Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Minggu, 30 Maret 2008

Cornelis-Kamaruzaman Lirik Kerapu


Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH dan Penjabat Bupati Kubu Raya, Drs. Kamaruzaman, MM., melakukan kunjungan kerja bersama ke Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Minggu (16/3) kemarin.

Kunjungan kedua pejabat Kalbar beserta rombongan ini diarahkan kepada keramba ikan kerapu yang potensial. Harga ikan jenis carnivora ini cukup mahal karena bernilai ekspor, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan bukan hanya Singapura, tapi juga Jepang dan China membutuhkan pasokan yang besar terhadap kerapu ini, selain kebutuhan lokal Kalbar serta Nusantara.
Permintaan terhadap ikan ini harga per kilonya mencapai rata-rata Rp 110 ribu. Sementara hasil panen nelayan atau petambak ikan kerapu tak pernah mampu mencukupi permintaan yang tinggi tersebut. Oleh karena itu untuk usaha kerapu, sebetulnya sangat menggiurkan.
Hendri selaku Ketua Kelompok Keramba Sejati, mengakui bahwa permintaan ikan ini cukup besar. Selama ini terlebih keramba kerapu terbilang jarang di wilayah ini.
“Sejauh ini kita hanya mampu panen 4 bulan sekali. Tetapi pasar berani meminta dalam 1 bulan 2 kali,” ujar Hendri.
Dengan kenyataan ini sudah jelas bahwa pasar kerapu sangat menggembirakan. Namun untuk memenuhi hal tersebut, Hendri bersama anggotanya mengalami kesulitan modal.
Untuk menciptakan keramba seperti yang telah dilakukan pihaknya, modal yang dikeluarkan mencapai Rp 300 juta. Dengan modal tersebut telah menghasilkan 200 kotak. Tiap kotak yang berukuran 2x3 meter tersebut rata-rata memiliki kedalaman hingga 2.4 meter.
Mahalnya harga perlubang diakibatkan dari mahalnya harga jaring yang akan mengelilingi lubang. Selain itu tiap lubang terdiri dari 3 jenis jaring berbeda. Berdasarkan hal tersebut, pihaknya akan berusaha keras untuk menambah kotak kubus agar hasil panen semakin meningkat. Namun sekali lagi Hendri mengatakan bahwa kendala modal menjadi halangan.
Cornelis setelah melihat langsung keramba serta mendengar potensi yang ada tersebut mengatakan, pemerintah akan memberikan solusi jika memang dinilai layak dari segi kualitas maupun pasar yang ada.
Menanggapi keluhan Hendri, Cornelis mengatakan perlu melihat lagi apa yang diperlukan. Sebagai pemerintah pihaknya akan siap membantu, namun untuk lebih pastinya hal tersebut dialihkan kepada Penjabat Bupati Kubu Raya.
“Gubernur hanya mem-back up saja, sedangkan wewenang ada di tangan Bupati karena itu adalah rakyatnya,” ujar Cornelis lagi.
Yang pasti dengan segala permasalahannya, pemerintah akan selalu siap membantu agar setiap nelayan dapat hidup layak.
Di tempat yang sama, Penjabat Bupati KKR, Kamaruzzaman mengatakan, Pemkab berupaya membantu semaksimal mungkin melalui program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Di sana tak terkecuali bidang perikanan.
Kamaruzzaman berjanji akan membangun dasar pembangunan yang kuat bagi KKR. Dimulai dengan persiapan Pilkada KKR dalam waktu dekat dan Bupati-Wabup terpilih akan melaksanakan program pembangunan yang lebih detil lagi, hingga teknis-teknis perikanan kerapu.□Hanoto/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Hubungan Indonesia-Malaysia Sangat Baik

SEBAGAI bangsa serumpun, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan Malaysia. Namun belakangan ada beberapa kasus yang menimpa sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, hubungan diplomasi atau bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengalami pasang surut.

Permasalahan yang sering timbul itu pun, lantaran dikarenakan adanya perlakuan yang tidak manusiawi dari oknum warga Malaysia kepada TKI, meski diantaranya terdapat orang Indonesia yang sifatnya legal dan ilegal.
Hal ini jelas, membuat Gubernur Kalbar, Cornelis, risih, karena Kalbar dan Malaysia adalah daerah perbatasan yang sangat dekat.
Perdagangan orang yang terjadi di Malaysia ini dikarenakan perbatasan darat yang melintasi Kalbar dan Malaysia sangat erat, mengakibatkan toke-toke leluasa melakukan trafficking, sehingga banyak warga Indonesia yang tertarik untuk bekerja disana dengan harapan bayaran mahal.
Saat menemui rombongan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia untuk Indonesia di ruang kerjanya Kamis (13/3) sore lalu. Cornelis memaparkan, berdasarkan keterangan dari Konsulat Indonesia yang berada disana, masuknya mereka ke wilayah Malaysia juga tidak diketahui oleh Konsulat Indonesia.
Untuk itu, ia pun meminta kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, tidak lantas pupus lantaran kasus-kasus kecil yang menimpa TKI beberapa waktu belakangan ini, karena dalam mengusut kasus TKI ilegal diperlukan kerjasama yang baik antar kedua negara.
“Keberadaan mereka semua, sama dengan kami yang ada disini yang membedakan hanya bendera saja. Kami juga akhirnya memberikan perlakuan-perlakukan yang tidak terlalu khas (istimewa) kepada mereka (orang Malaysia, red) yang datang,” jelasnya.
Bukan hanya itu, perbatasan laut pun juga masih menjadi persoalan yang simpang siur, kerugian pun semakin dialami Indonesia, beberapa kilometer daerah tampak hilang, mengakibatkan batas kontinentalnya atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menarik perlahan-lahan.
Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Zainal Abidin bin Muhammad Zain, mengatakan Malaysia sampai saat ini masih diiringi dengan isu-isu negatif dari Indonesia.
“Usaha kita adalah untuk bekerjasama dan merapatkan hubungan antar kedua negara,” katanya di depan gubernur.
Padahal, hubungan diplomatik antara Indonesia-Malaysia sudah genap berumur 50 tahun, sebagai negara bertetangga merupakan dasar Negara Malaysia yakni mementingkan hubungan Malaysia dengan tetangga-tetangganya.
Dato mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalbar tidak percaya dengan laporan negatif yang dikeluarkan oleh wartawan mengenai laporan negatif tersebut, bahwa fakta yang sebenarnya adalah hubungan Indonesia dengan Malaysia hingga kini sangat baik.
“Kedatangan kami kemari, adalah ingin mengetahui apa permasalahan daerah perbatasan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala,” ujar Dato.
Karena jelasnya, dasar Kerajaan Malaysia adalah untuk bekerjasama dengan sebaik-baiknya agar semakin merapatkan hubungannya dengan Indonesia. Sedangkan seperti penganiyaan yang dilakukan di Malaysia merupakan perlakukan yang dilakukan perseorangan.
Ia meminta kepada Indonesia, agar tidak terjerumus dengan isu-isu yang membuat negaranya dengan Indonesia semakin bersitegang, karena tindakan warga Malaysia kepada TKI hanya segelintir, dan ia menjawab dengan tegas bahwa jiwa Kerajaan Malaysia bukan untuk melakukan perlakuan kasar kepada warga negara tetanganya, namun tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan. (Humas Pemprov Kalbar)□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Korea Selatan Minat Investasi Jagung di Kalbar

HALIM Group dari Korea Selatan berminat investasi di bidang perkebunan jagung di Provinsi Kalimantan Barat, dengan nilai investasi sekitar 30 juta dollar AS (sekitar Rp275 miliar). "Saat ini kita sedang mencari lahan yang strategis dengan luas sekitar 100.000 hektare untuk ditanami jagung," kata Wakil Presdir Halim Group, Lee In Kyu, di Pontianak, Sabtu.

Halim Group merupakan perusahaan nomor satu di Korsel yang bergerak di bidang peternakan ayam, bebek, dan babi. "Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang sebagian besar berasal dari jagung, sehingga kami mau tidak mau menanam jagung sendiri guna mengurangi ketergantungan impor jagung dari Amerika, dengan kebutuhan 700 matrik ton/tahun," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini juga telah berinvestasi di Vietnam, China, Filipina dan baru akan memulainya di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris III Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Seoul, Donny Warmadewa mengatakan, sebelum memutuskan akan berinvestasi di Kalbar, Halim Group terlebih dahulu melakukan survei, di antaranya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, tetapi perusahaan tersebut memutuskan akan berinvestasi di Kalbar.
Ia mengatakan, sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan besar dari Korea Selatan yang akan berinvestasi di bidang pertanian, tinggal keseiapan pemerintah Indonesia dalam lobi agar pengusaha tersebut mau menanamkan modalnya.
Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Haizairin mengatakan, pihaknya telah menawarkan kerjasama dengan pola kemitraan dengan masyarakat dengan investor dari Korea Selatan, alasannya karena sebagian besar pemilih lahan para petani.
Ia menambahkan, prospek pengembangan jagung cukup besar di Kalbar. "Kita tetap mengedepankan kemakmuran para petani, sesuai dengan visi dan misi kita yaitu mensejahterakan kehidupan petani," kata Hazairin.
Sentara produksi tanaman jagung di Kalbar dipusatkan di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, karena di lokasi tersebut lahannya sesuai untuk pengambangan jagung.
Dari data yang ada, Kalbar memiliki 244.985 hektar lahan yang potensial untuk pengembangan jagung. Lahan yang potensial untuk pengembangan jagung tersebar, di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Landak.
Saat ini Kalbar menempati urutan nomor 11 dalam produksi jagung Nasional atau meningkat tiga angka dari sebelumnya diposisi 14 pada tahun lalu dengan produksi sekitar 102.571 ton jagung pipilan kering, di tahun 2005.
"Kita telah menetapkan jagung sebagai salah satu komoditas unggulan dengan program gentaton," ujar Hazairin.
Pemprov Kalbar, telah menyiapkan grain Silo yang digunakan untuk menampung jagung, sementara guna mempertahankan kadar air jagung sehingga tetap bermutu baik.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

SOPD Kabinet Cornelis Gunakan Kriteria Maksimal

SETIAP kepala daerah pasti akan mengambil kebijakan tersendiri yang dinilai paling efektif dan efiesien dalam melaksanakan program-programnya. Hal ini pulalah yang akan dilakukan Gubernur Kalbar, Cornelis, dan pasangannya Christiandy Sannjaya.

Salah satu kebijakannya tentu saja dalam menyusun orang dan lembaga yang akan membantunya dalam mewujudkan visi misinya. salah satu langkah kebijakan tersebut adalah bahwa saat ini pihak eksekutif tengah melakukan pembahasan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, H. Syakirman, saat berada di Sintang mengatakan bahwa saat ini pembahasan SOPD tengah dilaksanakan bersama wakil gubernur. Selanjutnya direncanakan minggu depan, SOPD tersebut akan dibahas bersama gubernur.
“Target kita, pada bulan April nanti SOPD ini sudah bisa kita masukan di Dewan dan langsung dibahas,” katanya.
Saat ditanya bagaimana gambaran susunan SOPD masa kepemimpinan Cornelis ini, ia mengatakan bahwa di Kalbar memungkinkan diberlakukannya kriteria maksimal pada susunan perangkat daerah. Salah satu yang paling nampak menurutnya adalah pada jumlah asisten/pembantu gubernur. Jika sebelumnya hanya ada tiga asisten, maka tidak menutup kemungkinan dengan pemberlakukan kriteria maksimal ini akan ada empat asisten. Kriteria maksimal ini memungkinkan susunan SOPD Kalbar akan semakin besar/gemuk.
“Namun semuanya memang masih dibahas dan belum final,” ingatnya.
Selain jumlah asisten, Syakirman juga mengatakan bahwa penerapan kriteria maksimal pada dinas/badan juga dilihat dari rumpun kerja. Satu dinas yang dicontohkanya adalah dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya dua pekerjaan tersebut berbeda rumpun namun ditempatkan di satu dinas. Selain itu bidang perpustakaan yang selama ini digabungkan dengan pendidikan. Kemudian badan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
Beberapa nama lembaga/intansi ini menurutnya jika dilihat dari lingkup kerjanya sangat berbeda rumpun. Oleh karena itu kedepan dimungkinkan ada pemisahan namun tidak mungkin mempunyai status yang sama. Bisa jadi yang satu menjadi dinas sedangkan yang lain menjadi badan atau lembaga. Ada juga kemungkinan untuk digabungkan dengan dinas yang lain yang lebih serumpun atau mendekati.
”Jika sebelumnya jumlah dinas di pemprov ada 15 maka bisa jadi nanti akan bertambah menjadi 18 dinas, sedangkan untuk lembaga teknis maksimal akan ada 12 lembaga,” terangnya.
”Yang jelas jumlahnya tidak kurang dari yang lama. Apakah akan sama dengan yang lama atau lebih besar itu belum diputuskan oleh pimpinan karena kriteria maksimal ini memang sedang dibahas,” tegasnya.
Selain itu menurutnya gemuk atau rampingnya SOPD Kalbar juga tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Termasuk dilihat dari efisiensi pelaksanaan tugas dan jumlah personil yang ada.
Ditambahkan Syakirman bahwa penetapan SOPD juga tidak terlepas dari evaluasi pemerintahan selama ini. Walau menurutnya bila dilihat dari segi jumlah SOPD yang ada saat ini relatif tidak banyak masalah yang ditemui. ”Yang jelas penyusunan SOPD ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berbeda hanya dari segi rumpun aktivitas saja dan itulah yang akan menjadi pemisahannya,” katanya.
Ditanya tentang desas-desus reshufle kepala dinas yang akan menyertai gubernur hasil pilkadasung 15 Novemer 2007 lalu, Sekda hanya mengatakan bahwa sampai sejauh ini pimpinannya belum ada menyuarakan atau menginformasikan tentang pergantian kepala dinas di jajaran Pemprov Kalbar.□Endang Kusmiyati/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Investor Korsel Lirik Kalbar


Investor Korea Selatan tertarik dengan komoditas Kalbar yang dianggap mampu memberikan investasi bagi masyarakat Korsel. Kedatangan empat orang investor ini disambut Pemerintah Provinsi Kalbar, di Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/3) pagi.

Menurut, Doni Warma Dewa, Sekretaris Seoul Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), kedatangan Mr. Lee In Kyu, Vice President of Harim, Mr. Lee Tae Kyun, Manager Internasional Business Division, Mr. Lee Kim Chui Ki, Managing Director, dan Mr. Moon Kyung Min, Managing Director masih dalam tahap penjajakan.
Keempat orang ini, kata Doni, bermaksud menanamkan investasi dari sektor perkebunan, terutama jagung. Komoditas ini dinilai dapat menurunkan harga pakan ternak di Korsel yang kini harganya semakin melambung.
Doni menerangkan, biaya produksi untuk investasi jagung sendiri mencatat angka 30 juta US$, belum termasuk harga komersil.
Sampai sekarang, Korsel masih melakukan import jagung dari Amerika, bahan jagung yang dibutuhkan pun tidak tanggung-tanggung mencapai 300 metrik per tahun. Dengan adanya kendala dan permasalahan ini, investor Korsel pun berupaya untuk menanamkan investasi jangka panjang dengan pengelolaan dari investor Korsel.
Kalbar merupakan provinsi nomor tiga, setelah Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini, keempat investor belum memutuskan daerah mana yang cocok untuk pengembangan produk jagung.
“Negara-negara lain seperti, Vietnam, Cina dan Hongkong sudah dijajaki, dan mereka sangat tertarik ke Indonesia, karena dinilai prospek jagung disini sangat bagus,” kata Doni menjelaskan kedatangan empat orang investor tersebut.
Namun, permasalahan yang ditemui saat ini, sebagian besar lahan yang ada adalah milik petani, sedangkan para investor menginginkan lahan tersebut adalah lahan bebas atau lahan sendiri.□Aulia/Marti

Baca Selengkapnya...

Minggu, 16 Maret 2008

Tingkatkan Sosial Model

Pengembangan Diri, Etika dan Public Speaking


Menjadi seorang istri pejabat daerah, ataupun pemimpin di rumah dan di luar rumah haruslah mampu merangkap diri sebagai sosial model bagi anggota maupun masyarakat.

Guna mensiasati hal tersebut, tim penggerak PKK mengadakan latihan pengelolaan program dan penyuluhan (LP3-PKK) bagi tim penggerak PKK provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan--salah satu materinya adalah pengembangan diri, etika dan public speaking yang dilaksanakan selama dua hari, sejak Rabu (12/3) hingga hari ini, Kamis (13/3) di hotel Kini Pontianak.
Menurut Ketua Panitia, Sitorini Marlan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan diri bagi para istri pejabat dari cara berbicara, memimpin, pergaulan, dan pengelolaan program pokok PKK.
Hasil dari kegiatan ini, jelasnya, para istri mampu meningkatkan diri dalam kemampuan berorganisasi, keterampilan, mampu dalam memimpin organisasi, serta mengelola PKK.
“Kegiatan seperti ini tidak setiap tahun dilakukan, ada beberapa pimpinan yang baru dilantik seperti daerah pemekaran, kita harap pembekalan ini dapat diterapkan ketika terjun ke masyarakat,” kata Sitorini, Rabu (12/3) kemarin.
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini, sejak Rabu kemarin berjumlah 60 orang, sedangkan untuk hari ini berjumlah 40 peserta. Kegiatan ini, kata Sitorini juga akan berlanjut pada 14-15 Maret mendatang, dengan lokasi yang berbeda namun dengan konsep kegiatan yang sama.
LP3-PKK ini, kata Sitorini dilaksanakan sesuai dengan usulan program, berhubung adanya pemimpin baru yang dilantik.
Hal yang sama dikatakan Frederika Cornelis, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar. Menurutnya, latihan yang dilaksanakan selama empat hari ini merupakan materi yang wajib diikuti oleh para istri pejabat, karena dituntut untuk dapat bersikap dan berpenampilan sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, seperti cara bergaul, berbicara, berbusana dan makan-minum.
Alasannya, tantangan yang dihadapi tim penggerak PKK sangat berat, diantaranya adalah SDM kader yang masih lemah, luasnya wilayah dan terbatasnya anggaran yang tersedia.
“Karena PKK bersifat koordinatif dan konsultatif, sehingga sangat diperlukan hubungan kerja yang harmonis dan pertemuan berkala antara tim penggerak PKK di semua jenjang,” kata Frederika dalam acara yang digelar kemarin.
Instansi terkait yang juga bertindak sebagai dewan penyantun PKK, menurutnya harus saling mengisi sehingga pelaksanaan semua program dapat saling mengisi dan bersinergi.
Head Trainer ‘Layanan Pengembang’ Group Ciputra, Ny. L. Bambang Widaryatmo, yang bertindak sebagai narasumber acara ini mengatakan, banyak hal yang harus diperhatikan oleh istri pejabat, selaku pemimpin organisasi wanita di masing-masing daerah.
Menurutnya, apabila hal ini diabaikan, maka akan hilang nilai kewibawaan sebagai pemimpin. “Sikap, menentukan image baik atau buruknya seseorang, sekaligus kepribadiannya,” kata Ny. Bambang di hadapan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kemarin.
Ny. Bambang mengatakan, LP3-PKK ini bukan hanya bisa dilaksanakan dalam berbagai kondisi, dengan harapan, tingkah laku dan penampilan para istri pejabat dapat dihargai dan di puji oleh masyarakat dan anggota.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Perkumpulan Wanita Sarawak Demo di Pendopo Gubernur

Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak (PPWS) beramai-ramai melakukan demo di Pendopo Kediaman Gubernur Kalbar, Selasa (11/3) pagi kemarin. Sekitar 29 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, berkumpul di pendopo, tampak ibu-ibu dari persatuan Dharma Wanita Provinsi Kalbar, termasuk Ny Frederika Cornelis turut menyaksikan demo tersebut, mereka sangat terheran-heran dengan demo yang diadakan.

Adapun demo yang dilaksanakan adalah demo masak ayam dengan menggunakan minuman coca-cola. Kegiatan yang dilakukan ini adalah segelintir kegiatan yang dilakukan PPWS, guna bertukar pengalaman antara perempuan Sarawak dan Kalbar.
Ketua rombongan PPWS, Dayang Misbah Abang H. Anwar mengatakan, kunjungannya ke Kalbar merupakan kegiatan dan program kerja dari PPWS, tujuannya adalah sebagai perekat persatuan perempuan Sarawak dan Kalbar.
Rombongan PPWS, mengakui sangat kagum dengan sambutan yang diberikan pengurus Dharma Wanita Provinsi Kalbar, maka dari itu, Dayang sangat berharap dari kunjungannya kali ini dapat menciptakan kerukunan antara negara tetangga dan pengalaman baru.
”Kita ingin memajukan pengalaman antara Kalbar dengan perempuan di Kucing, serta mengambil hal yang paling menarik,” kata Dayang.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalbar, Hj. Ayu Haro Mochsin, mengatakan, kunjungan yang dilaksanakan PPWS adalah bentuk kehormatan bagi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalbar.
Kunjungan ini, jelasnya adalah bentuk dan wadah untuk saling bertukar pikiran dan informasi yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan di kedua negara. Kemudian, tukar ketrampilan guna kualitas hidup perempuan, serta kerjasama di bidang ekonomi khususnya dalam pemasaran hasil-hasil industri kerajinan perempuan.
”Pertemuan ini adalah bentuk dari kita untuk bertukar pikiran kepada PPWS,” kata Ayu kepada wartawan di Pendopo Gubernur, kemarin.
Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) kepada PPWS, yang dimaksudkan untuk kepentingan kedua belah pihak.
Ayu sangat optimis, kaum perempuan telah mencapai kemajuan, namun dari berbagai permasalahan masih memerlukan perhatian dari perkumpulan kaum perempuan, terutama dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah karena adanya faktor sosial, budaya dan ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Dari berbagai permasalahan inilah, jelasnya, kerjasama antara Kalbar dan Sarawak sangat diperlukan guna meminimalisir persoalan tersebut, serta mampu melibatkan seluruh sektor yang ada.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Perempuan Tunjukkan Kemajuan Pembangunan


Peran kaum perempuan di Provinsi Kalbar akhir-akhir ini mulai menunjukkan kemajuan di bidang pembangunan.

