Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Rabu, 28 Oktober 2009

Gubernur Antar Calon Jemaah Haji ke Batam


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar Cornelis, akan mengantarkan langsung 2.665 calon jemaah haji (calhaj) ke Batam. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar Johanes Numsuan Madsun yang juga Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Kalbar, di ruang kerjanya, Selasa (27/10).

Turut mendampingi petugas PPIH dan Medis 26 orang sehingga total yang berangkat 2.691.
Calhaj Kalbar dibagi enam kelompok terbang (kloter) yaitu (17-22), sebelum di berangkatkan ke embarkasi Batam (8/11), Calhaj harus sudah masuk asrama haji, Sabtu (7/11). Dalam waktu dekat ini, komplek asrama haji di Jalan Sutoyo Pontianak, menurut Numsuan akan difogging.
“Komplek asrama haji akan di fogging dan dibetulkan drainasenya sebelum calon jemaah masuk, tadi pagi (kemarin) sudah ditinjau bapak Assisten II Administrasi Perekonomian dan Kesra yang juga ketua PPIHD Kalbar,” terang mantan pegawai Bappeda Kota Pontianak ini.
Data PPIHD menyebutkan jadwal keberangkatan kloter Calhaj Kalbar mulai (8/11) pertama berangkat kloter 17 dengan calhaj 444 menggunakan Lion Air akan di lepaskan langsung oleh Gubernur Kalbar Cornelis di bandara Supadio, berturut-turut kloter 18-22 menuju Embarkasi Batam.
Hari berikutnya (9/11) Gubernur Kalbar akan berangkat ke Batam, kemudian tanggal 10 November Gubernur akan melepaskan Calon Haji di bandara Hang Nadim batam menuju Jeda Arab Saudi.

Jadwal Selengkapnya
Tanggal 7/11 jemaah haji masuk ke Asrama Haji di Sutoyo
Tanggal 8/11 pelepasan jemaah haji kloter 17 di bandara Supadio terbang menuju batam menggunakan Lion Air.
Malamnya Gubernur beramah tamah dengan calon jemaah yang masih di Pontianak
Tanggal 9/11 Gubernur berangkat ke Batam
Tanggal 10/11 Gubernur melepaskan Calhaj di bandara Hang Nadim Batam menuju Jedah.

Data Kloter (Data PPIHD Kalbar)
Jumlah Total Calhaj 2691 terdiri dari PPIH 26 Calon Jemaah 2665
Kloter 17 jumlah 444 (semua dari Kota Pontianak)
Kloter 18 jumlah 445
Terdiri: Kota Pontianak 82, Sambas 122, melawi 80, Sanggau 111, Sekadau 49
Kloter 19 jumlah 443
Sanggau 265, Kapuas Hulu 113, bengkayang 46, Kota Pontianak 18.
Kloter 20 jumlah 444
Kabupaten Pontianak KKR 304, Singkawang 131, Kota Pontianak 8.
Kloter 21 Jumlah 444
Ketapang-KKU 284, Landak 30, Kota Pontianak 129.
Kloter 22 jumlah 114 semua dari Kota Pontianak.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Karol: Buktikan Pemuda Dapat Berkiprah


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Peringatan Sumpah Pemuda kembali akan diperingati Rabu (28/10) hari ini. Tokoh muda Kalbar yang kini anggota DPR-RI, Karolin Margret Natasa mengatakan walau sudah berusia 81 semangat Sumpah Pemuda harus terus terpatri di setiap pemuda-pemudi Indonesia.
“Semangatnya harus tetap diteruskan. Buktikan kalau pemuda dapat berkiprah dengan baik,” kata Karol melalui sambungan telepon selular, Selasa (27/10) malam.

Menurutnya semangat tersebut dijaga dengan melakukan hal-hal terbaik. Tidak lupa dia mengingatkan agar kaum muda saat ini dapat terus memelihara semangat mudanya.
“Terus mencintai NKRI, dapat berkarya dan berkiprah serta jadi yang terbaik di bidangnya masing-masing,” ucap putri sulung Gubernur Kalbar, Cornelis ini.
Karol yang saat ini masih berusia 27 tahun telah berada di DPR-RI sebagai perwakilan Kalbar. Dia mengatakan saat ini di parlemen banyak diisi oleh orang-orang muda yang tengah bekerja untuk mempertaruhkan eksistensi.
“Doakan kami orang-orang muda di parlemen ini dapat bekerja dengan baik dan bisa membawa perubahan, terutama mengembalikan citra di parlemen,” ujarnya.
Sebagai orang muda dia mengungkapkaan kesulitan banyak dihadapi ketika berada di lembaga legislatif. Proses penyesuaian diri dan belajar saat ini tengah dilakukannya.
“Kami tengah belajar menyesuaikan diri sehingga dapat menemukan peran masing-masing,” ujarnya.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Susul Presiden Hadiri KTT ASEAN


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis yang tengah mendampingi rombongan Festival Indonesia Budaya Kalimantan 2009 di Melbourne Australia, mendadak terbang ke Hua Hin, Thailand.
Kehadiran Cornelis itu terkait permintaan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN plus tiga Negara yakni Jepang, Korsel dan China.
Banyak agenda penting yang akan dibahas dalam KTT tersebut, utamanya terkait dengan Kalimantan Barat yang ditetapkan sebagai paru-paru dunia.

Sebelumnya, Cornelis dan rombongan dari empat provinsi di pulau Kalimantan melakukan promosi budaya dan pariwisata di negara Kanguru tersebut.
”Hari ini Pak Gubernur langsung terbang dari Canberra, Australia menuju Bandara Hua Hin di Thailand dan langsung bergabung dengan delegasi Indonesia di KTT ASEAN ke-15 tersebut,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar, Johanes Numsuan Madsun, via telepon, Sabtu (24/10) siang.
Pada kesempatan itu pria yang akrab disapa Numsuan itu mengatakan, acara di Australia sendiri berlangsung sukses dan mendapat sambutan antusias baik warga Indonesia yang ada di sana, maupun masyarakat Australia.
”Ada sebagian dari mereka baru tahu ternyata Kalimantan itu masih wilayah Indonesia dan bagian penting dari Indonesia, dan mereka sangat menyukai seni dan budaya yang ditampilkan,” katanya.
Sementara itu, tepat pukul 11.25 waktu setempat (sama dengan WIB) Sabtu (24/10) Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri, mendarat di bandara Hua Hin, Thailand.
Ini adalah kunjungan SBY pertama ke luar negeri sejak dilantik kedua kalinya sebagai Presiden RI, 20 Oktober 2009 lalu. Di sela-sela KTT, Presiden SBY dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang Yukio Hatoyama dan PM India, Manmohan Singh.
Beberapa menteri yang meyertai Presiden SBY antara lain Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Pertanian Suswono, Menbudpar Jero Wacik, dan Jubir Presiden Dino Patti Djalal. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah berada di Hua Hin sejak Jumat kemarin.
“Dalam KTT ASEAN kali ini, isu-isu tematik yang akan dibahas, antara lain, adalah connectivity, food and energy security, global economic and financial crisis, climate change, dan disaster management. Isu-isu ini semakin penting dan menjadi relevan dengan ASEAN karena beberapa permasalahan tersebut makin mengemuka beberapa tahun terakhir,” kata Dino Patti Djalal.
Presiden SBY memang berangkat sedikit terlambat karena harus memimpin rapat kabinet perdana bersama para menterinya.
Presiden SBY juga dijadwalkan mengikuti pertemuan tingkat tinggi BIMP-EAGA ke-6 antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
“Dijadwalkan adanya penandatanganan Agreement on Privilege and Immunities of ASEAN oleh para menteri luar negeri yang akan disaksikan para kepala negara/pemerintahan ASEAN. Pada kesempatan KTT ASEAN +3, para kepala negara/pemerintahan akan mengeluarkan dokumen, yaitu Cha-am Hua Hin Statement on ASEAN +3 Cooperation on Food Security and Bio Energy Development. Presiden SBY akan kembali ke tanah air pada hari Senin (26/10),” ujar Dino yang kini merangkal sebagai jubir dalam negeri.

Atasi Krisis Ekonomi
Para pemimpin Asia bertemu di Hua Hin, Thailand, pada akhir pekan ini untuk membahas cara-cara memperkokoh hubungan ekonomi dalam rangka membangkitkan kembali kawasan itu dari kemerosotan ekonomi global, kata para diplomat dan analis.
Dengan beberapa bagian kawasan masih dilanda bencana alam, para pemimpin juga diduga akan mencari cara-cara untuk meningkatkan kemampuan pertolongan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, kata mereka.
Konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan mitra-mitra penting regional, akan dibuka Jumat di kota pantai elit di Thailand ini di tengah ketatnya penjagaan keamanan.
KTT ASEAN melibatkan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Mereka juga akan berunding dengan Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan.
Asia cepat pulih kembali dari resesi global dibandingkan dengan Amerika Serikat dan ekonomi negara-negara Barat, diperkirakan akan membahas pembebasan lebih lanjut arus perdagangan, investasi dan manusia di seluruh kawasan.
"Asia diperkirakan akan memegang peranan lebih besar di panggung global setelah dihimpit krisis ekonomi," kata seorang pejabat senior perdagangan Asia Tenggara kepada AFP.
"Integrasi adalah masalah penting untuk membuka potensi seluruh Asia. Kemudian kebangkitan kembali diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang, dan untuk itu kebijakan-kebijakan hukum harus dibuat sedini mungkin."
Bridget Welsh, seorang pakar Asia Tenggara pada Universitas Manajemen Singapura mengatakan, piagam ASEAN yang baru diratifikasi memberikan banyak akuntabilitas terhadap kemajuan integrasi ekonomi.
Integrasi adalah salah satu penyangga kerentanan ASEAN ke arah perubahan ekonomi global, kata Welch.
Meskipun demikian untuk mencapai hal itu akan memerlukan perjuangan berat, tambahnya.
Titik pusat upaya-upaya integrasi adalah tujuan ASEAN untuk membentuk pasar tunggal dan pangkalan manufaktur pada 2015, serta memperluas jaringan ekonomi dan perdagangannya termasuk dengan mitra-mitra perdagangan besar regional seperti China dan India.
"ASEAN sudah mengarah dengan tepat untuk berintegrasi ke dalam masyarakat regional pada 2015, sesuai dengan piagamnya," kata Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan kepada para wartawan di Bangkok, Rabu.
Dia mengatakan bahwa dalam dasawarsa lalu, seluruh nilai ekspor kelompok ini melonjak tiga kali lipat menjadi 1,7 trilyun dolar dari 576 miliar dolar.
Perdagangan di kawasan dengan penduduk hampir 600 juta orang itu, juga meningkat empat kali lipat pada kurun yang sama, katanya pula.
Pada periode yang sama, perdagangan ASEAN dengan Jepang dan Uni Eropa juga meningkat tiga kali lipat, dengan China dan dan Australia bahkan mencapai 10 kali lipat, dan dengan India melonjak enam kali lipat, kata Pitsuwan menambahkan.
Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan Rabu, bahwa salah satu masalah penting adalah bagaimana meningkatkan jaringan Asia Tenggara di ranah darat, udara, air dan teknologi informasi dengan negara-negara kuat Asia, China dan India.
Dia mengatakan, para pemimpin ASEAN akan menugasi kelompok ini untuk mengkaji secara detil perluasan jaringan-jaringan itu.(Tanto Yakobus)

Baca Selengkapnya...

TMP Hadirkan Kangen Band


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 81 tahun di Kota Pontianak bakal semarak. Sebab selain berbagai agenda peringatan sumpah yang digelar baik Pemerintah Kota Pontianak maupun Pemerintah Provinsi Kalbar, juga akan disemarakkan oleh Gebyar Sumpah Pemuda Taruna Merah Putih Persembahan untuk Negeri yang digelar oleh Taruna Merah Putih (TMP).
Sekretaris DPD TMP Kalbar, Maskendarin, Sabtu (24/10) mengatakan DPD TMP Kalbar akan menggelar Gebyar Sumpah Pemuda TMP Persembahan untuk Negeri pada 31 Oktober di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA).

Gebyar Sumpah Pemuda ini dikemas bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun DPD TMP Kalbar yang pertama.
“Untuk menyemarakan gebyar ini, kita akan menghadirkan group Kangen Band,” katanya.
Dijelaskan dia ada beberapa kegiatan dalam Gebyar Sumpah Pemuda ini diantaranya, pembacaan Sumpah Pemuda, festival band pelajar, vocal group, tarian daerah Kalbar yang semuanya akan dipersembahkan oleh para pelajar di Pontianak dan sekitarnya.
“Melalui gebyar ini kita ingin menanamkan rasa nasionalisme kepada para pelajar melalui musik khas orang muda,” katanya.
Dikatakannya peserta gebyar Sumpah Pemuda ini khusus untuk pelajar SMA, SMK dan MAN.
Untuk mensukseskan gebyar ini, lanjutnya, TMP sudah menyiapkan 7.000 tiket masuk bagi para pelajar. Setiap tiket berharga Rp5.000. Para pelajar yang ingin mendapatkan tiket dapat menghubungi OSIS di sekolahnya masing-masing.
“Acara rencananya akan dimulai Pukul 19.00 hingga 22.00,” katanya.
Direncanakan, gebyar ini akan dihadiri Ketua DPP PDIP, Megawati dan Anggota DPR-RI asal Kalbar, Karolin Margret Natasa yang akan mengobarkan semangat Merah Putih pada para pelajar.
Sementara itu, rencana peringatan Sumpah Pemuda yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kalbar tidak kalah semarak. Dispora Kalbar sudah menyusun berbagai agenda peringatan Sumpah Pemuda.
Seperti yang diungkapkan Kabid Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kalbar, Surachman, beberapa waktu lalu bahwa untuk memperingati hari Sumpah Pemuda, Dispora akan menggelar berbagai kegiatan di antaranya upacara peringatan Sumpah Pemuda yang akan dilangsungkan di PCC sekaligus gelar karya pemuda, Dialog Pemuda yang akan dilaksanakan November dengan tema Pemuda Mandiri, Indonesia Maju dan Bersatu. Dikatakan pemuda mandiri ini dimaksudkan kemandirian ada tiga hal prioritas yaitu kemandirian dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan.
“Kita juga akan menggelar pelatihan pemberdayaan pemuda perbatasan yang acaranya dilangsungkan di Pontianak. Pesertanya dari pemuda perbatasan asal Kabupaten Bengkayang, Sanggau dan Sambas,” ujarnya.
Selain itu, Dispora Kalbar juga berencana menggelar pelatihan pemuda sadar IT pada November mendatang.
Selain itu, lanjutnya tiga pemuda Kalbar akan mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor di Jakarta dalam peringatan hari Sumpah Pemuda ke- 81 Tahun pada 28 Oktober mendatang.
Ia mengatakan tiga pemuda Kalbar yang mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor yaitu Yulidas asal Kabupaten Kubu Raya sebagai pemuda pelopor bidang seni dan budaya, Heri Purnomo asal Kabupaten Sintang sebagai pemuda pelopor Teknologi Tepat Guna dan Muslim asal Kabupaten Sintang sebagai pemuda pelopor di bidang Kewirausahaan.
“Ketiganya ini pada 28 Oktober akan mengikuti upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Jakarta yang sekaligus akan menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor,” ungkapnya.
Selain pemuda pelopor, lanjut Surachman, seorang pemuda Kalbar juga mendapat kehormatan dikukuhkan sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3). Tahun ini yang menerima penghargaan SP3 adalah Muhsin dari Kabupaten Sintang.
“Muhsin juga akan mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda di Jakarta sekaligus menerima penghargaan sebagai SP3,” katanya. (Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Hadiri Pertemuan Gubernur Asia di Singapura

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Asian Development Bank (ADB) dan Carbon Concervation akan mengundang gubernur se-Asia yang tergabung dalam Forum Green Gubernur pada pertemuan di Singapura membahas perdagangan carbon (carbon trade) agar terhindar dari praktik broker Internasional jika perdagangan carbon terlaksana kelak.
Seperti disampaikan koordinator Heart of Borneo (HoB) Provinsi Kalbar, Bambang Bider, Jumat (23/10) di Pontianak, pertemuan para gubernur tersebut bertajuk Side Meeting Apec (SMA), akan menindaklanjuti pertemuan di Los Angeles terkait perubahan iklim.

Gubernur Kalbar, Cornelis juga akan di undang karena termasuk dalam Forum Green Gubernur yang terbentuk pada konfrensi perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali, 2007 silam. “Hasil pertemuan di Singapura nanti akan disampaikan pada UNFCCC di Kopenhagen, Denmark mendatang,” terang Bambang.
Pada pertemuan tersebut lanjut Bambang, para gubernur akan sharing pengalaman dengan para gubernur yang sudah melakukan perdagangan carbon di provinsinya, diantaranya Gubernur Nangore Aceh Darussalam, Irawandi Yusuf dan Gubernur Papua, Barnabas Suebu.
Dihubungi via telepon, Kabid Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kalbar, Adiyani, membenarkan hal tersebut, menurutnya Gubernur Cornelis diundang ke Singapura menindaklanjuti pertemuan di Los Angeles, salahsatun agendaya mengenai perdagangan karbon, hasilnya akan disampaikan di Kopenhagen.
Pada pertemuan di Singapura nanti, Gubernur Cornelis akan membicarakan mengenai pemanfaatan hutan di Kalbar untuk perdagangan karbon. ”Bagaimana menghutankan kembali hutan Kalbar sehingga daerah ini mendapat konvensasi dari negara maju, dan hasilnya juga akan dibawa ke Kopenhagen,” terang Adiyani.
Perdagangan karbon adalah mekanisme pendanaan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara yang melestarikan hutannya atau negara yang memberikan jasa lingkungan dengan menjaga hutannya melalui sebuah mekanisme yang telah diatur.
Dalam kesepakatan Protokol Kyoto yang dimaksud dengan negara-negara pembeli karbon adalah negara-negara yang masuk ke dalam Annex 1 atau negara maju yang memiliki industri besar yang menghasilkan emisi dalam skala besar, sementara hutannya telah habis. Sedangkan yang dimaksud penjual karbon adalah negara-negara yang masih memiliki tutupan hutan atau negara ketiga yang berkomitmen untuk mempertahankan tutupan hutannya dari ancaman konversi.(Hentakun)
Saat ini mekanisme yang digunakan adalah mekanisme CDM (Clean Development Mecanism) atau mekanisme pembangunan bersih yang merupakan produk dari kesepakatan Kyoto tahun 1997.
Adiyani mengharapkan adanya penyamaan persepsi antara NGO khususnya di Kalbar dengan Pemprov Kalbar mengenai perdagangan karbon ini sehingga terhindari dari broker yang bisa menguasai hasil konvensasi dari negara maju untuk daerah yang menjual karbon. Seperti Kalbar kedepan.

Baca Selengkapnya...

Kiprah Karol di Senayan


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Politisi muda yang menjadi legislator Kalbar di DPR-MPR RI, dr Karolin Margret Natasa bergegas menuju Senayan. Hari ini tergolong hari yang melelahkan baginya. “Melelahkan, tetapi mengasyikkan,” ujarnya dalam wawancara via telepon.
Daftar agenda kegiatan yang memenuhi buku catatan harian Karol—sapaan akrabnya—paling utama adalah sidang di DPR maupun MPR. Saat diwawancarai, Karol mengaku sudah lebih dari empat kali bersidang di DPR maupun MPR pasca pelantikan, Jumat (2/10) lalu.

Apa saja perasaan dan pikiran Karol sepanjang hari-hari pertama bersidang pasca pelantikan? Kata Karol, tentunya dalam taraf belajar dan sesegera mungkin melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya lanjut putri sulung Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH ini, masih terasa perbedaan antara yang senior maupunyunior. Serta ,masih tampak dominan mereka yang sudah dua periode duduk sebagai wakil rakyat.
Hambatan itu, lanjut Karol yang juga Ketua Taruna Merah Putih Provinsi Kalimantan Barat, sedikit demi sedikit akan segera mencair. Selain saling kenal, juga pranata struktur di DPR-MPR semakin matang. Dicontohkannya dengan pembentukan komisi-komisi di DPR. “Saya masuk Komisi X (sepuluh, red) yakni di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tetapi mitra kerjanya belum fiks.”
Menurut Karol, belum fiksnya mitra kerja juga dikarenakan kabinet Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum terbentuk dan belum dilantik. (Saat berita ini ditulis, SBY baru mengumumkan nama-nama anggota kabinetnya, Red).
Berdasarkan hitungan Karol, mitra kerja baru akan fiks sepanjang Oktober-Nopember. Setelah semua pranata itu normal, barulah program-program yang menjadi misi pembangunan Kalbar bisa diperjuangkan. “Harap dipahami, saya sekarang berada di dalam sistem. Kita berpikir lebih cermat, penting dan strategis. Semuanya masih dalam proses,” urainya.
Dicontohkan Karol, jika sudah rapat kerja dengan mitranya semisal Departemen Kesehatan, maka jalur perencanaan hingga pengawasan program akan dapat dia lakukan sebagai wakil rakyat. Begitupula terhadap BUMN seperti Askes, Jamsostek dll.
Ditanya tentang prioritas program yang hendak diperjuangkannya di DPR RI, Karol secara diplomatis mengatakan bahwa ada garis koordinasi yang kuat antara sesama anggota DPR RI asal Kalbar, terutama PDIP. “Kita saling bekerjasama. Ada saya di Komisi X, ada anggota lain di Komisi Keuangan dll. Kesemua itu saling terkait. Ini kerja sistem,” ungkapnya.
Karol merasa bersyukur berada di Komisi Kesehatan karena sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang dokter. Alumni Fakultas Kedokteran ini menekankan bahwa program prioritas pembangunan di Kalbar memang kesejahteraan yang ditopang oleh peningkatan bidang kesehatan serta infrastruktur. “Kita perjuangkan bidang kesehatan dan infrastruktur melalui DPR RI. Kami mohon bantuan dan doa restu seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Di tengah padatnya jadwal bersidang, Karol tidak melupakan perhatian kepada putra sulungnya yang masih hitungan hari. Seperti diketahui Karol baru saja melahirkan menjelang pelantikannya sebagai anggota DPR-MPR. “Agak repot juga meninggalkan anak di rumah, tetapi kita mesti bisa bagi waktu dengan sebaik-baiknya,” timpalnya dengan intonasi bernas bersemangat keibuan.
Karol yang juga didaulat sebagai pimpinan Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kalbar menegaskan bahwa bekerja di dalam sistem, apalagi sistem kenegaraan mempunyai standar operasional prosedur. Prosedur ini dengan sendirinya membutuhkan energi, tenaga, biaya dan waktu. “Memperjuangkan pembangunan Kalbar tentu membutuhkan proses. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Proses ini akan semakin cepat jika kita semua bersatu. Bersatu mulai dari bottom-up (dari bawah ke atas) maupun top-down (dari atas ke bawah, red),” imbuhnya.
Untuk itulah Karol tak mau menyia-nyiakan waktunya selama masa bhakti 2009-2014 sebagai legislator dengan pilihan suara rakyat terbanyak kedua nasional setelah putra SBY. “Kita mesti berpikir besar, penting dan paling strategis. Untuk itu sekali lagi saya mohon dukungan maupun doa restu seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” tambahnya.(Nur Iskandar)

Baca Selengkapnya...

SBY Dilantik sebagai Presiden untuk Kedua Kalinya


PELANTIKAN
Presiden SBY dan Wapres Boediono menandatangani berita acara pelantikan, usai dilantik menjadi Presiden dan Wapres RI periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR-RI di Gedung DPR/MPR, Selasa (20/10) pagi. FOTO: Abror/Presidensby.info


Jakarta (BORNEO TRIBUNE)--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Rakyat Indonesia untuk tidak lengah dan lalai dalam menghadapi situasi dunia.
Dalam pidato pelantikan sebagai presiden terpilih periode 2009-2014 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa, Presiden SBY mengajak rakyat Indonesia untuk bersyukur karena telah berhasil melewati periode lima tahun silam yang penuh dengan tantangan.
"Hari ini Bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati, di tengah gejolak dan krisis politik di berbagai wilayah dunia, kita tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang main kuat dan stabil," tuturnya.

Indonesia, lanjut dia, juga harus bersyukur karena di tengah badai finansial dunia masih dapat menikmati pertumbuhan ekonomi positif dan bahkan diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi nomor tiga tertinggi di dunia.
Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di berbagai wilayah dunia lain, kata Presiden, Bangsa Indonesia justru semakin rukun dan bersatu.
Oleh karena itu, Presiden SBY dalam pidato pelantikannya menyebutkan, tidaklah mengherankan apabila akhir-akhir ini banyak liputan media internasional yang menjuluki Indonesia sebagai bangsa yang berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan berat selama sepuluh tahun terakhir.
"Namun, semua itu janganlah membuat kita lemah, lalai, apalagi besar kepala. Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai," ujarnya.
Justru, lanjut dia, keberhasilan di masa lalu akan diikuti dengan tantangan yang semakin berat lagi.
"Tetapi saya percaya, semua tantangan itu, baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum dapat kita bayangkan akan dapat kita hadapi dan atasi bersama," kata Presiden.
Presiden mengingatkan krisis perekonomian dunia belum usai, ditandai oleh volume perdagangan dan arus investasi dunia yang belum pulih.
"Harga minyak dan berbagai komoditas masih berfluktuasi yang dapat menghantam stabilitas dan kepastian ekonomi kita," katanya.
Karena itu, kepala negara mengingatkan, sendi-sendi perekonomian nasional tetap harus diperkuat guna meminimalkan dampak krisis keuangan dunia.
Bersamaan dengan itu, pemerintahan lima tahun mendatang di bawah kepemimpinan Presiden SBY dan wakil presiden Boediono berjanji akan terus mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun pemerintahan yang baik, serta memberantas korupsi.

Jaga Kekompakan
Pada bagian lain, Presiden juga mengajak para pemimpin bangsa untuk tetap kompak apa pun warna dan pilihan politiknya.
Kekompakan para pemimpin bangsa itu, menurut Presiden SBY, penting untuk menghadapi tantangan dunia yang kian berat serta demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
"Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia yang kian berat, para pemimpin bangsa apa pun warna politikya harus bisa terus menjaga kekompakan, mencari solusi bersama, dan sedia berkorban untuk kepentingan bangsa yang lebih besar," tuturnya.
Untuk melanjutkan pembangunan bangsa yang pasti penuh tantangan serta untuk melanjutkan reformasi gelombang kedua sepuluh tahun ke depan, Presiden mengajak semua komponen masyarakat untuk terus memupuk dan memperkokoh persatuan.
Ajakan tersebut disampaikan Presiden SBY dalam pidato pelantikannya sebagai presiden periode 2009-2014 ketika menyinggung tiga kunci sukses untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan adil.
Salah satu kunci sukses itu, menurut dia, adalah terus menjaga persatuan dan kebersamaan dalam iklim demokrasi yang semakin sehat.
"Dalam demokrasi kita bisa berbeda pendapat, namun tidak berarti harus terpecah belah. Dalam demokrasi yang sehat, ada masanya kita berdebat, ada masanya kita merapatkan barisan," katanya.
Sedangkan dua kunci sukses yang lain, menurut Presiden, adalah pantang menyerah dan menjaga identitas bangsa.
"Ingat, segala keberhasilan monumental bangsa kita dari revolusi, pembangunan nasional, reformasi, penyelesaian berbagai konflik, termasuk penanganan tsunami, semuanya ini hanya bisa dicapai dengan keuletan dan semangat tak kenal menyerah," tuturnya.
Presiden kemudian menyebutkan satu slogan yang sudah sering ia dengungkan selama menjabat kepala negara pada periode 2004-2009, yaitu "Harus Bisa."
"Ke depan, dengan semangat Indonesia bisa kita akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis dunia," ujarnya.
Dengan semangat yang sama pula, lanjut Presiden, pemerintah lima tahun mendatang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, membasmi korupsi, serta mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan untuk masalah menjaga identitas bangsa, Kepala Negara mengingatkan, budaya adalah kepribadian yang membuat Bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah.
"Ke-Indonesia-an kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinnekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, sikap moderat,keterbukaan, dan rasa kemanusiaan," katanya.
Identitas bangsa itulah, menurut Presiden, yang harus terus dijaga karena merupakan modal sosial dan potensi nasional yang paling berharga.(Antara)

Baca Selengkapnya...

Selasa, 27 Oktober 2009

Gubernur Sarankan DPRD Bentuk Tim Ahli


PIMPINAN DEFINITIF
Gubernur Cornelis didampingi Bupati Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Andreas dan Ketua Sementara DPRD Kubu Raya, menghadiri pelantikan Pimpinan definitif DPRD Kubu Raya, Senin (19/10). FOTO Hanoto/Borneo Tribune


Sungai Raya (BORNEO TRIBUNE)--Agar tugas lebih fokus dan efektif, dan hasil yang dicapai maksimal, maka lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebaiknya membentuk tim ahli dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis saat menghadiri pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Senin (19/10) kemarin.

Menurut Cornelis, tim ahli dalam ranah DPRD perlu dibantuk guna memaksimalkan peran wakil rakyat dalam membantu perkembangan sebuah daerah, seperti di Kabupaten Kubu Raya ini.
“Tim ahli ini tidak menyalahi aturan, sebab sudah dimanahkan dalam UU No 27,” jelas Cornelis, saat menyampaikan sambutannya pada acara yang berlangsung di Restoran Randayan.
Dimana tim ahli tersebut akan mencakup berbagai bidang, seperti masalah hukum, ekonomi, sosial budaya dan beberapa bidang lainnya.
Selain itu Cornelis juga menyarankan agar DPRD KKR segera melengkapi alat kelengkapan Dewan, seperti komisi, badan musyawarah, badan legislasi, panitia anggaran, badan kehormatan dan hal-hal lainnya.
Kesemuanya itu harus terfasilitasi dengan adanya peraturan tata tertib DPRD KKR sendiri. Pasca pelantikan ini, Cornelis mengharapkan kepada seluruh jajaran DPRD KKR agar tata tertib harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa dijadikan acua dalam bekerja.
Karena melalui tata tertib tersebut juga akan menjadi dasar hukum dan pedoman bagi DPRD KKR, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Terkait dengan berbagai tugas tersebut, Cornelis juga menyarankan agar DPRD dapat menjadi mitra yang nyata bersama pemerintah daerah. Sehingga Apabila ini bisa diciptakan, maka akan menghadirkan sebuah penyelenggaraan pembangunan yang ideal bagi daerah.
Untuk hak protokoler, keuangan dan administratif harus diaplikasikan dengan sebaik mungkin. Karena hal tersebut sudah banyak kejadian nyata bahwa terjadi pelanggaran oleh DPRD sendiri, dan itu jelas kesalahan penggunaan wewenang.
“Jika hal semacam ini terjadi, maka siap-siap saja berurusan dengan aparat penegak hukum,” ingat Cornelis.
Maka dari itu, sedini mungkin hal tersebut harus benar-benar dicermati. Selama lima tahun kedepan, akan terjadi banyak celah yang bisa membuat DPRD salah menentukan kebijakan.
Namun dalam hal ini, bukan hanya ditujukan pada wakil rakyat saja. Tetapi kepada semua aparatur pemerintah daerah.
Kepada pemerintah KKR, diharapkan saat ini selalu fokus dari tema pemekaran ini. Jangan sampai, semua ini justru melenceng dari ide pemekaran sebelumnya.
Selama tema pemekaran masih melekat pada seluruh aparatur, maka dipastikan berbagai pembangunan akan berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan. Lain hal jika pemikiran tersebut sudah tidak berada lagi dalam individu masing-masing.
Begitu juga pemikiran rasa nasionalis juga patut dikedepankan. Karena dengan pemahaman tersebut, akan menciptakan dan selalu berpikiran untuk kesejahteraan masyarakat dahulu diatas kepentingan lainnya.
Di akhir sambutannya, Cornelis juga mengucapkan selamat atas pelantikan Ketua dan Wakil DPRD KKR. Dimana momen ini setidaknya bisa membuat suasana baru dalam pembangunan secara menyeluruh.
Sujiwo sendiri secara resmi pasca pelantikannya mengaku akan segera membentuk tim ahli tersebut. Karena anjuran Gubernur dianggap sebagai sebuah langkah yang memang sudah diamanahkan dalam UU No. 27.
Dengan kata lain tim ahli akan dibentuk untuk ditempatkan di berbagai sektor strategis. Untuk di KKR akan disandingkan dengan rencana dan program Bupati. Baik yang jangka pendek maupun panjang.(Hanoto)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Klarifikasi Kepergian ke Luar Negeri


Ngabang (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Cornelis mengklarifikasi soal adanya berita yang mengatakan bahwa kepergiannya ke luar negeri hanya untuk jalan-jalan.
Klarifikasi dari orang nomor satu di Kalbar itu disampaikannya pada saat meresmikan enam kantor tempat pelayanan Credit Union (TP CU) Lantang Tipo, Sabtu (17/10) di kantor TP CU Lantang Tipo Masdapala Ngabang.

“Saya beritahukan kepada masyarakat, sesuai dengan judul yang dikatakan Gubernur atau pejabat Pemprov Kalbar jalan-jalan ke luar negeri, perlu saya katakan bahwa saya itu tidak sempat jalan-jalan. Saya pergi kesana untuk menghadiri rapat, bukan jalan-jalan. Apalagi saya diundang oleh Gubernur California di Los Angeles sehubungan dengan pemanasan global,” jelas Cornelis.
Menurutnya, untuk di Indonesia sendiri ada enam gubernur yang diundang, tapi yang datang hanya empat Gubernur yakni Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur DKI.
Kemudian dihadiri juga beberapa bupati, walikota, pengusaha, NGO dan organisasi dunia.
“Disana kita mengadakan rapat yang membahas bagaimana kita menyelamatkan dunia ini. Kita sudah sepakat untuk menyelamatkan dunia agar dunia ini tidak terlalu panas, pulau-pulaunya tidak tenggelam, es tidak mencair dan ozon tidak berlubang,” jelas mantan Bupati Landak ini.
Ia menambahkan, Pulau Kalimantan termasuk pulau yang disorot oleh dunia. Apalagi hutan-hutan di Pulau Kalimantan tidak boleh ditebang dan harus dijaga dengan baik.
”Inilah yang saya lakukan di luar negeri, saya tidak sempat jalan-jalan. Terbang saja sudah berapa jam, letihnya sudah setengah mati. Begitu selesai rapat tanggal 3 malam, tanggal 4 siang saya sudah menuju pulang. Cuma memang lama di jalan, terbang melintasi lautan Atlantik. Jadi kalau orang bilang jalan-jalan, waduh, ndak enak juga dengarnya,” kata Cornelis.
Dikatakan suami Frederika ini, biar bagaimana pun juga rapat tersebut menyangkut pergaulan dunia Internasional. Apalagi persoalan-persoalan Internasional juga ada di Kalbar.
”Nah, saya tidak tandatangani perjanjian itu, karena bukan menyangkut kewenangan Gubernur, tapi adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Nanti hal ini akan dibahas pada bulan Desember di Kopenhagen oleh Presiden dengan beberapa negara. Tapi kita sudah sepakat bahwa dunia ini akan dijaga untuk ke depannya agar tidak terlalu panas dan dunia ini masih layak untuk ditinggali,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kalau dunia ini tidak dijaga sama-sama, akan dikhawatirkan dunia ini dalam jangka waktu 25 atau 50 atau 100 tahun ke depan bisa tenggelam.(Devi Zulkarnain)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Resmikan Enam Kantor CU Lantang Tipo


PERESMIAN
Gubernur Cornelis saat menandatangani prasasti peresmian enam kantor TP CU Lantang Tipo yang dipusatkan di kantor TP CU Masdapala Ngabang. FOTO Devi Zulkarnain/Borneo Tribune


Ngabang (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar Cornelis, Sabtu (17/10) meresmikan enam kantor tempat pelayanan Credit Union (TP CU) Lantang Tipo yang dipusatkan di TP CU Masdapala Ngabang.
Peresmian keenam kantor TP CU Lantang Tipo itu ditandai dengan penandatanganan enam prasasti oleh Gubernur yang dirangkai dengan launching pemakaian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) CU Lantang Tipo di tempat yang sama.
Sedangkan pemotongan pita peresmian kantor TP CU Masdapala Ngabang dilakukan Ny. Frederika Cornelis.

Adapun kantor TP CU Lantang Tipo yang diresmikan Gubernur yakni TP Masdapala Ngabang, TP Noyan, TP Nanga Taman, TP Beduai, TP Teraju dan TP Tayan.
Sejumlah pejabat teras Pemprov Kalbar juga ikut mendampingi kunjungan Gubernur ini. Selain itu hadir juga Bupati Landak Adrianus Asia Sidot beserta istri, Wabup Landak beserta istri, Sekda Landak beserta istri, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Landak, tokoh masyarakat, para nasabah CU Lantang Tipo dan 35 kontingen TP CU Lantang Tipo se Kalbar.
Dalam arahannya, Cornelis berharap dengan diresmikannya enam kantor TP CU Lantang Tipo ini akan lebih memotivasi dan memacu masyarakat untuk berbuat lebih banyak dalam rangka membangun perekonomian rakyat.
”Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung keberadaan CU Lantang Tipo sehingga CU ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,” ujarnya.
Dikatakan mantan Bupati Landak ini, untuk menumbuhkembangkan dan memberikan perhatian yang besar terhadap koperasi, maka seyogyanya harus dipahami dulu posisi dan kondisi daripada koperasi itu sendiri.
”Posisi koperasi sudah jelas keberadaannya dalam tatanan UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat 1 yang mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Kemudian, dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 tersebut ditegaskan bahwa perusahaan yang paling cocok untuk itu adalah koperasi,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, sudah menjadi suatu kewajiban bersama untuk menumbuh kembangkan koperasi sehingga menjadi suatu badan usaha yang maju, sehat, tangguh dan mandiri serta keberadaannya semakin dirasakan oleh masyarakat.
Kemudian dalam sambutan Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mangatakan kehadiran lembaga keuangan baik perbankan maupun CU yang berupaya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan memang sangat penting dan strategis.
”Tahun 2009 ini seluruh rakyat Landak patut bersyukur karena kondisi perekonomian di daerah ini sudah menunjukan trend untuk membaik. Salah satu indikator membaiknya perekonomian di daerah ini adalah dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan di Landak,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, pertumbuhan perekonomian di Landak tahun 2009 sampai dengan bulan September sebesar 3,72 persen. ”Ini kita harapkan terus tumbuh dan terus membaik,” harapnya.
Sementara itu dalam sambutan kepala CU Lantang Tipo Marcellus Sunardi menjelaskan bahwa pembangunan enam TP CU Lantang Tipo ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 9.821.561.000 yang terdiri dari bangunan fisik dan pengadaan mobiler.
”Pembangunan kantor TP Noyan menghabiskan dana sebesar Rp. 803 juta, TP Nanga Taman Rp. 1,3 Milyar, TP Beduai Rp. 1,5 Milyar, TP Teraju Rp. 1,6 Milyar, TP Tayan Rp. 1,8 Milyar dan TP Masdapala Ngabang menghabiskan dana sebesar Rp. 2,6 Milyar,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk saat ini CU Lantang Tipo merupakan CU terbesar di Indonesia, baik dari sisi aset maupun sisi keanggotaan. ”Per 30 September 2009, CU Lantang Tipo memiliki anggota sebanyak 88.069 orang dan aset sebesar Rp. 714 Milyar lebih,” katanya.(Devi Zulkarnain)

Baca Selengkapnya...

Reformasi Kebijakan Sektor Pertanian


GEDUNG BARUN CU LANTANG TIPO
Gubernur Kalbar, Cornelis didampingi Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot meresmikan enam gedung baru CU Lantang Tipo di Ngabang Kabupaten Landak, selanjutkan pemotongan pita buka pintu pertama oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Ny Frederika Cornelis, Sabtu (17/10). FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Penerapan konsep agrobisnis dan agro industri harus komprehensif sebagai implementasi reformasi kebijakan sektor pertanian, termasuk di dalamnya pembenahan sumber daya manusia dan penerapan hasil penelitian, sehingga sistem produksi pasca panen terutama penanganan dan pengolahan serta pemasaran harus produktif dan efisien sehingga punya nilai tambah dan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Demikian disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis, Kamis lalu di Pontianak, sebagai langkahnya dalam menyoroti masalah kebijakan reformasi pertanian untuk menghindari harga turun drastis pada saat terjadinya panen raya atau market glut yang sampai saat ini masih menjadi masalah klasik.
Cornelis mengungkapkan strategi untuk menghasilkan produk yang punya nilai tambah dan daya saing tinggi, perlu penerapan Iptek dan manajemen profesional dengan pendekatan quality, cost, and delivery (QCD) pada seluruh sistem agrobisnis, mulai aspek produksi, pasca panen, transportasi, distribusi sampai aspek pemasaran.
Salah satu faktor pendukung daya saing pasar internasional produksi sektor pertanian adalah berpijak pada asas kelestarian lingkungan. “Era perdagangan bebas ini setiap produk pertanian harus mengikuti persyaratan lingkungan, seperti ISO 14.000, ecolabelling, responsible fishery dan sebagainya,” kata Cornelis.
Selain itu, cara lain meningkatkan daya saing produk, diharapkan agrobisnis tidak berhenti pada komoditas primer, tetapi harus jauh ke hilir yang menumbuhkan sector industry manufacturing produk hasil pertanian dan jasa sector pertanian.
Data menyebutkan, 70 persen masyarakat kalbar bekerja di bidang pertanian tanaman pangan/holtikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masyarakat Kalbar 2008 Rp. 10,08 juta, meningkat 0,97 juta (11 persen) dari tahun 2007 Rp. 9,11 juta, dengan distribusi prosentase PDRB atas dasar harga berlaku, 2008 masih didominasi sector pertanian (26,51 persen), perdagangan hotel dan restoran (23,44 persen), industry pengolahan (18,33 persen), dan jasa-jasa (9,77 persen). Sub sector perkebunan adalah sector andalan pertanian, tahun 2008 menyumbang 4,94 persen, terbesar kedua setelah sub sector tanaman bahan makanan 5,85 persen.
Sesuai Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar, lahan potensial perkebunan 3,5 juta hektar di seluruh kabupaten kota. Untuk pengembangan kelapa sawit 1,5 juta hektar, karet 1,2 juta hektar, kelapa 300 ribu hektar, lada 50 ribu hektar. Kopi 20 ribu hektar, aneka tanaman lain tebu, pinang, jarak pagar, cengkeh dan sebagainya 70 ribu hektar.
Cornelis berharap, agar dilaksanakan perubahan orientasi pengembangan agribisnis perkebunan agar memberi dan memantapkan motivasi bagi perwujudan fungsi sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga perubahan orientasi peningkatan produksi mengarah ke pendekatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang memiliki daya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
Peningkatan produktivitas tanaman ke pendekatan peningkatan produktivitas usaha tanimwlalui pemanfaatan asset agribisnis yang optimal.
Penggunaan paket teknologi yang tersedia dan diterima budaya setempat seperti agro input dari internal sistem pertanian berkelanjutan, yang paling penting adalah pendekatan pembangunan agrobisnis menggunakan pendekatan pelayanan, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan penciptaan iklim yang bertumpu pada person masyarakat UKM, koperasi dan dunia usaha yang dilakukan terarah, terpadu dan kebersamaan serta keterbukaan yang berkeadilan oleh setiap stekholder di Kalbar.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Penganugerahan Sawit Nusantara Award 2009


TERBAIK
Gubernur Kalbar, Cornelis diabadikan bersama para pemenang usai menyerahkan penghargaan kepada pemenang katagori Kebun Plasma Terbaik. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sawit Nusantara Award tahun 2009 yang digelar oleh Forum Komunikasi Sawit Nusantara (FSN) diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha di sektor perkebunan sawit.
Untuk itu, perlu ada upaya terus menerus yang sinergis dalam meningkatkan produktivitas hasil perkebunan yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.

Demikian harapan Gubernur Kalbar, Cornelis yang disampaikannya secara langsung pada malam penganugerahan Sawit Nusantara Award 2009 di Hotel Kapuas Palace, Kamis (16/10) malam.
Ia mengatakan sekitar 70 persen masyarakat Kalbar bekerja di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Di Kalbar, perkebunan merupakan sektor andalan setelah tanaman bahan makanan. Saat ini sesuai dengan lahan RTRWP Kalbar, lahan potensial untuk pengembangan perkebunan mencapai 3,5 juta hektar dengan pengembangan komoditi sawit 1,5 juta hektar, komoditi karet 1,2 juta hektar, komoditi kelapa 300 ribu hektar, lada 50 ribu hektar, dan kopi 20 ribu hektar serta aneka tanaman 70 hektar.
“Karena itu pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalbar harus diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pedesaan,” tegasnya.
Dikatakan Cornelis kebijakan revitalisasi pedesaan ini meliputi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani, meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan, meningkatkan produktivitas dan kualitas petani dan pertanian.
Cornelis meminta agar PTPN dalam pengembangan agri bisnis tidak hanya pada sektor primer saja tapi juga mulai bergerak pada sektor sekunder. PTPN juga diminta untuk mengutamakan masalah sosial seperti peningkatan SDM di sektor perkebunan mulai dari pimpinan sampai pada para petani kebun sawit.
“Saya minta PTPN juga menyiapkan kadernya yang berasal dari masyarakat sekitar kebun sawit untuk menjadi pemimpin BUMN ini. Jangan hanya pimpinan BUMN ini diambil dari luar saja,” pinta Cornelis.
Cornelis menilai, perkebunan bisa menjadi sektor pemersatu bangsa jika antara PT Perkebunan dengan pemerintah dan masyarakat dapat bersinergis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Karena itu prinsip-prinsip keadilan dalam pengembangan perkebunan harus diperhatikan oleh PT Perkebunan,” katanya.
Menurut Cornelis, PTPN mesti melakukan upaya pembinaan petani dimana dapat dikerjasamakan dengan pemerintah.
Ia mengingatkan perkebunan sawit harus dapat mendekatkan diri dengan masyarakat. Pendekatan dengan masyarakat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun. Kalau ini bisa dilakukan, maka tidak perlu lagi mengerahkan polisi untuk menjaga kebunnya atau menangkap pencuri buah sawit.
“Hal ini bisa diwujudkan jika ada harmonisasi antara PT Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Agri Industri, percetakan kertas dan penerbitan, Kementerian Negara BUMN, Agus Pakpahan, mengatakan perkembangan PTPN ini sangat signifikan dibandingkan dengan BUMN lainnya sehingga PTPN mampu memperoleh laba melebihi target.
“Selama ini telah terjadi banyak perubahan manajemen di PTPN sampai pada lancarnya peningkatan produktivitas perkebunan. Begitu juga harga pasar yang saat ini sedang baik sehingga memberikan keuntungan yang cukup baik,” katanya.
Diungkapkan Agus, PTPN juga akan membuat program di luar perkebunan. Potensi pengembangan usaha di luar perkebunan ini sangat besar dan belum termanfaatkan. Ia mencontohkan limbah CPO bisa diolah menjadi listrik seperti yang sudah dilakukan PTPN IV.
“PTPN IV telah memiliki player project pengembangan listrik dari limbah sawit. Di sana 30 ton limbah sawit dapat menghasilkan daya listrik sebesar tiga mega watt. Ini baru 30 ton kalau dua sampai tiga kali lipatnya sudah cukap mampu menerangi pabrik,” ujarnya.
Ia menargetkan di 2010 nanti setiap pabrik sawit dapat di bangun pengembangan listrik agar setiap pabrik sawit memiliki listrik sendiri yang bahannya dari limbah sawit.
Limbah sawit ini, lanjutnya tidak hanya berpotensi sebagai pembangkit listrik tapi juga berpotensi untuk pupuk dan pakan ternak sehingga bisa membantu petani sekitar kebun sawit untuk pengembangan pertanian. “Saya yakin jika listrik sudah lancar di pedesaan maka industri pedesaan akan berkembang,” tegasnya.(Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Hari Mencuci Tangan Sedunia


CUCI TANGAN
Tanggal 15 Oktober dicanangkan sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia (HMTS) atau Global Hand Washing Day oleh PBB. Di Kalbar, HMTS dipusatkan di SD 20 Pontianak Kota. Gubernur Kalbar, Cornelis dan Ny Frederika Cornelis ikut memperagakan cara cuci tangan dengan benar. FOTO Rizky Wahyuni/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Mencuci tangan dengan sabun dapat mencegah penyakit. Untuk itulah tanggal 15 Oktober dicanangkan sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia (HMTS) atau Global Hand Washing Day oleh PBB. Di Kalbar, HMTS dipusatkan di SD 20 Pontianak Kota.

Gubernur Kalbar, Cornelis yang hadir dalam perayaan HMTS tersebut mengatakan gerakan ini sangat membantu mencegah penyakit masuk ke tubuh.
“Kuman paling mudah masuk lewat tangan, untuk itu kita berupaya mencegah penyakit dengan mencuci tangan yang benar di air mengalir sehingga dapat terhindar dari bibit penyakit,” kata Cornelis usai acara, Kamis (15/10).
Cornelis menjelaskan penyakit seperti diare 80 persen disebabkan tangan tidak bersih, selain cacingan. Mencegahnya, cukup dengan gerakan cuci tangan dengan sabun yang benar. Dia mengatakan indikator keberhasilan gerakan ini dapat dilihat berapa banyak diare dan cacingan di masyarakat.
“Kalau cacingan dan diare berkurang berarti berhasil gerakan ini,” ujarnya.
Untuk itu, jelas Cornelis pihaknya mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah di tingkat daerah dapat mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Betapa pentingnya kesehatan degan cara menjaga kebersihan tangan.
HTMS di SD 20 dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak, perwakilan guru dan siswa-siswi sekolah dasar di Kota Pontianak. Dalam kesempatan tersebut Ketua Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny Frederika Cornelis memperagakan cara mencuci tangan yang benar di hadapan seluruh tamu undangan.
Gubernur, Wakil Gubernur Crstiandy Sanjaya beserta istri, Wakil Walikota Pontianak, Paryadi beserta istri juga memperagakan mencuci tangan dengan benar. Satu persatu dari mereka mengikuti arahan yang diberikan Frederika.
Lebih lanjut Frederika menjelaskan cara mencuci tangan dengan benar. Satu persatu langkah diperagakannya. Basahi tangan dengan air dan sabun, gosok-gosok kedua permukaan telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan sebaliknya. Sela-sela jari kedua belah tangan saling digosokkan. Gosok bagian luar jari-jari tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan sebaliknya. Gosok seluruh bagian ibu jari satu persatu. Gosokkan jari-jari tangan kanan ke telapak tangan kiri dan sebaliknya.
“Bilas dengan air mengalir dan lap dengan tisu atau kain lap,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, M. Subuh mengatakan salah satu cara paling mudah mencegah penyakit-penyakit itu adalah dengan membiasakan diri mencuci tangan memakai sabun dengan benar.
Tangan merupakan anggota tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan banyak benda di sekitar. Akibatnya, tangan dengan mudah menjadi perantara penularan penyakit golongan waterborne disease (menular lewat air) maupun foodborne disease (menular lewat makanan). Penyakit tersebut antara lain, diare.
“Pencegahan efektif dengan cara mencuci tangan sebelum makan atau melakukan aktifitas yang berhubungan daerah pencernaan kita, efektifitasnya mencapai 80 persen bahkan diluar negeri sampai 90 persne karena lingkungannya sudah bersih,” jelasnya.
Ditambahkan Subuh semua penyakit yang disebabkan virus, pencegahannya harus berhubungan degan higienis orang perorang. Seperti H1N1, H5N1, influenza, diare dan lain sebagainya. Sehingga begitu pentingnya cuci tangan bagi Negara dunia ketiga, dimana akses air bersih masih kurang. Kota Pontianak sendiri masih kurang dari 50 persen akses air bersih melalui PDAM.
“Untuk itu perlu gerakan orang perorang untuk menjaga kebersihan diri mencegah tertularnya penyakit. Saya yakin gerakan ini akan dapat diikuti masyarakat,” tukas Subuh.
Berdasarkan sebuah penelitian (Lorna Fewtrell et al), mencuci tangan dengan sabun mampu mengurangi kematian akibat diare hingga 44%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan cara lain seperti intervensi pada titik-titik penggunaan air (39%), sanitasi (32%), edukasi (28%), penyediaan air (25%), dan intervensi pada sumber air (11%).(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Numsuan: Pejabat ke LA Sudah Sesuai Tupoksi


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Keberangkatan pejabat Pemprov mengikuti pertemuan di Los Angeles beberapa waktu lalu sudah sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Demikian disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar, Johanes Numsuan Madsun, di Pontianak, Kamis (15/10).

Penegasan Numsuan tersebut menanggapi pernyataan Toni Kurniady, anggota DPRD Kalbar yang dilansir salahsatu media, mengatakan bahwa ada beberapa pejabat Pemprov yang berangkat ke LA, menghadiri Govenors Global Climate Summit 30 September-2 Oktober lalu tidak sesuai tugas pokok dan fungsi.
Agar tidak membingungkan masyarakat, maka selaku Humas Pemprov, Numsuan merasa perlu mengklarifikasi bahwa keberangkatan pejabat Pemprov ke luar negeri itu sudah berdasarkan tupoksi masing-masing.
Menurutnya, keberangkatan Kepala Biro Keuangan, Hukum dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah yang dinilai tidak memiliki hubungan langsung oleh anggota DPRD tersebut perlu dibantah, karena sebelum berangkat ke luar negeri, Gubernur sebagai kepala rombongan menyeleksi siapa saja yang harus ikut dalam keberangkatannya, karena keberangkatan seorang pejabat dengan status pegawai negeri sipil (PNS) memerlukan prosedur yang cukup panjang dan harus mendapat izin dari Sekretariat Negara RI.
“Ada norma, standar, prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi dan pejabat yang dibawa pun harus mengerti proses, untuk kemudian memberikan masukan kepada Gubernur,” jelasnya.
Untuk Kepala Biro Keuangan, pertimbangan dibawa karena untuk mencari gambaran apakah investasi atau skema yang ditawarkan dunia kepada Indonesia bisa menjadi usulan untuk dimasukkan ke APBD atau ditolak.
Keberangkatan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah, dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap modal/investasi yang akan masuk lewat kerjasama yang ditawarkan negara maju kepada Kalbar, karena memiliki luas hutan yang cukup besar.
“Kepala badan ini untuk memberi masukan kepada Gubernur untuk tidak gegabah merekomendasikan penanaman modal asing (PMA) yang bertentangan dengan lingkungan atau perubahan iklim,” jelas mantan pegawai Bappeda Kota Pontianak itu.
Sedangkan Kepala Biro Hukum dibawa karena mengerti proses bagaimana permasalahan multilateral, karena atas saran-saran dari pejabat yang berangkat, Gubernur tidak menandatangani Governors Global Climate Summit, dimana lima Gubernur lainnya dari Indonesia menandatangani. Karena untuk menjatuhkan tanda tangan adalah kewenangan negara, sementara Indonesia negara kesatuan, bukan federal.
Numsuan meminta anggota DPRD untuk tidak asal berbicara, karena biaya perjalanan dinas Gubernur ke luar negeri sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan, sedangkan perwakilan masyarakat perhutanan Indonesia dan perwakilan pengusaha swasta menggunakan biaya sendiri.
“Pejabat yang berangkat pun disesuaikan dengan anggaran pada dinas atau biro masing-masing. Kita juga liat urgensinya lagi. Kalau mau bicara dipikirkan dulu jangan asal bunyi,” katanya.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Tak Ada Lagi Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Kalau selama ini, para aktivis lingkungan hidup selalu bersuara keras menyatakan Kalbar marak illegal logging (IL). Tapi Gubernur Kalbar, Cornelis saat memberikan sambutan dalam seminar kerja sama ASEAN dalam menanggulangi IL dan perdagangan hasil hutan secara illegal, bertempat di Rektorat Untan menyatakan di Kalbar saat ini tidak ada lagi aktivitas IL.
Pernyataan Gubernur tersebut terkait ketidakadilan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan.
“Apakah UU Kehutanan sudah cukup adil? Siapa yang merusak hutan sebenarnya?” kata Cornelis mempertanyakan, Kamis (15/10).

Di Kalbar sendiri, pemerintah pusat memberikan ijin HPH seluas 1,5 juta hektar hutan untuk ditebang. Sementara masyarakat sekitar hutan dilarang keras menebang hutan.
“Ini membuktikan UU tidak berpihak pada masyarakat, tidak adil dan melanggar HAM,” ujarnya.
Cornelis melihat UU yang dikeluarkan pemerintah pusat selama ini terlalu banyak kepentingan birokrasi yang kekuatannya luar biasa sehingga timbul ketidakadilan di Indonesia.
Negara ini terlalu banyak UU sehingga sulit untuk menjalankannya. Inilah ciri-ciri negara berkembang terlalu banyak UU dan peraturan tapi sulit dilaksanakan dan antar instansi pemerintah sendiri saling curiga.
Cornelis menceritakan ketika pemerintah Kalbar mencanangkan pengembangan kelapa sawit seluas 4 juta hektar, PBB langsung memanggilnya dan mempertanyakan kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan kepergiannya ke California, USA beberapa waktu lalu juga membicarakan masalah paru-paru dunia.
Dunia internasional minta Indonesia menjadi paru-paru dunia. Pemerintah Kalbar setuju dengan gerakan penyelamatan dunia ini. Tapi harus jelas apa kewajiban negara maju dan apa kewajiban negara berkembang. Jangan hanya negara maju menuntut negara berkembang begini begitu tapi kontribusi balik dari negara maju tidak ada.
Di kesempatan itu, Cornelis terus menegaskan, aktivitas IL skala besar yang diekspor secara illegal ke luar negeri dari Kalbar sudah tidak ada. Saat ini yang ada hanya penebangan hutan yang kayunya digunakan untuk kebutuhan masyarakat lokal sekitar hutan. “Apakah ini juga dikatakan IL,” tanyanya.
Cornelis menegaskan masyarakat sekitar hutan yang umumnya orang Dayak ini tidak mungkin menjaga hutan dengan hanya menggunakan “cawat” (celana dalam) saja. Mereka butuh makan, anak-anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah dan mereka ini hidupnya tergantung dari hutan. Apakah salah mereka menebang hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara pekerjaan lain belum ada.
Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Cornelius Kimha membenarkan penegasan bahwa aktivitas IL sudah hampir tidak ada. Dijelaskannya pemahaman IL menurut kerja sama ASEAN ini yang berhubungan dengan penebangan kayu yang kayunya diselundupkan ke luar melalui perbatasan dan perdagangannya dilakukan secara illegal baik melalui darat maupun laut. “Aktivitas seperti ini sudah tidak ada,” katanya.
Aktivitas yang masih ada sekarang penebangan hutan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan lokal mereka sendiri di kampung-kampung mereka. Apakah ini dikatakan illegal.
Kalau beberapa waktu lalu, lanjutnya, disebut-sebut bahwa kawasan hutan lindung di perbatasan dengan Malaysia juga banyak terjadi IL. Diakui memang ada seperti di daerah Betung Karihun. Tapi persoalannya sarana infrastruktur jalan ke sana sangat tidak ada sehingga menyulitkan aparat untuk mengamankan hutan di sana.
“Sekarang daerah itu sudah dijaga TNI dan Polri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kehutanan Dephut RI, Tachrir Fathoni mengatakan berbagai kebijakan kerja sama ASEAN dalam memberantas tindak kejahatan IL cukup membawakan hasil.
Berbagai program dan kebijakkan sudah dijalankan bersama dalam kerja sama ASEAN.
Hanya saja, hambatan yang dialami dalam kerja sama, masih adanya perbedaan kepemilikan dan sistem pengelolaan SDH berbeda di AMS, IL dianggap sebagai masalah dalam negeri, banyak komitmen dan rencana tapi realisasi masih kurang karena ASEAN tidak memiliki dana.
“Kesepakatan ASEAN masih bersifat non Legally Binding sehingga implementasinya masih lemah dan tidak ada sanksi hukum serta bersifat voluntary,” katanya.
Sarannya, Indonesia sebagai negara dengan Sumber Daya Hutan (SDH) terbesar perlu mendorong AMS untuk mengatasi IL dan melaksanakan forest certifications towards SFM. ASEAN perlu membentuk trust funds untuk membiayai kegiatan bersama dan Deplu agar memperjuangkan tenaga profesional kehutanan untuk dapat mengisi jabatan strategis di sekretariat ASEAN sehingga kepentingan Indonesia dapat lebih disuarakan.(Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

TP PKK Kalbar Juara Umum di Yogyakarta


SANG JUARA
Ketua TP PKK Kalbar, Ny. Frederika Cornelis menerima piala bergilir juara umum tingkat nasional dari Ketua TP PKK Kabupaten Pontianak, Ny. Herlina Ria Norsan. Kabupaten Pontianak mewakili Kalbar berhasil meraih juara umum lomba masak tiga B (Beragam Bergizi dan Berimbang) di Yogyakarta, Senin lalu. FOTO Nasir/Humas Pemprov


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Untuk kedua kalinya Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalbar membawa pulang piala juara umum tingkat nasional lomba masak tiga B (Beragam, Bergizi dan Berimbang) berbasis bahan pangan lokal.
Lomba dilangsungkan di Yogyakarta, Senin (12/10) lalu bertempat di pelataran Candi Prambanan. Lomba tersebut diselenggarakan Direktorat pemasaran dalam negeri dirjen pengolahan dan pemasaran hasil perikanan departemen kelautan dan perikanan. Selain piala juara umum, diraih juga piala juara satu.

Kalau tahun sebelumnya yang didaulat mewakili TP PKK Provinsi adalah TP PKK Bengkayang, tahun ini diwakili Kabupaten Pontianak yang dikoordinir langsung Ketua TP PKK Kabupaten Pontianak, Ny. Herlina Ria Norsan.
Menurut Herlina, Kalbar berhasil mengalahkan dominasi 33 provinsi lainnya yang rata-rata menampilkan masakan dan stand yang jauh lebih bagus, sementara Kalbar sendiri sangat sederhana. Demikian disampaikannya ketika ditemui usai penyambutan oleh Ketua TP PKK Provinsi, Ny. Frederika Cornelis yang didampingi wakil ketua TP PKK Ny. Karyanti Sanjaya di Istana Rakyat Kalbar, Rabu (14/10).
Namun di satu sisi lanjutnya, Kalbar berhasil mencuri perhatian dewan juri dengan menyabet nilai tertinggi 77,7. Sementara juara dua Provinsi Gorontalo total nilai 77,4, ketiga Provinsi Sulauwesi Utara dengan nilai 76,9. Bahan baku yang disiapkan 1244 macam yang berasal dari hasil bumi Kalbar, namun yang dilombakan 49 jenis. “Unsur yang dinilai adalah kreasi, resep dan penampulan,” terang Herlina.
Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis, mengatakan dengan prestasi membanggakan seperti ini maka tidak ragu lagi untuk mengangkat potensi lokal untuk dipromosikan di dalam maupun luar negeri.
“Ini momen untuk mengangkat dan menggali potensi jenis baru makanan lokal penduduk Kalbar, yang ternyata banyak manfaatnya bagi kesehatan,” terang Frederika.
Ia berharap supaya ke depan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalbar bisa kembali merebut juara umum, karena kalau sudah tiga kali maka piala bergilir ini akan menjadi milik Kalbar.
Menurutnya, mempertahankan lebih sulit daripada merebut, sehingga ke depan pihaknya akan lebih mempersiapkan diri dan semakin menggali potensi alam Kalbar yang belum banyak tergali untuk mengikuti lomba yang sama di (NTB).
Ia juga menyebutkan dari 75 jenis produk lokal asli Kalbar hanya 44 yang ditampilkan dalam perlombaan kali ini. Sehingga masih memungkinkan untuk membuat resep baru yang lebih inovatif.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Lantik Ivo sebagai Sekda Definitif Melawi


SEKDA MELAWI
Gubernur Kalbar Cornelis melantik Ivo Titus Mulyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaaten Melawi menggantikan A. Pelles Itang di aula kantor Bupati Melawi, Senin (12/10). FOTO : Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.


Nanga Pinoh (BORNEO TRIBUNE)--Sekretaris Daerah (sekda) baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Karena pengkatan sekda melalui proses sesuai dengan norma, strandar, prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tahapannya, mulai dari pengajuan calon oleh bupati, hingga seleksi administrasi, pemaparan rencana strategis yang dilaksanakan oleh tim penilai rentra dan pembahasan di tingkat baperjakat eselon II provinsi, sampai pada penilaian di tingkat pusat dan terakhir persetujuan menteri dalam negeri sebagai dasar penetapan pengangkatan sekda oleh gubernur.
”Semua tahapan itu telah mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis ketika melantik Ivo Titus Mulyono sebagai Sekda Kabupaten Melawi, Senin (12/10).
Pengangkatan sekda kabupaten/kota merupakan bagian dari implementasi kebijakan managemen pegawai negeri sipil (PNS) yang didesain sedemikian rupa. Hal tersebut lanjut Cornelis semata-mata untuk mewujudkan adanya keterkaitan yang erat antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi serta pemerintah pusat.
Dalam kontek tersebut kata Cornelis, koordinasi dan kemitraan baik antara pemkab/pemkot Kota maupun dengan pemprov sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam semua aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan.
”Tujuan tersebut untuk menyamakan visi dan persepsi serta mengurangi kemungkinan munculnya friksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya untuk mewujudkan kemajuan daerah secara bersama-sama,” jelas Cornelis.
Sebagai daerah pemekaran, Kabupaten Melawi pada prsinsifnya berupaya meningkatkan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan daerah.
Sebagai daerah pemekaran, tentunya membutuhkan upaya-upaya strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Derdasarkan hasil evaluasi berbagai pihak secara umum daerah kabupataten/kota yang baru dibentuk masih dihadapkan pada berbagai kendala yang belum dapat mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan kehidupan demokrasi, percepatan pembangunan ekonomi daerah, dan upaya percepatan pengelolaan potensi daerah.
”Karena itu, harus pandai dan jeli merumuskan strategi yang tepat guna mempercepat pembangunan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah belajar dari pengalaman daerah lain yang berhasil dalam mengelola managemen pemerintah dan sumber daya daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara efesien, efektif dan akuntabel,” katanya.
Dengan dilantiknya Ivo Titus Mulyono sebagai pejabat definitif Sekda Kabupaten Melawi, maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan lebih efektif serta dapat memberikan motivasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta lebih dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ivo sendiri sebelumnya dalah sebagai kepala badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) Kabupaten Melawi.
Sebelumnya, Bupati Melawi Suman Kurik telah mengajukan tiga nama sebagai kandidat sekda kepada Mendagri. Ketiga nama tersebut, yakni Apeles Itang, Frans Asye, dan Ivo Titus Mulyono.
Setelah menjalan semua tahapan sesuai mekanisme yang berlaku, akhirnya Ivo Titus Mulyono, berhasil mendudukui posisi jabatan strategis di jajaran Pemkab Melawi. Sekda merupakan jabatan yang tertinggi dalam struktural pemerintah daerah.
Hadir dalam pelantikan, Bupati Melawi A Suman Kurik, serta Muspida, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis rombongan Pemprov yang mendampingi Gubernur, Kepala BKD, Kesbanglinmas Kadis Perhubungaan, Kepala Pol PP, Karo Perwat, Karo Pemerintahan. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Warga Malaysia Aman di Indonesia

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Malaysia tegas menginginkan hubungan yang harmonis dengan Indonesia. Seperti disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak, Mohamad Zairi Bin Mohamad Basri, Sabtu (10/10) malam di Hotel Mercure saat memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia ke-52 dan Rumah Terbuka Malaysia.
Zairi mengatakan Malaysia menginginkan jika terjadi ketegangan antara Malaysia dengan Indonesia dapat diselesaikan secara diplomatik yang baik bukan saling menjelek-jelekkan.

Ia menegaskan Malaysia sebenarnya sangat menghormati kedaulatan semua negara tetangganya termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia yang notabenya merupakan negara serumpun dengan Malaysia sebaiknya bisa bersama-sama dalam bekerjasama meningkatkan keamanan di kedua belah pihak.
“Bila hubungan antara Malaysia dan Indonesia bisa berjalan baik. Saya yakin hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Apalagi saat ini nilai investasi Malaysia di berbagai bidang yang ada di Kalbar sebesar 4 juta miliar dolar AS investor,” ujarnya.
Investasi Malaysia ini bisa bertambah jika hubungan Indonesia dan Malaysia tetap terjaga dengan baik. Apalagi sekarang ini Malaysia sedang gencar-gencarnya menanamkan investasi di bidang perkebunan sawit di Kalbar.
Gubernur Kalbar, Cornelis yang juga hadir dalam acara tersebut mengakui adanya hubungan baik antara Kalbar (Indonesia) dengan Malaysia.
“Hingga sekarang hubungan Kalbar dengan Malaysia tetap baik dan tidak pernah terpengaruh dengan isu pertentangan Indonesia dengan Malaysia. Buktinya masih banyak investor Malaysia yang mau menanamkan investasinya di Kalbar,” katanya.
Cornelis yakin hubungan baik antara Kalbar dengan Malaysia yang sudah terjalin ini akan lebih baik lagi.
Sementara itu Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar, Ilham Sanusi, mengatakan sebanyak 12 perkebunan besar di bidang sawit dari 50 perusahaan yang ada di Kalbar milik investor Malaysia dan Singapura.
Perkebunan sawit ini bakal terus dikembangkan di Kalbar. Sekitar 1,5 juta hektar lahan sudah disiapkan untuk pengembangkan perkebunan kelapa sawit.
“Dari 1,5 juta hektar lahan yang akan digunakan untuk perkebunan sawit di enam kabupaten, 400 ribu hektar diantaranya sudah ditanami sawit,“ kata Ilham Sanusi.
Ia menuturkan 400 ribu hektar lahan yang sudah ditanami sawit, 300 ribu hektar diantaranya sudah berproduksi.
“Hasilnya dalam satu tahun Kalbar menghasilkan 800 ribu ton CPO,“ katanya.
Untuk pengembangkan perkebunan sawit di Kalbar, pemerintah pusat mengucurkan dana Rp3 triliun setiap tahunnya.
Sanusi berkata, perkebunan sawit di Kalbar sudah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat Kalbar. Paling tidak ada 90.000 Kepala Keluarga (KK) yang bekerja di seluruh perkebunan sawit di Kalbar.
Kalau satu KK masing-masing memiliki 5 orang berarti ada 450.000 orang yang menggantungkan hidupnya pada sawit. Inipun belum termasuk multiplayer efek dengan adanya perusahaan sawit di Kalbar.
“Paling tidak ada 30 persen rakyat Kalbar yang hidupnya bertumpu pada sawit,“ katanya.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Saban Stiawan mendesak kebijakan perluasan perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah secara terus menerus.
Data Dinas Perkebunan, Kalbar akan membangun sentral benih sawit tersebar dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Sampai 2008 luas lahan perkebunan sawit sebesar 426.439 Ha dengan pertumbuhan 4.0 persen. Akibatnya terjadi penghancuran basis eksistensi ekonomi masyarakat serta hilang sumber ekonomi lain. Kemudian berbuntut pada meningkatnya bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan konflik vertikal dan horizontal.
Shaban menginatkan berdasarkan data Walhi Kalbar ada 51 kasus berupa perampasan lahan, penggusuran dan intimidasi. Untuk itu, Walhi mendesak segera menghentikan perluasan perkebunan sawit serta memperbaiki perkebunan yang sudah ada saat ini.

Warga Malaysia Aman
Sementara itu, Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar menegaskan, warga Malaysia tidak perlu takut datang ke Indonesia dan dijamin keamanannya, seperti warga asing lainnya, walaupun ada sebuah kelompok sangat kecil yang menamakan Bendera melakukan provokasi perang atau menyerang Malaysia pada Oktober ini.
"Ini sudah merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjamin warga asing, termasuk warga Malaysia, jika datang ke Indonesia," kata Da`i ketika meninjau perbatasan dari Kuching, Tebedu hingga Entikong, Kalimantan Barat, Minggu.
Dubes Da`i meninjau perbatasan mulai dari Kuching, Sarawak hingga Entikong, Kalimantan Barat merupakan satu paket kunjungan memperingati HUT kemerdekaan Malaysia ke-52 yang diadakan di Kuching, Sarawak.
Kunjungannya ke pos perlintasan perbatasan Entikong-Tebedu karena ini merupakan pintu keluar masuk warga Indonesia dan TKI, terkait banyaknya perdagangan manusia (trafficking) dan ancaman Bendera (benteng demokrasi rakyat) yang telah menyatalan perang dan akan menyerang Malaysia antara 8-22 Oktober 2009.
Ancaman ini terus dibesar-besarkan oleh pers Malaysia sehingga membuat keresahan di kalangan pemerintah dan masyarakat Malaysia sendiri. Sementara ancaman itu tidak dimuat oleh pers Indonesia karena dinilai tidak masuk akal. "Tapi kami paham bahwa setiap ancaman itu harus diketahui oleh rakyat Malaysia," katanya.
"Semalam ketika menghadiri peringatan kemerdekaan Malaysia di Kuching, menteri penerangan Malaysia Rais Yatim menanyakan lagi soal ancaman Bendera. Mereka minta agar pemerintah Indonesia menindak tegas Bendera yang katanya akan menyerang dan ganyang Malaysia," kata mantan Kapolri itu.
Dubes juga mengaku telah menelepon Kapolri untuk menindak tegas provokasi yang dilakukan sekelompok kecil warga mengatasnamakan Bendera. Polri berjanji akan menindak tegas jika Bendera sudah melakukan tindakan di luar hukum. Selama ini, mereka hanya berikan ancaman atau pernyataan saja akan menyerang Malaysia.
"Kami sudah menjelaskan kepada pemerintah Malaysia bahwa aparat keamanan terus memantau Bendera walaupun mereka hanya berikan ancaman dengan pernyataan. Namun jika sudah masuk wilayah hukum maka akan diambil tindakan tegas terhadap mereka," janji Dubes.
"Malaysia juga harus melihat secara logis ancaman Bendera yang katanya mau menyerang hanya dengan bambu runcing. Jika ada klaim dari Bendera bahwa ada 8.000 TKI yang berikan dukungan itu hanya omong kosong. Bagaimana mungkin TKI sibuk bekerja memberikan dukungan kepada Bendera," katanya.
"Walaupun belum ada dampaknya bagi TKI yang bekerja di Malaysia tapi jika terus dibesar-besarkan oleh pers Malaysia khawatir dianggap suatu kebenaran. Ini akan memperburuk hubungan baik Indonesia-Malaysia. Marilah kita sudahi isu ini," katanya.
Kepada aparat keamanan di perbatasan, Dubes RI untuk Malaysia itu juga minta agar lalu lintas warga Indonesia di perbatasan diawasi dengan baik untuk mengurangi perdagangan manusia dan perlindungan TKI yang bekerja di negeri jiran ini.
Kekhawatiran keamanan warga Malaysia datang ke Indonesia juga muncul ketika Garuda Indonesia mempromosikan wisata ke Lombok terkait dengan penerbangan perdananya Kuala Lumpur-Jakarta- Lombok (pp) mulai 2 November 2009. Dalam promosi kepada para biro perjalanan Malaysia, banyak muncul kekhawatiran dan pertanyaan soal keamanan warga Malaysia jika datang ke Indonesia terkait ancaman perang oleh Bendera.(Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Hand Washing Day

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Cuci tangan pakai sabun (hand washing day), sekarang sudah jadi agenda internasional. Ini dibuktikan dengan peringatan gerakan cuci tangan pakai sabun yang ditetapkan PBB setiap 15 Oktober.
”Hal ini menjadi agenda utama internasional untuk meningkatkan kebiasaan hidup bersih dan sehat,” kata ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis di Pontianak, Jumat (9/10).

Menurutnya, untuk provinsi Kalbar akan dipusatkan di Ngabang ibukota Kabupaten Landak tanggal 15 Oktober mendatang. Ia mengharapkan juga kabupaten/kota lainnya di Kalbar supaya turut mensukseskan program WHO ini secara serempak pada tanggal tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar M. Subuh yang dihubungi terpisah mengungkapkan, di Indonesia tanggal 15 Oktober jam 10 pagi serempak akan dilakukan gerakan cuci tangan, dan Kalbar dipusatkan di Ngabang, Kabupaten Landak.
Ia berharap, gerakan sederhana itu nanti bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya cuci tangan pakai sabun. Selain itu dengan cuci tangan pakai sabun diharapkan juga bisa mencegah terjadinya diare dan pneumonia.
“Berdasarkan data yang ada dengan cuci tangan yang benar bisa mencegah penyakit diare 85 persen mencegah kecacingan 70 persen, mencegah H1N1 90 persen, artinya perlu sosialisasi dan budayakan, cuci tangan yang baik dan benar,” terang Subuh.
Menurutnya, cuci tangan pakai sabun atau cairan yang bisa mematikan kuman di bawah air mengalir bukan di kobokan. Yang paling penting lagi bahwa ssering bercuci tangan cuci tangan sebelum menyentuh makanan apapun.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Tolak Teken Kesepakatan LA


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis menolak menandatangani kesepakatan antara negara-negara maju dan negara berkembang yang diinisiasi Gubernur California, Arnold Alois Schwarzenegger. Kesepakatan Los Angeles itu dinilai merugikan negara berkembang, seperti Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Cornelis usai melantik pengurus Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Kalbar, di Pontianak, Jumat (9/10).

Cornelis yang baru sehari berada di Pontianak setelah sebelumnya mengikuti pertemuan Los Angeles itu menjelaskan, tidak ditandatanganinya kesepakatan tersebut karena belum jelas apa kewajiban negara maju dan apa kewajiban negara berkembang atau underdeveloping country.
“Kalau seandainya kita dituntut untuk menjadi paru-paru dunia, bagaimana kehidupan kita, apa yang mereka (negara maju) berikan, bagaimana menyadarkan masyarakat kita mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup,” kata Cornelis.
Ia mengungkapkan, pointer kesepakatan yang dibicarakan di Los Angeles salah satunya, bagaimana menganggap bahwa dunia ini perlu diselamatkan agar tidak tenggelam, upaya apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelamatkan dunia.
Yang jelas lanjut Cornelis, setidaknya dari pertemuan tersebut ada upaya untuk memulai. Sebab kedepan ada kemungkinan dunia akan tenggelam, bumi akan semakin panas.
Selanjutnya air akan berkurang dan dampaknya akan muncul berbagai macam penyakit. Karenanya harus ada upaya peneyelamatan.
”Ini program jangka panjang,” ujar Cornelis.
Tidak ditandatangani kesepakatan tersebut, kata Cornelis bukan berarti ia menolak. Tetapi ia ingin kejelasan, sebab itu menyangkut kewenangan pemerintah pusat, jadi pemerintah pusatlah yang berhak meneken kesepakatan tersebut dan itu masih berlanjut pertemuannya di Kopenhagen, Denmark.
”Kemaren saya tidak teken, tak tahulah tiga gubernur lainya (Aceh, DKI, Kaltim),” kata Cornelis.
Walau tidak meneken hasil kesepatakan itu, namun Cornelis menganggap penting kesepakatan tersebut dan harus dilaksanakan. Terutama bagi negara kaya dan berkembang. “Khusus Kalimantan memang harus ada kesepakatan khusus supaya jelas dan tertuang dalam MoU,” tegasnya.

Heart of Borneo
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor, menyampaikan bahwa dalam pengembangan kawasan startegis nasional, Kalbar memiliki kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia sebesar 4.893.923 hektar terdiri tiga kabupaten, yakni Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi dengan nama Heart of Borneo (HoB).
Kawasan tersebut menurut Jakius, sudah dibicarakan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kawasan HoB adalah kawasan di tengah Borneo. Berupa kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung, hingga kawasan benilai konservasi lainnya dijadikan sebagai sebuah etalase konservasi, pengelolaannya secara spesifik pun masih akan dibicarakan tiga negara, yakni Malaysia, Brunai Darussalam, dan Indonesia.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Delapan Daerah Belum Punya Tata Ruang

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Kebijakan penataan ruang suatu kawasan yang telah ditetapkan untuk mengarahkan perkembangan di berbagai sektor belum sepenuhnya ditegakkan. Akibatnya bentuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sering terjadi pengabaian terhadap fungsi ruang yang ditetapkan.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kalbar, Syakirman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Assisten II bidang ekonomi pembangunan Maryadi, ketika membuka rapat fasilitasi pengembangan kelembagaan penataan ruang provinsi Kalbar, di Pontianak, Kamis (8/10).

Kenyataan bahwa pesatnya perkembangan sektor pembangunan saat ini masih belum diimbangi kebijakan penataan ruangnya. Sehingga optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan tidak merata dirasakan penduduk seluruh wilayah.
Bappeda Kalbar mencatat, dari 12 kabupaten dan dua kota di Kalbar, yang telah membentuk badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) baru KKU, Ketapang, Bengkayang dan Kota Pontianak.
Hal ini disebabkan belum jelasnya peran mekanisme BKPRD dalam memberikan rekomendasi kebijakan penataan ruang daerah, sosialisasi BKPRD kurang, begitu juga dengan apresiasi terhadap keberadaan, peran, fungsi dan tanggung jawab BKPRD.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor mengatakan persoalan dalam penataan ruang umumnya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara kepentingan dan kewenangan.
“Ada potensi persoalan bila kepentingan suatu wilayah pemerintahan ternyata berada di bawah kewenangan pihak lain, sehingga diperlukan institusi kelembagaan bidang tata ruang,” kata Jakius.
BKPRD Provinsi Kalbar sebagai institusi pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan koordinasi agar kabupaten kota bisa merumuskan kebijakan tata ruang.
Hingga saat ini masih ada delapan kabupaten/kota yang belum memiliki tata ruang. ”Agar ada sinkronikasi dalam pembangunan dan pemanfaat sektor pembangunan itu sendiri, maka perlu koordinasi yang jelas mengenai tata ruang tersebut,” kata Jakius lagi. (Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Kodam di Ambawang, Radarhanud di Bengkayang

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sesuai rencana strategi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disiapkan sampai 2014, pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kalbar direncanakan 2010. Demikian diungkapkan Komandan Korem 121/ABW Kolonel (Inf) Nukman Kosadi, di Pontianak, Senin (5/10).
“2010 sudah harus dibentuk (Kodam), harusnya bulan ini ada pemeriksaan kesiapan dari pusat. Saat ini kami baru persiapan. Telah dilaksanakan mulai dari penambahan kekuatan, sekarang sudah ada satu Brigade Infanteri di Singkawang, kemudian ada rencana akan dibentuk Satu Batalyon Kavaleri di Bengkayang, nanti ada Satu Batalyon Arhanud di Pontianak juga kita siapkan, tempat awal nanti, Korem ini akan dijadikan Makodam sementara dan Korem akan dikembalikan ke Sintang,” papar lulusan Akmil angkatan 75 itu.

Terkait lokasi permanen Kodam penempatannya di Ambawang. Pertimbangan penempatan tidak jauh dari pusat, tidak jauh dari fasilitas mobilisasi yang cepat termasuk pangkalan udara dan sebagainya.
Kepala Penerangan Korem 121/ABW Kapten (Inf) Umar Affandi menjelaskan, kebutuhan personil untuk satu Kodam minimal satu brigade, di Kaltim ada dua brigade, kalau tidak ada halangan akan dibentuk juga brigade kostrad di Kalbar sehingga ada dua brigade,”Idealnya prajurit Kodam itu sekitar 11 ribu prajurit, sekarang belum memadai, sehingga harus ada penambahan,” terang Umar.
Menurut Nukman, peningkatan status Korem menjadi Kodam sudah sangat mendesak mengingat luasnya daerah perbatasan langsung, baik darat maupun laut antara Kalimantan Barat - Malaysia Timur sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerawanan segala aspek. Panjang perbatasan darat antara Kalimantan dengan Malaysia Timur (Sarawak) sepanjang 2.004 kilometer, sangat tidak memungkinkan hanya dijaga oleh satu Kodam.
Berkaitan pembentukan Kodam itu, Korem 121/ABW Tanjungpura akan ditingkatkan statusnya menjadi Kodam Tanjungpura, sementara Kodam VI Tanjungpura di Balikpapan, akan diganti namanya sesuai nama daerah di Kalimantan Timur itu.

Peningkatan Status Lanud
Komandan Lanud TNI AU Supadio, Kolonel (Pnb) Yadi Indrayadi mengungkapkan akan membangun radar pertahanan udara untuk melengkapi alutsista yang ada di Kalbar, menurut Yadi, pertahanan tidak akan bisa apa-apa jika radar tidak ada, “Radar adalah mata, tanpa mata bagaimana menjaga, tanpa telinga bagaimana mau menahan calon ancaman, ini suatu keharusan,” terang Yadi.
Menurutnya, per-radar bisa mencapai 200 nautikal mil radius, kalau dihitung-hitung sekitar 300 kilometer jarak deteksinya, berarti kalimanatn dengan luas seperti sekarang memerlukan minimal dua radar. Rencananya pembangunan radar di Bengkayang (Sanggau Ledo) sekaligus peningkatan status Lanud sekarang type D nanti akan naik type C yang komandannya adalah letkol.

Selain itu, Yadi juga mengungkapkan kalau status Lanud Supadio 2010 akan ditingkatkan menjadi klass A yang secara fisik dikomandani oleh bintang satu Marsekal Pertama. Dalam waktu dekat pihaknya melengkapi persyaratan seperti penambahan satuan di bawahnya antara lain skuadron teknik, dan penambahan satu lagi skuadron udara.
“Kita naikan dulu secara administrasi, pejabat defenitif mungkin belakangan bisa terjadi seperti itu, direncanakan 2010, namun waktunya mungkin bisa di awal, pertengahan atau akhir, belum tahu, mengingat saat ini focus kegiatan melengkapan sparepart alutsista, sehingga kemungkinan terjadi delay dalam realisasi,” terang penerbang pesawat tempur Hawk itu.
Untuk kelas A minimal dua Skuadron, sekarang baru satu setengah, karena skuadron teknik sudah siap bangunan dan sebagainya, tinggal administrasi dan pengawakan (personil) idealnya lanud kelas A minimal seribu prajurit jika ada peningkatan status, namun berbeda dengan Kodam, Lanud lokasinya tetap.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Herry Djaung Meninggal, Gubernur Kirim Ucapan Duka dari Amerika


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sore itu, Sabtu (3/9), pukul 18.00 Wib. Ruangan ICCU lantai IV Rumah Sakit Santo Antonius (RSSA) ramai dengan hilir mudik orang yang datang. Wajah mereka terlihat beragam. Ada rasa letih, kuatir, bahkan sesekali canda. Diantara para pengunjung itu, terlihat para pejabat teras di pemerintahan Provinsi Kalbar. Ada Ignatius Lyong, Asisten I Pemprov Kalbar. Munshin, Asisten III. Johanes Numsuan Madsun, Kabag Humas Protokoler Setda Kalbar.

Pada salah satu sudut ruang ICCU, terbujur di pembaringan seorang laki-laki yang kesehariannya penuh dengan canda tawa. Lelaki itu bernama Herry Djaung (56). Herry adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
Seorang perempuan paroh baya terlihat terus terisak. Sesekali ia menghapus air mata yang terus berderai. Matanya seolah tak lepas memandang jasad yang terbujur kaku di pembaringan.
Kerabat yang berada di sekitarnya, mencoba bertanya dan menghibur. Ia menjawab seperlunya. Setelah kembali terisak. Hidungnya memerah. Matanya mulai membengkak. Perempuan itu bernama Yuline Marhaeni, istri Herry Djaung.
Sekitar pukul 12.00 Wib, Yuline mengantar suaminya ke rumah sakit. Setelah diurut, Herry merasa sesak nafas. Dibantu tetangganya, Herry diantar ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSSA. Selang satu jam dalam perawatan di UGD, Herry semakin kritis. Dia dimasukkan ke ruang ICCU.
Menurut penuturan Ricky, siang itu ia ditelepon adiknya, Yunita Claudia Larasati. Ia diberitahu, orang tuanya masuk rumah sakit. Claudia adalah anak ketiga, bungsu dari Herry. Ia siswa kelas 11 SMAN I Pontianak. Ricky langsung menyusul ke rumah sakit.

Di sana ia bertemu sang ayah, yang sesekali mengatakan sakit dada. “Papa bilang ke Ricky, kalau dadanya sakit,” kata mahasiswa Fakultas Hukum Untan itu.

Menjelang sore semakin menurun. Ia sempat diberi oksigen. Namun, oksigen itu dilepas, karena sesak nafas yang dialami. Kondisi tidak berubah. Pastor memberi sakramen minyak suci. Akhirnya, sekitar pukul 16.55 Wib, Herry menghembuskan nafas terakhir.

Herry anak pertama dari 12 orang, pasangan GP Djaung (80) dan Anastasia (77). Djaung mantan Bupati Sintang. Herry dikenal sebagai orang baik dimata rekan kerjanya.
“Dari dulu saya sudah kenal dengan beliau. Dia orang yang baik, humoris, tidak pernah tampak susah dan tidak mau menyusahkan orang lain,” kata Ignatius Lyong, Asisten I Pemerintah Provinsi Kalbar. Lyong menyaksikan detik terakhir Herry.
Lyong berada sejak awal di ruang UGD. Bahkan, saking mendadak mendapatkan kabar Herry masuk rumah sakit, Lyong yang baru tiba dari Jakarta, hanya mengenakan celana pendek dan baju kaos oblong.
“Saya terkejut waktu dikasih kabar Pak Herry masuk rumah sakit. Saya langsung datang,” ucap Lyong, yang terlihat sibuk menerima telepon selama berada di RSSA.
Lyong mengatakan, meninggalnya salah satu Eselon II Pemprov Kalbar ini, telah dikabarkan ke Gubernur Cornelis yang sedang berada di Amerika Serikat. Gubernur langsung mengucapkan bela sungkawa dan duka cita, atas berpulangnya salah satu stafnya.
“Pak Gub langsung mengirimkan pesan singkat turut berduka cita dari Amerika ke pada Pak Kebing, Ketua DPRD Sementara dan sudah disampaikan langsung ke istri Pak Herry,” kata Lyong.
HM. Munshin yang turut berada di ruangan ICCU, juga mengatakan terkejut dengan kepergian Herry yang begitu tiba-tiba. Munshin diberi kabar Herry meninggal pukul 17.00 Wib. Dia langsung datang ke rumah sakit.
“Saya sangat terkejut saat diberi tahu Pak Herry meninggal. Benar-benar tidak menyangka karena mendadak sekali,” kata mantan Plt. Bupati Sanggau ini.
Munshin menceritakan, dirinya terakhir bertemu dengan Herry pada saat Safari Ramadan tahun ini. Dia sempat satu mobil dengan Herry.
“Di perjalanan menuju Pontianak, kami singgah di Sosok untuk istirahat. Saat itu beliau bilang, kalau mati mendadak tidak merepotkan orang,” kata Munshin menirukan perkataan Herry. Saat itu, Munshin mengatakan sambil berolok-olok bahwa bahaya rokok dapat menyebabkan kematian.
Herry dikenal sebagai perokok berat. Munshin mengatakan, sebelum rapat di kantor Gubernur, biasanya Herry numpang merokok di ruangannya.
Herry pernah memiliki riwayat penyakit jantung. Tahun 2006, dia pernah dibawa ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, dan dipasang cincin pada jantungnya.
“Saat itu masih jadi Kadis di BKIKD,” kata adik keempat Herry, Andreas Djaung. BKIKD singkatan dari Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan.
Setelah operasi tersebut, penyakit jantung Herry tidak pernah kambuh. Hingga siang itu, Herry kembali terkena serangan jantung dan merenggut nyawanya.
Andreas mengatakan, sebagai kakak tertua Herry menjadi panutan dan contoh bagi saudara-saudaranya yang lain. Sejak orang tua mereka pensiun, Herry menjadi pembimbing adik-adiknya yang berjumlah 11 orang.
“Kami merasa sangat kehilangan sosok panutan,” ucap Andreas, sambil matanya berkaca-kaca.
Kehilangan yang sama juga dirasakan Jakius Sinyor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, dan Lensus Kandri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar.
Jakius, walau baru mengenal dekat Herry pada Januari lalu saat sama-sama dilantik menjadi kepala dinas, namun menurutnya kehilangan sangat dirasakan karena Herry orang yang baik dimata Jakius.
“Saya benar-benar kaget saat mendapatkan informasi dari pak Kartius kalau beliau meninggal. Kita semua pasti merasakan kehilangan. Dia merupakan salah satu tokoh Kalbar,” tutur Jakius yang tampak hadir bersama istri di ruang pemulasaran jenazah, sesaat sebelum jenazah di bawa ke rumah duka.
Sealama berkarir di pemerintahan, Herry pernah menjabat sebagai Mawil hansip. Setelah itu menjadi Kabag Penerangan dan Pemberitaan di Biro Humas. Lalu, menjadi Kepala Biro Humas. Selepas itu, menjabat Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah. Jabatan terakhirnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selamat jalan Pak Herry. (Rizky Wahyuni/Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Tes CPNS Kalbar Serentak

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Agar ada sinkronisasi pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di seluruh kabupaten/kota, badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Kalbar mengundang BKD kabupaten/kota rapat koordinasi sekaligus memperkenalkan Tim Universitas Indonesia yang akan dijadikan mitra rekruitmen CPNS 2009.
Demikian disampaikan kepala BKD Provinsi Kalbar, Lensus Kandri di Pontianak Jumat (2/10).

“Pada prinsipnya, pemprov ingin ada kesamaan persepsi dan jalinan koordinasi yang baik guna menekan munculnya permasalahan ketika pelaksanaan rekrutmen. Kita semua sudah sepakat bahwa pengadaan CPNS kali ini harus semakin berkualitas,” terang Lensus.
BKD provinsi juga meminta BKD kabupaten/kota segera menyampaikan formasi rekrutmen yang dibutuhkan termasuk jalur honorer maupun jalur umum guna pelaksanaan evaluasi di tingkat provinsi.
Rekrutmen CPNS 2009 menurut Lensus akan dilaksanakan serempak di seluruh Kalbar. Namun, kepastian waktu masih belum ditentukan karena masih menunggu penetapan formasi dari Menpan.
“Kita rencanakan Oktober ini. Tanggalnya belum tahu, menunggu dulu penetapan formasi dari Menpan. Soalnya ada beberapa perubahan formasi dan banyak daerah yang belum ditetapkan. Di kabupaten/kota pun baru Sekadau yang sudah,” ungkap Lensus.
Mengenai syarat-syarat pengajuan lamaran, menurutnya masih sama dengan rekrutmen tahun lalu, aturan belum diubah. Untuk penerimaan CPNS di tingkat provinsi, akan direkrut 376 orang, 230 orang melalui jalur honorer dan 146 orang melalui jalur umum. Jalur umum tersebut 75 tenaga kesehatan dan 71 tenaga teknis.
“Untuk yang di kabupaten/kota kita belum tahu jumlahnya karena belum ada laporan. Makanya tadi kita minta supaya masing-masing BKD kabupaten/kota secepatnya menyampaikan laporannya,” ujar Lensus.

Kerjasama dengan UI
Dalam rapat koordinasi yang sama, BKD provinsi dan kabupaten/kota juga mendengarkan pemaparan dari pihak Universitas Indonesia (UI) yang direncanakan sebagai mitra dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS 2009 nanti.
Menurut Lensus, pemprov menawarkan ke kabupaten/kota untuk bermitra dengan UI, tetapi keputusan akhir tergantung pada kebijakan masing-masing daerah, pemprov hanya memfasilitasi saja, kata Lensus.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Menuju Zero Accident, Tindak Kendaraan Lebihi Kapasitas


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menargetkan zero accident (ZA) di bidang perhubungan. Saat ini angka kecelakaan menurun signifikan.
Tahun lalu terjadi 119 kasus kecelakaan, tahun ini hanya 42 kasus, dan ini menjadi bukti kinerja aparat pemerintah dan peran serta masyarakat sangat menentukan.

Hal tersebut disampaikan Christiandy usai menjadi inspektur upacara memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang sedianya diperingati, 17 September 2009 lalu.
Christiandy berharap kedepan masyarakat sebagai pengguna jalan bisa mematuhi aturan lalu lintas, sehingga bisa semakin menekan anggka kecelakaan dan target zero accident tercapai.
”Masalah kecelakaan lalu lintas harus menjadi perhatian pemerintah, terutama tata cara sopan santun di jalan raya dipatuhi sehingga target zero accident tercapai,” terang Christiandy.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, DL Deni, mengatakan untuk mencapai target ZA pihaknya bersama aparat kepolisian selalu sosialisasi agar para pelaku mulai dari bisnis transportasi sampai konsumen agar tertib.
Walau demikian ada saja masyarakat yang belum sadar “Seperti masalah helm saja di Pontianak kalau di pinggir kota sudah tidak menggunakan helm jadi ini yang tidak disadari, padahal berbahaya karena jalan di Pontianak rata-rata sudah beraspal,” terang Deni.
Begitu juga di bis banyak juga yang naik di atap, dengan alasan takut mabuk, atau penuh. Hal ini sangat berbahaya.
Untuk itu aparat tetap akan melakukan penindakan, terhadap yang melanggar, terutama yang menjadi tanggung jawab dinas perhubungan, seperti muatan berlebihan baik orang maupun barang.
Deni juga menghimbau ke jajarannya agar tegas dalam menindak kendaraan angkutan barang dan orang yang melebihi kapasitas. (Hentakun)

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger