Aparatur Pemerintah Jangan Terjebak Rezim yang Berkuasa

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengingatkan aparatur pemerintah di kabupaten/kota maupun provinsi untuk menjadi birokrat sesungguhnya serta tidak dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten.

"Belajarlah dari pengalaman pada masa Orba (Orde Baru) ketika PNS, polisi maupun militer dimainkan untuk mempertahankan kekuasaan Pak Harto (Presiden Soeharto-red)," kata Cornelis saat rapat pembinaan aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) se-Kalbar di Pontianak, Senin.
Pengalaman selama 32 tahun di masa Orba itu membuat kondisi ekonomi masyarakat lemah. Menurut dia, layanan terhadap publik oleh aparatur seharusnya tetap berjalan tanpa ada tekanan-tekanan politik terhadap mereka.
"Sekarang kita harus mencoba untuk mengubah pola itu," kata Cornelis. Ia mencontohkan negara-negara maju yang menempatkan aparatur pemerintahnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang siapapun yang menjadi kepala daerah.
Bentuk keterlibatan aparatur pemerintah dalam dukung-mendukung kepala daerah yang berkuasa misalnya mengintimidasi tim sukses calon lain dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Ini jangan sampai terjadi," kata Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu. Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat. "Jangan sampai APBD digunakan untuk mempertahankan kekuasaan," katanya.
Pada kesempatan itu, Cornelis mengakui upaya membangun citra positif Pol PP saat ini tidak mudah. Keberadaan Pol PP di lapangan masih dikaitkan dengan operasi-operasi represif yang menyebabkan mereka harus berhadapan langsung terhadap perlawanan dari kelompok masyarakat.
Untuk itu, Pol PP diminta mengedepankan perilaku yang menjunjung nilai-nilai HAM, mengayomi, dan menghindari sikap arogan serta kurang simpatik yang dapat mendorong citra ke arah yang lebih negatif.
Sepanjang tahun 2008, dijadwalkan lima daerah akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serempak yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sanggau.□Antara/Borneo Tribune