Frederika Cornelis, Penasehat Dharma Wanita Provinsi Kalbar mengatakan, dari beberapa permasalahan di berbagai sektor telah mampu diminimalisir, seperti bidang kesehatan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2000 mencatat 520/100.000 sedangkan kelahiran telah turun menjadi 370/100.000 kelahiran.
Bidang pendidikan kaum perempuan pun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya guna menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu bidang ekonomi, tingkat partisipasi perempuan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
”Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya industri yang dikelola oleh kaum perempuan seperti industri kerajinan, tenun, makanan dan hasilnya dapat dinikmati oleh ibu-ibu sekalian,” kata Frederika, di Pendopo Kediaman Gubernur Kalbar, Selasa (11/3) kemarin.
Ia juga memaparkan kemajuan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan perempuan Kalbar sudah menunjukkan kiprahnya. Hasil Pemilu 2004 perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Klabar sebesar 5,4 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 5,5 persen.
Sedangkan jumlah pegawai negeri sipil perempuan sampai tahun 2007 mencapai 36,10 persen dari 63,007 jumlah pegawai negeri sipil di Provinsi Kalbar yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sebesar 36,09 persen.
Hal ini jelasnya, karena adanya kekuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah. Karena jelas Frederika, permasalahan klasik yang masih dihadapi oleh kaum perempuan tidak lain adalah perdagangan perempuan (trafficking) dan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.
Diakuinya, berbagai permasalahan klasik tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, seperti masalah sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.
”Dalam rangka menghapus tindak kekerasan dan trafficking perlu ditetapkannya UU dan peraturan pemerintah serta upaya Pemprov dalam menangani hal tersebut,” katanya.
Upaya tersebut sudah dilakukan Pemerintah Indonesia seperti menerbitkan UU nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenaik penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang merupakan ratifikasi dari konvensi PP tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Kemudian, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan UU nomor 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdangan orang.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah melakukan upaya dalam rangka menangani tindak kekerasan dan trafficking, yakni dengan menerbitkan Perda nomor 3 tahun 2007 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, lalu, Perda nomor 7 tahun 2007 tentang penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
Selanjutnya Peraturan Gubernur Kalbar nomor 86 tentang rencana aksi daerah penghapusan perdangan orang, dan pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang merupakan tempat perlindungan bagi korban kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun trafficking serta merupakan wadah pemberdayaan perempuan secara umum.□

Baca Selengkapnya...

Optimis IIP Terbentuk

Pemerintah Provinsi Kalbar, optimis Institute Ilmu Pemerintahan (IIP) akan terbentuk. Saat ini koordinasi masih tetap berjalan, namun Kepala Badan Pemuda dan Olahraga Pemberdayaan Perempuan (Bappora PP) Hj Utin Kusumawaty, mengatakan, apabila keputusan tersebut keluar, 1 September nanti, siswa IIP sudah aktif belajar.

Rencananya, penerimaan siswa baru akan dilaksanakan pada Mei mendatang. Saat ini pihaknya telah menyediakan tempat yang representative, namun dari segi akademisi belum dapat dipastikan, karena kosentrasi jurusan belum ada.
“Kita belum tahu, fasilitas yang diberikan Kalbar itu apa, maka dari itu perlu ditopang pakar, pengajar baik dari pemerintah, perguruan tinggi dan pusat,” ujarnya di Kantor Gubernur, Senin (10/3) kemarin.
Kalbar adalah salah satunya provinsi dari sembilan provinsi yang terpilih, karena tingginya komitmen gubernur untuk mengadakan IIP, sehingga isu stategis dilemparkan untuk meyakinkan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri agar ada sebuah pusat pembelajaran.
Beberapa isu strategis yang diajukan Kalbar untuk mendapat peluang dari pemerintah pusat diantaranya wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, banyaknya pemekaran wilayah dan provinsi yang memerlukan tenaga pemerintahan dan Kalbar pernah menjadi penyelenggara APDN terbaik.
“Kita akan meraih peluang ini semaksimal mungkin. Komitmen dari pemerintah provinsi sendiri pun sangat besar,” kata Sekretaris tim lobby pendirian IIP regional di Kalbar ini.
Jika IIP regional bisa didirikan di Kalbar, maka kader pemerintah yang diajukan tidak hanya dari Kalbar, tapi bisa dari daerah yang berdekatan dengan Kalbar, misalnya Natuna, Riau, Jakarta dan lain sebagainya. IIP regional ini, lanjut Utin, masih sangat terpusat, hanya saja, proses pembelajarannya yang berada di daerah. Pembelajaran untuk kader pemerintahan ini pun tidak semuanya diajarkan. Hanya beberapa disiplin ilmu yang diterapkan di IIP regional ini.
Misalnya jurusan keuangan, jurusan pemerintahan dan Kalbar nantinya akan kebagian, tapi semuanya disiapkan di tingkat nasional. Ditambahkan Utin, kabupaten/kota di Kalbar juga telah memberikan kesiapan dan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Kalbar dengan mengirimkan kadernya.
Sementara itu, belum lama ini, Kepala Bidang Pendidikan Kader, Bandiklat Pontianak, Akhyar Rasyid, mengatakan bahwa pendirian IIP regional di Kalbar ini telah mendapat dukungan dari masing-masing kabupaten/kota di Kalbar.
“Termasuk sharing dananya. Jika peluang IIP regional bisa diraih Kalbar, tentunya kader-kader pemerintahan di Kalbar bisa lebih baik dan daerah sekitar UPRS di Sungai Ambawang yang akan dijadikan kampus IIP regional akan lebih berkembang lagi,” katanya.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pemprov Pastikan SOPD Segera Rampung

Kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dalam menggarap struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) hampir rampung, karena kaitannya dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, mengharuskan Perda tersebut dapat diselesaikan setahun sejak keputusan pusat, hingga 23 Juli mendatang.

Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalbar, M. Junaidi, mengatakan, rancangan tersebut sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan, meski, Selasa (4/3) kemarin, beberapa jajaran eksekutif melakukan pembahasan yang bersifat masukan, namun jelas Junaidi, keputusan rampung itu tidak dapat menunggu lama.
Dalam waktu dekat ini, katanya, rancangan SOPD yang telah disetujui Gubernur Kalbar akan diajukan ke DPRD Provinsi Kalbar, perkiraannya akhir bulan Maret ini, sedangkan rancangan yang telah disahkan oleh pihak eksekutif dan legislatif pada awal Juni mendatang.
”Rapat yang kita selenggarakan beberapa waktu lalu, masih dalam bentuk masukan kepada pimpinan yakni Gubernur, namun belum ada keputusan dari eksekutif, karena rapat kemarin baru yang pertama kalinya,” ungkap Junaidi ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (6/3) pagi.
Beberapa pertimbangannya, menurut PP nomor 41 Tahun 2007 ini, Kalbar memiliki kriteria dan nilai 84, disamping itu terdapat beberapa dinas dan badan yang mengalami pertambahan serta pengurangan.
Dibandingkan dengan SOPD lama, Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki 15 dinas, 12 Lembaga Tenaga Teknis (LTD) dan tiga asisten, serta 8 biro, namun di SOPD yang baru nanti, Pemerintah Provinsi Kalbar diwajibkan memiliki 4 asisten, 12 biro, 18 dinas serta 12 LTD.
Namun, ungkap Junaidi, pertambahan dan pengurangan beberapa instansi nantinya akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Syakirman, ketika ditemui wartawan belum lama ini mengatakan bahwa, rapat mengenai SOPD memang sudah diselenggarakan, tapi ia belum memastikan soal berapa unit yang akan mengalami pertambahan dan pengurangan karena belum dapat disampaikan.
”Kita memang sudah melakukan rapat, tapi untuk lebih jelasnya, kepada biro organisasi saja,” kata Syakirman singkat.
Berdasarkan pertimbangan, PP nomor 41 Tahun 2007 ini mengacu pada PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga ada beberapa tuntutan kebutuhan seperti pembagian urusan pemerintahan yang perlu dipisahkan, seperti dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya, Sosial tergabung dalam dinas sedangkan Pemberdayaan Masyarakat dibawah naungan biro.
Kemudian, kemampuan dana, sarana dan prasarana serta SDM atau aparatur yang ada, apakah telah mencukupi dan tersedia, kemudian, disesuaikan dengan visi dan misi gubernur, barulah dijabarkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM).□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pemprov Sumbar Lirik Kimtas Kalbar

Komunikasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) Kalbar ternyata semakin dilirik provinsi tetangga. Kini giliran Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), memboyong 20 orang dari dinas terkait, sekaligus belajar ke Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Pertemuan yang sangat singkat ini, diterima secara simbolis oleh Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Kalbar, Rabu (5/3) pagi.

Asisten I Bagian Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat, Asrul Syukur, MM mengatakan, Kimtas yang ada di Kalbar sudah sangat baik, malah menurutnya daerah perbatasan seperti Provinsi Kalbar perlu memaksimalkan keberadaan Kimtas, karena informasi kepada masyarakat yang ada di perbatasan sangat penting.
“Daerah Perbatasan perlu mendapatkan informasi yang sebenarnya dari pemerintah daerah, begitu pula pemerintahnya juga perlu mengetahui apa informasi yang diberikan masyarakat perbatasan,” ujar Asrul kepada wartawan usai melaksanakan audiensi kemarin.
Tidak ketinggalan, dengan adanya ulasan yang diutarakan BKIKD Provinsi Kalbar kemarin, Asrul berniat akan mengembangkan Kimtas di Sumbar, ia akan memulainya di daerah yang dianggap rawan, namun dengan cara bertahap. Meski di Sumbar telah memiliki beberapa Kelompok Capir, tapi jelasnya, Kelompok ini merupakan peninggalan dari pemerintahan sebelumnya yang keberadaannya berangsur secara turun temurun.
Saat ini, Sumbar sendiri juga memiliki komunikasi di Kedai yang mampu diserap seluruh masyarakat Sumbar. “Kita punya Kimtas bentuk lain, Menkominfo pernah memberikannya kepada kami, dengan jumlah 50 komunikasi tiap kabupaten,” tambah Asrul.
Kehadiran mereka menurut Kepala BKIKD Kalbar, Drs Herry Djaoeng, M.Si sekaligus memberikan informasi tambahan kepada BKIKD terhadap kemajuan komunikasi dan informasi yang ada di Kalbar.
Dalam pemaparannya kemarin, Herry menjelaskan secara rinci, tentang kinerja dari Kimtas Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang sebagian besar komunitas masyarakat disana adalah pengrajin.
Tidak hanya itu, beberapa Kimtas lain pun yang ada di Kalbar menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi tamu dari Sumbar ini, tidak luput dari mereka, juga melemparkan beberapa pertanyaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanganan Kimtas. Selain BKIKD, tampak hadir KPID dan TVRI Kalbar yang turut memberikan informasi akurat tentang penyebaran komunikasi yang ada di Kalbar.
Sepertinya, pemerintah Sumbar juga berminat untuk memasang jaringan TVRI yang lebih baik, karena menurut mereka, TVRI Kalbar lebih hebat dibandingkan dengan TVRI Sumbar yang hanya mampu menjangkau beberapa kabupaten saja.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis Minta Kandidat Bupati Pontianak Jaga Persatuan


Gaung pesta demokrasi di Kabupaten Pontianak, khususnya Pilkada Bupati Pontianak sudah bertalu-talu. Pilkada tersebut direncanakan Oktober 2008 ini.

Balon-balon yang telah bermunculan seperti anggota DPRD Kabupaten Pontianak, Maman Suratman, Ketua Gapensi Kalbar, H. Ria Norsan, incumbent, Drs. H. Agus Salim, MM, dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, yang mulai menarik hati masyarakat dengan barbagi program dalam menggalang dukungan.
Namun masih ada beberapa figur yang bakal meramaikan bursa pilkada seperti, Drs. H. Rubijanto, H. Anwar, S.Pd, MH, Eddy Sugito, SH, Camat Toho, Tommy, SH, Camat Jungkat, M. Sholeh, S. Sos, anggota DPRD Fraksi PDIP, Moses Alep, serta Pangeran Ratu Amantubillah, Dr. Ir. Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim.
Untuk itu, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, sangat antusias menghadiri ritual robok-robok yang merupakan kunjungan resmi pertamanya sejak dilantik menjadi Gubernur Kalbar di Pelabuhan Mempawah Terpadu, Rabu (5/3), kemarin. Gubernur Cornelis mengharapkan, para kandidat untuk tidak saling jelek-menjelekkan antarsatu kandidat dengan kandidat lainnya, sehingga menyebabkan persatuan dan kesatuan di Kabupaten Pontianak menjadi terpecah.
“Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, di mana tidak lama lagi Kabupaten Pontianak akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Untuk itu saya berpesan untuk tidak berpecah belah, sehingga tidak menimbulkan kekerasaan di masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan. Apa yang sudah buat bupati terdahulu maupun sekarang harus kita syukuri karena itu semua merupakan berkah dari Tuhan,” katanya.
Sedangkan ritual robok-robok yang merupakan agenda wisata Kabupaten Pontianak, dia berharap, ke depannya perayaan robok-robok agar dikemas lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sehingga Kabupaten Pontianak bisa menjadi tujuan wisata baik domestik maupun manca negara.
“Saya bukan orang asing di Kabupaten Pontianak, karena di Kabupaten inilah saya dididik, dibesarkan dan dilatih untuk mengurus pemerintahan, makanya robok-robok ini bukan hal baru bagi saya. Maka saya berharap kegiatan ini ke depan harus lebih baik dari hari ini, sehingga robok-robok dapat kita kembangkan untuk aset budaya yang dapat menarik minat wisatawan,” ucapnya.■Johan Wahyudi/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Audiensi Umat Hindu dengan Gubernur

Cornelis: Pemerintah Mengayomi Semua Agama


Ada enam agama besar yang paling banyak dianut penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Keppress No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Tetapi sampai kini masih banyak penganut ajaran agama Konghucu yang mengalami diskriminasi dari pejabat-pejabat pemerintah di Indonesia.

Oleh karena itu, mulai saat ini dan kedepan, jangan ada lagi sikap diskriminasi terhadap agama-agama tertentu, terlebih oleh pejabat pemerintah. Sebab keberadaan agama yang diakui negara sama, termasuk agama Hindu yang di Kalbar ini.
“Keberadaan agama Hindu termasuk dalam enam agama yang diakui Negara. Pemerintah akan mengayomi semua agama, tidak peduli apakah agama itu mayoritas atau minoritas,” tegas Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, ketika menerima audensi umat Hindu Kalbar yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Kantor Gubernur, Selasa (4/3).
Menurut Cornelis, tidak ada agama yang diistimewakan, semuanya sama. Untuk itu Ia berharap kepada umat Hindu, walaupun di Kalbar sebagai agama yang minoritas, namun tetap mampu berperan dalam pembangunan di daerah ini.
Ia mengatakan, peran serta umat Hindu dalam pembangunan tidak hanya dengan bekerja pada instansi pemerintah saja, tetapi dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, itu lebih nyata.
“Jika umat beragama sudah rukun, proses pembangunan akan berjalan lancar,” ujar Cornelis.
Ia juga menjelaskan, jika semuanya berjalan lancar maka akan saling keterkaitan satu satu lainnya, seperti di sektor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan banyak lagi sehingga akhirnya membantu pemerintah program pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.
Sementara itu, mewakili umat Hindu yang ikut dalam audiensi, Pandita Putu Dupa Bandem, mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Gubernur yang merencanakan dapat hadir dalam perayaan Tahun Baru Saka bersama yang rencananya diadakan pada tanggal 19 Maret mendatang.
Menurut Putu, menyambut Tahun Baru Saka kali ini, ada dua kegiatan besar, yakni ritual dan nonritual. Untuk acara ritual, dimulai sejak tanggal 2 Maret kemarin dengan melakukan penyucian diri untuk menyambut hari raya Nyepi, disebut juga Melasty yang dipusatkan di Pantai Kijing. Sedangkan pada tanggal 3, 4 dan 5 Maret dilakukan upacara Nyejer atau menstanakan Tuhan YME yang dimanifestasikan dengan para Dewa.
Kemudian pada tanggal 6 Maret, dilakukan Tawur Kesanga atau upacara tutup tahun Saka dengan kegiatan berupa Tawur Agung Kesanga yang artinya memohon kepada Tuhan YME agar diberikan keharmonisan dan keseimbangan alam semesta serta permohonan kesejahteraan kepada masyarakat.
Selanjutnya pada tanggal 7 Maret atau 1 Sasih Kedasa Tahun Saka 1930, umat Hindu menyambut Tahun Baru Saka dengan Nyepi. Selama satu hari itu, mereka akan berpuasa (tidak makan dan minum) sambil melakukan Catur Brata penyepian.
Lebih lanjut Putu menjelaskan ada empat bagian yang terkandung dalam Catur Brata, yaitu Amati Geni atau tidak menyalakan api. Amati Karya atau tidak bekerja secara fisik. Amati Lelengan atau tidak berpergian dan terakhir Amati Lelanguan atau tidak berfoya-foya.
Dan pada tanggal 8 Maret, mereka akan kembali membuka pintu supaya dapat saling silahturahmi antar satu sama lain atau disebut Ngembak Geni.
Selain memaparkan acara ritual, Putu juga mengungkapkan acara non ritual yang akan yang meliputi pengobatan massal, donor darah, dan beraneka macam perlombaan. “Dengan kegiatan itu, kiranya perayaan Tahun Baru Saka kali ini dapat berjalan lancar dan meriah. Dan yang terpenting, umat Hindu semakin menuju kearah yang lebih baik,” pungkasnya.□Krisantus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Aparatur Pemerintah Jangan Terjebak Rezim yang Berkuasa

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengingatkan aparatur pemerintah di kabupaten/kota maupun provinsi untuk menjadi birokrat sesungguhnya serta tidak dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten.

"Belajarlah dari pengalaman pada masa Orba (Orde Baru) ketika PNS, polisi maupun militer dimainkan untuk mempertahankan kekuasaan Pak Harto (Presiden Soeharto-red)," kata Cornelis saat rapat pembinaan aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) se-Kalbar di Pontianak, Senin.
Pengalaman selama 32 tahun di masa Orba itu membuat kondisi ekonomi masyarakat lemah. Menurut dia, layanan terhadap publik oleh aparatur seharusnya tetap berjalan tanpa ada tekanan-tekanan politik terhadap mereka.
"Sekarang kita harus mencoba untuk mengubah pola itu," kata Cornelis. Ia mencontohkan negara-negara maju yang menempatkan aparatur pemerintahnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang siapapun yang menjadi kepala daerah.
Bentuk keterlibatan aparatur pemerintah dalam dukung-mendukung kepala daerah yang berkuasa misalnya mengintimidasi tim sukses calon lain dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Ini jangan sampai terjadi," kata Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu. Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat. "Jangan sampai APBD digunakan untuk mempertahankan kekuasaan," katanya.
Pada kesempatan itu, Cornelis mengakui upaya membangun citra positif Pol PP saat ini tidak mudah. Keberadaan Pol PP di lapangan masih dikaitkan dengan operasi-operasi represif yang menyebabkan mereka harus berhadapan langsung terhadap perlawanan dari kelompok masyarakat.
Untuk itu, Pol PP diminta mengedepankan perilaku yang menjunjung nilai-nilai HAM, mengayomi, dan menghindari sikap arogan serta kurang simpatik yang dapat mendorong citra ke arah yang lebih negatif.
Sepanjang tahun 2008, dijadwalkan lima daerah akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serempak yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sanggau.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Satpol PP Bukan Polisi Buangan


Gubernur Drs Cornelis, MH menegaskan, Satpol Pamong Praja bukanlah polisi buangan. Pernyataan tersebut dikemukakannya dalam rapat pembinaan aparat Satpol PP se-Kalbar, kemarin.

Satpol PP diharapkan mampu menciptakan otak yang cerdas dan berpendidikan. “Coba kita hilangkan image yang mengatakan bahwa Satpol PP adalah polisi buangan. Ciptakan Satpol PP yang memiliki peran penting,” ungkapnya dalam upacara di depan seluruh jajaran Satpol di Balai Petitih Kantor Gubernur.
Cornelis menambahkan tidak perlu adanya satpam di kantor-kantor Pemda, karena keberadaan Satpol PP sudah melebihi tugas dan fungsi sebagai aparatur negara yang mampu mengemban tugas dalam pengamanan.
Cornelis menginginkan Satpol PP mampu menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam bentuk operasi lapangan serta mampu bersikap dan bertindak secara profesional.
“Tantangan tugas di dalam masyarakat semakin berat dan kompleks serta penuh resiko. Dituntut kesiapan mental dan fisik serta harus berani menghadapi tantangan dan kekerasan, namun harus dihindari benturan pisik dengan masyarakat,” ujarnya.
Sat Pol PP dituntut memberikan respon terhadap emosi masyarakat secara memadai, dengan menunjukkan keberanian, keuletan dan lebih penting adalah kehati-hatian serta kesabaran.
“Tugas yang diemban Sat Pol PP sangat berat, karena harus mampu melaksanakan kewajibannya sebagai aparatur ataupun tugas kepolisian, jadi cobalah dan berupaya agar masyarakat dapat segan dengan Satpol PP,” katanya seraya menceritakan bagaimana Satpol PP di Jakarta ditakuti dan disegani masyarakat.■Aulis Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gaya Gubernur Cornelis Pulang Kampung

Tanpa Alas Kaki Bersama Petani


Banyak pertanyaan, bagaimana Gubernur Cornelis bertugas sekarang? Setelah menjalani dua bulan kepemimpinannya selaku Gubernur Kalbar. Kepala Dinas Pertanian Ir Hazairin, MS menilai sosok Gubernur Kalbar, Cornelis tampil bersahaja. Dia sederhana ketika disaksikannya ”pulang kampung” ke Kabupaten Landak saat panen padi beberapa waktu yang lalu.

”Beliau sangat dekat dengan masyarakat. Nyaris tanpa batas. Hal ini positif sekali. Terlebih potensi utama pembangunan Kalbar tak dipungkiri, pertanian dalam arti luas. Jika gubernur dekat dengan petani, maka pertanian prospeknya akan cerah dan maju. Itu yang saya selami selaku penyuluh,” ungkapnya.
Menurut Hazairin yang pada awal bertugas adalah sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis dan pernah menjadi koordinator penyuluh pertanian se-Kalbar, jika pucuk pimpinan dekat dengan petani, alamat petani dekat pula kepadanya, sehingga program-program pembangunan bisa berhasil.
Kata Hazairin, untuk bidang pangan, tantangannya sangat besar. Di Pulau Jawa dan Sumatera saat ini kerapkali ditimpa musibah banjir, longsor dan gempa sehingga gagal panen, sehingga daerah aman seperti Kalbar perlu terus-menerus meningkatkan kuantitas serta kualitas produksinya.
Kalbar, lanjut Hazairin berhasil dengan gerakan genta ton padi, dan akan semakin berhasil jika mempunyai sistem irigasi yang baik. ”Padi sangat sensitif dengan air,” ungkapnya seraya berharap dengan kedekatan petani dengan Gubernur, atau sebaliknya Gubernur dengan petani, akan mudah terwujudnya suasana dialogis sehingga petani bisa meningkatkan kesejahteraannya. ”Jika petani sejahtera. Dari 55.000 KK yang ada di Kalbar, berarti visi Gubernur untuk mensejahterakan rakyat Kalbar tidak hanya impian, tapi akan menjadi kenyataan,” ungkapnya.
Hal senada disaksikan staf Dinas Pertanian, Heronimus Hero, SP, MP. ”Mungkin ini hanya pendapat pribadi yang bersifat sementara. Karena penilaian ini didasarkan pada pengalaman pertama saya mengikuti Gubernur Kalbar ini. Ya, kesan saya Beliau bersahaja, low profile, dan tidak protokoler. Kesemua itu mewarnai kepribadian dan penampilan Drs. Cornelis, MH saat pertama kali mengikuti panen raya Gadu di Desa Serimbang, Kecamatan Senakin, Kabupaten Landak.”
Kata Hero yang alumni Fakultas Pertanian Untan ini, begitu memasuki areal panen padi, Gubernur langsung membaur dengan sambutan masyarakat setempat.
Tidak ada pembatasan protokoler kaku dilakukan seperti biasanya. Gubernur juga berjalan bersama-sama masyarakat setempat menuju areal panen padi di ladang masyarakat, bahkan Gubernur tidak menyempatkan diri menggunakan sepatu boot untuk turun ke ladang (sawah, red) bersama istri tercinta Ibu Frederica.
Namun di balik keramahan dan penampilan yang bersahaja Gubernur baru memiliki ketegasan dalam menyampaikan pernyataan-pernyataannya. Ini tergambar saat Gubernur menyampaikan sambutan yang spontan dan bersifat to the point.
”Mudah-mudahan ketegasan, kesederhanaan, dan keluwesan selalu menyertai Gubernur yang baru dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk waktu selanjutnya,” harap Hero yang juga adik kandung legislator Herman Ivo ini.■Nur Iskandar/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Ketahanan Budaya, Bagian dari Visi Cornelis

Jangan Dikira Saya Anti Islam


Tak banyak perubahan yang berarti pada kantor orang nomor satu di Kalbar ini setelah 14 Januari kemarin dilantik sebagai Gubernur, kecuali di depan Balai Petitih sudah tak ada sofa dan artefak foto serta lemari pajangan. Loby dibiarkan kosong untuk—mungkin—kelak ditata kembali.

Ruai Telabang di depan ruang kerja Gubernur Kalbar di lantai dua, tetap seperti yang dulu ketika Pemprov dipimpin Gubernur H Usman Ja’far, kecuali sofa ditarik ke arah dinding sehingga tetamu mudah melihat ke kaca Jalan Raya Ahmad Yani. Selain itu juga tidak terlalu dekat dengan ruang tunggu bagian dalam yang terdiri dari beberapa set sofa luks.
Jadwal kunjungan silaturahmi dinyatakan diterima oleh Pemprov Kalbar untuk MABM pada Kamis (28/2) siang. Tepat pukul 10.00 pengurus MABM Kalbar di bawah kepemimpinan Ketua Umum H Abang Imien Taha sudah berkumpul di Rumah Melayu kawasan Jalan Sutan Syahrir, Kota Baru.
Pukul 11.00 WIB rombongan dengan dua kendaraan roda empat telah tiba di Kantor Gubernur.
Saat rombongan MABM tiba di ruang tunggu sudah ada cukup banyak tamu. Selain di ruang tunggu utama, juga di deretan kursi dinding kaca banyak tamu dari berbagai unsur. Tampak pula di deretan tamu untuk menunggu Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot dan Kardjono.
“Sebentar ya Pak di dalam lagi ada meeting,” ungkap staf Gubernur, Fahmi.
Rusman Namsuri, Sekum MABM yang melaporkan kedatangan tabik-tabik mengikuti prosedur. Tetamu kemudian menunggu.
Sekitar 20 menit, pintu lebar ruang kerja Gubernur terbuka. Tampak melangkah keluar Kepala Bappeda Kalbar Ir H Fathan A Rasyid, M.Agr beserta stafnya Karsono. Di belakangnya ada Cornelis dan Christiandy.
Cornelis menebar senyum kepada para tamu yang memberikan rasa hormat. Pria bersafari warna kuning khas baju PNS ditambah emblem eksekutif nomor satu di saku yang menggantung laksana buah jengkol, Cornelis menyalami satu persatu dengan akrab. “Siapa tamu yang terdaftar dulu?”
“MABM Pak,” kata stafnya.
“Ya memang harus antre ya bapak-bapak, MABM dulu. Kan MABM yang terdaftar. Yang tidak terdaftar harap antre agar semua kebagian,” ujarnya dengan suaranya yang khas. Cornelis masih tetap berdiri di antara tetamunya seraya mencandai Zulfidar, anggota PDIP yang santer ingin maju jadi Walikota. “Mane kau Zul, udah jadi Gubernur aku baru kau ke sini,” sapanya bercanda. Yang lain yang mendengarkan pun meledak tawanya. Zulfi sendiri keki. “Anu Pak, anu....” katanya cari alasan.
Dalam keceriaan siang itu pengurus MABM memasuki ruangan kerja Cornelis. Cornelis sendiri minta izin menyalakan rokoknya. “Maaf ya Pak, saya boleh merokok?” tanyanya. “Boleh, boleh. Cuma rokok saya ketinggalan. Pikir di sini dilarang merokok,” kata Imien Taha gembira karena Cornelis tak terlalu protokoler.
Imien Taha kemudian mengatakan bahwa MABM sengaja bersilaturahmi dalam rangka melaporkan hasil Mubes MABM dengan terbentuknya kepengurusan baru di mana Imien terpilih sebagai pemimpin untuk periode yang kedua. Imien juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Cornelis sebagai Gubernur Kalbar dalam keadaan yang aman dan kondusif.
Imien tak lupa memperkenalkan 13 orang pendamping yang datang bersamanya. Dimulai dari Ali Kadir, Rusman Namsuri, Azhari Abdullah, Mustafa, Mirza Moein Idris, Farid Panji Anom, Rudyzar, Zulfidar, dan lain-lain.
Di tengah pembicaraannya, Imien memberikan buku program kerja yang prioritasnya meningkatkan SDM dan kesejahteraan serta rencana Festival Budaya Melayu yang bakal dihelat pada Bulan Juli di Kota Sanggau.
Menerima penjelasan itu, Cornelis mengatakan, soal adat dan budaya sudah menjadi bagian dari visi-misinya. “Bapak jangan kuatir, ketahanan budaya menjadi perhatian pemerintahan kita,” ungkapnya.
Cornelis mengatakan, budaya bangsa adalah puncak-puncak kearifan yang pernah kita capai sebagai Bangsa. Hanya saja, sempat dalam kurun waktu Orde Baru, kebudayaan diseragamkan sehingga ada diskriminasi. “Kita di Kalbar tertekan. Dan kini saatnya kita bangun ketahan budaya dengan menggali nilai-nilai luhur untuk diwariskan kepada generasi muda dan menjualnya untuk pariwisata secara arif, adil dan bijaksana,” ungkapnya.
Cornelis mengatakan, untuk membangun Kalbar tidak bisa hanya satu adat dan budaya saja, melainkan harus bersama-sama karena Kalbar multi etnis, multi agama dan multi kultural. “Kita harus bisa belajar dari Malaysia di mana mereka juga ada Dayak, Melayu dan China, tetapi karena mereka bersatu, kompak, maka mereka bisa maju. Saya banyak belajar dari sana. Termasuk untuk Pilkada kemarin. Karena menurut Quran, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya,” ungkapnya.
Cornelis mengatakan, dasar negara Malaysia adalah Islam, tetapi mereka moderat. “Dimulai dari hati nurani. Dimulai dari diri kita sendiri. Kerja keras. Berusaha. Sebab Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri tidak mau merubahnya,” ungkapnya.
Mantan Bupati Landak ini mengakui kalau dia pertama mengaktivasi etnis, tetapi setelah terpilih dia menjadi milik semua golongan dan semua mendapatkan perlindungan. “Saya dikira anti Islam, tidak. Saya tidak anti Islam, bahkan masjid, gereja, kelenteng saya katakan silahkan dibangun di Landak saat saya jadi Bupati dan tidak perlu minta izin. Cuma saya marah jika rumah ibadah dibangun, tapi tidak dipakai,” ungkapnya.
Dengan santai dan dialogis, Cornelis mengatakan di suatu desa pemeluk Islam hanya 7 orang dan saat dia mengakhiri jabatan sebagai Bupati Landak jumlahnya sudah 40 orang. “Semuanya aman. Masjid bisa dibangun,” kata dia.
Disimpulkan Cornelis, hubungan kerjasama antara Dayak, Melayu, China sudah berlangsung berabad-abad yang lampau. Banyak Islam di pedalaman yang sudah tumbuh berabad-abad yang lampau. Begitupula orang Tionghoa, sampai ke ulu-ulu sungai pun ada. “Jangan kita mau dipecah-belah sebagai warisan dari penjajah Belanda,” tegasnya.
“Sekaranglah saatnya kita bersatu. Saye nih dibesarkan di tengah masyarakat Melayu. 12 tahun di Ketapang dan seterusnya di Kota Pontianak. Kiri-kanan saye orang Melayu bah,” kata dia membuat semua yang hadir tersenyum. Cornelis bahkan fasih menyebut Allah Subhanahu Wata’ala. Dan itu diungkapkannya berkali-kali sehingga yang hadir haru campur geli. “Tapi inilah saye. Kite di sini same-samelah membangun. Nak kemane agik bah,” tuturnya dengan aksen Pontianak.
Cornelis mengajak menjadikan budaya sebagai identitas dengan dipelihara serta diambil nilai-nilai positifnya. “Kita harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Jangan bertikai, sudah bukan zamannya lagi. Sekarang saatnya kita membangun secara bersama-sama. Saling bergandengan tangan dengan mesra antara Melayu, Dayak, Tionghoa dan suku-suku lainnya. Kita dituntut kerja yang profesional,” imbuhnya.
Banyak topik yang dibahas dalam pertemuan ini menyoal adat, budaya dan sejarah. Satu jam waktu berlalu. Tanpa terasa azan zuhur pun berkumandang. Cornelis diam sesaat memberikan rasa hormat. Tak lama kemudian, acara dipungkasi dengan foto bersama. Keakraban yang lengkap. Ada puak Melayu, Gubernur yang Dayak dan Wagub yang Tionghoa. “Kita lanjutkan hasil positif dari Pak Usman Ja’far yakni harmonis dalam etnis,” sambung Cornelis seraya mengantar tamu keluar, sedangkan rombongan tetamu lainnya menyusul antre untuk masuk. Cornelis sungguh sudah sangat sibuk.■Nur Iskandar/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Kalbar Idealnya Miliki Stasiun Pengamatan Api dan Asap

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kalimantan Barat, Tri Budiarto mengatakan, provinsi tersebut idealnya memiliki stasiun pengamatan api, asap, dan ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) karena intensitas titik api setiap tahunnya sangat tinggi.

