Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Jumat, 14 Mei 2010

RIBUAAN MASSA HADIRI PEMBUKAAN MTQ XXIII


RIBUAN MASSA
Gubernur Cornelis, Kapolda Kalbar Brigjen Pol TPL Tobing, Bupati KKR Muda Mahendra beserta rombongan terpaksa harus berjalan kaki sejauh satu kilo meter karena ribuan massa beserta kendaraan memenuhi jalan masuk ke stadion Gelora Patih Gumantar untuk membuka MTQ ke XXIII tingkat Provinsi Kalbar di Ngabang, Minggu (9/5) tadi malam. FOTO borneotribune.com

Baca Selengkapnya...

KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR DI KAB BENGKAYANG


Gubernur Cornelis menyerahkan dana Rp 43 Miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diterima Bupati Jacobus Luna, Sabtu (8/5) dalam kunjungan kerjanya di Bumi Sebalo. FOTO borneotribune.com

Baca Selengkapnya...

Besok Gubernur Buka MTQ XXIII


NGABANG--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis dipastikan akan membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIII tingkat Provinsi Kalbar yang akan dihelat besok Minggu, 9 Mei hingga 16 Mei 2010 mendatang di Kota Ngabang, Kabupaten Landak.

Kepastian tersebut diungkapkan Cornelis kepada sejumlah wartawan yang menemuinya usai meresmikan penggunaan SPBU 64.783.12, di Ngabang Kamis (6/5) lalu.
“Kita siap buka MTQ, tanggal 8 nanti saya sudah di Ngabang lagi dan besoknya langsung membuka kegiatan MTQ tingkat provinsi,” ungkap Cornelis.
Sementara itu, pantauan di lapangan menjelang gawe akbar MTQ tersebut suasana Kota Ngabang mulai tampil beda. Disana sini terlihat baleho dan spanduk yang isinya turut mensukseskan kegiatan MTQ.
Demikian juga dengan umbul-umbul mulai menghiasi sepanjang ruas jalan utama di Kota Ngabang. Hal yang sama juga tampak di stadion Gelanggang Olahraga (Gelora) Patih Gumantar tempat berlangsungnya pembukaan MTQ.
Stand pameran sudah mulai didirikan oleh panitia, sound system sudah dilakukan uji coba dan persiapan lainnya. Para kafilah dari kabupaten/kota se Kalbar yang tergabung dalam kontingen MTQ mulai berdatangan di Kota Ngabang. Mereka langsung menuju tempat penginapan yang sudah disediakan panitia dengan dipandu oleh tim pemandu kafilah.
Menurut ketua bidang akomodasi dan pemandu kafilah, Alpius, pada prinsipnya bidang akomodasi dan pemandu kafilah sudah siap melaksanakan tugas. “Jauh hari kami pun sudah melakukan berbagai persiapan yang berkenaan dengan bidang akomodasi dan pemandu kafilah seperti persiapan tempat penginapan bagi para kafilah, dewan hakim dan tamu VIP. Kita juga sudah menunjuk para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Landak untuk menjadi bapak angkat dari para kafilah per kabupaten/kota,” ungkap Alpius, Jumat (7/5) di kantornya.
Lebih lanjut Kepala Bappeda Landak ini menjelaskan, para kafilah tersebut akan diinapkan di beberapa hotel, losmen, penginapan dan rumah penduduk yang ada di Kota Ngabang.
Untuk kafilah Kabupaten Ketapang akan diinapkan di Hotel Ceria I dengan bapak angkat Kepala Bappeda, kafilah Kabupaten Sekadau diinapkan di Hotel Ceria II dengan bapak angkat Kadis PU dan Perumahan, kafilah Kabupaten Pontianak diinapkan di rumah H. Amirin dengan bapak angkat Kepala BKPP.
“Kafilah Kota Pontianak diinapkan di wisma Usaha Jaya dengan bapak angkat Sekretariat DPRD, kafilah Kabupaten Kapuas Hulu diinapkan di penginapan Venus dengan bapak angkat Kepala BPMPD, Kabupaten Sintang diinapkan di penginapan Kasmiono dengan bapak angkat Kadispenda, kafilah Kabupatan Bengkayang diinapkan di pondok alam raya dengan bapak angkat Kadis Pendidikan,” jelasnya.
Kemudian, lanjutnya, kafilah KKU akan ditempatkan di losmen Pulau Permai dengan bapak angkat Kadiskoperindag, kafilah Kabupaten Sanggau diinapkan di Hotel Honglong dengan bapak angkat Kadissosnaker. Demikian juga dengan kafilah Kota Singkawang akan diinapkan di hotel Honglong dengan bapak angkat Kadiskes.
“Selanjutnya, kafilah Kabupaten Melawi diinapkan di losmen Landak dengan bapak angkat Kadisbunhut, kafilah Kabupaten Sambas diinapkan di rumah H. Uning dengan bapak angkat Kadisporabudpar, kafilah Kabupaten Landak diinapkan di penginapan Pulau Permai dengan bapak angkat Kadistan dan kafilah KKR akan diinaapkan di penginapan Ya’ Syahril dengan bapak angkat Inspektorat,” katanya.
Ia menambahkan, untuk penginapan dewan hakim akan diinapkan di hotel Hanura dan tamuVIP akan diinapkan di hotel Dangau Landak.
Alpius memprediksikan peserta MTQ ini akan mencapai 3 kali lipat. Dan panitia sudah menjatahkan bahwa satu kontingen sebanyak 50 orang. Jika membawa lebih tentunya menjadi tanggungjawab kontingen masing-masing.
“Rata-rata jumlah peserta kontingen per kabupaten/kota melebihi 100 orang. Belum lagi dewan hakim dan drum band. Untuk personel drum band dari IPP saja sebanyak 150 orang, personel drum band dari Sambas sebanyak 70 lebih dan drum band dari Kabupaten Pontianak sekitar 80-an orang,” paparnya.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Resmikan SPBU Termodern di Kalbar


Gubernur Cornelis meresmikan SPBU milik PT Duta Daya Kalimanatan di Jalan Raya Ngabang Km3 Desa Amboyo Inti Kabupaten Landak, Kamis (6/5). SPBU ini merupakan yang termodern di Kalbar. FOTO borneotribune.com

Baca Selengkapnya...

Entikong Perlu Embarkasi


PONTIANAK--Kapolda Kalbar, Brigjen Pol. Erwin TPL Tobing meminta agar perbatasan Entikong yang menghubungkan Indonesia-Malaysia supaya dibuat embarkasi bongkar muat barang, sehingga memudahkan pemeriksaan petugas Bea dan Cukai.

“Embarkasi ini untuk mengantisipasi penyeludupan barang, narkoba, senjata maupun barang terlarang lainnya ke wilayah Kalbar melalui PPLB Entikong,” terang Erwin di Mapolda Kalbar, Senin (3/4).
Kata Erwin, jika embarkasi dibangun, kendaraan yang mengangkut barang dari Malaysia tidak bisa masuk Indonesia, karena barang komoditi sudah dibongkar di embarkasi.
Selain membangun embarkasi, Kapolda juga meminta fasilitas di perbatasan untuk dilengkapi, seperti pendeteksi sinar gama untuk mengetahu barang-barang seludupan di tempat-tempat tersembunyi pada kendaraan.

Bangun Pelabuhan Darat
Sementara di tempat terpisah, Selasa (4/5) Gubernur Cornelis, mengatakan agar kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia untuk tidak menunggu pemerintah pusat dalam membangun masyarakat perbatasan. Namun, diharapkan supaya membangun sesuai dengan kapasitas, karena kalau menunggu waktunya tidak akan bisa secepat yang diharapkan.
Wacana tersebut juga menurut Gubernur selalu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Membangun masyarakat perbatasan jangan menunggu (Pemerintah Pusat) karena banyak cara, untuk menyampaikan pesan pembangunan bisa melalui tokoh agama,” terang Cornelis.
Selain itu, kata Cornelis, galakan organisasi keagamaan, karena jika iman masyarakat kuat maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar Undang-Undang.
Terkait pembangunan embarkasi, Gubernur sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat, namun dicabut Menteri Perdagangan. Untuk membangun otorita, belum dipikirkan. Tapi Pemprov akan membangun lagi pelabuhan darat di perbatasan. ”Sekarang ijinnya sedang diurus di departemen perhubungan,” pungkas Cornelis.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Sensus Penduduk Dimulai dari Rumah Gubernur


PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menghimbau agar petugas sensus penduduk 2010 menghitung dengan benar berapa jumlah masyarakat di Kalbar.

“Petugas sensus supaya mewawancarai satu-satu biar datanya betul lengkap, begitu juga ketika masuk ke komputer jangan ada data yang hilang, petugas sensus harus teliti, jangan ada yang kelewatan,” pinta Gubernur Cornelis, kepada petugas sensus yang melakukan sensus terhadap dirinya dan keluarga di rumah pribadinya, Jalan Danau Sentarum, Gang Pak Majid, Sabtu (1/5).
Pada kesempatan itu, petugas sensus juga menghitung keluarga besar Gubernur dengan jumlah total 20 orang.
Kepada petugas sensus di daerah pedalaman dan pulau terluar serta perbatasan, Gubernur mengharapkan agar petugas mengetahui jam berapa penduduk berada di rumah, karena siang hari biasanya masyarakat desa ke ladang atau ke kebun, sore baru di rumah, demikian juga nelayan, harus tahu jam berapa pulang dari laut.
“Jadi petugas harus sabar jangan asal-asalan, karena pekerjaan ini bila keliru diancam dengan penjara sesuai Undang-Undang Kependudukan,” tegas Cornelis.
Lebih lanjut Cornelis mengingatkan, aparat pemerintah desa, kelurahan dan RT, juga supaya memberi pemahaman ke warga jangan sampai ada penolakan terhadap petugas sensus, karena sensus ini untuk mengetahui jumlah penduduk, dengan tahunya jumlah penduduk dan tahu kondisi mereka dengan data yang benar maka membuat perencanaan pembangunan ke depan pun tidak keluar dari angka-angka itu, karena pembangunan itu dari manusia untuk manusia, aparat dan masyarakat harus paham jangan sampai tidak terdata.
Karena kalau tidak penduduk tersebut yang rugi apalagi daerah perbatasan, pedalaman pulau terluar dan perkotaan jangan sampai tidak terdata. “Terutama di perbatasan, jangan sampai orang Malaysia yang mendata kita kan repot,” kata Cornelis.
Sementara Wagub Christiandy Sanjaya menambahkan, supaya petugas menjelaskan sejelas-jelasnya ke masyarakat agar pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab semuanya.
Sensus ini penting untuk memperoleh data seperti data indeks pembangunan manusia, kesehatan, buta aksara, kemudian bagaimana perekonomian masyarakat pekerjaan dan sebagainya terangkum, sehingga data ini bisa valid untuk data pembangunan.
Christiandy menekankan, agar petugas melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar program pembangunan pemerintah bisa berjalan. Untuk semakin mempermudah, Christiandy Sanjaya mengingatkan supaya atribut sensus seperti rompi dan topi jangan sampai tidak dipakai supaya masyarakat bisa mengenalinya.
Ketua BPS Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan, jumlah penduduk Kalbar menurut data BPS saat ini 4,3 juta, dengan sensus ini akan dibuktikan berapa jumlah penduduk Kalbar sebenarnya. Iskandar menargetkan 100 persen pendataan dengan catatan tidak ada kendala alam.
Untuk memperlancar sensus ini menurut Iskandar, pihaknya menurunkan 12.500 orang petugas, dengan target 31 Mei selesai. Petugas pun direkrut dari desa masing-masing sehingga tidak ada kendala.
“Kami berharap petugas jujur, penduduk juga menjawab jujur agar mendapat data yang benar, karena ini rekomendasi PBB agar dilakukan dengan benar sehingga semua terdata,” kata Iskandar. Dia juga mengingatkan masyarakat jika belum ada terdata sampai pada 31 Mei nanti supaya menghubungi kantor sensus kecamatan dan kabupaten/kota.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Buka Munas I Peradi


PONTIANAK--Gubernur Kalbar, Cornelis, membuka musyawarah nasional (Munas) I Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di hotel Kapuas Palace, Jumat (30/4).

Munas tersebut diikuti sekitar 700-an Advokat di seluruh DPC Peradi se-Indonesia, termasuk Henry Yosodinigrat, pengecara Komjen Polisi Susno Duadji, dan 150 peserta peninjau dan sejumlah undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Cornelis mengatakan, profesi Advokat penting sebagai penegakan keadilan, karena bisa masuk dalam seluruh proses hukum, sehingga tidak bisa dianggap remeh, instansi pemerintah juga memiliki pengacara jika menyelesaikan permasalahan hokum. “Advokat itu profesi cerdas, memiliki jiwa entrepreneurship sehingga tidak bisa dianggap remeh,” kata Cornelis.

Perbaiki Rekrutmen
Wakil Ketua Komisi Yudisial, Thahir Saimima, mengatakan agar rekrutmen aparat penegak hukum di rubah, seperti rekrutmen hakim dan jaksa tak terkecuali rekrutmen advokat di Peradi.
Thahir juga meminta agar proses pendidikan di Fakultas Hukum di berbagai Universitas di Indonesia mesti mampu meningkatkan integritas, pengetahuan dan moral calon penegak hukum, sehingga muncul sarjana hukum yang berkualitas, berintegritas dan berkepribadian tinggi.
Demikian juga pengawasan check n balance aparat penegak hukum, oleh propam, dan juga diharapkan peran serta masyarakat, LSM dan pers untuk pengawasan aparat penegak hukum mesti di tingkatkan.
Kapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Erwin TPL Tobing mengatakan, dalam upaya penegakan hukum aparatnya juga sekarang berperan protagonis, dan diharapkan untuk membentuk kemitraan dengan advokat untuk memudahkan dalam menegakan hukum.
Erwin juga meminta supaya pengacara juga mengingatkan aparatnya jika ada melakukan kelalaian bahkan mencoba 86 sebuah perkara. “Tidak ada 86 lagi sekarang, dan itu tidak benar, karena polisi sekarang sudah protagonis, dan pengacara supaya mendukung polisi sehingga tidak tersesat di jalan yang lurus,” terang Erwin.
Namun Kapolda mengakui tidak mudah memperbaiki institusi yang dia pimpin untuk secepatnya baik, karena itu memerlukan proses.
Saat ini Kapolda dalam meningkatkan kapasitas anggotanya dalam bidang hukum sudah MoU dengan Rektor Untan, agar anggotanya bisa menempuh pendidikan strata I dan untuk para Kapolres menempuh Strata II di Untan di berbagai fakultas.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Otto Hasibuan, mengatakan, advokat dalam kapasitasnya sebagai penegakan hukum di Indonesia supaya dijadikan mitra.

Mengundurkan Diri
Dalam kusak-kusuk Munas I Peradi, secara mengejutkan muncul dugaan ‘selebaran’ Sekretaris Jenderal DPN Peradi Harry Ponto mengundurkan diri. Harry mengeluarkan pernyataan sikap mempermasalahkan pengumuman di salah satu media nasional, Kamis (29/4) yang menyebutkan ‘pemilihan ketua umum dilakukan dengan cara pemilihan 1 (satu) anggota 1 (satu) suara,”, dan pengumuman tersebut menurut slebaran terasa menyesatkan karena sebagai Sekjen dicantumkan sebagai orang yang ikut membuat pengumuman itu.
Dalam selebaran itu, Harry menegaskan kalau dirinya tidak pernah memberikan persetujuan, apalagi menandatangani pengumuman tersebut. Harry pun harus memilih mengundurkan diri dari Sekjen Peradi sejak, Jumat (30/4) kemarin.
Ketika dikonfirmasi, Otto Hasibuan mengatakan, kalau pengunduran diri tersebut belum ada pemberitahuan resmi ke dirinya sebagai ketua DPN. “Jika beliau, (Harry Ponto) mengundurkan diri tentu ada surat resminya ke saya selaku ketua DPN,” terang Otto seraya mengatakn, dirinya akan membicarakan langsung dengan Harry terkait masalah ‘selebaran’ tersebut.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Tindaklanjuti ‘Catatan’ Dewan

PONTIANAK--Gubernur Kalbar Cornelis akan menindaklanjuti catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi terhadap laporan kerja pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur.

“Saya akan menindaklajuti apa yang menjadi catatan dewan, semua, kita harapkan ke depan kerjasama yang baik ditingkatkan, karena Pemda itu menyangkut Kepala Daerah dan DPRD, jadi keberhasilan gubernur juga keberhasilan DPRD,” terang Cornelis usai rapat paripurna LKPj Gubernur Kalbar, di gedung Dewan, Jumat (30/4).
Beberapa catatan yang mesti dibenahi termasuk Dispenda dan dinas kesehatan yang menjadi sorotan DPRD. “Kita akan pelajari dulu di mana hambatannya,” terang Cornelis.
Selain itu fokus utama yang harus dibenahi yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembukaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, kesehatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Ketua Pansus LKPj, Krisantus Kurniawan, mengatakan, rekomendasi DPRD setelah disampaikan menjadi alat Gubenrnur untuk mengevaluasi kinerja SKPD, mana yang kurang untuk diperbaiki.
“Kita lihat ada perbaikan (dua instansi) ada atau tidak beberapa bulan ke depan, bila tidak ada kinerja, kita mendukung Gubernur memberi tindakan tegas ke Dispenda dan kesehatan,” tegas Krisantus.
Terkait punishment yang disampaikan ke Dispenda, DPRD tidak melihat laporan data kendaraan bermotor di Kalbar. “Sampai hari ini tidak disampaikan padahal kita sudah minta,” terang Krisantus.
Hal tersebut menurut legislator PDIP itu harus jelas karena satu kendaraan bermotor saja sudah bisa dihitung berapa pemasukan ke daerah. “Kita akan tetap telusuri, seharusnya disampaikan secara jelas,” kata mantan ketua DPRD Sanggau itu.
Untuk dinas kesehatan, Krisantus menjelaskan, wabah demam berdarah yang menjadi KLB dan penyakit di daerah perhuluan banyak tidak tertangani Dinkes yang mestinya tanggap. Dalam posisi ini Dinkes Provinsi dianggap lengah.
Seharusnya, kata Krisantus, Dinkes dalam menangani berbagai penyakit dan KLB koordinasi juga dengan kabupaten/kota dan puskesmas. Begitu juga dengan peningkatan Jamkesda.
“Kita maunya Kalbar bisa jadi provinsi terdepan, dan Gubernur berhasil memimpin Kalbar menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan,” tukas Krisantus.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Imbau Tim Sukses Kampanye Damai

PONTIANAK--Gubernur Kalbar Cornelis minta agar menghadapi kampanye pemilukada di enam kabupaten, agar tim sukses melaksanakan kampanye damai yang dimulai awal Mei ini.
Selain menghimau kampanye damai kepada tim sukses, Gubernur juga minta para kepala desa untuk tidak ikut dalam tim kampanye salah satu pasangan calon yang ikut bertarung dalam pemilukada 19 Mei 2010 mendatang.

“Kepala desa jangan sampai jadi tim kampanye. Kalau punya hak politik ya minta ijin, ke Bupati, begitu juga PNS, sekarang rakyat sudah kritis, jadi sebagai pemimpin ikuti aturan sebagai teladan masyarakat,” terang Gubernur, usai membuka rapat koordinasi pemantapan pemilukada 2010 dan rapat koordinasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, di Grand Mahkota Hotel, Kamis (29/4).
Terkait dirinya yang kemungkinan akan kampanye, saat ini masih mengurus prosedur dan menunggu ijin yang masuk dari kabupaten.
Gubernur juga berharap, dalam persiapan pemilukada ini, kepala desa juga mempersiapkan data masyarakat yang akurat, sehingga tidak lagi terjadi dugaan-dugaan kecurangan dalam pemilu. “Kalau mau negeri ini baik ya pemimpinnya harus baik, kerjalah benar-benar jangan asal-asalan,” ujar Cornelis.
Sementara, Ketua KPU Provinsi Kalbar, AR Muzammil, mengatakan, kampanye pemilukada dimulai awal Mei ini, tepatnya tanggal 2 Mei. Beberapa kabupaten akan melakukan deklarasi ada juga penyampaian visi-misi, tergantung tatib DPRD masing-masing.
Terkait pelaksanaan tahapan, seperti logistik sudah disiapkan, surat suara juga sudah sampai di kabupaten termasuk ke daerah yang paling jauh seperti Puring Kencana di Kapuas Hulu dan Pulau Maya di Ketapang.
“Daerah sulit prioritasnya duluan, kita sudah tahu karena belajar dari pengalaman pemetaan sudah dilakukan, dan tidak ada problem,” terang Muzammil.
Lebih lanjut Muzammil mengatakan, bahwa komitmen bersama, mudah-mudahan pemilu ini aman sampai pelaklsanaan. Track record Kalbar sangat baik. Hal-hal yang dimungkinkan menjadi maslaah seperti DPT juga sudah diperbaiki. “Kita harus tetap mempertahankan demokratisasi di Kalabr, karena pilpres Kalbar termasuk lima provinsi yang tidak diusulkan diulang,” tukas Muzammil.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Kalimantan Usul Rel Kereta Api

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2010 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/4).

Musrenbangnas 2010 kali ini bertemakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah.
Ribuan orang hadir memadati ruangan di menara bidara Hotel terletak di jalan Gatoto Subroto tersebut. Berasal dari seluruh Indonesia terdiri dari para Menteri, Kepala Daerah, Gubernur dan Bupati, Pejabat tinggi negara dan kepala lembaga pemerintah non departemen. Tampak hadir pula Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis beserta Bupati/Walikota se Kalbar alam acara yang berlangsung hingga 1 Mei mendatang.
Musrenbangnas 2010 dilaksanakan dalam menyempurnakan rencana kerja pemerintah (RKP) 2011 dan menjadi rancangan akhir RKP 2011 dengan mengacu pada naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014. RPJMN sendiri mulai diimplementasikan pada tahun 2010.
“Dalam kesempatan ini dilakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2011 menjadi rancangan akhir rencana kerja 2011 dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKP 2011 serta prioritas dan aspirasi daerah sesuai kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi,” jelasnya.
Untuk itu Presiden mengingatkan peserta yang terdiri dari pejabat daerah tersebut memerhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dipaparkan.
"Semua agar menyimak dengan baik. Jangan tidur, jangan bicara sendiri. Kalau bicara sendiri lebih baik keluar. Kalau tidur, basuhlah supaya fresh kembali," ingatnya.
Sebab kata dia acara ini penting untuk rakyat Indonesia. Dia mengingatkan bahwa acara ini jangan hanya diangga sebagai kegiatan rutin tahunan melainkan upaya perumusan rencana pembangunan nasional.
"Jangan dianggap pekerjaan biasa dan rutin saja. Gunakanlah ajang ini untuk bersama-sama merumuskan rencana pembangunan agar betul-betul berhasil," ujar SBY.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah Alisjahbana juga mengungkapkan musrembangnas ini merupakan singkronisasi antara program kerja yang ada di tingkat nasional dengan daerah.
"Murenbangnas ini untuk melakukan sinkronisasi program dan penyempurnaan rancangan rencana kerja kementrian/lembaga 2011 menjadi rancangan akhir dari Rencana Kerja Pemerintah 2011 yang memperhatikan prioritas dan aspirasi daerah sesuai kesepakatan hasil Musrenbang provinsi yang disampaikan dalam usulan pendanaan pemerintah derah," kata dia.
Selain itu diharapkan juga dapat dilakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan, dan pagu anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
“Juga untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu terdapat dalam musrembang ini dijabarkan dalam 11 prioritas pembangunan nasional pada 2011. Yakni reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Kesepakatan yang diperoleh dalam Musrenbangnas nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi pusat (Rakorpus) II pasca musrenbangnas untuk mempertajam sasaran bidang dan wilayah dalam rancangan akhir RKP 2011 sebelum ditetapakn sebagai Peraturan Presiden (Perpres).

Kalimantan Usulkan Rel Kereta Api
Seluruh Gubernur di Kalimantan bersepakat mengusulkan pembangunan rel kereta api melintasi pulau Kalimantan.
“Mendukung kelancaran pengangkutan Sumber Daya Alam seperti hasil pertambangan dan perkebunan, diperlukan sarana dan prasaran angkutan masal. Untuk itu pembangunan jaringan jalan kereta api mutlak di perlukan,” kata Gubernur Kaltim Awang Faruok.
Wacana pembangunan rel kereta api dikenal dengan sebutan trans Borneo Railway ini telah diwacanakan sejak beberapa tahun belakangan. Tahun 2000 pernah dilakukan studi kelayakan oleh Departemen Perhubungan, namun tidak berkembang.
Untuk itu dikatakannya dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan mengerakkan moda transportasi massal ini seperti batu bara maka dia yakin dapat terwujud. “Sudah masuk juga dalam musrembang tahun lalu, sekarang kita ajukan kembali masuk dalam skala prioritas,” tambahnya.
Gubernur Kabar, Cornelis juga menyambut baik adanya wacana pembangunan rel kereta api ini selain pembangunan jalan-jalan nasional dan tarns Kalimantan.
Pembangunan ini untuk mengantisipasi perkembangan kawasan industry skala besar Samatan Serawak Malysia, Mega Proyek Gas Alam Natuna serta pembukaan kawasan otorita Paloh dan Sajinagn di Kabupaten Sambas.
Rencana pembangunan jalur kereta api du Kakbar meliputi jalur Pontianak Pontianak – Singkawang – Sambas – Paloh – Aruk Sajingan – Bengkayang - Landak sepanjang 515 km untuk rute I. Rute II meliputi Pontianak – Tayan – Sanggau – Sintang – Putusibau sepanjang 600 km. Kebutuhan Prakiraan Biaya Rp. 60 M.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger