaran dan kecukupan pasokan barang dan jasa, serta langkah penurunan harga Bahan Bakar Minyak sebanyak dua kali pada bulan Desember 2008 yang lalu.
Nilai tukar Rupiah rata-rata Rp 9.694 / US$ sebagai akibat tekanan depresiasi Rupiah di penghujung tahun 2008. Suku Bunga SBI-3 bulan rata-rata 9,3% dengan rate per bulannya menunjukkan kecenderungan menurun, sejalan dengan berkurangnya tekanan inflasi. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata US $96,8 / barel, meskipun sekarang berada pada kisaran $ 50 per barel dan lifting minyak mentah Indonesia dapat mencapai 931 ribu barel per hari, yang berarti di atas target tahun 2008.
Dipaparkan Presiden, berdasarkan indikator ekonomi makro di tahun 2008 yang diikuti dengan beberapa penyesuaian kebijakan fiskal, maka kinerja realisasi APBN-P tahun 2008 dapat tetap dijaga pada tingkat yang aman, guna memberikan confidence kepada para pelaku ekonomi, serta melaksanakan program-program pembangunan nasional.
Pelaksanaan APBN-P 2008 menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik diukur dari perencanaannya atau perbandingan antar waktu untuk bidang penerimaan maupun pengeluarannya. Penerimaan negara meningkat 38,5% dibandingkan realisasi tahun 2007, atau hampir 10 persen di atas sasarannya. Tax ratio meningkat tajam dari 12.4 persen tahun 2007 menjadi 14,1% pada tahun 2008 ini.
Dari sisi pengeluaran, memang tidak semua komponen berhasil dibelanjakan tepat waktu dan sesuai rencana. Misalnya, Kementerian dan Lembaga hanya mampu membelanjakan 91,5% dari anggarannya, sedikit lebih rendah dari persentase tahun lalu yang mencapai 92%. ”Saya mendapatkan penjelasan, penurunan ini sebagian merupakan akibat dari efisiensi, kalau itu yang terjadi berarti baik, baik dalam proses pengadaan barang maupun dalam pelaksanaan belanja modal pemerintah,” ucapnya.
Beberapa kementerian yang telah mengadakan e-procurement, berhasil menekan pengeluarannya hingga 10-2%. Saya berharap, perbaikan ini dapat ditularkan pada semua departemen dan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah pada semua tingkatan. Dengan anggaran yang sama, kita dapat melaksanakan kegiatan jasa publik ini dengan volume kegiatan yang lebih besar.
”Namun, terus terang saya belum puas dengan pola pengeluaran anggaran yang masih menumpuk pada triwulan terakhir. Silakan masing-masing melakukan introspeksi Saya berharap, pola ini bisa lebih merata setiap triwulan, khususnya tahun ini dimana siklus perekonomian diperkirakan akan lebih berat dalam paruh pertama dibandingkan dengan paruh kedua,” akunya.
Capaian dalam APBN-P 2008 berhasil menekan defisit hingga mencapai 0,1% dari PDB, dibandingkan sasarannya 2,1% dari PDB. Hal ini, bukan karena tidak kita belanjakan sehingga sisa, tapi karena pencapaian Penerimaan Negara dapat melampaui targetnya hampir 10%, dengan realisasi Belanja Negara tetap dapat maksimal hingga 99,6%.
”Alhamdulillah, dengan demikian kita mempunyai dana lebih anggaran tahun lalu yang dapat kita pakai tahun ini untuk lebih menggerakkan perekonomian, yaitu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi minimal 4,5%, saya gunakan angka yang konservatif, sebagian mengatakan kita bisa tumbuh sampai 5,5%, sebagian lebih pesimis, lebih konservatif, kita hanya mampu tumbuh 4,5% yang penting mari kita capai pertumbuhan setinggi-tingginya. Yang semuanya itu bisa digunakan untuk melindungi keluarga Indonesia , khususnya keluarga miskin dari krisis, dan sekaligus menciptakan lapangan kerja,” ucapnya. (Humasprov)
Karol Panen Perdana Padi MSP
PANEN RAYA
Walikota Singkawang Hasan Karman beserta Ketua DPD Taruna Merah Putih Kalbaar Karolin Margret Natasa memanen Padi jenis MSP Dusun Lirang, Kelurahan Sedaau, Singkawang Selatan, Senin(5/1). Padi jenis MSP mampu menghasilkan 11,5 Ton per hektar. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
=============
Mujidi
Borneo Tribune
Hasil memuaskan saat kelompok Lirang Jaya Kelurahan Sedau melakukan panen perdana padi MSP (Mari Sejahterahkan Petani). Dari ubinan yang dilakukan, dalam satu hektar lahan, padi yang dihasilkan mencapai 11 ton. Hasil tersebut juga memuaskan Ketua DPD Taruna Merah Putih PDIP Perjuangan Kalimantan Barat, dr. Karolin Margret Natasa, yang ikut melakukan panen perdana yang digelar, Senin (5/1) kemarin.
Dengan hasil tersebut, Karolin, menegasakan PDIP bukan hanya memberikan janji akan tetapi telah memberikan bukti yang telah dinikmati masyarakat. Karolin berharap agar padi MSP dikembangkan dan ditanam kembali. Dan yang terpenting bagi Karolin, kalau ingat MSP ingat dengan PDIP Perjungan.
“Yang peting, kalau MSP ingat PDI Perjuanga. Merdeka,“ kata Karolin saat memberikan sambutan sebelum panen perdana dilakukan.
Kedatangan Karolin untuk panen perdana itu didampingi Sekjen DPD PDIP Kalimantan Barat, Kebing, beserta rombongan lainnya.
Panen perdana juga dihadiri Walikota Singkawang, Hasan Karman. Dengan panen dan hasil yang diperoleh, Hasan Karman menyambut baik pengembangan MSP sebagai varitas baru di Kota Singkawang.
Ia mengharapkan, varitas tersebut mendukung himbauan Presiden Republik Indonesia yang menyerukan untuk membangun dan menjaga ketahanan pangan. Kedepannya, Hasan Karman berharap varitas MSP itu lebih dikembangkan lagi.
“Pengembangan ini harus diseriusi, jangan hanya sekedar untuk kampanye,“ pinta Hasan Karman kepada Ketua DPC PDIP Perjuangan Kota Singkawang, Sujianto, yang duduk berdekatan dengan dirinya.
Sementara itu, Kapala Dinas Agribisnis Kota Singkawang, Cipta Raharja, mengatakan apabila varitas MSP sangat baik untuk dikembangkan, maka tidak ada alasan untuk tidak dikembangkan di Kota Singkawang.
“Kalau varitas ini lebih baik dari varitas lainnya, mengapa tidak ini yang kita kembangkan,“ kata Cipta.
Cipta menegasakan, panen padi varitas MSP di Kota Singkawang telah dilaksanakan di dua tempat. Untuk tempat pertama di Singkawang Timur, dan menghasilkan lebih dari enam ton dalam satu hektar.
“Kemudian di tempat kedua di tempat ini, yang dari penilaian fisik, hasilnya akan lebih baik dari tempat pertama,“ tegas Cipta.
Senin, 05 Januari 2009
Masyarakat Pedalaman Lebih Kenal Gubernur
POTRET KEMISKINAN
Rumah yang tidak layak huni masih banyak terdapat di pedalaman Kalbar, sepertinya perang terhadap kemiskinan masih harus terus dijalankan pejabat daerah ini. FOTO Hentakun/Borneo Tribune
================
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Manusia dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Paling tidak pemimpin dalam keluarga, unit kerja, organisasi dan lain sebagainya. Seorang pemimpin tentu identik dengan seseorang yang berpikiran jauh kedepan, berwibawa, tegas, namun ramah terhadap siapa pun terlebih rakyatnya. Itulah tipe ideal seorang pemimpin. Syarat itu belumlah cukup, dia harus memiliki etika dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya. Saat itulah seorang pemimpin mulai dikenal.
Seperti masyarakat pedalaman Simpang Hulu, di Desa Merawa Dusun Mengkaka, dan masyarakat Desa Kualan Tengah Kabupaten Ketapang. Walau nun jauh di pedalaman, mereka justru lebih mengenal sosok Gubernur Kalbar, Cornelis, ketimbang Bupatinya, Morkes Effendi. Fakta itu terungkap ketika saya tanya siapa nama Gubernur Kalbar, serentak mereka menjawab Cornelis. Namun ketika saya tanya siapa Bupati Ketapang, hanya sedikit yang tahu. Kondisi itu bisa dimaklumi, karena mereka tinggal di daerah terpencil dan miskin informasi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Cornelis ketika ditemui di Pendopo, Jumat (2/1) lalu, Cornelis tersenyum sembari mengatakan, ”tidak tahu persis, mungkin mereka mengenal saya lebih pada pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Cornelis, dirinya menaruh perhatian besar terhadap masyarakat pedalaman. Untuk itu pula, dia pun sudah mengagendakan berkunjung ke daerah-daerah terpencil. “Kita bagi-bagi waktu, mungkin saya masuk lewat darat, sampai ke jalan baru di Kalteng. Saya mau lihat bagaimana pekerjaannya. Karena jauh, kadang-kadang kontrolnya kurang, sekalian ketemu masyarakat disana,” kata Cornelis.
Karena baru menjabat, Cornelis mengakui untuk berkunjung ke daerah-daerah belum dilaksanakan, namun tetap diagendakan. “Saya memang belum ada lewat disana, mungkin setelah dari Sajingan baru kesana, jalannya belum bagus tidak masalah, kita jalan terus,” tegasnya.
Simpang Hulu adalah Kecamatan paling Selatan Kabupaten Ketapang dengan luas wilayah 3.174,50 kilometer persegi terdiri dari sembilan desa dengan penduduk 23.001 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 3,63 persen per tahun. Secara geografis jarak Simpang Hulu lebih dekat ke Tayan Kabupaten Sanggau dibandingkan Kabupaten Ketapang. Jarak tempuh dari Simpang Hulu-Tayan hanya tiga jam, sementara ke Kota Ketapang bisa satu hari penuh.
Masyarakat Simpang Hulu rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil karet alam. Sekarang harga karet turun drastis. Penderitaan bertambah karena akhir-akhir ini, setiap hari diguyur hujan, sementara masyarakat hanya mengharapkan hasil karet, namun jika hujan, mereka tidak bisa menoreh, mencari penghasilan sampingan pun sulit, hanya mengandalkan hasil alam. Bagi ibu-ibu di kampung berjualan sayur agar kebutuhan keluarga bisa terbantu, mereka tidak sampai melakukan tindakan memalukan misalnya mengemis seperti di kota-kota. Pemasokan barang dari Pontianak atau Tayan sulit, orang berjualan dari luar tidak bisa masuk karena jalan putus.
Ketidak berdayaan masyarakat karena alam yang kurang bersahabat tersebut menyebabkan Kecamatan Simpang Hulu hampir pasti kekurangan pangan setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Untungnya beras dolog yang didatangkan dari kabupaten, masih bisa dinikmati, karena harganya terjangkau. Namun, untuk mendatangkan beras tersebut bukan perkara mudah, apalagi jalan penghubung rusak total. Satu-satunya jalan hanya lewat sungai.
Ajun, Kepala Desa Merawa menyampaikan, untuk mengambil jatah beras bulog ke Ketapang saja butuh waktu dua minggu di perjalanan. ”Kalau dihitung untung ruginya, masyarakat tidak bisa makan, sekarang beras sulit dan mahal, musim panen masih sekitar 2-3 bulan lagi. Kita harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengambil jatah beras bulog, agar masyarakatnya tidak kelaparan,” kata Ajun.
Adzan Magrib Cornelis Tunda Pidato
*HUT ke-80 RSU Santo Antonius
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Ada hal unik ketika Gubernur Kalbar, Cornelis, menghadiri HUT ke-80 Rumah Sakit Umum (RSU) Santo Antonius, Pontianak, Sabtu (3/1). Pidatonya dua kali terhenti, selama 10 dan 5 menit karena shalawat dan adzan magrib dari Masjid Al-Falah di seberang RSU Santo Antonius, Jalan Hasanuddin. Cornelis sengaja menghentikan pidatonya demi menghormati alunan doa kepada Sang Khalik dari saudara Muslim. Padahal waktu itu Gubernur tengah menyampaikan pidatonya yang berapi-api. “Kita tunggu dulu ya, saudara kita Muslim tengah adzan Magrib,” ujar Cornelis.
Menurut Cornelis, masalah kesehatan penting. Karenanya, mengurus rumah sakit bukan perkara gampang. ”Sejarah rumah sakit ini panjang,” kata Cornelis, yang turut mempertahankan rumah sakit Katolik tersebut tetap eksis hingga sekarang.
Selain itu, Cornelis juga mengaku sering menggunakan jasa rumah sakit yang dikelola Yayasan Dharma Insan di bawah kendali Keuskupan Agung Pontianak itu. “Saya sudah pakai berkali-kali sering opname di RSU Antonius, opnamenya gara-gara diare doang,” ujar Cornelis, yang disambut gelak tawa hadirin.
Demikian almarhum kedua orangtunya. “Selain dirawat kedua orangtua saya juga meninggal di rumah sakit ini,” kenang Cornelis.
Kemajuan RSU Santo Antonius yang sebentar lagi berpredikat RSU Type Madya ini tidak terlepas dari peranan Gereja Katolik. Komitmen Gereja Katolik terhadap misi kemanusiaan sangat luar biasa. Itu pula sesuai dengan gereja yang harus berdamai dengan sesama manusia. “Tidak ada lambang pedang, tapi damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada-Nya,” kata Cornelis sedikit mengutip Alkitab.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga minta manajemen rumah sakit agar bekerja profesional sesuai prosedur. Setiap karyawan jangan ada yang narkoba, korupsi karena akan merugikan rumah sakit sendiri. “Bahwa pohon anggur yang sudah tidak berbuah, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dan mengganggu pertumbuhan yang lain supaya dipotong dan dimasukan dalam api unggun. Demikian juga dengan rumah sakit ini, bila ada karyawan sudah mengganggu jalannya manajemen organisasi rumah sakit, kita harus singkirkan, seperti terlibat narkoba, korupsi dan lain-lain, harus dibersihkan,” tegas Cornelis seraya meminta manajemen rumah sakit mampu bersaing, secara global agar tidak ditinggalkan orang.
Sekarang cukup banyak orang Kalbar yang berduit justru berobat ke Singapura, Malaysia. “Kedepan bagaimana mereka itu cukup berobat di sini saja. Maka, pelayanan harus ditingkatkan dan gunakan teknologi kedokteran yang tinggi,” sarannya.
Terkait itu, Wakil Direktur RSU Santo Antonius, Dr. Damianus Hipolitus, menyampaikan bahwa, sistem pola pelayanan di RSU Santo Antonius berdasar pada visi, sebagai rumah sakit pertama di Kalbar dengan pelayanan profesional, mengesankan terpercaya berdasarkan cinta kasih. Profesional dalam hal ini, pelayanan dilandasi sumpah dan etika profesi dan sesuai dengan standar keilmuan dan etika, sehingga ketika bekerja, dituntut untuk menggunakan prosedur yang benar dalam keadaan apapun. Pelayanan terhadap pasien agar, rumah sakit menerapkan service excelence, bagaimana memberikan pelayanan unggul dan mengesankan pasien. Serta tetap mengutamakan keselamatan pasien sebagai wujud dari serviam in caritate, melayani dengan cinta kasih.
Dana Solidaritas Ayub
Direktur RSU Santo Antonius, Dr. Charles Hutasoit, Sp.A, menegaskan bahwa misi rumah sakit tetap berpihak pada kaum kurang mampu secara ekonomi. “Diusahakan pelayanan dan administrasi pembayaran rumah sakit tidak memberatkan pasien,” ujar dokter yang kental logat Bataknya ini.
Untuk itu, RSU Santo Antonius menyediakan Dana Solidaritas Ayub. Dana ini dikhususkan untuk orang-orang yang dirawat di RSU Santo Antonius, namun kurang mampu secara finansial dalam pembiayaan. Di satu sisi yang kurang mampu secara ekonomi juga tetap memiliki pengharapan, merasa diperhatikan, dipedulikan dan mendapatkan pelayanan layak di RSU Santo Antonius.
12 Januari Natal Dayak se-Kalbar
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Bertempat di Pendopo Gubernur Kalbar, Jalan A. Yani Pontianak, tanggal 12 Januari 2009 akan diadakan Natal gabungan Dayak se-Kalimantan Barat.
Menurut Karolin Margaret Natasa, selaku panitia penyelenggara, ketika ditemui seusai audiensi dengan Gubernur Kalbar, Cornelis di Pendopo, Jumat (2/1) perihal pelaksanaan Natal gabungan tersebut, bahwa diadakannya Natal gabungan tersebut sebagai wadah silaturahmi dan menjalin keakraban antar sesama sub suku Dayak yang tinggal di Pontianak.
Menurut Karol, diperkirakan 2000 orang lebih yang akan menghadiri Natal gabungan sub suku dari duaratusan sub suku Dayak di Kalbar itu.
Karol juga menjelaskan bahwa diselenggarakannya kegiatan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat, sehingga kegiatannya digabungkan saja di Pendopo, dan hal tersebut sudah lama tidak dilakukan di Kalbar.
Apalagi lanjutnya, orang-orang Dayak yang tinggal di Pontianak ini jauh dari keluarga dan kampung halaman, mereka perlu diakomodir. Karol juga menyampaikan bahwa selama ini Gubernur telah banyak menghadiri natal gabungan etnik lain.
Untuk itu Panitia Natal gabungan sub suku Dayak se-Kalbar mengundang seluruh keluarga besar sub suku Dayak yang tinggal di Pontianak untuk beramai-ramai datang ke Pendopo Gubernur Kalbar tanggal 12 Januari nanti untuk mengikuti Natal bersama Gubernur Kalbar, demi menjalin keakraban sesama suku Dayak yang tinggal di Pontianak.
Jumat, 02 Januari 2009
Setelah 42 Tahun, Rumah Itu Terbuka
Gubernur Cornelis membaur bersama rakyat membakar ikan di halaman pendopo gubernur Kalbar menyambut malam pergantian tahun dari 2008 ke 2009. FOTO Lukas
=================
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Siapa yang tak tahu rumah megah berdiri di Jalan A. Yani, lengkap dengan air mancurnya dan ornamen etnik nan indah? Di jalan masuk rumah tersebut tampak penjagaan petugas Satpol PP. Bila sudah begitu, lengkap sudah aturan protokoler yang memagari rumah dinas Gubernur Kalbar. Pengunjung atau tamu, mesti mendapat ijin dari petugas jaga. Dan tentu ada pertanyaan terkait maksud dan tujuan berkunjung. Bagi yang paham, itu wajar, karena tugas dan tanggung jawab menjaga orang nomor satu di provinsi ini harga mati, karena dia adalah pejabat negara.
Selama 42 tahun rumah tersebut terkesan angker bagi masyarakat awam. Wapimred Borneo Tribune, Tanto Yakobus mengatakan, sebelumnya rumah itu “sakral”. Hal senada dikatakan, Kabag Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar, Hamdan Harun. “Ini baru pertama kali terjadi, pendopo terbuka untuk semua lapisan masyarakat, sebelumnya tidak pernah,” ujarnya.
Hamdan Harun, menjadi saksi hidup setiap pemimpin yang mendiami rumah itu, dia tahu persis berbagai karakter pemimpin Kalbar dari masa ke masa. Nasir, pegawai Humas Provinsi Kalbar juga menyampaikan hal yang sama, dia dan beberapa pegawai lainnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kesenangan kepada pemimpin yang mau membaur dengan pegawainya.
Rumah tersebut, sebelum kepemimpinan Gubernur Cornelis, memang sakral, tidak semua orang bisa masuk. Hanya orang yang benar-benar perlu dan melalui banyak birokrasi baru bisa masuk, apalagi untuk bertemu gubernur. Namun, tahun 2008, aura rumah itu berubah, dia menempatkan dirinya sebagai rumah rakyat, sehingga, sejak Natal sampai Tahun Baru, rumah tersebut akrab dengan rakyat. Rakyat bisa masuk tanpa melalui pemeriksaan ketat, asal melapor saja.
Sejak masuk ke rumah dinas itu, Cornelis memang membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat luas, tampa melihat asal-usul, latar belakang. ”Silakan siapa saja yang ingin memakai pendopo, ini rumah rakyat,” ujar Cornelis suatu ketika.
Kejadian pertama kali dalam sejarah rumah mewah yang sakral tersebut mengundang beragam komentar masyarakat, ada yang mengatakan seperti mimpi bisa menginjakkan kaki di rumah yang lantainya dari kayu ulin tersebut, karena sebelumnya tidak pernah.
Malam pergantian tahun 2008 ke 2009, pendopo menggelar pesta kembang. Rakyat terkesan malu-malu masuk ke rumah itu, mungkin karena sindrom 42 tahun lalu membuat rumah itu angker dan terkesan menakutkan.
Saya mengamati masyarakat yang membawa serta keluarganya melihat pesta kembang api di rumah dinas itu, di tengah kemacetan Jalan A. Yani. Pertama, mereka hanya menyandar di pagar pintu masuk sebelah kiri rumah, pintu perlahan-lahan digeser, ujung roda depan motor perlahan masuk, seseorang dengan berani membuka pintu masuk rumah itu sebelah kiri selebar 1 meter, tanpa komentar.
Semua berjubel masuk, sampai mendekati kediaman gubernur yang waktu itu masih sibuk menerima masyarakat datang yang ingin bersalaman, sambil sesekali bersama istrinya mengipas-ngipas ikan bakar di pemanggang. Sepertinya, kerinduan masyarakat bertemu langsung pemimpin tercinta pilihan nurani mereka terobati. Kendaraan roda dua tadinya terparkir di trotoar A. Yani lengkap dengan pengendaranya memenuhi jalan masuk rumah itu, baik di pintu masuk sebelah kiri, maupun kanan. Sudah tidak ada batas lagi, memang harus di akui, itu rumah rakyat, Gubernur Cornelis pun sering mengatakan, “Ini rumah rakyat”.
Mengenakan kaos berkerah warna putih celana panjang hitam, didampingi isteri tercinta, Cornelis antusias menyambut masyarakat yang datang. Cornelis berharap masyarakat terhibur. Dia telah membongkar mitos rumah dinas Gubernur Kalbar yang selama ini sakral. “Berarti masyarakat belum pernah melihat bagaimana cara kita melepas tahun lama menerima tahun yang baru di rumah Gubernur,” ujarnya. Seiring bergantinya tahun, Cornelis berharap kedepan, sesuai dengan kembang api yang bercahaya itu agar kita lebih cerah lagi.
Mungkin itulah sosok pemimpin yang merakyat. Selain mencintai rakyatnya, dia sanggup mendengar keluh kesah rakyat di tengah keterpurukan hidup akibat krisis. Mereka tidak mengharapkan yang lebih dari sang pemimpin, hanya satu, bisa menjadi tempat berteduh manakala kemiskinan terus menggerogoti hidup mereka membuat mereka capek untuk melangkah. Rakyat Kalbar butuh pemimpin yang bisa diteladani, mudah-mudahan rumah yang indah tersebut sejak malam itu tetap terbuka untuk selamanya.
Kamis, 01 Januari 2009
Pesta Bersama Rakyat di Pendopo
KEMBANG API
Ribuan orang memadati pendopo Gubernur Kalbar menyaksikan atraksi Kembang api yang dilakukan selama dua jam Rabu (31/12). Atraksi ini dilakukan untuk menghibur masyarakat dalam acara pergantian tahun dari 2008 ke 2009. FOTO Lukas B Wijanarko
================
Andry
Borneo Tribune, Pontianak
Suasana jelang pergantian tahun baru 2009 di Pendopo Gubernur terlihat berbeda dari tahun sebelumnya. Langit di atas pendopo begitu indah bermandikan cahaya kembang api yang memancarkan sejuta warna-warni nan indah.
Letupan dan percikan kembang api semakin menambah indahnya pergantian malam tahun baru 2009. Ribuan masyarakat yang tumpah ruah memadati bahu jalan protokol Ahmad Yani dan pelataran pendopo seakan takjub menyaksikan pertunjukan itu. Suka ria pun menyertai mereka dimalam penghujung tahun itu.
Malam itu merupakan malam pesta rakyat penuh keceriaan tanpa sekat. Semua orang berkumpul di sana. Mulai dari yang tua, muda, kecil, besar, perempuan maupun lelaki bebas hilir mudik memasuki Pendopo Gubernur yang terletak di Jalan A. Yani.
Jalan Ahmad Yani yang merupakan salah satu jalan protokol di Kota Pontianak malam itu terlihat sangat padat. Bahkan kendaraan yang melintasinya harus rela berjalan dengan cara merayap alias hanya berkecepatan sekitar 5 sampai 10 kilometer per-jam.
Gubernur Cornelis beserta istri tercinta Frederika Cornelis terlihat sangat ramah dan bersahaja dengan para tetamunya yang berasal dari semua kalangan malam itu. Mulai dari para pejabat hingga rakyat biasa disambut dengan hangat oleh orang nomor satu di Kalimantan Barat tanpa perbedaan. Ternyata Cornelis merupakan sosok pemimpin yang sederhana yang apa adanya serta akrab dengan rakyatnya.
Cornelis berserta istri tidak canggung ataupun sungkan malam itu. Satu persatu masyarakat yang berada dekatnya lantas dihampiri dan disalaminya. Tak jarang mantan Bupati Landak itu terlihat berbincang hangat sembari bersenda gurau dengan rakyatnya. ”Pendopo ini dibangun dari uang mereka (masyarakat Kalimantan Barat). Dan siapa saja boleh ke sini. Karena ini rumah rakyat, siapa saja boleh ke sini. Kenapa jadi tidak boleh?!,” ujar Gubernur Cornelis ketika berbincang-bincang dengan saya.
Gubernur dan istri tercinta juga bukan orang yang manja. Mereka tidak suka asal perintah saja. Malam itu kedua mantan kekasih itu terlihat kompak membakar ikan di pelataran pendopo. Sang istri terlihat giat membalikkan ikan seraya mengawasi agar tidak hangus. Sedangkan sang suami dengan setia mengipaskan api dengan nyiru yang terbuat dari padan agar ikan yang dibakar menjadi matang secara sempurna. Keceriaan dan kesederhaan dari orang nomor satu di Kalbar itu pun kian terasa.
Sementara itu, langit di atas Pendopo Gubernur terus bermandikan cahaya dari percikkan kembang api yang sangat indah. Suasana itu tambah meriah dengan bunyi-bunyian terompet tahun baru yang sekan menggema di seantero Pendopo. Malam itu sungguh indah dengan bertabur keceriaan. Semua orang bersuka ria menyambut pergantian tahun 2009.
”Tiuuu... crak-crak-crak...”
”Tiuuu... crak-crak-crak...,” suara kembang api yang dilontarkan ke langit seraya memandikan langit dengan cahaya yang indah.
Seakan tak mau kalah. Bunyi terompet tahun baru pun menyertai percikan kembang api yang indah menghiasi langit malam itu. ”Peeettt.... Poottt ... Tooottt,” suara terompet tahun baru.
Gubernur Cornelis ingin dimalam penghujung tahun 2008 dan memasuki tahun 2009 disambut dengan kegembiraan bersama masyarakat Kalimantan Barat. ”Saya ingin malam ini menjadi pesta kita bersama. Pesta bersama rakyat Kalimantan Barat menyambut tahun baru 2009. Selamat tahun baru 2009,” ujarnya sembari tersenyum.
Tidak lupa Frederika Cornelis pun mengucapkan selamat tahun baru 2009 kepada semua masyarakat Kalimantan Barat. ”Selamat tahun baru 2009 ya,” katanya sembari tersenyum.
Gubernur Ajak Rohaniawan Mendoakan Kalbar
NATAL BERSAMA GUBERNUR
Natal Bersama Gubernur Kalbar dengan uskup, pastor, biarawan dan biarawati se-Kalbar, di pendopo, Selasa (30/12) . Misa ini di pimpin oleh Uskup Agung Pontianak, Hierenemus Bun bun Ofm, Cap . FOTO Lukas B Wijanarko/ Borneo Tribune
==============
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
“Sebagai penganut Katolik, tidak salah mengundang para imam Katolik, para biarawan-biarawati hadir berdoa untuk kesejahteraan Kalbar. Sebagaimana tertulis dalam injil, siapa yang memberkati Yerusalem dia juga terberkati,“ ujar Gubernur Kalbar, Cornelis dalam acara Natal bersama Para para Uskup, Pastor, Biarawan/Biarawati se Kalbar di Pendopo Gubernur (30/12).
Misa dipimpin Uskup Agung Pontianak, Mgr. Hieronimus Bumbun, OFM. Cap., dan Uskup Sintang, Mgr. Agustinus Agus, Pr. Didampingi para Pastor.
Dalam sambutan seusai misa, Gubernur meninta Para Imam memberkati Kalbar. “Jadi bukan saya pribadi, Puji Tuhan kalau saya juga diberkati, puji tuhan kalau saya juga diurapi Karena saya tidak mampu untuk jalan sendiri tanpa ada kuasa roh kudus, serta kuasa Yesus. Oleh Karena itu, dengan tulus dan iklas kami mengundang para Imam Katolik untuk berdoa bersama, agar Kalbar damai sejahtera,“ akunya lugas.
Sementara itu, penggagas ide perayaan Natal Gubernur bersamka Imam Katolik, Biarawan/Biarawati, Pastor Matheus Juli, Pr., menyampaikan, Tujuannya diadakan perayaan ini, karena, Gubernur Katolik dan Wakil Gubernur Kristen Protestan. Mereka diajak untuk bersama-sama merayakan hari kegembiraan kelahiran Tuhan Yesus, karena tema Natal tahun ini “Hidup damai bersama semua orang“. Untuk itu diharap kelahiran Tuhan Yesus bisa dirasakan oleh, bukan hanya kaum Biarawan/Biarawati, juga semua umat Katolik di Kalbar.
Menurut Pastor Juli, acara tersebut seharusnya dihadiri Uskup, Pastor dan Biarawan/Biarawati se Kalbar, namun karena terutama para pastor punya agenda di paroki masing-masing maka banyak yang berhalangan.“Tahun depan akan dipersiapkan lebih baik lagi,“ ujarnya.
Cornelis Raih “Man of The Year 2008”
MAN OF THE YEAR
Dirut PT Borneo Tribune Press, W. Suwito, SH., MH., menyerahkan penghargaan “Man of The Year 2008” kepada Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH., di hotel Gajahmada (30/12). Penghargaan “Man of The Year 2008” Harian Borneo Tribune juga diberikan kepada Ketua DPRD Kalbar, IR. H. Zulfadhli, Anggota DPR-RI IR. Fanshurullah Asa, dan Dirut Bank Kalbar, Djamaluddin Malik. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
=================
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Tidak salah, kalau Anggota DPR-RI Fraksi Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, Gubernur Kalbar, Cornelis, adalah solusi pembangunan Kalbar, dengan mengimplementasikan konsep kepemimpinan yang berakar dari rakyat, serta program-progam sosial ekonomi yang berbasis kepentingan rakyat.
Hal ini, diperkuat penilaian yang luar biasa dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nation Development Program (UNDP) memberi nilai tertinggi terhadap proses demokratisasi di Kalbar sehingga Kalbar mendapat rangking pertama dalam demokratisasi, sehingga Pilkada dan Pilwako di Kalbar bejalan aman, tertib dan lancar, walau sebelum pelaksanaan, diakui sempat membuatnya deg-degan dan tidak nyaman tidur.
Tentunya, tahap kesuksesan kepemimpinan, Cornelis tidak berhenti di situ, pekerjaan rumah di tahun mendatang berat. apalagi kemiskinan di Kalbar memerlukan penanganan serius, ditambah mutu manusia yang masih harus ditingkatkan serta pembagunan infrastruktur sebagai pendukung semua itu juga harus berjalan bersama, agar tidak terjadi tumpang tindih, yang mengakibatkan pola pembangunan tidak seimbang.
Harian Borneo Tribune, menobatkan Cornelis sebagai Man of The Year 2008 bidang pemerintahan, menjadi motivasi baginya agar lebih baik lagi dalam memimpin masyarakat Kalbar, terutama menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan.
Seusai menerima penghargaan yang dihelat di hotel Gajahmada (30/12) tersebut, Cornelis tidak bisa menyembunyikan rasa harunya, dalam sambutan dia mengatakan, “Saya belum layak menerima ini, saya belum terbukti, namun saya berharap ini memacu dan memotivasi kita untuk bekerja lebih baik, sehingga kita bersungguh-sungguh dan bertangung jawab mengelola negeri ini,” ujarnya.
Ny Frederika Cornelis, tidak menyangka kalau ada penilaian seperti ini. Namun, dia berharap, penghargaan ini menjadi motivasi agar Gubernur lebih baik lagi memimpin masyarakat Kalbar kedepan. ”Mudah-mudahan dengan penghargaan ini, Bapak punya motivasi tersendiri demi kesejahteraan masyarakat Kalbar,” ujarnya.
Beberapa konsep Gubernur Cornelis yang terkesan menggelitik, namun tepat sasaran, seperti perjuangan membangun toleransi antar umat beragama di Kalbar, dalam sambutan sebelum penganugerahan, dia menyampaikan bahwa ketika mau mencalonkan diri menjadi Gubernur mendapat rekomendasi Kyai NU, mengingat di Kalbar agamanya beraneka ragam, dan ini berlangsung sejak sebelum merdeka, bahkan ratusan tahun, dia menyayangkan kenapa setelah merdeka masalah agama sering diperdebatkan. Sehingga ketika pencalonan, Cornelis memisahkan urusan agama dengan politik, sampai sekarangpun, karena kepemimpinannya yang berlandaskan persatuan dan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat Kalbar.
Bahkan sikap toleransinya ditunjukan dengan membuat sejarah baru, Gubernur Kalbar pertama mengantar dan menjemput langsung jemaah Haji asal Kalbar ke Batam. Untuk urusan satu ini, Gubernur sangat hati-hati, tak henti-hentinya dia berpesan kepada petugas yang mengurus Jemaah agar professional dan sabar mengurus jemaah, terutama yang sudah berumur, sehingga dari keberangkatan sampai kepulangan berjalan lancar.
Berkaitan masalah kesehatan, peringkat HIV/AIDS di Kalbar tinggi, menurut Cornelis, disebabkan kualitas iman terlalu rendah, selain itu, lalu lintas orang luar negeri terlalu tinggi, sehinga sulit dikontrol. Begitu juga dengan kemiskinan, akibat kesalahan masa lalu yang menyerahkan ribuan hektar HPH ke perusahaan, masyarakat Kalbar tidak mendapat apa-apa dari pengelolaan hutan tersebut. Padahal menurut Cornelis, aset hutan banyak, tapi rakyat miskin. “Anehnya, kita memikirkan dia miskin, tapi dia tidak befikir kalau dia miskin,” ujar Cornelis disambut gelak tawa hadirin.
Selain Cornelis, penghargaan Man of The Year 2008 juga diberikan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Zulfadhli, Anggota DPR-RI Dapil Kalbar, Fanshurullah Asa, dan Dirut Bank Kalbar, Djamaluddin Malik. Masing-masing untuk kategori pemerintahan, pendidikan dan bisnis.
Sementara itu, dalam sambutannya, W. Suwito, Direktur Utama Borneo Tribune mengatakan bahwa satu hari sebelum tutup tahun dengan bangga Borneo Tribune bisa memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang selama tahun ini paling sering diberitakan media massa. Dan penghargaan itu sesuai bidang yang digelutinya masing-masing.
Gubernur Bantu Korban Kebakaran Sungai Kakap
BANTUAN
Gubernur Kalbar Cornelis dan Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya menunjungi sekaligus memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Rabu (31/12). Kebakaran ini terjadi pada tanggal 27 Desember menghanguskan 22 buah Ruko. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Trbune
=====================
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Menjelang tutup tahun 2008, tiga kebakaran hebat terjadi di Kalbar. Pertama di Sungai Pinyuh, disusul kebakaran Tanjung Satai Pulau Maya, dan terparah di Sungai Kakap yang melahap 22 rumah dan toko. Kejadian tersebut membuat Pemerintah Provinsi prihatin.
Sebagai ungkapan keprihatian, Rabu (31/12) lalu, Gubernur Kalbar, Cornelis, didampingi Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, meninjau langsung lokasi kebakaran dan menyapa para korban sambil menyerahkan bantuan berupa; pakaian, selimut dan seragam sekolah. Selain itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan alat-alat dapur dan 500 kg beras serta mie instan.
Persoalan surat-surat penting yang terbakar, Cornelis menyarankan agar korban membuat laporan polisi. “Jadi nanti harus buat laporan polisi terhadap barang berharga yang hilang, termasuk ijazah. Ini untuk memudahkan pergantiannya dan menghindari penyalahgunaan dari oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata Cornelis.
Cornelis juga minta warga korban kebakaran agar tabah menghadapi musibah ini, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini berdoa untuk medapat musibah. “Karenanya, kita perlu memberbaiki kelalaian kita, kealpaan kita,” kata mantan Bupati Landak itu.
Dengan kondisi seperti sekarang ujar Cornelis, sudah saatnya dipikirkan bagaimana supaya masyarakat Kakap punya pemadaman kebakaran sendiri. Kalau mengharapkan pemerintah susah, pemerintah masih bergelut dengan soal kemiskinan. Bergelut soal pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
“Kepada saudara-saudari supaya bersabar menghadapi cobaan ini. Kita pasrah kepada Tuhan apalagi sebentar lagi sudah menyambut hari raya Imlek. Kepada masyarakat sekitar, mohon bantuan menghibur saudara-saudara kita yang mendapat musibah ini,” pinta Cornelis.
Cornelis juga menyampaikan bahwa proses pengurusan ijasah, sertifikat, akan bicarakan dengan Kepala Dinas Pendidikan. Khusus untuk sertifikat tanah akan dibicarakan dengan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan karena urusannya agak lain. Namun Cornelis berjanji akan mempermudah urusannya, mengingat korban sudah susah.
Camat Sungai Kakap, Bahtiar, melaporkan, kebakaran terjadi pukul 08.30 WIB. Sebetulnya tim pemadam kebakaran Kecamatan Sungai Kakap sudah berusaha namun karena keterbatasan peralatan sehingga tidak bisa menjinakan kobaran api. Menurut Bahtiar, bantuan mobil kebakaran bukan hanya dari Pontianak, tapi juga Jungkat. “Namun karena jarak tempuh jauh, maka api sudah terlanjur meluluhlantakkan 22 rumah toko. Dan 20 ruko betul-betul rata tanah,” katanya.
Camat juga minta instansi terkait agar dokumen-dokumen yang habis tebakar dapat difasilitasi dan dipermudah dalam pengurusannya.”Saya sebagai Camat Sungai Kakap memfasiltasi korban, yang akan mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP, silakan ke kantor camat, semuanya gratis,” tegas Bahtiar.
Khusus untuk korban, Camat juga mengharapkan juga agar dokumen-dokumen yang diurus sampai ke Gubernur dapat di permudah, terutama sertifikat tanah, karena bgaimanapun datanya di BPN memerlukan birokrasi, untuk itu dimohon adanya keringanan, Ijin Mendirikan bangunan (IMB) dapat digratiskan, kepada para korban kebakaran.
Gubernur: Kiprah Kaum Ibu Luar Biasa
80 TAHUN HARI IBU
Ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis menerima karangan bunga dari Vania Larissa (13) peraih mendali emas lomba menyanyi solo di olimpiade seni siswa tingkat nasional 2008 di Bandung, dalam acara Peringatan 80 Tahun Hari Ibu di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (30/12). FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
===============
Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak
Gubernur Kalbar dalam peringatan Hari Ibu di Pendopo Gubernur (30/12) menegaskan nasib kaum itu bisa berubah tergantung kaum itu sendiri mau atau tidak merubahnya.
“Pemerintah sudah memberikan kesempatan yang sama. Kalimantan Barat, untuk demokrasi rangking tertinggi, ini semua tidak terlepas dari kerjanya kaum ibu. Peranan Ibu luar biasa. Kiprah Perempuan Indonesia sangat menunjang dalam membangun karakter Indonesia yang adil aman dan sejahtera,” ucap Cornelis.
Hadir juga anggota DPD-RI Hj Kadarwati, Danlanud Supadio, Yadi Indrayadi, Danrem 121/ABW, pejabat teras Pemprov dan beberapa Kepala dinas di Lingkungan Pemprov Kalbar.
“Berdasarkan angka statistik, kaum perempuan lebih banyak dari kaum lelaki, karena angka kematian kaum lelaki lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Kenapa?, laki-laki mati perang, stress, macam-mcam dibandingkan dengan kaum perempuan. Persoalan ibu ini sampai ke jenewa sana, bukannya dekat-dekat, sampai diurus PBB nah itu berbahagialah kaum ibu. Perhatian terhadap kaum ibu luar biasa,” jelas Cornelis lugas.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa, Hari Ibu, di Indonesia dan selalu peringati, sudah ditetapkan dengan keputusan Presiden, dan hari ini peringati ke 80 di Pendopo Gubernur, di tempat yang terhormat milik rakyat ini. Keterwakilan Kaum perempuan di dunia politik masih kurang, belum memenuhi kuata 30 persen.
“Ketika saya menyusun daftar calon untuk legislatif baik DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota pada pemilu 2009, kita tawari sama perempuan, pertama menggebu-gebu, oke, beres, siap, ketika sudah memasuki penyusunan berkas dan penyusunan nomor urut, timbul persoalan, ga bisa pak ngelengkapi, suami saya ga mau kasih duit, kami masih sibuk ini dan itu, sehingga kuota 30 persen tidak terpenuhi,” ucap Cornelis.
Hal ini yang membuat betapa penindasan terhadap kaum perempuan di Indonesia masih luar biasa. Bagaimana kaum ibu bisa lepas dari ini, ini baru satu persoalan dunia politik praktis, bagaimana bisa lepas, bisa keluar dari dunia politik yang penuh dengan tekanan.
Gubernur juga mengimbau bahwa, pekerjaan kaum perempuan, khususnya kaum ibu, masih berat. “Di kampung-kampung, kaum ibu luar biasa, pagi-pagi harus ke Ladang atau noreh Karet, di depan dia hamil di belakang dia bawa anaknya, jadi kapan kaum ibu ini mau menikmati kemerdekaan,” tegasnya.
Namun Gubernur meminta bahwa emansipasi kaum perempuan, tergantung pada kaum perempuan, terutama perempuan Indonesia, karena Pemerintah dengan keputusan presiden dengan segala macam peraturan peundang-undangan, sudah memberikan kesempatan kepada kaum ibu untuk berbuat maksimal. Gubernur juga meminta kepada kaum ibu agar membantu pemerintah dan KPU mensosialisasikan mekanisme Pemilu sehingga dimengerti oleh masyarakat, terutama dalam keluarga dulu.
Gubernur juga menyarankan kalau ibu-ibu agar percaya diri seperti pemimpin-pemimpin dunia, Benazir Bhuto, Hilary Clinton. Di Indonesia tidak berani, Kota Pontianak saja takut. “Kaum Perempuan tidak percaya diri di republik ini, ini persoalannya,” tegasnya.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)
Cornelis: 2009 Pengerjaan Jalan Selesai
Anda mau bepergian ke Ketapang, atau ke Kalteng lewat Jalan Trans Kalimantan? Sebaiknya kalau belum terlanjur, urungnya saja daripada menangis di jalan. Sebaba Jalan Trans Kalimantan penghubung Tayan-Balai Berkuak-Kalteng hancur total.
Namun Gubernur Kalbar, Cornelis, ditemui usai menghadiri acara Hari Ibu, Selasa (30/12) di Pendopo Gubernur, menghimbau masyarakat agar bersabar karena jalan masih dalam perbaikan. “Sekarang mereka sedang kerja, jalan memang rusak, apalagi sekarang musim hujan, saya minta pengguna jalan janganlah membawa truk melebihi muatannya, jalan cepat hancur,” papar Cornelis sembari mengatakan, tahun 2009 pengerjaan jalan dimaksud selesai.
Jalan Trans Kalimantan dikerjakan PT. Waskita Karya dengan dana APBN dan Asia Development Bank (ADB) Rp110.943.450.000,00. dengan konsultan dari China Engineering Consultant Inc. and ASS (CECI). Mereka memulai pekerjaan dua bulan terakhir ini, alat berat pun sudah beroperasi di beberapa titik jalan.
Menurut Anastasius Bantang, Anggota DPRD Provinsi asal Ketapang ketika dihubungi (29/12), mengatakan, pengerjaan Jalan Trans Kalimantan ini baru dimulai dua bulan lalu, padahal tendernya mulai Januari 2008. Anastasius mengatakan, pengerjaan jalan pada musim penghujan saat ini tidak tepat, karena sia-sia. Selain itu, diharapkan kepada pihak terkait seperti Komisi C DPRD Provinsi Kalbar agar melakukan pengawasan lapangan. “Saya sangat menyayangkan karena waktunya tidak pas, proses tender terlalu lambat, hal ini menunjukan kinerja instansi terkait kurang profesional,” kata Anastasius.
Camat Simpang Hulu, Ketapang, Hieronimus Tanam, juga menyayangkan waktu yang tidak tepat dalam mengerjakan jalan ini, senada dengan hal itu, tokoh masyarakat Balai Berkuak, Simpang Hulu, Maretho menyampaikan kinerja kontraktor terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan jalan tersebut sebagai satu-satunya urat nadi perekonmian masyrakat di pedalaman Ketapang.
Christoporus, pengusaha asal Simpang Hulu menyampaikan, memang harga barang saat ini tidak terlalu berpengaruh dengan putusnya Jalan Ttrans Kalimantan, namun kalau ini berkepanjangan, maka akan menyebabkan biaya tinggi, mengingat stok semakin menipis, untuk mendatangkan sembako dari Pontianak, tidak bisa, karena jalan putus, seandainya dipaksa pun biaya operasionalnya tinggi. “Kami kesulitan menaikan harga barang, karena daya beli masyarakat rendah, namun kalau kami tetap dengan harga barang standar (kenaikan standar 2-3 persen) kami akan merugi,” keluh Christoporus lagi.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)
Gubernur Penuhi Janji, Jemput Jemaah Haji Kalbar di Batam
Senin (29/12), Gubernur Kalbar, Cornelis, penuhi janjinya jemput jemaah haji Kalbar yang datang dari tanah suci setelah menunaikan ibadah hajinya langsung di bandara Hang Nadim Batam. Janji tersebut diucapkan Gubernur Cornelis ketika melepas keberangkatan jemaah haji Kalbar menuju tanah suci pada 20 November 2008 lalu di asrama haji Batam.
Secara maraton, Gubernur mulai melepas keberangkatan jemaah haji sejak tgl 17 di bandara Supadio Pontianak dan pada malam harinya di pendopo, dilanjutkan dibandara Hang Nadim Batam malam pada 19 November 2008 dan 20 November 2008 di asrama haji Batam, serta menjemput kedatangan di Batam, Senin.
Demi menunggu kedatangan jemaah haji dari Kalbar, Gubernur beserta Ny. Frederika Cornelis telah berada di Batam sejak 28 Desember 2008. Setibanya jemaah haji Kalbar yang menumpang pesawat berbadan lebar Saudi Air Lines yang mengangkut 450 jemaah haji pada 29 Desember 2008 yang semula berdasarkan SMS pilot Saudi Air Lines yang mengangkut jemaah haji Kloter 15 tiba di Hang Nadim Batam pukul 08.15 WIB ternyata tibanya lebih cepat pukul 07.45.
Sejak pukul 07.30 Wib Gubernur dan Ny Frederika Cornelis, sudah menunggu di ruang kedatangan jemaah haji Kalbar di Bandara Hang Nadim Batam. Perhatian Gubernur sangat besar terhadap jemaah haji Kalbar, karena sejak dari mulai keberangkatan ke tanah suci Gubernur berkali-kali mengingatkan kepada petugas yang telah tunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji agar sunggung-sungguh bertanggung jawab membantu jemaah haji agar ibadahnya lancar.
Ternyata setelah mendapat laporan petugas pelayanan petugas haji cukup baik, walaupun ada juga keluhan dari jamaah karena kebetulan tempat pemondokannya yang jauh.
