Lima Daerah Pemekaran Dievaluasi

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk tim terpadu dengan melibatkan instansi vertikal untuk mengevaluasi kinerja daerah pemekaran yang berusia lebih dari dua tahun.

"Ada lima daerah yang dievaluasi yakni Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sekadau, dan Melawi," kata Wakil Ketua Tim Evaluasi Penyelenggara Daerah Ignatius Lyong saat dihubungi dari Pontianak, Minggu (8/11).
Sedangkan dua kabupaten baru hasil pemekaran yakni Kayong Utara dan Kubu Raya belum dievaluasi secara resmi karena usianya masih di bawah dua tahun.
"Tapi misalnya Kubu Raya, walau kabupaten yang paling muda di Kalbar, tetap menyiapkan data untuk dievaluasi," katanya.
Instansi vertikal yang dilibatkan diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta kejaksaan.
Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan kewenangan yang ada baik wajib dan pilihan, anggaran, kebijakan, tugas-tugas wajib, serta personel aparatur pemerintah.
"Kinerja benar-benar dinilai," kata dia.
Hasil evaluasi di tingkat provinsi itu, ujar dia, akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan kalau kinerja daerah pemekaran masuk kategori rendah, dapat digabung lagi dengan daerah induk.
"Tapi penilaian akhir tetap di Pemerintah Pusat," kata Ignatius Lyong.
Evaluasi terhadap penyelenggara daerah sudah dilakukan dua kali. Tahun lalu Kabupaten Sekadau masuk kategori yang terbagus.
Ia mengakui, dalam menghimpun data untuk melakukan penilaian kinerja terhambat pejabat daerah yang kerap mengalami pergantian.
Namun tim tetap optimistis akhir tahun ini hasil evaluasi tersebut sudah diketahui hasilnya.
Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Depdagri merancang moratorium pemekaran daerah pada 2010 segera direalisasikan. Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, Depdagri telah menyiapkan instrumen untuk mengevaluasi daerah-daerah pemekaran di Indonesia. (Antara/Borneo Tribune)