Pemprov Kaji Kenaikan Tunjangan PNS

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana akan menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) terhitung Januari 2010.
“Kisaran kenaikannya masih belum final, sedang dibahas. Saat ini masih dalam tahapan penertiban aturan,” kata Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Lensus Kandri ditemui usai rapat pembahasan kenaikan tunjangan tersebut di BKD Kalbar, Senin (16/11).

Lensus mengatakan dasar kenaikan gaji ini yakni dalam rangka meningkatkan kerja pegawai. Sehingga pegawai termotivasi dalam menjalankan kerjanya. Kenaikan berdasarkan pada golongan, jabatan dan beban kerja.
Ditambahkannya bahwa semakin tahun sistem keuangan pemerintah semakin ketat. Untuk itu seharusnya kenaikan tunjangan akan lebih mudah jika menggunakan sistem renumerasi. Remunerasi merupakan penataan kembali sistim penggajian yang dikaitkan dengan sistim penilaian kinerja.
Hanya saja dia mengatakan sistem renumerasi ini belum dilaksanakan di lingkup Departemen Dalam Negeri. Sehingga harus ada pengkajian terlebih dahulu tentang kenaikan gaji di lingkup Pemprov Kalbar.
“ Kalau renumerasi jalan akan lebih mudah,” tambahnya.
Dengan belum ditetapkannya renumerasi, Lensus mengatakan akan membahas hal tersebut. Dan dipastikan semua PNS akan mengalami peningkatan pendapatan. Saat ini tunjangan PNS di lingkup Pemprov Kalbar Golongan IV sebesar Rp600 ribu.
Kenaikan tunjangan ini nantinya juga akan disesuaikan dengan anggaran keuangan daerah. Hal ini pula menjadi kesulitan dalam menerapkan tambahan sebanyak 7.549 PNS Pemprov Kalbar. Sebab diprediksi pendapatan Kalbar tahun 2010 tidak akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Berkisar hanya Rp1,5 triliun.
“Anggaran 2010 difokuskan pada sektor pelayanan dasar masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sehingga dananya harus dibagi-bagi,” ungkap Lensus.
Adapun pagu dana pada BKD Provinsi Kalbar untuk tahun 2010 sebesar Rp 11 miliar lebih. Turun Rp 1,1 miliar dari tahun sebelumnya yakni Rp 13 miliar. Jumlah tersebut termasuk 6,25 persen belanja tidak langsung. (Rizky Wahyuni/Borneo Tribune)