Saat memberikan sambutannya di ruang kedatangan jemaah haji Kalbar di Bandara Hang Nadim Batam, Gubenur mengatakan bahwa kita semua, termasuk jamaah haji Kalbar yang baru kembali dari tanah suci patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas telah terlaksananya haji dan jemaah telah kembali dengan selamat dan lancar, juga diharapkan kepada jemaah haji kalbar yang baru tiba agar sekembalinya kelingkungan masyarakat masing-masing dapat menjadi haji yang mabrur dan dapat memberikan contoh dan tauladan kepada lingkungan sekitarnya,kepada petugas haji baik sebagai ketua kloter, kelompok, pembimbing haji maupun petugas medis Gubernur menyampaikan penghargaannya atas dedikasinya terhadap tugas yang telah diembannya. Dimasa haji tahun mendatang Gubernur juga mengharapkan pelayanan akan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga apa yang diharapkan semua pihak akan terwujud dengan baik.
Usai pertemuan dengan jemaah haji Gubernur kembali ke Pontianak satu pesawat dengan jemaah haji yang kembali ke Pontianak dari Batam.
Pesawat Lion Air yang mengangkut jemaah haji Kalbar di dalamnya Gubernur Cornelis dan Ny. Frederika Cornelis, terbang ke Pontianak dari Batam pukul 11.00 Wib menjelang landing di Supadio Pontianak pukul 12.15 cuaca sangat buruk, pesawat berputar-putar diatas kota Pontianak, selanjutnya pilot Lion Air memutuskan untuk kembali ke bandara Hang Nadim Batam tepat pukul 12.30.
Setibanya di Batam pesawat Lion Air mengisi bahan bakan dan istirahat sejenak, setelah mendapat informasi cuaca di Supadio Pontianak membaik dengan jarak pandang lebih dari 500 meter maka pesawat Lion Air yang mengangkut jemaan haji Kalbar kembali terbang menuju bandara Supadio Pontianak. (Humas Pemprov Kalbar)
Empat Tokoh Inspirator Dapat Award
Empat tokoh Kalimantan Barat mendapat penghargaan bergengsi pada kegiatan bertajuk man of the year yang diselenggarakan Borneo Tribune untuk menutup tahun ini. Keempat tokoh tersebut terpilih sesuai dengan bidang profesi yang digelutinya.
Bertempat di Hotel Gajah Mada, Pontianak, pagelaran acara penganugerahan man of the year mengundang perhatian banyak kalangan. Sejumlah tokoh dan pemuka masyarakat Kalbar tampak menghadiri kegiatan yang baru kali pertama digelar di Kalimantan Barat tersebut.
Dimoderatori Yusriadi, diskusi refleksi akhir tahun menjadi pembuka acara. Empat orang tokoh dengan tingkat kepakarannya masing-masing menyampaikan pokok-pokok pikiran dan analisisnya masing-masing terhadap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2008. Kelima tokoh tersebut adalah Zulfadhli, A.R. Muzammil, Fanshurullah Asa, dan Djamaluddin Malik.
Pada acara diskusi tersebut, tak lupa para tokoh yang hadir tersebut menyampaikan proyeksinya terhadap kondisi yang akan terjadi di tahun 2009.
Usai kegiatan diskusi yang mengundang antusiasme peserta untuk mengutarakan ide-ide segarnya dalam rangka menutup tahun 2008, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Penganugerahan tokoh man of the year menjadi klimaks kegiatan yang diselenggarakan di pengujung tahun tersebut. Dikemas dengan kemasan acara yang agak unik. Acara berlangsung semarak.
Pembawa acara mengumumkan nama-nama peraih penghargaan man of the year. Tiga kategori direbut oleh empat orang peraih. Hampir semua pembicara pada diskusi refleksi kahir tersebut meraih penghargaan. Untuk katagori tokoh pemerintahan Gubernur Cornelis menyabet gelar tersebut bersama Ketua DPRD Kalbar Zulfadhli. Keduanya dinilai layak mendapat apresiasi berkat keberhasilannya membangun harmonisasi pemerintahan di Kalbar sepanjang tahun 2008.
Untuk katagori bidang pendidikan, Anggota DPR RI dari PAN Dapil Kalbar, Fanshurullah Asa memenangi penghargaan yang cukup bergengsi tersebut. Penganugerahan tersebut didasari pada prestasi dan kinerja yang ditunjukkan Ifan--apaan akrabnya--atas komitmennya memotong separuh gajinya untuk beasiswa pendidikan putra-putri Kalbar.
Sementara untuk bidang ekonomi-bisnis, Direktur Utama Bank Kalbar, Djamaluddin Malik mendapatkan penghargaan prestitius tersebut. Prestasi untuk Dirut Bank Kalbar ini berdasar pada prestasi Bank Kalbar di bawah kendali Djamaluddin yang berhasil menggerakkan roda perekonomian mikro di Kalbar. Prestasi Bank Kalbar yang mendapat award di tingkat nasional juga menjadi salah pertimbangan.
Nur Iskandar, Pimred Borneo Tribune pada kesempatan tersebut menyebut kegiatan yang diselenggarakan kali ini merupakan sebuah upaya besar untuk mengembangkan kultur apresiatif terhadap karya yang dibuat putra-putri terbaik Kalbar.
“Kita ingin memberi inspirasi kepada khalayak tentang pentingnya menghargai sebuah prestasi. Kami akui masih ada beberapa kekurangan dalam kegiatan perdana ini, Insya Allah tahun depan kita selenggarakan dengan lebih baik lagi,” kata Nur Iskandar.(Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak)
Perayaan Natal Bersama di Pendopo
Hari ini, perayaan Natal bersama Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis dan para uskup, imara, biarawan dan biarawati Katolik se-Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur. Perayaan dengan tema ”Doa untuk Kalimantan Barat”, bakal berlangsung pada Selasa (31/12), pukul 17.00 Wib.
Kegiatan itu dihadiri pula oleh Dewan Paroki Deknat Pontianak. Acara akan diisi dengan Misa, yang akan dipimpin oleh Selebran Utama, Uskup Agung Pontianak, Mgr. Herunimus Bumbun, OFM. Sedangkan khotbah akan disampaikan Uskup Sintang.
Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi antara pemerintah provinsi dan para uskup dan rohaniawan di Kalimantan Barat.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak
Cornelis: Pemilu 2009 Intelek
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, merupakan Pemilu intelek. Alasannya, Pemilu ini ada perubahan. Dulunya mencoblos menggunakan paku, yang akan datang cukup mencentang dengan pulpen.
Menurutnya, agar memudahkan pemilih yang buta huruf, maka sosialisasi yang tinggal berapa bulan ini, mesti dibantu pemerintah untuk sosialisasi. Supaya pemilih jangan salah centang. “Karena kalau lebih dari satu centang, itu batal,” kata Cornelis.
Pada 2009, Indonesia akan melaksanakan dua agenda nasional. Yaitu, Pemilu memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu memilih Presiden dan Wakil Presiden.
“Kita telah mengetahui bahwa, agenda ini adalah fungsi yang dilaksanakan pemerintah pusat,” kata Cornelis. Namun, Menteri Dalam Negeri meminta, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan, bantuan dan fasilitas untuk menyukseskan perhelatan ini. Petunjuknya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (perpres).
Cornelis mengatakan, kalau Pemilu yang akan datang, lebih mencerdaskan. Sehingga peran media massa, diharapkan juga dapat membantu sosialisasi Pemilu, model baru ini. “Jadi ini sangat inteleklah. Pemilu ini intelek, jadi kami mohon kepada para wartawan untuk ikut mengekspos perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam mekanisme Pemilu,” kata Cornelis.
Sejak 1971-2004, Pemilu masih menggunakan paku. Maka, DPR membuat Undang-Undang Pemilu, agar tidak membolehkan lagi mencoblos menggunakan paku.
“Paku lambang kekerasan,” kata Cornelis.
Sosialisasi rencananya akan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan KPU, terutama mengenai cara mencentang jangan sampai ganda. Ia memberikan contoh. Buka dulu gambar partai. Setelah itu, baru mencentang nomor urut Caleg DPR RI.
Dalam mensosialisasi mekanisme Pemilu, PNS akan dilibatkan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang menjadi permasalahan adalah masalah pendanaan.
Menyangkut masalah ini, Cornelis ingin Pemerintah Pusat nantinya berbagi masalah keuangan bersama Pemda. “Sehingga didapat solusi terbaik, terkait pendanaan dan sesuai dengan kemampuan dan kepentingan wilayah kerja,” kata Cornelis.□Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak
Ranking Tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia
Rusuh. Itulah fakta yang terjadi jika di Indonesia berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kandidat yang kalah tidak mau menerima hasil kekalahan dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Gubernur Kalbar, Cornelis katakan itu, dalam pengarahannya ketika membuka Rapat Kerja dengan para bupati dan walikota se-Kalimantan Barat (23/12).
Bila kandidat kalah dan tak mau mengakui kekalahannya, bisa terjadi perusakan terhadap fasilitas umum, teror dan membuat rusuh. Bahkan, pembakaran terhadap fasilitas pemerintah, akhirnya merugikan daerah sendiri. Terutama nama baik dan kerugian material, karena harus menganggarkan APBD tahun itu, untuk menggantikan fasilitas yang dirusak.
Namun, hal yang menunjukkan ketidakdewasaan berdemokrasi tersebut, tidak berlaku di provinsi Kalbar. Provinsi yang dikenal dengan multietnis ini, terbukti bisa hidup berdampingan dan menjunjung tinggi demokratisasi. Sehingga beberapa Pilkada langsung dapat berjalan lancar, aman dan terkendali.
Sebut saja pemilihan walikota Kota Pontianak. Pilkada Kabupaten Pontianak, Sanggau, Kayong Utara dan Kubu Raya. Semua telah sukses melaksanakan pesta demokrasi Pilkada dengan tertib, aman dan damai.
Suksesnya Pilkada, memperkuat hasil penelitian yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan United Nation Development Program (UNDP), yang menempatkan provinsi Kalbar, menduduki ranking tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia.
Tentu saja ini tidak terlepas dari kerja sama berbagai elemen masyarakat, pemerintah serta aparat keamanan, yang menginginkan Kalbar, nyaman ditempati jauh dari segala macam bentuk kekerasan dan kerusuhan. Meski yang berada di dalamnya terdiri dari berbagai etnik, hal tersebut bukan masalah. Tapi justru suatu kebanggaan, bahwa masyarakat Kalbar bisa hidup dalam keberagaman.
“Ada kesadaran bahwa, keharmonisan yang sudah dibangun, menjamin sehatnya iklim investasi,” kata Cornelis.
Yang berguna bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Kalbar, secara keseluruhan. Sebab kalau situasi tidak kondusif, menjadikan pembangunan tidak berjalan. Akibatnya, iklim investasi tidak berkembang. Situasi seperti ini, membuat tersendatnya proses pembangunan daerah.□Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak
Tahun 2010, Terjadi Pensiun Guru Massal
Diprediksikan pada 2010, terdapat ribuan guru SD di Kalimantan Barat, akan memasuki masa pensiun. Kondisi ini akan membuat pemerintah provinsi menjadi berpikir keras untuk mencari para pengganti ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ tersebut. Yang menjadi persoalan adalah, sejauh ini pemerintah pusat hanya menyediakan formasi guru untuk kualifikasi pendidikan strata 1. Sementara tenaga yang tersedia di Kalbar, kebanyakan hanya lulusan diploma.
“Bisa terjadi stagnasi luar biasa di Kalbar,” kata Cornelis, Gubernur Kalbar, ketika menyerukan hal tersebut di Gedung DPRD Kalbar.
Cornelis berharap adanya dukungan dewan melakukan tekanan terhadap pemerintah pusat, agar ada kebijakan khusus mengenai pengangkatan guru SD di Kalbar. Sejauh ini, pemerintah provinsi juga sudah meminta kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, menyediakan formasi guru SD dengan kualifikasi D II di ‘Bumi Khatulistiwa’.
Jika guru yang diangkat harus strata 1, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, sudah barang tentu pemerintah provinsi akan kesulitan untuk mencari para pendidik tersebut. “Kita mau dapat dari mana kalau harus S1,” katanya menegaskan.
Penerapan aturan tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap. Namun, dalam upaya antisipasi pensiun massal tersebut, gubernur juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kalbar, melakukan pendataan guru yang akan pensiun di Kalbar.
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Ngatman membenarkan hal itu. Menurut Ngatman, dalam waktu dekat, Pemprov akan menyurati kabupaten/kota untuk meminta data guru SD yang akan pensiun pada 2010. “Rata-rata guru SD kita diangkat tahun 1978. Guru itu pensiunnya pada usia 60 tahun. Jadi, kemungkinan akan ada pensiun besar-besaran di tahun 2010,” kata Ngatman.
Meskipun tidak berani memberikan angka estimasi secara pasti, Ngatman menyebutkan, jumlah guru SD yang akan pensiun dalam periode itu, mencapai ribuan orang.
Persoalan tersebut menambah banyak masalah dalam dunia pendidikan di Kalbar. Di samping pensiun massal yang mengintai, saat ini Kalbar juga masih kekurangan guru sebanyak 22 ribu orang, untuk semua jenjang SD hingga SMA. ”Upaya pemenuhan tenaga guru tersebut dilakukan secara bertahap, setiap tahun melalui rekrutmen CPNS,” kata Ngatman.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak
Gubernur Lepas Pemudik
Hari Libur Nasional, Natal 2008 dan Tahun Baru 2009 merupakan hari bahagia bagi semua. Karena momen yang tepat untuk saling bertemu serta memberikan ucapan selamat dan sebagai ajang silaturahmi. Dengan melaksanakan silaturahmi, kebersamaan dengan sendirinya timbul rasa toleransi.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Kalbar, Cornelis, ketika melepas para pemudik merayakan Natal dan Tahun Baru dengan keluarga di desa masing-masing, di PT. Alaskusuma Kumpai Kabupaten Kubu Raya, Senin (22/12).
Gubernur berpesan dalam merayakan Natal serta Tahun Baru jangan terlalu memaksakan diri untuk berfoya-foya, namun secara sederhana murah dan meriah dengan tidak mengurangi makna perayaan tersebut. “Yang penting makna perayaan yang bertujuan untuk kita saling mengoreksi serta mengevaluasi diri kita, agar kedepan kita dapat lebih maju untuk berupaya memperbaikinya,” ujar Cornelis, yang pada tanggal 25-26 Desember nanti akan melakukan Open House di Rumah Dinas Gubernur Jalan A. Yani Pontianak.
Cornelis juga mengingatkan pemudik dan umat Kristen baik Katolik maupun Protestan di Kalbar, bahwa, sekarang ini sedang dilanda krisis keuangan global, banyak Bank-Bank internasional yang mengalami kemerosotan keuangan, hal ini bukan disebabkan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, masyarakat hanya terkena dampaknya saja akibat apa yang terjadi pada Bank-bank Internasional Negara maju.
Krisis keuangan global ini, berdampak besar bagi masyarakat dimana harga komoditi unggulan secara dratis turun, “Hal inilah yang menjadi pemikiran kita khususnya bagi Pemprov Kalbar. Karena itu, antara Pemerintah, para pengusaha serta masyarakat secara bersama-sama mengatasi krisis ini dengan mencari jalan keluarnya. Di sisi lain, Pemprov Kalbar akan menyikapinya bagaimana mengantisipasi dampak krisis keauangan global ini sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden,” tegas Cornelis.
Sementara itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih Kalbar Carolin Margaret Natasa, sekaligus donator pemberangkatan pemudik, gratis ini, menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sesama saudara yang ingin merayakan Natal serta Tahun baru bersama sanak famili yang ada di kampung halamannya, dengan dibantunya para pemudik ini sedikit meringankan beban keuangan mereka, sehingga dalam mereka merayakan hari raya nanti dapat menikmatinya dengan bertemu keluarga dan sanak famili.
Untuk melayani pemudik ini, DPD taruna Merah Putih menyediakan 16 bus dengan rute Mandor, Pahauman , Kab. Landak , Kab Sanggau, Darit serta Kabupaten Bengkayang yang diperuntukan sekitar 400 pemudik yang berasal dari PT Alas Kusuma Kumpai.
Pihak PT Alas Kusuma, menyambut baik bantuan mudik gratis, sehingga pihaknya merasa terbantu, mengingat kondisi keuangan di Perusahaannya akhir tahun ini sedikit mengalami kesulitan keuangan. (Nasir/Humprov)
Daya Serap APBD Tinggi
Secara nasional, daya serap APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2008 sampai akhir November 2008, telah mencapai 70,62 persen. Atau, di atas rata-rata nasional sebesar 64,94 persen. Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan hal itu, dalam pidato pengarahan pada acara Rapat Kerja (Raker) dengan para bupati dan walikota se-Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar (23/12).
Pemerintah pusat juga menilai, bahwa Provinsi Kalbar tidak termasuk 20 daerah yang belum menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kalbar juga dinilai tidak termasuk provinsi yang paling banyak dibatalkan atau direvisi, dalam pengajuan PERDA. Namun Kalbar dinilai belum termasuk 14 Provinsi tercepat, dalam menyampaikan RAPBD.
Keterlambatan menyusun RAPBD tahun 2009, semestinya diajukan selambat-lambatnya setiap November, baru disepakati 9 Desember 2009. Cornelis memahami kesulitan dalam menyusun APBD. Bagi Cornelis, peraturan yang menekankan bahwa, anggaran harus bulan November itu, sebagai pendorong agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berlangsung efektif, satu tahun anggaran atau 12 bulan. Yaitu, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait dengan penyusunan RAPBD kabupaten/kota tahun anggaran 2008, dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, hanya 6 kabupaten/kota yang sudah disetujui RAPBD-nya pada Desember 2007. Ada 4 kabupaten/kota pada Februari 2008. Dan satu kabupaten pada Maret 2008. Tetapi, pada tahun anggaran 2009, baru ada satu kabupaten yang telah menyampaikan RAPBD-nya, kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, yaitu Kabupaten Kubu Raya (KKR).
Berkenaan dengan penyerapan dana tahun anggaran 2009, dan berdasarkan data yang diterima provinsi menunjukan bahwa, penyerapan dana APBD kabupaten/kota, sampai akhir November 2008, baru mencapai rata-rata 66,66 persen.
”Untuk itu, selayaknya kabupaten/kota yang belum mencapai angka 60 persen, untuk ditingkatkan. Dan, selamat kepada Pemerintah Kota Pontianak yang penyerapan dananya dilaporkan sudah di atas 80 persen,” kata Cornelis.
Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur meminta kepada bupati dan walikota, mengingatkan SKPD di daerah masing-masing yang menerima tugas pembantuan, agar mematuhi mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nmor 7 Tahun 2008. Gubernur juga meminta kepada SKPD tingkat provinsi, terutama Bappeda Provinsi, untuk lebih proaktif memantau perkembangan pelaksanaan tugas pembantuan tersebut.
Cornelis belum yakin bahwa penyerapannya sampai dengan triwulan III, baru mencapai rata-rata 3 persen. “Mudah-mudahan angka tersebut tidak benar, dan hanya terjadi karena sistem pelaporan yang kurang lancar,” katanya.
Jika data itu benar, artinya menyiakan dana yang begitu besar, hanya parkir di kas negara atau bank penyalur, dan tidak tersalurkan untuk lebih menghidupkan roda perekonomian di daerah.□Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak
Cornelis: Pemimpin Harus Peka Permasalahan Masyarakat
Pemimpin harus peka dengan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan hal itu, saat melantik Sutarmidji dan Paryadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, periode 2008-2013. Pelantikan berlangsung di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Senin (22/12), pukul 09.00 Wib.
Sebelum pelantikan, diadakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Pontianak. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pontianak, Gusti Hersan Aslirosa.
Cornelis melantik dan melakukan pengambilan sumpah jabatan, Walikota dan Wakil Walikota Kota Pontianak, atas nama Presiden RI. Pelantikan berlangsung secara khidmat, lancar dan aman. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli. Kapolda Kalbar, Brigjen Pol R Nata Prawira Kesuma. Konsulat Malaysia. Rektor Untan, Chairil Effendy. Mantan Gubernur Kalbar, Usman Dja’par. Danlanal, Letkol Taufik Harun. Ketua PPD, Oesman Sapta Odang, Juga, ketua, wakil dan anggota DPRD Kota Pontianak, dan Muspida Pemkot Pontianak.
Dalam sambutannya, Cornelis mengharapkan, dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang terpilih secara demokratis, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pontianak percaya, penyelenggaraan pemerintahan yang mereka pilih, memiliki kemampuan dan kredibilitas sebagai pemimpin.
Bersamaan dengan besarnya kepercayaan yang diberikan, terkandung juga tuntutan warga masyarakat Kota Pontianak, agar dapat merealisasikan janji-janji pada saat kampanye. Supaya, tercapai tujuan program-program perbaikan kualitas dan kuantitas pemerintah, pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak selama lima tahun kedepan.
Dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, maka penyelenggaraan pemerintah ini, merupakan milik seluruh masyarakat Kota Pontianak. “Yang akan dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab, mengembang tugas yang dipercayakan oleh warga Kota Pontianak,” kata Cornelis.
Dengan kemampuan kepemimpinan, pengalaman dan penguasaan masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dimiliki, maka akan mampu mempertahankan, serta meningkatkan prestasi dan kemajuan yang telah dicapai oleh Walikota sebelumnya. Serta, dapat menyempurnakan masalah yang masih dirasakan belum sempurna.
“Saya sangat mengharapkan, agar Walikota dan Wakil Walikota, lebih peka terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Pontianak,” kata Cornelis.
Menurutnya, yang mesti digarisbawahi adalah, masalah peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta penurunan angka kemiskinan. Penanganan masalah ini relatif cukup berat, mengingat belum sepenuhnya dapat melepaskan diri, dari terjadinya krisis multidimensi, yang dampaknya masih dirasakan sampai saat ini.
Dalam pemerintahan kedepan, sudah menunggu sejumlah permasalahan kritis di bidang perekonomian, sebagai akibat simultan dari terjadinya krisis keuangan global.
Faktor penting lain yang harus disadari adalah, Pemda merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan negara. Sebab, masih ada sikap euforia otonomi secara sempit di kalangan sejumlah oknum pejabat negara dan elit politik. Sehingga dapat merupakan satu kendala merumuskan dan merealisasikan program pembangunan yang bersifat sinergis, multisektor dan lintas daerah.
Usai pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pontianak, periode 2008-2013, acara dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak. Ny. Frederika Cornelis, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, melantik Nyonya Sutarmidji, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Pontianak.
Gubernur juga mendesak Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang baru, dapat menangani persoalan sampah dan pedagang kaki lima.
“Ini tidak ada dalam teks sambutan saya. Tapi saya minta agar Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang baru ini, segera menyelesaikan permasalahan Kota. Terutama yang mendesak ditangani adalah sampah dan pedagang kaki lima,” kata Cornelis dengan nada berseloroh, disambut tepuk tangan undangan.
Selain itu, dia mengharapkan agar Walikota dan Wakil Walikota menangani masalah peningkatan sumber daya manusia, serta penurunan angka kemiskinan. “Penanganan masalah-masalah ini relatif cukup berat, tapi saya yakin dengan pengalaman Sutarmidji sebagai Wakil Walikota dapat menangani persoalan ini,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Sugimin mengatakan volume sampah Kota Pontianak pada hari-hari biasa mencapai 250-300 ton per hari.
Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka saat ini volume sampah per hari di Kota Pontianak, akhir tahun 2008 mencapai 450 ton.
Yang menjadi persoalan sampah di Kota Pontianak adalah persoalan jumlah armada pengangkut sampah terbatas. Saat ini, armada yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan hanya berjumlah 28 buah, terdiri dari 9 amroll dan 18 dumptruck.
Idealnya, dengan volume sampah seperti yang ada saat ini, berjumlah 40 armada. Untuk itu, dia mengharapkan agar pada tahun 2009, ada penambahan armada pengangkut sampah.
“Kalau bisa ada penambahan armada 10 di tahun 2009. Tapi, sepertinya sulit terealisasi, karena dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak 2009, hanya dapat membeli 6 armada saja,” kata Sugimin.
Persoalan sampah menurut Sugimin memerlukan komitmen bersama antara Walikota dan masyarakat, serta institusi lainnya. Dia merinci ada lima komponen penting dalam menangani persoalan sampah. Yakni, institusi berwenang menangani persoalan ini, seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pembiayaan, sistem pengelolaan meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, partisipasi masyarakat dan sanksi.
Selama ini, penegakan sangsi hukuman bagi mereka yang tidak patuh membuang sampah, pada tempat dan jam ditentukan, belum ada.
“Dalam hal ini yang dapat menjatuhkan sanksi adalah Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengawas pelaksanaan Perda,” kata Sugimin.□Andika Lay dan Rizky Wahyuni
Borneo Tribune, Pontianak
Gereja Bina Karya Dapat Bantuan Gubernur
Untuk memeriahkan Hari Natal di seluruh dunia disambut dengan keceriaan dan kegembiraan, walaupun krisis global ikut melanda Indonesia.
Dalam merayakan momen kelahiran Tuhan Yesus dalam suasana gedung gereja Bina Karya Kota Baru yang masih direnovasi belum maksimal selesai mendapatkan perhatian dari orang nomor satu di Kalbar Drs Cornelis. MH.
Bantuan yang diberikan oleh Gubernur berupa peralatan elektronik yang nantinya di gunakan untuk kegiatan gereja pada saat merayakan hari Natal yang jatuh pada (25/12).
Hari Minggu (21/12) Gubernur Cornelis memberikan bantuan kepada Gereja Bina Karya. Bantuan ini berupa Organ merk Yamaha 1 buah, Speaker BMB 3 buah, Amplifier 3 buah, Power amplifier black spider 1 buah, Equalizer BMB 1 buah, Microphone Sony 3 buah dan Speaker Stand 3 buah.
Bantuan ini di serahkan secara langsung oleh gubernur setelah selesai ibadah kebaktian, penyerahan ini diterima secara simbolis oleh pengurus gereja. (Rosalinda/Andry, Borneo Tribune, Pontianak)
KBPPP Bantu Sosialisasi Pemilu
Salah satu tugas Keluarga Besar Putera-Puteri Polri (KBPPP) memberikan sosialisasi kepada anggotanya mengenai mekanisme pemilihan dalam pemilu mendatang. Sebab masyarakat banyak yang tidak tahu dengan sistem mencontreng pada pemilu 2009 mendatang, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Masyarakat sejak pemilu 1971 sampai pemilu 2004 sudah terbiasa dengan pencoblos.
”Sosialisasi sistem pemilu yang beru itu tugas kita bersama, termasuk KBPPP,” kata Cornelis, selaku Ketua Umum KBPPP wilayah XV Kalbar ketika melantik pengurus KBPPP di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (20/12).
Kata Cornelis, bila tidak diberi penjelasan, maka akan terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan suara hilang. Hak-hak demokrasi akan hilang, hanya karena kesalahan cara memilih. Apalagi sekarang banyak pilihan partai politik. “Di dunia ini, mungkin di Indonesia yang paling rumit pemilunya,” ujar Cornelis sembari melemparkan pandangan ke penjuru ruangan pendopo.
Karena rumitnya sistem pemilu itu, maka Cornelis mengharapan KBPPP mengkonsolidasi tingkat kabupaten sampai tanggal 9 April 2009 pemilu dapat berjalan dengan aman. Diharapkan dengan menconteng berarti pemilih dianggap cerdas. “Nanti pakai pulpen, bukan paku lagi. Dan pemilu nanti bisa berjalan aman dan damai,” pinta Cornelis.
Cornelis juga meminta kepada Polisi, untuk menciptakan rasa aman kepada pemilih, karena kalau orang memberikan hak suaranya dengan aman, tertib dan lancar, tidak ada keributan maka polisinya berhasil. Tugas KBPPP memberi pemahaman kepada rakyat membantu polisi dan pemerintah, sehingga pemilu itu betul-betul bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar. “Kalau tidak ada rasa aman, dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab perlindungan terhadap rakyat,” kata Cornelis sembari meminta KBPPP menggunakan hak suaranya dengan benar pada pemilu mendatang.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)
Akhirnya, Konsulat Beri Keterangan Resmi
Pemerintah Malaysia melalui Konsulatnya di Pontianak, M. Zairi M. Basri, akhirnya memberi penjelasan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, berkaitan penembakan empat warga Indonesia di Kota Semarahan, Malaysia, beberapa waktu lalu. Kedatangan M. Zairi M. Basri, diterima langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Syakirman, di ruang kerjanya, Jumat (19/12).
Berdasarkan penjelasan resmi Konsulat kepada Pemprov Kalbar, bahwa peristiwa penembakan tersebut memang terjadi pada 4 Desember 2008 jam 5.30 waktu Malaysia. Seperti yang diberitakan koran ini sebelumnya. Korban yang mati tertembak tersebut tidak semuanya warga Indonesia, ada juga warga Malaysia. Korban tersebut yaitu Sayuti bin Abdul Naser, Abang Mahmud Hadi bin Abang Safri, Sunardi bin Lasri, Marhaban bin Syamsudin dan satu warga Malaysia Azalizam bin Samad.
Setelah diterimanya penjelasan resmi dari Konsulat Malaysia, Pemprov akan mempelajarinya dulu, untuk selanjutnya dijelaskan kepada publik mengenai duduk persoalan yang sebenarnya. Hal ini untuk menghindari ada klaim atau tuntutan dari masyarakat terhadap peristiwa penembakan itu, sehingga perlu meminta konfirmasi ke Konsulat Malaysia, terutama untuk mengantisipasi jangan sampai ada kesimpangsiuran pemberitaan di media massa. “Kalau kita menjelaskan barang yang ndak jelaskan susah,” ujar Syakirman.
Menurut Syakirman, setelah adanya penjelasan Konsulat Malaysia, Pemprov akan menjelaskan juga kepada Bupati Sanggau mengenai duduk persoalan sebenarnya. Pemerintah Pusat juga akan bertanya mengenai masalah ini, sehingga, penjelasan Konsulat Malaysia ini juga akan menjadi laporan kepada Pemerintah Pusat. ”Kalau sudah jelas masalahnya, kita tidak perlu langkah diplomasi lagi, kemudian masyarakat kita juga memahami kondisinya,” terang Syakirman.
Sementara itu, pihak Pemerintah Malaysia sendiri menekankan bahwa laporan resmi mengenai kejadian ini dibuat berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan spekulasi semata, pihak PDRM (Polis Diraja Malaysia) masih terus mengembangkan kasus ini. Konsulat Malaysia juga meminta peristiwa ini jangan sampai dikaitkan dengan hubungan bilateral Malaysia-Indonesia yang selama ini intim dan sangat erat.
Sebelumnya Gubernur Kalbar, Cornelis, sempat protes Konsulat Malaysia di Pontianak terkait penembakan empat warga Kalbar di Sarawak tersebut. Gubernur minta klarifikasi resmi dari Konsulat agar Pemerintah Provinsi bisa bersikap, termasuk bisa menjelaskan persoalan sebenarnya kepada masyarakat maupun Pemerintah Pusat di Jakarta.
Sebaba selama ini kabarnya jadi simpang siur akibat pemberitaan media yang tidak balance. Termasuk jumlah korban, dimana diberitakan lima warga Kalbar, ternyata warga Kalbar tewas hanya empat, sementara satunya warga Malaysia.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)
Gubernur Lantik Asosiasi Sawit
Gubernur Kalbar, Cornelis mengingatkan kepada pengusaha sawit untuk bersaing secara sehat dan menjalankan usaha sesuai dengan hati nurani. Hal tersebut disampaikannya ketika melantik pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) daerah Kalbar periode 2008-2011 dan Seminar Dampak Krisis Global Terhdap pembangunan Kelapa Sawit Indonesia bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis (18/12).
Gubernur juga menegaskan kepada para pengusaha sawit agar tidak lagi melakukan sogok menyogok dalam bentuk apapun kepada yang memberi ijin dalam hal ini bupati. “Tolong usahanya sehat, jangan bersaing tidak sehat, jangan karena harga sawit bagus lahan kawan disembat. Jadilah pengusaha profesional, berusaha dengan hati nurani, sogok-menyogok kepada pejabat yang memberi ijin dibuang jauh-jauh, nanti kena tangkap, yang menyogok ditangkap yang disogok juga ditangkap, mainlah fair play seperti main sepakbola,” pinta Gubernur.
Pembentukan GAPKI diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalbar saat ini, karena bila tidak ditangani bersama secara serius akan berdampak kurang baik terhadap penerapan tujuan pembangunan perkelapasawitan Kalbar. Dia minta kepada GAPKI untuk berperan optimal dan dapat bekerjasama dengan semua pihak seperti masyarakat, pemerintah dan media.
Selain itu, Gubernur meminta GAPKI membina pengusaha sawit yang baru. Melalui wadah organisasi ini diharapkan bisa mempersatukan para pelaku bidang usaha perkelapasawitan di Indonesia, agar menjadi kekuatan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, menjadi mitra pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka membuat kebijakan usaha perkelapasawitan Indonesia untuk meningkatkan daya saing usaha kelapa sawit Indonesia di pasar Internasional.
Selain itu, sikap krisis masyarakat juga muncul dalam menyikapi masalah lingkungan seperti menaggulangi pembakaran lahan yang menjadi sorotan nasional dan Internasinal serta menurunnya daya dukung lingkungan sebagai akibat konversi hutan tropis. “Sikap kritis tersebut sangat penting karena dapat dijadikan bahan, guna memperbaiki pendekatan dan kebijakan investasi sub sektor perkebunan di Kalbar agar lebih akmodatir dan dapat diterima oleh semua pihak,” kata Cornelis lagi.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)
Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Masih Rendah
Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam membangun, di samping masih adanya praktek diskriminasi terhadap perempuan.
Demikian Pidato Gubernur Kalbar, Cornelis, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-9 Dharma wanita Persatuan Provinsi Kalbar di Auditorium Polnep (17/12), yang dibacakan Sekretaris Daerah Kalbar, Syakirman.
Permasalahan lainnya menurut Gubernur, mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan, yang bersumber dari ketimpangan sosiokultural masyarakat. Hal ini tak terlepas dari terjemahan ajaran agama dan bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan minimnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik.
Dalam bidang pendidikan, perempuan belum bisa setara dengan laki-laki, karena selama ini angka partisipasi sekolah perempuan, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi serta masih tingginya angka buta aksara seperti yang tercermin dalam data bahwa dari 148.206 orang, laki-laki 49.007 orang, perempuan 99.199 orang, ini menunjukkan bahwa buta aksara perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki.
Dalam bidang ekonomi, Gubernur mengingatkan bahwa krisis global ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan imbasnya pada perekonomian rumah tangga juga. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 56,52 persen, jauh lebih rendah dari laki-laki yaitu, 72,71 persen. Sedangkan angka pengangguran terdidik perempuan yaitu 7,11 persen, hal ini dipengaruhi budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga.
Dalam bidang politik dan pengambilan keputusan keterwakilan perempuan di legislatif rendah, di DPRD Provinsi hanya 3 orang, dari 55 orang atau hanya 5,45 persen, sedangkan di DPRD Kabupaten/ Kota hanya 21 orang dari 374 orang atau hanya 5,3 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah komposisi jumlah penduduk Kalbar, jumlah perempuan mencapai separuh dari jumlah seluruh penduduk, maka komposisi tersebut sungguh tidak seimbang, dan masih merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di bidang politik dan pengambilan keputusan.
Untuk mengatasi hal tersebut, sudah ada pokok-pokok arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2008, yang juga dijadikan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu, diikuti dengan tindakan nyata dalam langkah-langkah operasionalnya.
Meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik serta pengambilan keputusan dan perlindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. Kemudian mengupayakan pemenuhan keterwakilan perempuan 30 persen di bidang politik dan jabatan publik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemenuhan hak-hak anak, termasuk pendidikan bagi anak dan keluarga pekerja migran di luar negeri, mempersiapkan perempuan dalam menghadapi perubahan global dengan adanya perubahan iklim penurunan ketahan pangan dan guzi buruk.
Mengupayakan pencapaian target Milenium Development Goal’s, khususnya kemiskinan yang merupakan akar masalah pembangunan perempuan dan anak, secara sinergi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan peran antara perempuan dan laki-laki. Yang paling penting adalah negara harus mengerti bahwa perempuan lebih sensitif dan punya standar moral, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi, terutama sudah dibuktikan dalam pola pengembalian kredit.
Sementara itu, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Kalbar, Ny. Nila F. Moeloek, menyampaikan bahwa, perempuan Indonesia merupakan bagian terbesar dari penduduk Indnesia dan bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai warga negara yang mampu menyelesaikan masalah keluarga maupun masalah bangsa.
Kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan suatu kegiatan, sehingga perempuan sebagai penerus nilai dan norma-norma dalam keluarga dan Kelompok strategis dalam masyarakat, diharapkan mampu berperan sebagai pembawa perubahan dan pelaku pembaharuan (agent of change), agar bisa mewujudkan terjadinya perubahan, terutama dalam lingkungan dan ketahanan pangan sehingga tercapainya perbaikan kualitas hidup diri, keluarga dan masyarakat serta bangsa.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)
Gubernur Kalbar Tolak Daging Babi Jambi
Gubernur Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Kehewanan dan Peternakan (Diswanak) Kalbar, Abdul Manaf Mustafa, menolak masuknya daging babi hutan asal Jambi yang terindikasi mengandung penyakit. Hal itu disampaikan Abdul Manaf Mustafa ketika menghadiri pembukaan Uji Materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan di Balai Petitih, Selasa (16/12).
Alasan penolakan tersebut menurut Abdul Manaf karena daging babi tersebut belum dipastikan apakah mengandung bibit penyakit, dan menjadi tugas pemerintah untuk memeriksanya karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Karena itu Pemprov menyarankan masyarakat membeli daging babi dari rumah pemotongan hewan. ”Kita sarankan membeli daging babi itu usahakan dari hasil pemotongan rumah potong hewan,” ingatnya.
Hal tersebut menurut kata Abdul Manaf lebih bisa dijamin kebersihannya, karena di sana (tempat pemotongan) ada petugas yang melakukan pengawasan sebelum melakukan pemotongan. Mengenai babi hutan yang berasal dari Jambi, Abdul Manaf tidak menjamin kebersihan daging tersebut.
“Kalau untuk babi hutan jelas itu sulit untuk mengetahui apakah itu layak terjamin keamanan dagingnya oleh karena itu ada yang mengajukan ijin memasukan daging babi dari pulau Sumatera (Jambi) tidak mendapat ijin Pak Gubernur,” ungkapnya.
Tidak dijamin masalah keamanan konsumsinya karena menurut dokter hewan tersebut, di Sumatera itu banyak sekali penyakit berbahaya seperti brrs, antraks. Penyakit itu bisa menyerang paru-paru, alat reproduksi. ”Mengenai ijin, diakui memang ada ijin tetapi di tolak karena berbagai alasan tadi,” katanya.
Abdul Manaf juga berpesan kepada masyarakat bahwa daging babi di Kalbar cukup untuk persiapan Natal dan Tahun Baru mengingat stok populasi babi hampir empat ratus ribu ekor dan tidak perlu masukan babi dari luar. “Tidak perlu memasok daging babi dari luar, kita kuatir kalau babi luar masuk ada penyakit berbahaya yang ikut,” katanya lagi.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)
Antam Siap Kerok Bauksit Tayan
PT. Aneka Tambang (Antam) sejak tahun 1991 memulai eksplorasi bauksit di Kecamatan Tayan. Kini perusahaan yang mengandeng investor Jepang itu akan membangun pabrik di dua tempat, yakni di Tayan dan Mempawah. Nantinya, prabrik bauksit tersbut diproyeksikan memberi konstribusi besar bagi pembangunan di daerah ini.
JBIC (Japan Bank Internasional Cooperation) yakni bank khusus milik pemerintah Jepang yang membiayai proyek-proyek internasional Jepang di berbagai negara, termasuk di Indonesia bersama perwakilan PT. Antam menemui Gubernur Kalbar.
Minggu (14/12) perwakilan JBIC, Kazuyuki Arasawa dan Antam yang diwakili Calvin Biswan melakukan pertemuan dengan Gubernur Cornelis, di Pendopo—membahas perkembangan pembangunan pabrik bauksit di Tayan.
Lebih jauh pihaknya akan mengkaji kembali mengenai amdal, efek sosial, lingkungan, ekosistem sampai kepada pemindahan penduduk, mata pencaharian penduduk yang menurut rencana di Tayan akan di pindahkan dua RT akibat pembangunan KP (Kawasan Pabrik) PT. Antam Tbk.
Terkait tenaga kerja, Jumani, Direktur Human Relation Development PT. Antam Tbk, menjelaskan, program mereka adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar tambang. “Masyarakat sekitar diutamakan sebagai karyawan tetap,” janjinya.
Dalam struktur kepegawaian nanti akan ada beberapa level karyawan, yakni suvervisor dan manager ke atas. Berbicara masalah engineering (tenaga insinyur) pria jangkung ini akan tetap mengutamakan orang-orang Kalbar yang lulusan pertambangan mau kembali ke Kalbar. Kalau tidak, dengan sangat menyesal Antam kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi pertambangan.
Tetapi upaya Antam adalah bagaimana menjaring putra-putri Kalbar yang kuliah di Pertambangan untuk kembali ke daerahnya. “Penyerapan tenaga kerja lokal pun akan mendapat kendala karena untuk level engineering masyarakat Tayan masih susah di cari,” jelasnya seraya menjelaskan, untuk jangka panjang, Antam bisa mendidik putera daerah setempat untuk bersekolah terutama yang berprestasi untuk di didik di bidang pertambangan.
Sementara Gubernur Cornelis, sendiri meminta jangan sampai ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “Antam jangan ada PHK!” ujarnya datar. Cornelis sendiri menjamin kalau investor yang masuk akan aman. Selain tambang, Cornelis juga minta investor dapat membangun pabrik ban, mengingat produksi karet sangat besar di Kalbar.
“Selama ini karet hanya diekspor setengah jadi sehingga harganya murah, kalau dibangun pabrik ban di sini mungkin harga karet lebih mahal,” kata Cornelis sembari meminta Antam agar target 2009 proyek harus dimulai.
Calvin Biswan, Site Reparation and Coummity Development Director PT. Antam mengatakan, Antam sendiri tidak berniat hanya menambang saja, tapi akan membangun suatu pabrik pengolahan dari tambang bauksit itu sendiri. “Kita akan membangun alumina plan pabrik alumina CGA (Cemical Great alumina),” ujar Calvin seraya menjelaskan investor yang inves di Antam hanya tiga, yakni PT. Antam Tbk, Showadenko Jepang dan Marubeni Corporation.
“Sedangkan kedatanagn JBIC, guna melakukan studi kelayakan karena mereka akan mendanai sebagian proyek ini dan mendapat jaminan bukan hanya dari JBIC tapi juga Mizuwo Bank,” jelasnya.
Proyek Antam di Tayan meliputi Mining Geologis Antam 21.120 Ha. Lalu di Mungguk Pasir dijadikan dua proyek yakni di wilayah KP. Cemikal Great Alumina kerjasaman Shwadenko dan Marubeni Corporation luasnya 21.120 Ha. Sedangkan di selatan yang merupakan sisa dari 21.120 Ha akan digarap kerjasama dengan Rusia yang MoU 2007 lalu disaksikan Presiden SBY.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)
PDIP Minimal Bertahan, Golkar Optimis Bertambah
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat menargetkan minimal 10 kursi di DPRD Kalbar pada Pemilu legislatif 2009. Partai Golkar optimis menempatkan 17 kadernya di parlemen provinsi tersebut.
Target minimal partai berlambangkan Banteng dengan moncong putih itu bisa mempertahankan komposisi peroleh kursi DPRD Kalbar yang diperoleh pada Pemilu 2004 silam. ”Minimal kita bertahan dengan komposisi perolehan kursi yang ada. Tapi kalau dapat naik, Alhamdulilah,” demikian ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan, Drs. Cornelis, MH di gedung DPRD Kalbar, Selasa kemarin.
Namun demikian, Cornelis senantiasa menyerukan sekaligus berharap kepada segenap kader, pengurus maupun simpatisan PDI Perjuangan Kalbar untuk terus berjuang dan terus pula berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Dengan demikian, peluang maupun kesempatan PDI Perjuangan Kalbar untuk bisa menambah komposisi perolehan kursi di DPRD Kalbar pada Pemilu mendatang semakin terbuka lebar.
Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Barat, Ir.H Zulfadhli merasa optimis bahwa pihaknya akan memperoleh kursi sebesar 30 persen alias 17 kursi di DPRD Kalbar pada Pemilu mendatang. ”Sekarang kita sudah berhasil memperoleh sebanyak 14 kursi. Insya Allah, Pemilu mendatang Golkar bisa meraih target 17 kursi di DPRD Kalbar,” harap Zulfadhli.
Menurutnya, target perolehan sebesar 17 kursi di DPRD Kalbar pada Pemilu mendatang peluangnya cukup terbuka lebar untuk bisa diraih Golkar. Pasalnya, dengan diterapkannya sistem suara terbanyak diinternal Golkar pada Pemilu mendatang, dapat dipastikan semua caleg Golkar akan berjuang dan berjuang untuk mendulang suara konstituen maupun warga pohon beringin di Kalbar. ”Golkar optimis bisa meraih target tersebut,” tutup Ketua DPD Partai Golkar Kalbar. (Andry/Borneo Tribune, Pontianak)
Ramai-ramai Basmi Korupsi
Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember dimaknai secara mendalam oleh Gubernur Cornelis. Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat itu menegaskan kepada semua jajaran pemerintahan, termasuk masyarakat untuk bersinergi mengikis habis persoalan korupsi di ‘Bumi Khatulistiwa’.
“Mari kita bersama-sama tuntaskan persoalan ini. Sebab, untuk menuntaskan persoalan korupsi tidak bisa sendiri. Tapi harus beramai-ramai,” tegas Cornelis di gedung DPRD Kalbar, Selasa (9/12).
Lebih jauh dikatakan Cornelis, untuk memberantas persoalan korupsi di Kalbar bukan perkara mudah. Namun demikian, apabila semua pihak bersinergi termasuk masyarakat, maka persoalan korupsi di Kalbar bisa ditanggulangi secara bersama. ”Ngurus negara juga tidak bisa sendiri. Harus ramai-ramai,” ungkap Cornelis.
Sementara Ketua DPRD Kalbar, H Zulfadhli memaknai hari antikorupsi internasional dengan berkomitmen memerangi korupsi di Kalbar. Dan menurutnya, pemberantasan korupsi itu harus menjadi komitmen semua elemen masyarakat Kalbar. ”Termasuk birokrat dan politisi harus bisa menjadi contoh yang baik dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar,” tegasnya.
Kemudian ditambahkan Zulfadhli bahwa untuk dapat memerangi persoalan korupsi di Kalbar perlu kesungguhan maupun keseriusan semua pihak, termasuk aparat keamanan. Selain itu, masyarakat juga diminta terlibat secara aktif dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar. ”Semua elemen masyarakat harus terlibat langsung dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar,” tutup Zulfadhli.
Pemprov Komit
Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, telah dipertegas dengan diterbitkannya Inpres nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Presiden SBY secara khusus mengintruksikan kepada jajaran kabinetnya, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah percepatan pemberantasan korupsi tersebut.
“Agar pemberantasan korupsi tersebut lebih efektif, dalam implementasinya perlu dibangun sinergisitas, pada masing-masing institusi dalam komponen masyarakat untuk melakukan upaya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut,” kata Sekda Kalbar, Syakirman, usai membuka sosialisasi dan workshop penyusunan pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 di hotel Kapuas, Selasa (9/12).
Sebagai penyelenggara negara, kata Syakirman, Pemerintah Provinsi selayaknya melakukan pengawasan terhadap berebagai elemen pemerintahan di lingkungan provinsi maupun kabupaten di wilayah Kalbar.
Syakirman juga mengharapkan agar seluruh elemen mendukung upaya Pemprov untuk memberantas korupsi di daerah ini lebih cepat. Karenanya, dia mengingatkan kepada seluruh pejabat dalam kaitannya sebagai penyelenggara negara agar melaporkan harta kekayaannya.
“Sebagai implementasi dari upaya tersebut, Pemprov akan melakukan pemeriksaan secara reguler, dinas, staff dan instansi serta badan yang melaksanakan tugas pemerintahan ini agar menyampaikan laporan kekayaan mereka,” katanya.
Berkaitan dengan semakin mencuatnya indikasi korupsi yang menimpa beberapa bupati dan mantan bupati di Kalbar ini, Syakirman menegaskan akan membina mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat KKN. Selain itu juga “bupati nakal” akan diberi sanksi bila terbukti melakukan KKN, dan sepenuhnya akan menyerahkan masalah itu kepad pihak yang berwajib. Untuk mengurangi indikasi KKN, Syakirman mengharapkan pejabat bekerja sesuai dengan ketentuan dan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.□Andry/Hentakun, Borneo Tribune Pontianak
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