"Ada tiga yang diutamakan untuk dibangun stasiun tersebut, yaitu provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Kalbar. Ketiganya sudah mengajukan kesiapannya untuk didirikan stasiun. Tetapi hingga hari ini masih belum ada kepastian provinsi mana yang diprioritaskan untuk dibangun," kata Tri Budiarto, dalam Lokakarya "Penguatan Peran Civil Society dalam Pemanfaatan Kerjasama ASEAN di Bidang Penanganan Polusi Asap Lintas Batas" di Pontianak, Kamis pekan lalu.
Ia mengatakan, alasan mengapa Kalbar perlu menjadi prioritas, karena provinsi tersebut memiliki lahan gambut yang cukup luas yaitu sekitar 1.729.980 hektar dengan ketebalan 0,5 meter hingga 8,0 meter yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Dengan luasnya lahan gambut, sehingga memudahkan terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kering. Sehingga sangat membutuhkan tenaga pemadam kebakaran hutan dan lahan dalam jumlah besar dan stasiun pengamatan api, asap, dan ISPU.
Lima negara ASEAN yang terkena dampak langsung polusi asap lintas batas, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sehingga kelima negara tersebut saat ini lebih memfokuskan dalam hal kerjasama tiga hal, yaitu lingkungan hidup, api dan polusi asap lintas batas yang selama ini rutin terjadi setiap tahun ketika musim kemarau.
Tri Budiarto menambahkan, secara strategis mestinya Lembaga Kerjasama ASEAN dari lima negara tersebut lebih memfokuskan pembangunan stasiun pengamat api, asap dan ISPU di Kalbar. Mengingat titik api di Kalbar akibat terbakarnya hutan dan lahan cukup tinggi.
Dari data, Bapedalda Kalbar, jumlah hot spot, Januari hingga Desember 2007 yang dipantau melalui Satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ada penurunan dibanding tahun 2006, yaitu Kabupaten Ketapang 1.590, Sintang 1.127, Kapuas Hulu 1.016, Sanggau 867, Landak 704, Bengkayang 744, Kabupaten Pontianak 372, Sambas 411, Sekadau 360, Melawi 294, Kota Pontianak 20 dan Kota Singkawang 6 titik.
Sementara, hot spot selama Juli - 10 Oktober 2006 yakni 8.706. Hot spot terbanyak di Kabupaten Ketapang yakni 8.706, Sintang 3.157, Kapuas Hulu 2.885, Sanggau 2.540, Landak 2.267, Bengkayang 2.172, Pontianak 1.862, Sambas 1.860, Sekadau 1.658, Melawi 1.124, Kota Pontianak 98 dan Kota Singkawang 22.
Sebaran hot spot banyak terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan di antaranya Riau, Kalbar, Sumatera Utara, Kalteng, dan Kalsel. Satelit NOAA mendeteksi hot spot yang ada di kawasan hutan sekitar 40 persen dan sisanya di luar kawasan hutan pada tahun 2006.
Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri Indonesia, Rachmat Budiman mengatakan, tahun 2006/2007 Indonesia mulai berhasil mengurangi jumlah titik api di daerah rawan kebakaran hutan dalam jumlah yang cukup substansial.
Ia mengatakan, saat ini kerjasama Indonesia-Singapura dalam rangka membantu penanganan polusi lintas batas di Provinsi Jambi sudah mulai direalisasikan. "Kita juga bekerjasama dengan Malaysia dalam hal yang sama untuk Provinsi Riau yang sebentar lagi diimplementasikan," ujarnya.
Rachmat berharap, dengan kerjasama tersebut, polusi asap lintas batas tidak lagi menjadi permasalahan di kawasan melainkan sudah menjadi tanggungjawab bersama-sama. Ia menilai, polusi lintas batas tidak hanya bisa diatasi oleh negara yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Karena dampak dari kebakaran tersebut sangat luas, sehingga negara tetangga akan ikut terkena dampak polusi asap lintas batas.
"Mari kita bangun kesadaran bersama untuk mengurangi pembakaran hutan dan lahan, agar masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar," katanya.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

MENJAMU PUAN MAHARANI



PUAN MAHARANI. Anak pertama mantan presiden Megawati Soekarno Putri tiba di Pontianak dalam rangka silahturahmi dan rangkaian HUT PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini Puan Maharani juga memberikan bantuan kepada beberapa Masjid dan yayasan. Selain itu Puan Maharani juga menyampaikan ucapan selamat kepada Cornelis yang terpilih menjadi Gubernur Kalbar periode 2008-2013. Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.



Baca Selengkapnya...

Bukti Hebatnya Indonesia


Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada tatung, di situ berjubel manusia. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi Kota Singkawang pada parade tatung, Kamis (21/2) kemarin. Betapa tidak, mulai pagi, ratusan, bahkan ribuan manusia tumpah ruah di jalan-jalan utama, baik di pasar Kota Singkawang, depan kelenteng dan jalan-jalan protokol. Termasuk Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis,MH beserta rombongan.

Warga berdesak-desakan, saling dorong untuk tampil terdepan demi bisa melihat tatung beraksi.
Tatung sendiri tidak peduli. Bau bakar gaharu yang dibawa oleh para pemandu sepertinya membuat tatung semakin terobsesi.
Tandu parang diinjak dan mereka menari di atasnya. Memang tidak luka karena mereka sedang dirasuki ruh halus.
Senjata tajam ditusukkan ke badan. Sajam ditusuk dengan bebagai barang yang diruncingkan, seperti kayu, kipas angin, dan lain sebagainya di mulut. Dari ulah tatung, para pengunjung merasa takjub sekaligus ngeri.
Dengan menggunakan panggung di lapangan terbuka, secara resmi parade tatung dibuka disekitar pukul 10.00. Dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis, MH, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rihat Natsir Silalahi, Penasihat Presiden SBY Dr. Syahrir, Walikota Singkawang Hasan Karman, Ketua DPRD Kota Singkawang, Zaini Nur, serta jajaran Muspida se Kota Singkawang.
Pada acara pembukaan tatung, panitia menyampaikan parade tersebut diikuti 291 tatung bertandu parang. Selain itu ada sekitar 136 tatung biasa dan tidak menggunakan tandu. Istimewanya Cap Go Me tahun ini parade juga diikuti 13 jelangkung, serta 12 sio.

Hasan Karman mengatakan, dengan adanya perayaan Imlek dan Cap Go Me berupa parade tatung terebut, merupakan salah satu asset wisata unggulan yang dimiliki Kota Singkawang. Hal ini dikarenakan, tatung yang ada di Kota Singkawang mempunyai karakteristik yang khas.

“Saya yakin tatung tersebut dapat mendukung pariwista di Kota Singkawang sebagai icon pariwisata Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Hasan

Selain asset wisata yang dimiliki, untuk menjadikan kota pariwisata, Hasan Karman meminta kepada masyarakat Kota Singkawang bersikap ramah kepada wisatawan, baik domestik ataupun asing. Karena dengan keramahan, pariwisata tersebut akan merasa betah, dan tahun berikutnya diharapkan berkujung ke Kota Singkawang.

Begitu juga dengan Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum membuka parade tatung, Cornelis mengatakan sangat mendukung parade di Kota Singkawang dan menjadikan sebagai salah asset pariwisata yang diunggulkan. Akan tetapi, untuk selanjutnya, Cornelis mengharapkan, parade tatung tersebut dikemas dengan rapi, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang.

Selain itu, Cornelis memandang parade tatung di Kota Singkawang milik semua suku. Pasalnya, dari pengamatan yang dilakukan atrakasi tatung tersebut juga dikuti berbagai suku, termasuk mereka sebagai pemikul tandu. Dengan keikutsertaan beragam suku tersebut membuktikan Indonesia merupakan negara yang hebat.

“Itulah hebatnya Indonesia, walau berbeda suku tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Cornelis.

Parade dibuka. Kembang api meluncur ke angkasa. Ratusan tatung pun beraksi. Jalan utama mulai dari Diponegoro, Sejahtera, Budi Utomo dan berbagai jalan utama lainnya ditelusuri. Tidak hanya menelusuri jalan, para tatung itu silih berganti menghampiri kelenteng Tri Dharma di Jalan Sejahtera, sebagai tatung tertua. Atraksi tatung pun berakhir hingga sore hari.■Mujidi/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Penjara Bukan untuk Rakyat

Gubernur Kalbar, Cornelis menekankan tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, bukan memenjarakannya. Ungkapan ini dilontarkannya terkait dengan pemberantasan Illegal Logging yang mengorbankan rakyat yang telah turun temurun tinggal di kawasan hutan.

Selama ini, aparat hanya menangkap dan memenjarakan warga akibat membawa kayu tanpa dokumen. Untuk itu, ia meminta Dinas Kehutanan untuk menegaskan permasalahan batas hutan. "Mana yang milik negara dan mana yang milik masyarakat, jangan sampai masyarakat yang tinggal di sana tidak bisa apa-apa," katanya.
Cornelis mengajak seluruh unsur pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak mengorbankan masyarakat dalam penegakan hukum pemberantasan Illegal Logging.
Tak lupa Cornelis menyinggung kepada kalangan birokrat terkait di tingkat provinsi untuk mempermudah perijinan kepada bupati dan walikota. Hal tersebut adalah ungkapan pengalamannya selama ia menjabat sebagai Bupati Landak.
Prioritas tata kelola hutan ini, menurut Cornelis, adalah untuk mengubah budaya memenjarakan masyarakat yang dituduh sebagai pelaku pembalak liar. Ditegaskannya, selama ini aparat keamanan dan juga pemerintah senang sekali memenjarakan rakyatnya. "Jangan sampai rakyat yang sudah turun temurun hidup di wilayah hutan tersebut, tak boleh menyentuh satu pokok pun!" ingatnya.
Mengenai ijin pengelolaan lahan, Cornelis meminta dinas kehutanan untuk bekerja maksimal melobi pemerintah pusat untuk dapat menegaskan kewenangan pemberian ijin alat berat. "Saya akan katakan kepada Menhut MS Kaban, untuk melobinya," tantangnya.
Sementara itu, Presidium Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Pontianak, Wawan Kosmanda, mengatakan sejauh ini memang low enforcemen di Kalbar dan Indonesia secara umumnya masih lemah dan terkesan tebang pilih. Dahulu Kalbar dikenal dengan hutan yang lebat dan nan rindang, namun sekarang semua itu hanya tinggal menanti untuk sirna dan lenyap dari permukaan. ”Yang tersisa hanyalah sejarah yang dimiliki anak cucu kita bahwa dahulu Kalbar kaya akan hutan,” tegasnya.
Persoalan pengawasan hutan memang tidak hanya dilakukan oleh dinas kehutanan saja, melainkan juga banyak lagi dinas maupun instansi terkait lain yang juga mempunyai pengaruh untuk menyelamatkan hutan, salah satunya Polisi dan TNI. Namun, hanya sedikit sekali persentase penegakkan hukum yang berhasil diungkap. ”Mudah-mudahan masih ada orang yang berfikir dan bersikap tegas dalam persoalan ini. Agar hutan kita tetap lestari,” katanya lagi.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: PP 72 sebagai Pedoman Pemdes


Pengarahan umum Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH pada acara rapat kerja kepala desa (Kades) seantero Kabupaten Sintang belum lama ini. Gubernur berharap dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa menjadi pedoman pokok dalam menyenggarakan pemerintahan desa maupun kegiatan pengadministrasian pemerintahan dan keuangan desa.

“Rapat kerja (Raker) Kades se-Kabupaten Sintang ini diharapkan dapat memfasilitasi salah satu aspek di dalam peningkatan wawasan bagi Kades dan camat dalam mensinergikan seluruh pelaksanaan tugas pokoknya yakni untuk menyelenggarakan seluruh tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya,” kata Cornelis dalam pengarahannya.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan berdasarkan pasal 98 ayat 1 dan 2 PP 72 tersebut, antara lain menyebutkan bahwa pemerintah pusat maupun provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud.
Atas dasar itu, kata Cornelis, “Perlu saya ingatkan kembali mengenai tugas dan kewenangan kita masing-masing di dalam melaksanakan koordinasi pembinaan pemerintahan desa,” ujarnya.
Pembinaan yang dilakukan Pemprov Kalbar, meliputi memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi, menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota, melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota, memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan skala provinsi.
Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain meliputi untuk menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepala desa, memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa, menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan.
Selanjutnya tugas pokok camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan, meliputi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, tugas pokok camat juga memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan dan memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
Dengan telah diundangkannya PP 72 tersebut menjadi pedoman pokok bagi semua di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, baik bagi pemerintah provinsi yang bertanggungjawab memfasilitasi pembinaannya, maupun bagi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab langsung terhadap pembinaan pemerintahan desa.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Christiandy: Politik Tidak Selamanya Tergantung Uang

Dari Talkshow “Etnis Tionghoa dan Politik di Indonesia”


Tidak selamanya kemenangan politik tergantung dari banyak dan sedikitnya uang yang dimiliki oleh kandidat. Masyarakat semakin pintar memilih pemimpinnya. Hal itu terbukti pada saat pelaksanaan Pemilu Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu. Kendati memiliki jumlah kekayaan paling sedikit diantara calon yang lain, pasangan Cornelis-Christiandy mampu memenangkan pemilihan gubernur langsung pertama di Kalbar.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM, ketika menjadi pembicara pada Talk Show bertajuk “Etnis Tionghoa dan Politik di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Kelompok Bakti Sosial Pengusaha (KBSP) Bandung di Gedung Yayasan Harapan Kasih Bandung, Sabtu (16/2) akhir pekan lalu.
Acara Talk Show yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Raya Imlek 2559 tahun 2008 ini menampilkan pula beberapa tokoh Tionghoa lainnya seperti Drs. Enggar Hastolukita dari Komisi V DPR-RI, Tan Siau Gie dari perwakilan KBSP Bandung, dan Ir. F. Teguh Satria, Ketua Umum REI Indonesia sebagai moderator.
“Kita dilahirkan di dunia ini, tidak dapat memilih mau jadi apa kita nantinya, mau jadi suku apa dan mau beragama apa, karena hal itu adalah merupakan kodrat dari yang Maha Kuasa. Oleh karena itu apapun yang telah ada pada kita hendaknya dapat kita syukuri dan kita terima dengan ikhlas, sebab kita sebagai manusia apapun yang kita lakukan itu adalah merupakan tanggung jawab kita masing-masing,” tuturnya.
Menyinggung masalah politik, Christiandy mengakui bahwa masyarakat saat ini semakin pintar sehingga semakin pintar pula dalam memilih pemimpinnya. “Masyarakat tidak lagi melihat siapa figurnya, tetapi melihat program-program apa yang akan dilaksanakan. Mereka mengharapkan apa yang dijanjikan nantinya bisa direalisasikan,” tutur mantan Kepala SMK Imanuel Pontianak ini mantap.
Lebih lanjut Christiandy menegaskan bahwa politik tidak selamanya karena uang. “Karena uang dapat menjadi bumerang bagi kita, sehingga walaupun kita tidak memiliki uang yang banyak, kita bisa menang di panggung politik,” ungkap bapak satu anak yang telah terbukti dapat memenangkan Pilkada Gubernur Kalbar 15 November 2007 lalu.
Christiandy mengatakan, ikut berpolitik merupakan panggilan. Jabatan yang diperoleh adalah merupakan suatu amanah yang diditipkan olah Tuhan sebab tidak ada segala sesuatunya tanpa seizin Tuhan. “Sebaliknya, jika kita telah digariskan untuk menjalani hal itu tentu kita tidak bisa untuk menolaknya,” ujarnya lagi.
Menjawab pertanyaan salah seorang peserta Talk Show tentang apa kontribusi Christiandy sebagai wakil gubernur terhadap etnis Tionghoa, dijelaskan bahwa tujuan dari visi dan misi pembangunan Kalbar adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memerangi kebodohan dan kemiskinan serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Kalbar. “Visi dan misi ini tidak hanya dikhususkan untuk etnis tertentu. Jika memang ada masyarakat dari etnis Tionghoa yang masih bodoh, miskin serta taraf kesehatannya masih sangat rendah secara otomatis akan dibantu,” tangkis Christiandy dengan diplomatis.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Gabernur Jawa Barat, Dany Setiawan, Walikota Bandung, Dada Rusada, SH, M.Si, Sekretaris Daerah Prov Jabar, Ir. Lex Laksamana, dan rombongan yang menyertai Wakil Gubernur Kalbar termasuk Kepala Kesbanglinmas, Totot WD beserta staf, TU Wagub dan staf Humas. (ruslan/humasprov)□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

PAH II DPD RI Usul RUU Baru

Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah RI mengusulkan akan menyusun RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Sabtu (16/2) pagi di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Usulan ini tentunya melibatkan beberapa sektor yang peduli terhadap kehutanan Kalbar, guna menampung aspirasi dari pihak eksekutif, legislatif dan para stakeholders. Kerjasama yang dilakukan PAH II DPD RI bersama Pemprov Kalbar, dimaksudkan untuk mengantisipasi isu pemanasan global yang semakin marak.

Sarwono Kusumaatmadja, Ketua PAD II DPD RI mengatakan bahwa solusi dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global adalah kemampuan untuk menerapkan keselarasan dan kerjasama antar sektor baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar-pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan negara lainnya, yang berkaitan dalam pengelolaan hutan dengan berlandaskan pada kepedulian terhadap lingkungan yang berbasis komunitas. Sehingga, hal tersebut menjadi kebutuhan penting dalam konteks mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global.
Ia menambahkan untuk memecahkan solusi ini masyarakat dan pemerintah perlu membangun komitmen yang cerdas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan data yang dihimpun PAH II DPD RI, pada tahun 2002 dan 2005 yang lalu, kebakaran hutan dan lahan terjadi dengan skala yang cukup besar terutama diakibatkan oleh konversi hutan di lahan gambut.
Sarwono menegaskan, bahwa RUU yang akan disusun ini, akan berdampak efektif karena jelasnya telah terfragmentasi dan ada peraturan Pemerintahnya yang diterbitkan pada tahun 2001.
“Kekacauan aturan membuat langkah-langkah kita untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan itu menjadi tidak efektif karena koordinasinya lemah,” ungkap Sarwono mantan Menteri KLH dan Menpan ini di hadapan wartawan.
Maka, jelas Sarwono berbagai aturan yang statusnya dibawah undang-undang itu harus ditarik keatas menjadi undang-undang dan melihat semua pelaku apakah itu pemerintah, pengusaha, masyarakat. Hal ini, ujarnya sangat penting mengingat Indonesia saat ini memiliki peringkat penghasil emisi karbon yang sangat tinggi se dunia nomor empat.
Undang-undang ini ungkapnya dalam proses untuk segera direalisasikan, pengajuan RUU jelas Sarwono diperkirakan Agustus mendatang dapat diajukan ke DPR RI , “Tetapi seperti yang saya katakan tadi ini tidak akan berhenti disini karena masuk draftnya ke DPR kita juga harus memastikan DPR menghiraukan prioduk ini dan menindaklanjutinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa RUU ini secara otomatis akan mementahkan peraturan-peraturan yang berada di bawahnya.
Di Indonesia memiliki 20 juta hektar lahan gambut yang sebagian besar terletak di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Hutan dan lahan gambut yang telah terdegradasi tersebut menyebabkan kehilangan keseimbangan ekologis sehingga rentan terhadap kebakaran.
Padahal, hutan pada lahan gambut mempunyai peranan penting dalam penyimpanan karbon (30% kapasitas penyimpanan karbon global dalam tanah) dan moderasi iklim sekaligus memberikan manfaat keanekaragaman hayati, pengatur tata air, dan pendukung kehidupan masyarakat.
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Tidak Efektif
Tri Budiarto, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalbar, menganggap bahwa RUU yang disusun dikhawatirkan tidak efektif, karena menurutnya dengan adanya aturan belum tentu menyelesaikan masalah. “Jangan ada UU baru yang tidak menyelesaikan masalah,” pintanya.
Hal yang paling penting menurutnya adalah dengan cara memperkuat institusi dan mengembangkan penyuluh lapangan yang serius. Diakuinya, membangun perspektif membutuhkan waktu, sedangkan proses hukum yang terlalu lama seharusnya menjadi sebuah evaluasi bagi instansi terkait.
“Ada tiga perspektif yang harus diperhatikan yakni, mampu mengetahui sebab akibat dari persoalan tersebut,” kata Tri di tempat yang sama.
Menurutnya, perspektif tersebut berkaitan dengan sosial dan cultural, bagaimana institusi tersebut dapat membangun dan mendorong lebih cepat, selain itu intervensi yang ada harus sangat sederhana dan intensif. Tidak hanya itu, persoalan hukum pun ujarnya, perlu evaluasi yang lebih giat lagi yaki kasus yang diajukan ke pengadilan harus dijerat sesuai UU.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Percepat Pembangunan

Gubernur Se-Kalimantan sepakat mempercepat proses pembangunan khususnya Kalimantan melalui Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) di ruang Auditorium Binakarna Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (16/2).

Kesepakatan ini diungkapkan empat Gubernur, diantaranya, Provinsi Kalbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH sebagaimana rilis yang diberikan Humas Pemprov Kalbar menggarisbawahi provinsi yang langsung berbatasan dengan wilayah tetangga Malaysia perlu mendapat perhatian, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Sehingga keutuhan wilayah dapat dijaga, jangan sampai masyarakat yang berdomisili di perbatasan tidak berpaling ke negara tetangga ataupun pergeseran wilayah, “Ini sangat rawan terjadi, dan sangat perlu diperhatikan baik Pemerintah sipil maupun aparat keamanan,” pintanya.
Dalam pemaparan tersebut, Cornelis mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah berpikir ke depan dalam mengembangkan wilayah, khususnya Pulau Kalimantan, selanjutnya pembangunan tersebut baik yang dirintis maupun yang terisolir.
Hal yang sangat mendasar untuk segera dirampungkan Jakarta adalah Trans Kalimantan, baik dari poros selatan maupun poros tengah perlu segera diselesaikan.
Selain penyelesaikan infrastruktur yang mencakup jalan jembatan, juga meliputi perencanaan jalan kereta yang akan menghubungkan keempat provinsi serta ditunjang dengan membangun tenaga listrik yang memadai.
“Bisa saja beberapa tahun mendatang terjadi pemindahan ibu negara, mengingat ibu kota yang sudah padat ini,” kata Cornelis sambil bercanda.
Selain pemaparan masing-masing gubernur dan kondisi umum ketahanan nasional di regional Kalimantan oleh Pangdam VI/Tanjungura, adapula masukan dari anggota DPR-RI dan DPR-RI Dapil.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kalteng, Ir. Thampunah Sinseng, Dipl. HE sekaligus panitia pelaksana, menguraikan, Rapat Kerja Nasional ini dimaksudkan untuk mengevaluasi rencana kerja FKRP2RK tahun 2007 serta mengevaluasi usulan program dan akan merancang serta membahas rencana kerja FKRP2RK 2008 dan menergisitas usulan program pembangunan Kalimantan sesuai perkembangan isu-isu strategis.
Rapat yang mengikutsertakan gubernur, sekda dan Bappeda, hadir pula anggota DPR-RI, Pangdam Tanjungpura, Komandam Korem, Kepolisian Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Ketua DPRD, Walikota/bupati, tokoh masyarakat, serta manager PT. PLN Persero se Kalimantan.
Cornelis yang didampingi istri tercinta, Federika, juga menghadiri pagelaran kesenian di Taman Mini Indonesia Indah yang ditampilkan oleh Forum Persatuan Masyarakat Perantauan Kalbar, usai mengikuti rapat regional gubernur se Kalimantan.Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Sasaran Pembangunan Pertanian 2008

Sasaran luas panen, produktivitas maupun produksi tanaman pangan pada tahun 2008 meliputi 7 jenis komoditi, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Yang mana komiditi padi dengan luas panen 399.279 Ha, dengan Provitas (KU/Ha) 33,48 serta tingkat produksi yang mencapai 1.407.470 ton. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Ir. Hazairin, MS saat raker bersama Komisi B DPRD Kalbar, beberapa hari lalu.

Hazairin mengatakan untuk komoditi jagung dengan luas panen 51.990 Ha, dengan Provitas (KU/Ha) 36,80 dan tingkat produksi yang mencapai 191.327 ton. Selanjutnya kedelai dengan luas panen 3.097 Ha, Provitas (KU/Ha) 13,12 dengan tingkat produksi sebesar 4.063 ton. Kemudian kacang tanah dengan luas panen 3.427 Ha dengan Provitas (KU/Ha) 11,67 serta dengan tingkat produksi yang mencapai 4.001 ton.
Sedangkan komoditi kacang hijau dengan luas panen 1.928 Ha dan Provitas (KU/Ha) 7,48 dengan tingkat produksi yang mencapai 1.442 ton. Untuk ubi jalar dengan luas panen 2.863 Ha dan Provitas (KU/Ha) 84,59 dengan tingkat produksi mencapai 24.219 ton. Selanjutnya komoditi ubi kayu dengan luas panen 22.184 Ha dan Provitas (KU/Ha) 165,38 dengan tingkat produksi sebesar 366.877 ton.
Sementara itu, Deni (28) petani padi yang menetap di Sungai Rengas mengatakan selaku masyarakat kecil para petani selalu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh pemerintah mengenai perkembangan di sektor pertanian. Namun yang dikeluhkan para petani diwilayahnya adalah mengenai sulitnya para petani untuk bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan pertanian mereka. “Persoalan ini yang membuat kami kesulitan untuk bisa meningkatkan hasil produktifitas pertanian,” keluh Deni.
Sementara itu, Nur Afsah (57) seorang petani yang juga merupakan ibu mertua dari Deni membenarkan apa yang disampaikan oleh menantunya. Nur menambahkan, selain persoalan pupuk, para petani di Sungai Rengas juga sangat mengharapkan adanya penyuluhan yang berkala dari pemerintah mengenai perkembangan maupun informasi seputar sektor pertanian bagi masyarakat. Sehingga para petani disini bisa paham apa yang semestinya dilakukan mereka. “Mudah-mudahan pemerintah memberikan bantuan bagi para petani di Sungai Rengas,” kata Nur Afsah.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Rumah Sakit Soedarso Pinjam Rp2 Miliar ke Kas Daerah

Direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr Soedarso Pontianak, M Subuh, mengatakan, pihak telah mengajukan pinjaman sebesar Rp2 miliar ke kas Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalimantan Barat, agar pelayanan Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) tetap berjalan.

"Kita sudah mengajukan dana sebesar itu ke Kas Pemprov Kalbar, agar pelayanan tidak terhenti. Kasian masyarakat yang tergolong tidak mampu kalau harus ditolak menggunakan Askeskin," kata M Subuh, di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan, PT Askes masih menunggak pembayaran klaim layanan Askeskin periode September - Desember 2007, sebesar Rp7 miliar. kondisi itu menyebabkan rumah sakit sedikit kesulitan dalam memenuhi obat-obatan dan bahan habis pakai seperti jarum suntik dan infus yang melibatkan pihak ketiga selaku penyedia.
"Agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut, untuk sementara kita pinjam dulu pada kas daerah, agar pelayanan masih bisa dilanjutkan, sambil menungu keputusan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Ia mengatakan, kalau pihak ketiga tidak menagih hutang sebesar Rp7 miliar, diperkirakan layanan Askeskin akan aman-aman saja hingga awal Maret mendatang.
Untuk sementara jasa layanan medis, pembayarannya masih dapat ditunda karena penanganan terhadap peserta Askeskin menjadi prioritas. "Hingga kini kita masih menunggu mekanisme pengganti dari pemerintah pusat, apakah akan membuat program baru," kata M Subuh.
Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan di Jakarta, Selasa (15/1) bahwa Pemerintah memutuskan tidak lagi menggunakan jasa PT Askes dalam penyelenggaraan Askeskin mulai tahun 2008.
Ia menjelaskan pula bahwa selanjutnya penyelenggaraan Askeskin akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan dengan memberdayakan fungsi Dinas Kesehatan di daerah.
Dinas Kesehatan, kata dia, akan diberdayakan untuk merekrut verifikator independen yang bertugas memverifikasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan dalam program Askeskin.
Ia menambahkan, pihaknya akan merekrut 2.644 tenaga verifikator independen untuk mendukung kegiatan verifikasi pelayanan kesehatan dalam program Askeskin.
Tenaga verifikator independen tersebut nantinya akan ditempatkan di rumah sakit yang memberikan pelayanan Askeskin untuk memverifikasi kelayakan peserta, pelayanan kesehatan yang diberikan serta klaim pelayanan kesehatan atas peserta Askeskin.
Sedangkan penyaluran dana untuk pembayaran klaim Askeskin rumah sakit akan dilakukan langsung dari pusat ke rekening rumah sakit daerah penyedia layanan Askeskin.□Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Galakkan Program Pembinaan Kesehatan Sekolah

Pemprov Kalbar terus melakukan pembinaan terhadap program pengembangan kesehatan di sekolah. Salah satunya melalui penilaian lomba sekolah sehat pada tahun 2008. “Sekolah tidak saja sebagai tempat untuk belajar dan menuntut ilmu melainkan juga sebagai tempat hidup bagi anak. Karena itu sekolah harus mempunyai lingkungan yang sehat, bersih dan indah,” Demikian ungkap Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Kalbar, Dra. Sri Djumiadatin MSi, Jumat (15/2) kemarin.

Sri menyatakan, lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan indah menjadi salah satu faktor pendukung proses belajar mengajar. “Anak didik jadi betah di sekolah. Untuk itulah sekolah diharapkan bisa menjadi tempat bagi anak untuk mempelajari bagaimana lingkungan yang ideal untuk hidup sehat,” imbuhnya seraya tersenyum.
Sri yang juga merupakan Sekretaris Tim Penilai Usaha Kesehatan Sekolah menyebutkan bahwa usaha membina, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan hidup sehat maupun derajat kesehatan sangat tepat dilakukan melalui proses pembelajaran di sekolah. Pasalnya, sekolah menjadi tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar minimal 1800 jam per tahun. Artinya, sepertiga hidup anak-anak dihabiskan di sekolah. Oleh sebab itu, Pemprov Kalbar akan melakukan penilaian lomba sekolah sehat (LSS) Tahun 2008 terhadap program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). “LSS ini diharapkan bisa menilai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program UKS ini,” kata Sri dengan nada datar.
LSS dilakukan secara rutin dan berjenjang setiap tahun mulai dari TK/ RA, SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA dan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Keberhasilan pembinaan dan pengembangan program UKS ini dapat menjadi salah satu indikator penilaian terhadap keberhasilan Dinas, Badan dan Instansi Pemerintah yang tergabung dalam Tim Pembina UKS Provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu dinas pendidikan, dinas kesehatan, depag, dan biro sosial/bagian kesra.
Adapun jenis dan jenjang pendidikan yang diusulkan oleh Pemkab/Pemkot untuk dinilai oleh Tim Penilai LSS Provinsi adalah sekolah yang menjadi pemenang pertama LSS di kabupaten/kota. Penilaian dimulai pada 18 Februari 2008 di Kabupaten Pontianak, yaitu Raudhatul Atfhal Mathla’ul Anwar Sungai Pinyuh, SD Negeri 29 Sungai Kakap, SMP Negeri 2 Mempawah dan SMA Negeri 2 Mempawah.
Penilaian di Kota Singkawang dilakukan pada 19 Februari 2008 di TK Pembina Perumnas Roban, SD Negeri 7, SMP Negeri 4 Kelurahan Jawa dan SMA Negeri 1 Singkawang. Selanjutnya, pada 20 Februari penilaian LSS dilakukan di Kabupaten Sambas yang meliputi SD Negeri 4 Nagur dan SMP Negeri 1 Sambas. Di Kabupaten Bengkayang, penilaian LSS untuk SD, SMP dan SMA dilakukan pada 25 Februari 2008.
Pada 26 Februari 2008 akan dilakukan penilaian di SD Negeri 5 Sintang dan SMP Negeri 1 Sintang. Selanjutnya, pada 27-28 Februari TP LSS akan melakukan penilaian di TK Imanuel Nanga Pinoh, SD Sari Lestari Menukung, SMP Negeri 1 Tanah Pinoh dan SMA Negeri 1 Belimbing. Sedangkan penilaian di MIN Sanggau, SMP Yos Soedarso Parindu dan SMA Negeri 2 Sanggau dilakukan pada 29 Februari 2008.
Selanjutnya, pada 3 Maret TP LSS Provinsi akan melakukan penilaian di Kabupaten Ketapang yaitu di SD Negeri Sukabangun, SMP Negeri 3 Desa Sampit dan SMK Negeri 1 Desa Baru. Pada 5-6 Maret 2008 penilaian dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni di TK Ratih Pratiwi Putusibau Utara, MIN Putusibau Utara, MTS Plus Al-Jihad Hulu Gurung dan SMA Negeri 1 Putusibau Selatan. Penilaian terakhir dilakukan di Kota Pontianak, yakni di TK Mujahidin II Perumnas III, SD Negeri 6 Tanjung Raya II, SMP Negeri 10 Gang Waru dan MAN II Jalan Ahmad Yani Pontianak.
Adapun pemenang I, II, dan III dari LSS tingkat Provinsi ini akan mendapatkan hadiah dalam bentuk paket, uang tunai, serta piagam penghargaan dari Gubernur Kalbar pada peringatan Hardiknas pada 2 Mei 2008. Selain itu, pemenang I berhak mengikuti penilaian LSS tingkat nasional pada bulan Mei mendatang. Disamping itu, para Kepala Sekolah atau Guru SKS juga akan mendapatkan reward berupa perjalanan studi pembelajaran terhadap sekolah yang berhasil melaksanakan program UKS dengan baik, yaitu di Sukabumi Jawa Barat.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger