Kabinet ’Pelangi’ Dilantik

Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak

“Saya tidak balas dendam, saya tidak diskriminasi, kalau saya diskriminasi, gugat saya, saya siap,” tegas Cornelis dalam sambutannya pada pelantikan susun organisasi pemerintah daerah (SOPD) Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (14/1).

Pelantikan “Kabinet Pelangi” itu tepat setahun Cornelis-Christiandy Sanjaya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013. Dan pelantikan pejabat eselon II kemarin, persis sama dengan tanggal pelantikan gubernur, 14 Januari 2008 lalu.
Cornelis menjelaskan, pemilihan pejabat sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan sudah memenuhi asas keadilan tanpa memandang SARA, namun diakuinya kuota perempuan 30 persen belum terpenuhi, karena memang belum ada kandidatnya.
Pemilihan pejabat, kata Gubernur, diselaraskan dengan keinginan bersama adanya perubahan positif di Kalbar, yakni dari pelaksanaan tugas-tugas jabatan yang diamanahkan, yang pada akhirnya membuahkan kinerja yang lebih baik.
Perubahan positif ini digunakan untuk membangun kekuatan besar dalam skala tugas bersama jajaran Pemprov Kalbar untuk menuju masyarakat Kalbar yang cerdas, sehat dan sejahtera. Sehingga, diperlukan sosok aparatur pemerintah daerah yang benar-benar qualified di bidang tugasnya, yang mampu menjalankan tugas jabatan dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi dan kinerja yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gubernur juga menjelaskan bahwa proses penetapan pejabat yang dilantik, tetap mempertimbangkan berbagai aspek secara logis dan objektif, serta memperhatikan profesionalitas. Kabinet yang baru dilantik tersebut diberi waktu enam bulan sampai satu tahun untuk bekerja, terutama menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai, supaya diselesaikan, dilihat dari itu, indikator kinerjanya jelas untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan.
“Saya akan selalu memantau dan mengevaluasi proses kinerja saudara-saudara dalam menjalankan tugas jabatan masing-masing. Hasil evaluasi ini akan menjadi catatan tersendiri bagi saya untuk bahan pertimbangan karier saudara-saudara selanjutnya,” jelas Cornelis.
Pada kesempatan itu, Cornelis juga minta kepada kepala badan kepegawaian daerah (BKD) yang baru dilantik, Lensus Kandri, agar dalam waktu dua hari segera menyusun daftar pejabat pelapis eselon III, yang sudah matang. “Bila kabinet yang dilantik sekarang tidak bekerja sesuai target interval enam bulan sampai satu tahun maka akan diganti,” tegas Cornelis.
Mengenai staf ahli gubernur, Conelis menjelaskan posisinya sama dengan kepala dinas. Pekerjaan staf ahli sesuai dengan bidang masing-masing, seperti membuat konsep-konsep pembangunan, ekonomi kerakyatan dan sebagainya. “Prinsipnya kita ini bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Mengenai pejabat yang di “terminalkan” Gubernur menjelaskan bahwa sementara di kantor gubernur dulu, karena akan dilihat bagaimana kinerjanya, atau kita belum berikan dulu jabatan tetapi ketika ada jabatan lowong maka akan dimasukkan.
Untuk pejabat bupati yang terpilih menjadi kepala dinas, Gubernur menjelaskan bahwa tugas pokok sebagai pejabat bupati supaya diselesaikan sampai pelantikan bupati terpilih. Khusus, Pejabat Bupati Sanggau, Munsin, yang terpilih sebagai asisten III, diminta menyelasaikan sengketa Pilkada Sanggau yang saat ini masih di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk dinas yang digabung, supaya menyesuaikan Perda yang mengatur tentang itu, agar mengerti uraian tugas yang dibuat.