Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Selasa, 27 April 2010

Cornelis Buka Musrenbang Regional Kalimantan


JAKARTA--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2010 di Jakarta, Selasa (27/4).

Hadir Gubernur se Kalimantan, Bupati/Walikota se Kalimantan, Danrem 121/ABW, Kepala Dinas Pemprov se Kalimantan, anggota DPR RI/DPD RI, dan Ketua DPRD Provinsi se Kalimantan.
Dalam kesempatan tersebut Cornelis mengungkap masyarakat Kalimantan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Padahal pulau terbesar setelah Green Island ini memiliki sumber daya alam dan letak geografis yang strategis.
“Untuk itu diharapkan dengan Musrenbang ini dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat di Kalimantan melalui usulan program dan kegiatan pembangunan yang bersinergi, agar dapat dukungan dari pemerintah pusat melalui kebijakan pengangaran dalam APBN,” kata Cornelis.
Lanjut dia bahwa dalam musrenbang ini sangat penting sebagai media koordinasi dan konsultasi memperjuangkan program dan kegiatan bagi percepatan pembangunan Kalimantan. Bebeberapa pembangunan di Kalimantan, khususnya Kalbar disampaikan Cornelis guna mempercepat kesejahteraan. Diantaranya perbaikan jalan nasional, pengelolaan sumber energi untuk listrik, pengembangan kawaasna perbatasan, hingga usulan pembangunan pelabuhan internasional dan bandara internasional.
Staf Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Suripto mengatakan bahwa pengembangan Kalimantan merupakan hal yang sangat penting.
“Karena mendukung kinerja pembangunan nasional, apalagi Kalimantan merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam sangat besar letak geografis strategis mendukung keterkaitan antar wilayah di Indonesia,” ungkap Suripto mewakil Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Diharapkannya dengan Musrenbangreg Kalimantan ini dapat mendorong percepatan pembangunan perbatasan, peningkatan akses Kalimantan dan mendorong adanya kawasan andalan.
Pembangunan di Kalimantan sendiri masih diarahkan pada perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian secara luas dan pertambangan.
Sementara itu Dirjen Bina Daerah Departemen Dalam Negeri, Arif Rivani mengingatkan agar apa yang menjadi aspirasi daerah dapat sinkron dengan program nasional.
“Tahun ini bertepatan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang juga mengandung Rencana Pembangunan Daerah, sehingga apa yang dilakukan nyambung antara pusat dan daerah,” paparnya.
Musrenbang Kalimantan dilaksanakan selama satu hari. Diisi dengan pemaparan usulan prioritas pembangunan pulau Kalimantan tahun 2011 oleh Gubernur Kaltim, Awang Farouk. Dilanjutkan tanya jawab bersama narasumber Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Pehubungan, ESDM, BUMN, Pendidikan, Kesehatan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertanian dan PT PLN.
Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) oleh Gubernur se Kalimantan. Musrenbang ini juga menghasilakn rumusan yang akan dibawa pada Musrenbang Nasional pada Rabu (28/4) hari ini di Jakarta.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Kalbar Usulkan Pelabuhan Internasional

JAKARTA--Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Gundul/Pulau Temajo di Kalimantan Barat menjadi usulan prioritas pembangunan Kalimantan tahun 2011. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk dalam pemaparan program/kegiatan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2010, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (27/4).

“Untuk usulan prioritas sistem transportasi nasional Kalimantan diusulkan pelabuhan Internasional di Temajo atau Tanjung Datok di Kalbar selain Banjarmasin, Balikpapan dan Tarakan,” ungkap Awang.
Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan bahwa pelabuhan Internasional di Kalbar sangat dibutuhkan dalam menunjang ekpor Crude Palm Oil (CPO) dari Kalbar.
“Tahun 2015 diperkirakan Kalbar akan booming CPO, pelabuhan itu diperlukan untuk mempermudah pengangkutan CPO keluar negeri,” kata Cornelis.
Selama ini CPO dari Kalbar sebelum di ekspor diangkut melalui kapal ke Dumai, Riau. Jika di Kalbar ada pelabuhan tersebut maka CPO akan dapat segera terangkut dan lebih ekonomis.
Berasarkan data yang ada Kalimantan memiliki lahan perkebunan sawit lebih dari 2 juat hektar, dengan produksi CPO diatas 5 juta ton. Ekspor CPO selama ini dengan rata-rata diatas 5 juta hektar pertahun melalui luar Kalimantan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, DL. Denny mengungkapkan pembangunan pelabuhan internasional di Kalbar masih dalam tahap survey awal.
“Masih dalam tahapan survey awal, termasuk mencari lokasi. Kita memang sangat membutuhkan pelabuhan ini untuk menunjang perkembangan produksi CPO,” kata Denny.
Dia memperkirakan dana membangun pelabuhan sepanjang 50 meter ini diperlukan sebesar Rp 7 triliun. Diharapkan ada investor yang membangun pelabuhan ini. “Sehingga tidak ada masalah kedepan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional,” ujarnya.
Guna merealisasikan pembangunan ini menurut Denny pihanya melakukan komunikasi kepemerintah pusat, dan semua forum di tingkat pusat selain ke DPD/DPR RI dari Kalbar. Berbagai upaya dilakukan termasuk menyampaikan masalah ini kepada Kamar Dagang dan Industri Cina yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Kalbar.
Rencanana pembangunan pelabuhan internasional di Kalbar telah diwacanakan beberapa tahun lalu. Sejak Gubernur Kalbar, Aspar Aswin wacana ini terus digulirkan. Namun hingga saat ini belum terealisasi karena besarnya biaya yang diperlukan.
“Kita harapkan tahun 2011 sudah dapat terealisasi karena wacananya sudah sejak lima tahun lali. Langkah-langkah sudah disiapkan dengan membawanya dalam musrembangnas dan masuk dalam prioritas musrembang regional Kalimantan,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, Mulyadi H. Yamin.
Untuk itu dikatakan legislator partai Golkar ini pihaknya akan melakukan konsultasi ke Departemen Perhubungan guna membicarakan hal tersebut. Mengingat pengtingnya komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan pelabuhan ini.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Serahkan Bantuan ke Masyarakat Sejiram


SEJIRAM--Gubernur Kalbar, Cornelis dalam kunjungan kerjanya ke Sejiram Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (24/4) menyerahkan sejumlah bantuan ke masyarakat kecamatan tersebut.

Selain bantuan masyarakat, juga diserahkan bantuan untuk sekolah-sekoah di Kabupaten Kapuas Hulu, juga bantuan untuk Pemkab Kapuas Hulu.
Bantuan berupa dana pembangunan rumah ibadah (gereja), dan pembangunan sekolah. diserahkan juga bantuan ke rumah Betang Belibis yang terbakar beberapa waktu lalu.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur ke masyarakatnya bertempat di halaman Pastoran, Paroki Santo Fidelis Sejiram.
Hadir juga ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny Frederika Cornelis, sejumlah pejabat Pemprov, Aanggota DPRD Kalbar dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Yoseph Alexander, beseta jajarannya.
Pada kesmpatan itu Cornelis meminta agar menjelang pemilukada yang dilakukan di enam daerah termasuk di Kapuas Hulu, agar masyarakat menjaga situasi yang sudah kondusif ini.
”Jangan mau diadu domba pilihlah sesuai nurani,” himbau Cornelis.
Dalam bidang pendidikan Cornelis meminta orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena jika tidak mampu secara ekonomi maka ada bantuan operasional sekolah (BOS) untuk bidang pendidikan.
Pada kesempatan itu, Cornelis sempat menyinggung soal perbatasan, terutama masyarakat yang mendiami daerah perbatasan dengan Malaysia, untuk waspada terhadap orang asing yang berpura-pura baik, karena dikuatirkan itu bisa seorang teroris.
"Jaga kondisi keamanan jangan mudah terpancing dengan isu yang tidak benar, apalagi ini daerah perbatasan," pungkas orang nomor satu di Kalbar itu.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Siap Buka Munas I Peradi

PONTIANAK--Sebagai tuan rumah, panitia tentu ingin pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) I Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Pontianak sukses.
Untuk itu, panitia pelaksana sudah mempersiapkan segala sesuatunya, diantaranya fasilitas transportasi dan akomodasi bagi peserta Munas. Rencananya, Munas dipusatkan di Hotel Grand Mahkota Pontianak, pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2010.

”Kalbar boleh bangga dipercaya sebagai tuan rumah, Munas ini akan diikuti 54 DPC Peradi se-Indonesia dengan anggota sekitar seribu orang yang akan kumpul di Pontianak,” ungkap W. Suwito, selaku sekretaris panitia pelaksana saat menghadap Gubernur Cornelis, Jumat (23/4).
Menurut Suwito, Munas Peradi ini adalah acara nasional, karenanya semua undangan diteken langsung Ketua Peradi Pusat Otto Hasibuan, SH, MM. Panita hanya mempersiapkan teknis pelaksanaan saja.
”Hari ini, (Jumat, red) kita menghadap Gubernur Kalbar, Cornelis untuk meminta kesediaan beliau membuka Munas Peradi bersama Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman,” tambah Tamsil Sjoekoer, SH selaku ketua panitia pelaksana.
Menurut Tamsil, Gubernur sangat berkepentingan dengan Munas Peradi. Sebab ada hal-hal urgan yang ingin disampaikannya, seperti pembelaan terhadap kaum lemah yang selama ini selalu menjadi korban apabila tersangkut masalah hukum.
Advokat sekaligus panitia yang audiensi dengan Gubernur, selain Tamsil dan Suwito, hadir juga Masnen Gustian, SH, MH, Mujakir Dolmanan, SH, Agustinus Ambo Mangan, SH, MH dan Zainuddin, SH. Mereka diterima sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat di ruang kerja Gubernur.
Setelah menerima surat undangan Peradi yang ditandatangani Otto Hasibuan, kepada panitia Gubernur Cornelis menyatakan kesediaannya membuka Munas I Peradi yang diadakan di Bumi Khatulistiwa itu.
Bukan hanya membuka, Gubernur juga berkenan menjamu para Advokat se-Indonesia itu di Istana Rakyat--Pendopo Gubernur pada penutupan nanti.
Pada kesempatan itu, Cornelis banyak memberi masukan kepada panitia terkait Munas, diantaranya soal aturan atau lembaga yang banyak berbenturan dengan UUD 1945. diantaranya lembaga yang berbenturan itu adalah lembaga Ad Hoc yang kini banyak dibentuk.
Menurut Cornelis, pemerintah membentuk Ad Hoc justru untuk menabrak aturan yang sudah ada. Bahkan UU yang lebih tinggi ditabraknya.
Cornelis menambahkan, selain Ad Hoc, ada lagi satgas itu satgas ini.
“Kalau dibentuk satgas, lalu apa kerja Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman? Mereka itu lembaga resmi, kalau mau diperbaiki, jangan bentuk macam-macam yang bikin tabrak sana tabrak sini, tapi benahi orang-orangnya, sebab lembaganya tidak salah,” kata Cornelis di hadapan para pengacara ternama di Kalbar tersebut.
Karena itu lanjut Cornelis, dirinya sangat berkepentingan dengan Munas Peradi tersebut, dia ingin menyampaikan hal-hal yang terkait kepentingan orang banyak. Terutama kepentingan kaum termarjinalkan itu.
”Mudah-mudahan apa yang disampaikan kelak bisa menjadi masukan dalam Munas Peradi sebelum sebuah rekomendasi untuk dijalankan pemerintah dan penegak hukum di negeri ini,” kata Cornelis.
Peradi sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan seluruh advokat di Indonesia yang tergabung dalam delapan organisasi untuk membentuk Peradi, yakni IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI.
Tamsil menjelaskan bahwa Peradi merupakan organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 18/2003 tentang Advokat. Peradi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Sedangkan menurut Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
Peradi terbentuk setelah melalui musyawarah diantara pimpinan delapan organisasi advokat yang telah mendapatkan mandat dari seluruh anggota mereka, baik melalui musyawarah nasional (Munas), musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), ataupun melalui pertanggungjawaban di akhir masa kepengurusan masing-masing.
Peradi mempunyai tujuan menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger