Karolin Temui Sutarmidji

FOLLOW UP DBD KE PUSAT


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasa, Senin (2/11) menemui Walikota Pontianak, Sutarmidji membahas persoalan demam berdarah dengue (DBD) yang saat ini terus mewabah di Kota Pontianak dan beberapa kabupaten di Kalbar.

Banyak hal yang dibicarakan dokter muda ini dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah persoalan kejadian luar biasa (KLB) DBD, termasuk penanganan yang telah dilakukan walikota, hingga rencana Karol--sapaan akrab Karolin untuk mem-follow up kasus DBD tersebut dalam rapat di Komisi IX DPR RI dan Departemen Kesehatan RI di Jakarta.
“Saya menanggapi keresahan masyarakat mengenai DBD. Kasus DBD berkembang di media massa menurut saya, menjadi tidak jelas, sehingga saya berjanji kepada konstituen saya untuk ketemu dengan walikota mengetahui situasi apa yang terjadi di Potianak,” kata Karol yang ditemui seusai pertemuannya dengan Walikota, Sutarmidji, kemarin.
Terkait DBD, beberapa hal yang dibicarakan termasuk bagaimana penanganannya dan apa yang mesti lakukan ke depan sehingga kasus ini tidak berkembang lebih jauh lagi.
“Hasil pertemuan, Pak Wali sudah menyatakan Pontianak KLB sejak 7 Juli lalu dan ini harus dikonfirmasi lagi dengan Dinas Kesehatan Provinsi,” terangnya.
Menurut Karol, kalau memang nanti Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar melayangkan surat kepada Departemen Kesehatan mengenai bantuan terkait dengan kemampuan provinsi, sebagaimana kapasitas dirinya sebagai wakil rakyat, tentu akan memperjuangkannya.
“Persoalan bantuan itu harus di-follow up lagi ke Menteri Kesehatan atau Dirjen-Dirjen terkait, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk Kalbar,” kata putri sulung Gubernur Kalbar, Cornelis ini.
Namun sebelum membawa persoalan DBD ini ke pusat, Karol meminta ada surat yang memang menerangkan status penanganan DBD di Kota Pontianak ataupun Kalbar secara keseluruhan.
“Suratnya mana dulu. Setelah itu baru kita bisa bantu. Oleh karena itu saya koordinasi langsung saja apalagi ini merupakan daerah pemilihan saya,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini memang diperlukan koordinasi di tingkatan daerah dan pusat kalau memang situasinya sudah tidak terkendali.
Ketua DPP Taruna Merah Putih, Maruarar Sirait mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang ditempuh Karol dalam membantu pemerintah daerah, utamanya Kota Pontianak dalam mengatasi masalah DBD tersebut.
Bahkan dalam HUT pertama TMP yang dipusatkan di Stadion Sultan Syarif Abdurrahmah Sabtu akhir pekan kemarin, Maruarar minta generasi muda, termasuk Karol yang kini berkirah sebagai politisi di Senayan agar terus berbaut untuk kepentingan masyarakat.
Dia minta kader TMP untuk selalu terdepan dalam menangani masalah kemasyarakatan, mulai dari kenakalan remaja, narkoba hingga DBD yang kini meresahkan masyarakat Kalbar.

Status KLB DBD
Sementara itu, Walikota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan status KLB DBD sudah ditetapka sejak Juli, dimana pada saat itu kasus DBD sudah melebihi kasus tertinggi di tahun sebelumnya.
“Penetapan KLB ada aturannya. Jadi bukan berdasarkan polemik atau berdasarkan opini. Sejak Juli kita sudah menyatakan KLB dengan memberikan bantuan sebesar Rp 1 juta kepada setiap pasien DBD. Tapi karena anggaran terbatas begitu selesai kita putus,” ungkap Sutarmidji.
Sutarmidji memaparkan untuk penanganan DBD, Pemkot sudah lebih dari KLB. Saat ini pihaknya fokus kepada penanganan seperti fogging, abate serta langkah-langkah lainnya. Bahkan ia sudah meminta bantuan pihak Koramil untuk mengawasi fogging, karena banyak masyarakat yang mengunci rumahnya.
“Dan ada yang kita kasi abate di tempayannya, namun ketika hari hujan airnya dibuang sehingga tidak efektif,” tuturnya.
Saat ini menurut Sutarmidji penanganan untuk memberantas sarang nyamuk sedikit menggunakan tangan besi, karena meminta bantuan tentara untuk fogging.
“Siapapun disitu biarpun jendedral, saya tidak mau ambil resiko, pokoknya siapapun yang ada di rumah itu fogging saja,” tegasnya.
Penanganan Pemkot sendiri menurut Midji--sapaan akrabnya, sudah luar biasa. Dalam satu hari fogging bisa mencapai 400 hingga 500 rumah, belum termasuk dari masyarakt sendiri.
“Tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak mau berubah, apapun yang kita lakukan tidak akan efektif,” tuturnya.
Sutarmidji mengatakan dirinya sempat sedikit protes terhadap Dinas Kesehatan Provinsi sehingga Pemkot tidak mengirim keputusan status KLB ke provinsi.
“Karena yang dibicarakan hanya Kota Pontianak. Padahal sekarang ini sudah lebih dari separuh daerah kabupaten yang terkena DBD.
Persoalan ini menurutnya seharusnya sudah diambilalih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar sebagai koordinatornya sehingga ini lebih terarah dan terfokus serta terkoordinir.
“Misalnya kita mau fogging daerah kita, daerah mereka tidak atau sebaliknya, sehingga perlu koordinasi dari provinsi. kalau sudah terjadi lebih dari satu daerah yang berbatasan seharusnya provinsi yang ambilalih, “ pungkasnya.(Eko Susilo)