Minsen Ketua DPRD Kalbar

PONTIANAK--Mantan Ketua DPRD Landak, Minsen dipastikan akan menjadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat definitif. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPD PDIP Kalbar, M. Kebing Liyah.
“Surat dari DPP sudah turun, Minsen sebagai ketua DPRD definitif dari PDIP,” kata Kebing yang juga sebagai ketua DPRD Kalbar sementara di DPRD Kalbar, Selasa (17/11).

Kebing mengatakan rekomendasi PDIP sudah dilayangkan ke DPRD Kalbar, Selasa ini. Dan saat ini pun rekomendasinya sudah berada di meja Sekretaris DPRD Kalbar, namun belum sampai ke meja ketua DPRD Sementara.
Menurut Kebing, nama inilah nantinya yang diajukan ke Mendagri melalui Gubernur Kalbar untuk ditetapkan sebagai ketua DPRD Kalbar periode 2009-2014.
Kebing yang juga ketua fraksi PDIP DPRD Kalbar ini mengatakan nama Minsen sesuai dengan hasil yang turun dari DPP PDIP.
Sebelumnya ketua DPD PDIP Kalbar telah memberikan rekomendasi tiga nama calon ketua definitif DPRD Kalbar. Selain Minsen ada dua nama lainnya, yakni M. Kebing Liyah dan Thomas Alexander. Namun hingga akhirnya DPP memutuskan bahwa Minsen yang menjadi ketua DPRD Kalbar.
“Apapun hasilnya selaku kader partai, saya akan siap mengamankan keputusan partai,” ujar Kebing.
Ketua DPRD Definitif sesuai UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara otomatis dijabat anggota dewan dari partai pemenang pemilu.
DPIP merupakan partai pemenang pemilu yang berhak mengajukan kadernya sebagai ketua. Sementara wakil ketua dijabat wakil dari partai yang memperoleh suarat terbanyak di bawahnya. Di Kalbar pemenang pemilu yakni PDIP, berturut-turut di bawahnya yakni Golkar, Demokrat dan PPP.
Hingga saat ini sudah dua partai yang memberikan rekomendasi nama anggotanya sebagai wakil ketua DPRD Kalbar. Yakni Demokrat yang mengutus Nicodemus R toun dan PPP menetapkan Ahmadi Usman. Sementara PDIP dan Golkar belum memasukkan nama kadernya.
Setelah Golkar memasukkan nama wakil ketua definitif maka, untur pimpinan DPRD Kalbar akan segera dilantik dalam rapat paripuran istimewa pelantikan pimpinan DPRD definitif. Sebelumnya nama-nama unsure pimpinan melalui Gubernur akan diteruskan ke Mendagri untuk mendapatkan surat keputusan. (Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)