SBY: Eksekutif dan Legislatif Harus Satu Komitmen

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah daerah untuk mempercepat waktu penetapan peraturan daerah tentang APBD sehingga dapat dilaksanakan secara efektif.
Hal ini disampaikan Presiden dalam pidatonya pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Di Istana Negara Jakarta , 5 Januari lalu.
DIPA untuk Provinsi Kalbar, telah diserahkan langsung Presiden kepada Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH.

“Tolong peraturan daerah tentang APBD dipercepat pengesahannya. Dan dalam Undang-Undang DPRD itu juga perangkat pemerintahan, jadi sebenarnya hubungan antara para Gubernur, Bupati, Walikota dengan DPRD itu harus satu komitmen, satu niat, satu misi melanjutkan semua proses implementasi APBN dan APBD,” pinta SBY.
Keterlambatan dalam pengesahan APBD, tegas SBY akan menyulitkan dan akan mengganggu pembangunan di daerah-daerah. “Saya betul-betul berharap agar mulai sekarang jangan ada lagi yang terlambat, tepat waktu untuk kita semua, untuk daerah,” paparnya.
Sebelumnya SBY juga menyampaikan adanya perubahan Nomenklatur, semula Belanja ke Daerah menjadi Transfer ke Daerah. “Ini tentunya bukan hanya perubahan itu saja, tapi juga ada tentang perubahan mekanisme, policy sehingga Gubernur / Bupati / Walikota menerima Dana Perimbangan yang meliputi DAU, DAK, dan DBH, serta Dana Transfer ke Daerah Lainnya, langsung akan menerima, langsung Transfer ke Rekening Kas Daerah dari Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Transfer. Melalui sistem transfer, kebutuhan cash in flow di daerah dapat dipenuhi sejalan dengan ketersediaan anggaran di Pusat. Yang jelas Saudara-saudara kita terus berpikir dan berpikir mempermudah sebetulnya transfer ke daerah, praktis, cepat dan direct. Harapan kita begitu,” paparnya.
Presiden juga menguraikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran telah mengalami peningkatan yang sangat pesat sebagai wujud kerja keras. “Selama empat tahun terakhir sejak tahun 2005, Belanja Negara telah meningkat dari Rp 509,6 trilun pada tahun 2005 menjadi Rp 1.037,1 triliun di tahun 2009 jadi 2 kali lipat lebih. Demikian pula, Belanja Pemerintah Pusat dalam periode yang sama, meningkat dari Rp 361,2 triliun menjadi Rp 716,4 triliun juga hampir 2 kalinya. Sedangkan Transfer ke Daerah meningkat dari Rp 150 triliun menjadi Rp 320,7 triliun meningkat 2 kali lebih,” jelasnya.
“Namun, anggaran itu semua marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sembrono. Mari kita gunakan secara cermat, tepat sasaran, tepat waktu, cegah penyimpangan. Saya kira kita semua punya komitmen untuk menggunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya,” imbaunya.