Pemimpin Jangan Bohongi Rakyat

PELANTIKAN KETUA DPRD SINTANG
Gubernur Kalbar Cornelis memberikan SK Pelantikan DPRD Sintang masa periode 2009-2014, Senin (9/11) dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Sintang.

SINTANG--“Wallahualam bahwa tim pemekaran Kapuas Raya (KR) bertemu dengan pimpinan DPR RI, saya tidak pernah diikutsertakan atau mendapatkan laporan resmi atau persentase dari panitia. Saya ini tidak dianggap”.

Kalimat tersebut diucapkan Gubernur Cornelis menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang hingga kini belum ada titik terangnya.
Cornelis yang menghadiri pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Sintang Senin (9/11) kemarin mengatakan, dirinya telah melakukan pengecekan langsung ke komisi II DPR RI dan bertemu dengan salah satu pimpinan komisi II periode 2004-2009 terkait perkembangan pemekaran Kapuas Raya.
Menurut anggota komisi II DPRI yang berasal dari PDIP, tahapan pemekaran Kapuas Raya belum sampai di komisi II. Artinya pemekaran tersebut belum memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam aturan. ”Panas juga hati saya kalau saya ini dibilang menghambat pembentukan Kapuas Raya,” katanya.
Ditanya lebih detail tentang point-point kekurangan kelengkapan terkait pemekaran, Cornelis dengan politis mengucapkan kalimat “Intinya masih lama dan panjang. Jadi tidak bisa serta merta langsung disetujui,” ujarnya.
Ia sendiri sebagai gubernur dan dalam kapasitas perwakilan Pemerintah Pusat untuk Kalbar tidak bisa menghambat atau melarang. “Kalau persyaratannya sudah lengkap, gubernur tidak bisa melarang lagi. Karena itu telah menjadi kewenangan pusat dan DPR RI,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar pemekaran lebih disiapkan. Antara lain persiapan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur dalam hal ini perkantoran dan pendapatan. “Untuk mengaji pegawai saja kita masih ngemis uang dari pusat,” ucapnya.
Mantan Bupati Landak ini juga menepis anggapan bahwa dirinya tidak merestui pemekaran lantaran niatnya untuk maju kedua kalinya kelak sebagai gubernur. Dia juga tidak mempersoalkan orang mau komentar seperti apa terhadap dirinya. Yang terpenting dirinya tidak pernah mencabut rekomendasi pemekaran Kapuas Raya dari Usman Jafar gubernur periode sebelumnya. “Yang terpenting sekarang ini, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan menurunkan kemiskinan,” katanya.
Ia pun meminta kepada para pihak untuk tidak memutar balik fakta yang ada. Jikapun pusat merestui pemekaran wilayah timur Kalbar maka tidak ada masalah.
Bahkan di dalam ruang sidang termasuk di hadapan Bupati Sintang, Milton Crosby yang juga ketua umum tim pemekaran, Cornelis mengungkapkan agar pemimpin tidak melakukan pembohongan publik.
“Jadi pemimpin itu jangan membohongi rakyat. Kalau benar katakana benar dan kalau salah katakana salah. Begitu juga tentang Kapuas Raya ini,” tegasnya dan langsung disambut dengan geger tertawa hadirin yang memenuhi ruang sidang.
Ia juga menegaskan bahwa jika memang pemekaran Kapuas Raya adalah aspirasi rakyat maka hal tersebut tidak bisa dinafikan.
Saat ditanya hal yang mungkin akan dilakukannnya guna mempercepat pembentukan Kapuas Raya, Cornelis mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin mengintruksikan kepada anggota DPR RI dari partainya untuk mengambil langkah cepat. Sebab menurutnya kekuatan justru berada di partai Demokrat yang menjadi pemimpin negeri.
Usai menghadiri pemgambilan sumpah janji pimpinan DPRD Sintang masing-masing, Harjono Bejang sebagai ketua, Jefray Edward dan Gregorius Igo sebagai wakil ketua, gubernur dan rombongan serta Bupati Milton Crosby mendapatkan anugerah berupa sabuk hitam untuk cabang olahraga bela diri dari pengurus Lemkari pusat. (Endang Kusmiyati/Borneo Tribune)