Gubernur Imbau Tim Sukses Kampanye Damai

PONTIANAK--Gubernur Kalbar Cornelis minta agar menghadapi kampanye pemilukada di enam kabupaten, agar tim sukses melaksanakan kampanye damai yang dimulai awal Mei ini.
Selain menghimau kampanye damai kepada tim sukses, Gubernur juga minta para kepala desa untuk tidak ikut dalam tim kampanye salah satu pasangan calon yang ikut bertarung dalam pemilukada 19 Mei 2010 mendatang.

“Kepala desa jangan sampai jadi tim kampanye. Kalau punya hak politik ya minta ijin, ke Bupati, begitu juga PNS, sekarang rakyat sudah kritis, jadi sebagai pemimpin ikuti aturan sebagai teladan masyarakat,” terang Gubernur, usai membuka rapat koordinasi pemantapan pemilukada 2010 dan rapat koordinasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, di Grand Mahkota Hotel, Kamis (29/4).
Terkait dirinya yang kemungkinan akan kampanye, saat ini masih mengurus prosedur dan menunggu ijin yang masuk dari kabupaten.
Gubernur juga berharap, dalam persiapan pemilukada ini, kepala desa juga mempersiapkan data masyarakat yang akurat, sehingga tidak lagi terjadi dugaan-dugaan kecurangan dalam pemilu. “Kalau mau negeri ini baik ya pemimpinnya harus baik, kerjalah benar-benar jangan asal-asalan,” ujar Cornelis.
Sementara, Ketua KPU Provinsi Kalbar, AR Muzammil, mengatakan, kampanye pemilukada dimulai awal Mei ini, tepatnya tanggal 2 Mei. Beberapa kabupaten akan melakukan deklarasi ada juga penyampaian visi-misi, tergantung tatib DPRD masing-masing.
Terkait pelaksanaan tahapan, seperti logistik sudah disiapkan, surat suara juga sudah sampai di kabupaten termasuk ke daerah yang paling jauh seperti Puring Kencana di Kapuas Hulu dan Pulau Maya di Ketapang.
“Daerah sulit prioritasnya duluan, kita sudah tahu karena belajar dari pengalaman pemetaan sudah dilakukan, dan tidak ada problem,” terang Muzammil.
Lebih lanjut Muzammil mengatakan, bahwa komitmen bersama, mudah-mudahan pemilu ini aman sampai pelaklsanaan. Track record Kalbar sangat baik. Hal-hal yang dimungkinkan menjadi maslaah seperti DPT juga sudah diperbaiki. “Kita harus tetap mempertahankan demokratisasi di Kalabr, karena pilpres Kalbar termasuk lima provinsi yang tidak diusulkan diulang,” tukas Muzammil.(borneotribune.com)