Minsen Ketua DPRD Kalbar

PONTIANAK--Mantan Ketua DPRD Landak, Minsen dipastikan akan menjadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat definitif. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPD PDIP Kalbar, M. Kebing Liyah.
“Surat dari DPP sudah turun, Minsen sebagai ketua DPRD definitif dari PDIP,” kata Kebing yang juga sebagai ketua DPRD Kalbar sementara di DPRD Kalbar, Selasa (17/11).

Kebing mengatakan rekomendasi PDIP sudah dilayangkan ke DPRD Kalbar, Selasa ini. Dan saat ini pun rekomendasinya sudah berada di meja Sekretaris DPRD Kalbar, namun belum sampai ke meja ketua DPRD Sementara.
Menurut Kebing, nama inilah nantinya yang diajukan ke Mendagri melalui Gubernur Kalbar untuk ditetapkan sebagai ketua DPRD Kalbar periode 2009-2014.
Kebing yang juga ketua fraksi PDIP DPRD Kalbar ini mengatakan nama Minsen sesuai dengan hasil yang turun dari DPP PDIP.
Sebelumnya ketua DPD PDIP Kalbar telah memberikan rekomendasi tiga nama calon ketua definitif DPRD Kalbar. Selain Minsen ada dua nama lainnya, yakni M. Kebing Liyah dan Thomas Alexander. Namun hingga akhirnya DPP memutuskan bahwa Minsen yang menjadi ketua DPRD Kalbar.
“Apapun hasilnya selaku kader partai, saya akan siap mengamankan keputusan partai,” ujar Kebing.
Ketua DPRD Definitif sesuai UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara otomatis dijabat anggota dewan dari partai pemenang pemilu.
DPIP merupakan partai pemenang pemilu yang berhak mengajukan kadernya sebagai ketua. Sementara wakil ketua dijabat wakil dari partai yang memperoleh suarat terbanyak di bawahnya. Di Kalbar pemenang pemilu yakni PDIP, berturut-turut di bawahnya yakni Golkar, Demokrat dan PPP.
Hingga saat ini sudah dua partai yang memberikan rekomendasi nama anggotanya sebagai wakil ketua DPRD Kalbar. Yakni Demokrat yang mengutus Nicodemus R toun dan PPP menetapkan Ahmadi Usman. Sementara PDIP dan Golkar belum memasukkan nama kadernya.
Setelah Golkar memasukkan nama wakil ketua definitif maka, untur pimpinan DPRD Kalbar akan segera dilantik dalam rapat paripuran istimewa pelantikan pimpinan DPRD definitif. Sebelumnya nama-nama unsure pimpinan melalui Gubernur akan diteruskan ke Mendagri untuk mendapatkan surat keputusan. (Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Serahkan SK Ketua DPRD Definitif Tiga Kabupaten

SERAHKAN SK
Gubernur Cornelis memberikan SK pelantikan Ketua DPRD definitif Kabupaten Landak masa jabatan 2009-2014, Senin(17/11) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Landak. Dihari yang sama Gubernur juga menyerahkan SK Ketua DPRD definitif Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

PONTIANAK--Bukan Cornelis, kalau tidak bisa kerja maraton. Selasa (17/11) Gubernur Cornelis melakukan kunjungan kerja secara maraton menyerahkan SK pelantikan ketua DPRD definitif di tiga kabupaten, yakni Landak, Sanggau dan Sekadau.

Pagi, Gubernur dan rombongan berangkat dari Pontianak menuju Ngabang menghadiri sekaligus menyerahkan SK pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD Landak.
Usai pengambilan sumpah dan janji pelantikan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, Marigan Marpaung, dalam sidang paripurna istimewa DPRD Landak, Gubernur menyerahkan SK pelantikan unsur pimpinan definitif DPRD Landak.
Masing-masing untuk legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Heri Saman yang dilantik sebagai ketua DPRD, legislator Partai Golongan Karya (Golkar) Klemen Apui sebagai wakil ketua dan legislator Partai Demokrat (PD) Markus Amid sebagai wakil ketua DPRD.
Hadir dalam rombongan Gubernur, Ketua TP PKK Provinsi, Ny Frederika Cornelis, Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman, Sekda Ludis, sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar dan Pemkab Landak.
Dalam sambutannya, Heri Saman mengatakan sebagai pimpinan definitif DPRD Landak, tentunya ketiga pimpinan DPRD harus berjiwa besar dan tidak mengutamakan kepentingan partai politik, pribadi dan kepentingan golongan. “Yang ada hanya satu kepentingan yakni semata-mata untuk kepentingan masyarakat Landak demi terwujudnya Landak yang maju dan berkembang di segala bidang dan nantinya akan mensejahterakan masyarakat Landak,” kata Heri.
Selanjutnya tambah Heri, pihaknya akan membentuk dan menetapkan alat-alat kelengkapan DPRD seperti komisi, badan-badan beserta alat kelengkapan lainnya dengan mengacu pada UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Usai pelantikan unsur pimpinan DPRD Landak, Gubernur dan rombongan menuju Kabupaten Sanggau untuk menghadiri acara serupa.
Di Bumi Dara Nante, Gubernur menyaksikan pelantikan unsur pimpinan DPRD Sanggau, yakni Andreas Nyas dari PDIP yang dilantik sebagai ketua, Supardi dari Partai Demokrat sebagai wakil ketua dan Yohanes Anselmus dari Partai Golkar sebagai wakil ketua.
Ketiga unsur pimpinan DPRD definisi periode 2009-2014 diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua PN Sanggau, Johny M Telew.
Dalam sambutannya Cornelis mengingatkan kepada unsur pimpinan Dewan yang baru saja dilantik agar dapat menjadi motor pengerak pembangunan di Sanggau dan bersama eksekutif mencari terobosan-terobosan baru bukan saling bereseberangan atau oposisi.
“Setelah dilantik bersama eksekutif agar segera menjalankan agenda yang sudah menunggu dan patokannya 20 Desember KUA dan PPAS sudah diketok kalau tidak akan dapat sanksi dari pusat,” ingat Cornelis.
Selain itu sebagai pemimpin lembaga yang juga wakil rakyat harus memiliki respon serta ketelitian yang tinggi akan apa yang dihadapi masyarakat sebagai konstituennya sehinga tidak lamban merespon masalah di lapangan. Namun sejalan dengan itu jangan lupakan ketelitian dan kecermatan, karena DPRD fungsinya juga sebagai badan anggaran.
“Semua yang akan diputuskan atau ditandatangani harus diteliti dulu dengan koordinasi dengan para wakilnya,” pinta Cornelis yang berpengalaman dan memahami betul soal anggaran.
Setelah mengikuti pelantikan ketua definitif DPRD Sanggau, secara maraton Gubernur dan rombongan menuju Kabupaten Sekadau, guna menyerahkan SK pelatikan unsur pimpinan DPRD Sekadau.
Turut dalam rombongan Gubernur, Ketua PN Sanggau, Johny M Telew.
Johny M Telew dijadwalkan melantik tiga unsur pimpinan definitif DPRD Sekadau untuk masa jabatan 2009-2014.
Ketiga unsur pimpinan definitif DPRD Sekadau itu adalah, Aloysius dari PDIP dilantik sebagai ketua, Markus dari Partai Demokrat dan H. Isnaini dari Partai Golkar masing-masing sebagai wakil ketua.
Hadir dalam pelantikan itu, Bupati Sekadau, Simon Petrus dan wakilnya, Abun Ediyanto, dan unsur Muspida Sekadau serta undangan.
Sama seperti sebelumnya, Gubernur mengingatkan kekompakan antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola pemerintahan, terutama soal anggaran.
”Dalam mengelola anggaran, jangan sampai ada saling sikut yang akhirnya masyarakat sebagai kontituen yang dikorbankan,” ingatnya. (Devi/Khoir/Hartono/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Pemprov Kaji Kenaikan Tunjangan PNS

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana akan menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) terhitung Januari 2010.
“Kisaran kenaikannya masih belum final, sedang dibahas. Saat ini masih dalam tahapan penertiban aturan,” kata Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Lensus Kandri ditemui usai rapat pembahasan kenaikan tunjangan tersebut di BKD Kalbar, Senin (16/11).

Lensus mengatakan dasar kenaikan gaji ini yakni dalam rangka meningkatkan kerja pegawai. Sehingga pegawai termotivasi dalam menjalankan kerjanya. Kenaikan berdasarkan pada golongan, jabatan dan beban kerja.
Ditambahkannya bahwa semakin tahun sistem keuangan pemerintah semakin ketat. Untuk itu seharusnya kenaikan tunjangan akan lebih mudah jika menggunakan sistem renumerasi. Remunerasi merupakan penataan kembali sistim penggajian yang dikaitkan dengan sistim penilaian kinerja.
Hanya saja dia mengatakan sistem renumerasi ini belum dilaksanakan di lingkup Departemen Dalam Negeri. Sehingga harus ada pengkajian terlebih dahulu tentang kenaikan gaji di lingkup Pemprov Kalbar.
“ Kalau renumerasi jalan akan lebih mudah,” tambahnya.
Dengan belum ditetapkannya renumerasi, Lensus mengatakan akan membahas hal tersebut. Dan dipastikan semua PNS akan mengalami peningkatan pendapatan. Saat ini tunjangan PNS di lingkup Pemprov Kalbar Golongan IV sebesar Rp600 ribu.
Kenaikan tunjangan ini nantinya juga akan disesuaikan dengan anggaran keuangan daerah. Hal ini pula menjadi kesulitan dalam menerapkan tambahan sebanyak 7.549 PNS Pemprov Kalbar. Sebab diprediksi pendapatan Kalbar tahun 2010 tidak akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Berkisar hanya Rp1,5 triliun.
“Anggaran 2010 difokuskan pada sektor pelayanan dasar masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sehingga dananya harus dibagi-bagi,” ungkap Lensus.
Adapun pagu dana pada BKD Provinsi Kalbar untuk tahun 2010 sebesar Rp 11 miliar lebih. Turun Rp 1,1 miliar dari tahun sebelumnya yakni Rp 13 miliar. Jumlah tersebut termasuk 6,25 persen belanja tidak langsung. (Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Penerimaan CPNS Pemprov Kalbar

PONIANAK- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera memasuki tahapan pengumuman seleksi Administrasi. Pengumuman akan dilaksanakan pada Selasa dan Rabu (17-18/11) lusa. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Lensus Kandri.

“Penutupan pendaftaran besok, Selasa dan Rabu akan diumumkan mereka yang lulus seleksi administrasi sekaligus mengambil nomor tes,” kata Lensus dihubungi Minggu (15/11) kemarin.
Lensus mengungkapkan data hingga Jumat (13/11) pelamar mencapai 3.000 orang lebih. Perhari BKD Kalbar menerima 300-400 berkas pelamar yang diantar langsung ke kantor BKD kompleks Kantor Gubernur Kalbar.
“Jumlah ini masih akan bertambah karena hari ini pendaftaran terakhir,” tambahnya.
Pada penerimaan CPNS tahun 2009 Pemerintah Provinsi Kalbar akan merekrut sebanyak 146 orang untuk jalur umum dan 18 orang khusus atlet berprestasi.
“Saingannya cukup berat. Banyak yang harus disisihkan untuk bisa lolos,” ujarnya.
Setelah dinyatakan lulus seleksi administarasi. Peserta berhak mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan serentak seluruh Kalbar pada 21 November mendatang. Sedangkan Pengumuman penerimaan pada 7 Desember 2009.
Adapun rangkaian tahapan penerimaan CPNS 2009 Kalbar yakni. Setelah penerimaan berkas tahapan selanjutnya dalam rangkaian penerimaan CPNS tahun 2009 yakni tanggal 17-18 November pengambilan nomor tes bagi peserta yang lulus administrasi. Tanggal 21 November dilaksanakan tes tertulis secara serentaj di Seluruh Kalbar.
Tanggal 22-28 November pengolahan hasil tes, dalam hal ini BKD Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Universitas Indonesia sebagai pihak ketiga. Dilanjutkan pada tanggal 2 Desember rapat panitia penerimaan Provinsi, 7 Desember pengumuman hasil tes. Tanggal 8-17 Desember pemberkasan untuk memperoleh Nomir Induk Pegawai oleh BKN dan 1 Januari 2010 pengangkatan CPNS. (Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Ingatkan Jemaah Haji Jaga Kesehatan

BATAM--“Jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, agar mampu menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Untuk itu kurangi kegiatan yang tidak langsung menunjang ibadah haji seperti berbelanja dan membawa barang yang berlebihan,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis saat melepas calon jemaah haji Kalbar khususnya kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Landak, Ketapang, Kayong Utara dan Kota Pontianak yang berjumlah sebanyak 445 orang melalui lapangan terbang Internasional Hang Nadim Batam, Jumat (13/11).

Dikatakannya, yang paling terpenting selama melaksanakan ibadah haji, hindarilah sifat-sifat emosional, perlunya kesabaran serta tidak mudah tersinggung, karena semuanya itu dapat mengurangi kekhusukan dalam beribadah.
Selain itu kita harus dapat menjunjung tinggi martabat bangsa khususnya daerah Kalbar, baik selama perjalanan maupun selama berada di Arab Saudi dengan bersikap santun, tertib sesuai dengan etika orang timur.
“Hormatilah dan taatlah Undang-Undang dan poeraturan-peraturan Negara Arab Saudi, jadilah sebagai tamu yang baik,” pesan Cornelis.
Pun demikian dengan panitia, Cornelis, berharap kepada panitia haji baik di Kalbar maupun di pusat, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal , karena para calon jemaah haji tersebut telah membayar dengan mahal, mereka tidak gratis, lagipula mungkin menunggu kouta yang sangat lama baru dapat terlaksana. “Oleh sebab itu wajib kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji,” pinta Cornelis.
Menurutnya, Pemprov Kalbar telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan berbagai pelayanan kepada jemaah haji Kalbar, terutama selama berada di Asrama Haji Pontianak sampai dengan fasilitas transportasi hingga ke Embarkasi Batam.
Selanjutnya setelah tiba di Batam tugas-tugas pelayanan dilakukan oleh PPIH Embarkasi Batam, semua pelayanan tersebut akan diberikan kepada jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
Cornelis menegaskan, jemaah haji jangan khawatir, karena pelayanan yang diberikan PPIHD Kalbar dan PPIH Embarkasi Batam juga akan melayani transportasi dan pemondokan selama di Arab Saudi, disamping itu kita juga menyertakan tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI), tim kesehatan haji Indonesia (TKHI) dan tim kesehatan haji daerah (TKHI) serta dibantu dengan ketua rombongan dan ketua regu yang semuanya itu bertujuan untuk membantu kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji bagi para jemaah.
Hadir mendampingi Gubernur Ny. Frederika Cornelism, Kadis Kesehatan dan Kepala Biro Binsos Setda Kalbar. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Ingatkan Jemaah Haji Jaga Kesehatan

BATAM--“Jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, agar mampu menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Untuk itu kurangi kegiatan yang tidak langsung menunjang ibadah haji seperti berbelanja dan membawa barang yang berlebihan,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis saat melepas calon jemaah haji Kalbar khususnya kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Landak, Ketapang, Kayong Utara dan Kota Pontianak yang berjumlah sebanyak 445 orang melalui lapangan terbang Internasional Hang Nadim Batam, Jumat (13/11).

Dikatakannya, yang paling terpenting selama melaksanakan ibadah haji, hindarilah sifat-sifat emosional, perlunya kesabaran serta tidak mudah tersinggung, karena semuanya itu dapat mengurangi kekhusukan dalam beribadah.
Selain itu kita harus dapat menjunjung tinggi martabat bangsa khususnya daerah Kalbar, baik selama perjalanan maupun selama berada di Arab Saudi dengan bersikap santun, tertib sesuai dengan etika orang timur.
“Hormatilah dan taatlah Undang-Undang dan poeraturan-peraturan Negara Arab Saudi, jadilah sebagai tamu yang baik,” pesan Cornelis.
Pun demikian dengan panitia, Cornelis, berharap kepada panitia haji baik di Kalbar maupun di pusat, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal , karena para calon jemaah haji tersebut telah membayar dengan mahal, mereka tidak gratis, lagipula mungkin menunggu kouta yang sangat lama baru dapat terlaksana. “Oleh sebab itu wajib kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji,” pinta Cornelis.
Menurutnya, Pemprov Kalbar telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan berbagai pelayanan kepada jemaah haji Kalbar, terutama selama berada di Asrama Haji Pontianak sampai dengan fasilitas transportasi hingga ke Embarkasi Batam.
Selanjutnya setelah tiba di Batam tugas-tugas pelayanan dilakukan oleh PPIH Embarkasi Batam, semua pelayanan tersebut akan diberikan kepada jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
Cornelis menegaskan, jemaah haji jangan khawatir, karena pelayanan yang diberikan PPIHD Kalbar dan PPIH Embarkasi Batam juga akan melayani transportasi dan pemondokan selama di Arab Saudi, disamping itu kita juga menyertakan tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI), tim kesehatan haji Indonesia (TKHI) dan tim kesehatan haji daerah (TKHI) serta dibantu dengan ketua rombongan dan ketua regu yang semuanya itu bertujuan untuk membantu kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji bagi para jemaah.
Hadir mendampingi Gubernur Ny. Frederika Cornelism, Kadis Kesehatan dan Kepala Biro Binsos Setda Kalbar. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Pembukaan FBBK dan Festival Borneo

LEPAS BALON
Gubernur Kalbar Cornelis dan Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis serta Kadisbudpar Kalbar, Kamaruzaman dan staf ahli Menbudpar melepas balon tanda dimulainya FBBK dan Festival Borneo di Pontianak, Rabu(11/11).

Baca Selengkapnya...

Gubernur: PLB Badau Tetap Dibuka

PUTUSSIBAU--Gubernur Kalbar, Cornelis menegaskan bahwa, Pos Lintas Batas (PLB) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu (KKH) akan tetap dibuka, dan boleh dioperasikan sebagaimana mestinya. Meskipun pihak Malaysia akan membukanya pada tahun 2012. Bahkan, PLB ini akan dibuka Menteri Hukum dan HAM. Sehingga, PLB Badau tidak perlu menunggu kesiapan dari Negara Malaysia.

“Kita tidak perlu ikut campur urusan mereka (Malaysia). Yang penting, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi, semakin banyak waktu, kita harus banyak mempersiapkan diri,” kata Cornelis, saat ditemui seusai pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji, ketua dan wakil ketua DPRD KKH di Gedung DPRD, Selasa (10/11).
Cornelis mengibaratkan ilmu dagang. Malaysia akan memiliki kepentingan dengan negara Indonesia. Yaitu, ingin membeli barang dari Indonesia. Dengan cara, Indonesia mengekspor barang ke luar negeri, termasuk Malaysia.
“Hal inilah yang dimaksud memiliki kepentingan. Khususnya dalam ilmu perdagangan. Maka tenang saja,” kata Cornelis.
Disinggung mengenai pemerintah propinsi mencoba melakukan pendekatan kembali ke pemerintah pusat agar PLB Badau dapat terealisasi, Cornelis mengatakan bahwa, permasalahan itu bisa dilakukan. Hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Yaitu, Presiden dan Menteri Luar Negeri. Pimpinan kepala daerah, khususnya Gubernur tidak memiliki kewenangan tersebut.
“Kecuali jika pemerintah pusat memerintahkan gubenurnya untuk melakukan governance to governance (G to G). Maka kita bisa bergerak. Tetapi itu harus perizinan dari Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri dan Presiden,” katanya mengakhiri.

Kecewa Malaysia
Ketua DPRD Kapuas Hulu, Agus Mulyana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Malaysia. Pernyataan yang disampaikan Asisten I Pemprov, Ign Lyong bahwa perbatasan Malaysia yang nantinya berbatasan dengan PLB Badau akan terlaksana pada tahun 2012.
Menurutnya, hal itu sangat melukai hati masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu (KKH). Karena, hal tersebut melanggar kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).
Dibukanya PLB Badau ini, diharapkan adanya peningkatan perekonomian di kawasan perbatasan. Sekaligus melegalkan perdagangan barang antar dua negara.
“Namun, mendapat pemberitahuan dari Pak Lyong, kita jelas sangat kecewa. Dan jika PLB Badau terjadi tahun 2012, maka kita sangat menyesalkan sikap dari pemerintah Malaysia. Hal ini merupakan pembatalan secara sepihak dalam pembukaan border tersebut,” kata Agus didampingi Wakil Ketua DPRD, A M Nasir.
Agus berkata, pembukaan perbatasan PLB Badau sebenarnya telah dibahas di dalam perjanjian Sosek Malindo. Maka dari itu, masyarakat KKH perlu mempertanyakan kepada pihak pemerintahan Malaysia. Apa yang menjadi alasan pembatalan peresmian perbatasan mereka. “Suatu hal membuat kita menjadi kecewa. Dimana, proses pembukaan ini terus diperlambat, maka proses barang dan orang disana dapat dikatakan illegal,” katanya.
Padahal, masyarakat perbatasan menginginkan proses perdagangan, baik barang dan jasa itu legal. Oleh karena itu, ia minta kepada pemerintah pusat, untuk terus berupaya berbicara dengan pemerintah Malaysia.
Agus menambahkan, ditundanya pembukaan perbatasan hingga 2012, membuat sarana dan prasarana yang ada di PLB dianggap mubazir. Karena, sarana itu belum bisa digunakan sebagaimana mestinya.
Tidak hanya itu, dibukanya border tersebut dinilai sangat penting bagi masyarakat KKH. Sebab, masyarakat di kawasan perbatasan dinilai saling menguntungkan.
Disinggung apakah pemerintah propinsi dan pusat dinilai masih kurang dalam melakukan pendekatan kepada pemerintah Malaysia, Agus mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Kalbar yang telah berjuang bersama-sama dalam membuka perbatasan tersebut. Namun, kata Agus, pembukaan perbatasan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Sebab, hal ini merupakan hubungan antara dua negara.
Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi maupun pusat yang telah bersama berjuang dalam membuka border tersebut. Namun, keputusan finalnya berada di pemerintahan Malaysia. “Tetapi keputusan yang diambil Malaysia merupakan keputusan secara sepihak,” ujar Agus.
Agus optimis, pemerintah provinsi dan pusat tidak akan tinggal diam atas sikap dan keputusan secara sepihak oleh pemerintah Malaysia tersebut. Namun jika tetap dibuka pada tahun 2012, maka, kata Agus, sarana dan prasarana seperti infrastruktur yang ada di Badau tersebut dapat dikatakan mubazir. “Jika tiga tahun infrastruktur yang ada di Badau tidak digunakan, maka tidak diketahui apa yang akan terjadi terhadap infratsuktur itu,” ucapnya.
Karenanya, keputusan dibukanya perbatasan tersebut berada di tingkat pemerintah pusat. Diharapkan, kedua negara membicarakan kembali terhadap pembukaan perbatasan di Badau tersebut. (Yulan Mirza/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...