BP Kapet Khatulistiwa Desak Penguatan Fungsi

PONTIANAK--Badan Pengelola (BP) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Khatulistiwa mendesak penguatan fungsi melalui Peraturan Presiden yang drafnya tengah dibahas oleh Pemerintah Pusat.

Wakil Ketua BP Kapet Khatulistiwa Alamsyah HB di Pontianak, Senin mengatakan dasar hukum pembentukan Kapet adalah Keputusan Presiden No 150 Tahun 2000.
Menurut dia, berdasarkan Keppres itu, Kapet bertugas untuk membantu pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perizinan kegiatan investasi di wilayah Kapet.
"Dengan tugas ini, tentunya menjadi tidak strategis bagi Kapet dalam fungsinya sebagai penggerak utama di daerah," kata Alamsyah HB.
Selain itu, Keppres No 150 Tahun 2000 juga belum mengatur tentang mekanisme kerja antara BP Kapet dengan sektor terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Posisi tawar Kapet di daerah sangat lemah," katanya.
Sedangkan di UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengamanahkan Kapet sebagai kawasan strategis nasional.
Alamsyah HB mengakui dalam pelaksanaan program kerja BP Kapet belum optimal yang memicu anggapan sebagian kalangan seolah-olah disebabkan buruknya kinerja di daerah.
Padahal, lanjut dia, BP Kapet juga menghadapi masalah dalam upaya menarik investor. "Di antaranya inkonsistensi kebijakan atau peraturan pemerintah dalam pengembangan Kapet yang ditandai dicabutnya beberapa insentif fiskal sebagai daya tarik utama kegiatan investasi di Kapet," kata Alamsyah.
Dukungan pemerintah daerah terhadap infrastruktur dan permodalan serta faktor makro lainnya untuk Kapet juga masih minim.
Sementara Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengkritisi BP Kapet Khatulistiwa yang tidak melaporkan realisasi investasi dari berbagai forum bisnis yang digelar.
BP Khatulistiwa tahun 2008 menggelar Forum Investasi dan Temu Bisnis di Jakarta. Kebetulan Wakil Gubernur Kalbar yang meresmikan kegiatan tersebut. "Tapi belum ada laporannya," kata dia. Begitu juga tahun ini yang belum ada laporan realisasi investasi dari kegiatan serupa.
Ia mendukung penguatan BP Kapet untuk mempermudah gerak dalam mencari investor. "Bukan salah institusinya, tetapi peraturan yang belum mendukung," kata dia.(Antara/Borneo Tribune)