Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Jumat, 20 November 2009

Minsen Ketua DPRD Kalbar


PONTIANAK--Mantan Ketua DPRD Landak, Minsen dipastikan akan menjadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat definitif. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPD PDIP Kalbar, M. Kebing Liyah.
“Surat dari DPP sudah turun, Minsen sebagai ketua DPRD definitif dari PDIP,” kata Kebing yang juga sebagai ketua DPRD Kalbar sementara di DPRD Kalbar, Selasa (17/11).

Kebing mengatakan rekomendasi PDIP sudah dilayangkan ke DPRD Kalbar, Selasa ini. Dan saat ini pun rekomendasinya sudah berada di meja Sekretaris DPRD Kalbar, namun belum sampai ke meja ketua DPRD Sementara.
Menurut Kebing, nama inilah nantinya yang diajukan ke Mendagri melalui Gubernur Kalbar untuk ditetapkan sebagai ketua DPRD Kalbar periode 2009-2014.
Kebing yang juga ketua fraksi PDIP DPRD Kalbar ini mengatakan nama Minsen sesuai dengan hasil yang turun dari DPP PDIP.
Sebelumnya ketua DPD PDIP Kalbar telah memberikan rekomendasi tiga nama calon ketua definitif DPRD Kalbar. Selain Minsen ada dua nama lainnya, yakni M. Kebing Liyah dan Thomas Alexander. Namun hingga akhirnya DPP memutuskan bahwa Minsen yang menjadi ketua DPRD Kalbar.
“Apapun hasilnya selaku kader partai, saya akan siap mengamankan keputusan partai,” ujar Kebing.
Ketua DPRD Definitif sesuai UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara otomatis dijabat anggota dewan dari partai pemenang pemilu.
DPIP merupakan partai pemenang pemilu yang berhak mengajukan kadernya sebagai ketua. Sementara wakil ketua dijabat wakil dari partai yang memperoleh suarat terbanyak di bawahnya. Di Kalbar pemenang pemilu yakni PDIP, berturut-turut di bawahnya yakni Golkar, Demokrat dan PPP.
Hingga saat ini sudah dua partai yang memberikan rekomendasi nama anggotanya sebagai wakil ketua DPRD Kalbar. Yakni Demokrat yang mengutus Nicodemus R toun dan PPP menetapkan Ahmadi Usman. Sementara PDIP dan Golkar belum memasukkan nama kadernya.
Setelah Golkar memasukkan nama wakil ketua definitif maka, untur pimpinan DPRD Kalbar akan segera dilantik dalam rapat paripuran istimewa pelantikan pimpinan DPRD definitif. Sebelumnya nama-nama unsure pimpinan melalui Gubernur akan diteruskan ke Mendagri untuk mendapatkan surat keputusan. (Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Serahkan SK Ketua DPRD Definitif Tiga Kabupaten


SERAHKAN SK
Gubernur Cornelis memberikan SK pelantikan Ketua DPRD definitif Kabupaten Landak masa jabatan 2009-2014, Senin(17/11) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Landak. Dihari yang sama Gubernur juga menyerahkan SK Ketua DPRD definitif Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

PONTIANAK--Bukan Cornelis, kalau tidak bisa kerja maraton. Selasa (17/11) Gubernur Cornelis melakukan kunjungan kerja secara maraton menyerahkan SK pelantikan ketua DPRD definitif di tiga kabupaten, yakni Landak, Sanggau dan Sekadau.

Pagi, Gubernur dan rombongan berangkat dari Pontianak menuju Ngabang menghadiri sekaligus menyerahkan SK pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD Landak.
Usai pengambilan sumpah dan janji pelantikan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, Marigan Marpaung, dalam sidang paripurna istimewa DPRD Landak, Gubernur menyerahkan SK pelantikan unsur pimpinan definitif DPRD Landak.
Masing-masing untuk legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Heri Saman yang dilantik sebagai ketua DPRD, legislator Partai Golongan Karya (Golkar) Klemen Apui sebagai wakil ketua dan legislator Partai Demokrat (PD) Markus Amid sebagai wakil ketua DPRD.
Hadir dalam rombongan Gubernur, Ketua TP PKK Provinsi, Ny Frederika Cornelis, Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman, Sekda Ludis, sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar dan Pemkab Landak.
Dalam sambutannya, Heri Saman mengatakan sebagai pimpinan definitif DPRD Landak, tentunya ketiga pimpinan DPRD harus berjiwa besar dan tidak mengutamakan kepentingan partai politik, pribadi dan kepentingan golongan. “Yang ada hanya satu kepentingan yakni semata-mata untuk kepentingan masyarakat Landak demi terwujudnya Landak yang maju dan berkembang di segala bidang dan nantinya akan mensejahterakan masyarakat Landak,” kata Heri.
Selanjutnya tambah Heri, pihaknya akan membentuk dan menetapkan alat-alat kelengkapan DPRD seperti komisi, badan-badan beserta alat kelengkapan lainnya dengan mengacu pada UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Usai pelantikan unsur pimpinan DPRD Landak, Gubernur dan rombongan menuju Kabupaten Sanggau untuk menghadiri acara serupa.
Di Bumi Dara Nante, Gubernur menyaksikan pelantikan unsur pimpinan DPRD Sanggau, yakni Andreas Nyas dari PDIP yang dilantik sebagai ketua, Supardi dari Partai Demokrat sebagai wakil ketua dan Yohanes Anselmus dari Partai Golkar sebagai wakil ketua.
Ketiga unsur pimpinan DPRD definisi periode 2009-2014 diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua PN Sanggau, Johny M Telew.
Dalam sambutannya Cornelis mengingatkan kepada unsur pimpinan Dewan yang baru saja dilantik agar dapat menjadi motor pengerak pembangunan di Sanggau dan bersama eksekutif mencari terobosan-terobosan baru bukan saling bereseberangan atau oposisi.
“Setelah dilantik bersama eksekutif agar segera menjalankan agenda yang sudah menunggu dan patokannya 20 Desember KUA dan PPAS sudah diketok kalau tidak akan dapat sanksi dari pusat,” ingat Cornelis.
Selain itu sebagai pemimpin lembaga yang juga wakil rakyat harus memiliki respon serta ketelitian yang tinggi akan apa yang dihadapi masyarakat sebagai konstituennya sehinga tidak lamban merespon masalah di lapangan. Namun sejalan dengan itu jangan lupakan ketelitian dan kecermatan, karena DPRD fungsinya juga sebagai badan anggaran.
“Semua yang akan diputuskan atau ditandatangani harus diteliti dulu dengan koordinasi dengan para wakilnya,” pinta Cornelis yang berpengalaman dan memahami betul soal anggaran.
Setelah mengikuti pelantikan ketua definitif DPRD Sanggau, secara maraton Gubernur dan rombongan menuju Kabupaten Sekadau, guna menyerahkan SK pelatikan unsur pimpinan DPRD Sekadau.
Turut dalam rombongan Gubernur, Ketua PN Sanggau, Johny M Telew.
Johny M Telew dijadwalkan melantik tiga unsur pimpinan definitif DPRD Sekadau untuk masa jabatan 2009-2014.
Ketiga unsur pimpinan definitif DPRD Sekadau itu adalah, Aloysius dari PDIP dilantik sebagai ketua, Markus dari Partai Demokrat dan H. Isnaini dari Partai Golkar masing-masing sebagai wakil ketua.
Hadir dalam pelantikan itu, Bupati Sekadau, Simon Petrus dan wakilnya, Abun Ediyanto, dan unsur Muspida Sekadau serta undangan.
Sama seperti sebelumnya, Gubernur mengingatkan kekompakan antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola pemerintahan, terutama soal anggaran.
”Dalam mengelola anggaran, jangan sampai ada saling sikut yang akhirnya masyarakat sebagai kontituen yang dikorbankan,” ingatnya. (Devi/Khoir/Hartono/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Pemprov Kaji Kenaikan Tunjangan PNS

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana akan menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) terhitung Januari 2010.
“Kisaran kenaikannya masih belum final, sedang dibahas. Saat ini masih dalam tahapan penertiban aturan,” kata Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Lensus Kandri ditemui usai rapat pembahasan kenaikan tunjangan tersebut di BKD Kalbar, Senin (16/11).

Lensus mengatakan dasar kenaikan gaji ini yakni dalam rangka meningkatkan kerja pegawai. Sehingga pegawai termotivasi dalam menjalankan kerjanya. Kenaikan berdasarkan pada golongan, jabatan dan beban kerja.
Ditambahkannya bahwa semakin tahun sistem keuangan pemerintah semakin ketat. Untuk itu seharusnya kenaikan tunjangan akan lebih mudah jika menggunakan sistem renumerasi. Remunerasi merupakan penataan kembali sistim penggajian yang dikaitkan dengan sistim penilaian kinerja.
Hanya saja dia mengatakan sistem renumerasi ini belum dilaksanakan di lingkup Departemen Dalam Negeri. Sehingga harus ada pengkajian terlebih dahulu tentang kenaikan gaji di lingkup Pemprov Kalbar.
“ Kalau renumerasi jalan akan lebih mudah,” tambahnya.
Dengan belum ditetapkannya renumerasi, Lensus mengatakan akan membahas hal tersebut. Dan dipastikan semua PNS akan mengalami peningkatan pendapatan. Saat ini tunjangan PNS di lingkup Pemprov Kalbar Golongan IV sebesar Rp600 ribu.
Kenaikan tunjangan ini nantinya juga akan disesuaikan dengan anggaran keuangan daerah. Hal ini pula menjadi kesulitan dalam menerapkan tambahan sebanyak 7.549 PNS Pemprov Kalbar. Sebab diprediksi pendapatan Kalbar tahun 2010 tidak akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Berkisar hanya Rp1,5 triliun.
“Anggaran 2010 difokuskan pada sektor pelayanan dasar masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sehingga dananya harus dibagi-bagi,” ungkap Lensus.
Adapun pagu dana pada BKD Provinsi Kalbar untuk tahun 2010 sebesar Rp 11 miliar lebih. Turun Rp 1,1 miliar dari tahun sebelumnya yakni Rp 13 miliar. Jumlah tersebut termasuk 6,25 persen belanja tidak langsung. (Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Penerimaan CPNS Pemprov Kalbar

PONIANAK- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera memasuki tahapan pengumuman seleksi Administrasi. Pengumuman akan dilaksanakan pada Selasa dan Rabu (17-18/11) lusa. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Lensus Kandri.

“Penutupan pendaftaran besok, Selasa dan Rabu akan diumumkan mereka yang lulus seleksi administrasi sekaligus mengambil nomor tes,” kata Lensus dihubungi Minggu (15/11) kemarin.
Lensus mengungkapkan data hingga Jumat (13/11) pelamar mencapai 3.000 orang lebih. Perhari BKD Kalbar menerima 300-400 berkas pelamar yang diantar langsung ke kantor BKD kompleks Kantor Gubernur Kalbar.
“Jumlah ini masih akan bertambah karena hari ini pendaftaran terakhir,” tambahnya.
Pada penerimaan CPNS tahun 2009 Pemerintah Provinsi Kalbar akan merekrut sebanyak 146 orang untuk jalur umum dan 18 orang khusus atlet berprestasi.
“Saingannya cukup berat. Banyak yang harus disisihkan untuk bisa lolos,” ujarnya.
Setelah dinyatakan lulus seleksi administarasi. Peserta berhak mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan serentak seluruh Kalbar pada 21 November mendatang. Sedangkan Pengumuman penerimaan pada 7 Desember 2009.
Adapun rangkaian tahapan penerimaan CPNS 2009 Kalbar yakni. Setelah penerimaan berkas tahapan selanjutnya dalam rangkaian penerimaan CPNS tahun 2009 yakni tanggal 17-18 November pengambilan nomor tes bagi peserta yang lulus administrasi. Tanggal 21 November dilaksanakan tes tertulis secara serentaj di Seluruh Kalbar.
Tanggal 22-28 November pengolahan hasil tes, dalam hal ini BKD Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Universitas Indonesia sebagai pihak ketiga. Dilanjutkan pada tanggal 2 Desember rapat panitia penerimaan Provinsi, 7 Desember pengumuman hasil tes. Tanggal 8-17 Desember pemberkasan untuk memperoleh Nomir Induk Pegawai oleh BKN dan 1 Januari 2010 pengangkatan CPNS. (Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Ingatkan Jemaah Haji Jaga Kesehatan

BATAM--“Jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, agar mampu menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Untuk itu kurangi kegiatan yang tidak langsung menunjang ibadah haji seperti berbelanja dan membawa barang yang berlebihan,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis saat melepas calon jemaah haji Kalbar khususnya kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Landak, Ketapang, Kayong Utara dan Kota Pontianak yang berjumlah sebanyak 445 orang melalui lapangan terbang Internasional Hang Nadim Batam, Jumat (13/11).

Dikatakannya, yang paling terpenting selama melaksanakan ibadah haji, hindarilah sifat-sifat emosional, perlunya kesabaran serta tidak mudah tersinggung, karena semuanya itu dapat mengurangi kekhusukan dalam beribadah.
Selain itu kita harus dapat menjunjung tinggi martabat bangsa khususnya daerah Kalbar, baik selama perjalanan maupun selama berada di Arab Saudi dengan bersikap santun, tertib sesuai dengan etika orang timur.
“Hormatilah dan taatlah Undang-Undang dan poeraturan-peraturan Negara Arab Saudi, jadilah sebagai tamu yang baik,” pesan Cornelis.
Pun demikian dengan panitia, Cornelis, berharap kepada panitia haji baik di Kalbar maupun di pusat, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal , karena para calon jemaah haji tersebut telah membayar dengan mahal, mereka tidak gratis, lagipula mungkin menunggu kouta yang sangat lama baru dapat terlaksana. “Oleh sebab itu wajib kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji,” pinta Cornelis.
Menurutnya, Pemprov Kalbar telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan berbagai pelayanan kepada jemaah haji Kalbar, terutama selama berada di Asrama Haji Pontianak sampai dengan fasilitas transportasi hingga ke Embarkasi Batam.
Selanjutnya setelah tiba di Batam tugas-tugas pelayanan dilakukan oleh PPIH Embarkasi Batam, semua pelayanan tersebut akan diberikan kepada jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
Cornelis menegaskan, jemaah haji jangan khawatir, karena pelayanan yang diberikan PPIHD Kalbar dan PPIH Embarkasi Batam juga akan melayani transportasi dan pemondokan selama di Arab Saudi, disamping itu kita juga menyertakan tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI), tim kesehatan haji Indonesia (TKHI) dan tim kesehatan haji daerah (TKHI) serta dibantu dengan ketua rombongan dan ketua regu yang semuanya itu bertujuan untuk membantu kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji bagi para jemaah.
Hadir mendampingi Gubernur Ny. Frederika Cornelism, Kadis Kesehatan dan Kepala Biro Binsos Setda Kalbar. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Minggu, 15 November 2009

Gubernur Ingatkan Jemaah Haji Jaga Kesehatan


BATAM--“Jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, agar mampu menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Untuk itu kurangi kegiatan yang tidak langsung menunjang ibadah haji seperti berbelanja dan membawa barang yang berlebihan,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis saat melepas calon jemaah haji Kalbar khususnya kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Landak, Ketapang, Kayong Utara dan Kota Pontianak yang berjumlah sebanyak 445 orang melalui lapangan terbang Internasional Hang Nadim Batam, Jumat (13/11).

Dikatakannya, yang paling terpenting selama melaksanakan ibadah haji, hindarilah sifat-sifat emosional, perlunya kesabaran serta tidak mudah tersinggung, karena semuanya itu dapat mengurangi kekhusukan dalam beribadah.
Selain itu kita harus dapat menjunjung tinggi martabat bangsa khususnya daerah Kalbar, baik selama perjalanan maupun selama berada di Arab Saudi dengan bersikap santun, tertib sesuai dengan etika orang timur.
“Hormatilah dan taatlah Undang-Undang dan poeraturan-peraturan Negara Arab Saudi, jadilah sebagai tamu yang baik,” pesan Cornelis.
Pun demikian dengan panitia, Cornelis, berharap kepada panitia haji baik di Kalbar maupun di pusat, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal , karena para calon jemaah haji tersebut telah membayar dengan mahal, mereka tidak gratis, lagipula mungkin menunggu kouta yang sangat lama baru dapat terlaksana. “Oleh sebab itu wajib kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji,” pinta Cornelis.
Menurutnya, Pemprov Kalbar telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan berbagai pelayanan kepada jemaah haji Kalbar, terutama selama berada di Asrama Haji Pontianak sampai dengan fasilitas transportasi hingga ke Embarkasi Batam.
Selanjutnya setelah tiba di Batam tugas-tugas pelayanan dilakukan oleh PPIH Embarkasi Batam, semua pelayanan tersebut akan diberikan kepada jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
Cornelis menegaskan, jemaah haji jangan khawatir, karena pelayanan yang diberikan PPIHD Kalbar dan PPIH Embarkasi Batam juga akan melayani transportasi dan pemondokan selama di Arab Saudi, disamping itu kita juga menyertakan tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI), tim kesehatan haji Indonesia (TKHI) dan tim kesehatan haji daerah (TKHI) serta dibantu dengan ketua rombongan dan ketua regu yang semuanya itu bertujuan untuk membantu kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji bagi para jemaah.
Hadir mendampingi Gubernur Ny. Frederika Cornelism, Kadis Kesehatan dan Kepala Biro Binsos Setda Kalbar. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Rabu, 11 November 2009

Pembukaan FBBK dan Festival Borneo


LEPAS BALON
Gubernur Kalbar Cornelis dan Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis serta Kadisbudpar Kalbar, Kamaruzaman dan staf ahli Menbudpar melepas balon tanda dimulainya FBBK dan Festival Borneo di Pontianak, Rabu(11/11).



Baca Selengkapnya...

Gubernur: PLB Badau Tetap Dibuka


PUTUSSIBAU--Gubernur Kalbar, Cornelis menegaskan bahwa, Pos Lintas Batas (PLB) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu (KKH) akan tetap dibuka, dan boleh dioperasikan sebagaimana mestinya. Meskipun pihak Malaysia akan membukanya pada tahun 2012. Bahkan, PLB ini akan dibuka Menteri Hukum dan HAM. Sehingga, PLB Badau tidak perlu menunggu kesiapan dari Negara Malaysia.

“Kita tidak perlu ikut campur urusan mereka (Malaysia). Yang penting, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi, semakin banyak waktu, kita harus banyak mempersiapkan diri,” kata Cornelis, saat ditemui seusai pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji, ketua dan wakil ketua DPRD KKH di Gedung DPRD, Selasa (10/11).
Cornelis mengibaratkan ilmu dagang. Malaysia akan memiliki kepentingan dengan negara Indonesia. Yaitu, ingin membeli barang dari Indonesia. Dengan cara, Indonesia mengekspor barang ke luar negeri, termasuk Malaysia.
“Hal inilah yang dimaksud memiliki kepentingan. Khususnya dalam ilmu perdagangan. Maka tenang saja,” kata Cornelis.
Disinggung mengenai pemerintah propinsi mencoba melakukan pendekatan kembali ke pemerintah pusat agar PLB Badau dapat terealisasi, Cornelis mengatakan bahwa, permasalahan itu bisa dilakukan. Hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Yaitu, Presiden dan Menteri Luar Negeri. Pimpinan kepala daerah, khususnya Gubernur tidak memiliki kewenangan tersebut.
“Kecuali jika pemerintah pusat memerintahkan gubenurnya untuk melakukan governance to governance (G to G). Maka kita bisa bergerak. Tetapi itu harus perizinan dari Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri dan Presiden,” katanya mengakhiri.

Kecewa Malaysia
Ketua DPRD Kapuas Hulu, Agus Mulyana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Malaysia. Pernyataan yang disampaikan Asisten I Pemprov, Ign Lyong bahwa perbatasan Malaysia yang nantinya berbatasan dengan PLB Badau akan terlaksana pada tahun 2012.
Menurutnya, hal itu sangat melukai hati masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu (KKH). Karena, hal tersebut melanggar kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).
Dibukanya PLB Badau ini, diharapkan adanya peningkatan perekonomian di kawasan perbatasan. Sekaligus melegalkan perdagangan barang antar dua negara.
“Namun, mendapat pemberitahuan dari Pak Lyong, kita jelas sangat kecewa. Dan jika PLB Badau terjadi tahun 2012, maka kita sangat menyesalkan sikap dari pemerintah Malaysia. Hal ini merupakan pembatalan secara sepihak dalam pembukaan border tersebut,” kata Agus didampingi Wakil Ketua DPRD, A M Nasir.
Agus berkata, pembukaan perbatasan PLB Badau sebenarnya telah dibahas di dalam perjanjian Sosek Malindo. Maka dari itu, masyarakat KKH perlu mempertanyakan kepada pihak pemerintahan Malaysia. Apa yang menjadi alasan pembatalan peresmian perbatasan mereka. “Suatu hal membuat kita menjadi kecewa. Dimana, proses pembukaan ini terus diperlambat, maka proses barang dan orang disana dapat dikatakan illegal,” katanya.
Padahal, masyarakat perbatasan menginginkan proses perdagangan, baik barang dan jasa itu legal. Oleh karena itu, ia minta kepada pemerintah pusat, untuk terus berupaya berbicara dengan pemerintah Malaysia.
Agus menambahkan, ditundanya pembukaan perbatasan hingga 2012, membuat sarana dan prasarana yang ada di PLB dianggap mubazir. Karena, sarana itu belum bisa digunakan sebagaimana mestinya.
Tidak hanya itu, dibukanya border tersebut dinilai sangat penting bagi masyarakat KKH. Sebab, masyarakat di kawasan perbatasan dinilai saling menguntungkan.
Disinggung apakah pemerintah propinsi dan pusat dinilai masih kurang dalam melakukan pendekatan kepada pemerintah Malaysia, Agus mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Kalbar yang telah berjuang bersama-sama dalam membuka perbatasan tersebut. Namun, kata Agus, pembukaan perbatasan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Sebab, hal ini merupakan hubungan antara dua negara.
Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi maupun pusat yang telah bersama berjuang dalam membuka border tersebut. Namun, keputusan finalnya berada di pemerintahan Malaysia. “Tetapi keputusan yang diambil Malaysia merupakan keputusan secara sepihak,” ujar Agus.
Agus optimis, pemerintah provinsi dan pusat tidak akan tinggal diam atas sikap dan keputusan secara sepihak oleh pemerintah Malaysia tersebut. Namun jika tetap dibuka pada tahun 2012, maka, kata Agus, sarana dan prasarana seperti infrastruktur yang ada di Badau tersebut dapat dikatakan mubazir. “Jika tiga tahun infrastruktur yang ada di Badau tidak digunakan, maka tidak diketahui apa yang akan terjadi terhadap infratsuktur itu,” ucapnya.
Karenanya, keputusan dibukanya perbatasan tersebut berada di tingkat pemerintah pusat. Diharapkan, kedua negara membicarakan kembali terhadap pembukaan perbatasan di Badau tersebut. (Yulan Mirza/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Hari Ini Gubernur Buka FBBK dan Festival Borneo


PONTIANAK--Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK) IX Kalimantan Barat tahun 2009 dimulai hari ini, Rabu (11/11). Usai pembukaan langsung digelar pawai budaya yang melibatkan 1.500 peserta.

“Seluruh rangkaian kegiatan FBBK siap dilaksanakan. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pawai budaya sekitar 1.500 orang peserta ikut dalam pawai ini ,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar, Kamaruzzaman dihubungi, Selasa (10/11) kemarin.
Adapun rute pawai budaya yakni start di depan Makorem masuk Jalan Juanda, Jalan Pattimura, Jalan Zainuddin dan kembali di Makorem. Pawai dilaksanakan dengan berjalan kaki.
Setiap peserta diberikan waktu tiga-empat menit untuk menunjukkan atraksi di depan panggung kehormatan. Sedangkan mereka yang sudah memastikan untuk menyemarakan pawai tersebut diantaranya Barisan Bujang Dare se-Kabupaten/Kota, Drumband, Barisan Tim Kesenian, dan Barisan Multi Etnis.
Pembukaan FBBK tahun ini dilangsungkan di Taman Alun Kapuas Pontianak pukul 14.00 WIB. Gubernur Kalbar, Cornelis direncanakan akan membuka langsung acara dua tahunan tersebut, dan akan dihadiri Muspida se-Kalbar, undangan dari provinsi lainnya dan undangan dari Negara tentangga Malaysia dan Brunei Darusalam.
“Konsep pawai budaya diupayakan dapat menampilkan serta menggali potensi kekayaan dan keragaman budaya masing-masing, dengan citra yang spesifik dalam menggagas rancangan ke depan dengan menampilkan perpaduan seni dan teknologi,” jelas Kamaruzzaman.
Jumlah peserta pawai masing-masing kontingen terdiri dari 25-50 orang. Pawai ini nantinya akan perlombakan, dinilai oleh tim juri dan pemenang akan mewakili Kalbar dalam pawai Budaya Nasional.
Selain pawai budaya berbagai even digelar dalam rangka memeriahkan FBBK tahun ini. Kegiatan menampilkan rangkaian kegiatan seni dan budaya secara terpadu yang meliputi pameran wisata, pameran bisnis, kuliner, tanaman hias, pertunjukan lagu daerah, even-even perlombaan, seminar dan festival budaya.
Diperkirakan akan meriah dan besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pameran budaya Kalimantan Barat, dan mengikutsertakan provinsi seregional Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bahkan negara tetangga yaitu Serawak dan Brunei Darussalam.
“Kita targetkan akan ada 10-20 ribu orang menghadiri FBBK ini,” tambahnya.
Adapun tujuan dari FBBK ini, menurut mantan Plt. Bupati Kubu Raya ini untuk meningkatkan citra daerah sebagai tujuan wisata serta upaya melestarikan seni budaya daerah.
“FBBK ini menandakan bahwa Pemprov Kalbar peduli terhadap nilai-nilai budaya sebagai peninggalan dan kekayaan daerah yang perlu dilestarikan,” tukasnya.(Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Lantik Ketua DPRD Kapuas Hulu


KETUA DEFINITIF
Gubernur Kalbar Cornelis memberikan SK Ketua DPRD Kapuas Hulu definitif masa jabatan 2009-2014, dalam rapat paripurna istimewa, Selasa (10/11) di gedung DPRD Kapuas Hulu.

PUTUSSIBAU--Ruang sidang DPRD Kapuas Hulu tidak seperti biasanya. Tampak penjagaan aparat kepolisian. Baik memakai seragam maupun tidak. Momentum Hari Pahlawan 10 November pada Selasa kemarin, merupakan hari bersejarah bagi ketiga pimpinan DPRD Kapuas Hulu.

Sebab pada hari itu, ketiganya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji ketua dan wakil DPRD Kapuas Hulu masa bakti 2009-2014.
Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalbar, Cornelis beserta rombongan,Wakil Bupati Kapuas Hulu Y.Alexander, Sekda H.M.Sukri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Dandim 1206 Letkol.(Inf) Toyo, Danyon 644 Walet Sakti, Letkol (Inf) Esli Suharto, WakaPolres, Kejari, Anggota DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu beserta tokoh masyarakat dan agama.
Dalam sambutan, pimpinan sementara dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kapuas Hulu, Agus Mulyana, mengatakan dasar yuridis dari sidang paripurna istimewa DPRD dalam rangka Pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kapuas Hulu adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang kedudukan Anggota MPR,DPR,DPD dan DPRD, pasal 324 ayat (1) dan pasal 354 ayat (2), serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober tahun 2009.
Sementara itu Gubernur Cornelis dalam sambutanya mengatakan bahwa tugas negara dan pemerintahan sangat penting.
Menurut Conelis, jabatan sebagai ketua dan wakil ketua DPRD bukanlah merupakan jabatan yang ringan. Tetapi memiliki tanggung jawab yang sangat berat untuk diemban.
“Berharap tugas yang diemban dan dijalankan itu agar dapat digunakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu diperlukannya kerjasama dan kesepahaman dalam mengejar kertinggalan. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang kaya raya akan sumber daya alam,” ungkap Cornelis yang sedikit kecewa hasil kinerja panitia pelaksana maupun pimpinan yang baru dilantik tersebut lantaran suara mereka terlalu lemah.
Mengakhiri sambutannya, Cornelis mengucapkan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu yang baru saja dilantik. Selain itu, Cornelis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu dalam mensukseskan pemilu yang aman dan tertib.
Usai pembacaan tersebut, para pimpinan seperti Agus Mulyana, A M Nasir dan Agustinus Ding berdiri di hadapan gubernur. Mereka diambil sumpah dan janjinya. Setelah itu, mereka pun menanda tangani surat dan akhirnya Gubernur Kalbar pun memberikan Surat Keputusan. Dan Gubernur pun mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Kapuas Hulu.
Ketika ditemui usai pelantikan, Ketua DPRD Agus Mulyana didampingi Wakil Ketua DPRD A.M Nasir, mengatakan dilantiknya sebagai Ketua DPRD Kapuas Hulu merupakan perjalanan dari hasil pemilu legislatif tahun 2009 lalu. Selain itu, pihaknya juga harus mampu memperjuangkan aspirasi ditengah masyarakat.
“DPRD memiliki kedudukan setara dan mitra kerja yang sejajar dengan eksekutif. Dan tidak boleh ada yang mendahului sesuai aturan yang berlaku. DPRD dan eksekutif secara lembaga wajib memerlukan hubungan yang harmonis dalam pengembangan kehidupan yang demokrasi, mengembangkan sistem chek and balance demi terwujudnya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran daerah maupun masyrakat Kabupaten Kapuas Hulu,” papar Agus didampingi A M Nasir.
Dari segi politik, lanjut Agus, DPRD merupakan pilihan rakyat secara langsung. Jadi sudah selayak, kata Agus, DPRD Kapuas Hulu bergandeng tangan dengan semua komponen. Dan sangat diharapkan adanya kritikan yang membangun dari semua pihak dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.(Yuilan Mirza/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

BP Kapet Khatulistiwa Desak Penguatan Fungsi


PONTIANAK--Badan Pengelola (BP) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Khatulistiwa mendesak penguatan fungsi melalui Peraturan Presiden yang drafnya tengah dibahas oleh Pemerintah Pusat.

Wakil Ketua BP Kapet Khatulistiwa Alamsyah HB di Pontianak, Senin mengatakan dasar hukum pembentukan Kapet adalah Keputusan Presiden No 150 Tahun 2000.
Menurut dia, berdasarkan Keppres itu, Kapet bertugas untuk membantu pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perizinan kegiatan investasi di wilayah Kapet.
"Dengan tugas ini, tentunya menjadi tidak strategis bagi Kapet dalam fungsinya sebagai penggerak utama di daerah," kata Alamsyah HB.
Selain itu, Keppres No 150 Tahun 2000 juga belum mengatur tentang mekanisme kerja antara BP Kapet dengan sektor terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Posisi tawar Kapet di daerah sangat lemah," katanya.
Sedangkan di UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengamanahkan Kapet sebagai kawasan strategis nasional.
Alamsyah HB mengakui dalam pelaksanaan program kerja BP Kapet belum optimal yang memicu anggapan sebagian kalangan seolah-olah disebabkan buruknya kinerja di daerah.
Padahal, lanjut dia, BP Kapet juga menghadapi masalah dalam upaya menarik investor. "Di antaranya inkonsistensi kebijakan atau peraturan pemerintah dalam pengembangan Kapet yang ditandai dicabutnya beberapa insentif fiskal sebagai daya tarik utama kegiatan investasi di Kapet," kata Alamsyah.
Dukungan pemerintah daerah terhadap infrastruktur dan permodalan serta faktor makro lainnya untuk Kapet juga masih minim.
Sementara Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengkritisi BP Kapet Khatulistiwa yang tidak melaporkan realisasi investasi dari berbagai forum bisnis yang digelar.
BP Khatulistiwa tahun 2008 menggelar Forum Investasi dan Temu Bisnis di Jakarta. Kebetulan Wakil Gubernur Kalbar yang meresmikan kegiatan tersebut. "Tapi belum ada laporannya," kata dia. Begitu juga tahun ini yang belum ada laporan realisasi investasi dari kegiatan serupa.
Ia mendukung penguatan BP Kapet untuk mempermudah gerak dalam mencari investor. "Bukan salah institusinya, tetapi peraturan yang belum mendukung," kata dia.(Antara/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Hari Ini Investor China Keliling Kalbar


CINDERAMATA
Wakil Gubernur Kalbar menerima cinderamata dari investor China, usai pertemuan di ruang rapat Wakil Gubernur Kalbar, Senin (9/11). Hari ini dijadwalkan keliling kabupaten.

PONTIANAK--Setelah menerima pemaparan peluang investasi di ruang rapat Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, rombongan investor dari China hari ini akan meninjau lokasi di Kabupaten Landak, Sanggau dan Sekadau serta Bengkayang.

Demikian disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie, Senin (9/11) kemarin.
Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, mengatakan siap memfasilitasi calon investor tersebut, dan telah merencanakan berbagai agenda selama satu hari di Kabupaten Landak, salah satunya kemungkinan penjajakan perluasan perkebunan sawit.
Usai di Landak, rombongan akan segera kembali ke Kota Pontianak, karena sudah terjadwal bertemu Gubernur Cornelis, juga terkait rencana investasi.
"Nanti setelah dari Landak dan bertemu Gubernur, baru dilanjutkan lagi ke Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Saya minta Pak Bupati, persiapkan segalanya termasuk informasi dan potensi di dana," harap Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya, yang menerima rombongan kemarin.
Namun para investor tersebut menolak ketika para bupati mempersiapkan penginapan. Mereka mau membiayai semua perjalanan itu sendiri-sendiri. Itu sebagai bukti investor yang benar-benar serius ingin menanamkan modalnya di daerah ini.
”Prinsi mereka siap untuk berinvestasi di Kalbar,” ujar Christiandy lagi.(Hentakun/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Belajar Damai dari Sebangki


BUKU PERDAMAIAN
Sejumlah pakar dan akademisi tampil membedah buku karya Kristianus Atok yang berkisah tentang perdamaian dan etnisitas di Kalbar. Tampil sebagai pembicara Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alkadrie, Subro, Dr. Hermansyah, Dr. Amrazi Zako dengan moderator Dr. Yusriadi.

PONTIANAK--Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak patut menjadi contoh bagi Kalbar untuk merajut perdamaian di daerah ini.
“Sebab di Sebangki ada persepsi modal sosial yang sama antara Madura dan Dayak di mana kedua etnis ini bisa mengelola konflik yang terjadi di dalam masyarakat dengan baik,” kata peneliti utama di YPB, Ir Kristianus Atok, M.Si yang juga kandidat doktor di University Kebangsaan Malaysia saat meluncurkan tiga buku karya terbarunya, di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin (9/11).

Ia menuturkan di Sebangki, jika terjadi konflik antar individu Madura dan Dayak maka para tokoh Madura dan Dayak langsung mencari orang-orang yang bertikai dan menyelesaikannya secara aturan lokal yang ada di sana. Sehingga konflik tidak pernah membesar.
“Sebangki bisa menjadi kebanggaan Kalbar dalam mengelola konflik,” ujarnya.
Ia menuturkan dalam menulis tiga buku terbarunya, ia mencoba mencari yang sama dari perbedaan-perbedaan etnis yang ada di Kalbar.
Ia menilai adanya persamaan antara etnis ini bisa mengharmoniskan hubungan antar etnis.
Kristianus mengatakan semua konflik yang terjadi di Kalbar tidak pernah lepas dari kepentingan politik. Lihat saja konflik yang pernah terjadi semuanya terjadi saat ada pemilihan gubernur dan bupati.
Ketiga buku Kristianus bertemakan merajut damai, pembelajaran dan promosi pluralisme di Bumi Kalbar cukup menarik perhatian para peserta seminar.
Salah satunya Rektor Untan, Chairil Effendy yang mengatakan saat ini Kalbar memiliki banyak pemuda yang mulai menuangkan ide-ide pikirannya ke dalam bentuk penulisan buku.
“Hal ini sangat baik bagi perkembangan akademik di Kalbar ke depannya,” tegas Chairil.
Sementara itu, isi buku berjudul Membangun Relasi Etnik merupakan pembelajaran dari beberapa kampung di Kalbar di mana relasi etnik rukun dan kompak tanpa bias dari konflik-konflik etnik yang pernah terjadi di Kalbar.
Pada buku ketiga berjudul Orang Dayak dan Madura di Sebangki, kisah penting dari kampung. Apalagi buku-buku yang diterbitkan ini mengangkat tentang kebudayaan masyarakat Kalbar terutama budaya tradisi lisan sangat antusias. “Kita patut mendukung semua upaya-upaya akademik, riset dan peluncuran buku. Terlebih bermanfaat bagi harmonika hidup bersama di Kalbar yang majemuk ini,” ungkap pakar sastra lisan ini.
Usai peluncuran tiga buku ini, lanjutnya akan ditindak-lanjuti dengan bedah buku berbentuk seminar. Ada tiga pembedah yang akan tampil, yakni Subro, Dr Hermansyah, Dr. Amrazi Zakso dan Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie.
Dr. Amrazi Zakso mengatakan sumber konflik biasanya terjadi karena adanya perebutan SDM di daerah. Sementara belum ada iterasi pemahaman lintas budaya.
“Konflik biasanya juga disebabkan adanya akulturasi antara kebijakan pemerintah dengan penegakan hukum yang tidak berimbang dalam penanganan etnis,” katanya.
Amrazi menilai, adanya rasa keanggotaan etnis tertentu di dalam individu sangat besar pengaruhnya menimbulkan keegoan etnisitas. Biasanya dampaknya adalah merasa bahwa etnisnyalah yang paling baik dan benar.
Amrazi juga menyayangkan kuatnya sifat keetnisan dalam setiap individu saat ini membuat adanya kelompok-kelompok yang mengelompokkan diri dalam pergaulan di kalangan siswa SMA.
“Sekarang siswa SMA cenderung berteman dengan kelompok yang berasal dari satu etnis,” katanya.(Tantra Nur Andi/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Pemimpin Jangan Bohongi Rakyat


PELANTIKAN KETUA DPRD SINTANG
Gubernur Kalbar Cornelis memberikan SK Pelantikan DPRD Sintang masa periode 2009-2014, Senin (9/11) dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Sintang.

SINTANG--“Wallahualam bahwa tim pemekaran Kapuas Raya (KR) bertemu dengan pimpinan DPR RI, saya tidak pernah diikutsertakan atau mendapatkan laporan resmi atau persentase dari panitia. Saya ini tidak dianggap”.

Kalimat tersebut diucapkan Gubernur Cornelis menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang hingga kini belum ada titik terangnya.
Cornelis yang menghadiri pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Sintang Senin (9/11) kemarin mengatakan, dirinya telah melakukan pengecekan langsung ke komisi II DPR RI dan bertemu dengan salah satu pimpinan komisi II periode 2004-2009 terkait perkembangan pemekaran Kapuas Raya.
Menurut anggota komisi II DPRI yang berasal dari PDIP, tahapan pemekaran Kapuas Raya belum sampai di komisi II. Artinya pemekaran tersebut belum memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam aturan. ”Panas juga hati saya kalau saya ini dibilang menghambat pembentukan Kapuas Raya,” katanya.
Ditanya lebih detail tentang point-point kekurangan kelengkapan terkait pemekaran, Cornelis dengan politis mengucapkan kalimat “Intinya masih lama dan panjang. Jadi tidak bisa serta merta langsung disetujui,” ujarnya.
Ia sendiri sebagai gubernur dan dalam kapasitas perwakilan Pemerintah Pusat untuk Kalbar tidak bisa menghambat atau melarang. “Kalau persyaratannya sudah lengkap, gubernur tidak bisa melarang lagi. Karena itu telah menjadi kewenangan pusat dan DPR RI,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar pemekaran lebih disiapkan. Antara lain persiapan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur dalam hal ini perkantoran dan pendapatan. “Untuk mengaji pegawai saja kita masih ngemis uang dari pusat,” ucapnya.
Mantan Bupati Landak ini juga menepis anggapan bahwa dirinya tidak merestui pemekaran lantaran niatnya untuk maju kedua kalinya kelak sebagai gubernur. Dia juga tidak mempersoalkan orang mau komentar seperti apa terhadap dirinya. Yang terpenting dirinya tidak pernah mencabut rekomendasi pemekaran Kapuas Raya dari Usman Jafar gubernur periode sebelumnya. “Yang terpenting sekarang ini, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan menurunkan kemiskinan,” katanya.
Ia pun meminta kepada para pihak untuk tidak memutar balik fakta yang ada. Jikapun pusat merestui pemekaran wilayah timur Kalbar maka tidak ada masalah.
Bahkan di dalam ruang sidang termasuk di hadapan Bupati Sintang, Milton Crosby yang juga ketua umum tim pemekaran, Cornelis mengungkapkan agar pemimpin tidak melakukan pembohongan publik.
“Jadi pemimpin itu jangan membohongi rakyat. Kalau benar katakana benar dan kalau salah katakana salah. Begitu juga tentang Kapuas Raya ini,” tegasnya dan langsung disambut dengan geger tertawa hadirin yang memenuhi ruang sidang.
Ia juga menegaskan bahwa jika memang pemekaran Kapuas Raya adalah aspirasi rakyat maka hal tersebut tidak bisa dinafikan.
Saat ditanya hal yang mungkin akan dilakukannnya guna mempercepat pembentukan Kapuas Raya, Cornelis mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin mengintruksikan kepada anggota DPR RI dari partainya untuk mengambil langkah cepat. Sebab menurutnya kekuatan justru berada di partai Demokrat yang menjadi pemimpin negeri.
Usai menghadiri pemgambilan sumpah janji pimpinan DPRD Sintang masing-masing, Harjono Bejang sebagai ketua, Jefray Edward dan Gregorius Igo sebagai wakil ketua, gubernur dan rombongan serta Bupati Milton Crosby mendapatkan anugerah berupa sabuk hitam untuk cabang olahraga bela diri dari pengurus Lemkari pusat. (Endang Kusmiyati/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Lima Daerah Pemekaran Dievaluasi

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk tim terpadu dengan melibatkan instansi vertikal untuk mengevaluasi kinerja daerah pemekaran yang berusia lebih dari dua tahun.

"Ada lima daerah yang dievaluasi yakni Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sekadau, dan Melawi," kata Wakil Ketua Tim Evaluasi Penyelenggara Daerah Ignatius Lyong saat dihubungi dari Pontianak, Minggu (8/11).
Sedangkan dua kabupaten baru hasil pemekaran yakni Kayong Utara dan Kubu Raya belum dievaluasi secara resmi karena usianya masih di bawah dua tahun.
"Tapi misalnya Kubu Raya, walau kabupaten yang paling muda di Kalbar, tetap menyiapkan data untuk dievaluasi," katanya.
Instansi vertikal yang dilibatkan diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta kejaksaan.
Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan kewenangan yang ada baik wajib dan pilihan, anggaran, kebijakan, tugas-tugas wajib, serta personel aparatur pemerintah.
"Kinerja benar-benar dinilai," kata dia.
Hasil evaluasi di tingkat provinsi itu, ujar dia, akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan kalau kinerja daerah pemekaran masuk kategori rendah, dapat digabung lagi dengan daerah induk.
"Tapi penilaian akhir tetap di Pemerintah Pusat," kata Ignatius Lyong.
Evaluasi terhadap penyelenggara daerah sudah dilakukan dua kali. Tahun lalu Kabupaten Sekadau masuk kategori yang terbagus.
Ia mengakui, dalam menghimpun data untuk melakukan penilaian kinerja terhambat pejabat daerah yang kerap mengalami pergantian.
Namun tim tetap optimistis akhir tahun ini hasil evaluasi tersebut sudah diketahui hasilnya.
Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Depdagri merancang moratorium pemekaran daerah pada 2010 segera direalisasikan. Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, Depdagri telah menyiapkan instrumen untuk mengevaluasi daerah-daerah pemekaran di Indonesia. (Antara/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Fachrudin Terpilih Aklamasi


MUSDA GAPENSI
Gubernur Kalbar Cornelis memberikan pengarahan sekaligus membuka Musda Gapensi provinsi Kalbar, Jumat (6/11), yang berlangsung selama dua hari di Pontianak.

PONTIANAK--Musyawarah daerah (Musda) BPD Gapensi Kalbar berakhir. Setelah sempat terjadi persaingan yang cukup seru, akhirnya Fachrudin D Siregar, Ketua BPC Gapensi Kota Pontianak yang sedari awal disebut sebagai kandidat kuat terpilih secara aklamasi.

Sabtu, (7/11) Musda yang diselenggarakan di Hotel Grand Mahkota Pontianak berakhir dengan antiklimaks. Pada saat sesi pemilihan calon ketua, Usman Hamid satu-satunya pesaing Fachrudin memilih mengundurkan diri usai membacakan visi misinya di hadapan peserta Musda. Sesuai aturan main, otomatis Fachrudin D Siregar yang didukung mayoritas pengurus BPC Gapensi pun menjadi calon tunggal dan terpilih sebagai ketua.
Tanda-tanda kemenangan Fachrudin sendiri telah nampak sejak sebelum pelaksanaan Musda. Dalam berbagai kesempatan dukungan terhadap direktur PT Metha Prisma Nusa Perdana ini mengalir deras. Aspirasi dari sejumlah pengurus BPC Gapensi begitu kuat berkat komunikasi yang telah terjalin baik antara Fachrudin dengan para pengurus daerah tersebut. Selain itu ketidakpuasan pengurus BPC terhadap kinerja pengurus BPD juga turut membuat suara daerah mengarah kuat kepada sosok yang karib disapa Bang Udin ini.
Sementara, Ketua BPP Gapensi pada sambutannya saat pembukaan juga telah menyebut hasil aklamasi sebagai sebuah keniscayaan yang baik bagi organisasi. Secara terirat sinyalemen Suharsojo ini turut melegitimasi besarnya dukungan peserta Musda kepada Fachrudin.
Fachrudin berjanji pada masa kepemimpinannya ke depan Ia akan lebih merapatkana diri kepada pengurus BPC yang tersebar di daerah-daerah. Selain itu ia juga akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi pengusaha-pengusaha yang bergabung di Gapensi agar mampu bersaing secara sehat, baik dengan sesama rekan se-asosiasi maupun dengan pengusaha konstruksi dari asosiasi lainnya di dalam maupun di luar Kalbar.
Nama Bupati Pontianak yang juga mantan Ketua BPD Gapensi Kalbar sebelumnya masuk dalam struktur pengurus. Ria Norsan dipercaya sebagai Ketua Dewan Penasehat BPD Gapensi Kalbar.(Budi Rahman/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Disperindag Daftarkan Hak Paten Tenun Kalbar


KAIN TENUN
Beberapa kain tenun dengan motif etnik dan daerah Kalimantan Barat. FOTO Dokumen/Borneo Tribune

PONTIANAK--Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kalimantan Barat mendaftarkan sejumlah barang kerajinan ke Departemen Kehakiman untuk mendapatkan hak cipta. Hal tersebut dilakukan agar produk-produk tersebut memiliki legalitas dan tidak diklaim bangsa lain.

Kepala Disperindag Kalbar, Dodi Surya Wardaya mengungkapkan telah mengkoordinir dan mendaftarkan beberapa kain tenun Kalbar.
“Kita sudah menkoordinir dan membantu mendaftarkan 11 kain tenun Sambas dan 20 kain tenun ikat Sintang ke Departemen Kehakiman,” ungkap Dodi ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (6/11) kemarin.
Pendaftaran tersebut sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini belum ada hak paten yang dikeluarkan. Tahun 2008 lalu sempat ada yang memiliki hak paten yakni delapan corak tenun Sambas. Dalam penetapan hak paten suatu produk dia menjelaskan memerlukan waktu verifikasi panjang.
“Akan dicek kesesuaiannya, ada atau tidak dengan daerah lain dan sebagainya, inilah yang memerlukan waktu. Kalau ada kesamaan dengan daerah lain tentu akan ditunda bahkan dapat dibatalkan,” jelasnya.
Untuk itu dia mengatakan sebelum mendaftarkan produk perlu dilampirkan penjelasan lengkap dan sedetil mungkin spesifikasi produk tersebut. Agar mempermudah dalam melakukan verifikasi. Setelah melengkapi persyaratan Disperindag akan menfasilitasi mendaftarkannya.
Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus hak paten ini mencapai Rp 500-600 ribu per produk. Selain dapat difasilitasi oleh Disperindag Provinsi, Dodi berharap Kabupaten dan Kota juga dapat mendaftarkan masing-masing produk khas daerahnya.
Guna melestarikan dan mempertahankan kebudayaan Kalbar, Dodi juga mengungkapkan dalam waktu dekat akan melakukan kampanye penggunaan kain tenun khas Kalbar. Pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan masyarakat umum diwajibkan menggunakan pakaian dari kain berbagai corak tersebut.
“Agar ada kebanggan masyarakat kita dengan kebudayaan daerahnya sendiri,” imbuh Dodi.(Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Rumah Bebas Jentik


AMBIL JENTIK
Ketua bersama Wakil Ketua TP PKK Kalbar mengambil jentik nyamuk di penampungan air bersih warga Kota Pontianak, Jumat (6/11) saat kampanye rumah bebas jentik (RBJ) TP PKK Provinsi Kalbar. FOTO: Nasir/Humas Pemprov


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Bagamana agar penampungan air bersih bebas jentik nyamuk? Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Frederika Cornelis dalam sosialisasi rumah bebas jentik (RJB) bersama Tim Cekal-DBD, Taruna Merah Putih, Dispora, Pemuda Katolik, KNPI, dan Tagana, Pramuka, FKPPI, di Kota Pontianak, Jumat (6/11), kampanye pembasmian nyamuk aedes aegypti penyebab demam berdarah dengue (DBD).

Menurutnya, agar bebas jentik, tidak cukup hanya difogging, tapi bisa juga melalui pengambilan langsung dengan saringan dari penampungan air bersih. ”Sederhana namun lebih tepat sasaran,” ujarnya kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, kemarin.
Frederika didampingi wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny. Karyanti Sanjaya, menghimbau agar warga Kalbar mengawasi penampungan air dan saluran yang tergenang agar jentiknya diambil menggunakan saringan sebagai pencegah berkembangbiaknya nyamuk DBD.
“Yang perlu kita awasi di sekeliling rumah. Nyamuk itu bertelur menjadi jentik, telur yang dikandung jentik telah mengandung virus dengue dan belum ada obatnya. Kalau kondisi penderita tidak kuat, bahaya,” kata Frederika mengingatkan.
Ia berpesan kepada ibu-ibu untuk bersama membersihkan jentik nyamuk, dengan cara mengambil jentik di penampungan air. Dirinya juga membawa alat untuk mengangkat jentik berupa saringan serta membawa abate, setelah jentik diangkat baru ditaburi abate.
Pratisi kesehatan Buhary A. Rahman mengatakan, pengambilan jentik lebih efektif daripada fogging karena kalau fogging nyamuknya bisa pindah, sementara pengambilan jentik dengan saringan langsung ke sasaran. “Bebas jentik 90 persen bisa tekan angka DBD,” kata mantan Walikota Pontianak itu yang turut mendampingi kegiatan TP PKK kemarin.
Dihubungi terpisah, Anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno mengatakan kegiatan yang dilakukan TP PKK Provinsi Kalbar bersama para relawan ini adalah langkah nyata pembasmian jentik, sederhana namun tepat sasaran. Ia berharap kesadaran mulai dari keluarga, sehingga jentik bisa dibasmi dan DBD bisa diminimalisir.

Gerakan massal
Walikota Pontianak, Sutarmidji mengingatkan perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama menangani DBD. “Inilah kesadaran masyarakat kita yang perlu ditumbuhkembangkan tentang bahaya DBD. Jangan hanya bicara flu burung atau flu babi padahal DBD pun belum ada obat untuk menyembuhkannya sedangkan korban sudah cukup banyak,” ujar Sutarmidji.
Untuk itu, menurut Sutarmidji, penanganan yang harus dilakukan adalah mengubah pola hidup masyarakat. “Misalnya kalau air minum kita bergantung pada air hujan yang ditampung dalam tempayan. Jagalah tempayan itu jangan sampai ada jentik nyamuk karena di tempayan yang airnya bersih 90 persen bisa kita pastikan jentiknya adalah nyamuk aedes aegypti yang menularkan virus demam berdarah,” papar Sutarmidji.
Ia berharap perlu adanya gerakan massal dalam menangani DBD dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam menanganinya. “Apapun yang dibuat pemerintah, kita kerahkan berapapun biaya, kita kerahkan berapapun petugas kalau masyarakat tidak terlibat atau bahkan tidak peduli semua itu tidak akan sukses,” ucapnya prihatin.
Sementara Buchary menambahkan bila memang malas untuk membuang jentik dengan menggunakan penyedok, bisa memelihara ikan suamang.
“Jika RT bebas jentik, RW bebas jentik ini akan menjadi program Ibu Gubernur. Seminggu sekali kita lihat botol, dalam rumah, kulkas, dispenser, pot bunga dan tempat minum burung, bersihkanlah semua itu,” sarannya.(Eko Susilo/Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Menhan Pantau Entikong


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Purnomo Yusgiantoro bersama rombongan hari ini dijadwalkan mengadakan kunjungan kerja ke Entikong, Kabupaten Sanggau.

Hal tersebut berdasarkan informasi dari Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Republik Indonesia nomor B. 1095/XI/2009 perihal rencana kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Kalimantan Barat pada 7-8 November 2009 ini.
Kunjungan kerja pertama Menhan di bumi Khatulistiwa ini meninjau pos-pos pengamanan perbatasan RI-Malaysia. Menurut jadwal Dephan, hari ini Menhan bersama rombongan tiba di Pontianak, kemudian menggunakan Helly Puma TNI AU menuju PPLB Entikong.
Dihubungi, Jumat (6/11), Danlanud TNI AU Supadio Kolonel (Pnb.) Yadi Indrayadi membenarkan kedatangan Dephan dan rombongan hari ini, sehingga pihaknya yang ditugaskan menyiapkan kendaraan protokoler ke PPLB Entikong. “Helly kami siap, yang akan dipakai Super Puma,” jelas Yadi singkat.
Selama di Entikong, Menhan bersama rombongan akan memantau Pos Kotis Balai Karangan menggunakan jalan darat, kemudian akan temu wicara dengan prajurit TNI-TDRM di sana.

Tunda PPLB
Malaysia menunda pembukaan pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) Badau-Lubuk Antu. Penundaan tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat kerja nasional (Rakernas) sosial ekonomi Malaysia Indonesia (Sosekmalindo) di Jogjakarta, Senin (3/11) lalu.
Assiten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Ignatius Lyong usai menghadiri rapat Muspida di Kantor Gubernur mengungkapkan hasil Rakernas. Menurutnya Malaysia meminta penundaan pembukaan PPLB Badau-Lubuk Antu hingga tahun 2010 mendatang.
“Kalau untuk Aruk mereka (Malaysia, red) tidak masalah dibuka tahun 2009 ini, tapi untuk Badau mereka minta ditunda sampai tahun 2012. Alasannya karena proyek pembangunan PPLB mereka di Lubuk Antu terhambat,” jelas Lyong, Jumat (6/11) kemarin.
Alasan diungkap Malaysia dalam forum Rakernas Sosekmalindo tersebut menurut Lyong terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Sebab pekerjaan pembangunan kalaupun ada penundaan hanya beberapa bulan saja.
“Kalau ada penundaan proyek tidak mungkin bertahun-tahun seperti itu. Ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari Malaysia membuka pintu perbatasan, sama saja kita dipermainkan kalau begini,” kesalnya.
Padahal menurut Lyong, Badau merupakan PPLB yang paling siap untuk segera dibuka. Semua infrastruktur di daerah Kapuas Hulu telah dibangun. Termasuk bangunan fisik dan infrastruktur pendukung lainnya. Terlebih beberapa kali pertemuan sebelum pertemuan di Jogjakarta, Malaysia siap sama-sama membuka pintu perbatasan tersebut.
“Hanya saja terakhir ini mereka minta penundaan. Tapi kita akan terus desak dalam rapat-rapat teknis agar PPLB itu dapat dibuka sebelum tahun 2012,” ujar Lyong.
Lyong menambahkan untuk peresmian pembukaan PPLB Aruk-Biawak akan dilaksanakan tahun 2009 ini. Hanya saja dia belum dapat memastikan kapan tanggal pasti pembukaan PPLB tersebut.
“Masih menunggu menteri,” tukas dia. (Hentakun/Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Sosialisai Sensus Penduduk 2010


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan, masih banyak ditemui berbagai versi data penduduk yang dikeluarkan instansi atau lembaga. Ini sangat membingungkan bagi pihak yang berkepentingan untuk memilih data penduduk versi mana yang digunakan.

"Kualitas data penduduk juga masih rendah, tidak valid, serta tumpang tindih, banyak yang double, sehingga belum bisa dioptimalkan mendukung perencanaan dan penetapan kebijakan pembangunan di Kalbar," kata Cornelis pada seminar sehari persiapan sensus penduduk tahun 2010 di Hotel Kini Pontianak, Kamis (5/11).
Cornelis mengatakan, data kependudukan sebelumnya dievaluasi dahulu, sehingga ditemukan berbagai masukan untuk pembenahan. Kemudian, peran aktif juga diharapkan sampai tingkat desa, tokoh agama, masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat umum.
"Sensus ini merupakan beban cukup berat untuk menghasilkan dan menyajikan data yang akurat dan valid. Apalagi sesuai MDG's kita dituntut memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui penyajian data dan informasi kependudukan yang bisa mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan," kata Cornelis lagi.
Sementara itu, Tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Penduduk. Kegiatan sangat penting bagi perencanaan pembangunan karena data yang didapat berupa data kependudukan yang dapat menggambarkan keadaan penduduk Indonesia hingga wilayah administrasi terkecil.
“Kita kumpulkan data karakteristik yang banyak untuk perencanaan pembangunan, selain itu evaluasi pembangunan juga dapat diketahui dari hasil sensus ini,” kata Wendy.
Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahunan ini akan dimulai 1-31 Mei 2010. Sensus Penduduk 2010 adalah sensus keenam dengan acuan UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah No 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, dan Rekomendasi PBB. Melibatkan sebanyak 650 ribu pencancah. Untuk mencacah seluruh penduduk di Indonesia bahkan hingga ke Luar Negeri.
“Semua orang hingga kedaerah terpencil harus tercacah, kita akan melibatkan 650 ribu petugas. Untuk itu kita perlu bantuan pemerintah daerah, Gubernur dan jajarannya dalam hal sediakan SDM, sosialisasi, pengamanan dan pengangkutannya,” tambahnya.
Berbeda dengan Sensus Penduduk sebelumnya, untuk mencapai akurasi yang tinggi, pencacahan pada SP 2010 akan dilakukan secara tim. Setiap tim terdiri dari 1 orang Koordinator Tim dan 3 (tiga) orang pencacah, dimana setiap tim akan bertanggung jawab menyelesaikan 4-6 Blok Sensus.
Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SP yang akan di umumkan pada 16 Agustus 2010 mecapai Rp 4 Triliun termasuk untuk persiapan yang dimulai tahun 2007. Sedangkan anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp 3,3 Triliun.
Gubernur Kalbar, Cornelis hadir dalam pembukaan acara tersebut mengatakan SP ini merupakan hal yang sangat penting.
“Bukan hanya untuk mengetahui jumlah penduduk bagi kepentingan daerah tapi termasuk juga untuk kepentingan keamanan Negara,” kata Cornelis.
Dia mengaku siap mendukung pelaksanaan sensus ini. Bahkan dia menjamin tidak akan ditungganginya sensus ini sebagai alat kampanye pihak tertentu. Karena pelaksanaan pencacahan bertepatan dengan pemilu kepala daerah di enam Kabupaten di Kalbar.
Untuk itu dia mengingatkan agar dalam melakukan pencacahan petugas tidak main-main. Serta perlu mendapatkan pelatihan sebelum turun ke Lapangan. Dia juga mengingatkan agar masyarakat ikut terlibat aktif dalam pencacahan. “Lapor kalau belum disensus,” sarannya. (Hentakun/Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Keberagaman Itu Indah


PERESMIAN
Gubenur Kalbar Cornelis menandatangani Prasasti sekaligus meresmikan Vihara Kon Djim Thong di Pontianak, Kamis (5/11). FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis, Kamis (5/11) meresmikan Vihara Kon Djim Thong yang berada di kawasan Jalan Gusti Situt Mahmud, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara.

Sejumlah tokoh penting daerah ini turut hadir dalam peresmian tersebut. Diantaranya, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing, Danlanal Pontianak, Kolonel Laut (P) Parno, Danlanud Supadio, Kolonel Yadi Indrayadi, Danrem 121/ABW, Kapoltabes Pontianak, Kombes Pol Moh. Asep Syahrudin, Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, Bupati Pontianak, H. Ria Norsan, Walikota Singkawang, Hasan Karman, Sultan Kesultanan Pontianak, Syarif Abubakar Alkadrie, Ketua IKBM, Sarumli Sanah, Ketua DPP MABT, Harso Utomo Suwito, tokoh agama, tokoh adat, dan para undangan.
Pada kesempatan itu, Cornelis mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama.
Keberagaman ini merukana khasanah bangsa yang tidak ternilai. ”Apabila keberagaman ini tidak dikelola secara arif dan bijaksana, maka akan membawa kita pada kehancuran dan malapetaka bagi bangsa kita sendiri, tapi bila dikelola dengan baik, maka dia akan menjadi indah,” ungkap Cornelis, saat meresmikan vihara termegah di wilayah Siantan tersebut.
Nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Budha, seperti juga nilai yang terkandung dalam berbagai ajaran agama lainnya, merupakan pembimbing moral kehidupan umat pemeluknya dan bagi umat manusia.
Nilai-nilai ini hendaknya, dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga, benar-benar membawa manfaat bagi umat dan alam semesta.
Pada kesempatan sama, Sutarmidji mengatakan rumah ibadah merupakan pusat peribadatan umat beragama yang perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi umat beragama dalam menjalankan ritual ibadahnya.
”Sangat diharapkan, vihara yang baru saja diresmikan ini bukan hanya menjadi tempat penyelenggaraan ibadah ritual semata, tapi vihara ini juga dapat berfungsi sebagai tempat pembinaan umat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Departemen Agama Kalbar, H Rasmi Sattar mengatakan, kebijakasanaan visi Depatermen Agama merupakan salah satu upaya mendorong terwujudnya masyarakat yang agamis. Ciri dari masyarakat yang agamis, yakni, terhindarnya prilaku yang radikal dan kriminal di kalangan masyarakat itu sendiri.
”Ini akan terwujud, apabila para pemeluk agama dapat menjalankan agamanya masing-masing,” kata Rasmi Sattar dalam sambutannya yang dibacakan Saiman.
Tanpa kerjasama yang baik antara kalangan umat beragama maupun pemerintah, maka akan jauh dari apa yang diharapkan. ”Adanya kerjasama dalam pembinaan umat dan saling menjaga kerukanan, itulah harapan kita bersama,” katanya.
Ketua Panitia Peresmian Vihara Kon Djim Thong, Simon Budianto, mengatakan bangunan lama vihara sebelum ludes terbakar, namun, setelah dua tahun, bangunan yang telah berusia 182 tahun itu, dan merupakan salah satu bangunan yang bernilai sejarah.
”Karena bernilai sejarah, maka pengurus tidak patah semangat karena musibah dimaksud. Sebaliknya, mereka merasa tergugah niat luhur untuk membangun kembali rumah ibadah ini dengan ukuran yang lebih besar dan megah, dan kita semua bersyukur hari ini diresmikan penggunaannya kembali,” jelas Simon Budianto.(Andika Lay)

Baca Selengkapnya...

Rabu, 04 November 2009

Kalbar Akan Punya Pabrik Gula


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Provinsi Kalimantan Barat akan memiliki pabrik gula. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan ada investor yang tertarik membangun pabrik tersebut di daerah ini. Hal tersebut disampaikan Christiandy usai menghadiri acara konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal regional (KP3MR) se Kalimantan.

”Akan ada investor masuk membangun pabrik gula, melihat kebutuhan gula di Kalbar sangat besar. Sedangkan pabrik pengolahanya tidak ada,” ungkap Christiandi di Hotel Mercure, Selasa (3/11).
Kebutuhan gula di Kalbar mencapai 5 ribu ton perbulan. Belum lagi akan bertambah pada hari raya keagamaan. Pasokan selama ini mengandalkan impor dari luar. Untuk itulah menurutnya perlu adanya pabrik pengolahan.
Rencana pendirian pabrik tersebut ditunjang dengan luas wilayah Kalbar yang mencapai 1,5 kali luas pulau Jawa. Christiandy mengatakan dengan luas wilayah seperti ini diantaranya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat beralih menanam tebu sebagai bahan baku produk.
”Ini sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Namun, untuk investasi ini dia mengatakan beberapa kendala dihadapi seperti diantaranya persoalan listrik. Dia menjelaskan beberapa waktu lalu salah satu perusahaan peleburan besi akan membuka perusaahaannya di Kalbar. Perusaahaan tersebut membutuhkan sekitar 1 juta watt listrik, hanya saja PLN Kalbar tidak menyanggupi menyediakan listrik yang diminta.
“Akhirnya perusahaan itu batal membuka disini, sangat disayangkan sekali,” tambahnya.
Untuk itu dia berharap persoalan listrik akan segera teratasi. Seperti akan direalisasikannya PLTU Batubara di Tanjung Gundul dengan kapasitas 2x25 MW dan 2x50 MW di Parit Baru.
“Pembangkit listrik di Tanjung Gundul sekarang sedang berjalan,” ungkap Christiandy.
Selain permasalahan listrik yang menjadi kendala investasi di Kalbar, infrastruktur juga termasuk di dalamnya. Seperti pelabuhan, saat ini di Kalbar belum memiliki pelabuhan representatif. Sebab itulah pemerintah berupaya membangun pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung iklim investasi yang ada.
Ditambahkannya pula yang menjadi kendala investasi yakni rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pelatihan di masyarakat membuat usaha sulit berkembang. Lemahnya prediksi pasar dalam negeri dan belum maksimalnya pelayanan pemerintahan juga menjadi kendala investasi.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Lokasi IPDN Masih Dicari


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Kepala Bagian Pengadaan, Biro Pengelolaan Aset Setda Pemprov Kalbar, Marsianus Sy mengatakan, bantuan untuk pembelian tanah lokasi Kodam, akan dialokasikan namun tidak sepenuhnya.
Pemrov hanya akan membantu sesuai kemampuan APBD. Demikian disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/11).

Marsianus menjelaskan, misalnya, jika nilai tanah Rp 1 miliar, Pemprov bisa bantu 60 persennya. Mengingat ini urusan keamanan adalah urusan Pemerintah Pusat, bukan diserahkan ke daerah. “Seharusnya pembiayaan pembangunan Kodam dari APBN, bukan APBD,” jelas Marsianus.
Berbeda dengan IPDN. Pengadaan tanahnya dialokasikan dari APBD tahun ini, mengingat IPDN, sumber daya manusianya untuk pembangunan daerah. Namun, lokasinya akan dicari di arah Jalan Trans Kalimantan jalur Pontianak-Tayan.
Menurut Marsianus, lokasi pastinya belum ditentukan. Yang jelas tidak jauh dari pusat pemerintahan, luasnya minimal 20 hektar, karena keperluan tidak hanya untuk pendidikan intelektual, juga fisik, bentuknya kampus terpadu, anggaran sekitar Rp 13 miliar rupiah.
“Anggaran beli tanah IPDN, akan digunakan sehemat mungkin, kalau ada yang lebih murah dan lokasi strategis. Yagg pasti dia bisa dijangkau listrik dan air,” kata mantan staf Bappeda Provinsi Kalbar itu.
Sebelumnya, Komandan Korem 121/ABW Kolonel (Inf) Nukman Kosadi, di Pontianak, pada HUT TNI beberapa waktu lalu mengatakan, sesuai rencana strategi Tentara Nasional Indonesia yang disiapkan sampai 2014, pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kalbar direncanakan 2010.
“Tahun 2010 sudah harus di bentuk (Kodam), harusnya bulan ini ada pemeriksaan kesiapan dari pusat. Saat ini kami baru persiapan.Telah dilaksanakan mulai dari penambahan kekuatan, sekarang sudah ada satu brigade Infanteri di Singkawang, kemudian ada rencana akan dibentuk satu batalyon Kavaleri di Bengkayang, nanti ada satu batalyon Arhanud di Pontianak juga kita siapkan, tempat awal nanti, Korem ini akan dijadikan Makodam sementara dan Korem akan dikembalikan ke Sintang,” papar lulusan Akmil angkatan 75 itu.
Terkait lokasi permanen Kodam penempatannya Ambawang sekitarnya. Pertimbangan penempatan tidak jauh dari pusat, tidak jauh dari fasilitas mobilisasi yang cepat termasuk pangkalan udara dan sebagainya.
Kepala Penerangan Korem 121/ABW Kapten (Inf) Umar Affandi menjelaskan, kebutuhan personil untuk satu Kodam minimal satu brigade, di Kaltim ada dua brigade, kalau tidak ada halangan akan dibentuk juga brigade kostrad di Kalbar sehingga ada dua brigade, ”Idealnya prajurit Kodam itu sekitar 11 ribu prajurit, sekarang belum memadai, sehingga harus ada penambahan,” terang Umar.

Menurut Nukman, peningkatan status Korem menjadi Kodam sudah sangat mendesak mengingat luasnya daerah perbatasan langsung, baik darat maupun laut antara Kalimantan Barat - Malaysia Timur sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerawananan segala aspek. panjang perbatasan darat antara Kalimantan dengan Malaysia Timur (Sarawak) sepanjang 2.004 kilometer, sangat tidak memungkinkan hanya dijaga oleh satu Kodam.
Berkaitan pembentukan Kodam itu, Korem 121/ABW Tanjungpura akan ditingkatkan statusnya menjadi Kodam Tanjungpura, sementara Kodam VI Tanjungpura di Balikpapan, akan diganti namanya sesuai nama daerah di Kalimantan Timur itu.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Pendidikan Manajemen Pengelola Kawasan Perbatasan


DIKLAT PERBATASAN
Gubernur Kalbar Cornellis memasang kartu pengenal sekaligus membuka Diklat Manajemen Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Selasa (3/11) di Pontianak. FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Kalbar pertama kali mengadakan pendidikan pelatihan manajemen pengelola kawasan perbatasan, bertempat di Hotel Orchardz, yang dibuka langsung Gubernur Kalbar Cornelis, Selasa (3/11).

Menurut Badiklat Kalbar Pieter Allon, pelatihan ini pertama kali di Indonesia dan kurikulumnya disusun sendiri oleh Badiklat dan Depdagri. Untuk tahap pertama diikuti 40 orang, dari Pemprov, dan utusan empat kabupaten yang masuk kawasan perbatasan masing-masing diwakili empat orang terdiri camat, pegawai kantor camat dan kades. Lalu ada juga dari instansi vertikal.
Materi Kurikulum terbagi 16 modul yang akan disampaikan langsung oleh praktisinya. Hal ini dimaksudkan agar aparatur pemerintahan bisa memberikan pelayanan prima dan sesuai prosedur perundang-undangan kepada WNI maupun WNA yang melakukan kegiatan lintas batas.
Gubernur Cornelis dalam sambutan tertulisnya mengharapkan kepada peserta pelatihan setelah kembali ke pos kerja masing-masing supaya bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, agar semakin mengerti bagaimana ke luar negeri, menjaga kedaulatan, menjaga wilayah secara bersama-sama.
“Peran masyarakat jauh lebih besar, sehingga kita tidak mendapat masalah lagi di negeri orang dan daerah kita bisa terjaga dengan baik,” kata Cornelis.
Ia juga berharap kedepan agar kepala desa juga dilibatkan dalam pendidikan ini, sebagai garda terdepan di perbatasan.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Bantuan Nihil, Anak Asrama JC. Oevaang Oeraay Menjerit


ASRAMA OEVAANG OERAAY
Hanya karena diberi nama JC. Oevaang Oeraay, asrama mahasiswa Pemprov Kalbar unit IV di Yogyakarta ini tidak mendapat bantuan sejak 2003. Penghuni harus patungan bayar listrik, air dan telepon. FOTO Yusnan Biro Aset Pemprov Kalbar.


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Ketika asrama Pemprov Kalbar unit lain di Pulau Jawa ‘bergelimang’ bantuan, asrama Pemprov Kalbar unit IV JC. Oevang Oeraay Yogyakarta yang terletak di Jalan Kepuh GK/III Klitren Yogyakarta, sejak 2003 tidak pernah mendapatkan dana intensif per-tiga bulan dari Pemprov yang sudah dianggarkan rutin.

Hal tersebut disampaikan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM asal Melawi yang juga pengurus bidang pengembangan sumber daya manusia asrama tersebut, Hubertus Vinsensius Wake di Yogyakarta ketika dihubungi via telepon, Selasa (3/11).
Asrama yang dihuni 16 mahasiswa perwakilan seluruh kabupaten/kota di Kalbar tersebut saat ini dalam kondisi rusak parah. Seperti disampaikan Hubertus, atap asrama sudah bocor dan bau tak sedap tercium bila hujan turun akibat drainase tersumbat, eternity juga sudah bolong. “Bila hujan, kami tidak bisa tidur, dan harus kerja bakti membuang air hujan dari kamar,” keluh Hubertus.
Asrama yang sudah dibeli dan menjadi asset Pemprov tersebut dalam pembayaran PBB, listrik dan telepon dilakukan swadaya penghuni asrama. Padahal banuan rutin ada tapi tak pernah sampai.
Bertus--panggilan Hubertus mengungkapkan, puluhan kali prososal dikirim, puluhan kali juga orang datang lengkap dengan perlengkapan kamera mengaku utusan Pemprov Kalbar, mengambil gambar dan memeriksa kerusakan tapi realisasinya tidak ada. “Pernah ada bantuan tahun 2008 kami tidak tahu dari mana asalnya,” ungkap Bertus polos.
Salah satu pembina mahasiswa Kalbar di Yogyakarta, Nistain Odops mengatakan, telepon asrama JC. Oevaang Oeraay dengan nomor (0274) 560592 tidak berfungsi lagi karena tidak mampu membayar tagihannya. Sehingga untuk berurusan dengan asrama tersebut hanya menggunakan kontak person penghuni asrama saja.
Dihubungi sebelumnya, Ketua Asrama JC. Oevaang Oeray, F. Didi Wahyudi mengungkapkan, kalau mau bicara prestasi, terutama Pesta Seni dan Budaya Dayak se-Kalimantan di Yogyakarta yang dahulu bernama Gawai adalah sebuah kegiatan yang dibuat untuk mempromosikan daerah dan setiap tahun dilaksanakan, “Belum lagi kerjasama dengan lembaga-lembaga kesenian dan paguyuban di Yogyakarta terbina baik dengan kami,” terang mahasiswa Fakultas Hukum UGM itu melalui sambungan telepon.
Yang lebih memprihatinkan lagi, tambah Bertus, tidak adanya bantuan Pemprov karena alasan administratif, asrama tersebut menggunakan nama mantan Gubernur Kalbar JC. Oevaang Oeraay. Seharusnya menggunakan nama Rahadi Oesman yang merupakan nama khusus asrama Kalbar se-Jawa. “Kami tidak rela jika harus mengganti nama Gubernur JC. Oevaang Oeraay menjadi asrama Rahadi Oesman,” tegas Bertus.
Dihubungi terpisah, Kabag Pemeliharaan dan Perubahan Status Asset Biro Pengelolaan Asset Setda Provinsi Kalbar, Yusnan, yang beberapa waktu lalu berkunjung ke asrama JC. Oevaang Oeraay dan Rahadi Oesman mengakui kalau asrama Rahadi Oesman yang terletak di Bintaran Yogyakarta dan JC. Oevaang Oeraay, kondisinya kurang baik, terutama asrama J C. Oevaang Oeraay. Bak mandinya bocor semua, drainase tidak berfungsi dan eternitnya banyak jebol.
Pemprov Kalbar melalui Biro Pengelolaan Asset mengalokasikan bantuan untuk kedua asrama itu tahun ini. “Besarnya, disesuai kebutuhan, saat ini pagu dananya Rp100 juta, kalau belum cukup nanti kita alokasikan dananya di anggaran 2010,” jelas Yusnan.
Ia membantah kalau nama asrama berpengaruh dengan bantuan Pemprov. “Itu tidak benar kalau nama asrama berubah lalu tidak dapat bantuan, yang jadi patokan, itu asset Pemprov apapun nama asramanya,” tegas Yusnan.
Data Biro Asset Pemprov Kalbar, terdapat 12 asrama mahasiswa milik Pemprov Kalbar yang tersebar di Jawa. Surabaya, Malang, Solo, Semarang, Bogor masing-masing satu buah. Yogyakarta tiga buah, Bandung dua buah, Jakarta dua buah.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Florus Dilantik Dirut Perusda


PELANTIKAN
Gubernur Cornelis melantik Paulus Florus dan Suriansyah masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Teknik Perusda Kalbar. Pada kesempatan sama dilantik juga Alamsyah HB sebagai Wakil Ketua Kapet Kalbar, Selasa (3/11). FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Karbon saat ini menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sejumlah negara menyepakati soal perdagangan karbon guna mengurangi pencemaran udara di dunia.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis bersemangat untuk dapat memperjualbelikan karbon Kalbar di tingkat nasional bahkan internasional. Dia menyarankan agar Perusahaan Daerah (Perusda) dapat melirik perdagangan karbon atau Carbon Treading ini.
“Perusda harus siap menghadapi tantangan kedepan, termasuk menghadapi perdagangan dunia. Saat ini karbon mulai diperjualbelikan di dunia, kita harapkan Perusda nanti dapat mengembangkannya,” kata Cornelis usai melantik Direktur Perusda dan Wakil Ketua Kapet Kalbar, Kantor Gubernur Jalan A Yani Pontianak, Selasa (3/11).
Cornelis mengatakan dalam penjualan karbon ini banyak pihak memanfaatkan kelemahan daerah. Sehingga daerah tidak mendapatkan kompensasi apa pun dari perdagangan tersebut. Untuk itulah menurut dia perlu menjadi perhatian sehingga daerah mendapatkan keuntungan secara financial dalam hal ini.
“Perusda harus berorientasi profit bukan sosial karena ini perusahaan, kembangkan ekonomi kerakyatan supaya bisa hidup,” pintanya.
Negara-negara maju berkewajiban secara bersama untuk menurunkan emisi karbondioksida sebesar 5 persen di bawah tingkat 1990 pada tahun 2008-2012. Hal itu sesuai hasil United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1994 silam.
Kewajiban negara maju (disebut sebagai Annex I) itu dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama melalui CDM, emissions trading dan joint implementation. CDM adalah mekanisme satu-satunya yang dapat melibatkan negara berkembang.
Pembeli karbon yakni pemilik industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer dan memiliki ketertarikan atau diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan melalui mekanisme karbon. Sedangkan penjual yaitu pemilik yang mengelola hutan atau lahan pertanian bisa melakukan penjualan karbonnya berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan mereka.
Sedangkan dalam setiap satu hektar lahan gambut tersimpan sekitar 4.000 ton karbon. Pada hutan dataran rendah kering, hanya tersimpan antara 250-300 ton karbon per hektarnya. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kalbar memiliki 1,1 juta hektar lahan gambut. Pada kesempatan itu, Gubernur melantik Paulus Florus sebagai Direktur Perusda dan Suriansyah sebagai Direktur Teknik Perusda Kalbar. Selain melantik Direktur Perusda, Gubernur juga melantik Alamsyah HB sebagai Wakil Ketua Kapet Kalbar.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Penerimaan CPNS, Masyarakat Jangan Percaya Calo


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Penerimaan berkas lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Kalimanatan Barat dimulai, Senin (2/11) kemarin hingga Senin (16/11) pekan depan. Seluruh lamaran formasi ditujukan langsung kepada panitia penerimaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kompleks Kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani Pontianak.

Kepala BKD Kalbar, Lensus Kandri mengatakan pihaknya tidak menggunakan jasa PT. Pos Indonesia dalam menerima surat lamaran tersebut. Hal itu dilakukan agar para pelamar dapat segera memperbaiki persyaratan jika terdapat kekurangan.
“Kalau ada kekurangan persyaratan langsung dapat diketahui di tempat, sehingga langsung diperbaiki atau ditambah,” terang Lensus di kantornya kemarin.
Semakin dekatnya peserta dengan pihak penyelenggara akan membuat peluang adanya permainan dalam penerimaan dibantah Lensus. Dia mengatakan pihaknya akan menjaga netralitas dalam penerimaan CPNS ini. Bahkan dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing jika ada orang yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang atau calo.
“Kalau ada pihak-pihak seperti itu yang menawarkan jasa kelulusan CPNS termasuk jika ada oknum PNS, laporkan ke BKD, Inspektorat atau kepada pihak berwajib. Karena itu pasti tidak benar, bahkan saya juga tidak bisa menjamin kelulusan seseorang menjadi PNS walau saya kepala BKD,” tegas Lensus.
Dia mengatakan akan melakukan langkah tegas jika yang melakukan tersebut merupakan oknum pegawainya. Ancamannya akan dilihat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan dapat pula dijerat dengan pasal pidana sebab telah melakukan pembohongan.
“Bisa dilaporkan ke Polisi, karena itu jelas-jelas pembohongan,” tukasnya.
Ditambahkannya bahwa dalam penerimaan CPNS pelamar tidak dikenakan biaya sedikitpun. Keculai persyaratan yang telah ditentukan seperti materai dan foto. Itupun diserahkan kepada pelamar bersangkutan membelinya.
Lensus mengatakan dari pihak panitia penerimaan berupaya untuk bersih dan sesuai dengan undang-undnag berlaku. Acuan dari penyelenggaraan penerimaan CPNS ini dijelaskannya yakni PP 98/2000 tentang pengadaan CPNS yang diperbaharui degan PP 11/2002, peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 30/2007 tentang pengdaan CPNS dan surat BKN tentang penerimaan CPNS tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.
“Sepanjang sesuai aturan tidak akan menyimpang, mulai dari awal hingga akhir kita berharap tidak ada penyimpangan-penyimpangan,” imbuh dia.
Setelah penerimaan berkas tahapan selanjutnya dalam rangkaian penerimaan CPNS tahun 2009 yakni tanggal 17-19 November pengambilan nomor tes bagi peserta yang lulus administrasi. Tanggal 21 November dilaksanakan tes tertulis secara serentaj di Seluruh Kalbar. Tanggal 22-28 November pengolahan hasil tes, dalam hal ini BKD Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Universitas Indonesia sebagai pihak ketiga. Dilanjutkan pada tanggal 2 Desember rapat panitia penerimaan Provinsi, 7 Desember pengumuman hasil tes. Tanggal 8-17 Desember pemberkasan untuk memperoleh Nomir Induk Pegawai oleh BKN dan 1 Januari 2010 pengangkatan CPNS. (Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Karolin Temui Sutarmidji

FOLLOW UP DBD KE PUSAT


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasa, Senin (2/11) menemui Walikota Pontianak, Sutarmidji membahas persoalan demam berdarah dengue (DBD) yang saat ini terus mewabah di Kota Pontianak dan beberapa kabupaten di Kalbar.

Banyak hal yang dibicarakan dokter muda ini dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah persoalan kejadian luar biasa (KLB) DBD, termasuk penanganan yang telah dilakukan walikota, hingga rencana Karol--sapaan akrab Karolin untuk mem-follow up kasus DBD tersebut dalam rapat di Komisi IX DPR RI dan Departemen Kesehatan RI di Jakarta.
“Saya menanggapi keresahan masyarakat mengenai DBD. Kasus DBD berkembang di media massa menurut saya, menjadi tidak jelas, sehingga saya berjanji kepada konstituen saya untuk ketemu dengan walikota mengetahui situasi apa yang terjadi di Potianak,” kata Karol yang ditemui seusai pertemuannya dengan Walikota, Sutarmidji, kemarin.
Terkait DBD, beberapa hal yang dibicarakan termasuk bagaimana penanganannya dan apa yang mesti lakukan ke depan sehingga kasus ini tidak berkembang lebih jauh lagi.
“Hasil pertemuan, Pak Wali sudah menyatakan Pontianak KLB sejak 7 Juli lalu dan ini harus dikonfirmasi lagi dengan Dinas Kesehatan Provinsi,” terangnya.
Menurut Karol, kalau memang nanti Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar melayangkan surat kepada Departemen Kesehatan mengenai bantuan terkait dengan kemampuan provinsi, sebagaimana kapasitas dirinya sebagai wakil rakyat, tentu akan memperjuangkannya.
“Persoalan bantuan itu harus di-follow up lagi ke Menteri Kesehatan atau Dirjen-Dirjen terkait, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk Kalbar,” kata putri sulung Gubernur Kalbar, Cornelis ini.
Namun sebelum membawa persoalan DBD ini ke pusat, Karol meminta ada surat yang memang menerangkan status penanganan DBD di Kota Pontianak ataupun Kalbar secara keseluruhan.
“Suratnya mana dulu. Setelah itu baru kita bisa bantu. Oleh karena itu saya koordinasi langsung saja apalagi ini merupakan daerah pemilihan saya,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini memang diperlukan koordinasi di tingkatan daerah dan pusat kalau memang situasinya sudah tidak terkendali.
Ketua DPP Taruna Merah Putih, Maruarar Sirait mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang ditempuh Karol dalam membantu pemerintah daerah, utamanya Kota Pontianak dalam mengatasi masalah DBD tersebut.
Bahkan dalam HUT pertama TMP yang dipusatkan di Stadion Sultan Syarif Abdurrahmah Sabtu akhir pekan kemarin, Maruarar minta generasi muda, termasuk Karol yang kini berkirah sebagai politisi di Senayan agar terus berbaut untuk kepentingan masyarakat.
Dia minta kader TMP untuk selalu terdepan dalam menangani masalah kemasyarakatan, mulai dari kenakalan remaja, narkoba hingga DBD yang kini meresahkan masyarakat Kalbar.

Status KLB DBD
Sementara itu, Walikota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan status KLB DBD sudah ditetapka sejak Juli, dimana pada saat itu kasus DBD sudah melebihi kasus tertinggi di tahun sebelumnya.
“Penetapan KLB ada aturannya. Jadi bukan berdasarkan polemik atau berdasarkan opini. Sejak Juli kita sudah menyatakan KLB dengan memberikan bantuan sebesar Rp 1 juta kepada setiap pasien DBD. Tapi karena anggaran terbatas begitu selesai kita putus,” ungkap Sutarmidji.
Sutarmidji memaparkan untuk penanganan DBD, Pemkot sudah lebih dari KLB. Saat ini pihaknya fokus kepada penanganan seperti fogging, abate serta langkah-langkah lainnya. Bahkan ia sudah meminta bantuan pihak Koramil untuk mengawasi fogging, karena banyak masyarakat yang mengunci rumahnya.
“Dan ada yang kita kasi abate di tempayannya, namun ketika hari hujan airnya dibuang sehingga tidak efektif,” tuturnya.
Saat ini menurut Sutarmidji penanganan untuk memberantas sarang nyamuk sedikit menggunakan tangan besi, karena meminta bantuan tentara untuk fogging.
“Siapapun disitu biarpun jendedral, saya tidak mau ambil resiko, pokoknya siapapun yang ada di rumah itu fogging saja,” tegasnya.
Penanganan Pemkot sendiri menurut Midji--sapaan akrabnya, sudah luar biasa. Dalam satu hari fogging bisa mencapai 400 hingga 500 rumah, belum termasuk dari masyarakt sendiri.
“Tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak mau berubah, apapun yang kita lakukan tidak akan efektif,” tuturnya.
Sutarmidji mengatakan dirinya sempat sedikit protes terhadap Dinas Kesehatan Provinsi sehingga Pemkot tidak mengirim keputusan status KLB ke provinsi.
“Karena yang dibicarakan hanya Kota Pontianak. Padahal sekarang ini sudah lebih dari separuh daerah kabupaten yang terkena DBD.
Persoalan ini menurutnya seharusnya sudah diambilalih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar sebagai koordinatornya sehingga ini lebih terarah dan terfokus serta terkoordinir.
“Misalnya kita mau fogging daerah kita, daerah mereka tidak atau sebaliknya, sehingga perlu koordinasi dari provinsi. kalau sudah terjadi lebih dari satu daerah yang berbatasan seharusnya provinsi yang ambilalih, “ pungkasnya.(Eko Susilo)

Baca Selengkapnya...

Minggu, 01 November 2009

Karya Nyata Pemuda Kalbar


HUT TMP
Ketua DPP Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mendapat potongan kue ulang tahun dari Karol Margret Natasa, Ketua TMP Kalbar pada acara HUT TMP pertama di Stadion SSA Pontianak. Penampilan Kangen Banda dan sejumlah atraksi kesenian turut meramaikan acara tersebut, Sabtu malam (31/10). FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Ribuan muda-mudi memadati stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak, Sabtu malam (1/11). Mereka berjingkrak-jingkrak mengikuti irama musik ketika Andika—vokalis Kangen Band menyanyikan lagu Tentang Bintang sebagai pembuka konser mereka di hari ulang tahun (HUT) pertama Taruna Merah Putih DPD Kalbar.

Diawaki Dody gitar, Andika vokal, Tama gitar, Lim drum, dan Novry bass, Band asal Bandar Lampung itu sukses membawakan 10 lagu hit, diantaranya Tentang Bintang, Selingkuh, Penantian Yang Tertunda, Juminten, DOI, Menunggu, tentang aku kau dan dia, Terbang Bersamaku dan ditutup lagu Kembali Pulang menjadi hiburan puncak HUT ke-1 Taruna Merah Putih yang bertajuk Taruna Merah Putih Mempersembahkan Untukmu Negeri.
Humas dan publikasi TMP Kalbar, Santo Kurnia mengatakan, 7000 tiket yang disiapkan ludes terjual. “Panitia menyiapkan 7000 tiket dengan bandrol Rp. 5000, semua habis terjuak,” terang pria yang akrab dipanggil AA. Santo itu.
Menurut ketua DPD Taruna Merah Putih Kalbar Karolin Margret Natasa usai pemotongan kue ulang tahun TMP bersama Ketua DPP TMP Maurarar Sirait. Event ini bagian dari peringatan HUT TMP ke-1.
Karol mengajak generasi muda agar melalui momen ini diharap merenungkan kembali jasa-jasa para pendahulu yang sudah merumuskan Sumpah Pemuda dalam situasi dan kondisi saat ini hari ini, TMP mengajak orang muda untuk mengingat itu kembali tetapi dengan cara kini dalam generasi yang berbeda.
Menurut situs resmi TMP tarunamerahputih.or.id, Taruna Merah Putih didirikan sejumlah orang muda yang punya semangat dan kepedulian mewujudkan “masyarakat Indonesia yang berjiwa merdeka.” Merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan merdeka dari keterbelakangan dalam tatanan masyarakat global.
Taruna Merah Putih terdiri dari anak-anak muda dari berbagai latar belakang suku, agama dan profesi yang melambangkan keragaman budaya Nusantara yang amat kaya. Pada tanggal 10 Januari 2008, organisasi ini resmi mendeklarasikan diri sebagai sayap perjuangan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).
Visi bersama yang hendak diraih. Sejarah dunia dan sejarah negeri kita sendiri menunjukkan bahwa perubahan nasib suatu bangsa selalu dimotori kaum muda. Keterpurukan suatu bangsa pun tak lain hanya bisa terjadi karena terlelapnya jiwa kaum muda.
Kemandirian dalam bidang ekonomi, kedaulatan dalam politik dan kepribadian kolektif bangsa sebagai pembentuk budaya Indonesia – yang didasarkan pada pondasi kokoh kelima sila dalam Pancasila – akan lebih cepat terwujud dengan partisipasi aktif kaum muda.
Taruna Merah Putih, karenanya, hendak menjadi wadah bagi kebangkitan dan peran pro-aktif kaum muda untuk mewujudkan mimpi kita bersama akan sebuah Indonesia yang damai, sejahtera dan maju. Indonesia yang tidak inferior, tapi membanggakan. Indonesia, The Great Archipelago.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Komunikasi Kunci Harmonis


MEMBUKA SEMINAR
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis membuka seminar umum pelatihan kebugaran seks untuk pria dan perempuan di Hotel Mercure Pontianak, Sabtu (31/10). FOTO Hentakun/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Keharmonisan hidup berumah tangga salah satunya ditentukan oleh kualitas kehidupan seksualitas, sehingga jika ada permasalahan seksualitas dalam kehidupan berkeluarga tidak boleh disembunyikan, dan jangan dianggap tabu karena akhirnya akan merugikan diri sendiri.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis, ketika membuka seminar umum pelatihan kebugaran sex untuk pria dan perempuan, Sabtu (31/10) di Hotel Mercure, Pontianak.
Menurut Frederika, akan sangat sulit mempertahankan kehidupan rumah tangga yang bahagia jika mendapat masalah kehidupan seksualitas tidak dikomunikasikan secara terbuka dengan pasangan.
“Selama ini karena terbentur budaya, bicara masalah seksualitas dianggap tabu, sehingga jika ada masalah maka ‘kata orang’ yang di percaya,” kata Frederika yang berlatar belakang seorang pendidik itu.
Ketabuan tersebut membuat pikiran manusia menjadi tidak rasional lebih percaya dengan mitos seksual, bukan berdasarkan bukti dan keilmuan empiris, sehingga menimbulkan apa yang diistilahkan pseudoscience atau ilmu palsu. “Ini akan merugikan kita,” ujarnya.
Ia berharap, agar masyarakat Kalbar menjaga keharmonisan keluarga dengan saling setia dengan pasangan masing-masing, selalu mengkomunikasikan jika ada masalah dengan keharmonisan hubungan, sehingga tidak merugikan diri sendiri.
Sementara itu, pakar seksualitas dari Pusat Studi Anti-Aging Medicine bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Univeritas Udayana Malang, Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And mengatakan, memang ada banyak informasi tentang seks yang beredar luas di masyarakat, meski belum tentu benar.
Informasi yang dimuat di media massa juga tidak semuanya benar. Dapat dibayangkan kalau informasi salah itu diteruskan kepada orang lain.
”Media massa juga sebaiknya jangan memuat iklan yang menyesatkan tentang seksualitas, seperti iklan-iklan membesarkan alat kelamin dan sebagainya,” kata Wimpie.
Sebagian mitos seks seakan benar karena disebarluaskan di media. Padahal, informasi itu bukan berdasarkan sumber yang benar secara ilmiah. Misalnya informasi bahwa sering berhubungan seks bisa membuat umur panjang. Padahal banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan umur panjang. Salah satunya ialah keadaan kesehatan fisik dan psikis yang baik, sehingga mereka umur panjang dan lebih sering melakukan hubungan seks.

Membuat tersesat
Informasi mengenai hubungan seksual dengan orang muda membuat awet muda pun sering ditanyakan. Tak ada data ilmiah yang mendukung informasi ini. Lebih awet muda atau tidak, sangat berkaitan dengan pola hidup sehat atau tidak, ada tidaknya penyakit, berat ringannya stres, dan upaya pengobatan untuk memenuhi kebutuhan tubuh.
Demikian juga informasi mengenai sperma yang bisa membuat wanita awet muda. Sulit dimengerti kalau masih ada warga masyarakat yang meyakini dan menerapkannya.
Umumnya informasi itu diperkuat dengan penjelasan bahwa di dalam sperma banyak bahan bermanfaat. Penjelasan seperti ini kita dapatkan juga dari informasi mengenai terapi urin. Padahal, bukti ilmiah tidak mendukung kebenaran informasi itu.
Menurut Dr. Dicky Moch. Rizal, MKes, SpAnd dari Fakultas Kedokteran UGM, berbagai mitos dapat ditemukan di masyarakat menyangkut seksualitas seperti mitos sisi perilaku dan pengobatan disfungsi seksual. Sehingga dalam bidang kedokteran, seksologi mengungkapkan kebenaran secara ilmiah.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger