Kalbar Akan Punya Pabrik Gula

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Provinsi Kalimantan Barat akan memiliki pabrik gula. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan ada investor yang tertarik membangun pabrik tersebut di daerah ini. Hal tersebut disampaikan Christiandy usai menghadiri acara konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal regional (KP3MR) se Kalimantan.

”Akan ada investor masuk membangun pabrik gula, melihat kebutuhan gula di Kalbar sangat besar. Sedangkan pabrik pengolahanya tidak ada,” ungkap Christiandi di Hotel Mercure, Selasa (3/11).
Kebutuhan gula di Kalbar mencapai 5 ribu ton perbulan. Belum lagi akan bertambah pada hari raya keagamaan. Pasokan selama ini mengandalkan impor dari luar. Untuk itulah menurutnya perlu adanya pabrik pengolahan.
Rencana pendirian pabrik tersebut ditunjang dengan luas wilayah Kalbar yang mencapai 1,5 kali luas pulau Jawa. Christiandy mengatakan dengan luas wilayah seperti ini diantaranya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat beralih menanam tebu sebagai bahan baku produk.
”Ini sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Namun, untuk investasi ini dia mengatakan beberapa kendala dihadapi seperti diantaranya persoalan listrik. Dia menjelaskan beberapa waktu lalu salah satu perusahaan peleburan besi akan membuka perusaahaannya di Kalbar. Perusaahaan tersebut membutuhkan sekitar 1 juta watt listrik, hanya saja PLN Kalbar tidak menyanggupi menyediakan listrik yang diminta.
“Akhirnya perusahaan itu batal membuka disini, sangat disayangkan sekali,” tambahnya.
Untuk itu dia berharap persoalan listrik akan segera teratasi. Seperti akan direalisasikannya PLTU Batubara di Tanjung Gundul dengan kapasitas 2x25 MW dan 2x50 MW di Parit Baru.
“Pembangkit listrik di Tanjung Gundul sekarang sedang berjalan,” ungkap Christiandy.
Selain permasalahan listrik yang menjadi kendala investasi di Kalbar, infrastruktur juga termasuk di dalamnya. Seperti pelabuhan, saat ini di Kalbar belum memiliki pelabuhan representatif. Sebab itulah pemerintah berupaya membangun pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung iklim investasi yang ada.
Ditambahkannya pula yang menjadi kendala investasi yakni rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pelatihan di masyarakat membuat usaha sulit berkembang. Lemahnya prediksi pasar dalam negeri dan belum maksimalnya pelayanan pemerintahan juga menjadi kendala investasi.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Lokasi IPDN Masih Dicari

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Kepala Bagian Pengadaan, Biro Pengelolaan Aset Setda Pemprov Kalbar, Marsianus Sy mengatakan, bantuan untuk pembelian tanah lokasi Kodam, akan dialokasikan namun tidak sepenuhnya.
Pemrov hanya akan membantu sesuai kemampuan APBD. Demikian disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/11).

Marsianus menjelaskan, misalnya, jika nilai tanah Rp 1 miliar, Pemprov bisa bantu 60 persennya. Mengingat ini urusan keamanan adalah urusan Pemerintah Pusat, bukan diserahkan ke daerah. “Seharusnya pembiayaan pembangunan Kodam dari APBN, bukan APBD,” jelas Marsianus.
Berbeda dengan IPDN. Pengadaan tanahnya dialokasikan dari APBD tahun ini, mengingat IPDN, sumber daya manusianya untuk pembangunan daerah. Namun, lokasinya akan dicari di arah Jalan Trans Kalimantan jalur Pontianak-Tayan.
Menurut Marsianus, lokasi pastinya belum ditentukan. Yang jelas tidak jauh dari pusat pemerintahan, luasnya minimal 20 hektar, karena keperluan tidak hanya untuk pendidikan intelektual, juga fisik, bentuknya kampus terpadu, anggaran sekitar Rp 13 miliar rupiah.
“Anggaran beli tanah IPDN, akan digunakan sehemat mungkin, kalau ada yang lebih murah dan lokasi strategis. Yagg pasti dia bisa dijangkau listrik dan air,” kata mantan staf Bappeda Provinsi Kalbar itu.
Sebelumnya, Komandan Korem 121/ABW Kolonel (Inf) Nukman Kosadi, di Pontianak, pada HUT TNI beberapa waktu lalu mengatakan, sesuai rencana strategi Tentara Nasional Indonesia yang disiapkan sampai 2014, pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kalbar direncanakan 2010.
“Tahun 2010 sudah harus di bentuk (Kodam), harusnya bulan ini ada pemeriksaan kesiapan dari pusat. Saat ini kami baru persiapan.Telah dilaksanakan mulai dari penambahan kekuatan, sekarang sudah ada satu brigade Infanteri di Singkawang, kemudian ada rencana akan dibentuk satu batalyon Kavaleri di Bengkayang, nanti ada satu batalyon Arhanud di Pontianak juga kita siapkan, tempat awal nanti, Korem ini akan dijadikan Makodam sementara dan Korem akan dikembalikan ke Sintang,” papar lulusan Akmil angkatan 75 itu.
Terkait lokasi permanen Kodam penempatannya Ambawang sekitarnya. Pertimbangan penempatan tidak jauh dari pusat, tidak jauh dari fasilitas mobilisasi yang cepat termasuk pangkalan udara dan sebagainya.
Kepala Penerangan Korem 121/ABW Kapten (Inf) Umar Affandi menjelaskan, kebutuhan personil untuk satu Kodam minimal satu brigade, di Kaltim ada dua brigade, kalau tidak ada halangan akan dibentuk juga brigade kostrad di Kalbar sehingga ada dua brigade, ”Idealnya prajurit Kodam itu sekitar 11 ribu prajurit, sekarang belum memadai, sehingga harus ada penambahan,” terang Umar.

Menurut Nukman, peningkatan status Korem menjadi Kodam sudah sangat mendesak mengingat luasnya daerah perbatasan langsung, baik darat maupun laut antara Kalimantan Barat - Malaysia Timur sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerawananan segala aspek. panjang perbatasan darat antara Kalimantan dengan Malaysia Timur (Sarawak) sepanjang 2.004 kilometer, sangat tidak memungkinkan hanya dijaga oleh satu Kodam.
Berkaitan pembentukan Kodam itu, Korem 121/ABW Tanjungpura akan ditingkatkan statusnya menjadi Kodam Tanjungpura, sementara Kodam VI Tanjungpura di Balikpapan, akan diganti namanya sesuai nama daerah di Kalimantan Timur itu.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Pendidikan Manajemen Pengelola Kawasan Perbatasan

DIKLAT PERBATASAN
Gubernur Kalbar Cornellis memasang kartu pengenal sekaligus membuka Diklat Manajemen Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Selasa (3/11) di Pontianak. FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Kalbar pertama kali mengadakan pendidikan pelatihan manajemen pengelola kawasan perbatasan, bertempat di Hotel Orchardz, yang dibuka langsung Gubernur Kalbar Cornelis, Selasa (3/11).

Menurut Badiklat Kalbar Pieter Allon, pelatihan ini pertama kali di Indonesia dan kurikulumnya disusun sendiri oleh Badiklat dan Depdagri. Untuk tahap pertama diikuti 40 orang, dari Pemprov, dan utusan empat kabupaten yang masuk kawasan perbatasan masing-masing diwakili empat orang terdiri camat, pegawai kantor camat dan kades. Lalu ada juga dari instansi vertikal.
Materi Kurikulum terbagi 16 modul yang akan disampaikan langsung oleh praktisinya. Hal ini dimaksudkan agar aparatur pemerintahan bisa memberikan pelayanan prima dan sesuai prosedur perundang-undangan kepada WNI maupun WNA yang melakukan kegiatan lintas batas.
Gubernur Cornelis dalam sambutan tertulisnya mengharapkan kepada peserta pelatihan setelah kembali ke pos kerja masing-masing supaya bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, agar semakin mengerti bagaimana ke luar negeri, menjaga kedaulatan, menjaga wilayah secara bersama-sama.
“Peran masyarakat jauh lebih besar, sehingga kita tidak mendapat masalah lagi di negeri orang dan daerah kita bisa terjaga dengan baik,” kata Cornelis.
Ia juga berharap kedepan agar kepala desa juga dilibatkan dalam pendidikan ini, sebagai garda terdepan di perbatasan.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Bantuan Nihil, Anak Asrama JC. Oevaang Oeraay Menjerit

ASRAMA OEVAANG OERAAY
Hanya karena diberi nama JC. Oevaang Oeraay, asrama mahasiswa Pemprov Kalbar unit IV di Yogyakarta ini tidak mendapat bantuan sejak 2003. Penghuni harus patungan bayar listrik, air dan telepon. FOTO Yusnan Biro Aset Pemprov Kalbar.


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Ketika asrama Pemprov Kalbar unit lain di Pulau Jawa ‘bergelimang’ bantuan, asrama Pemprov Kalbar unit IV JC. Oevang Oeraay Yogyakarta yang terletak di Jalan Kepuh GK/III Klitren Yogyakarta, sejak 2003 tidak pernah mendapatkan dana intensif per-tiga bulan dari Pemprov yang sudah dianggarkan rutin.

Hal tersebut disampaikan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM asal Melawi yang juga pengurus bidang pengembangan sumber daya manusia asrama tersebut, Hubertus Vinsensius Wake di Yogyakarta ketika dihubungi via telepon, Selasa (3/11).
Asrama yang dihuni 16 mahasiswa perwakilan seluruh kabupaten/kota di Kalbar tersebut saat ini dalam kondisi rusak parah. Seperti disampaikan Hubertus, atap asrama sudah bocor dan bau tak sedap tercium bila hujan turun akibat drainase tersumbat, eternity juga sudah bolong. “Bila hujan, kami tidak bisa tidur, dan harus kerja bakti membuang air hujan dari kamar,” keluh Hubertus.
Asrama yang sudah dibeli dan menjadi asset Pemprov tersebut dalam pembayaran PBB, listrik dan telepon dilakukan swadaya penghuni asrama. Padahal banuan rutin ada tapi tak pernah sampai.
Bertus--panggilan Hubertus mengungkapkan, puluhan kali prososal dikirim, puluhan kali juga orang datang lengkap dengan perlengkapan kamera mengaku utusan Pemprov Kalbar, mengambil gambar dan memeriksa kerusakan tapi realisasinya tidak ada. “Pernah ada bantuan tahun 2008 kami tidak tahu dari mana asalnya,” ungkap Bertus polos.
Salah satu pembina mahasiswa Kalbar di Yogyakarta, Nistain Odops mengatakan, telepon asrama JC. Oevaang Oeraay dengan nomor (0274) 560592 tidak berfungsi lagi karena tidak mampu membayar tagihannya. Sehingga untuk berurusan dengan asrama tersebut hanya menggunakan kontak person penghuni asrama saja.
Dihubungi sebelumnya, Ketua Asrama JC. Oevaang Oeray, F. Didi Wahyudi mengungkapkan, kalau mau bicara prestasi, terutama Pesta Seni dan Budaya Dayak se-Kalimantan di Yogyakarta yang dahulu bernama Gawai adalah sebuah kegiatan yang dibuat untuk mempromosikan daerah dan setiap tahun dilaksanakan, “Belum lagi kerjasama dengan lembaga-lembaga kesenian dan paguyuban di Yogyakarta terbina baik dengan kami,” terang mahasiswa Fakultas Hukum UGM itu melalui sambungan telepon.
Yang lebih memprihatinkan lagi, tambah Bertus, tidak adanya bantuan Pemprov karena alasan administratif, asrama tersebut menggunakan nama mantan Gubernur Kalbar JC. Oevaang Oeraay. Seharusnya menggunakan nama Rahadi Oesman yang merupakan nama khusus asrama Kalbar se-Jawa. “Kami tidak rela jika harus mengganti nama Gubernur JC. Oevaang Oeraay menjadi asrama Rahadi Oesman,” tegas Bertus.
Dihubungi terpisah, Kabag Pemeliharaan dan Perubahan Status Asset Biro Pengelolaan Asset Setda Provinsi Kalbar, Yusnan, yang beberapa waktu lalu berkunjung ke asrama JC. Oevaang Oeraay dan Rahadi Oesman mengakui kalau asrama Rahadi Oesman yang terletak di Bintaran Yogyakarta dan JC. Oevaang Oeraay, kondisinya kurang baik, terutama asrama J C. Oevaang Oeraay. Bak mandinya bocor semua, drainase tidak berfungsi dan eternitnya banyak jebol.
Pemprov Kalbar melalui Biro Pengelolaan Asset mengalokasikan bantuan untuk kedua asrama itu tahun ini. “Besarnya, disesuai kebutuhan, saat ini pagu dananya Rp100 juta, kalau belum cukup nanti kita alokasikan dananya di anggaran 2010,” jelas Yusnan.
Ia membantah kalau nama asrama berpengaruh dengan bantuan Pemprov. “Itu tidak benar kalau nama asrama berubah lalu tidak dapat bantuan, yang jadi patokan, itu asset Pemprov apapun nama asramanya,” tegas Yusnan.
Data Biro Asset Pemprov Kalbar, terdapat 12 asrama mahasiswa milik Pemprov Kalbar yang tersebar di Jawa. Surabaya, Malang, Solo, Semarang, Bogor masing-masing satu buah. Yogyakarta tiga buah, Bandung dua buah, Jakarta dua buah.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Florus Dilantik Dirut Perusda

PELANTIKAN
Gubernur Cornelis melantik Paulus Florus dan Suriansyah masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Teknik Perusda Kalbar. Pada kesempatan sama dilantik juga Alamsyah HB sebagai Wakil Ketua Kapet Kalbar, Selasa (3/11). FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Karbon saat ini menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sejumlah negara menyepakati soal perdagangan karbon guna mengurangi pencemaran udara di dunia.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis bersemangat untuk dapat memperjualbelikan karbon Kalbar di tingkat nasional bahkan internasional. Dia menyarankan agar Perusahaan Daerah (Perusda) dapat melirik perdagangan karbon atau Carbon Treading ini.
“Perusda harus siap menghadapi tantangan kedepan, termasuk menghadapi perdagangan dunia. Saat ini karbon mulai diperjualbelikan di dunia, kita harapkan Perusda nanti dapat mengembangkannya,” kata Cornelis usai melantik Direktur Perusda dan Wakil Ketua Kapet Kalbar, Kantor Gubernur Jalan A Yani Pontianak, Selasa (3/11).
Cornelis mengatakan dalam penjualan karbon ini banyak pihak memanfaatkan kelemahan daerah. Sehingga daerah tidak mendapatkan kompensasi apa pun dari perdagangan tersebut. Untuk itulah menurut dia perlu menjadi perhatian sehingga daerah mendapatkan keuntungan secara financial dalam hal ini.
“Perusda harus berorientasi profit bukan sosial karena ini perusahaan, kembangkan ekonomi kerakyatan supaya bisa hidup,” pintanya.
Negara-negara maju berkewajiban secara bersama untuk menurunkan emisi karbondioksida sebesar 5 persen di bawah tingkat 1990 pada tahun 2008-2012. Hal itu sesuai hasil United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1994 silam.
Kewajiban negara maju (disebut sebagai Annex I) itu dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama melalui CDM, emissions trading dan joint implementation. CDM adalah mekanisme satu-satunya yang dapat melibatkan negara berkembang.
Pembeli karbon yakni pemilik industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer dan memiliki ketertarikan atau diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan melalui mekanisme karbon. Sedangkan penjual yaitu pemilik yang mengelola hutan atau lahan pertanian bisa melakukan penjualan karbonnya berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan mereka.
Sedangkan dalam setiap satu hektar lahan gambut tersimpan sekitar 4.000 ton karbon. Pada hutan dataran rendah kering, hanya tersimpan antara 250-300 ton karbon per hektarnya. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kalbar memiliki 1,1 juta hektar lahan gambut. Pada kesempatan itu, Gubernur melantik Paulus Florus sebagai Direktur Perusda dan Suriansyah sebagai Direktur Teknik Perusda Kalbar. Selain melantik Direktur Perusda, Gubernur juga melantik Alamsyah HB sebagai Wakil Ketua Kapet Kalbar.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Penerimaan CPNS, Masyarakat Jangan Percaya Calo

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Penerimaan berkas lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Kalimanatan Barat dimulai, Senin (2/11) kemarin hingga Senin (16/11) pekan depan. Seluruh lamaran formasi ditujukan langsung kepada panitia penerimaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kompleks Kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani Pontianak.

Kepala BKD Kalbar, Lensus Kandri mengatakan pihaknya tidak menggunakan jasa PT. Pos Indonesia dalam menerima surat lamaran tersebut. Hal itu dilakukan agar para pelamar dapat segera memperbaiki persyaratan jika terdapat kekurangan.
“Kalau ada kekurangan persyaratan langsung dapat diketahui di tempat, sehingga langsung diperbaiki atau ditambah,” terang Lensus di kantornya kemarin.
Semakin dekatnya peserta dengan pihak penyelenggara akan membuat peluang adanya permainan dalam penerimaan dibantah Lensus. Dia mengatakan pihaknya akan menjaga netralitas dalam penerimaan CPNS ini. Bahkan dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing jika ada orang yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang atau calo.
“Kalau ada pihak-pihak seperti itu yang menawarkan jasa kelulusan CPNS termasuk jika ada oknum PNS, laporkan ke BKD, Inspektorat atau kepada pihak berwajib. Karena itu pasti tidak benar, bahkan saya juga tidak bisa menjamin kelulusan seseorang menjadi PNS walau saya kepala BKD,” tegas Lensus.
Dia mengatakan akan melakukan langkah tegas jika yang melakukan tersebut merupakan oknum pegawainya. Ancamannya akan dilihat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan dapat pula dijerat dengan pasal pidana sebab telah melakukan pembohongan.
“Bisa dilaporkan ke Polisi, karena itu jelas-jelas pembohongan,” tukasnya.
Ditambahkannya bahwa dalam penerimaan CPNS pelamar tidak dikenakan biaya sedikitpun. Keculai persyaratan yang telah ditentukan seperti materai dan foto. Itupun diserahkan kepada pelamar bersangkutan membelinya.
Lensus mengatakan dari pihak panitia penerimaan berupaya untuk bersih dan sesuai dengan undang-undnag berlaku. Acuan dari penyelenggaraan penerimaan CPNS ini dijelaskannya yakni PP 98/2000 tentang pengadaan CPNS yang diperbaharui degan PP 11/2002, peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 30/2007 tentang pengdaan CPNS dan surat BKN tentang penerimaan CPNS tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.
“Sepanjang sesuai aturan tidak akan menyimpang, mulai dari awal hingga akhir kita berharap tidak ada penyimpangan-penyimpangan,” imbuh dia.
Setelah penerimaan berkas tahapan selanjutnya dalam rangkaian penerimaan CPNS tahun 2009 yakni tanggal 17-19 November pengambilan nomor tes bagi peserta yang lulus administrasi. Tanggal 21 November dilaksanakan tes tertulis secara serentaj di Seluruh Kalbar. Tanggal 22-28 November pengolahan hasil tes, dalam hal ini BKD Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Universitas Indonesia sebagai pihak ketiga. Dilanjutkan pada tanggal 2 Desember rapat panitia penerimaan Provinsi, 7 Desember pengumuman hasil tes. Tanggal 8-17 Desember pemberkasan untuk memperoleh Nomir Induk Pegawai oleh BKN dan 1 Januari 2010 pengangkatan CPNS. (Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Karolin Temui Sutarmidji

FOLLOW UP DBD KE PUSAT


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasa, Senin (2/11) menemui Walikota Pontianak, Sutarmidji membahas persoalan demam berdarah dengue (DBD) yang saat ini terus mewabah di Kota Pontianak dan beberapa kabupaten di Kalbar.

Banyak hal yang dibicarakan dokter muda ini dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah persoalan kejadian luar biasa (KLB) DBD, termasuk penanganan yang telah dilakukan walikota, hingga rencana Karol--sapaan akrab Karolin untuk mem-follow up kasus DBD tersebut dalam rapat di Komisi IX DPR RI dan Departemen Kesehatan RI di Jakarta.
“Saya menanggapi keresahan masyarakat mengenai DBD. Kasus DBD berkembang di media massa menurut saya, menjadi tidak jelas, sehingga saya berjanji kepada konstituen saya untuk ketemu dengan walikota mengetahui situasi apa yang terjadi di Potianak,” kata Karol yang ditemui seusai pertemuannya dengan Walikota, Sutarmidji, kemarin.
Terkait DBD, beberapa hal yang dibicarakan termasuk bagaimana penanganannya dan apa yang mesti lakukan ke depan sehingga kasus ini tidak berkembang lebih jauh lagi.
“Hasil pertemuan, Pak Wali sudah menyatakan Pontianak KLB sejak 7 Juli lalu dan ini harus dikonfirmasi lagi dengan Dinas Kesehatan Provinsi,” terangnya.
Menurut Karol, kalau memang nanti Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar melayangkan surat kepada Departemen Kesehatan mengenai bantuan terkait dengan kemampuan provinsi, sebagaimana kapasitas dirinya sebagai wakil rakyat, tentu akan memperjuangkannya.
“Persoalan bantuan itu harus di-follow up lagi ke Menteri Kesehatan atau Dirjen-Dirjen terkait, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk Kalbar,” kata putri sulung Gubernur Kalbar, Cornelis ini.
Namun sebelum membawa persoalan DBD ini ke pusat, Karol meminta ada surat yang memang menerangkan status penanganan DBD di Kota Pontianak ataupun Kalbar secara keseluruhan.
“Suratnya mana dulu. Setelah itu baru kita bisa bantu. Oleh karena itu saya koordinasi langsung saja apalagi ini merupakan daerah pemilihan saya,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini memang diperlukan koordinasi di tingkatan daerah dan pusat kalau memang situasinya sudah tidak terkendali.
Ketua DPP Taruna Merah Putih, Maruarar Sirait mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang ditempuh Karol dalam membantu pemerintah daerah, utamanya Kota Pontianak dalam mengatasi masalah DBD tersebut.
Bahkan dalam HUT pertama TMP yang dipusatkan di Stadion Sultan Syarif Abdurrahmah Sabtu akhir pekan kemarin, Maruarar minta generasi muda, termasuk Karol yang kini berkirah sebagai politisi di Senayan agar terus berbaut untuk kepentingan masyarakat.
Dia minta kader TMP untuk selalu terdepan dalam menangani masalah kemasyarakatan, mulai dari kenakalan remaja, narkoba hingga DBD yang kini meresahkan masyarakat Kalbar.

Status KLB DBD
Sementara itu, Walikota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan status KLB DBD sudah ditetapka sejak Juli, dimana pada saat itu kasus DBD sudah melebihi kasus tertinggi di tahun sebelumnya.
“Penetapan KLB ada aturannya. Jadi bukan berdasarkan polemik atau berdasarkan opini. Sejak Juli kita sudah menyatakan KLB dengan memberikan bantuan sebesar Rp 1 juta kepada setiap pasien DBD. Tapi karena anggaran terbatas begitu selesai kita putus,” ungkap Sutarmidji.
Sutarmidji memaparkan untuk penanganan DBD, Pemkot sudah lebih dari KLB. Saat ini pihaknya fokus kepada penanganan seperti fogging, abate serta langkah-langkah lainnya. Bahkan ia sudah meminta bantuan pihak Koramil untuk mengawasi fogging, karena banyak masyarakat yang mengunci rumahnya.
“Dan ada yang kita kasi abate di tempayannya, namun ketika hari hujan airnya dibuang sehingga tidak efektif,” tuturnya.
Saat ini menurut Sutarmidji penanganan untuk memberantas sarang nyamuk sedikit menggunakan tangan besi, karena meminta bantuan tentara untuk fogging.
“Siapapun disitu biarpun jendedral, saya tidak mau ambil resiko, pokoknya siapapun yang ada di rumah itu fogging saja,” tegasnya.
Penanganan Pemkot sendiri menurut Midji--sapaan akrabnya, sudah luar biasa. Dalam satu hari fogging bisa mencapai 400 hingga 500 rumah, belum termasuk dari masyarakt sendiri.
“Tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak mau berubah, apapun yang kita lakukan tidak akan efektif,” tuturnya.
Sutarmidji mengatakan dirinya sempat sedikit protes terhadap Dinas Kesehatan Provinsi sehingga Pemkot tidak mengirim keputusan status KLB ke provinsi.
“Karena yang dibicarakan hanya Kota Pontianak. Padahal sekarang ini sudah lebih dari separuh daerah kabupaten yang terkena DBD.
Persoalan ini menurutnya seharusnya sudah diambilalih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar sebagai koordinatornya sehingga ini lebih terarah dan terfokus serta terkoordinir.
“Misalnya kita mau fogging daerah kita, daerah mereka tidak atau sebaliknya, sehingga perlu koordinasi dari provinsi. kalau sudah terjadi lebih dari satu daerah yang berbatasan seharusnya provinsi yang ambilalih, “ pungkasnya.(Eko Susilo)

Baca Selengkapnya...

Karya Nyata Pemuda Kalbar

HUT TMP
Ketua DPP Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mendapat potongan kue ulang tahun dari Karol Margret Natasa, Ketua TMP Kalbar pada acara HUT TMP pertama di Stadion SSA Pontianak. Penampilan Kangen Banda dan sejumlah atraksi kesenian turut meramaikan acara tersebut, Sabtu malam (31/10). FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Ribuan muda-mudi memadati stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak, Sabtu malam (1/11). Mereka berjingkrak-jingkrak mengikuti irama musik ketika Andika—vokalis Kangen Band menyanyikan lagu Tentang Bintang sebagai pembuka konser mereka di hari ulang tahun (HUT) pertama Taruna Merah Putih DPD Kalbar.

Diawaki Dody gitar, Andika vokal, Tama gitar, Lim drum, dan Novry bass, Band asal Bandar Lampung itu sukses membawakan 10 lagu hit, diantaranya Tentang Bintang, Selingkuh, Penantian Yang Tertunda, Juminten, DOI, Menunggu, tentang aku kau dan dia, Terbang Bersamaku dan ditutup lagu Kembali Pulang menjadi hiburan puncak HUT ke-1 Taruna Merah Putih yang bertajuk Taruna Merah Putih Mempersembahkan Untukmu Negeri.
Humas dan publikasi TMP Kalbar, Santo Kurnia mengatakan, 7000 tiket yang disiapkan ludes terjual. “Panitia menyiapkan 7000 tiket dengan bandrol Rp. 5000, semua habis terjuak,” terang pria yang akrab dipanggil AA. Santo itu.
Menurut ketua DPD Taruna Merah Putih Kalbar Karolin Margret Natasa usai pemotongan kue ulang tahun TMP bersama Ketua DPP TMP Maurarar Sirait. Event ini bagian dari peringatan HUT TMP ke-1.
Karol mengajak generasi muda agar melalui momen ini diharap merenungkan kembali jasa-jasa para pendahulu yang sudah merumuskan Sumpah Pemuda dalam situasi dan kondisi saat ini hari ini, TMP mengajak orang muda untuk mengingat itu kembali tetapi dengan cara kini dalam generasi yang berbeda.
Menurut situs resmi TMP tarunamerahputih.or.id, Taruna Merah Putih didirikan sejumlah orang muda yang punya semangat dan kepedulian mewujudkan “masyarakat Indonesia yang berjiwa merdeka.” Merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan merdeka dari keterbelakangan dalam tatanan masyarakat global.
Taruna Merah Putih terdiri dari anak-anak muda dari berbagai latar belakang suku, agama dan profesi yang melambangkan keragaman budaya Nusantara yang amat kaya. Pada tanggal 10 Januari 2008, organisasi ini resmi mendeklarasikan diri sebagai sayap perjuangan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).
Visi bersama yang hendak diraih. Sejarah dunia dan sejarah negeri kita sendiri menunjukkan bahwa perubahan nasib suatu bangsa selalu dimotori kaum muda. Keterpurukan suatu bangsa pun tak lain hanya bisa terjadi karena terlelapnya jiwa kaum muda.
Kemandirian dalam bidang ekonomi, kedaulatan dalam politik dan kepribadian kolektif bangsa sebagai pembentuk budaya Indonesia – yang didasarkan pada pondasi kokoh kelima sila dalam Pancasila – akan lebih cepat terwujud dengan partisipasi aktif kaum muda.
Taruna Merah Putih, karenanya, hendak menjadi wadah bagi kebangkitan dan peran pro-aktif kaum muda untuk mewujudkan mimpi kita bersama akan sebuah Indonesia yang damai, sejahtera dan maju. Indonesia yang tidak inferior, tapi membanggakan. Indonesia, The Great Archipelago.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...