Gubernur Antar Calon Jemaah Haji ke Batam

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar Cornelis, akan mengantarkan langsung 2.665 calon jemaah haji (calhaj) ke Batam. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar Johanes Numsuan Madsun yang juga Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Kalbar, di ruang kerjanya, Selasa (27/10).

Turut mendampingi petugas PPIH dan Medis 26 orang sehingga total yang berangkat 2.691.
Calhaj Kalbar dibagi enam kelompok terbang (kloter) yaitu (17-22), sebelum di berangkatkan ke embarkasi Batam (8/11), Calhaj harus sudah masuk asrama haji, Sabtu (7/11). Dalam waktu dekat ini, komplek asrama haji di Jalan Sutoyo Pontianak, menurut Numsuan akan difogging.
“Komplek asrama haji akan di fogging dan dibetulkan drainasenya sebelum calon jemaah masuk, tadi pagi (kemarin) sudah ditinjau bapak Assisten II Administrasi Perekonomian dan Kesra yang juga ketua PPIHD Kalbar,” terang mantan pegawai Bappeda Kota Pontianak ini.
Data PPIHD menyebutkan jadwal keberangkatan kloter Calhaj Kalbar mulai (8/11) pertama berangkat kloter 17 dengan calhaj 444 menggunakan Lion Air akan di lepaskan langsung oleh Gubernur Kalbar Cornelis di bandara Supadio, berturut-turut kloter 18-22 menuju Embarkasi Batam.
Hari berikutnya (9/11) Gubernur Kalbar akan berangkat ke Batam, kemudian tanggal 10 November Gubernur akan melepaskan Calon Haji di bandara Hang Nadim batam menuju Jeda Arab Saudi.

Jadwal Selengkapnya
Tanggal 7/11 jemaah haji masuk ke Asrama Haji di Sutoyo
Tanggal 8/11 pelepasan jemaah haji kloter 17 di bandara Supadio terbang menuju batam menggunakan Lion Air.
Malamnya Gubernur beramah tamah dengan calon jemaah yang masih di Pontianak
Tanggal 9/11 Gubernur berangkat ke Batam
Tanggal 10/11 Gubernur melepaskan Calhaj di bandara Hang Nadim Batam menuju Jedah.

Data Kloter (Data PPIHD Kalbar)
Jumlah Total Calhaj 2691 terdiri dari PPIH 26 Calon Jemaah 2665
Kloter 17 jumlah 444 (semua dari Kota Pontianak)
Kloter 18 jumlah 445
Terdiri: Kota Pontianak 82, Sambas 122, melawi 80, Sanggau 111, Sekadau 49
Kloter 19 jumlah 443
Sanggau 265, Kapuas Hulu 113, bengkayang 46, Kota Pontianak 18.
Kloter 20 jumlah 444
Kabupaten Pontianak KKR 304, Singkawang 131, Kota Pontianak 8.
Kloter 21 Jumlah 444
Ketapang-KKU 284, Landak 30, Kota Pontianak 129.
Kloter 22 jumlah 114 semua dari Kota Pontianak.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Karol: Buktikan Pemuda Dapat Berkiprah

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Peringatan Sumpah Pemuda kembali akan diperingati Rabu (28/10) hari ini. Tokoh muda Kalbar yang kini anggota DPR-RI, Karolin Margret Natasa mengatakan walau sudah berusia 81 semangat Sumpah Pemuda harus terus terpatri di setiap pemuda-pemudi Indonesia.
“Semangatnya harus tetap diteruskan. Buktikan kalau pemuda dapat berkiprah dengan baik,” kata Karol melalui sambungan telepon selular, Selasa (27/10) malam.

Menurutnya semangat tersebut dijaga dengan melakukan hal-hal terbaik. Tidak lupa dia mengingatkan agar kaum muda saat ini dapat terus memelihara semangat mudanya.
“Terus mencintai NKRI, dapat berkarya dan berkiprah serta jadi yang terbaik di bidangnya masing-masing,” ucap putri sulung Gubernur Kalbar, Cornelis ini.
Karol yang saat ini masih berusia 27 tahun telah berada di DPR-RI sebagai perwakilan Kalbar. Dia mengatakan saat ini di parlemen banyak diisi oleh orang-orang muda yang tengah bekerja untuk mempertaruhkan eksistensi.
“Doakan kami orang-orang muda di parlemen ini dapat bekerja dengan baik dan bisa membawa perubahan, terutama mengembalikan citra di parlemen,” ujarnya.
Sebagai orang muda dia mengungkapkaan kesulitan banyak dihadapi ketika berada di lembaga legislatif. Proses penyesuaian diri dan belajar saat ini tengah dilakukannya.
“Kami tengah belajar menyesuaikan diri sehingga dapat menemukan peran masing-masing,” ujarnya.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Susul Presiden Hadiri KTT ASEAN

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis yang tengah mendampingi rombongan Festival Indonesia Budaya Kalimantan 2009 di Melbourne Australia, mendadak terbang ke Hua Hin, Thailand.
Kehadiran Cornelis itu terkait permintaan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN plus tiga Negara yakni Jepang, Korsel dan China.
Banyak agenda penting yang akan dibahas dalam KTT tersebut, utamanya terkait dengan Kalimantan Barat yang ditetapkan sebagai paru-paru dunia.

Sebelumnya, Cornelis dan rombongan dari empat provinsi di pulau Kalimantan melakukan promosi budaya dan pariwisata di negara Kanguru tersebut.
”Hari ini Pak Gubernur langsung terbang dari Canberra, Australia menuju Bandara Hua Hin di Thailand dan langsung bergabung dengan delegasi Indonesia di KTT ASEAN ke-15 tersebut,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar, Johanes Numsuan Madsun, via telepon, Sabtu (24/10) siang.
Pada kesempatan itu pria yang akrab disapa Numsuan itu mengatakan, acara di Australia sendiri berlangsung sukses dan mendapat sambutan antusias baik warga Indonesia yang ada di sana, maupun masyarakat Australia.
”Ada sebagian dari mereka baru tahu ternyata Kalimantan itu masih wilayah Indonesia dan bagian penting dari Indonesia, dan mereka sangat menyukai seni dan budaya yang ditampilkan,” katanya.
Sementara itu, tepat pukul 11.25 waktu setempat (sama dengan WIB) Sabtu (24/10) Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri, mendarat di bandara Hua Hin, Thailand.
Ini adalah kunjungan SBY pertama ke luar negeri sejak dilantik kedua kalinya sebagai Presiden RI, 20 Oktober 2009 lalu. Di sela-sela KTT, Presiden SBY dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang Yukio Hatoyama dan PM India, Manmohan Singh.
Beberapa menteri yang meyertai Presiden SBY antara lain Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Pertanian Suswono, Menbudpar Jero Wacik, dan Jubir Presiden Dino Patti Djalal. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah berada di Hua Hin sejak Jumat kemarin.
“Dalam KTT ASEAN kali ini, isu-isu tematik yang akan dibahas, antara lain, adalah connectivity, food and energy security, global economic and financial crisis, climate change, dan disaster management. Isu-isu ini semakin penting dan menjadi relevan dengan ASEAN karena beberapa permasalahan tersebut makin mengemuka beberapa tahun terakhir,” kata Dino Patti Djalal.
Presiden SBY memang berangkat sedikit terlambat karena harus memimpin rapat kabinet perdana bersama para menterinya.
Presiden SBY juga dijadwalkan mengikuti pertemuan tingkat tinggi BIMP-EAGA ke-6 antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
“Dijadwalkan adanya penandatanganan Agreement on Privilege and Immunities of ASEAN oleh para menteri luar negeri yang akan disaksikan para kepala negara/pemerintahan ASEAN. Pada kesempatan KTT ASEAN +3, para kepala negara/pemerintahan akan mengeluarkan dokumen, yaitu Cha-am Hua Hin Statement on ASEAN +3 Cooperation on Food Security and Bio Energy Development. Presiden SBY akan kembali ke tanah air pada hari Senin (26/10),” ujar Dino yang kini merangkal sebagai jubir dalam negeri.

Atasi Krisis Ekonomi
Para pemimpin Asia bertemu di Hua Hin, Thailand, pada akhir pekan ini untuk membahas cara-cara memperkokoh hubungan ekonomi dalam rangka membangkitkan kembali kawasan itu dari kemerosotan ekonomi global, kata para diplomat dan analis.
Dengan beberapa bagian kawasan masih dilanda bencana alam, para pemimpin juga diduga akan mencari cara-cara untuk meningkatkan kemampuan pertolongan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, kata mereka.
Konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan mitra-mitra penting regional, akan dibuka Jumat di kota pantai elit di Thailand ini di tengah ketatnya penjagaan keamanan.
KTT ASEAN melibatkan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Mereka juga akan berunding dengan Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan.
Asia cepat pulih kembali dari resesi global dibandingkan dengan Amerika Serikat dan ekonomi negara-negara Barat, diperkirakan akan membahas pembebasan lebih lanjut arus perdagangan, investasi dan manusia di seluruh kawasan.
"Asia diperkirakan akan memegang peranan lebih besar di panggung global setelah dihimpit krisis ekonomi," kata seorang pejabat senior perdagangan Asia Tenggara kepada AFP.
"Integrasi adalah masalah penting untuk membuka potensi seluruh Asia. Kemudian kebangkitan kembali diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang, dan untuk itu kebijakan-kebijakan hukum harus dibuat sedini mungkin."
Bridget Welsh, seorang pakar Asia Tenggara pada Universitas Manajemen Singapura mengatakan, piagam ASEAN yang baru diratifikasi memberikan banyak akuntabilitas terhadap kemajuan integrasi ekonomi.
Integrasi adalah salah satu penyangga kerentanan ASEAN ke arah perubahan ekonomi global, kata Welch.
Meskipun demikian untuk mencapai hal itu akan memerlukan perjuangan berat, tambahnya.
Titik pusat upaya-upaya integrasi adalah tujuan ASEAN untuk membentuk pasar tunggal dan pangkalan manufaktur pada 2015, serta memperluas jaringan ekonomi dan perdagangannya termasuk dengan mitra-mitra perdagangan besar regional seperti China dan India.
"ASEAN sudah mengarah dengan tepat untuk berintegrasi ke dalam masyarakat regional pada 2015, sesuai dengan piagamnya," kata Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan kepada para wartawan di Bangkok, Rabu.
Dia mengatakan bahwa dalam dasawarsa lalu, seluruh nilai ekspor kelompok ini melonjak tiga kali lipat menjadi 1,7 trilyun dolar dari 576 miliar dolar.
Perdagangan di kawasan dengan penduduk hampir 600 juta orang itu, juga meningkat empat kali lipat pada kurun yang sama, katanya pula.
Pada periode yang sama, perdagangan ASEAN dengan Jepang dan Uni Eropa juga meningkat tiga kali lipat, dengan China dan dan Australia bahkan mencapai 10 kali lipat, dan dengan India melonjak enam kali lipat, kata Pitsuwan menambahkan.
Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan Rabu, bahwa salah satu masalah penting adalah bagaimana meningkatkan jaringan Asia Tenggara di ranah darat, udara, air dan teknologi informasi dengan negara-negara kuat Asia, China dan India.
Dia mengatakan, para pemimpin ASEAN akan menugasi kelompok ini untuk mengkaji secara detil perluasan jaringan-jaringan itu.(Tanto Yakobus)

Baca Selengkapnya...

TMP Hadirkan Kangen Band

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 81 tahun di Kota Pontianak bakal semarak. Sebab selain berbagai agenda peringatan sumpah yang digelar baik Pemerintah Kota Pontianak maupun Pemerintah Provinsi Kalbar, juga akan disemarakkan oleh Gebyar Sumpah Pemuda Taruna Merah Putih Persembahan untuk Negeri yang digelar oleh Taruna Merah Putih (TMP).
Sekretaris DPD TMP Kalbar, Maskendarin, Sabtu (24/10) mengatakan DPD TMP Kalbar akan menggelar Gebyar Sumpah Pemuda TMP Persembahan untuk Negeri pada 31 Oktober di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA).

Gebyar Sumpah Pemuda ini dikemas bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun DPD TMP Kalbar yang pertama.
“Untuk menyemarakan gebyar ini, kita akan menghadirkan group Kangen Band,” katanya.
Dijelaskan dia ada beberapa kegiatan dalam Gebyar Sumpah Pemuda ini diantaranya, pembacaan Sumpah Pemuda, festival band pelajar, vocal group, tarian daerah Kalbar yang semuanya akan dipersembahkan oleh para pelajar di Pontianak dan sekitarnya.
“Melalui gebyar ini kita ingin menanamkan rasa nasionalisme kepada para pelajar melalui musik khas orang muda,” katanya.
Dikatakannya peserta gebyar Sumpah Pemuda ini khusus untuk pelajar SMA, SMK dan MAN.
Untuk mensukseskan gebyar ini, lanjutnya, TMP sudah menyiapkan 7.000 tiket masuk bagi para pelajar. Setiap tiket berharga Rp5.000. Para pelajar yang ingin mendapatkan tiket dapat menghubungi OSIS di sekolahnya masing-masing.
“Acara rencananya akan dimulai Pukul 19.00 hingga 22.00,” katanya.
Direncanakan, gebyar ini akan dihadiri Ketua DPP PDIP, Megawati dan Anggota DPR-RI asal Kalbar, Karolin Margret Natasa yang akan mengobarkan semangat Merah Putih pada para pelajar.
Sementara itu, rencana peringatan Sumpah Pemuda yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kalbar tidak kalah semarak. Dispora Kalbar sudah menyusun berbagai agenda peringatan Sumpah Pemuda.
Seperti yang diungkapkan Kabid Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kalbar, Surachman, beberapa waktu lalu bahwa untuk memperingati hari Sumpah Pemuda, Dispora akan menggelar berbagai kegiatan di antaranya upacara peringatan Sumpah Pemuda yang akan dilangsungkan di PCC sekaligus gelar karya pemuda, Dialog Pemuda yang akan dilaksanakan November dengan tema Pemuda Mandiri, Indonesia Maju dan Bersatu. Dikatakan pemuda mandiri ini dimaksudkan kemandirian ada tiga hal prioritas yaitu kemandirian dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan.
“Kita juga akan menggelar pelatihan pemberdayaan pemuda perbatasan yang acaranya dilangsungkan di Pontianak. Pesertanya dari pemuda perbatasan asal Kabupaten Bengkayang, Sanggau dan Sambas,” ujarnya.
Selain itu, Dispora Kalbar juga berencana menggelar pelatihan pemuda sadar IT pada November mendatang.
Selain itu, lanjutnya tiga pemuda Kalbar akan mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor di Jakarta dalam peringatan hari Sumpah Pemuda ke- 81 Tahun pada 28 Oktober mendatang.
Ia mengatakan tiga pemuda Kalbar yang mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor yaitu Yulidas asal Kabupaten Kubu Raya sebagai pemuda pelopor bidang seni dan budaya, Heri Purnomo asal Kabupaten Sintang sebagai pemuda pelopor Teknologi Tepat Guna dan Muslim asal Kabupaten Sintang sebagai pemuda pelopor di bidang Kewirausahaan.
“Ketiganya ini pada 28 Oktober akan mengikuti upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Jakarta yang sekaligus akan menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor,” ungkapnya.
Selain pemuda pelopor, lanjut Surachman, seorang pemuda Kalbar juga mendapat kehormatan dikukuhkan sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3). Tahun ini yang menerima penghargaan SP3 adalah Muhsin dari Kabupaten Sintang.
“Muhsin juga akan mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda di Jakarta sekaligus menerima penghargaan sebagai SP3,” katanya. (Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Hadiri Pertemuan Gubernur Asia di Singapura

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Asian Development Bank (ADB) dan Carbon Concervation akan mengundang gubernur se-Asia yang tergabung dalam Forum Green Gubernur pada pertemuan di Singapura membahas perdagangan carbon (carbon trade) agar terhindar dari praktik broker Internasional jika perdagangan carbon terlaksana kelak.
Seperti disampaikan koordinator Heart of Borneo (HoB) Provinsi Kalbar, Bambang Bider, Jumat (23/10) di Pontianak, pertemuan para gubernur tersebut bertajuk Side Meeting Apec (SMA), akan menindaklanjuti pertemuan di Los Angeles terkait perubahan iklim.

Gubernur Kalbar, Cornelis juga akan di undang karena termasuk dalam Forum Green Gubernur yang terbentuk pada konfrensi perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali, 2007 silam. “Hasil pertemuan di Singapura nanti akan disampaikan pada UNFCCC di Kopenhagen, Denmark mendatang,” terang Bambang.
Pada pertemuan tersebut lanjut Bambang, para gubernur akan sharing pengalaman dengan para gubernur yang sudah melakukan perdagangan carbon di provinsinya, diantaranya Gubernur Nangore Aceh Darussalam, Irawandi Yusuf dan Gubernur Papua, Barnabas Suebu.
Dihubungi via telepon, Kabid Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kalbar, Adiyani, membenarkan hal tersebut, menurutnya Gubernur Cornelis diundang ke Singapura menindaklanjuti pertemuan di Los Angeles, salahsatun agendaya mengenai perdagangan karbon, hasilnya akan disampaikan di Kopenhagen.
Pada pertemuan di Singapura nanti, Gubernur Cornelis akan membicarakan mengenai pemanfaatan hutan di Kalbar untuk perdagangan karbon. ”Bagaimana menghutankan kembali hutan Kalbar sehingga daerah ini mendapat konvensasi dari negara maju, dan hasilnya juga akan dibawa ke Kopenhagen,” terang Adiyani.
Perdagangan karbon adalah mekanisme pendanaan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara yang melestarikan hutannya atau negara yang memberikan jasa lingkungan dengan menjaga hutannya melalui sebuah mekanisme yang telah diatur.
Dalam kesepakatan Protokol Kyoto yang dimaksud dengan negara-negara pembeli karbon adalah negara-negara yang masuk ke dalam Annex 1 atau negara maju yang memiliki industri besar yang menghasilkan emisi dalam skala besar, sementara hutannya telah habis. Sedangkan yang dimaksud penjual karbon adalah negara-negara yang masih memiliki tutupan hutan atau negara ketiga yang berkomitmen untuk mempertahankan tutupan hutannya dari ancaman konversi.(Hentakun)
Saat ini mekanisme yang digunakan adalah mekanisme CDM (Clean Development Mecanism) atau mekanisme pembangunan bersih yang merupakan produk dari kesepakatan Kyoto tahun 1997.
Adiyani mengharapkan adanya penyamaan persepsi antara NGO khususnya di Kalbar dengan Pemprov Kalbar mengenai perdagangan karbon ini sehingga terhindari dari broker yang bisa menguasai hasil konvensasi dari negara maju untuk daerah yang menjual karbon. Seperti Kalbar kedepan.

Baca Selengkapnya...

Kiprah Karol di Senayan

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Politisi muda yang menjadi legislator Kalbar di DPR-MPR RI, dr Karolin Margret Natasa bergegas menuju Senayan. Hari ini tergolong hari yang melelahkan baginya. “Melelahkan, tetapi mengasyikkan,” ujarnya dalam wawancara via telepon.
Daftar agenda kegiatan yang memenuhi buku catatan harian Karol—sapaan akrabnya—paling utama adalah sidang di DPR maupun MPR. Saat diwawancarai, Karol mengaku sudah lebih dari empat kali bersidang di DPR maupun MPR pasca pelantikan, Jumat (2/10) lalu.

Apa saja perasaan dan pikiran Karol sepanjang hari-hari pertama bersidang pasca pelantikan? Kata Karol, tentunya dalam taraf belajar dan sesegera mungkin melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya lanjut putri sulung Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH ini, masih terasa perbedaan antara yang senior maupunyunior. Serta ,masih tampak dominan mereka yang sudah dua periode duduk sebagai wakil rakyat.
Hambatan itu, lanjut Karol yang juga Ketua Taruna Merah Putih Provinsi Kalimantan Barat, sedikit demi sedikit akan segera mencair. Selain saling kenal, juga pranata struktur di DPR-MPR semakin matang. Dicontohkannya dengan pembentukan komisi-komisi di DPR. “Saya masuk Komisi X (sepuluh, red) yakni di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tetapi mitra kerjanya belum fiks.”
Menurut Karol, belum fiksnya mitra kerja juga dikarenakan kabinet Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum terbentuk dan belum dilantik. (Saat berita ini ditulis, SBY baru mengumumkan nama-nama anggota kabinetnya, Red).
Berdasarkan hitungan Karol, mitra kerja baru akan fiks sepanjang Oktober-Nopember. Setelah semua pranata itu normal, barulah program-program yang menjadi misi pembangunan Kalbar bisa diperjuangkan. “Harap dipahami, saya sekarang berada di dalam sistem. Kita berpikir lebih cermat, penting dan strategis. Semuanya masih dalam proses,” urainya.
Dicontohkan Karol, jika sudah rapat kerja dengan mitranya semisal Departemen Kesehatan, maka jalur perencanaan hingga pengawasan program akan dapat dia lakukan sebagai wakil rakyat. Begitupula terhadap BUMN seperti Askes, Jamsostek dll.
Ditanya tentang prioritas program yang hendak diperjuangkannya di DPR RI, Karol secara diplomatis mengatakan bahwa ada garis koordinasi yang kuat antara sesama anggota DPR RI asal Kalbar, terutama PDIP. “Kita saling bekerjasama. Ada saya di Komisi X, ada anggota lain di Komisi Keuangan dll. Kesemua itu saling terkait. Ini kerja sistem,” ungkapnya.
Karol merasa bersyukur berada di Komisi Kesehatan karena sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang dokter. Alumni Fakultas Kedokteran ini menekankan bahwa program prioritas pembangunan di Kalbar memang kesejahteraan yang ditopang oleh peningkatan bidang kesehatan serta infrastruktur. “Kita perjuangkan bidang kesehatan dan infrastruktur melalui DPR RI. Kami mohon bantuan dan doa restu seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Di tengah padatnya jadwal bersidang, Karol tidak melupakan perhatian kepada putra sulungnya yang masih hitungan hari. Seperti diketahui Karol baru saja melahirkan menjelang pelantikannya sebagai anggota DPR-MPR. “Agak repot juga meninggalkan anak di rumah, tetapi kita mesti bisa bagi waktu dengan sebaik-baiknya,” timpalnya dengan intonasi bernas bersemangat keibuan.
Karol yang juga didaulat sebagai pimpinan Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kalbar menegaskan bahwa bekerja di dalam sistem, apalagi sistem kenegaraan mempunyai standar operasional prosedur. Prosedur ini dengan sendirinya membutuhkan energi, tenaga, biaya dan waktu. “Memperjuangkan pembangunan Kalbar tentu membutuhkan proses. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Proses ini akan semakin cepat jika kita semua bersatu. Bersatu mulai dari bottom-up (dari bawah ke atas) maupun top-down (dari atas ke bawah, red),” imbuhnya.
Untuk itulah Karol tak mau menyia-nyiakan waktunya selama masa bhakti 2009-2014 sebagai legislator dengan pilihan suara rakyat terbanyak kedua nasional setelah putra SBY. “Kita mesti berpikir besar, penting dan paling strategis. Untuk itu sekali lagi saya mohon dukungan maupun doa restu seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” tambahnya.(Nur Iskandar)

Baca Selengkapnya...

SBY Dilantik sebagai Presiden untuk Kedua Kalinya

PELANTIKAN
Presiden SBY dan Wapres Boediono menandatangani berita acara pelantikan, usai dilantik menjadi Presiden dan Wapres RI periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR-RI di Gedung DPR/MPR, Selasa (20/10) pagi. FOTO: Abror/Presidensby.info


Jakarta (BORNEO TRIBUNE)--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Rakyat Indonesia untuk tidak lengah dan lalai dalam menghadapi situasi dunia.
Dalam pidato pelantikan sebagai presiden terpilih periode 2009-2014 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa, Presiden SBY mengajak rakyat Indonesia untuk bersyukur karena telah berhasil melewati periode lima tahun silam yang penuh dengan tantangan.
"Hari ini Bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati, di tengah gejolak dan krisis politik di berbagai wilayah dunia, kita tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang main kuat dan stabil," tuturnya.

Indonesia, lanjut dia, juga harus bersyukur karena di tengah badai finansial dunia masih dapat menikmati pertumbuhan ekonomi positif dan bahkan diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi nomor tiga tertinggi di dunia.
Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di berbagai wilayah dunia lain, kata Presiden, Bangsa Indonesia justru semakin rukun dan bersatu.
Oleh karena itu, Presiden SBY dalam pidato pelantikannya menyebutkan, tidaklah mengherankan apabila akhir-akhir ini banyak liputan media internasional yang menjuluki Indonesia sebagai bangsa yang berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan berat selama sepuluh tahun terakhir.
"Namun, semua itu janganlah membuat kita lemah, lalai, apalagi besar kepala. Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai," ujarnya.
Justru, lanjut dia, keberhasilan di masa lalu akan diikuti dengan tantangan yang semakin berat lagi.
"Tetapi saya percaya, semua tantangan itu, baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum dapat kita bayangkan akan dapat kita hadapi dan atasi bersama," kata Presiden.
Presiden mengingatkan krisis perekonomian dunia belum usai, ditandai oleh volume perdagangan dan arus investasi dunia yang belum pulih.
"Harga minyak dan berbagai komoditas masih berfluktuasi yang dapat menghantam stabilitas dan kepastian ekonomi kita," katanya.
Karena itu, kepala negara mengingatkan, sendi-sendi perekonomian nasional tetap harus diperkuat guna meminimalkan dampak krisis keuangan dunia.
Bersamaan dengan itu, pemerintahan lima tahun mendatang di bawah kepemimpinan Presiden SBY dan wakil presiden Boediono berjanji akan terus mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun pemerintahan yang baik, serta memberantas korupsi.

Jaga Kekompakan
Pada bagian lain, Presiden juga mengajak para pemimpin bangsa untuk tetap kompak apa pun warna dan pilihan politiknya.
Kekompakan para pemimpin bangsa itu, menurut Presiden SBY, penting untuk menghadapi tantangan dunia yang kian berat serta demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
"Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia yang kian berat, para pemimpin bangsa apa pun warna politikya harus bisa terus menjaga kekompakan, mencari solusi bersama, dan sedia berkorban untuk kepentingan bangsa yang lebih besar," tuturnya.
Untuk melanjutkan pembangunan bangsa yang pasti penuh tantangan serta untuk melanjutkan reformasi gelombang kedua sepuluh tahun ke depan, Presiden mengajak semua komponen masyarakat untuk terus memupuk dan memperkokoh persatuan.
Ajakan tersebut disampaikan Presiden SBY dalam pidato pelantikannya sebagai presiden periode 2009-2014 ketika menyinggung tiga kunci sukses untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan adil.
Salah satu kunci sukses itu, menurut dia, adalah terus menjaga persatuan dan kebersamaan dalam iklim demokrasi yang semakin sehat.
"Dalam demokrasi kita bisa berbeda pendapat, namun tidak berarti harus terpecah belah. Dalam demokrasi yang sehat, ada masanya kita berdebat, ada masanya kita merapatkan barisan," katanya.
Sedangkan dua kunci sukses yang lain, menurut Presiden, adalah pantang menyerah dan menjaga identitas bangsa.
"Ingat, segala keberhasilan monumental bangsa kita dari revolusi, pembangunan nasional, reformasi, penyelesaian berbagai konflik, termasuk penanganan tsunami, semuanya ini hanya bisa dicapai dengan keuletan dan semangat tak kenal menyerah," tuturnya.
Presiden kemudian menyebutkan satu slogan yang sudah sering ia dengungkan selama menjabat kepala negara pada periode 2004-2009, yaitu "Harus Bisa."
"Ke depan, dengan semangat Indonesia bisa kita akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis dunia," ujarnya.
Dengan semangat yang sama pula, lanjut Presiden, pemerintah lima tahun mendatang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, membasmi korupsi, serta mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan untuk masalah menjaga identitas bangsa, Kepala Negara mengingatkan, budaya adalah kepribadian yang membuat Bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah.
"Ke-Indonesia-an kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinnekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, sikap moderat,keterbukaan, dan rasa kemanusiaan," katanya.
Identitas bangsa itulah, menurut Presiden, yang harus terus dijaga karena merupakan modal sosial dan potensi nasional yang paling berharga.(Antara)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Sarankan DPRD Bentuk Tim Ahli

PIMPINAN DEFINITIF
Gubernur Cornelis didampingi Bupati Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Andreas dan Ketua Sementara DPRD Kubu Raya, menghadiri pelantikan Pimpinan definitif DPRD Kubu Raya, Senin (19/10). FOTO Hanoto/Borneo Tribune


Sungai Raya (BORNEO TRIBUNE)--Agar tugas lebih fokus dan efektif, dan hasil yang dicapai maksimal, maka lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebaiknya membentuk tim ahli dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis saat menghadiri pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Senin (19/10) kemarin.

Menurut Cornelis, tim ahli dalam ranah DPRD perlu dibantuk guna memaksimalkan peran wakil rakyat dalam membantu perkembangan sebuah daerah, seperti di Kabupaten Kubu Raya ini.
“Tim ahli ini tidak menyalahi aturan, sebab sudah dimanahkan dalam UU No 27,” jelas Cornelis, saat menyampaikan sambutannya pada acara yang berlangsung di Restoran Randayan.
Dimana tim ahli tersebut akan mencakup berbagai bidang, seperti masalah hukum, ekonomi, sosial budaya dan beberapa bidang lainnya.
Selain itu Cornelis juga menyarankan agar DPRD KKR segera melengkapi alat kelengkapan Dewan, seperti komisi, badan musyawarah, badan legislasi, panitia anggaran, badan kehormatan dan hal-hal lainnya.
Kesemuanya itu harus terfasilitasi dengan adanya peraturan tata tertib DPRD KKR sendiri. Pasca pelantikan ini, Cornelis mengharapkan kepada seluruh jajaran DPRD KKR agar tata tertib harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa dijadikan acua dalam bekerja.
Karena melalui tata tertib tersebut juga akan menjadi dasar hukum dan pedoman bagi DPRD KKR, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Terkait dengan berbagai tugas tersebut, Cornelis juga menyarankan agar DPRD dapat menjadi mitra yang nyata bersama pemerintah daerah. Sehingga Apabila ini bisa diciptakan, maka akan menghadirkan sebuah penyelenggaraan pembangunan yang ideal bagi daerah.
Untuk hak protokoler, keuangan dan administratif harus diaplikasikan dengan sebaik mungkin. Karena hal tersebut sudah banyak kejadian nyata bahwa terjadi pelanggaran oleh DPRD sendiri, dan itu jelas kesalahan penggunaan wewenang.
“Jika hal semacam ini terjadi, maka siap-siap saja berurusan dengan aparat penegak hukum,” ingat Cornelis.
Maka dari itu, sedini mungkin hal tersebut harus benar-benar dicermati. Selama lima tahun kedepan, akan terjadi banyak celah yang bisa membuat DPRD salah menentukan kebijakan.
Namun dalam hal ini, bukan hanya ditujukan pada wakil rakyat saja. Tetapi kepada semua aparatur pemerintah daerah.
Kepada pemerintah KKR, diharapkan saat ini selalu fokus dari tema pemekaran ini. Jangan sampai, semua ini justru melenceng dari ide pemekaran sebelumnya.
Selama tema pemekaran masih melekat pada seluruh aparatur, maka dipastikan berbagai pembangunan akan berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan. Lain hal jika pemikiran tersebut sudah tidak berada lagi dalam individu masing-masing.
Begitu juga pemikiran rasa nasionalis juga patut dikedepankan. Karena dengan pemahaman tersebut, akan menciptakan dan selalu berpikiran untuk kesejahteraan masyarakat dahulu diatas kepentingan lainnya.
Di akhir sambutannya, Cornelis juga mengucapkan selamat atas pelantikan Ketua dan Wakil DPRD KKR. Dimana momen ini setidaknya bisa membuat suasana baru dalam pembangunan secara menyeluruh.
Sujiwo sendiri secara resmi pasca pelantikannya mengaku akan segera membentuk tim ahli tersebut. Karena anjuran Gubernur dianggap sebagai sebuah langkah yang memang sudah diamanahkan dalam UU No. 27.
Dengan kata lain tim ahli akan dibentuk untuk ditempatkan di berbagai sektor strategis. Untuk di KKR akan disandingkan dengan rencana dan program Bupati. Baik yang jangka pendek maupun panjang.(Hanoto)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Klarifikasi Kepergian ke Luar Negeri

Ngabang (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Cornelis mengklarifikasi soal adanya berita yang mengatakan bahwa kepergiannya ke luar negeri hanya untuk jalan-jalan.
Klarifikasi dari orang nomor satu di Kalbar itu disampaikannya pada saat meresmikan enam kantor tempat pelayanan Credit Union (TP CU) Lantang Tipo, Sabtu (17/10) di kantor TP CU Lantang Tipo Masdapala Ngabang.

“Saya beritahukan kepada masyarakat, sesuai dengan judul yang dikatakan Gubernur atau pejabat Pemprov Kalbar jalan-jalan ke luar negeri, perlu saya katakan bahwa saya itu tidak sempat jalan-jalan. Saya pergi kesana untuk menghadiri rapat, bukan jalan-jalan. Apalagi saya diundang oleh Gubernur California di Los Angeles sehubungan dengan pemanasan global,” jelas Cornelis.
Menurutnya, untuk di Indonesia sendiri ada enam gubernur yang diundang, tapi yang datang hanya empat Gubernur yakni Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur DKI.
Kemudian dihadiri juga beberapa bupati, walikota, pengusaha, NGO dan organisasi dunia.
“Disana kita mengadakan rapat yang membahas bagaimana kita menyelamatkan dunia ini. Kita sudah sepakat untuk menyelamatkan dunia agar dunia ini tidak terlalu panas, pulau-pulaunya tidak tenggelam, es tidak mencair dan ozon tidak berlubang,” jelas mantan Bupati Landak ini.
Ia menambahkan, Pulau Kalimantan termasuk pulau yang disorot oleh dunia. Apalagi hutan-hutan di Pulau Kalimantan tidak boleh ditebang dan harus dijaga dengan baik.
”Inilah yang saya lakukan di luar negeri, saya tidak sempat jalan-jalan. Terbang saja sudah berapa jam, letihnya sudah setengah mati. Begitu selesai rapat tanggal 3 malam, tanggal 4 siang saya sudah menuju pulang. Cuma memang lama di jalan, terbang melintasi lautan Atlantik. Jadi kalau orang bilang jalan-jalan, waduh, ndak enak juga dengarnya,” kata Cornelis.
Dikatakan suami Frederika ini, biar bagaimana pun juga rapat tersebut menyangkut pergaulan dunia Internasional. Apalagi persoalan-persoalan Internasional juga ada di Kalbar.
”Nah, saya tidak tandatangani perjanjian itu, karena bukan menyangkut kewenangan Gubernur, tapi adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Nanti hal ini akan dibahas pada bulan Desember di Kopenhagen oleh Presiden dengan beberapa negara. Tapi kita sudah sepakat bahwa dunia ini akan dijaga untuk ke depannya agar tidak terlalu panas dan dunia ini masih layak untuk ditinggali,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kalau dunia ini tidak dijaga sama-sama, akan dikhawatirkan dunia ini dalam jangka waktu 25 atau 50 atau 100 tahun ke depan bisa tenggelam.(Devi Zulkarnain)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Resmikan Enam Kantor CU Lantang Tipo

PERESMIAN
Gubernur Cornelis saat menandatangani prasasti peresmian enam kantor TP CU Lantang Tipo yang dipusatkan di kantor TP CU Masdapala Ngabang. FOTO Devi Zulkarnain/Borneo Tribune


Ngabang (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar Cornelis, Sabtu (17/10) meresmikan enam kantor tempat pelayanan Credit Union (TP CU) Lantang Tipo yang dipusatkan di TP CU Masdapala Ngabang.
Peresmian keenam kantor TP CU Lantang Tipo itu ditandai dengan penandatanganan enam prasasti oleh Gubernur yang dirangkai dengan launching pemakaian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) CU Lantang Tipo di tempat yang sama.
Sedangkan pemotongan pita peresmian kantor TP CU Masdapala Ngabang dilakukan Ny. Frederika Cornelis.

Adapun kantor TP CU Lantang Tipo yang diresmikan Gubernur yakni TP Masdapala Ngabang, TP Noyan, TP Nanga Taman, TP Beduai, TP Teraju dan TP Tayan.
Sejumlah pejabat teras Pemprov Kalbar juga ikut mendampingi kunjungan Gubernur ini. Selain itu hadir juga Bupati Landak Adrianus Asia Sidot beserta istri, Wabup Landak beserta istri, Sekda Landak beserta istri, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Landak, tokoh masyarakat, para nasabah CU Lantang Tipo dan 35 kontingen TP CU Lantang Tipo se Kalbar.
Dalam arahannya, Cornelis berharap dengan diresmikannya enam kantor TP CU Lantang Tipo ini akan lebih memotivasi dan memacu masyarakat untuk berbuat lebih banyak dalam rangka membangun perekonomian rakyat.
”Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung keberadaan CU Lantang Tipo sehingga CU ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,” ujarnya.
Dikatakan mantan Bupati Landak ini, untuk menumbuhkembangkan dan memberikan perhatian yang besar terhadap koperasi, maka seyogyanya harus dipahami dulu posisi dan kondisi daripada koperasi itu sendiri.
”Posisi koperasi sudah jelas keberadaannya dalam tatanan UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat 1 yang mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Kemudian, dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 tersebut ditegaskan bahwa perusahaan yang paling cocok untuk itu adalah koperasi,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, sudah menjadi suatu kewajiban bersama untuk menumbuh kembangkan koperasi sehingga menjadi suatu badan usaha yang maju, sehat, tangguh dan mandiri serta keberadaannya semakin dirasakan oleh masyarakat.
Kemudian dalam sambutan Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mangatakan kehadiran lembaga keuangan baik perbankan maupun CU yang berupaya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan memang sangat penting dan strategis.
”Tahun 2009 ini seluruh rakyat Landak patut bersyukur karena kondisi perekonomian di daerah ini sudah menunjukan trend untuk membaik. Salah satu indikator membaiknya perekonomian di daerah ini adalah dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan di Landak,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, pertumbuhan perekonomian di Landak tahun 2009 sampai dengan bulan September sebesar 3,72 persen. ”Ini kita harapkan terus tumbuh dan terus membaik,” harapnya.
Sementara itu dalam sambutan kepala CU Lantang Tipo Marcellus Sunardi menjelaskan bahwa pembangunan enam TP CU Lantang Tipo ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 9.821.561.000 yang terdiri dari bangunan fisik dan pengadaan mobiler.
”Pembangunan kantor TP Noyan menghabiskan dana sebesar Rp. 803 juta, TP Nanga Taman Rp. 1,3 Milyar, TP Beduai Rp. 1,5 Milyar, TP Teraju Rp. 1,6 Milyar, TP Tayan Rp. 1,8 Milyar dan TP Masdapala Ngabang menghabiskan dana sebesar Rp. 2,6 Milyar,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk saat ini CU Lantang Tipo merupakan CU terbesar di Indonesia, baik dari sisi aset maupun sisi keanggotaan. ”Per 30 September 2009, CU Lantang Tipo memiliki anggota sebanyak 88.069 orang dan aset sebesar Rp. 714 Milyar lebih,” katanya.(Devi Zulkarnain)

Baca Selengkapnya...

Reformasi Kebijakan Sektor Pertanian

GEDUNG BARUN CU LANTANG TIPO
Gubernur Kalbar, Cornelis didampingi Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot meresmikan enam gedung baru CU Lantang Tipo di Ngabang Kabupaten Landak, selanjutkan pemotongan pita buka pintu pertama oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Ny Frederika Cornelis, Sabtu (17/10). FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Penerapan konsep agrobisnis dan agro industri harus komprehensif sebagai implementasi reformasi kebijakan sektor pertanian, termasuk di dalamnya pembenahan sumber daya manusia dan penerapan hasil penelitian, sehingga sistem produksi pasca panen terutama penanganan dan pengolahan serta pemasaran harus produktif dan efisien sehingga punya nilai tambah dan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Demikian disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis, Kamis lalu di Pontianak, sebagai langkahnya dalam menyoroti masalah kebijakan reformasi pertanian untuk menghindari harga turun drastis pada saat terjadinya panen raya atau market glut yang sampai saat ini masih menjadi masalah klasik.
Cornelis mengungkapkan strategi untuk menghasilkan produk yang punya nilai tambah dan daya saing tinggi, perlu penerapan Iptek dan manajemen profesional dengan pendekatan quality, cost, and delivery (QCD) pada seluruh sistem agrobisnis, mulai aspek produksi, pasca panen, transportasi, distribusi sampai aspek pemasaran.
Salah satu faktor pendukung daya saing pasar internasional produksi sektor pertanian adalah berpijak pada asas kelestarian lingkungan. “Era perdagangan bebas ini setiap produk pertanian harus mengikuti persyaratan lingkungan, seperti ISO 14.000, ecolabelling, responsible fishery dan sebagainya,” kata Cornelis.
Selain itu, cara lain meningkatkan daya saing produk, diharapkan agrobisnis tidak berhenti pada komoditas primer, tetapi harus jauh ke hilir yang menumbuhkan sector industry manufacturing produk hasil pertanian dan jasa sector pertanian.
Data menyebutkan, 70 persen masyarakat kalbar bekerja di bidang pertanian tanaman pangan/holtikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masyarakat Kalbar 2008 Rp. 10,08 juta, meningkat 0,97 juta (11 persen) dari tahun 2007 Rp. 9,11 juta, dengan distribusi prosentase PDRB atas dasar harga berlaku, 2008 masih didominasi sector pertanian (26,51 persen), perdagangan hotel dan restoran (23,44 persen), industry pengolahan (18,33 persen), dan jasa-jasa (9,77 persen). Sub sector perkebunan adalah sector andalan pertanian, tahun 2008 menyumbang 4,94 persen, terbesar kedua setelah sub sector tanaman bahan makanan 5,85 persen.
Sesuai Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar, lahan potensial perkebunan 3,5 juta hektar di seluruh kabupaten kota. Untuk pengembangan kelapa sawit 1,5 juta hektar, karet 1,2 juta hektar, kelapa 300 ribu hektar, lada 50 ribu hektar. Kopi 20 ribu hektar, aneka tanaman lain tebu, pinang, jarak pagar, cengkeh dan sebagainya 70 ribu hektar.
Cornelis berharap, agar dilaksanakan perubahan orientasi pengembangan agribisnis perkebunan agar memberi dan memantapkan motivasi bagi perwujudan fungsi sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga perubahan orientasi peningkatan produksi mengarah ke pendekatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang memiliki daya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
Peningkatan produktivitas tanaman ke pendekatan peningkatan produktivitas usaha tanimwlalui pemanfaatan asset agribisnis yang optimal.
Penggunaan paket teknologi yang tersedia dan diterima budaya setempat seperti agro input dari internal sistem pertanian berkelanjutan, yang paling penting adalah pendekatan pembangunan agrobisnis menggunakan pendekatan pelayanan, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan penciptaan iklim yang bertumpu pada person masyarakat UKM, koperasi dan dunia usaha yang dilakukan terarah, terpadu dan kebersamaan serta keterbukaan yang berkeadilan oleh setiap stekholder di Kalbar.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Penganugerahan Sawit Nusantara Award 2009

TERBAIK
Gubernur Kalbar, Cornelis diabadikan bersama para pemenang usai menyerahkan penghargaan kepada pemenang katagori Kebun Plasma Terbaik. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sawit Nusantara Award tahun 2009 yang digelar oleh Forum Komunikasi Sawit Nusantara (FSN) diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha di sektor perkebunan sawit.
Untuk itu, perlu ada upaya terus menerus yang sinergis dalam meningkatkan produktivitas hasil perkebunan yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.

Demikian harapan Gubernur Kalbar, Cornelis yang disampaikannya secara langsung pada malam penganugerahan Sawit Nusantara Award 2009 di Hotel Kapuas Palace, Kamis (16/10) malam.
Ia mengatakan sekitar 70 persen masyarakat Kalbar bekerja di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Di Kalbar, perkebunan merupakan sektor andalan setelah tanaman bahan makanan. Saat ini sesuai dengan lahan RTRWP Kalbar, lahan potensial untuk pengembangan perkebunan mencapai 3,5 juta hektar dengan pengembangan komoditi sawit 1,5 juta hektar, komoditi karet 1,2 juta hektar, komoditi kelapa 300 ribu hektar, lada 50 ribu hektar, dan kopi 20 ribu hektar serta aneka tanaman 70 hektar.
“Karena itu pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalbar harus diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pedesaan,” tegasnya.
Dikatakan Cornelis kebijakan revitalisasi pedesaan ini meliputi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani, meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan, meningkatkan produktivitas dan kualitas petani dan pertanian.
Cornelis meminta agar PTPN dalam pengembangan agri bisnis tidak hanya pada sektor primer saja tapi juga mulai bergerak pada sektor sekunder. PTPN juga diminta untuk mengutamakan masalah sosial seperti peningkatan SDM di sektor perkebunan mulai dari pimpinan sampai pada para petani kebun sawit.
“Saya minta PTPN juga menyiapkan kadernya yang berasal dari masyarakat sekitar kebun sawit untuk menjadi pemimpin BUMN ini. Jangan hanya pimpinan BUMN ini diambil dari luar saja,” pinta Cornelis.
Cornelis menilai, perkebunan bisa menjadi sektor pemersatu bangsa jika antara PT Perkebunan dengan pemerintah dan masyarakat dapat bersinergis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Karena itu prinsip-prinsip keadilan dalam pengembangan perkebunan harus diperhatikan oleh PT Perkebunan,” katanya.
Menurut Cornelis, PTPN mesti melakukan upaya pembinaan petani dimana dapat dikerjasamakan dengan pemerintah.
Ia mengingatkan perkebunan sawit harus dapat mendekatkan diri dengan masyarakat. Pendekatan dengan masyarakat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun. Kalau ini bisa dilakukan, maka tidak perlu lagi mengerahkan polisi untuk menjaga kebunnya atau menangkap pencuri buah sawit.
“Hal ini bisa diwujudkan jika ada harmonisasi antara PT Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Agri Industri, percetakan kertas dan penerbitan, Kementerian Negara BUMN, Agus Pakpahan, mengatakan perkembangan PTPN ini sangat signifikan dibandingkan dengan BUMN lainnya sehingga PTPN mampu memperoleh laba melebihi target.
“Selama ini telah terjadi banyak perubahan manajemen di PTPN sampai pada lancarnya peningkatan produktivitas perkebunan. Begitu juga harga pasar yang saat ini sedang baik sehingga memberikan keuntungan yang cukup baik,” katanya.
Diungkapkan Agus, PTPN juga akan membuat program di luar perkebunan. Potensi pengembangan usaha di luar perkebunan ini sangat besar dan belum termanfaatkan. Ia mencontohkan limbah CPO bisa diolah menjadi listrik seperti yang sudah dilakukan PTPN IV.
“PTPN IV telah memiliki player project pengembangan listrik dari limbah sawit. Di sana 30 ton limbah sawit dapat menghasilkan daya listrik sebesar tiga mega watt. Ini baru 30 ton kalau dua sampai tiga kali lipatnya sudah cukap mampu menerangi pabrik,” ujarnya.
Ia menargetkan di 2010 nanti setiap pabrik sawit dapat di bangun pengembangan listrik agar setiap pabrik sawit memiliki listrik sendiri yang bahannya dari limbah sawit.
Limbah sawit ini, lanjutnya tidak hanya berpotensi sebagai pembangkit listrik tapi juga berpotensi untuk pupuk dan pakan ternak sehingga bisa membantu petani sekitar kebun sawit untuk pengembangan pertanian. “Saya yakin jika listrik sudah lancar di pedesaan maka industri pedesaan akan berkembang,” tegasnya.(Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Hari Mencuci Tangan Sedunia

CUCI TANGAN
Tanggal 15 Oktober dicanangkan sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia (HMTS) atau Global Hand Washing Day oleh PBB. Di Kalbar, HMTS dipusatkan di SD 20 Pontianak Kota. Gubernur Kalbar, Cornelis dan Ny Frederika Cornelis ikut memperagakan cara cuci tangan dengan benar. FOTO Rizky Wahyuni/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Mencuci tangan dengan sabun dapat mencegah penyakit. Untuk itulah tanggal 15 Oktober dicanangkan sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia (HMTS) atau Global Hand Washing Day oleh PBB. Di Kalbar, HMTS dipusatkan di SD 20 Pontianak Kota.

Gubernur Kalbar, Cornelis yang hadir dalam perayaan HMTS tersebut mengatakan gerakan ini sangat membantu mencegah penyakit masuk ke tubuh.
“Kuman paling mudah masuk lewat tangan, untuk itu kita berupaya mencegah penyakit dengan mencuci tangan yang benar di air mengalir sehingga dapat terhindar dari bibit penyakit,” kata Cornelis usai acara, Kamis (15/10).
Cornelis menjelaskan penyakit seperti diare 80 persen disebabkan tangan tidak bersih, selain cacingan. Mencegahnya, cukup dengan gerakan cuci tangan dengan sabun yang benar. Dia mengatakan indikator keberhasilan gerakan ini dapat dilihat berapa banyak diare dan cacingan di masyarakat.
“Kalau cacingan dan diare berkurang berarti berhasil gerakan ini,” ujarnya.
Untuk itu, jelas Cornelis pihaknya mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah di tingkat daerah dapat mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Betapa pentingnya kesehatan degan cara menjaga kebersihan tangan.
HTMS di SD 20 dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak, perwakilan guru dan siswa-siswi sekolah dasar di Kota Pontianak. Dalam kesempatan tersebut Ketua Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny Frederika Cornelis memperagakan cara mencuci tangan yang benar di hadapan seluruh tamu undangan.
Gubernur, Wakil Gubernur Crstiandy Sanjaya beserta istri, Wakil Walikota Pontianak, Paryadi beserta istri juga memperagakan mencuci tangan dengan benar. Satu persatu dari mereka mengikuti arahan yang diberikan Frederika.
Lebih lanjut Frederika menjelaskan cara mencuci tangan dengan benar. Satu persatu langkah diperagakannya. Basahi tangan dengan air dan sabun, gosok-gosok kedua permukaan telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan sebaliknya. Sela-sela jari kedua belah tangan saling digosokkan. Gosok bagian luar jari-jari tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan sebaliknya. Gosok seluruh bagian ibu jari satu persatu. Gosokkan jari-jari tangan kanan ke telapak tangan kiri dan sebaliknya.
“Bilas dengan air mengalir dan lap dengan tisu atau kain lap,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, M. Subuh mengatakan salah satu cara paling mudah mencegah penyakit-penyakit itu adalah dengan membiasakan diri mencuci tangan memakai sabun dengan benar.
Tangan merupakan anggota tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan banyak benda di sekitar. Akibatnya, tangan dengan mudah menjadi perantara penularan penyakit golongan waterborne disease (menular lewat air) maupun foodborne disease (menular lewat makanan). Penyakit tersebut antara lain, diare.
“Pencegahan efektif dengan cara mencuci tangan sebelum makan atau melakukan aktifitas yang berhubungan daerah pencernaan kita, efektifitasnya mencapai 80 persen bahkan diluar negeri sampai 90 persne karena lingkungannya sudah bersih,” jelasnya.
Ditambahkan Subuh semua penyakit yang disebabkan virus, pencegahannya harus berhubungan degan higienis orang perorang. Seperti H1N1, H5N1, influenza, diare dan lain sebagainya. Sehingga begitu pentingnya cuci tangan bagi Negara dunia ketiga, dimana akses air bersih masih kurang. Kota Pontianak sendiri masih kurang dari 50 persen akses air bersih melalui PDAM.
“Untuk itu perlu gerakan orang perorang untuk menjaga kebersihan diri mencegah tertularnya penyakit. Saya yakin gerakan ini akan dapat diikuti masyarakat,” tukas Subuh.
Berdasarkan sebuah penelitian (Lorna Fewtrell et al), mencuci tangan dengan sabun mampu mengurangi kematian akibat diare hingga 44%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan cara lain seperti intervensi pada titik-titik penggunaan air (39%), sanitasi (32%), edukasi (28%), penyediaan air (25%), dan intervensi pada sumber air (11%).(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Numsuan: Pejabat ke LA Sudah Sesuai Tupoksi

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Keberangkatan pejabat Pemprov mengikuti pertemuan di Los Angeles beberapa waktu lalu sudah sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Demikian disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar, Johanes Numsuan Madsun, di Pontianak, Kamis (15/10).

Penegasan Numsuan tersebut menanggapi pernyataan Toni Kurniady, anggota DPRD Kalbar yang dilansir salahsatu media, mengatakan bahwa ada beberapa pejabat Pemprov yang berangkat ke LA, menghadiri Govenors Global Climate Summit 30 September-2 Oktober lalu tidak sesuai tugas pokok dan fungsi.
Agar tidak membingungkan masyarakat, maka selaku Humas Pemprov, Numsuan merasa perlu mengklarifikasi bahwa keberangkatan pejabat Pemprov ke luar negeri itu sudah berdasarkan tupoksi masing-masing.
Menurutnya, keberangkatan Kepala Biro Keuangan, Hukum dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah yang dinilai tidak memiliki hubungan langsung oleh anggota DPRD tersebut perlu dibantah, karena sebelum berangkat ke luar negeri, Gubernur sebagai kepala rombongan menyeleksi siapa saja yang harus ikut dalam keberangkatannya, karena keberangkatan seorang pejabat dengan status pegawai negeri sipil (PNS) memerlukan prosedur yang cukup panjang dan harus mendapat izin dari Sekretariat Negara RI.
“Ada norma, standar, prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi dan pejabat yang dibawa pun harus mengerti proses, untuk kemudian memberikan masukan kepada Gubernur,” jelasnya.
Untuk Kepala Biro Keuangan, pertimbangan dibawa karena untuk mencari gambaran apakah investasi atau skema yang ditawarkan dunia kepada Indonesia bisa menjadi usulan untuk dimasukkan ke APBD atau ditolak.
Keberangkatan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah, dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap modal/investasi yang akan masuk lewat kerjasama yang ditawarkan negara maju kepada Kalbar, karena memiliki luas hutan yang cukup besar.
“Kepala badan ini untuk memberi masukan kepada Gubernur untuk tidak gegabah merekomendasikan penanaman modal asing (PMA) yang bertentangan dengan lingkungan atau perubahan iklim,” jelas mantan pegawai Bappeda Kota Pontianak itu.
Sedangkan Kepala Biro Hukum dibawa karena mengerti proses bagaimana permasalahan multilateral, karena atas saran-saran dari pejabat yang berangkat, Gubernur tidak menandatangani Governors Global Climate Summit, dimana lima Gubernur lainnya dari Indonesia menandatangani. Karena untuk menjatuhkan tanda tangan adalah kewenangan negara, sementara Indonesia negara kesatuan, bukan federal.
Numsuan meminta anggota DPRD untuk tidak asal berbicara, karena biaya perjalanan dinas Gubernur ke luar negeri sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan, sedangkan perwakilan masyarakat perhutanan Indonesia dan perwakilan pengusaha swasta menggunakan biaya sendiri.
“Pejabat yang berangkat pun disesuaikan dengan anggaran pada dinas atau biro masing-masing. Kita juga liat urgensinya lagi. Kalau mau bicara dipikirkan dulu jangan asal bunyi,” katanya.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Tak Ada Lagi Aktivitas Illegal Logging di Kalbar

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Kalau selama ini, para aktivis lingkungan hidup selalu bersuara keras menyatakan Kalbar marak illegal logging (IL). Tapi Gubernur Kalbar, Cornelis saat memberikan sambutan dalam seminar kerja sama ASEAN dalam menanggulangi IL dan perdagangan hasil hutan secara illegal, bertempat di Rektorat Untan menyatakan di Kalbar saat ini tidak ada lagi aktivitas IL.
Pernyataan Gubernur tersebut terkait ketidakadilan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan.
“Apakah UU Kehutanan sudah cukup adil? Siapa yang merusak hutan sebenarnya?” kata Cornelis mempertanyakan, Kamis (15/10).

Di Kalbar sendiri, pemerintah pusat memberikan ijin HPH seluas 1,5 juta hektar hutan untuk ditebang. Sementara masyarakat sekitar hutan dilarang keras menebang hutan.
“Ini membuktikan UU tidak berpihak pada masyarakat, tidak adil dan melanggar HAM,” ujarnya.
Cornelis melihat UU yang dikeluarkan pemerintah pusat selama ini terlalu banyak kepentingan birokrasi yang kekuatannya luar biasa sehingga timbul ketidakadilan di Indonesia.
Negara ini terlalu banyak UU sehingga sulit untuk menjalankannya. Inilah ciri-ciri negara berkembang terlalu banyak UU dan peraturan tapi sulit dilaksanakan dan antar instansi pemerintah sendiri saling curiga.
Cornelis menceritakan ketika pemerintah Kalbar mencanangkan pengembangan kelapa sawit seluas 4 juta hektar, PBB langsung memanggilnya dan mempertanyakan kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan kepergiannya ke California, USA beberapa waktu lalu juga membicarakan masalah paru-paru dunia.
Dunia internasional minta Indonesia menjadi paru-paru dunia. Pemerintah Kalbar setuju dengan gerakan penyelamatan dunia ini. Tapi harus jelas apa kewajiban negara maju dan apa kewajiban negara berkembang. Jangan hanya negara maju menuntut negara berkembang begini begitu tapi kontribusi balik dari negara maju tidak ada.
Di kesempatan itu, Cornelis terus menegaskan, aktivitas IL skala besar yang diekspor secara illegal ke luar negeri dari Kalbar sudah tidak ada. Saat ini yang ada hanya penebangan hutan yang kayunya digunakan untuk kebutuhan masyarakat lokal sekitar hutan. “Apakah ini juga dikatakan IL,” tanyanya.
Cornelis menegaskan masyarakat sekitar hutan yang umumnya orang Dayak ini tidak mungkin menjaga hutan dengan hanya menggunakan “cawat” (celana dalam) saja. Mereka butuh makan, anak-anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah dan mereka ini hidupnya tergantung dari hutan. Apakah salah mereka menebang hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara pekerjaan lain belum ada.
Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Cornelius Kimha membenarkan penegasan bahwa aktivitas IL sudah hampir tidak ada. Dijelaskannya pemahaman IL menurut kerja sama ASEAN ini yang berhubungan dengan penebangan kayu yang kayunya diselundupkan ke luar melalui perbatasan dan perdagangannya dilakukan secara illegal baik melalui darat maupun laut. “Aktivitas seperti ini sudah tidak ada,” katanya.
Aktivitas yang masih ada sekarang penebangan hutan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan lokal mereka sendiri di kampung-kampung mereka. Apakah ini dikatakan illegal.
Kalau beberapa waktu lalu, lanjutnya, disebut-sebut bahwa kawasan hutan lindung di perbatasan dengan Malaysia juga banyak terjadi IL. Diakui memang ada seperti di daerah Betung Karihun. Tapi persoalannya sarana infrastruktur jalan ke sana sangat tidak ada sehingga menyulitkan aparat untuk mengamankan hutan di sana.
“Sekarang daerah itu sudah dijaga TNI dan Polri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kehutanan Dephut RI, Tachrir Fathoni mengatakan berbagai kebijakan kerja sama ASEAN dalam memberantas tindak kejahatan IL cukup membawakan hasil.
Berbagai program dan kebijakkan sudah dijalankan bersama dalam kerja sama ASEAN.
Hanya saja, hambatan yang dialami dalam kerja sama, masih adanya perbedaan kepemilikan dan sistem pengelolaan SDH berbeda di AMS, IL dianggap sebagai masalah dalam negeri, banyak komitmen dan rencana tapi realisasi masih kurang karena ASEAN tidak memiliki dana.
“Kesepakatan ASEAN masih bersifat non Legally Binding sehingga implementasinya masih lemah dan tidak ada sanksi hukum serta bersifat voluntary,” katanya.
Sarannya, Indonesia sebagai negara dengan Sumber Daya Hutan (SDH) terbesar perlu mendorong AMS untuk mengatasi IL dan melaksanakan forest certifications towards SFM. ASEAN perlu membentuk trust funds untuk membiayai kegiatan bersama dan Deplu agar memperjuangkan tenaga profesional kehutanan untuk dapat mengisi jabatan strategis di sekretariat ASEAN sehingga kepentingan Indonesia dapat lebih disuarakan.(Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

TP PKK Kalbar Juara Umum di Yogyakarta

SANG JUARA
Ketua TP PKK Kalbar, Ny. Frederika Cornelis menerima piala bergilir juara umum tingkat nasional dari Ketua TP PKK Kabupaten Pontianak, Ny. Herlina Ria Norsan. Kabupaten Pontianak mewakili Kalbar berhasil meraih juara umum lomba masak tiga B (Beragam Bergizi dan Berimbang) di Yogyakarta, Senin lalu. FOTO Nasir/Humas Pemprov


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Untuk kedua kalinya Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalbar membawa pulang piala juara umum tingkat nasional lomba masak tiga B (Beragam, Bergizi dan Berimbang) berbasis bahan pangan lokal.
Lomba dilangsungkan di Yogyakarta, Senin (12/10) lalu bertempat di pelataran Candi Prambanan. Lomba tersebut diselenggarakan Direktorat pemasaran dalam negeri dirjen pengolahan dan pemasaran hasil perikanan departemen kelautan dan perikanan. Selain piala juara umum, diraih juga piala juara satu.

Kalau tahun sebelumnya yang didaulat mewakili TP PKK Provinsi adalah TP PKK Bengkayang, tahun ini diwakili Kabupaten Pontianak yang dikoordinir langsung Ketua TP PKK Kabupaten Pontianak, Ny. Herlina Ria Norsan.
Menurut Herlina, Kalbar berhasil mengalahkan dominasi 33 provinsi lainnya yang rata-rata menampilkan masakan dan stand yang jauh lebih bagus, sementara Kalbar sendiri sangat sederhana. Demikian disampaikannya ketika ditemui usai penyambutan oleh Ketua TP PKK Provinsi, Ny. Frederika Cornelis yang didampingi wakil ketua TP PKK Ny. Karyanti Sanjaya di Istana Rakyat Kalbar, Rabu (14/10).
Namun di satu sisi lanjutnya, Kalbar berhasil mencuri perhatian dewan juri dengan menyabet nilai tertinggi 77,7. Sementara juara dua Provinsi Gorontalo total nilai 77,4, ketiga Provinsi Sulauwesi Utara dengan nilai 76,9. Bahan baku yang disiapkan 1244 macam yang berasal dari hasil bumi Kalbar, namun yang dilombakan 49 jenis. “Unsur yang dinilai adalah kreasi, resep dan penampulan,” terang Herlina.
Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis, mengatakan dengan prestasi membanggakan seperti ini maka tidak ragu lagi untuk mengangkat potensi lokal untuk dipromosikan di dalam maupun luar negeri.
“Ini momen untuk mengangkat dan menggali potensi jenis baru makanan lokal penduduk Kalbar, yang ternyata banyak manfaatnya bagi kesehatan,” terang Frederika.
Ia berharap supaya ke depan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalbar bisa kembali merebut juara umum, karena kalau sudah tiga kali maka piala bergilir ini akan menjadi milik Kalbar.
Menurutnya, mempertahankan lebih sulit daripada merebut, sehingga ke depan pihaknya akan lebih mempersiapkan diri dan semakin menggali potensi alam Kalbar yang belum banyak tergali untuk mengikuti lomba yang sama di (NTB).
Ia juga menyebutkan dari 75 jenis produk lokal asli Kalbar hanya 44 yang ditampilkan dalam perlombaan kali ini. Sehingga masih memungkinkan untuk membuat resep baru yang lebih inovatif.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Lantik Ivo sebagai Sekda Definitif Melawi

SEKDA MELAWI
Gubernur Kalbar Cornelis melantik Ivo Titus Mulyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaaten Melawi menggantikan A. Pelles Itang di aula kantor Bupati Melawi, Senin (12/10). FOTO : Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.


Nanga Pinoh (BORNEO TRIBUNE)--Sekretaris Daerah (sekda) baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Karena pengkatan sekda melalui proses sesuai dengan norma, strandar, prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tahapannya, mulai dari pengajuan calon oleh bupati, hingga seleksi administrasi, pemaparan rencana strategis yang dilaksanakan oleh tim penilai rentra dan pembahasan di tingkat baperjakat eselon II provinsi, sampai pada penilaian di tingkat pusat dan terakhir persetujuan menteri dalam negeri sebagai dasar penetapan pengangkatan sekda oleh gubernur.
”Semua tahapan itu telah mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis ketika melantik Ivo Titus Mulyono sebagai Sekda Kabupaten Melawi, Senin (12/10).
Pengangkatan sekda kabupaten/kota merupakan bagian dari implementasi kebijakan managemen pegawai negeri sipil (PNS) yang didesain sedemikian rupa. Hal tersebut lanjut Cornelis semata-mata untuk mewujudkan adanya keterkaitan yang erat antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi serta pemerintah pusat.
Dalam kontek tersebut kata Cornelis, koordinasi dan kemitraan baik antara pemkab/pemkot Kota maupun dengan pemprov sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam semua aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan.
”Tujuan tersebut untuk menyamakan visi dan persepsi serta mengurangi kemungkinan munculnya friksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya untuk mewujudkan kemajuan daerah secara bersama-sama,” jelas Cornelis.
Sebagai daerah pemekaran, Kabupaten Melawi pada prsinsifnya berupaya meningkatkan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan daerah.
Sebagai daerah pemekaran, tentunya membutuhkan upaya-upaya strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Derdasarkan hasil evaluasi berbagai pihak secara umum daerah kabupataten/kota yang baru dibentuk masih dihadapkan pada berbagai kendala yang belum dapat mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan kehidupan demokrasi, percepatan pembangunan ekonomi daerah, dan upaya percepatan pengelolaan potensi daerah.
”Karena itu, harus pandai dan jeli merumuskan strategi yang tepat guna mempercepat pembangunan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah belajar dari pengalaman daerah lain yang berhasil dalam mengelola managemen pemerintah dan sumber daya daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara efesien, efektif dan akuntabel,” katanya.
Dengan dilantiknya Ivo Titus Mulyono sebagai pejabat definitif Sekda Kabupaten Melawi, maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan lebih efektif serta dapat memberikan motivasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta lebih dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ivo sendiri sebelumnya dalah sebagai kepala badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) Kabupaten Melawi.
Sebelumnya, Bupati Melawi Suman Kurik telah mengajukan tiga nama sebagai kandidat sekda kepada Mendagri. Ketiga nama tersebut, yakni Apeles Itang, Frans Asye, dan Ivo Titus Mulyono.
Setelah menjalan semua tahapan sesuai mekanisme yang berlaku, akhirnya Ivo Titus Mulyono, berhasil mendudukui posisi jabatan strategis di jajaran Pemkab Melawi. Sekda merupakan jabatan yang tertinggi dalam struktural pemerintah daerah.
Hadir dalam pelantikan, Bupati Melawi A Suman Kurik, serta Muspida, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis rombongan Pemprov yang mendampingi Gubernur, Kepala BKD, Kesbanglinmas Kadis Perhubungaan, Kepala Pol PP, Karo Perwat, Karo Pemerintahan. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Warga Malaysia Aman di Indonesia

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Malaysia tegas menginginkan hubungan yang harmonis dengan Indonesia. Seperti disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak, Mohamad Zairi Bin Mohamad Basri, Sabtu (10/10) malam di Hotel Mercure saat memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia ke-52 dan Rumah Terbuka Malaysia.
Zairi mengatakan Malaysia menginginkan jika terjadi ketegangan antara Malaysia dengan Indonesia dapat diselesaikan secara diplomatik yang baik bukan saling menjelek-jelekkan.

Ia menegaskan Malaysia sebenarnya sangat menghormati kedaulatan semua negara tetangganya termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia yang notabenya merupakan negara serumpun dengan Malaysia sebaiknya bisa bersama-sama dalam bekerjasama meningkatkan keamanan di kedua belah pihak.
“Bila hubungan antara Malaysia dan Indonesia bisa berjalan baik. Saya yakin hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Apalagi saat ini nilai investasi Malaysia di berbagai bidang yang ada di Kalbar sebesar 4 juta miliar dolar AS investor,” ujarnya.
Investasi Malaysia ini bisa bertambah jika hubungan Indonesia dan Malaysia tetap terjaga dengan baik. Apalagi sekarang ini Malaysia sedang gencar-gencarnya menanamkan investasi di bidang perkebunan sawit di Kalbar.
Gubernur Kalbar, Cornelis yang juga hadir dalam acara tersebut mengakui adanya hubungan baik antara Kalbar (Indonesia) dengan Malaysia.
“Hingga sekarang hubungan Kalbar dengan Malaysia tetap baik dan tidak pernah terpengaruh dengan isu pertentangan Indonesia dengan Malaysia. Buktinya masih banyak investor Malaysia yang mau menanamkan investasinya di Kalbar,” katanya.
Cornelis yakin hubungan baik antara Kalbar dengan Malaysia yang sudah terjalin ini akan lebih baik lagi.
Sementara itu Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar, Ilham Sanusi, mengatakan sebanyak 12 perkebunan besar di bidang sawit dari 50 perusahaan yang ada di Kalbar milik investor Malaysia dan Singapura.
Perkebunan sawit ini bakal terus dikembangkan di Kalbar. Sekitar 1,5 juta hektar lahan sudah disiapkan untuk pengembangkan perkebunan kelapa sawit.
“Dari 1,5 juta hektar lahan yang akan digunakan untuk perkebunan sawit di enam kabupaten, 400 ribu hektar diantaranya sudah ditanami sawit,“ kata Ilham Sanusi.
Ia menuturkan 400 ribu hektar lahan yang sudah ditanami sawit, 300 ribu hektar diantaranya sudah berproduksi.
“Hasilnya dalam satu tahun Kalbar menghasilkan 800 ribu ton CPO,“ katanya.
Untuk pengembangkan perkebunan sawit di Kalbar, pemerintah pusat mengucurkan dana Rp3 triliun setiap tahunnya.
Sanusi berkata, perkebunan sawit di Kalbar sudah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat Kalbar. Paling tidak ada 90.000 Kepala Keluarga (KK) yang bekerja di seluruh perkebunan sawit di Kalbar.
Kalau satu KK masing-masing memiliki 5 orang berarti ada 450.000 orang yang menggantungkan hidupnya pada sawit. Inipun belum termasuk multiplayer efek dengan adanya perusahaan sawit di Kalbar.
“Paling tidak ada 30 persen rakyat Kalbar yang hidupnya bertumpu pada sawit,“ katanya.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Saban Stiawan mendesak kebijakan perluasan perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah secara terus menerus.
Data Dinas Perkebunan, Kalbar akan membangun sentral benih sawit tersebar dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Sampai 2008 luas lahan perkebunan sawit sebesar 426.439 Ha dengan pertumbuhan 4.0 persen. Akibatnya terjadi penghancuran basis eksistensi ekonomi masyarakat serta hilang sumber ekonomi lain. Kemudian berbuntut pada meningkatnya bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan konflik vertikal dan horizontal.
Shaban menginatkan berdasarkan data Walhi Kalbar ada 51 kasus berupa perampasan lahan, penggusuran dan intimidasi. Untuk itu, Walhi mendesak segera menghentikan perluasan perkebunan sawit serta memperbaiki perkebunan yang sudah ada saat ini.

Warga Malaysia Aman
Sementara itu, Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar menegaskan, warga Malaysia tidak perlu takut datang ke Indonesia dan dijamin keamanannya, seperti warga asing lainnya, walaupun ada sebuah kelompok sangat kecil yang menamakan Bendera melakukan provokasi perang atau menyerang Malaysia pada Oktober ini.
"Ini sudah merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjamin warga asing, termasuk warga Malaysia, jika datang ke Indonesia," kata Da`i ketika meninjau perbatasan dari Kuching, Tebedu hingga Entikong, Kalimantan Barat, Minggu.
Dubes Da`i meninjau perbatasan mulai dari Kuching, Sarawak hingga Entikong, Kalimantan Barat merupakan satu paket kunjungan memperingati HUT kemerdekaan Malaysia ke-52 yang diadakan di Kuching, Sarawak.
Kunjungannya ke pos perlintasan perbatasan Entikong-Tebedu karena ini merupakan pintu keluar masuk warga Indonesia dan TKI, terkait banyaknya perdagangan manusia (trafficking) dan ancaman Bendera (benteng demokrasi rakyat) yang telah menyatalan perang dan akan menyerang Malaysia antara 8-22 Oktober 2009.
Ancaman ini terus dibesar-besarkan oleh pers Malaysia sehingga membuat keresahan di kalangan pemerintah dan masyarakat Malaysia sendiri. Sementara ancaman itu tidak dimuat oleh pers Indonesia karena dinilai tidak masuk akal. "Tapi kami paham bahwa setiap ancaman itu harus diketahui oleh rakyat Malaysia," katanya.
"Semalam ketika menghadiri peringatan kemerdekaan Malaysia di Kuching, menteri penerangan Malaysia Rais Yatim menanyakan lagi soal ancaman Bendera. Mereka minta agar pemerintah Indonesia menindak tegas Bendera yang katanya akan menyerang dan ganyang Malaysia," kata mantan Kapolri itu.
Dubes juga mengaku telah menelepon Kapolri untuk menindak tegas provokasi yang dilakukan sekelompok kecil warga mengatasnamakan Bendera. Polri berjanji akan menindak tegas jika Bendera sudah melakukan tindakan di luar hukum. Selama ini, mereka hanya berikan ancaman atau pernyataan saja akan menyerang Malaysia.
"Kami sudah menjelaskan kepada pemerintah Malaysia bahwa aparat keamanan terus memantau Bendera walaupun mereka hanya berikan ancaman dengan pernyataan. Namun jika sudah masuk wilayah hukum maka akan diambil tindakan tegas terhadap mereka," janji Dubes.
"Malaysia juga harus melihat secara logis ancaman Bendera yang katanya mau menyerang hanya dengan bambu runcing. Jika ada klaim dari Bendera bahwa ada 8.000 TKI yang berikan dukungan itu hanya omong kosong. Bagaimana mungkin TKI sibuk bekerja memberikan dukungan kepada Bendera," katanya.
"Walaupun belum ada dampaknya bagi TKI yang bekerja di Malaysia tapi jika terus dibesar-besarkan oleh pers Malaysia khawatir dianggap suatu kebenaran. Ini akan memperburuk hubungan baik Indonesia-Malaysia. Marilah kita sudahi isu ini," katanya.
Kepada aparat keamanan di perbatasan, Dubes RI untuk Malaysia itu juga minta agar lalu lintas warga Indonesia di perbatasan diawasi dengan baik untuk mengurangi perdagangan manusia dan perlindungan TKI yang bekerja di negeri jiran ini.
Kekhawatiran keamanan warga Malaysia datang ke Indonesia juga muncul ketika Garuda Indonesia mempromosikan wisata ke Lombok terkait dengan penerbangan perdananya Kuala Lumpur-Jakarta- Lombok (pp) mulai 2 November 2009. Dalam promosi kepada para biro perjalanan Malaysia, banyak muncul kekhawatiran dan pertanyaan soal keamanan warga Malaysia jika datang ke Indonesia terkait ancaman perang oleh Bendera.(Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Hand Washing Day

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Cuci tangan pakai sabun (hand washing day), sekarang sudah jadi agenda internasional. Ini dibuktikan dengan peringatan gerakan cuci tangan pakai sabun yang ditetapkan PBB setiap 15 Oktober.
”Hal ini menjadi agenda utama internasional untuk meningkatkan kebiasaan hidup bersih dan sehat,” kata ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis di Pontianak, Jumat (9/10).

Menurutnya, untuk provinsi Kalbar akan dipusatkan di Ngabang ibukota Kabupaten Landak tanggal 15 Oktober mendatang. Ia mengharapkan juga kabupaten/kota lainnya di Kalbar supaya turut mensukseskan program WHO ini secara serempak pada tanggal tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar M. Subuh yang dihubungi terpisah mengungkapkan, di Indonesia tanggal 15 Oktober jam 10 pagi serempak akan dilakukan gerakan cuci tangan, dan Kalbar dipusatkan di Ngabang, Kabupaten Landak.
Ia berharap, gerakan sederhana itu nanti bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya cuci tangan pakai sabun. Selain itu dengan cuci tangan pakai sabun diharapkan juga bisa mencegah terjadinya diare dan pneumonia.
“Berdasarkan data yang ada dengan cuci tangan yang benar bisa mencegah penyakit diare 85 persen mencegah kecacingan 70 persen, mencegah H1N1 90 persen, artinya perlu sosialisasi dan budayakan, cuci tangan yang baik dan benar,” terang Subuh.
Menurutnya, cuci tangan pakai sabun atau cairan yang bisa mematikan kuman di bawah air mengalir bukan di kobokan. Yang paling penting lagi bahwa ssering bercuci tangan cuci tangan sebelum menyentuh makanan apapun.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Tolak Teken Kesepakatan LA

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis menolak menandatangani kesepakatan antara negara-negara maju dan negara berkembang yang diinisiasi Gubernur California, Arnold Alois Schwarzenegger. Kesepakatan Los Angeles itu dinilai merugikan negara berkembang, seperti Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Cornelis usai melantik pengurus Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Kalbar, di Pontianak, Jumat (9/10).

Cornelis yang baru sehari berada di Pontianak setelah sebelumnya mengikuti pertemuan Los Angeles itu menjelaskan, tidak ditandatanganinya kesepakatan tersebut karena belum jelas apa kewajiban negara maju dan apa kewajiban negara berkembang atau underdeveloping country.
“Kalau seandainya kita dituntut untuk menjadi paru-paru dunia, bagaimana kehidupan kita, apa yang mereka (negara maju) berikan, bagaimana menyadarkan masyarakat kita mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup,” kata Cornelis.
Ia mengungkapkan, pointer kesepakatan yang dibicarakan di Los Angeles salah satunya, bagaimana menganggap bahwa dunia ini perlu diselamatkan agar tidak tenggelam, upaya apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelamatkan dunia.
Yang jelas lanjut Cornelis, setidaknya dari pertemuan tersebut ada upaya untuk memulai. Sebab kedepan ada kemungkinan dunia akan tenggelam, bumi akan semakin panas.
Selanjutnya air akan berkurang dan dampaknya akan muncul berbagai macam penyakit. Karenanya harus ada upaya peneyelamatan.
”Ini program jangka panjang,” ujar Cornelis.
Tidak ditandatangani kesepakatan tersebut, kata Cornelis bukan berarti ia menolak. Tetapi ia ingin kejelasan, sebab itu menyangkut kewenangan pemerintah pusat, jadi pemerintah pusatlah yang berhak meneken kesepakatan tersebut dan itu masih berlanjut pertemuannya di Kopenhagen, Denmark.
”Kemaren saya tidak teken, tak tahulah tiga gubernur lainya (Aceh, DKI, Kaltim),” kata Cornelis.
Walau tidak meneken hasil kesepatakan itu, namun Cornelis menganggap penting kesepakatan tersebut dan harus dilaksanakan. Terutama bagi negara kaya dan berkembang. “Khusus Kalimantan memang harus ada kesepakatan khusus supaya jelas dan tertuang dalam MoU,” tegasnya.

Heart of Borneo
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor, menyampaikan bahwa dalam pengembangan kawasan startegis nasional, Kalbar memiliki kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia sebesar 4.893.923 hektar terdiri tiga kabupaten, yakni Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi dengan nama Heart of Borneo (HoB).
Kawasan tersebut menurut Jakius, sudah dibicarakan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kawasan HoB adalah kawasan di tengah Borneo. Berupa kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung, hingga kawasan benilai konservasi lainnya dijadikan sebagai sebuah etalase konservasi, pengelolaannya secara spesifik pun masih akan dibicarakan tiga negara, yakni Malaysia, Brunai Darussalam, dan Indonesia.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Delapan Daerah Belum Punya Tata Ruang

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Kebijakan penataan ruang suatu kawasan yang telah ditetapkan untuk mengarahkan perkembangan di berbagai sektor belum sepenuhnya ditegakkan. Akibatnya bentuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sering terjadi pengabaian terhadap fungsi ruang yang ditetapkan.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kalbar, Syakirman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Assisten II bidang ekonomi pembangunan Maryadi, ketika membuka rapat fasilitasi pengembangan kelembagaan penataan ruang provinsi Kalbar, di Pontianak, Kamis (8/10).

Kenyataan bahwa pesatnya perkembangan sektor pembangunan saat ini masih belum diimbangi kebijakan penataan ruangnya. Sehingga optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan tidak merata dirasakan penduduk seluruh wilayah.
Bappeda Kalbar mencatat, dari 12 kabupaten dan dua kota di Kalbar, yang telah membentuk badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) baru KKU, Ketapang, Bengkayang dan Kota Pontianak.
Hal ini disebabkan belum jelasnya peran mekanisme BKPRD dalam memberikan rekomendasi kebijakan penataan ruang daerah, sosialisasi BKPRD kurang, begitu juga dengan apresiasi terhadap keberadaan, peran, fungsi dan tanggung jawab BKPRD.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor mengatakan persoalan dalam penataan ruang umumnya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara kepentingan dan kewenangan.
“Ada potensi persoalan bila kepentingan suatu wilayah pemerintahan ternyata berada di bawah kewenangan pihak lain, sehingga diperlukan institusi kelembagaan bidang tata ruang,” kata Jakius.
BKPRD Provinsi Kalbar sebagai institusi pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan koordinasi agar kabupaten kota bisa merumuskan kebijakan tata ruang.
Hingga saat ini masih ada delapan kabupaten/kota yang belum memiliki tata ruang. ”Agar ada sinkronikasi dalam pembangunan dan pemanfaat sektor pembangunan itu sendiri, maka perlu koordinasi yang jelas mengenai tata ruang tersebut,” kata Jakius lagi. (Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Kodam di Ambawang, Radarhanud di Bengkayang

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sesuai rencana strategi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disiapkan sampai 2014, pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kalbar direncanakan 2010. Demikian diungkapkan Komandan Korem 121/ABW Kolonel (Inf) Nukman Kosadi, di Pontianak, Senin (5/10).
“2010 sudah harus dibentuk (Kodam), harusnya bulan ini ada pemeriksaan kesiapan dari pusat. Saat ini kami baru persiapan. Telah dilaksanakan mulai dari penambahan kekuatan, sekarang sudah ada satu Brigade Infanteri di Singkawang, kemudian ada rencana akan dibentuk Satu Batalyon Kavaleri di Bengkayang, nanti ada Satu Batalyon Arhanud di Pontianak juga kita siapkan, tempat awal nanti, Korem ini akan dijadikan Makodam sementara dan Korem akan dikembalikan ke Sintang,” papar lulusan Akmil angkatan 75 itu.

Terkait lokasi permanen Kodam penempatannya di Ambawang. Pertimbangan penempatan tidak jauh dari pusat, tidak jauh dari fasilitas mobilisasi yang cepat termasuk pangkalan udara dan sebagainya.
Kepala Penerangan Korem 121/ABW Kapten (Inf) Umar Affandi menjelaskan, kebutuhan personil untuk satu Kodam minimal satu brigade, di Kaltim ada dua brigade, kalau tidak ada halangan akan dibentuk juga brigade kostrad di Kalbar sehingga ada dua brigade,”Idealnya prajurit Kodam itu sekitar 11 ribu prajurit, sekarang belum memadai, sehingga harus ada penambahan,” terang Umar.
Menurut Nukman, peningkatan status Korem menjadi Kodam sudah sangat mendesak mengingat luasnya daerah perbatasan langsung, baik darat maupun laut antara Kalimantan Barat - Malaysia Timur sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerawanan segala aspek. Panjang perbatasan darat antara Kalimantan dengan Malaysia Timur (Sarawak) sepanjang 2.004 kilometer, sangat tidak memungkinkan hanya dijaga oleh satu Kodam.
Berkaitan pembentukan Kodam itu, Korem 121/ABW Tanjungpura akan ditingkatkan statusnya menjadi Kodam Tanjungpura, sementara Kodam VI Tanjungpura di Balikpapan, akan diganti namanya sesuai nama daerah di Kalimantan Timur itu.

Peningkatan Status Lanud
Komandan Lanud TNI AU Supadio, Kolonel (Pnb) Yadi Indrayadi mengungkapkan akan membangun radar pertahanan udara untuk melengkapi alutsista yang ada di Kalbar, menurut Yadi, pertahanan tidak akan bisa apa-apa jika radar tidak ada, “Radar adalah mata, tanpa mata bagaimana menjaga, tanpa telinga bagaimana mau menahan calon ancaman, ini suatu keharusan,” terang Yadi.
Menurutnya, per-radar bisa mencapai 200 nautikal mil radius, kalau dihitung-hitung sekitar 300 kilometer jarak deteksinya, berarti kalimanatn dengan luas seperti sekarang memerlukan minimal dua radar. Rencananya pembangunan radar di Bengkayang (Sanggau Ledo) sekaligus peningkatan status Lanud sekarang type D nanti akan naik type C yang komandannya adalah letkol.

Selain itu, Yadi juga mengungkapkan kalau status Lanud Supadio 2010 akan ditingkatkan menjadi klass A yang secara fisik dikomandani oleh bintang satu Marsekal Pertama. Dalam waktu dekat pihaknya melengkapi persyaratan seperti penambahan satuan di bawahnya antara lain skuadron teknik, dan penambahan satu lagi skuadron udara.
“Kita naikan dulu secara administrasi, pejabat defenitif mungkin belakangan bisa terjadi seperti itu, direncanakan 2010, namun waktunya mungkin bisa di awal, pertengahan atau akhir, belum tahu, mengingat saat ini focus kegiatan melengkapan sparepart alutsista, sehingga kemungkinan terjadi delay dalam realisasi,” terang penerbang pesawat tempur Hawk itu.
Untuk kelas A minimal dua Skuadron, sekarang baru satu setengah, karena skuadron teknik sudah siap bangunan dan sebagainya, tinggal administrasi dan pengawakan (personil) idealnya lanud kelas A minimal seribu prajurit jika ada peningkatan status, namun berbeda dengan Kodam, Lanud lokasinya tetap.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Herry Djaung Meninggal, Gubernur Kirim Ucapan Duka dari Amerika

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sore itu, Sabtu (3/9), pukul 18.00 Wib. Ruangan ICCU lantai IV Rumah Sakit Santo Antonius (RSSA) ramai dengan hilir mudik orang yang datang. Wajah mereka terlihat beragam. Ada rasa letih, kuatir, bahkan sesekali canda. Diantara para pengunjung itu, terlihat para pejabat teras di pemerintahan Provinsi Kalbar. Ada Ignatius Lyong, Asisten I Pemprov Kalbar. Munshin, Asisten III. Johanes Numsuan Madsun, Kabag Humas Protokoler Setda Kalbar.

Pada salah satu sudut ruang ICCU, terbujur di pembaringan seorang laki-laki yang kesehariannya penuh dengan canda tawa. Lelaki itu bernama Herry Djaung (56). Herry adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
Seorang perempuan paroh baya terlihat terus terisak. Sesekali ia menghapus air mata yang terus berderai. Matanya seolah tak lepas memandang jasad yang terbujur kaku di pembaringan.
Kerabat yang berada di sekitarnya, mencoba bertanya dan menghibur. Ia menjawab seperlunya. Setelah kembali terisak. Hidungnya memerah. Matanya mulai membengkak. Perempuan itu bernama Yuline Marhaeni, istri Herry Djaung.
Sekitar pukul 12.00 Wib, Yuline mengantar suaminya ke rumah sakit. Setelah diurut, Herry merasa sesak nafas. Dibantu tetangganya, Herry diantar ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSSA. Selang satu jam dalam perawatan di UGD, Herry semakin kritis. Dia dimasukkan ke ruang ICCU.
Menurut penuturan Ricky, siang itu ia ditelepon adiknya, Yunita Claudia Larasati. Ia diberitahu, orang tuanya masuk rumah sakit. Claudia adalah anak ketiga, bungsu dari Herry. Ia siswa kelas 11 SMAN I Pontianak. Ricky langsung menyusul ke rumah sakit.

Di sana ia bertemu sang ayah, yang sesekali mengatakan sakit dada. “Papa bilang ke Ricky, kalau dadanya sakit,” kata mahasiswa Fakultas Hukum Untan itu.

Menjelang sore semakin menurun. Ia sempat diberi oksigen. Namun, oksigen itu dilepas, karena sesak nafas yang dialami. Kondisi tidak berubah. Pastor memberi sakramen minyak suci. Akhirnya, sekitar pukul 16.55 Wib, Herry menghembuskan nafas terakhir.

Herry anak pertama dari 12 orang, pasangan GP Djaung (80) dan Anastasia (77). Djaung mantan Bupati Sintang. Herry dikenal sebagai orang baik dimata rekan kerjanya.
“Dari dulu saya sudah kenal dengan beliau. Dia orang yang baik, humoris, tidak pernah tampak susah dan tidak mau menyusahkan orang lain,” kata Ignatius Lyong, Asisten I Pemerintah Provinsi Kalbar. Lyong menyaksikan detik terakhir Herry.
Lyong berada sejak awal di ruang UGD. Bahkan, saking mendadak mendapatkan kabar Herry masuk rumah sakit, Lyong yang baru tiba dari Jakarta, hanya mengenakan celana pendek dan baju kaos oblong.
“Saya terkejut waktu dikasih kabar Pak Herry masuk rumah sakit. Saya langsung datang,” ucap Lyong, yang terlihat sibuk menerima telepon selama berada di RSSA.
Lyong mengatakan, meninggalnya salah satu Eselon II Pemprov Kalbar ini, telah dikabarkan ke Gubernur Cornelis yang sedang berada di Amerika Serikat. Gubernur langsung mengucapkan bela sungkawa dan duka cita, atas berpulangnya salah satu stafnya.
“Pak Gub langsung mengirimkan pesan singkat turut berduka cita dari Amerika ke pada Pak Kebing, Ketua DPRD Sementara dan sudah disampaikan langsung ke istri Pak Herry,” kata Lyong.
HM. Munshin yang turut berada di ruangan ICCU, juga mengatakan terkejut dengan kepergian Herry yang begitu tiba-tiba. Munshin diberi kabar Herry meninggal pukul 17.00 Wib. Dia langsung datang ke rumah sakit.
“Saya sangat terkejut saat diberi tahu Pak Herry meninggal. Benar-benar tidak menyangka karena mendadak sekali,” kata mantan Plt. Bupati Sanggau ini.
Munshin menceritakan, dirinya terakhir bertemu dengan Herry pada saat Safari Ramadan tahun ini. Dia sempat satu mobil dengan Herry.
“Di perjalanan menuju Pontianak, kami singgah di Sosok untuk istirahat. Saat itu beliau bilang, kalau mati mendadak tidak merepotkan orang,” kata Munshin menirukan perkataan Herry. Saat itu, Munshin mengatakan sambil berolok-olok bahwa bahaya rokok dapat menyebabkan kematian.
Herry dikenal sebagai perokok berat. Munshin mengatakan, sebelum rapat di kantor Gubernur, biasanya Herry numpang merokok di ruangannya.
Herry pernah memiliki riwayat penyakit jantung. Tahun 2006, dia pernah dibawa ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, dan dipasang cincin pada jantungnya.
“Saat itu masih jadi Kadis di BKIKD,” kata adik keempat Herry, Andreas Djaung. BKIKD singkatan dari Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan.
Setelah operasi tersebut, penyakit jantung Herry tidak pernah kambuh. Hingga siang itu, Herry kembali terkena serangan jantung dan merenggut nyawanya.
Andreas mengatakan, sebagai kakak tertua Herry menjadi panutan dan contoh bagi saudara-saudaranya yang lain. Sejak orang tua mereka pensiun, Herry menjadi pembimbing adik-adiknya yang berjumlah 11 orang.
“Kami merasa sangat kehilangan sosok panutan,” ucap Andreas, sambil matanya berkaca-kaca.
Kehilangan yang sama juga dirasakan Jakius Sinyor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, dan Lensus Kandri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar.
Jakius, walau baru mengenal dekat Herry pada Januari lalu saat sama-sama dilantik menjadi kepala dinas, namun menurutnya kehilangan sangat dirasakan karena Herry orang yang baik dimata Jakius.
“Saya benar-benar kaget saat mendapatkan informasi dari pak Kartius kalau beliau meninggal. Kita semua pasti merasakan kehilangan. Dia merupakan salah satu tokoh Kalbar,” tutur Jakius yang tampak hadir bersama istri di ruang pemulasaran jenazah, sesaat sebelum jenazah di bawa ke rumah duka.
Sealama berkarir di pemerintahan, Herry pernah menjabat sebagai Mawil hansip. Setelah itu menjadi Kabag Penerangan dan Pemberitaan di Biro Humas. Lalu, menjadi Kepala Biro Humas. Selepas itu, menjabat Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah. Jabatan terakhirnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selamat jalan Pak Herry. (Rizky Wahyuni/Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Tes CPNS Kalbar Serentak

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Agar ada sinkronisasi pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di seluruh kabupaten/kota, badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Kalbar mengundang BKD kabupaten/kota rapat koordinasi sekaligus memperkenalkan Tim Universitas Indonesia yang akan dijadikan mitra rekruitmen CPNS 2009.
Demikian disampaikan kepala BKD Provinsi Kalbar, Lensus Kandri di Pontianak Jumat (2/10).

“Pada prinsipnya, pemprov ingin ada kesamaan persepsi dan jalinan koordinasi yang baik guna menekan munculnya permasalahan ketika pelaksanaan rekrutmen. Kita semua sudah sepakat bahwa pengadaan CPNS kali ini harus semakin berkualitas,” terang Lensus.
BKD provinsi juga meminta BKD kabupaten/kota segera menyampaikan formasi rekrutmen yang dibutuhkan termasuk jalur honorer maupun jalur umum guna pelaksanaan evaluasi di tingkat provinsi.
Rekrutmen CPNS 2009 menurut Lensus akan dilaksanakan serempak di seluruh Kalbar. Namun, kepastian waktu masih belum ditentukan karena masih menunggu penetapan formasi dari Menpan.
“Kita rencanakan Oktober ini. Tanggalnya belum tahu, menunggu dulu penetapan formasi dari Menpan. Soalnya ada beberapa perubahan formasi dan banyak daerah yang belum ditetapkan. Di kabupaten/kota pun baru Sekadau yang sudah,” ungkap Lensus.
Mengenai syarat-syarat pengajuan lamaran, menurutnya masih sama dengan rekrutmen tahun lalu, aturan belum diubah. Untuk penerimaan CPNS di tingkat provinsi, akan direkrut 376 orang, 230 orang melalui jalur honorer dan 146 orang melalui jalur umum. Jalur umum tersebut 75 tenaga kesehatan dan 71 tenaga teknis.
“Untuk yang di kabupaten/kota kita belum tahu jumlahnya karena belum ada laporan. Makanya tadi kita minta supaya masing-masing BKD kabupaten/kota secepatnya menyampaikan laporannya,” ujar Lensus.

Kerjasama dengan UI
Dalam rapat koordinasi yang sama, BKD provinsi dan kabupaten/kota juga mendengarkan pemaparan dari pihak Universitas Indonesia (UI) yang direncanakan sebagai mitra dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS 2009 nanti.
Menurut Lensus, pemprov menawarkan ke kabupaten/kota untuk bermitra dengan UI, tetapi keputusan akhir tergantung pada kebijakan masing-masing daerah, pemprov hanya memfasilitasi saja, kata Lensus.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Menuju Zero Accident, Tindak Kendaraan Lebihi Kapasitas

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menargetkan zero accident (ZA) di bidang perhubungan. Saat ini angka kecelakaan menurun signifikan.
Tahun lalu terjadi 119 kasus kecelakaan, tahun ini hanya 42 kasus, dan ini menjadi bukti kinerja aparat pemerintah dan peran serta masyarakat sangat menentukan.

Hal tersebut disampaikan Christiandy usai menjadi inspektur upacara memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang sedianya diperingati, 17 September 2009 lalu.
Christiandy berharap kedepan masyarakat sebagai pengguna jalan bisa mematuhi aturan lalu lintas, sehingga bisa semakin menekan anggka kecelakaan dan target zero accident tercapai.
”Masalah kecelakaan lalu lintas harus menjadi perhatian pemerintah, terutama tata cara sopan santun di jalan raya dipatuhi sehingga target zero accident tercapai,” terang Christiandy.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, DL Deni, mengatakan untuk mencapai target ZA pihaknya bersama aparat kepolisian selalu sosialisasi agar para pelaku mulai dari bisnis transportasi sampai konsumen agar tertib.
Walau demikian ada saja masyarakat yang belum sadar “Seperti masalah helm saja di Pontianak kalau di pinggir kota sudah tidak menggunakan helm jadi ini yang tidak disadari, padahal berbahaya karena jalan di Pontianak rata-rata sudah beraspal,” terang Deni.
Begitu juga di bis banyak juga yang naik di atap, dengan alasan takut mabuk, atau penuh. Hal ini sangat berbahaya.
Untuk itu aparat tetap akan melakukan penindakan, terhadap yang melanggar, terutama yang menjadi tanggung jawab dinas perhubungan, seperti muatan berlebihan baik orang maupun barang.
Deni juga menghimbau ke jajarannya agar tegas dalam menindak kendaraan angkutan barang dan orang yang melebihi kapasitas. (Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Organisasi Keagamaan Berperan Turunkan Kemiskinan

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Peran pemerintah merajut kebersamaan melalui program-program keagamaan dalam pembinaan umat beragama di Kalbar, terutama mewujudkan masyarakat Kalbar yang beriman dan beragama merupakan implementasi visi dan misi yang harus terus diwujudkan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, pada acara pertemuan koordinasi pembinaan kualitas dana sosial keagamaan di provinsi Kalbar, Rabu (30/9) di Pontianak.

Menurut wagub, pondasi kehidupan beragama yang kokoh menjadi pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang berketuhanan dan berkeadilan, sehingga hasil-hasil pembangunan manusia Kalbar menjadi berarti dan memberikan perubahan-perubahan yang signifikan pada arah lebih baik.
Hal itu juga merupakan implementasi perda nomor 13 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kalbar tahun 2008-2013.
“Peran lembaga/organisasi keagamaan dalam membina kehidupan beragama merupakan kekuatan dan elemen paling dasar untuk membawa bangsa ini keluar dari kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” terang Wagub.
Terkait itu, Christiandy juga mengungkapkan masuk dalam 10 besar provinsi yang berhasil menekan angka kemiskinan. Data Pemprov menyebutkan Penduduk miskin Kalbar, 2008 adalah 508,8 ribu jiwa atau 11,07 persen dari jumlah penduduk kalbar, sedangkan 2009 berjumlah 434,7 ribu jiwa atau 9,30 persen. Sehingga angka penduduk miskin mengalami penurunan 1,77 persen.
Kedepan, untuk semakin menurunkan angka kemiskinan, Christiandy menambahkan, perlu kerja keras semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan saya memandang lembaga-lembaga keagamaan dapat menjadi salah satu mitra pemerintah Provinsi/Kota menanggulangi kemiskinan, mengingat potensi dana pribadi dan dana umat beragama di kalbar sangat besar, bila dikelola baik akan menjadi salah satu sumber dana dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
Peran lembaga keagamaan antara lain sepertidalam Islam ada zakat, waqaf, infaq, shadoqah dan qurban. Dalam Kristen Protestan ada derma, kolekte, persepuluhan dan persembahan akhir tahun. Begitu juga dengan Kristen Katolik ada derma, kolekte, APP, aksi natal dan sebagainya. Dalam Hindu ada derma punia, sementara Budha menyumbang dana paramitha dan sebagainya.
“Bila potensi ini dikelola dengan baik maka sumber dana sangat besar bila diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Kalbar maka kemiskinan bisa ditanggulangi,” terang Wagub.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Pelantikan Dewan, Gubernur Bacakan Sambutan Mendagri

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Caleg terpilih hasil pemilu 2009 sudah dilantik sebagai anggota DPRD Kalbar, Senin (28/9). Ratusan orang berkumpul di gedung DPRD Kalbar jalan A. Yani Pontianak, pukul 09.00 wib pelantikan dimulai. Pelantikan yang termasuk dalam paripurna DPRD Kalbar 2004-2009 mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Satu per satu tamu undangan yang masuk ke dalam ruang sidang diperiksa menggunakan metal detector.

Sidang paripurna dimulai dengan pembukaan yang dipimpin oleh anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009, Zulfadhli. Dalam sambutannya Zul juga melaporkan perjalanan DPRD Kalbar selama lima tahun. Diantarannya yang dijelaskannya yakni jumlah perda yang telah disahkan selama lima tahun.
Dalam kesempatan itu, Zulfadhli juga mengingkan agar anggota dewan yang terpilih kembali dapat mengembangkan potensi yang ada dan melanjutkan kerja yang telah dilakukan sebelumnya.
“Pengetahuan, pengalaman yang didapat selama lima tahun hendaknya ditularkan ke dewan yang baru. Yang tidak bertugas lagi semoga dapat sukses lagi. Apa yang telah dilakukan dapat diteruskan,” kata Zul yang menjadi anggota DPR RI.
Usai Zulfadhli menyampaikan pembukaan, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan tentang peresmian pemberhentian dan penganggkatan anggota DPRD Kalbar dari Menteri Dalam Negeri. Surat bernomor 161-61-657 tahun 2009 tersebut dibacakan Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang S. Soerachmat.
Setelah itu dilakukan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kalbar periode 2009-2014. Prosesi pengambilan sumpah janji serta pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, IB. Ngurah Samya. Masing-masing anggota berkelompok sesuai dengan agamanya masing-masing.
Setelah dilantik, anggota DPRD lama meninggalkan kursi dewan dan duduk di kursi undangan. Sedangkan anggota dewan baru duduk di kursi dewan yang berada di tengah ruangan. Anggota dewan baru tampak berebutan memilih duduk di kursi paling depan.
Setelah itu rapat paripurna dilanjutkan oleh ketua dan wakil ketua pimpinan sidang sementara. Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli sebagai pimpinan sidang lama menyerahkan palu sidang sebagai simbolis pergantian kekauasaan. Setelah itu Zulfadhli duduk pada jajaran muspida. Sidang dilanjutkan oleh pimpinan sementara M. Kebing L dari PDIP dan Ibu Hadiah Suaka dari partai Golkar. Pada prosesi tersebut pimpinan sementara membacakan pidato pertamanya.
Setelah itu Gubernur Kalbar, Cornelis membacakan sambutan menteri dalam negeri. Dalam sambutan tersebut disebutkan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemda.
“Artinya tidak saling membawahi, memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan yang demikian secara operasional bermakna bahwa DPRD adalah mitra kerja pemda dalam membuata kebijakan daerah,” kata Menteri Dalam Neger, Mardianto dalam sambutannya yang cibacakan Cornelis.
Pelantikan anggota DPRD periode 2009-2014 tersbeut dihadari pimpinan SKPD, Muspida, Konsulat Malaysia, tokoh masyarakat, mantan-mantan pmpinan DPRD, para mantan Sekretaris DPRD, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Kalbar. Tampak hadir diantaranya Walikota Pontianak, Sutarmidji, Bupati Ketapang, Morkes Effendi, Kapolda Kalbar, Erwin TP Lumban Tobing dan pejabat lainnya.
Namun, anggota DPRD periode 2004-2009 hanya sebanyak 38 orang saja yang hadir dari total 54 anggota. Termasuk tujuh orang anggota dewan yang dilantik kembali karena terpilih dalam pemilihan legislative April kemarin.
Zainuddin Isman, anggota dewan lama mengatakan tidak mengetahui keberadaan rekan-rekannya yang lain.
“Mungkin ada aktifitas lain yang lebih penting. Kalau saya walau dalam kondisi sakit tetap hadir karena menganggap acara ini sangat penting,” ujarnya.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Tidak Puas Kinerja BPN, Lahan Tumpang Tindih

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Permasalahan kepemilikan tanah di Kalbar sampai sekarang belum kunjung selesai, termasuk sengketa lahan perusahaan yang diperuntukan bagi perkebunan skala besar, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.
Seperti halnya di desa Semunying Jaya Bengkayang, sampai sekarang belum ada penyelesaiananya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) lembaga sah mengurus kememilikan tanah di negara ini belum bisa menuntaskan.

Gubernur Kalbar Cornelis, usai menjadi inspektur upacara HUT Agraria nasional ke-49 di Pontianak, Senin (28/9) menyatakan belum puas dengan kinerja BPN dalam mengurus hak milik tanah masyarakat Kalbar. “Sebagai pembuat kebijakan dan keputusan apa yang dilakukan BPN belum puas, karena banyak persoalan pertanahan masa lalu belum klear,” ujar Cornelis.
Namun menurut mantan bupati Landak itu, peristiwa masa lalu jangan dibuat tenggelam dan tidak berbuat, untuk arah perbaikan, “ Walau saya belum puas namun ayo kita berbuat agar lebih baik lagi. Nah, ini yang kita lakukan, termasuk memperbaiki manusianya, yang tidak mau memperbaiki diri tinggalkan,” tegas Cornelis.
Ia juga mengungkapkan kalau Pemprov Kalbar juga sudah bekerjasama dengan BPN RI, hanya perlu pembenahan apa yang dicapai sekarang belum optimal, masih harus berjuang terus, sekalipun sudah 600 persen tercapai, demikian dikatakannya.

Tumpang tindih lahan
Terkait maraknya isu tumpang tindih lahan,Gubernur mengatakan, tumpang tindih lahan tidak ada. Hanya saja ketika perusahaan diberi ijin lokasi, wajib mengadakan survey dan penelitian selama kurun waktu diberikan.
“Permasalahannya selama ini yang terjadi ijin lokasi diberikan dianggap itu sudah menjadi dasar dan tidak perlu lagi melakukan survey dan penelitian, sehingga tidak tahu apa yang ada di dalam lahan yang diberikan ijin,” ujar Cornelis.
Ia menghimbau kalau terjadi over leping dan tumpang tindih dengan perusahaan lain bisa dibicarakan dengan BPN, karena peta lahan semua ada di BPN. “Kita dukung BPN untuk memperbaiki semuanya,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kepala kanwil BPN Kalbar Emmiel Ae Poluan mengatakan, tanah di Kalbar semuanya sudah terovukasi, tapi belum termanfaatkan secara optimal disini baru lima persen saja. Kalau dilihat untuk cadangan pembangunan sudah penuh tidak ada sejengkal tanah yang tidak aja ijin pemanfaatannya, hanya saja baru 25 persen peruntukannnya sudah benar.
Terkait tumpang tindih lahan, Emmiel mengakui, hal tersebut hasil kegiatan masa lalu, salah satunya tidak ada peta dasar sebagai acuan, masih menggunakan kordinat lokal untuk memastikan letak tanah itu sehingga tidak tahu benar atau tidaknya. Selain itu yang memiliki sertifikat 70 persen tidak memanfaatkan, sehingga untuk batas tanah yang dipegang sertifikat tidak terpelihara.
Baru di desa yang bersangkutan dan kelurahan tidak ada register sehingga orang dengan seenaknya mengakui kepemilikan tanah. Patok tidak ada, seharusnya kepemilikan tanah harus ada tanda batas, “masa orang lain masuk dibiarkan saja,”. Jangan dibiarkan kalau orang masuk, memang pegawai kita dulu kurang professional dalam melaksanakan kegiatan harusnya orang teknis harus ngerti disini pernah ngukur.
Kedepan, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah dilaksakan berdasarkan asas “Kontradiktur delitimasi”, maksudnya adalah dalam pemasangan patok atau tanda batas bidang tanah harus diusahakan berdasarkan penunjukkan batas oleh pemilik bidang tanah dan sedapat mungkin disaksikan atau disetujui oleh pemilik bidang tanah yang bersebelahan, sehingga batas-batas bidang tanah tersebut sedapat mungkin terjamin kepastian hukumnya. Mungkin dulu tidak dijalankan dengan benar.
Untuk tahap awal, oleh BPN Kalbar pembenahan 25 hektar, harapan embrionya harus selesai dengan pasti di Blat 7 perbatasan Kubu Raya dengan kota Pontianak sekitar 25 hektar, ini berhasil dan didukung masyarakat, “Dengan punya sertifikat yang hakiki kita akan melebar dan berikutnya 14 akan kita siapkan baru berikut 6 blat, dengan perhitungan satu blat 25 hektar, jadi ukuran sudah pasti dengan menggunakan koordinat UTM (Universal Transvers Mercator ) jadi ada satu bentuk kordinat yang tidak bisa berubah lagi sama dengan foto satelit, sehingga peta dan ukuran kepemilikan tanah itu pasti,” terang Emmiel.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Masyarakat Industri Jangan Hanya Ngomong

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar Cornelis yang diundang Gubernur California Arnold Schwarzenegger ke Los Angeles pada 30 September-2 Oktober 2009 untuk menghadiri "Governors Global Climate Summit".
Kegitan tersebut juga mengagendakan tuntutan atas kompensasi negara industri terhadap daerah yang memiliki hutan. “Kita harus membela diri kita, Kalimantan pemilik hutan paling banyak, jadi kita mau konpensasinya jelas secara operasional, jangan (negara industri )hanya ngomong doang,” kata Cornelis di Pontianak, Senin (28/9).

Gubernur juga mengungkapkan kalau selama ini masyarakat yang memiliki hutan selalu ditangkap, dan tidak boleh mengambil hasil bumi sendiri, karena kebijakan negara industri.
Mantan bintang film laga itu mengundang daerah yang sangat berpotensi mendukung perubahan iklim. Tahun lalu, sekitar seribu peserta dari 53 negara hadir. Kegiatan tersebut menjadi pertemuan pendahuluan sebelum acara serupa yang lebih luas, yakni "Road to Copenhagen".
Sebanyak 31 gubernur dari delapan negara telah menandatangani deklarasi untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, mereka membentuk komitmen bersama dan berbagi informasi mengenai penanganan pembalakan liar, penggunaan energi, transfer teknologi.
Sebelumnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalbar Darmawan, Jumat (25/9), mengatakan, selama ini sudah banyak skema tentang pemberian kompensasi untuk daerah yang dapat menyerap karbon. "Ada skema perdagangan karbon, tetapi sampai sekarang teknis pelaksanaannya belum jelas, misal penyaluran dalam bentuk korporat," kata Darmawan.
Darmawan menambahkan, untuk mengurangi perubahan iklim, yang perlu dilakukan adalah mengurangi kegiatan di sektor industri. Namun, negara-negara maju tidak menginginkan hal itu. "Negara-negara industri menekan kita untuk menjaga hutan karena hutan dapat menyerap karbon, sementara hutan mereka sudah habis," katanya.
Kalbar mempunyai beragam jenis kawasan hutan, dan ada yang masuk komitmen "Heart of Borneo". Gubernur Kalbar punya kewajiban menyejahterakan masyarakat lokal, salah satunya dengan memberdayakan potensi daerah, termasuk menjaga kekayaan alamnya.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

55 Anggota DPRD Provinsi Dilantik

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sebanyak 55 orang anggota DPRD Kalimantan Barat hasil pemilu legislative April 2009 lalu dilantik Senin (28/9) pagi ini. Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang S. Soerachmat yang dihubungi Minggu sore kemarin mengatakan persiapan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan hingga sore ini sudah seratus persen. Mulai dari tata naskah, konsep pidato ketua DPRD, dan ruangan sudah seluruhnya siap,” kata Bambang.

Ruangan sidang di Balairung Sari DPRD Kalbar akan disterilisasi pada Minggu sore. Untuk mengantisipasi pengamanan satuan Brimob dari Polda Kalbar akan disiagakan menjaga Gedung DPRD Kalbar mulai Minggu malam.
Bahkan menurut Bambang sebanyak 1.300 lebih personil Kepolisian akan mengamankan jalannya prosesi pengambilan sumpah janji anggota DPRD masa bakti 2009-2014 ini.
“Informasi yang saya dapatkan untuk pengamanan, kepolisian akan menurunkan sebanyak 1.300 personil lebih. Dari Poltabes sekitar 700 personil dan sisanya 400 lebih dari Polda Kalbar,” jelas dia.
Selain pengamanan dari personel kepolisian, alat pendeteksi logam juga akan dihadirkan sebagai antisipasi keamanan. Setiap tamu undangan yang masuk mesti melewati alat tersebut selain menunjukkan undangan.
Bambang mengatakan sebanyak 550 undangan telah disebarkan. Terdiri dari unsure pimpinan SKPD, Muspida, Konsulat Malaysia, tokoh masyarakat, mantan-mantan pmpinan DPRD, para mantan Sekretaris DPRD, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Kalbar.
Seluruh undangan dipastikan akan menghadiri acara pelantikan ini, kecuali Bupati dan Ketua DPRD Landak dan Sanggau yang tidak akan datang. Karena juga akan melakukan prosesi yang sama yakni pelantikan anggota DPRD masing-masing Kabupaten.
Prosesi pengambilan sumpah janji serta pelantikan ini akan dilaksanakan dalam rapat paripurna terbuka DPRD Kalbar yang dimulai pukul 09.00 wib. Ketua DPRD Kalbar masa bakti 2004-2009, Zulfadhli akan memimpin jalannya sidang hingga pelantikan. Setelah itu rapat paripurna akan dilanjutkan oleh ketua dan wakil ketua pimpinan sidang sementara.
“Setelah pimpinan diserahkan ke pimpinan sidang sementara, Ketua DPRD Kalbar sebagai pimpinan sidang lama akan duduk pada jajaran muspida. sidang dilanjutkan oleh pimpinan sementara Bapak M. Kebing L dari PDIP dan Ibu Hadiah Suaka dari partai Golkar. Pada prosesi tersebut pimpinan sementara akan membacakan pidato pertamanya,” jelas Bambang.
Gubernur Kalbar, Cornelis dipastikan hadir dalam acara pelantikan ini. Sedangkan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kalbar masa bakti 2009-2014 akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, IB. Ngurah Samya. Usai pelantikan akan dilaksanakan acara ramah tamah sekaligus halal bi halal.
Dari 55 anggota DPRD Kalbar yang baru tersebut, enam diantaranya wajah lama. Mereka adalah anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009 yang terpilih kembali. Yaitu Awang Sofian Rozali dan Mulyadi Yamin dari Golkar, Setyo Gunawan dan Bonafatius Benny dari Demokrat, Toni Kurniadi dari PAN dan terakhir Suprianto dari PDS.
Kabid Humas Polda Kalbar, Suhadi yang dikonfirmasi mengatakan aparat kepolisian sudah menyiapkan pasukan untuk mengamankan pelantikan anggota DPRD Kalbar. “Pengamanan pelantikan akan menjadi tanggung jawab Poltabes Pontianak. Sementara Polda Kalbar hanya memback-up pengamanan yang dilakukan Poltabes Pontianak,“ ujarnya.
Dikatakan Suhadi sampai hari kemarin belum ada pihak-pihak yang melapor ke kepolisian bahwa akan menggelar demontrasi saat pelantikan, sehingga belum bisa dipastikan ada demo atau tidak, jika ada demo tanpa ijin di bubarkan. Sesuai UU yang berlaku jika ada pihak yang berdemontrasi tanpa melapor pada aparat kepolisian berarti illegal dan aparat kepolisian berhak membubarkan demontrasi tersebut.
“Jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi saat pelantikan anggota DPRD Kalbar harus segera melapor ke kepolisian,kalau tidak mau dibubarkan saat demo” tegasnya.(Rizky Wahyuni/Tantra)

Baca Selengkapnya...

Senin, Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalbar

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Proses persiapan pelantikan 55 wakil rakyat untuk DPRD Provinsi Kalbar sudah masuk dalam tahap akhir. Sesuai jadwal, Senin (28/9) pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, hasil pemilu legislatif pada 9 April 2009 lalu.

Hal yang bersangkutan dengan protokoler pengambilan sumpah janji calon anggota legislatif terpilih periode 2009-2014 itu tidak ada masalah lagi, termasuk SK pergantian calon dewan yang meninggal dunia maupun yang tersangkut ijasah palsu.
”Semua sudah siap 90 persen tata naskah dan seluruh calon anggota dewan yang akan dilantik sudah menerima undangan pelantikan, besok (hari ini) gladi bersih pelantikan,” terang Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Bambang S. Soerahmat di Pontianak, Jumat (25/9).
Disinggung mengenai karantina seperti yang diberlakukan bagi anggota DPR RI, Bambang menjelaskan tidak ada karantina, dan Sekwan juga tidak menyediakan akomodasi dan penginapan bagi calon anggota DPRD yang akan dilantik.
Bambang juga mengingatkan, karena kapasitas ruang sidang DPRD hanya mampu menampung 500 orang maka calon anggota yang akan dilantik hanya bisa membawa serta istri dan satu anak saja.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Kalbar Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Kalimantan Barat selama beberapa tahun terakhir menoreh prestasi dan masuk dalam 10 besar provinsi yang berhasil menekan angka kemiskinan. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya usai melakukan sidak terhadap SKPD di lingkungan Pemprov, Kamis (24/9).
Menurunnya angka kemiskinan ini, tidak terlepas dari upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti mensukseskan program BLT, Jamkesmas, PNPM, sehingga ke depan kemungkinan program tersebut akan tetap jalan.

“Kita yakin dengan didampingi provinsi, pemberdayaan ekonomi pedesaan bisa berjalan sesuai diinginkan,” harap Christiandy.
Ia juga menyebutkan beberapa andalan Kalbar untuk mensejahterakan rakyat seperti perkebunan, pertanian yang akan dibantu benih, sehingga beberapa tahun ke depan diharapkan tidak ada lagi kemiskinan di Kalbar.
Sebelumnya, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang- RKPD), Provinsi Kalbar 2010, di Pontianak, awal April lalu, Gubernur Kalbar Cornelis menyebutkan, angka penduduk miskin turun bertahap, periode Maret 2007 prosentase penduduk miskin perkotaan mencapai 11,45 persen, periode Maret 2008 9,98 persen.
Prosentase penduduk miskin pedesaan di Indonesia periode Maret 2007 13,47 persen, maret 2008, 11,49 persen. Secara keseluruhan penurunan penduduk miskin selama kurun waktu setahun pembangunan telah dapat menurunkan angka kemiskinan perkotaan 1,47 persen dan pedesaan 1,98 persen. Untuk membenah ini, Pemerintah Provinsi akan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, terang Gubernur ketika itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalbar, Fathan A. Rasyid, di Pontianak, Kamis (24/9) membeberkan, sesuai data angka kemiskinan Kalbar turun 1,84 persen dari 9,30 persen sehingga untuk semakin menurunkan angka kemiskinan yang masih di atas lima persen.
Peringkat 10 besar se Indonesia belum membuat puas, sehingga Bapeda akan merancang pembangunan ke depan akan memfokuskan pembangunan ke desa-desa yang masih tertinggal, dari 14 Kabupaten/kota,10 desa setiap tahun akan diprioritaskan, sehingga dalam rentang lima tahun ke depan bisa mencapai 700 desa di Kalbar yang mengalami peningkatan taraf hidup dan terlepas dari jerat kemiskinan.
Kemiskinan menurut Fathan dikuatkan masalah infrastruktur dan puskesmas yang belum merata di desa-desa di Kalbar. Data menyebutkan, rata-rata angka kemiskinan 76 persen di desa dan 65 persen terdapat pada petani.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Wagub ‘Obok-obok’ Kantor Gubernur

SISIR RUANGAN
Wagub Christiandy bersama Sekda Syakirman, Kepala BKD Lensus dan pejabat SKPD lainnya menyisir ruangan Kantor Gubernur, untuk mengecek ada tidaknya PNS Pemprov yang bolos usai merayakan lebaran. FOTO Humas Pemprov


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Hari pertama masuk kerja usai lebaran, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya memenuhi janjinya untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pegawai-pegawai di lingkungan Pemprov yang menambah libur di luar ketetapan pemerintah.

Bersama, Sekretaris Daerah Kalbar Syakirman, Kepala BKD Lensus Kandri, Kasatpol PP Moses Ahie, Karo Umum, Kabag Humas Protokoler, sejak pukul 08.00 sampai 11.00 WIB menyisir ruangan kantor, Kamis (24/9).
Hampir seluruh ruang kerja SKPD didatangi kemudian pegawai dicek satu-satu, beberapa pimpinan SKPD terlihat kelabakan ketika Wagub memasuki ruang kerja staf mereka.
Sesuai ketetapan pemerintah, cuti bersama pegawai negeri sipil mulai 18-23 September, dan sebelumnya Assisten I Administrasi Pemerintahan, Ignatius Lyong akan mengumpulkan absen tanggal 17 dan 24, untuk melihat siapa PNS yang tidak masuk.
Sidak dari TU Sekda, berlanjut ke Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Bapeda dan ruangan Pol PP, juga ’diobok-obok’ namun semuanya sudah siap di ruangan masing-masing.
Usai sidak, Christiandy mengungkapkan, rata-rata secara umum bagus dan PNS masuk diatas 90 persen, beberapa bagian sudah hadir 100 persen, namun diakui beberapa tidak masuk karena sakit, atau ada keluarganya yang sakit. Yang betul-betul tidak ada pemberitahuan menurut Wagub, sedikit.
“Saya baru mendapat laporan satu orang tidak ada pemberitahuan, dari biro perlengkapan dan sebagaimana kita sampaikan, akan ada penindakan disiplin pegawai sesuai aturan yang ada, yakni mulai teguran dan sebagainya, itu tetap ada,” tegas Christiandy.
Terkait efektif tidaknya sidak yang dilakukan, Wagub mengakui, sidak penegakan disiplin dilakukan tidak hanya sesekali, namun terus-menerus, di berbagai kesempatan. ”Kita harapkan pimpinan unit SKPD agar mengabsensi pegawainya,” harap Wagub.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

SDNU-MADN Serahkan MoU

DITERIMA GUBERNUR
Pengurus SDNU dan MADN saat menghadiri jamuan makan siang oleh Gubernur Kalbar, Cornelis di Istana Rakyat, Jalan A Yani. Sebelumnya pengurus kedua lembaga adat Dayak Serumpun ini diterima gubernur dan istri, Selasa (22/9). FOTO Humasprov


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Klaim sepihak Malaysia terhadap tari pendet sempat membuat hubungan dua negara panas, belum lagi persoalan politik yang membuat negara serumpun ini selalu bertikai.
Namun panasnya situasi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di Pulau Borneo. Hubungan baik, antara Sarawak Dayak national Union (SDNU) Malaysia dengan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Indonesia membuka cakrawala perdamaian dan menghapus mitos kalau kedua negara tidak akur.

Diiringi alunan gitar klasik dari Sarawak dengan lagu-lagu jadul Indonesia, malam keakraban di ball room hotel Kapuas Palace Pontianak, Selasa malam, menghangatkan suasana orang-orang satu suku namun sudah dipisahkan oleh batas negara akibat penjajah (Inggris dan Belanda) beberapa puluh tahun silam.
“Hubungan baik ini, berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, dengan duta dari SDNU menyebarkan informasi, sama dengan promosi sekaligus menjual, kita membalasknya. Kedua negara ini harus saling membantu, ada pun adat budaya itu penunjang kita tonjolkan, mungkin kedepan adat budaya lain, sehingga konsep pariwisata terpenuhi, ada hotel terpenuhi, ekonomi kerakyatan berkembang souvenir kita laku ini juga menunjukan hubungan Kalbar dan Sarawak baik-baik saja,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Kamaruzaman usai menghadiri malam keakraban itu.
Pada kesempatan itu pula diserahkan MoU yang sudah ditandatangani beberapa waktu lalu, oleh MADN dan SDNU yang disaksikan langsung Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Menteri Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Negeri Sarawak Dato Sri Wiliam Mawan Anak Ikom.
MoU tersebut mengesahkan secara hukum kerjasama antar kedua organisasi tersebut, demikian disampaikan Ketua MADN, Atan Palil.
Menanggapi MoU yang dilakukan kedua organisasi antar negara tersebut, Wagub Christiandy mengatakan, kalau memang itu langkah positif, dengan kesatuan ini bisa meminimalisir beberapa kasus yang melibatkan kedua negara, dengan pendekatan budaya, warganya saling mendamaikan.
Kamaruzaman menambahkan, MoU ini juga sebagai bukti niat baik kedua bangsa serumpun ini bisa menyelesaikan masalah dengan jalan damai. “Jangan hal-hal yang tidak proporsional merusak hubungan bilateral kita, terlalu riskan mengangkat hal kecil menjadi urusan pertengkaran nasional. Duta Kebudayaan sama-sama enjoy sama-sama menikmati, kan kemesraan itu indahkan,” terang mantan Pjs. Bupati KKR itu.
Lebih lanjut Kamaruzaman menjelaskan, terkait klaim-mengklaim itu tinggal membuktikan saja, misalnya tari pendet itu di Indonesia punya sejarah, filosofi, ritual. Buktikan saja tak perlu demo dan anarkis, tinggal tunjukan bahwa Indonesia memiliki kualitas dan memang memiliki bukti kuat yang menyatakan tari pendet milik Indonesia. ”Itu salahsatu contohnya saja,” ujarnya.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Pawai Takbir Dilepas dari Istana Rakyat

MERIAM KARBIT
Gubernur Cornelis menyulut satu dari lima meriam karbit yang dipasang di halaman istana rakyat, Jalan A Yani saat melepas pawai takbir menyambut hari raya Idul Fitri 1430 H. FOTO Humasprov


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sejak azan magrib berkumandang di hari Sabtu (19/9) kaum muslimin dan muslimat menikmati buka puasa terakhir dan dilanjutkan dengan takbir tahlil dan tahmid. Begitupula suasananya di Pendopo Gubernur Kalbar di kawasan jalan Ahmad Yani Pontianak.

Dalam suasana kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan sekaligus menyambut hari raya Idul Fitri 1430 Hijriyah, Forum Gema Takbir Kalimantan Barat dan Harian Borneo Tribune menggelar Pawai Takbir dan Parade Bedug dengan melintasi sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak.
Mereka selain melantunkan lafal takbir, tahlil dan tahmid, juga diwarnai penyulutan meriam karbit serta permainan alat musik perkusi.
Suatu inovasi yang menggabungkan suara letupan meriam dengan tetabuhan bedug dan alat-alat musik modern. Ditambah lagi dengan lima buah meriam yang dipasang di halaman istana rakyat sekaligus rumah dinas Gubernur Kalbar menjadikan acara yang digelar begitu memukau para undangan maupun warga yang memadati lokasi.
Ditemui Antara di sela acara, Ketua Forum Pawai Takbir dan Parade Bedug Kalbar, M. Syafrani mengatakan, kegiatan yang digelar selain menyemarakkan malam lebaran dengan tradisi masyarakat dan juga bagian dari syi`ar Islam, juga bertujuan memberikan hiburan bagi masyarakat, khususnya kaum muslimin setelah berhasil menjalankan rukun Islam yang kelima.
Di tempat yang sama, saat melepas parade bedug, Gubernur Cornelis meminta para peserta mengikuti aturan yang berlaku dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Cornelis juga berpesan kepada panitia agar dapat memfasilitasi kegiatan ini secara maksimal, sesuai standar pelayanan.
Seusai salat Isya, parade kendaraan dilepas dan masing-masing peserta menggemakan suara takbir di sepanjang jalan yang dilewati.
Mengambil "start" dari Pendopo Gubernur, ratusan warga pun terus mengikuti arak-arakan kendaraan hingga finis di GOR Pangsuma.
Di samping keindahan asesoris kendaraan, kekompakan para kru pengiring serta keserasian melantunkan takbir merupakan kriteria yang mendapat penilaian dari para juri, dan peserta yang meraih nilai tertinggi diumumkan di puncak acara, untuk selanjutnya menerima hadiah dari panitia penyelenggara.
Wali Kota Pontianak Sutarmidji yang memberikan kata sambutan sebelum Gubernur Cornelis di Pendopo mengatakan, acara Pawai Takbir akan diagendakan setiap tahun untuk menambah semarak bulan suci Ramadan di Kota Pontianak. “Kita harapkan tahun depan acara ini dapat dikemas lebih sempurna. Pawai Takbir akan masuk dalam agenda pariwisata Kota Pontianak,” ungkapnya.
Selain kendaraan roda empat, Harley Davidson juga menyemarakkan Pawai Takbir, serta nyentrik dengan kuda dan delman pilik Pordasi Kalbar.
Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (Bazis) Kalbar, Rasmi Sattar menyampaikan jumlah penerimaan zakat fitrah dan sedekah menembus angka Rp1 miliar. “Terjadi peningkatan melebihi Rp100 juta dari tahun lalu,” ungkapnya.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Desak Malaysia Buka Perbatasan

CINDERAMATA
Gubernur Cornelis menerima cinderamata berupa alat music sapek dari Menteri Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Negeri Sarawak Malaysia Dato Sri William Mawan Anak Ikom di istana rakyat, Selasa (22/9) kemarin. FOTO Lukas BW/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Belum terbukanya semua akses perbatasan Indonsia-Malaysia menjadi perhatian serius pemerintah, namun kendalanya tetap pada pihak Malaysia yang belum membuka akses di daerahnya.
Untuk mewujudkan niat pemerintah telah membuka akses dengan investasi sekitar Rp9 miliar di Jagoi Babang dan Aruk.

Dari lima pintu perbatasan itu, baru tiga perbatasan yang dibuka secara resmi, yaitu Badau Kapuas Hulu, Aruk Sambas dan Entikong Sanggau, dari ketiganya pun yang digunakan hanya Entikong, karena Malaysia baru bisa membuka jalur Entikong. Sedangkan jalur Jagoi Babang dan Sintang belum tembus.
Belum adanya tanggapan progresif Malaysia untuk bekerjasama dalam membangun kawasan terbatasan tersebut agar sama-sama terbuka, membuat pemerintah Provinsi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia lebih intensif melakukan langkah politik agar hubungan ekonomi, sosial kedua negara yang masih serumpun lancar.
Gubernur ketika menerima Menteri Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Negeri Sarawak Malaysia Dato Sri William Mawan Anak Ikom dan rombongan Sarawak Dayak national Union di rumah rakyat, Selasa (22/9) di Pontianak, mengharapkan Malaysia untuk lebih serius mengerjakan perbatasan, karena pihak Indonesia sudah melakukan pembangunan intensif di perbatasan, salah satunya di PPLB Jagoi Babang belum lama ini mulai di bangun. Untuk PPLB badau juga sudah diresmikan oleh Menteri Kehakiman Andi Matalata.
Cornelis berharap ada itikad baik Malaysia untuk membuka perbatasan dengan Indonesia, karena hubungan kedua negara khususnya dengan provinsi Kalbar semakin erat terutama ekonomi sosial dan pendidikan. “Supaya negara bagian Sarawak mendesak pemerintah Malaysia, untuk segera membuka PPLB seperti Serikin, Lubuk Antu, jangan seolah kami Indonesia saja yang berkepentingan, apalagi kedua negara ini serumpun, di Sarawak dan Kalbar masing-masing ada Bidayuh, Iban dan Salako, jadi supaya Pemerintah Malaysia ada perhatian khusus dengan perbatasan,” tegas Cornelis.
Cornelis mengakui kalau secara ekonomi pendidikan, Dayak Sarawak lebih maju, namun secara kedaulatan politik, Dayak di Indonesia lebih beruntung, sehingga ke depan ketika Indonesia memusyawarahkan tata ruang, pemerintah Malaysia pun bisa melakukan hal sama terutama terkait perbatasan, supaya ada hubungan timbal balik dalam segala bidang yang saling menguntungkan.
Cornelis yakin jika perbatasan di buka sama-sama, maka arus ekonomi dan sosial semakin lancar, “Saya yakin dengan di bukanya perbatasan ke dua negara maka arus ekonomi lancar, sehingga hubungan baik kedua negara semakin terbina, jangan ekspor Nurdin M. Toop,” sindir Gubernur, kontan disambut gelak tawa hadirin.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Penuhi Undangan Arnold

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis akan memenuhi undangan Gubernur Negara Bagian California Amerika Serikat, Arnold Alois Schwarzenegger. Mantan aktor laga tersebut mengundang 70 gubernur sedunia untuk menghadiri pertemuan di Los Angeles.

Pertemuan 70 gubernur sedunia yang diprakarsai Gubernur California, Arnold tersebut khusus membahas pemanasan global yang kini tengah mengancam dunia.
Gubernur Cornelis diundang, karena posisi Pulau Kalimantan umumnya dan Kalbar khususnya sebagai paru-paru dunia. Dan diyakini walau hutannya masih lebat namun lapisan ozon semakin menipis akibat hutan habis dibabat.
Usai menerima Menteri Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Negeri Sarawak Malaysia Dato Sri William Mawan Anak Ikom bersama rombongan Sarawak Dayak National Union, di Istana Rakyat, Selasa (22/9) Pontianak, Cornelis mengatakan, dirinya bersama gubernur negara lainnya diundang membicarakan masalah pemanasan global dengan gubernur Arnold. Terutama terkait pembuatan draf Protocol Kyoto yang secara operasional belum dilaksanakan.
Pertemuan para gubernur ini rencananya menyusun draf operasional yang kemudian Desember 2009 akan dibawa ke Copenhagen.
“Kita akan menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat dunia menghadapi pemanasan global sesuai rekomendasi Protocol Kyoto,” terang Cornelis.
Protokol Kyoto adalah protokol kepada konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim atau yang dikenal sebagai UNFCCC.
UNFCCC ini diadopsi pada pertemuan bumi di Rio de Jenerio pada 1992. Semua pihak dalam UNFCCC dapat menanda tangani atau meratifikasi Protokol Kyoto, sementara pihak luar tidak diperbolehkan.
Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga Konferensi Pihak Konvensi UNFCCC pada 1997 di Kyoto, Jepang, yang isinya sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2 persen dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29 persen).
Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca--karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC--yang dihitung sebagai rata-rataselama masa lima tahun antara 2008-12.
Target nasional berkiasar dari pengurangan 6 persen untuk Uni Eropa, 7 persen untuk AS, 6 persen untuk Jepang, 0 persen untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8 persen untuk Australia dan 10 persen untuk Islandia.
Target penurunan emisi dikenal dengan nama Quantified Emission Limitation and Reducation Commitment (QELROs) merupakan pokok permasalahan dalam seluruh urusan Protokol Kyoto dengan memiliki implikasi serta mengikat secara hukum, adanya periode komitmen, digunakannya rosot (sink) untuk mencapai target, adanya jatah emisi setiap pihak di Annex I, dan dimasukannya enam jenis gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, HFC, PFC dan SF6 (basket of gases) dan disertakan dengan CO2.
Dihubungi terpisah, Kabag Humas dan Protokoler Setda Provinsi Kalbar, Johanes Numsuan Madsun menjelaskan, undangan ini, dikhususkan untuk provinsi yang berpotensi berpengaruh terhadap perubahan iklim. Kalbar dianggap strategis karena memiliki hutan dan beberapa tahun ini dianggap sebagai sumber asap, padahal Kalimantan secara umum adalah jantung dunia. Pertemuan tersebut rencananya mulai 30 September sampai 2 Oktober di Loss Angeles, Amerika Serikat.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Ingatkan Eksekutif-Legislatif Akur

Singkawang (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan eksekutif dan legislatif Kota Singkawang dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan fungsi sebagai pemerintahan daerah.
"Kalau Dewan `kelahi` dengan Wali Kota, kapan mau membangun," kata Cornelis saat pelantikan anggota DPRD Kota Singkawang periode 2009 - 2014 di Singkawang, Rabu (16/9).

Menurut dia, Singkawang merupakan daerah otonom baru yang mulai dievaluasi pada 2010.
"Singkawang baru 10 tahun, kalau dianggap tidak layak, bisa digabung lagi dengan Kabupaten Bengkayang," kata dia.
Ia menambahkan, susunan dan kedudukan DPRD dengan DPR RI berbeda. DPRD dan Wali Kota merupakan bagian dari pemerintahan daerah.
Penyelesaian berbagai persoalan harus dilakukan secara proporsional. "Kalau gunakan hak sebagai anggota Dewan, karena persoalan yang tidak perlu, lalu menggunakan upaya interpelasi. Cukup selesaikan melalui rapat kerja," katanya.
Prinsip kehati-hatian dalam menggunakan keuangan negara, menjadi modal penting bagi kalangan Dewan.
"Jangan mengajukan anggaran yang tidak masuk akal, misalnya perjalanan dinas untuk 450 hari," kata Cornelis.
Ketua Sementara DPRD Singkawang Thjai Tjui Mie mengatakan legislatif dan eksekutif merupakan aparatur yang tidak terpisahkan.
Ia menambahkan, kedua belah pihak telah berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Singkawang.
"Namun tanpa partisipasi pihak lain seperti LSM, kelompok masyarakat serta media massa, tidak akan terwujud," kata legislator wanita dari Partai Perjuangan Indonesia Baru tersebut.
Di masa mendatang, Dewan akan membantu komunikasi secara teratur dan implementasi secara komplit sehingga dapat mewujudkan rasa tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan masalah.
Partai Perjuangan Indonesia Baru mendapat empat kursi dan akan menempatkan wakilnya untuk menjadi Ketua DPRD. Periode sebelumnya PDI Perjuangan yang menjadi Ketua.
Tiga partai yakni Golkar, Demokrat dan PDI Perjuangan masing-masing mendapat tiga kursi.
Partai Amanat Nasional, Partai Karya Perjuangan dan Gerakan Indonesia Raya masing-masing mendapat dua kursi.
Partai Persatuan Pembangunan, Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Daerah masing-masing satu kursi.
Mantan Wali Kota Singkawang periode 2002-2007 Awang Ischak ikut menjadi salah satu calon terpilih yang akan dilantik. Ia maju melalui Partai Persatuan Daerah.
Alokasi 25 kursi untuk DPRD Kota Singkawang sesuai kuota berdasarkan jumlah penduduk dengan kisaran 100 ribu - 200 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kota Singkawang sebelum pelaksanaan Pemilu 2009 sebanyak 194 ribu jiwa.(Antara)

Baca Selengkapnya...

IPDN Regional Buka Tahun Ini

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Pelaksanaan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mulai 12 Januari 2009 akan dilakukan di empat tempat terpisah, selain kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tiga kampus lainya terdapat di Bukittinggi, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Pontianak, Kalbar.

Di Kalbar sendiri sempat menghilang, kabar IPDN regional muncul dengan agenda persiapan penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2009. Menurut Assisten I Administrasi Pemerintahan Provinsi Kalbar, Ignatius Lyong, Selasa, (15/9) di Pontianak mengatakan, IPDN regional Kalbar sudah masuk tahap penggodokan di pusat untuk mempersiapkan penerimaan mahasiswa baru tahuin ajaran 2009. Untuk persiapan provinsi Kalbar sendiri pada tahap persiapan ruang kelas dan kantor-kantor serta asrama mahasiswa.
“Kita mematangkan persiapan kampus IPDN, karena untuk administrasi masih di persiapkan di pusat, Bapak Gubernur sudah mengingatkan agar sebelum calon mahasiswa IPDN masuk permasalahan teknis sudah selesai seperti ruang kelas dan kantor serta asrama mahasiswa,” terang Lyong.
Kampus IPDN tidak berubah dari rencana semula di Unit Penanganan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Tim survei dari Departemen Dalam Negeri bersama Gubernur Kalbar juga sudah ke lokasi untuk mengecek kesiapan .
Untuk penerimaan mahasiswa baru, sementara belum bisa dipastikan karena yang menentukan dari Mendagri. “Jadi kita tunggu saja, kemungkinan besar sinyalnya bisa dibuka tahun ini, untuk kuota belum juga bisa memastikan berapa, karena IPDN sifatnya nasional, jadi yang diterima dari seluruh Indonesia,” ungkap Lyong. Untuk prioritas calon mahasiswa dari Kalbar pun, Lyong belum bisa memastikan, karena panitianya dari pusat dan daerah tidak bisa ikut campur.
Terkait kampus IIP bekerjasama dengan Fisipol Untan, untuk tahun ini menurut Lyong hanya akan menerima 90 mahasiswa seperti tahun sebelumnya, dan untuk mahasiswa IIP yang lulus nanti ini akan magang dulu di kabupaten/kota sebelum menjadi PNS.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Himbau Pejabat Tidak Terima Parsel

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Beberapa hari lalu, Walikota Pontianak, Sutarmidji menghimbau pejabatnya tidak terima parsel. Hal sama disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis agar pejabat Pemprov tidak menerima parsel sebagai oleh-oleh dari kerabat atau dari siapa pun.
Walau menghimbau, Sutarmidji masih melihat parsel tidak lebih dari sekedar seni untuk makanan yang marak menjelang lebaran sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Lain halnya dengan Cornelis, himbauannya itu sebagai langkah antisipasi kemungkinan penyalahgunaan paket parsel ke arah yang dapat merugikan pejabat itu sendiri.
Hal tersebut disampaikannya usai menyerahkan bingkisan lebaran kepada PWRI, LLI, LVRI, para janda veteran dan cleaning servis di lingkungan kantor dan kediaman gubernur, wakil gubernur dan sekda, Senin (14/9) di Pontianak.
Pejabat pemprov dihimbaunya tidak menerima parsel dari siapapun, sekalipun itu teman, karena sesuai undang-undang yang berlaku memang ada larangan pejabat menerima parsel.
“Tidaklah terima parsel bikin kepala pusing, barang tidak seberapa urusannya bisa panjang,” ingat Cornelis.
Menurutnya, walaupun niat baik untuk memberi parsel tetap saja di mata hukum salah, sehingga disarankan kalau ada yang berniat memberikan parsel ke pejabat, khususnya pejabat pemprov agar disimpan saja, karena pejabat menerima parsel meskipun itu tidak salah bisa saja salah.
“Maksud kita bagus namun aturannya lain, janganlah, nanti tidak salah pun jadi salah, teman-teman yang mau memberi walaupun niat baik urungkan sajalah. Cukup pakai sms aja parselnya di simpan,” saran Cornelis.

Harus Lapor KPK
Pemberian parsel harus dilaporkan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menerimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena parsel dikategorikan gratifikasi.
Aturan ini diatur pada Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yakni pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Namun dengan pengecualian, Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Pasal 12 C ayat (1) maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku bila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
Bagi mereka yang melanggar aturan ini maka akan terkena ancaman pidana hukuman minimal satu tahun, maksimal lima tahun dan atau denda minimal Rp50 juta, maksimum Rp250 juta.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Persiapan Penerimaan CPNS, Gubernur Panggil Bupati dan Walikota

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Untuk menyamakan persepsi dan mengeliminir permasalahan-permasalahan terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), Gubernur Kalbar Cornelis mengundang Bupati dan Walikota se-Kalbar.
Tujuanya, agar dalam penerimaan CPNS kelak lebih baik dan tidak menimbulkan banyak permasalah, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Lensus Kandri, bahwa kuota penerimaan CPNS di Kalbar mencapai 4.810 formasi, yang terdiri 3945 formasi umum dan 865 tenaga honorer.
Kota Singkawang mendapat formasi terbanyak, yakni 456 yang terdiri formasi umum 417 dan sisanya honorer. “Formasi ini belum termasuk prioritas bagi olahragawan berprestasi, karena belum ada ketetapan menteri aparatur negara (Menpan),” terang Lensus, Jumat (11/9).
Kabupaten Melawi menempatkan formasi umum di atas seluruh kabupaten lainya, yakni 441 formasi sehingga untuk Melawi secara keseluruhan menerima CPNS 442, honorer hanya satu orang itupun menurut Lensus tidak diangkat karena dianggap bermasalah.
Lensus menjelaskan, formasi CPNS tidak ditentukan provinsi namun ditentukan langsung oleh Menpan di Jakarta. Terkait penerimaan di Singkawang formasi lebih banyak, ada kemungkinan kekurangan pegawai dan pegawai banyak yang pensiun.
Menurut Lensur, penetapan jadwal pengumuman tes belum turun sampai sekarang dari Menpan, namun tanggal pengangkatan tetap satu Januari tahun 2010.
Terkait masalah soal sesuai perturan perudang-undangan dan Pemprov Kalbar akan buat sendiri atau kerjasama dengan pihak ketiga dan diajurkan dengan perguruan tinggi dan sudah di lakukan.
Untuk kabupaten/kota jika mau bergabung dengan provinsi, dipersilakan, namun jika mau bekerjasama dengan pihak ketiga juga di persilakan. “Bagi yang ingin sama (kabupaten/kota) dengan provinsi tinggal memfasilitasi saja,” terang Lensus.
Karena tambah Lensus, berbeda antara pembina pegawai provinsi dan pembina pegawai kabupaten/kota. Soal pun tidak harus sama, yang penting waktu pelaksanaanya harus sama.
Terkait kebutuhan pegawai di kabupaten/kota lebih kepada guru dengan tenaga kesehatan, tenaga teknis sangat sedikit. Kalau provinsi tenaga kesehatan paling banyak, karena sebelumnya 75 ada penambahan menjadi 92, tenaga teknik hanya 21 dan di luar itu tenaga honorer 230 sehingga jumlah di provinsi 343 formasi.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Empat Sasaran Pembangunan Regional Kalbar

MENINJAU
Gubernur Cornelis meninjau rancangan pembangunan PPLB Jagoi Babang sekaligus meletakkan batu pertama pembangunannya, Selasa (8/9) lalu. FOTO Hentakun/Borneo Tribune


Jagoi Babang ( BORNEO TRIBUNE)--Empat target pembangunan regional Kalbar mencakup pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, pesisir dan daerah kepulauan yang dilakukan secara bertahap.
Saat ini Pemprov sedang memantapkan pembangunan kawasan perbatasan di Kalbar sebagai beranda negara yang sebelumnya kurang di perhatikan. Seperti pembangunan PPLB Jagoi Babang.

”Ini dimaksudkan agar arus perekonomian masyarakat jadi lancar,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan PPLB Jagoi Babang, Selasa (8/9) lalu.
Cornelis menuturkan, saat ini baru dibuka PPLB Aruk di Sambas, Entikong di Sanggau dan Badau di Kapuas Hulu. Dan sekarang Jagoi harus mempersiapkan diri. ”Mudah-mudahan setelah pelantikan Presiden 20 Oktober nanti, Jagoi sudah bisa dibuka. Dan masyarakat harus mempersiapkan diri, kerana akan terjadi dorongan ekonomi dan perputaran uang disini,” kata Cornelis.
Terkait pembangunan PPLB Jagoi, Cornelis menegaskan agar cepat selesai, ia berharap pemborong segera mengerjakan proyek ini kalau tidak selesai duitnya kembali kepada negara. ”Karena dana stimulus ini tidak setiap tahun ada, maka harus digunakan dengan baik, Jangan asal kerja asal jadi, karena kita semua yang rugi, jadi pemborong dan konsultan pengawas harus proaktiflah,” pinta Cornelis.
Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor menjelaskan, pembangunan berbagai fasilitas yaitu Pos Lintas Batas seperti gudang barang, gudang sita, penangkaran aula dan gedung serbaguna dan sarana prasarana perdagangan lainnya berasal dari APBD dan APBN. ”Sedangkan pembangunan jalan PPLB, kita mendapatkan dana stimulus dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Pembangunan dilakukan secara bertahap, untuk tahun ini dana yang tersedia masih terbatas. Tahun 2009 PPLB mendapat dana Rp10 miliar untuk pemasangan jaringan pipa air bersih yang dari APBN, pemasangan pipa air bersih Jagoi Babang dari APBD, pembangunan suprastruktur PPLB Jagoi dari APBD, pembangunan jalan kawasan ekonomi perbatasan dari stimulus, selain itu juga pembuatan saluran beton dari stimulus, namun Jakius menyorot mengenai kebutuhan listrik yang mencapai 10,8 MW, saat ini belum terpenuhi, sehingga kedepan diharapkan PLN siap.
Bupati Bengkayang, Jakobus Luna mengatakan, sebagai upaya mendukung pembangunan PPLB sejak 2002, Pemkab sudah proaktif mulai membebaskan lahan 27,3 hektar, kemudian 2007 melakukan pembebasan lahan 89,7 hektar, 2009, 40 hektar dari PPLB sampai garis simpadan atau titik nol. ”Untuk pembayaran, kita tinggal tunggu pemilik lahan,” ujarnya.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Dihadang Pohon Tumbang, Gubernur Urung ke Sintang

MELINTANG
Sebatang pohon besar melintang di jalan Sanggau-Sekadau. Sebelumnya, warga Sungai Pelanduk, Tanjung Sekayam berinisiatip menebang pohon tua tersebut menghindari korban jiwa, Minggu (6/9). FOTO Abdul Khoir/Borneo Tribune


Sanggau (BORNEO TRIBUNE)--Sebatang pohon berdiameter sekitar tiga meter, melintang di ruas jalan Sanggau-Sekadau, tepatnya di Sungai Pelanduk, Kelurahan Tanjung Sekayam.

Akibatnya, antrian panjang kendaraan roda empat mupun roda dua tak terhindarkan lagi. Turut terjebak dalam antrian tersebut, adalah Gubernur Kalbar, Conelis dan rombongan yang hendak menghadiri pelantikan Anggota DPRD Sintang sekaligus Safari Ramadan.
Setelah cukup lama mengantri mobil tak bisa bergerak, Gubernur dan rombongan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan ke Sintang. Mereka pun putar haluan dan kembali ke Pontianak, Minggu (6/9) kemarin.
Sedangkan masyarakat Sungai Pelanduk bahu-membahu dengan alat seadanya berupaya menebang dan memotong kayu tersebut agar kendaraan bisa melintas.
Saat dikonfirmasi, Kabag Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar Johanes Numsun Madsun menjelaskan, akibat insiden tersebut Gubernur beserta rombongan membatalkan kunjungan ke Sintang yang rencananya akan mengadiri pelantiakan sekaligus menyerahkan SK Anggota DPRD Sintang sekaligus melaksanakan buka puasa bersama.
“Pak Gub pilih kembali ke Pontianak, karena tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan,” katanya.
Numsum beranggapan bahwa panjangnya antrian kendaraan yang diakibatkan pohon tumbang tersebut dapat mengahambat jalannya acara di Sintang dan ditambah lagi masih banyaknya jadwal acara Gubernur yang tidak mungkin ditinggalkan.
“Untuk menghadari pelantikan itu, Gubernur akan diwakilkan Asisten II, H. Maryadi,” jelasnya lagi.
Abdul Nasir, warga Sungai Pelanduk yang juga ikut dalam proses pemotongan kayu tersebut menjelaskan bahwa, kayu yang tumbang itu sudah berusia tua. Karena tua, mungkin dalamnya sudah keropos dan bila kayu tersebut tidak cepat dipotong apalagi ditengah angin yang sering datang tiba-tiba dikhawatirkan akan tumbang dan dapat menelan korban jiwa.
“Kayu sudah tua dan kami berinisiatif untuk memotongnya,” ujar Nasir.
Pemotongan kayu tersebut menurut Nasir sudah berkordinasi dengan pihak kepolisisn dengan menyampaikan surat (pemberitahuan) sehingga pemotogan kayu tersebut segera dilakukan.
Hal tersebut dibenarkan Muzakir, Anggota Polres Sanggau yang dijumpai di lokasi penebangan pohon.
“Memang kami mendapat pemberitahuan tersebut sekitar pukul 09.00 WIB namun saat kami sampai disana kayu sudah digergaji memutar dan tidak lama kayu tumbang namun tidak ada korban karena sebelumnya jalan sudah dilokalisir dan kendaraan berhenti pada posisi aman,” papar Muzakir.(Abdul Khoir)

Baca Selengkapnya...

OSO Gelar Buka Puasa dan Doa Bersama

BUKA PUASA
Gubernur Cornelis menghadiri buka puasa bersama Osman Sapta Odang di pelataran Hotel Grand Mahkota (4/9). Sejumlah pejabat dan tokoh Kalbar turut hadir. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Kemarin, Jumat (4/9) keluarga besar Oesman Sapta Odang menggelar buka puasa bersama di parkiran Hotel Grand Mahkota. Momen buka puasa ini dirangkai dengan doa bersama untuk mendiang Ketua MABM Kalbar, Abang Imien Thaha yang wafat sepekan lalu.

Dalam buka puasa dan doa bersama ini, juga dihadiri Gubernur Kalbar, Cornelis beserta istri, Kapolda Kalbar, Brigjen Polisi Erwin TPL. Tobing, Konsulat Malaysia, Wakil Walikota Pontianak, Paryadi serta beberapa tamu undangan lainnya.
Selain itu, turut diundang perwakilan dari organisasi masyarakat, pengurus partai politik dan anak-anak yatim dari panti asuhan Aisiyah Tunas Harapan dan panti asuhan Mu’tasin Billah. Sedangkan ustadz yang memberikan tausiyah dan memimpin doa bersama adalah Said Agil Siradj yang diundang secara khusus oleh pengusaha yang lebih akrab disapa OSO.
“Atas nama keluarga besar, kami turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Abang Imien Thaha, saudara, teman seperjuangan serta pendiri Kadin Kalbar dan HIPMI,“ ujar OSO mengawali pembukaan acara. Menurut OSO, sosok almarhum adalah seseorang yang selalu mencari perdamaian antar suku, etnis dan agama sehingga dirinya merasa sangat kehilangan.
Momen bulan puasa ini juga menurut OSO merupakan saat yang tepat untuk saling maaf memaafkan.
Sementara itu, sambil menunggu berbuka puasa, Said Agil Siradj memberikan tausiyah kepada tamu undangan. Dalam ceramahnya, Said menuturkan kondisi umat di jaman Jahilliyah sebelum adanya Nabi Muhammad SAW.
“Arab di jaman dahulu belum bisa disebut sebuah negara. Karena Tuhan saja ada 360 buah. Tidak memiliki agama dan mudah berperang dengan suku lainnya,“ ucap Said.
Arab disaat tersebut masyarakatnya buta huruf dan kalau memiliki anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kehadiran Nabi Muhammad untuk membawa bangsa Arab ke jalan yang benar dan berdakwah juga tidak mudah karena mendapat tantangan dari bangsanya sendiri. “Makanya, selama 13 tahun di Mekkah hanya 120 orang yang mengikuti Muhammad memeluk Islam,“ katanya.
Ketika masuk ke kota Yastrib, Nabi Muhammad menemukan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari kaum Muhajirin, Anshar dan Yahudi. Di kota yang berganti nama Madinah inilah Nabi Muhammad berhasil membangun sebuah negara yang beradab, bukan hanya sebuah negara Islam. “Delapan tahun membangun, Muhammad kemudian berhasil kembali ke Mekkah dengan penuh kemenangan,“ tuturnya.
Said Agil juga mengingatkan ilmu pengetahuan yang akan mengangkat derajat kita. Tanpa ilmu, maka pemahaman kita terhadap agama menjadi dangkal dan bisa menyalahartikan fungsi agama Islam sendiri. “Seperti membunuh dan mengebom itu bukanlah ajaran Islam, karena Islam tidak pernah mengajarkan demikian,“ tegas Said.
Seusai tausiyah agama kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama OSO dengan tamu undangan lainnnya. Seusai shalat Magrib, acara dilanjutkan dengan berdoa bersama untuk almarhum Abang Imien Thaha yang dipimpin oleh Said Agil Siradj.(Eka Susilo)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Rumah Sakit Katolik Jangan Hanya Kejar Keuntungan

RAPIM PERDHAKI
Gubernur membuka rapat pimpinan rumah sakit katolik anggota Perdhaki seluruh Indonesia tahun 2009, di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Jumat (4/9) FOTO: Nasir/Humas Pemprov


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Keberadaan rumah sakit bukan semata-mata mencari keuntungan sehingga pelayanan prima yang baik terhadap masyarakat cenderung diabaikan.
Pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta diharapkan berjalan secara optimal sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan preseden buruk di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis pada pembukaan rapat pimpinan Rumah Sakit Katolik di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Jumat (4/9).
Khusus rumah sakit swasta, Cornelis menyayangkan karena selama ini tidak menjalin hubungan baik dengan pemerintah, sehingga untuk ke depan rumah sakit non pemerintah dapat bekerjasama. Sebab peran sangatnya penting membantu rumah sakit pemerintah dalam melayani kesehatan masyarakat.
Hal ini diharapkan untuk mewujudkan visi masyarakat yang mandiri dan hidup sehat, diantaranya melalui upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, yang dapat disediakan atau diselenggarakan pemerintah maupun pihak lain.
Untuk mewujudkan pelayanan prima rumah sakit bagi masyarakat diperlukan kepemimpinan rumah sakit yang handal, yang tidak hanya berorientasi keuntungan, namun pelayanan yang berlandaskan cinta kasih tetap diutamakan.
”Pemimpin rumah sakit bisa melihat permasalahan secara komprehensif, jangan melihat permasalahan dengan kacamata kuda sehingga memperhitungkan pelayanan kesehatan hanya berorientasikan keuntungan,” kata Cornelis.
Ketua Persatuan Karya Dharma Indonesia (Perdhaki) pusat, Dr. Widiastuti Wibisono, mengakui, bahwa berdasar penelitian, dalam rumah sakit masalah kronis yang terjadi adalah sumber daya manusia, penataan keuangan serta manajemen mutu. Apalagi situasi krisis global seperti ini menuntut kepemimpinan rumah sakit yang profesional dan berpikiran komprehensif.
”Masalah ini menjadi perhatian Perdhaki sehingga manajemen biaya itu kita perbaharui dan butuh kepemimpinan yang baik, krisis ini harus diselesaikan dengan baik,” terang Widiastuti lagi.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Trans Kalimantan Butuh Rp 1,17 Triliun Lagi

BERFOTO BERSAMA
Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Kalteng Teras Narang, Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya, foto bersama rombongan yang turut meninjau ruas Jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Kudangan Kabupaten Lamandau Kalteng, Rabu (2/9). FOTO Hentakun/Borneo Tribune


Lamandau (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, yang mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dan rombongan di Kudangan, mengatakan pihaknya berupaya maksimal agar Jalan Lintas Selatan segera terwujud.

Karena kata Teras, masyarakat Kalteng khususnya di Kudangan lebih dekat berbelanja kebutuhan hari-hari ke Nanga Tayap Ketapang, Kalbar. Memperbaiki infrastruktur yang menghubungkan Kalteng-Kalbar adalah keharusan.
”Kami sudah siap dan konsisten dengan pengerjaan jalan ini, karena masyarakat kami di Kudangan belanja sembako ke Kalbar,” aku Teras.
Menteri PU Djoko Kirmanto, dalam kunjungan kerjanya meninjau Trans Kalimantan poros Selatan Kalteng-Kalbar selama dua hari (2-3/9) menggunakan jalan darat harus berperang melawan debu dan buruknya jalan.
Kondisi jalan menurut pemantauan lapangan belum semuanya aspal, dan hampir semua jembatan baik di Kalteng maupun Kalbar masih dalam tahap pengerjaan.
Rombongannya dari Pangkalanbun diantar langsung Gubernur Teras Narang menuju Kecamatan Kudangan Kabupaten Lamandau, daerah perbatasan Kalteng-Kalbar. Di sana Djoko dan Christiandy Sanjaya bersama Kepala Dinas PU Kalbar Jakius Sinyor, untuk selanjutnya meninjau Trans Kalimantan ruas Kalbar dan lokasi pembangunan jembatan Tayan di Kabupaten Sanggau.
Djoko, ketika di Kudangan mengharapkan agar empat provinsi bekerjasama dalam menyelesaikan Trans Kalimantan, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. “Agar cepat selesai ya harus kerja keras,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, ruas Selatan memang sudah tembus Kalteng-Kalbar baru sebagaian teraspal, namun badan jalan sudah bagus dan sudah stabil sehingga waktu yang dipakai untuk berjalan dari Pangkalanbun-Perbatasan sampai ke sini (Tayan) kemudian Pontianak jauh lebih cepat.
”Saya harap, akhir 2009 ini sudah tembus mudah-mudahan jembatan dalam pelaksanaan itu cepat selesai, nanti 2010 dan seterusnya secara bertahap kita lakukan pengaspalan,” kata Djoko. Untuk pengaspalan 170 km tersisa memerlukan dana sekitar miliar Rp750-1 triliun, belum untuk jembatan.
Gubernur Cornelis, di Pontianak, Kamis (3/9) mengatakan, kondisi jalan Trans Kalimantan masih belum seperti diharapkan, ruas jalan nasional sepanjang 1.575,32 km yang sudah diaspal 76,29 persen, agregat 03,39 persen, jalan tanah 20,32 persen, dengan kondisi permukaan baik 687,12 km, kondisi sedang 458,12 km, rusak 338,63 km, dan rusak berat 91,45 km.
Sementara ruas jalan provinsi 1.656,00 km, memiliki persentase diaspal 76,13 persen, agregat 03,45 persen, jalan tanah 20,42 persen, kondisi permukaan baik 571,62 km, kondisi sedang 516,38 km, rusak 363,96 km, rusak berat 204,04 km.
Jakius Sinyor menambahkan, pembangunan fisik lintas Kalimantan poros Selatan di Kalbar mulai dari Liku--batas Kalteng (Kudangan), untuk saat ini fokus pada ruas jalan yang belum tembus dan sebagian besar masih jalan tanah. Program pembangunan jalan Lintas Selatan terbagi atas Jalan Pontianak-Tayan 99,06 km, Tayan-Teraju-Balai Berkuak 80,80 km, Balai Berkuak-Nanga Tayap 156,89 km, dan Nanga Tayap-Batas Kalteng 62,50 km.
Khusus jembatan, Jakius menyebutkan, 13 jembatan ruas Piasak (Tayan)-Aur Kuning belum tertangani maka diprogramkan pada penanganan tahun anggaran 2010 dengan nama kegiatan ‘Pembangunan Jembatan Lintas Kalimantan 1 cs’. Bersamaan akan dibangun 40 jembatan ruas Aur Kuning-batas Kalteng dengan nama pembangunan jembatan Lintas Kalimantan II cs. Tahap III akan dibangun empat jembatan Nanga Tayap-Batas Kalteng dengan nama Jembatan Lambaian Sirih Cs.
Cornelis menambahkan, dana yang sudah digunakan untuk pembangunan khusus Trans Kalimantan dari APBN plus PLN, Rp360 miliar tuntas permukaan aspal menyeluruh, dan kedepan masih memerlukan Rp1,17 triliun untuk penyempurnaan jalan tersebut.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Djoko Pantau Trans Kalimantan, Pontianak-Tayan Telan Rp 160 M

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Indonesia Bersatu, Djoko Kirmanto bersama rombongan Dirjen PU akan menyusuri Jalan Trans Kalimantan yang rutenya mulai dari Pangkalanbun hingga ke Pontianak, Rabu (2/9).

Kepala Dinas PU Kalbar, Jakius Sinyor, Senin (31/8) di Pontianak mengatakan, menteri PU bersama rombongan menggunakan pesawat dari Jakarta, pagi ke Pangkalanbun, kemudian siang menuju perbatasan Kalteng-Kalbar persis di Kecamatan Kudangan. Rombongan menginap di Tanjung Asam, besoknya melanjutkan perjalanan menuju Pontianak dan kembali lagi ke Jakarta.
Menurut Jakius, dalam kunjungan kerja ini, Djoko Kirmanto juga akan melihat hasil kerjanya dalam menyelesaikan jalan poros selatan Trans Kalimantan terutama poros yang saat ini sudah pada tahap pengerasan dengan jarak sekitar 340 kilometer. Untuk target fungsional khusus ruas Trans Kalimantan yang melintasi Kalbar, 2010 ditargetkan 100 persen fungsional, saat ini baru mencapai 70-80 persen.
”Kita berharap kedatangan Menteri PU bisa melihat kondisi riil; Trans Kalimantan dan lokasi Jembatan Tayan,” kata Jakius.
Selain membenahi jalan sampai tahap pengaspalan, PU juga melakukan perbaikan jembatan. Dalam kunjungan kerja menteri PU nanti juga akan dilakukan peninjauan terhadap persiapan pengerjaan jembatan Tayan, yang masih berkutat pada pembebasan lahan.

Multiyears
Terkait dengan belum dikerjakannya Trans Kalimantan ruas Pontianak-Tayan yang tersisa jalan tanah sepanjang 31,5 kilomketer, Jakius mengatakan saat ini pengerjaan oleh PT Waskita Karya sudah mulai tahap pemadatan.
Menurutnya, kondisi tanah yang labil sehingga dalam pengerjaan harus direncanakan matang, sehingga hasil yang diharapkan nanti maksimal. ”Percuma kalau dikerjakan cepat namun hasilnya tidak bagus,” kata Jakius.
Untuk dana yang dibutuhkan sampai pengaspalan Rp160 miliar dengan proyek multiyears dua tahun anggaran, tahap pertama Rp38 miliar sisanya dikerjakan pada tahun kedua.
”Dalam proyek multiyears seperti ini diperlukan juga kontraktor yang sehat secara finansial, sehingga tidak menghambat pengerjaan proyek dan imbasnya ke masyarakat,” katanya lagi.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Safari Ramadan ke Landak dan Sanggau

SAFARI
Gubernur Cornelis dan rombongan didampingi Bupati Adrianus Asia Sidot bersilahturahmi dengan masyarakat Landak dalam rangka safari Ramadan, Senin (31/8). FOTO Lukas BW/Borneo Tribune


Sanggau (BORNEO TRIBUNE)--Super sibuknya jadwal kerja, tidak menjadi halangan bagi Gubernur Kalbar, Cornelis untuk bersilahturahmi dengan masyarakatnya.
Dalam safari Ramadan yang dimulai dari Kabupaten Landak sejak kemarin, Selasa (1/9) ini pada pukul 16.30, Cornelis didampingi isteri tercinta dijadwalkan bersilahturahmi dengan masyarakat Sanggau di Balai Kedupai.

“Berdasarkan telek yang kita terima dari Setda Provinsi Kalbar, memang benar besok sore (sore ini, red) akan ada pertemuan atau silahturahmi Bapak Gubernur dengan masyarakat Sanggau,” papar Kabag Humas Setda Sanggau, H. Rusli M, Senin (31/8).
Menurut Rusli, dalam lawatannya, Gubernur akan bertemu dengan para
tokoh agama, masyarakat dan pejabat di lingkungan Pemkab Sanggau. Di kesempatan itu, Gubernur juga akan menyerahkan bantuan untuk rumah ibadah, khususnya mesjid yang telah ditetapkan oleh Pemprov.
“Pemkab telah memfasilitasi untuk mendukung kegiatan Bapak Gubernur ini
dengan sebaik-baiknya dan Bapak Bupati telah mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat untuk dapat mengikutinya,” ujar mantan Camat Kapuas itu.
Lebih jauh dikatakan, silaturahmi Gubernur tersebut mengandung arti penting bahwa Kalbar yang memang berdiri dari berbagai suku dan agama namun dalam kehidupan sehari hari selalu rukun dan saling menghormati.
“Kunjungan ini juga memaknai beda agama dan suku tidak menjadi penghalang untuk bersama seperti acara yang akan digelar sore ini,” jelasnya lagi.(Abdul Khoir)

Baca Selengkapnya...

KPE Pangkas Birokrasi

KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK
Deputi Informasi Kepegawaian BKN, Masni Rani Mochtar menunjukan kartu pegawai elektronik miliknya. Kartu yang sama juga akan berlaku bagi PNS di Kalbar usai penandatanganan MoU antara Gubernur Kalbar, BKN dan Bank Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (27/8). FOTO Hentakun/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Urusan personal kepegawaian semakin mudah. Tidak ada lagi saling memanfaatkan dalam mengurus masalah kepegawaian, terkait birokrasi yang berbelit-belit dan merugikan salah satu pihak. Kedepan diberlakukannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Edi usai ditandatangainya nota kesepahaman bersama penerapan kartu elektronik untuk PNS antara Gubernur Kalbar, BKN dan Bank Kalbar, Kamis (27/8).
Edi mengatakan, pihaknya akan melakukan percepatan pencetakan kartu elektronik untuk pegawai negeri sipil sehingga dapat tuntas sebelum tahun 2015. Menurutnya, program pembuatan kartu elektronik ini disambut baik oleh perbankan. Kemungkinan dapat lebih cepat dari target semula tahun 2015. Dalam pembuatan kartu elektronik tersebut selain melibatkan bank-bank badan usaha milik negara juga bank milik pemerintah daerah. Terutama melalui Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. “Kalau semua mau dan menyambut baik, tahun 2012 seluruh PNS sudah mempunyai kartu elektronik," imbuhnya.
Program pembuatan kartu elektronik mewujudkan nomor identitas tunggal bagi PNS di seluruh Indonesia sehingga tidak terjadi penggandaan nomor induk pegawai (NIP). Selain itu, PNS dapat menggunakan KPE tersebut untuk layanan lain seperti mengambil gaji di anjungan tunai mandiri (ATM) bank pengelola, kesehatan, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta transaksi keuangan lainnya. Pemerintah tahun 2008 sudah mencetak 525 ribu KPE. Sedangkan 2009, ditargetkan menjadi 625 ribu lembar. Jumlah tersebut sekitar 27 persen dari total PNS di seluruh Indonesia sebanyak 4,38 juta orang.
Penggunaan KPE ini diluncurkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Januari 2009. Sejumlah provinsi yang sudah menerapkan yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur serta 12 instansi pusat yang menjadi nasabah bank BRI di Jakarta.
Deputi Informasi Kepegawaian BKN, Masni Rani Mochtar menambahkan, beban PNS dalam menggunakan layanan yang disediakan pemerintah berkurang karena adanya kartu elektronik itu.
"Misalnya saja kalau menggunakan layanan Askes, tidak perlu menyiapkan fotocopy berkas rujukan ke rumah sakit. Dengan KPE ini, semua layanan disediakan dalam satu kartu saja sehingga mengurangi pengeluaran untuk pembuatan kartu serupa," kata Masni seraya menambahkan, setiap kartu mempunyai chip yang menghimpun data pegawai termasuk keluarga yang dapat memanfaatkannya.
Gubernur Kalbar, Cornelis mengharapkan hadirnya KPE di Kalbar tidak ada lagi gaji PNS terlambat, karena dengan kemajuan teknologi ini membuat urusan birokrasi selangkah lebih maju. Cornelis mengingatkan agar KPE tidak disalahgunakan apalagi sampai pemiliknya lalai sehingga dengan mudah bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu ia menghimbau kepada seluruh Sekda sebagai pembina harian PNS agar mengawasi penggunaan KPE jangan sampai terjadi penyalahgunaan.
“Kemajuan teknologi membuat kita juga selangkah lebih maju untuk pembinaan PNS namun jangan lupa, teknologi juga ada kelemahannya sehingga harus hati-hati jangan sampai disalahgunakan,” kata Cornelis mengingatkan.
Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, dihubungi menyambut baik penerapan KPE ini, karena bisa lebih mendisiplinkan pegawai pada satu sistem dengan absensi. Ke depan khusus di Landak akan diterapkan juga untuk guru-guru. “PNS tidak harus membuang waktu ngantri di bank untuk ambil gaji, kapan saja perlu bisa diambil, namun harus tetap hati-hati karena bisa tekor kalau diambil terus,” kelakar Adrianus.
Hal senada dikatakan Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid. Menurutnya, daerahnya siap menerapkan KPE, walau terhitung kabupaten baru namun data-data pegawai sudah diorganisir dengan baik. “Data PNS KKU sudah siap terintegrasi secara utuh, masalah teknisnya kita serahkan ke Bank Kalbar, mereka lebih tahu,” ujar Hildi.

Siapkan ATM
Seperti disampaikan Direktur Bank Kalbar, Djamaludin Malik, Bank Kalbar sudah menyiapkan 30 ATM untuk membantu mensukseskan program pemerintah menggantikan kartu pegawai jaman dulu (jadul) yang hanya berfungsi untuk mengurus kenaikan pangkat, menjadi KPE yang multifungsi, sehingga memudahkan PNS mengakses semua urusan kepegawaian termasuk gaji dan asuransi.
“Kedepan sesuai jumlah outlet yang tersebar di Kalbar 52 buah, sehingga jumlah ATM juga akan menyesuaikan,” terang Djamaludin.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Safari Ramadan Gubernur, Sejumlah Masjid dapat Bantuan

Putussibau (BORNEO TRIBUNE)--Sesuai SK Gubernur Kalbar Nomor 446 Tahun 2009 tentang pembentukan panitia silaturahmi dan bhakti sosial Ramadan 1430 H/2009 M, Gubernur Cornelis melakukan safari ke berbagai kabupaten/kota di Kalbar.
Kabupaten Kapuas Hulu, daerah pertama yang dikunjungi Cornelis. Kesempatan safari ke Bumi Uncak Kapuas itu, Cornelis melantik HM Sukri sebagai Sekda Kabupaten Kapuas Hulu.

Selanjutnya daerah yang akan dikunjungi orang nomor satu di Kalbar itu adalah Kabupaten Landak (31/8), selanjutnya, Kabupaten Sanggau, Kota Singkawang, Bengkayang, Ketapang, KKU dan KKR. Dalam kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan memberikan bantuan ke mesjid-mesjid.
Cornelis saat menggelar safari Ramadan sekaligus buka puasa bersama di rumah dinas Bupati Tambul Husin, Senin lalu mengatakan, dirinya menjamin bahwa Pemerintah Provinsi tidak akan melakukan tindakan protektif terhadap dakwah-dakwah yang disampaikan ustadz maupun kiai dalam acara keagamaan di mesjid dengan melibatkan pihak kepolisian. Ia yakin bahwa masyarakat Kalbar tidak mudah terprovokasi atau terhasut oleh kelompok tertentu.
Selain Tambul Husin, hadir Wakil Bupati Yosehp Alexander, Kapolres, Dandim 1206/PSB, Kajari, Ketua Pengadilan, Danyon 644/WS, kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu.
Kesempatan itu, Cornelis juga memberikan bantuan kepada sejumlah mesjid, kelompok tani (poktan), panti asuhan dan Karang Taruna. Seperti Poktan penangkar bibit “Karya Bersama”, Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan mendapat bantuan berupa 1000 batang bibit karet dan tujuh buah pisau okulasi, Poktan “Banin Jaya 3 B” Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan mendapatkan satu buah power tresser, Poktan “Santosa Bersatu” Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan berupa satu buah hand tracktor, Poktan “Usaha Bersama” Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika berupa satu paket benih sayuran dan satu buah hand spayer dan terakhir Poktan ”Alena” Kecamatan Seberuang berupa satu hand tracktor.
Untuk bantuan Poktan ini, Tambul Husin didaulat untuk mewakili menerima bantuan tersebut.
Sementara mesjid yang mendapat bantuan, seperti Mesjid Darussalam, Kecamatan Putussibau Selatan berupa uang tunai Rp5 juta, satu paket sajadah, dan satu paket Al Quran. Bantuan diterima H Mujani. Sedangkan untuk Mesjid Nurul Iman, Kecamatan Putussibau Utara berupa uang tunai Rp5 juta dan satu paket net bolavoli yang diterima Ade Abdurahman. Mesjid Al Kautsar, Dusun Sukamaju, Kecamatan Selimbau mendapat bantuan berupa uang tunai sebesar Rp5 juta dan diterima oleh Zakaria.
Sedangkan bantuan Gubernur Kalbar untuk Panti Asuhan Al Jihad Hulu Gurung, Kecamatan Hulu Gurung berupa satu set computer dan generator. Bantuan ini diterima Camat Hulu Gurung. Dan terakhir bantuan untuk Karang Taruna, Pala Pulau berupa bolavoli dan bolakaki.
Kesempatan buka puasa bersama itu, menurut Tambul Husin merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan masyarakat muslim. Mewakili masyarakatnya, Tambul minta adanya tindakan proaktif Pemprov untuk menekan harga-harga sembako yang kini mulai merangkak naik.
Tidak hanya itu, Tambul juga menjelaskan bahwa kondisi listrik beberapa hari terakhir ini mengalami gangguan. Hal ini nantinya akan berdampak besar bagi pembangunan daerah, terutama yang menyangkut kepentingan investasi. ”Sebab calon investor rata-rata menanyakan kapasitas listrik yang ada, bila tidak memadai, mereka juga tidak bisa masuk,” kata Tambul lagi.(Yulan Mirza/Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Siapkan Tiga Kali Buka Puasa Bersama

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis akan menggelar buka puasa bersama sebanyak tiga kali selama Ramadan 1430 Hijriyah, di pendopo rumah dinas jabatan, Jalan A Yani Pontianak.
"Buka puasa bersama itu masing-masing digelar dalam rentang sepuluh hari," kata Kepala Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalbar, Sri Jumiadatin di Pontianak, Selasa (25/8).

Untuk buka puasa yang pertama, dijadwalkan tanggal 27 Agustus bertepatan dengan kunjungan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman.
Kemudian, buka puasa kedua pada sepuluh hari kemudian bersama organisasi sosial kemasyarakatan, para janda veteran serta pensiunan.
Sedangkan buka puasa yang ketiga pada sepuluh hari terakhir bersama kaum dhuafa, penyapu jalanan, kuli pelabuhan serta petugas kebersihan.
Sementara untuk silaturahmi atau safari Ramadan 1430 Hijriyah, Cornelis dan jajaran Muspida Provinsi melakukan kunjungan pertama ke Kabupaten Kapuas Hulu pada Senin (24/8), sekaligus melantik Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, HM Sukri.
Jadwal selanjutnya tanggal 31 Agustus ke Kabupaten Landak, dan tanggal 1 September ke Kabupaten Sanggau.
selanjutnya Cornelis akan melanjutkan kunjungan ke Kota Singkawang tanggal 3 September, Kabupaten Bengkayang tanggal 4 September.
Kunjungan selanjutnya ke Kabupaten Ketapang (8/9) dan Kayong Utara (9/9). Dalam setiap kunjungan, Gubernur akan bertemu jajaran pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu pemberian bantuan rumah ibadah yang sudah mengajukan proposal ke pemerintah provinsi, serta dari instansi teknis.
"Sekaligus juga kunjungan ke proyek-proyek pemerintah yang akan dilewati selama perjalanan," kata Sri Jumiadatin.
Gubernur Cornelis merupakan penganut Kristen Katolik, sedangkan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya penganut Kristen Protestan.(Antara)

Baca Selengkapnya...

Frederika Tinjau Sentra Kerajinan Pala Pulau

SENTRA KERAJINAN
Ketua Dekranasda Provinsi Ny. Frederika Cornelis meninjau sentra kerajinan industri Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Senin (24/8). Kerajinan Kalbar saat ini juga sudah dijual di Bali. FOTO Joko/Humas Pemprov


Putussibau (BORNEO TRIBUNE)--Berbagai kerajinan khas masyarakat Kalbar, mulai dari anyaman sampai dengan kerajinan ukiran sudah di pasarkan di Bali, tepatnya di Pantai Kuta. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis, ketika meninjau sentra kerajinan industri Pala Pulau Kecamatan Putusibau Utara, Kapuas Hulu, Senin (24/8).

Frederika mengharapkan kepada seluruh Dekranasda kabupaten/kota di Kalbar untuk mempersiapkan kerajinan khasnya agar bisa di pasarkan di Bali.
“Silakan kalau mau memasarkan hasil kerajinan Kalbar ke Bali agar menghubungi Dekranasda kabupaten/kota atau langsung ke Dekranasda Provinsi,” terang Frederika.
Ketika mengunjungi sentra kerajinan Pala Pulau, yang terlihat sudah siap, Frederika mengharapkan agar semakin ditingkatkan, pihaknya akan membantu bagaimana mengupayakan bantuan permodalan, melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bantuan bahan baku, serta pemasaran ke luar daerah.
“Putusibau Dekranasda-nya sudah siap, silakan dikembangkan nanti akan dibantu pemasarannya,” kata Frederika sembari tersenyum.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pemkab Kapuas Hulu, Sungkalang, menjelaskan, saat ini sentra kerajinan Pala Pulau, terdapat 30 pengrajin yang sudah dididik Disperindag Kabupaten Kapuas Hulu. Ada juga yang studi banding ke Jepara, Jawa Tengah. Dan untuk kerajinan yang dibuat ada 12 macam, terdiri dari anyaman, pahatan dan ukiran, pandai besi, tenunan tradisional dan manik-manik.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Lantik Sukri sebagai Sekda

PELANTIKAN
Gubernur Cornelis menandatangani berita acara pelantikan HM Sukri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (24/8). FOTO Joko/Humas Pemprov


Putussibau (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis melantik HM Sukri sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu bertempat di aula kantor Bupati, Senin (24/8).

Sebelumnya, Sekda Kapuas Hulu dijabat Plt Kamsidi yang menggantikan Achamad Bakri (alm) yang meninggal dunia beberapa waktu lalu karena sakit.
Hadir dalam upacara pelantikan tersebut, unsur Muspida Kapuas Hulu seperti Bupati HA Tambul Husin, Wakil Bupati, Y Alexander, Kajari, Ketua Pengadilan, Kapolres, Dandim 1206/PSB dan Komandan Batalion 644/Walet Sakti.
Selain itu, hadir para kepala dinas, badan, kantor di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu, camat, anggota DPRD Kapuas Hulu dan rombongan Gubenur Kalbar.
Pelantikan berlangsung khidmat dan lancar dilakukan lansung Gubernur Cornelis. HM Sukri didampingi saksi yang mengangkat al quran di atas kepalanya, dan Sukri mengikuti sumpah dan janji sebagaimana diucapkan terlebih dahulu oleh Gubernur.
Usai pembacaan sumpah dan janji, Cornelis menandatangani berita acara pelantikan dan diikuti Sukri.
Usai penandatanganan, Cornelis memberikan kata sambutan. Ia mengharapkan kinerja sekretaris daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah agar dapat mengoptimalkan kinerja. Sebab, tanpa ada peranan Sekda, maka roda birokrasi pemerintahan tidak akan berjalan optimal.
“Maka dari itu, diharapkan peranan Sekda mampu bekerja keras dan optimal dalam membantu roda birokrasi di pemerintahan. Sehingga, laju roda pembangunan tetap terus bergulir dan mampu mengarah ke masa depan yang lebih baik lagi,” kata Cornelis.
Acara diakhiri pemberian selamat kepada Sekda Sukri oleh Cornelis diikuti Bupati Tambul Husin, Wakil Bupati Y Alexander, dan unsur Muspida serta undangan. (Yulan Mirza)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Resmikan Puskesmas Terapung

PUSKESMAS TERAPUNG
Gubernur Cornelis menyaksikan adat tepung tawar peluncuran Puskesmas terapung pertama di Kalbar yang hanya dimiliki Kabupaten Kayong Utara. FOTO Sugeng Mulyono/Borneo Tribune


Sukadana (BORNEO TRIBUNE)--“Saya salut sekaligus bangga dengan Kayong Utara yang menyediakan puskesmas terapung untuk pelayanan kesehatan daerah kepulauan,” ujar Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis saat meresmikan penggunaan puskesmas terapung di Sukadana, Kamis (20/8).

Keberadaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terapung merupakan terobosan besar untuk melayani kebutuhan kesehatan di Kayong Utara, terlebih beberapa kecamatan yang berada di daerah kepulauan, dan mau tidak mau harus dilayani dengan jalan transportasi laut, salah satunya puskesmas terapung ini.
Untuk meminimalisir keadaan penyakit, Cornelis meminta Pemkab Kayong Utara, terutama dinas kesehatan melakukan inventarisir penyakit yang berkembang di Kayong Utara. Inventarisir dilakukan agar terdata penyakit, sehingga dinas kesehatan bisa mencarikan solusi penanganannya.
Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid menjelaskan keberadaan puskesmas terapung selain pelayanan kesehatan, juga merupakan sarana pendidikan. Sebab di dalam kapal tersebut ikut serta dinas pendidikan dengan menyiapkan perpustakaan kecil dan diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat kepulauan ketika puskesmas tersebut singgah di pulau domisili mereka.
“Kami menyadari kabupaten kami masih tahap membangun dan terus membangun, dengan keterbatasan kami diharapkan kehadiran puskesmas terapung bisa membantu,” katanya.
Penangnan terhadap pelayanan kesehatan, terutama untuk daerah terpencil dan kepulauan merupakan gerakan lebih pada kemanusiaan. Keberadaan puskesmas terapung ini akan dioperasikan sebulan sekali dengan jarak tempuh 10 hari. Dan mengitari daerah-daerah kepulauan seperti, pulau Pelapis, Batok, dan Padang. Alasanya cukup sederhana selama ini ketiga daerah tersebut jarang sekali tersentuh pelayanan kesehatan karena terbatasnya transportasi.
Hildi menjelaskan untuk dusun besar saja yang satu pulau denga Pulau Maya Karimata, harus melewati laut lepas, hanya untuk pergi ke puskemas di ibukota kecamatan di Tanjung Satai. Hal itu menjadi alasan kuat Pemkab Kayong Utara memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan melalui puskesmas terapung tersebut.
Guna mempermudah operasional puskesmas terapung yang sekali jalan menghabiskan dana sekitar Rp61 juta, akan dilakukan giliran buat tenaga medis yang ada. “Kita akan berusaha melakukan secara bergantian terhadap tenaga medis yang ada di kapal,” jelas mantan anggota DPRD Kalbar itu.
Ada hal postif keberadaan puskesmas terapung. Yang paling nyata adalah terlayaninya kebutuhan kesehatan masyarakat kepulauan, dan secara tidak langsung mengurangi angka pencurrian ikan yang dilakukan nelayan asing karena dinas kelautan dan perikanan ikut dalam puskesmas terapung tersebut. ”Itu fungsi ganda dari puskesmas terapung,” ujar Hildi lagi.(Sugeng Mulyono)

Baca Selengkapnya...

Hendri Siswanto Sekda Definitif

SEKDA DEFINITIF
Gubernur Cornelis ketika melantik Hendri Siswanto sebagai Sekretaris Daerah Kayong Utara definitif, di Mahkota Kayong Hotel Sukadana,Kamis (20/8). FOTO Sugeng Mulyono/Borneo Tribune


Sukadana (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis melantik Hendri Siswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara, bertempat di Mahkota Kayong Hotel, Sukadana, Kamis (20/8).

Cornelis mengharapkan dengan pelantikan sekda ini pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan lebih efektif serta memberikan motivasi dan dorongan kuat dalam pelaksanaan pembangunan Kayong Utara termasuk membangun kapasitas dan kapabilitas organisasi yang lebih baik serta mapan.
“Koordinasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dan provinsi harus sejalan dan harmonis,” ingat Cornelis.
Mantan Bupati Landak ini juga mengharapkan sekda baru yang dilantik dapat memaksimalkan penataan dalam berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat di Kayong Utara, serta tetap berpegang pada landasan kuat dan sejalan dengan visi misi Kayong Utara.
Langkah dan upaya penataan tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati, terencana dan bertahap. “Saya harap suadara Hendri Siswanto dapat menjalankan amanat yang diberikan secara seksama,” pinta Cornelis saat memberikan amanahnya.
Lebih lanjut Cornelis berharap, agar peran serta tanggung jawab sebagai sekda bisa dijalankan dengan seksama dan tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Apalagi diera pemerintahan sekarang yang serba ketat terutama dalam pemeriksaan keuangan diharapkan mampu menjalankan tugas penuh perhitungan.
Pemerintah harus mempunyai sistem yang jelas, secara kelembagaan diharapkan personel, optimalisasi tugas dan fungsi organisasi serta peningkatan koordinasi antar unit kerja harus dijalan seimbang agar tidak saling berseberangan antara satu dengan yang lainnya.
Satu hal yang dipesankan sebagai seorang pejabat harus dapat mengontrol seorang istri. Cornelis mengharapkan kepada ibu Tengku Umi Yanti Hendri harus terbiasa memberikan motivasi positif dan dorongan semangat kepada suami dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang besar sebagai seorang sekretaris daerah.
“Dukungan seorang istri sangat berarti sebagai dukungan moril, sehingga dapat optimal dan sukses menjalankan tugas jabatannya,” kata Cornelis mengingatkan.(Sugeng Mulyono)

Baca Selengkapnya...

Sy. Abdullah Alkadrie Raih Dharma Bakti Pramuka

DHARMA BAKTI
Gubernur Cornelis menyematkan penghargaan Dharma Bakti kepada H. Syarif Abdullah Alkadrie pada perayaan HUT Pramuka ke-48 di pelataran Kantor Bupati Ketapang, Rabu (19/8). FOTO: Andry/Borneo Tribune


Ketapang (BORNEO TRIBUNE)--Sejumlah tokoh penting Kalbar meraih penghargaan Dharma Bakti Pramuka yang disematkan secara langsung Gubernur Cornelis pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-48 yang dipusatkan di pelataran Kantor Bupati Ketapang, Rabu (19/8).

Salah satu tokoh yang menerima penghargaan Dharma Bakti itu adalah H. Syarif Abdullah Alkadrie, anggota DPRD Kalbar.
“Alhamdulilah, saya bersyukur atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Penghargaan ini sekaligus menjadi beban bagi saya. Karena saya harus bisa mengimplementasikannya di lapangan sebagai bentuk komitmen saya pada dunia kepramukaan,” ujar H. Syarif Abdullah Alkadrie sembari melepas senyum.
Untuk diketahui beberapa tokoh penting lain yang memperoleh penghargaan Dharma Bhakti adalah Bupati Morkes Effendi, dan istrinya, Ny Hj. Suma Yenny Herianti, Dandim Ketapang, Agus Mansyah, Hj. Utin Kusumawati dan lainnya.
Syarif Abdullah mengatakan, organisasi kepramukaan merupakan organisasi yang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi generasi muda. Sebut saja pembentukan watak, sikap serta perilaku dan kemandirian bisa terbentuk secara alamiah ketika menggeluti dunia kepramukaan. Bahkan, seorang kader pramuka juga mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.
“Sejak masih menjadi penggalang saya sudah menjadi kader pramuka. Dan terus aktif hingga menjadi penegak bahkan pandega,” ujarnya.
Untuk diketahui bahwa Syarif Abdullah Alkadrie pernah memegang jabatan penting dalam dunia kepramukaan di Kalbar. Yakni, Ketua Dewan Kerja Ranting, Ketua Dewan Kerja Cabang, Ketua Dewan Kerja Daerah. Dan kini masih aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Kwartir Daerah Kalbar.(Andy)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Masyarakat Harus Dukung Pembangunan

BAWA STOMBLE
Gubernur Cornelis didampingi Bupati Adrianus Asia Sidot, Wakil Bupati Landak, Agustinus Sukiman dan Kadis PU Provinsi, Jakius Sinyor membawa stomble meratakan jalan di depan Pastoran Menjalin Kabupaten Landak. Kegiatan itu sebagai tanda dimulainya pengerjaan Jalan Provinsi ruas Anjungan-Karangan-Tunang yang menghubungkan Pontianak-Bengkayang. FOTO: Hentakun/Borneo Tribune


Menjalin (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis menegaskan kepada setiap kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah di Kalimantan Barat, agar benar-benar memperhatikan kualitas, kuantitas dan bekerja secara profesional, sehingga proyek pemerintah yang berjalan bisa sesuai prosedur yang direncanakan, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Hal tersebut disampaikannya dalam peresmian dimulainya pengerjaan ruas jalan provinsi Anjungan-Karangan dan Karangan- Simpang Tiga, di Menjalin, Selasa (18/8).
Turut mendampingi Gubernur, Bupati Ria Norsan, Adrianus Asia Sidot dan Jacobus Luna, dan Wakil Bupati Landak, Agustinus Sukiman beserta jajaran Muspida provinsi maupun tiga kabupaten bersangkutan.
“Ini revolusi besar terhadap jalan-jalan provinsi yang selama ini tidak pernah dikerjakan dengan benar,” tegas Cornelis.
Penghitungan dan perencanaan dilakukan dengan matang dan benar. Selanjutnya Gubernur minta koordinasi antara Bina Marga, konsultan pengawas agar benar-benar dilaksanakan. ”Itu dimaksudkan agar pedoman pengerjaan jalan dan hasilnya bagus, jadi jangan bikin jalan asal jadi, yang patut dipotong, dipotong, yang harus digali ya di gali,” pinta Cornelis.
Dalam pembangunan ini, Cornelis terkesan cerewet, namun ia punya alasan mengingat kondisi jalan provinsi yang dikerjakan sudah banyak lubang dan rawan kecelakaan, karena pengerjaan sebelumnya tidak sesuai rencana proyek.
Mantan Bupati Landak itu juga mengingatkan, kalau jalan ini adalah upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, ia berharap dukungan masyarakat agar pengerjaan jalan ini lancar dan tuntas pada waktunya.
Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor menjelaskan ruas jalan Anjungan-Karangan-Tunang adalah jalan yang menghubungkan Pontianak-Bengkayang-Jagoi Babang tembus ke perbatasan Malaysia.
Namun, kini kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan khususnya di antara Karangan-Anjungan-Tunang untuk paket pemeliharaan berkala. Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalbar tahun ini menangani ruas jalan Anjungan-Karangan sepanjang 24,00 kilometer, sumber dana stimulus fiskal Rp24,70 miliar, rencana pekerjaan Rp23,56 miliar, batas waktu sampai (30/11) oleh PT. Esra Aryasa Utama kso. PT. Inti Utama Makmur.
Rencana pengerjaan ruas jalan Menjalin-Karangan, 11,65 km (efektif), 3,10 km (fungsional), dari APBD Kalbar Rp12,54 miliar, oleh PT Eria Makmur batas waktu (1/12), dan ruas jalan Karangan-Simpang Tiga (Tunang) dari APBD Provinsi Kalbar Rp9,65 miliar, dengan target pengerjaan (30/11) oleh PT. Damai Citra Mandiri.
“Tiga paket pemeliharaan berkala tersebut dengan konstruksi HRS-Base leveling dan overlay LPA+HRS Base, sehingga memiliki daya tahan lebih lama dibanding sekarang,” jelas Jakius.
Lebih jauh Jakius menjelaskan untuk masing-masing paket terdapat sisa lelang Rp1,38 miliar, yang akan digunakan untuk menambah nilai kontrak masing-masing paket sehingga daerah fungsional pada paket pemeliharaan berkala Anjungan (Menjalin)-Karangan bisa dikurang menjadi penanganan efektif, dengan menggeser batas paket dari target penanganan fungsional semula sepanjang 3,10 km.
“Pengerjaan jalan ini sangat singkat sehingga akan dilaksanakan malam hari juga, dan pasti mengganggu lalu lintas, mohon pengertian semua pengguna jalan karena ini untuk kepentingan bersama,” kata mantan Kadis PU Landak itu lagi.
Paulus, kontraktor perusahaan yang mengerjakan jalan tersebut bertekad, pihaknya akan bekerja secara profesional karena sudah dipercayakan pemerintah dan juga sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah.
Pengerjaan ruas jalan tersebut menurutnya bisa berjalan sesuai target, empat bulan, mulai Agustus sampai Desember. Pihaknya juga mengharapkan dukungan masyarakat yang dilalui jalan tersebut, terutama yang halamannya mungkin terkena badan jalan. ”Kami sangat berharap dukungan masyarakat, karena pengerjaan jalan ini, tanpa dukungan masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik,” kata Paulus.
Bupati Bengkayang, Jacobus Luna, menyambut baik pengerjaan jalan sampai ke wilayah Kabupaten Bengkayang karena akses perekonomian masyarakat di daerahnya lebih mudah.
Sementara Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot mengatakan Landak sebagai tempat strategis dilewati akses internasional, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kabupaten untuk mendukung kebijakan provinsi, dan pihaknya siap membantu dalam penataan, termasuk sosialisasi dengan masyarakat, sehingga Landak ke depan tidak hanya menjadi padang tekukur karena hanya menjadi tempat persinggahan saja.
Sedangkan Bupati Pontianak, Ria Norsan mengharapkan pengerjaan jalan tersebut lebih baik dari sebelumnya, karena selama ini ruas jalan tersebut tidak dikerjakan dengan benar sehingga kerusakannya dapat mencelakakan masyarakat pemakai jalan.
Ketiga bupati itu pun menegaskan siap mendukung kelancaran pengerjaan ruas jalan provinsi ini, termasuk pembebasan lahan bila diperlukan, karena jika jalan tersebut lancar, maka perekonomian masyarakat di ketiga kabupaten bisa terakses dengan mudah.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Isi Kemerdekaan dengan Pembangunan

JADI INSPEKTUR
Gubernur Cornelis sebagai Inspektur upacara memperingati detik-detik Proklamasi di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (17/8), memberikan bendera merah putih kepada anggota Paskibra, Citra Kartika, untuk dikibarkan. FOTO: Ruslan/Humas Pemprov


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Upacara memperingati detik-detik Proklamasi di Kantor Gubernur Kalbar Jalan A Yani, berlangsung hikmad. Terpilih sebagai pembawa bendera, Citra Kartika (16) dari SMAN II Sintang.

Tika begitu akrab dipanggil, mengaku bangga dan tidak menyangka kalau sampai terpilih menjadi pembawa bendera, karena moment tersebut sebagai perwujudan cita-citanya untuk bertemu langsung Gubernur Kalbar.
“Saya sering melihat Pak Gubernur di koran dan televisi, tapi ketemu langsung belum, jadi penasaran,” ujar dara kelas 12 IPS I yang bercita-cita menjadi Polwan itu.
Gubernur Cornelis, usai menjadi inspektur upacara memperingati detik-detik Proklamasi, Senin (17/8), mengajak masyarakat Kalbar untuk memaknai kemerdekaan dengan cara bersama-sama mengisinya dengan pembangunan di segala bidang, agar visi dan misi terwujudnya masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera.
“Yang paling penting kita menyadari bahwa kita sudah merdeka, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, sesuai dengan tema HUT RI ke-64,” terang Cornelis.
Adapun tema yang diusung dalam HUT RI ke-64 adalah ”Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, kita tingkatkan kedewasaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi serta kita percepat pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia bersatu, aman, adil, demokratis dan sejahtera”.
Cornelis juga mengatakan, kalau kesadaran berbangsa dan bernegara di Kalbar semakin baik hal tersebut tidak lepas dari kerja keras semua pihak, termasuk dalam membangun nasionalisme, juga semakin hari semakin baik.

Memaknai Kemerdekaan Bangsa
“Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keihlasan dan pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian demi kebahagiaan Negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula dan jalan yang saudara tempuh adalah jalan kami pula. Kami berdoa semoga arwah saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapatkan tempat sewajarnya,”
Kalimat tersebut memecah hening 17 Agustus pukul 00.00 Wib di Taman Makam Pahlawan Darma Patria Jaya, Sungai Raya, KKR. Adalah Danrem 121/ABW, Kolonel Inf Nukman Kosadi yang membacakan renungan suci malam itu. Di hadapan ratusan pejabat di lingkungan Provinsi Kalbar. Apel kehormatan dan renungan suci merupakan acara rutin tahunan yang dilaksanakan Pemda, sbagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa para pahlawan bangsa.
“Mengenang dan menghargai jasa para pahlawan kita atas jasa-jasa mereka. Serta mendoakan agar arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa,” kata Gubernur Cornelis yang hadir dalam acara malam itu.
Dia berharap diperingataan kemerdekaan ini rakyat dapat mewujudkan jiwa kepahlawanan dalam membangun Indonesia. Serta tetap mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Di TMP Darma Patria Jaya ratusan pahlawan berbaring dengan tenang. Diantaranya 161 angkatan bersenjata, 6 sipil, 60 pahlawan Dwikora, 13 pejaung rakyat, 1 pahlawan tak dikenal dan 7 Widya Iswara.
Setelah malam harinya melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci. Pukul 10.00 wib siang harinya kembali digelar upacara peringatan detik-detik proklamasi bertempat di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani.
Saat itu 64 tahun lalu, Sukarno-Hata sebagai Founding Father Indonesia membacakan teks proklamasi yang pertama kali dibacakan dihadapan ribuan rakyat Indonesia di Jakarta.
Pada saat yang sama juga dikibarkan bendera kebangsaan Indonesia oleh generasi muda Indonesia, Suhut dan Hendradiningrat. Bendera Merah Putih sendiri dijahit oleh istri Proklamator Bung Karno, Fatmawati. Bendera tesebut kemudian disebut sebagai Bendera Pusaka. Dikibarkan hanya pada pelaksanaan upacara 17 Agustus setiap tahunnya.
Sejak itu, setiap pelaksanaan upacara 17 Agustus selalu saja dihadirkan para petugas pengibar bendera pusaka. Mengiringi pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh utusan-utusan generasi muda Indonesia. Mereka putra-putri bangsa duduk dibangku SMA.
Citra Kartika Siswi SMA N 2 Sintang tampak anggun dibalut pakaian serba putih. Di lehernya melilit syal warna merah putih dan dikepalanya melekat peci hitam berlambang burung garuda. Keringat menyucur satu persatu membasahi wajah perempuan kelahiran 20 Mei 1993 ini saat sejumlah wartawan berusaha mewawancarainya.
“Deg-degan. Sekaligus bangga dan senang akhirnya bisa bertemu dengan Gubernur,” ucapnya polos.
Menjadi pengibar bendera pusaka (Paskibraka) merupakan prestise bagi sebagian siswa-siswi SMA. Apalagi jika dapat menjadi penerima dan pengibar bendera pusaka. Begitu juga yang dirasakan Citra. Citra adalah Paskibraka yang ditunjuk membawa bendera pusaka.
Sejak dua minggu terakhir dia dan beberapa rekan berasal dari seluruh kabupaten/kota berada di Pontianak. Guna mengikuti sejumlah latihan menjadi pengibar bendera. Citra sendiri mengetahui dirinya menjadi pembawa bendera pusaka sejak tiga hari setelah latihan pertama.
Anak tunggal ini mengatakan dirinya termotivasi menjadi Paskibraka dari seorang seniornya yang juga seorang Paskibraka tingkat kabupaten. Sejak SMP dia sudah becita-cinta menjadi seorang penggerek bendera. Hingga akhirnya dia berhasil menjadi seorang Paskibraka.
“Sebagai seorang Paskibraka kita harus memiliki persiapan mental dan fisik yang kuat,” tambah perempuan yang bercita-cita menjadi Polwan ini.
Dia memaknai kemerdekaan sebagai pembakar semangat pejuangan. Walau tidak berada pada kondisi seperti jaman perjuangan dulu namun dia ingin mengimplementasikan semangat perjuangan para pahlawan dengan menjadi seoarang yang dapat menjaga nama baik bangsa. Salah satunya dengan menjadi paskibraka.
“Walau tidak berjuang seperti mereka, dengan menjadi paskibraka saya bangga,” ucapnya.
Citra merupakan generasi muda Bangsa Indonesia memaknai perjuangan dengan menjadi Pakibraka. Dia begitu bangga dengan apa yang telah dicapainya.
Euforia kemerdekaan Indonesia ternyata tidak hanya dirasakan rakyat Indonesia saja. Wan Ahmah Uzir, Deputy Direktor Hospital Umum Serawak beserta rombongan dari Malaysia sengaja datang ke Kalbar dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI.
“Dalam rangka jom kayoh fun borneo. Sekaligus mengikuti perayaan independents day Indonesia,” ungkap Wan Ahmah Uzir usai mengikuti upacara bendera di Kantor Gubernur Kalbar.
Dia mengungkapkan sambutan rakyat Indonesia dalam merayakan kemerdekaannya sangat luar biasa. Semua masyarakat berpartisipasi dalam perayaan ini. “Anak kecilpun pandai buat persembahan. Pelibatan untuk semua,” katanya.
Dia mengungkapkan 64 tahun Indonesia banyak terdapat kemajuan diberbagai bidang. Dia berharap kedepaan Inonesia akan semakin maju. Serta meningkatkan kerjasama dengan Malaysia. Apalagi Indonesia dan Malaysia merupakan wilayah serumpun yang harus saling membantu.(Hentakun/Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Penghargaan bagi Pengabdian

FOTO BERSAMA
Cornelis dan para penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Adikarya, di Pendopo Gubernuran, Sabtu (15/8). FOTO Hentakun/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sebagai wujud dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap pegawai negeri sipil yang berprestasi dalam tugas pemerintahan, maka kepada mereka diberi penghargaan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Cornelis dalam penyerahan Penghargaan Satyalancana Karya Setya kepada 143 PNS di lingkungan Pemprov dan Adiwiyata kepada sekolah, desa dan kelurahan se-Kalbar bertempat di Pendopo Gubernuran, Jalan A Yani, Sabtu (15/8).
Penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS ini sebagai tanda penghargaan terhadap PNS yang telah berbakti selama 10, 20 dan 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi pengawai negeri lainnya.
Sedangkan Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah-sekolah dan desa-desa yang turut serta melaksanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Kepres Nomor 004/TK/Tahun 2009, 20 April 2009 yang menetapkan 147 orang menerima penghargaan, SLKS 30 tahun, 72 orang untuk masa kerja 20 tahun, 49 orang untuk masa kerja sepuluh tahun.
“Kita belajar menghargai jasa-jasa seseorang dalam pengabdian terhadap negara dan masyarakat,” ujar Cornelis.
Penghargaan tersebut juga sebagai pemacu semangat dalam meningkatkan kinerja pegawai yang berpangkal pada kinerja organisasi.
Cornelis berharap, penghargaan tidak hanya diberikan piagam, namun dapat diberikan juga berupa insentif. Hal ini sesuai usulan PNS sendiri, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan ke depan terutama menyangkut hukum dan kondisi keuangan daerah.
Kepala Desa Balaban Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Lusiana Ita, usai menerima penghargaan juara II Adiwiyata, mengaku bangga walaupun kurang puas dengan prestasi yang diupayakan selama ini.
“Kurang puasnya karena juara dua, tahun depan kami harus juara satu,” tegasnya perempuan itu penuh semangat.
Selain Desa Balaban, Desa Peniti di Sekadau dan Desa Rantau Panjang di KKU juga menerima penghargaan sama. Sedangkan untuk kelurahan, yaitu Lurah Siantan Hilir Kota Pontianak, Lurah Sei Sengkuang Sanggau dan Lurah Kapuas Kanan Hulu, Sintang.
Penghargaan Adiwiyata juga diberikan kepada SD 36 Pontianak sebagai sekolah Adiwiyata tahun ke-II, dan SDN 20 Pontianak Selatan sebagai sekolah Adiwiyata tahun pertama.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Pramuka Penting Dimasa Depan

HARI PRAMUKA
Gubernur Cornelis menghadiri upacara Peringatan Hari Pramuka ke-48 Tahun 2009 di Lapangan Gajah Mada, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (14/8) sore. FOTO: Nasir/Humasprov


Jakarta (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Cornelis selaku Kakawarda Kalbar, menghadiri upacara puncak Peringatan Hari Pramuka ke-48, Tahun 2009 di Lapangan Gajah Mada, Kompleks Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (14/8).
Presiden RI, Sosilo Bambang Yudhoyono yang didamping Ibu Negara, Ny. Hj.Ani Yudhoyono, bertindak selaku pembina upacara.

Kesempatan tersebut, Presiden mengatakan, Gerakan Pramuka tetap penting dan akan semakin penting dimasa depan. Oleh karena itu, marilah dengan rasa tanggungjawab kita majukan bersama-sama. Kita lakukan berbagai upaya untuk benar-benar memajukan Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia.
"Saya ingin semua pihak ikut memberikan kontribusinya. Saya instruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk terus membantu dan memfasilitasi kegiatan Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia. Bantu dengan segala sumber daya yang dimiliki, bukan hanya anggaran tetapi bantuan-bantuan yang lain sehingga kegiatan Gerakan Pramuka di seluruh tanah air terus berkembang di masa depan," seru SBY.
Presiden SBY mendukung tema yang diambil gerakan pramuka yaitu Tingkatkan Peran Gerakan Pramuka dalam Membangun Karakter dan Kepemimpinan Bangsa. "Karakter sangat penting, kepemimpinan juga penting. Dua-duanya penting. Mengapa? Karena bangsa yang menang, unggul dan berhasil haruslah memiliki karakter yang unggul pula. Karakter yang unggul ditentukan oleh kepribadian, mental, dan watak bangsa itu. Kalau bangsa kita tangguh, kokoh, ulet, tidak mudah menyerah, memiliki semangat yang tinggi untuk maju, maka tidak ada masalah dan tantangan yang tidak bisa kita atasi," SBY menjelaskan.
"Karakter bangsa yang unggul juga bangsa yang rukun satu sama lain, saling sayang menyayangi. Bangsa kita majemuk, oleh karena itu dengan kemajemukan itu justru kita harus lebih kompak, rukun dan lebih bersatu sebagai salah satu karakter bangsa yang unggul. Bangsa yang unggul dan berkarakter adalah terus memajukan dirinya, mencari terobosan, berinovasi, berkreasi, bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita semua," tambahnya.
Diatas segalanya, lanjut SBY, karakter yang baik adalah bangsa yang cinta damai, bukan bangsa yang senang melakukan kekerasan, termasuk tindakan terorisme yang tidak berperikemanusiaan. "Menyelesaikan masalah secara damai dan beradab adalah akar dari peradaban. Marilah kita bangun dan saya ingin Gerakan Pramuka menjadi contoh dan tauladan. Bangun watak kalian sejak sekarang untuk menjadi putra-putri bangsa yang berkarakter unggul," terang SBY.
Pemimpin harus memberikan tauladan, pemimpin memberi contoh dan bekerja bersama-sama dengan yang dipimpin. Pemimpin memberikan motivasi bagi semuanya. ”Saya ingin karakter seperti ini, sifat kepemimpinan seperti ini sejak dini ditanamankan pada seluruh anggota Gerakan Pramuka. Kalau sejak dini putra-putri kita yang mengikuti Gerakan Pramuka memiliki karakter yang unggul, dilatih memimpin yang lain, Insya Allah dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa adik-adik Pramuka kelak akan menjadi pemimpin bangsa, tokoh masyarakat, putra-putri yang handal, yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi kita semua," tegasnya.
"Jangan menyerah. Marilah kita berjuang dengan gigih. Masa depan kita indah dan cerah. Mari kita sambut bersama-sama dengan persatuan, kekompakan, kepemimpinan, dan kerja keras. Saatnya bagi kita bangsa Indonesia untuk bersatu, bangkit dan maju," kata SBY.
Sementara itu, usai mengikuti upacara, Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan, Gerakan Pramuka merupakan wadah yang sangat tepat dalam mendidik mental dan jiwa kepemimpinan putra-putri kita, sebagai cikal anak bangsa dimasa yang akan datang.
”Untuk itu kita wajib memberikan perhatian serta mendukung segala kegiatan Pramuka sesuai dengan apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dalam upacara tadi,” kata Cornelis.
Hadir mendamping Gubernur, H. Suriyadi, selaku Andalan Nasional Gerakan Pramuka serta staf Humas dan Prokol Kantor Gubernur Provinsi Kalbar. (M. Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Buka Sidang Sosek Malindo

DELEGASI
Gubernur Kalbar, Cornelis foto bersama delegasi kedua Negara dalam sidang Sosek Malindo ke 25 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/8). FOTO: Nasir/Humasprov


Bandung (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Cornelis membuka secara resmi sidang ke 25 KK/JKK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat-Peringkat Negeri Sarawak, yang berlangsung di Hotel Aston Tripicana, Bandung Jawa Barat, Rabu, (12/8).
Di kesempatan itu, Cornelis mengatakan wilayah perbatasan merupakan bagian terpenting yang tidak hanya sebagai exit point dan entry point suatu Negara, namun juga sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan sebuah Negara.

Karenanya, kata Cornelis, pengelola perbatasan haruslah memperhatikan beberapa hal, yakni kawasan perbatasan sebagai batas kekuasaan Negara yang memisahkan wilayah antar Negara, sehingga perbatasan dijadikan batas kedaulatan suatu Negara.
Kawasan perbatasan sebagai batas yuridiksi Negara setiap individu yang memasuki wilayah Negara tertentu dikenakan kewajiban mematuhi, menghormati, tunduk pada hukum Negara tersebut.
Ditegaskan, Cornelis, kerjasama Sosek Malindo ini merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, selain itu sekaligus dapat mempererat persaudaraan dan kekeluargaan antar kedua Negara.
Hal ini penting sebagai modal dasar bagi kedua Negara dalam menghadapi derasnya arus globalisasi saat ini, yang ditandai gencarnya inovasi teknologi informasi komunikasi, trasportasi, perdagangan serta reformasi politik yang berdampak global.
Kerjasama Sosek Malindo yang merupakan sidang ke-25 ini banyak kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sejak dibukanya PPLB Entikong–Tebedu pada 25 Februari 1991 dalam kurun waktu 18 tahun perkembangan kawasan Tebedu–Entikiong menunjukan perkembangan yang Sinifikan, terutama di bidang ekonomi.
Oleh sebab itu pinta Cornelis, melalui Sidang ke-25 tahun ini dapat diimplementasikan untuk membuka beberapas PPLB baru, ”selain itu pada sidang ini dapat difokuskan pengembangan CIQS lebih diarahkan pada percepatan pembangunan CIQS Aruk-Biawak, Badau-Lubuk Antu, Jagoi Babang-Serikin dan CIQS Jasa–Krangas Gayau,” katanya.
Mengenai kerjasama pembekalan listrik yang telah dilakukan kedua Negara Link Biawak-Sajingan sebesar 200 Kilo Watt, dan Kaya-Badau sebesar 400 KW segera berfungsi sehingga masyarakat sekitarnya dapat segera menikmatinya.
Sementara itu Ketua KK Sosek Sosek Malindo Provinsi Kalbar, H.Fathan A.Rasyid, mengatakan persidangan ke-25 KK/JKK Sosek Malindo tahun ini membahas berbagai program diantaranya Kerjasama Bidang Ekonomni , Kerjasama Bidang Perhubungan dan Asuransi, Kerjasama Bidang Pembangunan PPLB/Pos Imigreseen, Kerjasama Bidang Pelancongan Pariwisata dan Kebudayaan, Kerjasama Bidang Kesehatan, Kerjasama Bidang Pencegahan Penyelundupan, kerjasama Bidang Kehutanan dan Lingkungan hidup, Kerjasama Bidang Sosial Kemasyarakatan.
Sedangkan peserta yang mengikut Sidang ke-25 KK/JKK Sosek Malindo sebanyak 60 delegasi terdiri dari 30 delegasi dari Kalbar dan 30 dari Sarawak.
Wakil Pengurus JKK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sarawan Dato Haji Ismawi Haji Ismuni dalam sambutannya mengatakan, sidang ke 25 Sosek Malindo ini merupakan perjalanan panjang dalam membangun berbagai kerjasama yang baik. Kerjasama ini sekaligus menunjukan komitmen, keiklasan, kesungguhan dalam memajukan usaha di semua bidang, baik ekonomi, Sosial demi meningkatkan pendapatan dan memakmurkan rakyat diantara kedua-dua Negara.
”Dengan kerjasama Sosek Malindo ini akan dapat kita teruskan lagi pada masa-masa yang akan datang, banyak langkah dan manfaat yang telah dilaksanakan, dengan adanya Sosek Malindo ini,” tegasnya. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Ada Apa dengan PLN?

GUBERNUR KALBAR, CORNELIS

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Ulah perusahaan listrik negara (PLN) yang sering byar pet sehingga manajemennya memutuskan pemadalam bergilir bagi beberapa wilayah di Kota Pontianak, tidak hanya membuat resah masyarakat dan dunia usaha, tapi juga orang nomor satu di Kalimantan Barat, Cornelis.
Usai melantik pejabat eselon III dan IV di Pendopo Gubenur Jalan A Yani, Selasa (11/8), Cornelis kembali menyoroti kinerja PLN yang bikin resah masyarakat. Bahkan dampaknya bukan hanya terganggunya pekerjaan kantor baik pemerintah maupun swasta, tapi juga beberapa rumah warga mengalami musibah kebakaran akibat kelengahan memakai lilin.

“Saya tidak bisa lagi komentar tentang PLN karena ini berbentuk perusahaan pastilah profit oriented. Apalagi mereka punya hak monopoli. Saya sudah tak bisa ngomong lagi,” keluh Cornelis.
Alasan tidak adanya investor yang mau berinvestasi di listrik? Cornelis membantah keras. Menurutnya sudah beberapa investor yang menawarkan untuk berinvestasi di perusahaan Negara ini. Namun, dia tidak mengetahui politik listrik yang dilakukan pemerintah. Sehingga menolak adanya investasi tersebut.
Cornelis bahkan mengungkapkan bahwa di kampung orang tuanya hingga saat ini belum teraliri listrik. Padahal ditinjau secara infrastruktur menunjang.
“Kita heran juga, apa mereka menganggap Kalbar ini daerah jajahan, kalau menganggap bagian dari Indonesia tentu diperhatikan,” kelakarnya.
Cornelis mengakui dengan tidak tersedianya sumber daya listrik mencukupi berpengaruh besar terhadap iklim investasi di Kalbar. Bahkan beberapa investor urung berinvestasi karena tidak tersedianya listrik. Seperti PT. Antam yang membutuhkan 200 Mega Watt dan perusahaan Cina peleburan almunium di Toho yang membutuhkan 200 MW listrik. Sedangkan untuk membangun sendiri pembangkit listrik membutuhkan biaya sangat besar.
“Kita masih tunggu dari PLN. Karena mereka memiliki hak monopoli listrik,” imbuh Cornelis.
Atas persoalan ini, Cornelis mengakui pihaknya telah melaporkan ke Pemerintah Pusat. Agar mendapatkan perhatian serius mengenai listrik di Kalbar.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Pelantikan Pejabat Pemprov Tuntas, Tiga Bulan Tak Becus Ganti

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Cornelis tuntas melantik sebanyak 1.033 pejabat eselon I-IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pelantikan terakhir dilakukan, Selasa (11/8) di Pendopo Gubernur Jalan Ahmad Yani Pontianak. Sebanyak 737 pejabat eselon III dan IV dilantik dalam waktu bersamaan.
Cornelis mengatakan, sangat sulit sekali menentukan orang-orang yang akan ditempatkan dalam struktur pemerintahan yang dipimpinnya.

“Selama saya menjadi Gubernur ini pekerjaan sulit yang harus saya lakukan, karena harus menentukan jabatan seseorang. Walau dibantu Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) tetap masih sulit. Dalam struktur ini pasti ada yang tidak dapat jabatan, yang mendapatkan mesti mensyukuri dan yang tidak jangan berkecil hati,” kata Cornelis di hadapan 737 pejabat yang dilantik serta sejumlah undangan, kemarin.
Karena sulit menentukan jabatan, maka Gubernur mengingatkan agar pejabat yang ada memaksimalkan kerjanya masing-masing. Selama tiga bulan ini pejabat yang baru dilantik akan dipantau kinerjanya oleh kepala Dinas, Instansi maupun Badan. Jika dalam masa tersebut tidak dapat bekerja maksimal maka akan diganti.
“Orientasinya selama tiga bulan. dilihat kinerjanya. Kepala bidang, kepala badan, atau kepala dinas akan melapor kepada saya. kalau tidak cocok nanti kita akan ganti dan lakukan penyisiran lagi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Cornelis juga mengingatkan agar PNS yang berada di lingkungan Pemprov memaksimalkan fungsi Korpri (Korps Pegawai Negeri Sipil). Jika terdapat masalah internal dibicarakan dalam organisasi yang menaungi PNS tersebut.
“Kalau ada masalah bicarakan lewat Korpri. Dikompromikan semuanya, duduk satu meja. nanti kita negosiasikan bersama. Kalau bersama-sama semua masalah dapat tuntas. Jangan demo-demo atau malah dipendam sendiri terutama untuk kesejahteraan pegawai,” pinta Mantan Bupati Landak ini.
Pelantikan 1.033 pejabat tuntas dilakukan kemarin. Dengan rincian satu orang pejabat eselon I, 52 orang pejabat eselon II, 266 pejabat eselon III dan 714 pejabat eselon IV.
Tinggal tiga orang pejabat saja yang belum dilantik yakni dua orang pejabat esselon II dan satu orang eselon IV. Eselon II untuk jabatan Staf Ahli Gubernur bidang Pembangunan dan Pelaksana Harian Badan Anti Narkoba Provinsi Kalbar. Nama Pelaksana Harian Badan Anti Narkoba Provinsi Kalbar , Sugeng Haryono saat ini masih menunggu persetujuan Kapolri. Sedangkan pejabat Staf Ahli Gubernur saat ini sudah berada di Baperjakat. Satu pejabat eselon IV yang belum dilantik yakni Tata Usaha Gubernur.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Lantik 737 Pejabat

JABATAN BARU
Mantan Kepala Bapedalda Kalbar, Tri Budiarto menandatangani berita acara pelantikan dirinya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di hadapan Gubernur Kalbar, Cornelis. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Hari ini, Selasa (11/8), sebanyak 737 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kalbar akan dilantik serentak bertempat di Pendopo Gubernur, Jalan A Yani Pontianak.
Kepastian pelantikan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Lensus Kandri. “Besok akan dilantik semua pejabat eselon III dan IV oleh Gubernur. Dengan begitu seluruh pejabat di lingkungan Pemprov tuntas dilantik,” ungkap Lensus kepada pers, Senin (10/8).

737 pejabat yang akan dilantik tersebut terdiri dari 713 pejabat eselon IV dan 24 pejabat eselon III. Jadi jumlah pejabat struktural mulai dari eselon I hingga IV di lingkungan Pemprov sebanyak 1.033 orang. Sejumlah ini sebagai konsekuensi dari PP No 41/2007 tentang struktur oraganisasi perangkat daerah dan Perda No 10/2008 serta Peraturan Gubernur Kalbar.
Dari 713 pejabat eselon IV, terdapat 404 pejabat mutasi horizontal, 309 promosi jabatan. Sedangkan 24 pejabat eselon III, terdiri dari 9 orang mutasi horizontal dan akomodir pejabat eselon III non job sebanyak delapan orang. “Tinggal enam pejabat eselon III saja yang non job. Itu pun karena akan pensiun dalam beberapa bulan kedepan,” terangnya.
Menurut Lensus, pelantikan kali ini merupakan pelantikan istimewa, karena penandatangan surat keputusan dan pelantikan langsung dilakukan oleh Gubernur Kalbar, Cornelis. “Ini keinginan Gubernur melantik langsung pejabat eselon III dan IV untuk memotivasi para pejabatnya agar dapat bekerja dengan baik,” imbuh Lensus.
Sebelumnya, Senin (10/8) Gubernur Cornelis, melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur. Pelantikan dihadiri Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, Sekda Kalbar, H. Syakirman, Ketua TP PKK, Ny. Frederika Cornelis, Wakil Ketua TP. PKK, Ny, Karyanti Christiandy Sanjaya, Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda Kalbar, Wakil Walikota Pontianak, Paryadi, Muspida Pemprov Kalbar.
Ketiga pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar yang dilantik Gubernur, sesuai SK Gubernur No 821.22/173/BKD-B, tanggal 07 Agustus 2009, diantaranya, Bambang Soerachmat dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Gatot Rudiyono dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Tri Budiarto dilantik sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat struktural eselon II merupakan sebuah kegiatan yang menandai adanya dinamika dalam mekanisme organisasi Pemprov Kalbar.
“Kondisi perubahan lingkungan yang dinamis, dan meningkatnya persaingan global, menuntut, organisasi mengembangkan pembelajaran organisasional, yakni, kemampuan untuk selalu beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan,” ungkap Cornelis, dihadapan para pejabat struktur yang dilantik.
Dikatakannya, dengan dinamika ini, dapat dipahami, bahwa, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan struktural eselon II, dan untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas pemerintah, dan pelayanan publik, agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Penempatan seorang pejabat, harus memiliki konsekuensi yang berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab, dan selalu berorientasi pada keberhasilan misi yang diemban oleh organisasi,” jelasnya.
Terlebih lagi, menurut mantan Bupati Landak, pejabat yang lantik selain memiliki konsekuensi, juga merupakan pejabat top manager dalam unit kerja yang dipimpinnya. Dan sangat diharapkan, pejabat yang telah dipilih, harus mampu menunjukan kualitas diri yang lebih, sehingga dapat memperoleh pengakuan atas kemampuannya. “Pelantikan ini merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai,” ujarnya.
Dalam konteks ini, orang nomor satu di lingkungan Pemprov Kalbar, mengatakan mutasi yang dilaksanakan ini harus dapat dimaknai sebagai suatu penegasan, dan sekaligus sebagai amanah. Pembinaan karier harus selalu dilihat sebagai salah satu tujuan dari keseluruhan kebijakan pemantapan organisasi dalam rangka menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi. “Kinerja birokrasi pemerintah menjadi sorotan masyarakat,” ingatnya.(Rizky Wahyuni/Andika Lay)

Baca Selengkapnya...

PDIP Kalbar Dukung MA

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--PDIP Kalbar melalui Ketua DPD PDIP, Cornelis, di kediamannya, Sabtu (1/8) mendukung Putusan Mahkahmah Agung yang membatalkan Peraturan KPU yang menetapkan kursi berdasaran perhitungan putaran kedua.
Putusan MA tersebut membatalkan sejumlah pasal dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Empat putusan tersebut dikeluarkan pada 18 Juni dengan tanggal pengajuan berbeda-beda yaitu 16 Maret, 14 Mei, 2 Juni, dan 10 Juni oleh pemohon yang berbeda pula.

MA melalui putusan No. 58/P.PTS/VII/13 P/HUM/TH.2009 memerintahkan KPU membatalkan dan mencabut pasal 38 ayat 2 huruf b dan pasal 37 huruf b Peraturan KPU 15/2009. Kedua pasal tersebut mengatur tentang penghitungan kursi anggota DPRD provinsi tahap kedua.
Kemudian, MA melalui putusan No. 59/P.PTS/VII/15 P/HUM/TH.2009 memerintahkan KPU membatalkan dan mencabut pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3 Peraturan KPU 15/2009. Pasal tersebut mengatur tentang sisa suara partai politik yang diperhitungkan di penetapan kursi DPR tahap kedua. Selain itu, MA juga memerintahkan KPU merevisi keputusan No. 259/Kpts/KPU/2009 tentang penetapan perolehan kursi parpol.
Pada tanggal yang sama yaitu 18 Juni, MA mengeluarkan putusan No. 60/P.PTS/VII/16 P/HUM/TH.2009 yang memerintahkan KPU mencabut dan membatalkan pasal mengenai sisa suara parpol untuk menetukan perolehan kursi DPRD kabupaten/kota di tahap kedua yaitu pasal 45 huruf b dan pasal 46 ayat 2 huruf b dari peraturan yang sama. Selanjutnya, putusan MA No. 61/P.PTS/VII/18 P/HUM/TH.2009 memerintahkan KPU membatalkan dan mencabut serta memperbaiki pasal 25 peraturan KPU 15/2009 yang mengatur tentang alokasi sisa kursi.
PDIP Kalbar juga menganggap penghitungan KPU tidak adil. “Kita setuju dengan putusan MA, penghitungan KPU tidak adil, kalau memang ketidak adilan itu sampai pada pilpres, pilpres diulang daripada melanggar demokrasi rakyat karena demokrasi tidak bisa ditukar dengan uang,” tegas Cornelis.
Cornelis menjelaskan kalau PDIP Kalbar tetap mendukung putusan MA dan memenghimbau kepada DPC PDIP Kabupaten/kata se Kalbar untuk melaksanakan keputusan MA dimaksud. “PDIP berpendapat kalau putusan MA itu adalah keputusan lembaga tinggi negara dan sebagai keputusan sah hukum negeri ini. Kalau tidak taat kepada MA ke siapa lagi, kan tak mungkin hukum rimba,” seloroh Cornelis.
Ketua KPU Kalbar AR. Muzzamil dihubungi via telepon, Minggu sore menegaskan, KPU tidak akan mengubah penetapan kursi untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahap kedua yang telah ditetapkan. “Berdasarkan pleno KPU Jumat hingga Sabtu malam, KPU sepakat untuk sementara tidak melaksanakan putusan MA tersebut, namun akan merevisi peraturan KPU 90 hari setelah putusan MA dimaksud,” kata Muzzamil.
Artinya, lanjut Muzzamil, KPU tetap mengakomodasi putusan MA, tapi tidak berlaku surut artinya setelah 90 hari dan KPU masih ada kesempatan melantik caleg yang sudah terlanjur ditetapkan sebagai caleg terpilih.
Sabtu malam, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, mengatakan putusan MA soal penetapan kursi tahap kedua tidak berlaku surut atau berlaku sejak tanggal ditetapkan.
"Putusan MA itu berlaku sejak tanggal ditetapkan ditambah 90 hari. Dengan demikian segala keputusan, ketentuan, termasuk peraturan KPU di tingkat manapun tetap dilaksanakan, sah, berlaku sebelum ditetapkan perubahan," kata Hafiz didampingi anggota KPU.
KPU akan menindaklanjuti amar MA yang memerintahkan KPU untuk merevisi keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi parpol untuk pemilu anggota DPR RI.
Tetapi, revisi tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodasi perubahan alokasi perolehan kursi DPR untuk tahap ketiga. Perubahan alokasi kursi tahap ketiga ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konsitusi.
Sementara, penetapan kursi hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tahap dua tidak berubah. Sedangkan untuk komposisi perolehan kursi parpol hasil pemilu anggota DPR di tahap kedua sejauh ini masih tetap sama.
Dengan demikian, katanya, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota terpilih tetap dapat dilantik sesuai jadwal. "KPU di daerah dapat menindaklanjuti atau mengeksekusi peraturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badiklat DPD PDIP Provinsi Kalbar Martinus Sudarno mengungkapkan jika putusan Ma tersebut berlaku maka PDIP akan bertambah tujuh kursi untuk DPRD Provinsi. Namun Sudarno tidak merinci dari Dapil mana saja penambahkan kursi tujuh buah tersebut.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Kandidat Ketua DPRD Provinsi

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Teka-teki siapa yang bakal menduduki kursi Ketua DPRD Provinsi Kalbar dari PDIP agaknya mencapai titik terang. Selama ini kader PDIP yang dihubungi enggan berkomentar dan terkesan masih malu-malu.
Namun ketika ditanya siapa kandidat yang pas untuk Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar, Cornelis, langsung menyebutkan figur muda dan berpikir jauh kedepan, itu yang pas untuk Ketua DPRD Provinsi.

“Tapi kita masih menunggu bagaimana KPU menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait tata cara penghitungan perolehan kursi legislatif hasil pemilu April lalu,” kata Cornelis, Jumat (31/7).
Sebelumnya, MA Republik Indonesia, melalui Putusannya, Nomor 16 P/HUM/2009, Tanggal 18 Juni 2009. telah mengabulkan gugatan Judicial Review Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf b, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, tatacata penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009, terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 2009.
Sehingga mekanisme dan tatacara penetapan perolehan kursi serta calon terpilih hasil Pemilu 2009 berubah menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama, diberikan kepada partai politik yang memenuhi angka BPP. Tahap kedua, diberikan kepada partai politik yang memiliki sisa suara BPP. Dan tahap ketiga, bila masih terdapat sisa kursi, maka diberikan kepada partai politik berdasarkan perolehan suara hasil Pemilu secara berurutan sesuai peringkat suara yang diperoleh oleh parpol tersebut.
Cornelis juga mengungkapkan penentuan siapa yang akan menduduki jabatan ketua DPRD tergantung susduk yang disahkan, yang jelas PDIP akan memilih figur muda yang berpikiran maju dan meminta rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. “Susduknya bagaimana, kalau susduk yang berlaku mengatakan jabatan ketua DPRD sesuai persentase perolehan suara, maka itu yang kita pakai,” katanya.
Menurut Cornelis, ada empat kandidat yang digadang-gadangkan menjabat posisi bergengsi di legislatif provinsi tersebut. Mereka adalah Krisantus Kurniawan (Ketua DPRD Sanggau), Minsen (Ketua DPRD Landak), Uray B.I. dan M. Kebing L (Ssekretaris DPD PDIP) . “Siapa yang paling tinggi memperoleh suara ya itulah dia,” ujar Cornelis.
Cornelis juga menepis anggapan kalau PDIP menduduki posisi ketua maka program kerjanya sebagai Gubernur lancer. Ia justru menganggap bukan pada strategis atau tidaknya jika PDIP menduduki posisi ketua DPRD, namun itu hak partai pemenang.
“Itu hak kita sebagai pemenang pemilu, mengenai strategis atau tidaknya itu urusan lain,” kata Cornelis yang juga Gubernur Kalbar itu sembari berharap kemenangan PDIP di Kalbar tidak lagi dizolimi dengan bermacam dalih untuk pembenaran.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Dapat Cucu Kedua

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Pagi yang menyenangkan. Walau Kota Pontianak diselimuti kabut asap, kamis (30/7) namun diselanya masih berusaha sang surya memancarkan sinarnya sehingga warna bumi kuning keemasan. Pagi itu, Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Bunda Jalan A.Yani terlihat ramai, puluhan kendaraan roda empat membisu di pelataran parkir yang tidak seberapa luas dibanding parkiran rumah sakit umumnya, namun tidak membuat macet apalagi semerawut.

Saya ditemani Deri San masuk ke ruangan 305 lantai tiga RSIA Anugerah Bunda tempat Ny. Karolin Nugroho melahirkan bayi pertamanya. Di sana sudah hadir Ny. Frederika Cornelis ibunda Ny. Karolin, dan Ny. Sanyoto Ibunda Nugroho.
Mereka berdua terlihat bahagia karena sang cucu telah lahir sehat dan lucu. Ny. Sanyoto sesekali berdiri sambil tersenyum menatap bayi yang lagi nyenyak di pelukan ibundanya dr. Karolin. “Senang sekali mas, ini cucu pertama,” ujarnya.
Ny. Sanyoto baru tiba dari Jakarta mengunakan pesawat pagi (30/7) pukul 07.30, begitu mendengar kabar cucunya akan lahir, jam empat sudah berangkat ke bandara, “jam empat saya sudah di bandara Soekarno-Hatta, pikiran saya sudah di Kalbar karena senangnya dapat cucu,” katanya.
Beberapa kali bayi mungil yang belum diberi nama itu tertidur di pelukan ibunya tersebut mendapat kecupan di kening oleh sang ayah Nugroho. Dokter lulusan Unika Atmajaya Jakarta tersebut ketika diwawancarai tidak bisa menutup kegembiraanya, ia mengaku sangat senang kehadiran sang putera yang lahir pukul 12.10 WIB, Kamis (30/7). Nugroho sejak Selasa kemarin berada di Pontianak mengaku harap-harap cemas menunggu kehadiran sang putera, ia mengaku takut dan senang menjadi satu.
“Sudah menjadi ayah rasanya takut juga senang juga saya masih baru ya harus belajar,” ujarnya sambil mengelus bayi yang masih tertidur pulas. Nugroho juga mengaku kuatir ketika bayinya dibawa ke kamar khusus bayi rumah sakit tersebut.
Ny. Karolin Nugroho yang terlihat capek, mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena melewati proses persalinan normal dan bisa melahirkan bayi dengan berat 4,3 kilogram, panjang 51 centimeter berambut tebal.
Terkait prosesi pemotongan ari-arinya menggunakan tradisi Dayak. Karolin yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDIP tersebut mengaku bahwa, bayi yang barusan dilahirkannya merupakan anugerah Tuhan terbesar bagi keluarganya.
Gubernur Kalbar Cornelis bersama Ny. Frederika Cornelis yang dihubungi usai menghadiri peringatan puncak Hari Anak Nasional di Pendopo Gubernur mengaku senang dan bersyukur karena bayi lahir normal. Dengan demikian setelah Richardo Daneo yang akrab dipanggil Ardo putera pertama Angelina Fremalco (Angel) dan Fransiskus Diaan (Sis), Gubernur Kalbar juga dianugerahi lagi seorang cucu dari dr. Adi Nugroho dan dr. Karolin Margaret Natasa. “Senang sekali mendapatkan cucu kedua,” katanya.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Presiden Gelar Video Conference dengan Gubernur

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video conference, menghimbau seluruh pemimpin di Indonesia mulai dari gubernur sampai pada tingkat RT/RW untuk senantiasa menjaga stabilitas keamanan, termasuk stabilitas ekonomi seperti harga-harga bahan kebutuhan pokok ketersediaan energi, termasuk listrik dan pengganti gas elpiji sebagai pengganti minyak tanah.
SBY juga menghimbau agar hak-hak dan kepentingan orang-orang tidak mampu seperti masalah raskin, masalah Jamkesmas untuk dipenuhi, sehingga semuanya bisa lancar.

Seperti yang disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis yang melakukan video conference langsung dengan Presiden di Mapolda Kalbar, Kamis (30/7) menghimbau pula dalam mengatasi teroris jangan hanya diserahkan kepada petugas seperti TNI dan Polri saja. “Tapi seluruh pemimpin negeri ini mulai dari yang tertinggi hingga tingkat RT dan masyarakat untuk mengantisipasinya. Itu intruksi presiden langsung,” kata Cornelis.
Dalam mengantisipasi teroris, masyarakat diharapkan mampu mencermati apa yang terjadi di sekitarnya, termasuk masyarakat kalau ada yang mencurigakan segera melapor ke polisi. ”Kalau orang di situ nyewa rumah tiga bulan tapi malah tertutup rumahnya tahu-tahu malam-malam ada rapat-rapat itu segera laporkan,” himbau Cornelis.
Selain itu Presiden SBY juga menghimbau mengenai masalah investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang perlu dijaga stabilitasnya, dan mengenai laporan kerja pemerintah, harus diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran.
Menurut Cornelis, ada tiga poin yang diinstruksikan SBY, yakni langkah-langkah yang diupayakan dalam menghadapi krisis ekonomi global, kemudian upaya memelihara keamanan dalam negeri dan mencegah terorisme, serta upaya-upaya persiapan mengantisipasi badai Elnino yang menyebabkan kekeringan. Ketiga hal tersebut kata Cornelis akan dibicarakan secara lebih dalam dalam rapat pada 3 Agustus di Jakarta nanti.
SBY mengharapkan kepada seluruh Gubernur di Indonesia agar menghimbau para bupati/walikota untuk meningkatkan pendidikan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh terorisme, kemudian meningkatkan perekonomian dan mengoptimalkan peran keamanan. Terkait Elnino, SBY mengharapkan agar masyarakat di Kalbar sebagai daerah yang terancam Elnino tidak membakar lahan. Dan diharapkan kepada pemimpin daerah untuk memberi sanksi tegas terhadap pelaku pembakar lahan sesuai ketentuan berlaku.

Babinkamtibmas dan FKPM
Kapolda Kalbar Brigjen Erwin TPL. Tobing melalui Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Suhadi SW, dalam upaya tindakan cegah dini terhadap ancaman terorisme di Kalbar, pihaknya kembali akan mengaktifkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
Upaya tersebut sebagai langkah memperkuat jaringan intelijen yang dibangun Polda Kalbar dalam mengantisipasi terosisme. Kapolda juga mengharapkan agar intelijen bukan hanya dilakukan Polri namun masyarakat melalui FKPM berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di Kalbar.
FKPM yang memiliki tugas problem solving mencari akar permasalahan yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas di desa-desa.
Polda juga akan mengadakan program dor to dor yang bertujuan untuk semakin mengenal masyarakat di berbagai daerah, dan tentunya mencegah upaya terorisme. “Upaya tersebut menjadikan aparat keamanan semakin mengenal siapa masyarakatnya,” ujar Suhadi lagi.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Setuju Konversi Mita ke Gas

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Konversi minyak tanah (mita) ke gas di Kalbar tinggal menunggu waktu. Pemerintah sudah menyiapkan gas sebagai pengganti mita yang selama ini digunakan masyarakat secara turun temurun di Kalbar.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis usai menerima perwakilan PT Pertamina Tbk yang audiensi mengenai perencanaan konversi mita ke gas di ruang kerjanya, Rabu (29/7).

Untuk itu, Gubernur mengharapkan Pertamina agar secepatnya melakukan survey terhadap benduduk di dua kabupaten dan satu kota itu, agar dalam pelaksanaan nanti tidak terjadi tumpang tindih, yang seharusnya dapat tetapi tidak dapat.
Upaya pemerintah ini juga menurut Gubernur sebagai langkah mengurangi subsidi mita yang selama ini terlalu banyak menyedot APBN. “Minyak tanah itu pemerintah jual tekor subsidinya terlalu besar sehingga dikonversikan ke gas dan semua kabupaten kota di Kalbar dapat hanya saja bertahap,” kata Gubernur.
Gubernur mengharapkan agar Pertamina dapat menyelesaikan program konversi gas dalam tahun ini di Kalbar, untuk itu infrastruktur seperti kapal pengangkut, tabung gas dan personil teknis juga disiapkan dengan matang agar bisa bekerja optimal di lapangan. “Karena ini barang baru bagi masyarakat Kalbar terutama yang di pedalaman, diharapkan pertamina bisa memberikan pelatihan mengenai cara pemakaian dan cara mengatasi bila terjadi gangguan pada komponennya sehingga tidak merugikan masyarakat,” harap Gubernur.
Wakil Manager Gas Domestik Region II PT. Pertamina Tbk. Agus Susyanto menjelaskan, Pertamina segera melakukan konversi mita ke LPG. Untuk tahap pertama wilayah sekitar Pontianak, seperti Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang akan mendapatkan jatah gas konversi perdana. Namun sebelum masyarakat mendapatkan gas akan ada sosialisasi dari Energi Simber Daya Mineral (ESDM) dan pencacahan bagi masyarakat yang berhak menerima paket konversi ini setelah selesai pencacahan dan sosialisasi, dilanjutkan konsultan pertamina untuk mendistribusikan sesuai hasil cacah dari tim ESDM.
Total gas konversi yang akan dibagikan tahap perdana menurut data Pertamina 240.000 tabung gas konversi untuk Kota Pontianak, KKR dan Kabupaten Pontianak. “Untuk tahap awal 240.000 namun tidak menutup kemungkinan terjadi eskalasi tergantung dari hasil pencacahan ESDM nanti,” jelas Agus.
Terkait tiga daerah di sekitar Pontianak yang dipilih perdana menurut Agus karena sudah menjadi program pemerintah, kebutuhan infrastrukturnya sudah cukup dan pengguna minyak tanah terkonsentrasi di tiga kota ini. Untuk program konversi berlanjut ke seluruh kabupaten/kota di Kalbar namun bertahap.
Gas yang akan dibagikan beratnya tiga kilogram, berat tabungnya sendiri lima kilogram sehingga masyarakat membeli totalnya delapan kilogram. Untuk isi ulang, Pertamina menyediakan Stasiun Pengisian LPG Khusus ada dua di Wajok dan Batu Layang, kapasitasnya pershif tujuh jam mempunyai pengisian 65 titik sekitar 45-50 ribu tabung satu shif selama tujuh jam, jadi kalau satu harinya dua shif bearti 90 ribu tabung dan disiapkan 270 ton/d perhari kemampuan mesin, kapasitas tersebut cukup untuk melayani konversi di Kalbar.
Konversi gas ini, sesuai dengan kriteria untuk masyarakat yang menggunakan mita, masyarakat miskin yang belum punya kompor gas dan Usaha Kecil Mikro yang masih menggunakan mita. “Ini sebagai upaya mengganti mita ke gas dengan demikian masyarakat bisa berhemat dan perubahan budaya dari pengguna mita ke LPG di seluruh dunia tinggal dua negara di Afrika yang menggunakan mita,” kata Agus.
Sales Refresentatif LPG Rayon VII kalbar, Nyoman Sumarjaya menjelaskan, logistik sudah disiapkan di dua tempat (Batulayang dan Wajok) termasuk logistik untuk tabung LPG serta perlengkapan lain sudah siap. “Mudah-mudahan awal Agustus sudah dimulai pelaksanaan proses konversi,” ujarnya lagi.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

COR270753 Buat Cornelis

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Setelah Bank Indonesia meluncurkan uang pecahan 2000 rupiah di Banjarmasin (9/7) lalu, Kalimantan Barat juga akan menerima alat pembayaran sah dan tergolong unik.
Dimana uang kertas pecahan 2000 rupiah tersebut nomor serinya menggunakan awal nama empat gubernur se-Kalimantan, termasuk Gubernur Kalbar Cornelis dan wakilnya, Christiandy Sanjaya.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/7), Head of Regional Office Bank Indonesia (BI) Kalbar, Samasta Pradhana mengatakan, BI telah menyerahkan replica uang kertas pecahan 2000 rupiah kepada Gubernur Kalbar bersama Ny. Frederika Cornelis dan Wakil Gubernur bersama Ny karyanti Sanjaya.
“Mereka mendapatkan uang kertas pecahan Rp2000 yang memiliki nomor special yakni nomor seri yang sesuai inisial nama, tanggal bulan dan tahun lahir. Seperti Gubernur Cornelis mendapat uang kertas pecahan dengan nomor seri COR270753, untuk Wakil Gubernur CHS290364,” jelas Samasta.
Menurut Samasta, uang pecahan baru tersebut bergambar Pangeran Antasari, Pahlawan Nasional asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan gambar bagian belakang tarian adat Dayak.
Uang tersebut akan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah mulai tanggal 10 Juli 2009. Pemilihan gambar pada uang tersebut mengacu kepada desain uang kertas sebelumnya yang bertemakan Pahlawan Nasional. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pahlawan dan untuk turut serta melestarikan budaya bangsa.
Uang kertas baru pecahan Rp2000 berwarna dominan abu-abu dengan unsur pengaman berupa tanda air bergambar Pangeran Antasari dengan benang pengaman yang tertanam di kertas uang dan bertuliskan BI2000 berulang-ulang, yang akan memendar merah di bawah sinar ultraviolet.
Uang kertas pecahan baru ini juga mengakomodasi kebutuhan para tuna netra dengan menyediakan kode tertentu (blind code) di samping kanan bagian muka uang, yaitu berupa kotak persegi panjang yang dicetak secara intaglio.
Selain itu, seperti pada saat mengeluarkan uang kertas baru pecahan Rp100.000 dan p 20.000 tahun emisi 2004, serta Rp50.000 dan Rp10.000 tahun emisi 2005.
Lebih jauh Samasta mengungkapkan, BI antasnama Pemerintah ingin mempersembahkan ke Kalbar uang Rp2000 dalam bentuk uang kertas. Sedangkan uang Rp1000 akan dicetak dalam bentuk logam, karena kertas seribuan biaya cetakannya mahal dan paling sering digunakan masyarakat sehingga tingkat kelusuhan tinggi. “BI sebagai Clean Money Policy mengeluarkan uang pecahan seribuan dalam bentuk uang logam agar lebih awet,” katanya.
Samasta mengungkapkan, Dewan Gubernur BI mengeluarkan uang kertas pecahan 2000 sebagai persembahan untuk rakyat Kalimantan, sehingga tradisi asli Kalimantan yaitu tarian Dayak yang ada di seluruh Kalimantan menjadi ikon lembar kedua, lembar pertamanya bergambar Pangeran Antasari Pahlawan Nasional dari Kalimantan Selatan. “BI ingin betul-betul memberdayakan perekonomian Kalimantan sehingga dipilih apa yang bisa mewakili Kalimantan,” kata Samasta lagi.
Gubernur Cornelis yang ditemui terpisah berterima kasih kepada BI karena sudah memperhatikan perekonomian Kalbar. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia karena telah memperhatikan kemajuan perekonomian Kalimantan Barat,” ujar Cornelis.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Pemprov akan Terima 325 CPNS

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Pendapat disclaimer Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan beberapa waktu lalu tidaklah membuat semangat Pemprov Kalbar kecut, bahkan disclaimer yang bermaksud mengkritisi laporan keuangan pemerintah provinsi itu memacu aparatur pemerintahan untuk mendidik akuntan agar semakin menguasai permasalahan laporan keuangan agar tidak disclaimer lagi di tahun-tahun mendatang.

Gubernur Kalbar Cornelis, di Pontianak, Senin (27/7) mengatakan akan menginventarisir pejabat untuk dididik menjadi tenaga akuntansi yang handal bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tujuannya, agar pejabat dapat membuat laporan keuangan agar tidak dinilai disclaimer oleh BPK lagi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Lensus Kandri menjelaskan, Provinsi Kalbar dalam penerimaan CPNS September mendatang mengalokasikan 325 CPNS untuk Provinsi Kalimantan Barat.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/7) Lensus menjelaskan, formasi CPNS yang akan diterima tahun 2009 hasil pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta (14/7) lalu, terbagi 230 honorer sisanya pelamar umum, 75 tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis di luar tenaga kesehatan dan pendidikan, namun untuk tenaga teknis menurut Lensus akan diusulkan lagi 50 sehingga menjadi 71. Hal tersebut mengingat kebutuhan provinsi seperti tenaga akuntan masih kurang.
Idealnya setiap SKPD minimal dua akuntan diploma dan strata satu, namun diakuinya tenaga tersebut sampai sekarang belum terpenuhi sehingga kedepan diupayakan terpenuhi. “Bisa saja dipenuhi namun mengingat keuangan negara terbatas,” ungkap mantan Kepala Biro Hukum itu.
Untuk instansi pusat sendiri formasi CPNS mendapat tambahan formasi 50.000 dengan rincian 15.380 tenaga honorer, pelamar umum 34.620, sedangkan untuk alokasi CPNS kabupaten/kota se Indonesia, 275.000, yang terbagi 63.196 honorer, 9927 sekdes, pelamar umum 201.877.
Menurut Lensus, permintaan tambahan formasi CPNS prioritas untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan yang terdiri dari medis dan paramedis, tenaga teknis pendukung peningkatan perekonomian. Selain itu diperlukan tenaga teknis yang mampu menciptakan SDM yang bisa membuka lapangan kerja baru dan usaha mandiri, tenaga di bidang penegakan hukum, tenaga pengendalian pertumbuhan penduduk, tenaga pengamanan dan lembaga permasyarakatan, tenaga teknis yang mendukung keselamatan transportasi.
Selain itu dibutuhkan juga jabatan fungsional lainnya, dan prioritas untuk pelatih atau instruktur olahraga dan atlet berprestasi untuk pengembangan keolahragaan nasional. Dokter pada sarana pelayanan daerah terpencil, sangat terpencil dan dokter spesialis pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, serta tenaga pendidikan daerah terpencil dan perbatasan.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Untan Wisuda Pertama Sarjana Kedokteran

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sebanyak 39 mahasiswa dari 1.178 mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak yang akan diwisuda pada Sabtu (1/8) merupakan lulusan pertama sarjana bidang kedokteran.
Dekan Fakultas Matematika dan IPA Untan, DR Thamrin Usman saat dihubungi, Minggu mengatakan, untuk selanjutnya mereka akan melanjutkan praktek di RSUD dr Soedarso.

Ia menambahkan, mahasiswa kedokteran harus menuntaskan 10 semester. Delapan semester pertama untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. Sedangkan dua semester selanjutnya untuk memperoleh gelar profesi sebagai dokter umum.
Ia melanjutkan, mahasiswa yang akan diwisuda itu mendapat gelar sebagai Sarjana Kedokteran.
Sejak menerima mahasiswa baru untuk bidang kedokteran empat tahun lalu, Universitas Tanjungpura belum mempunyai Fakultas Kedokteran.
Para mahasiswa itu masuk dalam salah satu program studi yang dikelola Fakultas MIPA Untan.
Setiap pemkab/pemkot di Kalbar merupakan donatur untuk pendirian dan perkuliahan di program studi tersebut.
Mahasiswa yang kuliah merupakan hasil seleksi dari tingkat kabupaten/kota yang dibiayai oleh pemda masing-masing.
Namun ada juga hasil seleksi umum meski jumlahnya terbatas ditiap angkatan.
Thamrin Usman mengatakan, fakultas untuk mahasiswa kedokteran tersebut bernama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
Pada wisuda mendatang, sebanyak 114 orang masuk kategori cumlaude (dengan pujian) untuk tingkat sarjana dan magister. Lima diantaranya dari Fakultas MIPA.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Pertanyakan Listrik 10 Ribu MW

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis ditemui usai membuka training penjurian dan eksebisi Perkutut Korwil Kalbar di Pontianak, Jumat (24/7), mengaku banyak investor yang ditolak hanya gara-gara suplay perusahaan listrik negara (PLN) yang tidak memadai.
“Banyak investor yang ditolak. Alasannya, klasik, soal pasokan PLN yang tidak memadai,” ujar Cornelis.

Cornelis mengakui kalau masalah listrik bukan hanya di Kalbar namun Kalimantan, bahkan negara mengalami masalah tidak cukupnya listrik, sehingga untuk di Kalbar pemerintah punya program 10 ribu megawott (MW) tahap dua namun sampai sekarang belum selesai, padahal sudah teken kontrak.
Mantan Kepala pengawas pertambangan Provinsi Kalbar itu menjelaskan Kalau mau membangun pabrik almunium harus punya listrik, jika tidak tercukupi kapasitas listrik maka investor tidak mau membangun pabrik.
“Investor memang niat membangun pabrik, tapi itu tadi listrik yang tidak mencukupi menjadi kendalanya,” katanya.
Kendati demikian, Cornelis optimis persoalan listrik tahun 2010 selesai. Ia juga menyatakan tidak akan mendesak PLN agar secepatnya menyelesaikan masalah listrik di Kalbar karena PLN sudah tahu apa yang dilakukan jika menghadapi masalah kurangnya pasokan listrik.
“Tak perlu didesak, PLN tahu kapan selesainya semua sudah teken kontrak tapi mengapa tak jadi-jadi, saya juga tak ngerti,” ungkapnya agak kesal.
Kepala Bakomapin (Badan Koperasi dan UKM, Kerjasama Promosi, dan Investasi) Provinsi Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie terpaksa menolak tiga investor asing yang akan menanamkan modalnya di Kalbar, lantaran kondisi listrik sering byar pet, sehingga dikuatirkan tidak mencukupi kebutuhan operasional pabrik. Hal tersebut diungkapkan di ruang kerjanya kantor Bakomapin, Jumat (24/7).
Investor yang ditolak Bakomapin berasal dari Amerika Serikat, Singapura dan Prancis. Amerika Serikat dan Singapura sedianya bergerak di bidang property, Prancis di bidang karet dan CPO.
Walau sudah menolak investor itu, namun M Zeet terlihat kesal. Ia kesal karena kondisi listriklah yang menjadi penyebabnya. Bukan karena daerah tidak menerima investor.
“Kantor saya hari ini saja sudah tiga kali listrik mati, bagaimana mau kerja, dan kondisi itu juga jelas tidak mengenakkan bagi investor,” katanya sembari mengatakan, bila investor masuk ke Kalbar maka lapangan kerja juga akan terbuka lebar.
Data perkembangan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Kalbar tahun 2009 menyebutkan Untuk semester satu, rekap data proyek PMDN yang menyampaikan LKPM ada 33 proyek, jumlah rencana proyek 171, terealisasi sampai Juni 126 proyek.
Untuk Investasi dengan nilai rencana Rp44,08 triliun, yang sudah terealisasi sampai Juni Rp6,11 triliun. Data PMA Kalbar tahun 2009 semester satu menyebutkan, jumlah proyek yang menyampaikan LKPM 15, jumlah rencana proyek 159 yang terealisasi 58. Untuk Investasi PMA di Kalbar nilai rencana US$ 2,492 milyar, yang sudah direalisasi sampai bulan juni US$ 786,297 juta.
Menurut M. Zeet rata-rata persentase investasi PMDN dan PMA meningkat.

PLN Mengakui
Humas PT. PLN Persero wilayah kalbar, Adrianus Alep dihubungi via telepon mengakui Kalbar memang mengalami masalah listrik sehingga byarpet, namun PLN tidak mau serta-merta disalahkan terkait masalah ini, karena semua komponen ikut bertanggung jawab.
Ia mengharapkan agar masyarakat membayar listrik tepat waktu, gunakan listrik seperlunya, matikan selebihnya. “Yang terjadi sekarang, bukan hanya kesalahan PLN, namun masyarakat termasuk kantor-kantor juga belajar berhemat,” harapnya.
Adrianus juga menjelaskan kalau saat ini PLN sedang menambah daya menjadi 2x50 MW dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pantai Kura-Kura Singkawang, dalam waktu dekat akan direalisasikan, jika pembebasan lahan sudah selesai. Sehingga pabrik-pabrik investor yang akan masuk tidak terkendala listrik lagi.
Adrianus juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan setengah-setengah menertibkan layang-layang terutama yang menggunakan tali kawat, sehingga kalau menyentuh kabel PLN dapat menimbulkan ledakan dan merusak komponen listrik. “Masyarakat jangan hanya melihat kesalahan PLN, tapi lihat juga penyebab kenapa PLN byarpet, jangan hanya PLN yang salahkan,” ujarnya ketus.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Bryan Lukis Perangko Anak Nasional

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Ada yang istimewa pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN), 23 Juli 2009 kali ini. Bryan Jevoncia, mempersembahkan kado manis buat Kalimantan Barat.
Pelukis Cilik yang belum genap 9 tahun itu, dipercaya untuk mendesain Perangko Anak Nasional yang digelar oleh Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia.

Putra bungsu dari empat bersaudara pasangan Bong Jauw Song dan Rosina Fardimin, itu, sebelumnya sukses memenangkan sayembara desain perangko PBB seri 2008 silam.
“Kepercayaan mendesain perangko ini diberikan oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi dalam rangka memperingati hari anak nasional,“ ungkap Rosina Fardimin, Ibunda Bryan via telepon selulernya dari Jakarta, Kamis (23/7).
Rencananya gambar dari pelukis cilik terbaik se-dunia ini menjadi gambar desain perangko anak nasional yang akan launching, Kamis (23/7) ini di Jakarta.
Bryan yang didampingi ibunya, Rosina sejak kemarin sudah berada di Jakarta untuk memenuhi undang Dirjen Pos dan Telekomunikasi untuk penandatanganan peluncuran perangko anak nasional yang gambarnya di desain oleh Bryan.
“Penandatanganan peluncuran perangko Hari Anak Nasional ini rencananya dilaksanakan di Ancol, dan akan dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus upacara peringatan Hari Anak Nasional,“ katanya.
Dikatakannya, lukisan Bryan yang akan menjadi desain perangko Hari Anak Nasional ini sudah selesai digambar sejak April 2009 lalu. Saat itu, Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang meminta Bryan melukis desain perangko hari anak nasional.
Bryan yang saat ini duduk di kelas IV SD Suster Pontianak saat diwawancara melalui via seluler mengaku senang banget karena bisa menggambar desain perangko untuk Hari Anak Nasional.
Pesan Bryan yang memiliki cita-cita menjadi insiyur ini pada anak-anak Indonesia, “Rajin-rajinlah belajar supaya jadi anak yang pintar,“ katanya.( Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Pelajari Disclaimer Opinion BPK

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Laporan keuangan Tahun Anggaran 2008 yang mendapat disclaimer opinion atau tidak memberikan pendapat dengan alasan masih lemahnya kualitas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar akan dipelajari secara menyeluruh oleh Gubernur Kalbar, Cornelis.
“Penilaian BPK RI disclaimer opinion. Kita akan pelajari dulu yang dianggap lemah kita perbaiki,” kata Cornelis sambil meninggalkan gedung Dewan usai rapat paripurna di Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (21/7).

Sementara itu Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar Mudjijono mengatakan dari hasil pemeriksaan BPK belum bisa memberikan pendapat karena masih banyak kendala yang tidak bisa dilakukan oleh BPK seperti kesalahan administrasi, banyak terindikasi masalah, pada umumnya sebagian besar faktor administrasi dan perlu didalami lagi.
“Ada Rp66,44 miliar kalau kita telusuri akan timbul macam-macam, kita akan memeriksa lebih lanjut,” ujarnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, KH. Khairuman Ar-Rahbini dihadiri Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar Mudjijono, Gubernur Kalbar Cornelis, Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya, Sekda H Syakirman, para kepala dinas, badan, kantor dan Muspida Provinsi Kalbar.
Menurut Mudjijono permasalahan atas laporan keuangan yang mengakibatkan tingkat keandalan informasi dalam laporan keuangan menjadi rendah dan hubungan antar laporan keuangan tidak sistematis diantaranya, terdapat perbedaan sebesar Rp166.787.148.237,81 antara belanja modal pada laporan realisasi anggaran (LRA) sebesar Rp410.746.360.086,00 dengan jumlah bersih mutasi aset tetap pada neraca sebesar Rp243.959.211.848,19.
“Aset Pemprov Kalbar per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.502.028.026.601,19 tidak dapat diyakini keandalannya dan tidak disusun berdasarkan gabungan neraca SKPD,” jelasnya.
Penyusunan neraca per 31 Desember 2008 menggunakan saldo neraca per 31 Desember 2007 yang belum diperbaiki dan tidak dapat diyakini keandalannya berdasarkan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.
Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran pada laporan arus kas (LAK) sebesar Rp85.294.117.316,50, tidak dapat diyakini keandalannya, diantaranya tidak didukung bukti pengeluaran sebesar Rp66.442.268.203,23 dan salah saji sebesar Rp815.998.800,00 yang berpengaruh kepada penerimaan PAD dan belanja pegawai pada LRA dan LAK.
Lebih lanjut dikatakan, persediaan sebesar Rp6.361.338.222,00 tidak dapat diyakini keandalannya karena sumber data untuk pencatatan yang digunakan tidak berdasarkan penatausahaan prosedur akuntansi persediaan.
Kas di bendahara pengeluaran sebesar, Rp24.650.246.335,00, tidak dapat diyakini keandalannya karena sumber di dalamnya termasuk ketekoran kas yang digunakan untuk panjar atau pinjaman minimal sebesar Rp3.617.334.100,00 dan belum termasuk pengembalian panjar atau pinjaman minimal sebesar Rp3.277.315.500, 00.
“Yang menggunakan sumber dana yang tidak dipertanggungjawabkan secara sah serta adanya sisa kas dari biaya pemungutan pajak yang tidak disetor ke kas daerah sebesar, Rp1.612.260.884,64,” jelasnya.
Belanja pada Badan Kesbanglinmas menurut kepala BPK RI Perwakilan Kalbar ini berindikasi kerugian daerah sebesar Rp4.665.514.150,00, belanja bantuan keuangan pada Fakultas Kedokteran Untan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp15.000.000.000,00, karena tidak disertai dengan dokumen pendukung dan tidak sesuai peruntukannya.
Hal ini mengakibatkan saldo akun di LRA dan neraca yang terkait dengan pengeluaran ini tidak dapat diyakini kebenarannya. Lantas apa jalan keluarnya? BPK RI mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan pemerintah daerah dengan mewajibkan semua terperiksa (auditees) menyerahkan Management Representation Letter (MRL), mewujudkan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu (treasury single account), menyusun rencana aksi (action plan) guna meningkatkan opini pemeriksa laporan keuangan oleh BPK RI.
Sementara Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Chairil Effendy tidak mau berkomentar banyak soal temuan BPK RI terhadap bantuan kepada Fakultas Kedokteran. "Bantuan itu merupakan tanggungjawab Dewan Pembina karena tidak langsung diterima oleh Universitas Tanjungpura," kata Chairil Effendy.
Ia menduga dana sebesar itu merupakan akumulasi bantuan selama tiga tahun sejak Fakultas Kedokteran dicanangkan di universitas itu.
Ia menambahkan, untuk menghindari kejadian serupa, bantuan dari Pemprov Kalbar tidak lagi melalui Dewan Pembina. "Tapi langsung ke Universitas Tanjungpura sebagai lembaga," kata Chairil Effendy.
Dewan Pembina untuk Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura diketuai oleh mantan Gubernur Kalbar, Usman Jafar.(Andika Lay/Antara)

Baca Selengkapnya...

Mega Kuasai Lima Kabupaten

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilih Pemilu Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat, menunjukkan pasangan Calon Presiden Megawati-Prabowo, menang di lima kabupaten, yaitu Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Melawi.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ahmad Rabiul Muzammil, Senin, menyatakan hasil perhitungan rekapitulasi tersebut menunjukkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, menang dengan perolehan 1.235.144 suara atau 54,03 persen.

"Perhitungan rekapitulasi telah selesai dan akan kami antarkan ke KPU Pusat," katanya saat dihubungi.
Dari rekapitulasi KPU Provinsi Kalbar, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo menang di lima kabupaten. Namun dari lima kabupaten itu tidak dapat menyumbangkan suara secara signifikan sehingga pasangan itu hanya berada di posisi kedua setelah pasangan SBY-Boediono.
Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis, sebelumnya menyatakan dapat menerima kekalahan pasangan yang diusung partainya tersebut. Padahal saat Pelpres 2004, pasangan Mega-Hasyim Muzadi menjadi pemenang di Kalbar.
Sementara Megawati saat berkampanye di Pontianak beberapa waktu lalu, menyatakan, Kalbar adalah daerah pendukung fanatik.
Dalam Pilpres kali ini, pasangan Mega-Prabowo mendapatkan suara dukungan 848.603 atau 37,12 persen. Sementara pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memperoleh 202.459 atau 8,86 persen.
Pasangan SBY-Boediono menang di sembilan kabupaten/kota. Meliputi Kabupaten Sambas 143.170 suara dari 240.578 suara sah, Bengkayang 54.204 suara dari 107.958 suara sah, Pontianak 92.103 suara dari 111.668 suara sah.
Kemudian, Ketapang 99.926 suara dari 207.526 suara sah, Kapuas Hulu 61.330 suara dari 128.520 suara sah, Kota Pontianak 207.766 dari 272.798 suara sah, dan Kota Singkawang 61.653 suara dari 83.997 suara sah.
Selanjutnya, Kayong Utara 27.586 suara dari 41.754 suara sah, dan Kubu Raya 163.535 dari 232.099 suara sah.
Menurut Muzammil, pada Pilpres ini dari sebanyak 3.226.188 pemilih terdaftar, sebanyak 2.373.482 pemilih atau 73,54 persen yang telah menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, sebanyak 853.705 atau 26,46 persen tidak memilih.

Gunakan KTP
Di sisi lain Muzammil, menyatakan, tingkat partisipasi masyarakat yang memilih menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) saat pemilu presiden di daerah tersebut hanya 3.039 orang atau 0,09 persen.
"Saya tidak bisa menjawab kenapa kecil. Mungkin karena waktu yang sempit," katanya di Pontianak, Senin.
Menurut dia, KPU tidak mau mengklaim daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut sudah cukup baik, sehingga hanya sedikit saja dari warga yang tidak terdaftar yang menggunakan KTP.
Tetapi bisa saja kecilnya angka partisipasi pemilih dengan KTP tersebut karena tidak mudahnya syarat yang diberikan jika menggunakan KTP, karena seorang warga atau calon pemilih juga harus menyertakan kertu keluarga. "Untuk menyiapkan KK juga perlu waktu," katanya.
Menurut Muzammil, sebanyak 99 persen warga yang mempunyai KTP, pasti sudah terdaftar.
"Jadi yang masih menggunakan KTP saat pilpres, mungkin itu yang terlewati," katanya.
Pada Pilpres ini dari sebanyak 3.226.188 pemilih terdaftar, sebanyak 2.372.482 pemilih atau 73,54 persen telah menggunakan hak pilihnya.
Sebanyak 853.705 pemilih atau 26,46 persen tidak memilih. Sebanyak 2.286.206 atau 96,24 persen merupakan suara sah, dan 89.316 atau 3,76 persen tidak sah. Sehingga total pemilih ada 2.375.522 orang.
Muzammil juga menolak anggapan minimnya pemilih menggunakan KTP karena kurangnya sosilisasi kepada masyarakat.
"Di zaman yang serba moderen sekarang. Informasi melalui media elektronik dan cetak sudah sampai di pelosok-pelosok daerah, jadi tak ada alasan tidak tersosialisasi," katanya.
Dari 14 belas kabupaten/kota yang ada, hanya ditemukan sebanyak 3.039 orang yang menggunakan KTP dalam Pemilihan Presiden tersebut. Bahkan menurut ia, ada tiga kabupaten yang sama sekali tidak ada pemilih yang menggunakan KTP, yaitu Kabupaten Sekadau, Sintang dan Melawi.
Muzammil mengatakan lagi, penggunaan KTP dalam pemilihan kemarin paling tidak bisa menyelamatkan 3.039 hak suara warga Kalbar.
Sementara menurut anggota Panwas Kalbar, Hawad Sriyanto, sosialisasi yang dilakukan juga dirasa sudah efisien dan dalam penyelengaraan tidak terdapat satu masalah yang sampai ke tingkat provinsi.
"Sampai penghitungan tingkat provinsi berjalan, masalah yang ada hanya masalah admistratif. Tetapi semua sudah dapat diselesaikan," katanya.( Rizky Wahyuni/Antara)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Kutuk Pelaku Bom Jakarta

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengutuk keras pelaku terror bom yang terjadi di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan Jakarta, Jumat (17/7) pagi.
Menurut Gubernur, aksi terror bom tersebut adalah biadab dan tidak berprikemanusiaan.
“Saya mengutuk keras pelaku aksi terror bom Jakarta tersebut,” ujar Cornelis via telepon, Jumat siang.

Pada kesempatan itu, Cornelis selaku Gubernur juga menyatakan turut berdukacita atas jatuhnya korban jiwa akibat bom di beberapa tempat di ibukota tersebut. Dan ia menghimbau masyarakat agar waspada terhadap adanya kemungkinan teroris di Kalbar.
Sementara itu, Kapolda Kalbar, Brigjen Polisi, Erwin TP Lumban Tobing, Jumat menyatakan Kalbar dalam status siaga satu.
“Penerapan status siaga satu ini dilakukan untuk mencegah pelaku teror bom melakukan aksi terornya di wilayah Kalbar,” kata Erwin.
Ia mengatakan pemberlakuan status siaga satu diberlakukan sejak Jumat kemarin sampai waktu yang tidak ditentukan.
Kapolda sendiri sudah memerintahkan Kapoltabes dan seluruh Kapolres di seluruh Kalbar untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan di wilayah hukumnya masing-masing.
Dengan status siaga satu ini, Kapolda mengatakan polisi akan mengamankan seluruh tempat-tempat vital seperti kantor pemerintah, termasuk KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tempat-tempat publik seperti hotel, bank, pusat pembelanjaan, bandara, pelabuhan, terminal dan tempat hiburan akan dijaga ketat.
“Seluruh anggota harus siap siaga meningkatkan pengamanan dan pengawasan. Saya tidak mau teror bom terjadi di Kalbar. Kita tidak boleh kecolongan,” tegasnya.
Upaya pencegahan aksi teror, Kapolda juga mengatakan sudah memerintahkan intelejen kepolisian untuk mengawasi tempat-tempat rawan serangan bom.
“Saya juga meminta dukungan masyarakat Kalbar untuk segera melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan atau melaporkan kegiatan sekolompok orang yang melakukan kegiatan mencurigakan,” pintanya.
Tidak hanya tempat-tempat publik yang akan dijaga ketat, Kapolda juga langsung turun ke Entikong, Jumat kemarin mengecek kesiapan pasukannya mengamankan perbatasan mencegah pelaku teror bom masuk Kalbar.
Dari pantuan lapangan kemarin, puluhan aparat keamanan tampak bersiaga di Bandara Supadio dan Pelabuhan Dwikora Pontianak.
Di Bandara Supadio sendiri, sekitar satu peleton anggota Paskhas AU dan satu peleton anggota Poltabes Pontianak terlihat bersiaga menjaga pintu masuk dan pintu keluar bandara.
Untuk pengamanan di Pelabuhan, Kapolda mengatakan sudah bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Adpel mengingat pantai Kalbar begitu panjang dan sangat terbuka.( Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Christiandy: Kalbar Bebas Flu Babi

Sanggau (BORNEO TRIBUNE)--“Sampai saat ini Kalbar bebas Flu babi. Kita masih bisa menjaga itu,” ujar Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat saat dikonfirmasi di Pos Gabma Entikong, Rabu (16/7) kemarin.
Pernyataan Wagub tersebut disampaikan guna memberi rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat khususnya dunia usaha yang berhubungan dengan peternakan. Sebab setelah isu flu baik burung ataupun babi merebak, mereka yang merasakan dampanya, baik langsung maupun tidak.

“Penting ini disampaikan bahwa Kalbar aman, dan untuk itu kita harus berupaya secara bersama-sama untuk menjaganya,” jelasnya.
Kalbar yang memiliki bandara udara Supadio dan pos antar Negara merupakan salah satu perhatian dari pemerintah agar jangan sampai penyebaran penyakit tersebut masuk ke Kalbar.
“Pada awal isu itu terdengar kami minta dinas kesehatan berkoordinasi dengan Polda, Danrem, Bea Cukai dan sebagainya demi mengamankan daerah ini, dan kita bersyukur sampai sekarang aman,” tambah Christandy.
Sebagai langkah antisipasi akan masuknya virus H1N1 tersebut melalui Pos Lintas Batas Entikong, Christiandy menjelaskan bahwa saat ini tenaga kesehatan di karantina pelabuhan dirasa sudah cukup namun perlu dilengkapi prasarannya baik jumlah maupun mutu alat-alat pendeteksinya.
Untuk Pos Karantina PPLB Entikong sendiri memiliki sembilan orang tenaga pelayanan yang bekerja mulai dari pukul 05.00 hingga pukul 17.00 Wib dan hanya dibagi menjadi dua regu (sip) dan dilengkapi dengan empat unit Ear Thermometer. Dan dalam satu hari pos karantina tersebut memeriksa 700 sampai 800 orang pelintas dan akan bertambah hingga 1000 pelintas saat hari libur.
Sari, salah seorang petugas di Karantina Kesehatan PPLB Entikong mengatakan, bahwa setiap pelintas akan diperiksa kesehatannya sebelum melakukan pemeriksaan paspor.
“Setiap pelintas akan dites suhu badanya dengan Ear Thermometer dan bila ada gejala awal suhu badan mencapai 38 derajat selsius maka kami akan memeriksa lebih lanjut, namun hingga saat ini belum ada gejala yang seperti itu,” jelas Sari.
Namun demikian Sari beserta rekan-rekannya mengeluhkan bahwa saat ini alat yang disediakan masih sangat sedikit dan mengharapkan alat Bantu lainya guna meringankan tugas mereka di lapangan.
Dari pantauan di lapangan pun pemeriksaan terhadap pelintas hanya sebatas kepada penumpang bis, namun beberapa sopir yang sering melintas dengan membawa barang lolos dari pemeriksaan, dan ini merupakan salah satu perhatian yang harus ditingkatkan, terutama bagi petugas di Karantina Kesehatan.
“Biasa jak tidak perlu khawatir kalau memang nasibnya ya mau gimana lagi kami percaya dengan petugas bahwa mereka bekerja dengan baik,” ujar Hendra, petugas resepsionis di penginapan Sinar Jelita Entikong.(Abdul Khoir)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Terima Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi UMKM

Samarinda (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi UMKM dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (15/7). Pada kesempatan itu Presiden juga menyerahkan Bintang Jasa dan Satyalancana Wirakarya.
Acara yang dihadiri 15.000 undangan yang terdiri dari warga gerakan koperasi, pengusaha dan masyarakat dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-62 bertempat di Stadion Madya Sempaja, Samarinda Kaltim.

Peringatan hari koperasi itu sendiri diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya, Jalan Santai Koperasi 2009, Apresiasi Seni, Pasar Rakyat, Rapat Anggota Khusus Dekopin dan Hari Koperasi Nasional Expo 2009 yang menampilkan pameran produk koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah dari seluruh provinsi di Indonesia termasuk Kalbar dengan menampilkan berbagai produk koperasi dan UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Kalbar, Herry Djaung mengatakan terpilihnya Gubernur Kalbar sebagai penerima Satyalencana diusulkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Presiden Republik Indonesia, melalui suratnya nomor: 15/M.KUKM/VI/2009 tentang usul tanda kehormatan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan telah disetujui Presiden SBY.
Dijelaskannya bahwa Gubernur Kalbar, Cornelis layak menerima Satyalancana Pembangunan karena keberhasilan membangun dan membina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Barat, salahsatunya dengan membentuk Dinas Koperasi di lingkungan Pemprov Kalbar.
Lanjutnya, Cornelis memiliki komitmen yang kuat dan nyata terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat untuk mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kalimantan Barat yang Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Efek dari pembentukan dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat, terjadinya peningkatan jumlah koperasi baik kualitas maupun kuantitasnya serta dukungan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dari seluruh Indonesia diusulkan lima orang menerima Bintang Jasa, 30 orang menerima Satyalancana Pembangunan dan hanya tujuh Gubernur yang menerima Satyalancana yaitu Gubernur Kalbar, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Banten dan Kalimantan Selatan. Dan satu Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numbberi.
Cornelis ketika dihubungi menjelaskan bahwa Koperasi UMKM merupakan kekuatan riil dalam membangun kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Kalbar. Lanjutnya, perkembangan Koperasi UMKM tersebut merupakan hasil nyata komitmen pembangunan daerah yang meletakan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi.
”Bagi koperasi, UMKM diberikan kesempatan yang sama bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan,” ungkap Cornelis.
Di Kalbar tercatat UMKM formal sebanyak 2.824 unit usaha, dengan menyerap sekitar 11.215 tenaga kerja. Meskipun kontribusinya relatif kecil yakni 1,89 persen terhadap PDRB, namun sumbangannya akan semakin bertambah besar manakala peran UMKM sektor informal dilibatkan. Sementara itu, jumlah koperasi konsumsi serba usaha termasuk koperasi jasa 4.039 unit, jumlah KUD 416 unit dengan volume usaha mencapai Rp43,52 Miliar yang tersebar merata di 14 Kabupaten/Kota. (Hamdan Harun/Kepala Balai Pelatihan Koperasi, UKM Provinsi Kalbar)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Terima Penghargaan Presiden

Samarinda (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis, sejak Selasa kemarin telah bertolak ke Samarinda Kaltim. Kehadiran Cornelis di Bumi Etam tersebut disamping menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-62 juga secara khusus menerima anugerah penghargaan Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pak Gubernur, didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Menengah dan kecil Provinsi Kalbar, Herry Jaoung, dan rombongan berangkat menuju Samarinda Kaltim dengan pesawat Garuda transit via Jakarta–Balikpapan guna menghadiri acara puncak Harkopnas yang dipusatkan di Samarinda,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar, J Namsuan Matsun.
Sebetulnya, acara puncak peringatan Harkopnas di Stadion Madya Sempaja itu sendiri akan dibuka Presiden RI, Senin (13/7) lalu, namun terpaksa diundur hingga Rabu (15/7). Pengunduran jadwal tersebut karena kesibukan rutin SBY selaku Presiden RI. “Tapi tak apa-apa, artinya persiapan menjadi semakin matang,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Zairin Zaim ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (13/7).
Kedatangan Presiden ditunda terkait pemilihan presiden “informasi yang kami terima dari Setneg seperti itu. Kami baru terima surat tertulisnya Sabtu malam,” ungkap Zairin.
Peringatan Harkopnas ke-62 akan berlangsung selama 3 hari dipastikan berlangsung semarak. Tidak kurang dari 300 stand akan memamerkan produk unggulan daerah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari seluruh Indonesia termasuk Kalbar. Pameran dibagi dua kelompok yakni Harkopnas Expo 2009 dan Pasar Rakyat. Stand Harkopnas akan menampilkan produk unggulan masing-masing daerah dari seluruh Indonesia. Sedangkan Pasar Rakyat hanya melibatkan pengusaha UMKM lokal.
Menurut Baihaqi, Panitia dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kaltim di Harkopnas Expo ada 152 stand dan pasar rakyat menghimpun 158 stand. Jumlah pendukung yang membantu acara ini tidak kurang dari 3.000 orang. Belum lagi undangan dari berbagai provinsi. Diperkirakan jumlah yang hadir akan mencapai 10 ribu pengunjung.
Tenda kehormatan bentuknya memanjang berukuran 12x24 meter tanpa tiang tengah sudah terpasang megah. Nantinya tenda inilah yang akan menahan sinar matahari yang mengenai Presiden RI. Selain itu disiapkan pula tenda undangan, tenda massa, dan tenda artis. Untuk tenda artis dan undangan berukuran 12x40 meter. Usai membuka puncak Peringatan Harkopnas ke-62 Presiden RI juga akan melakukan peresmian secara simbolis Jembatan Mahulu dan PLTG Sambera, di Stadion Madya Sempaja, papar Baihaqi.
Harkopnas ini diikuti 3.000 undangan dari seluruh Indonesia dan tamu luar negeri. Selain itu, serangkaian kegiatan lain digelar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Seperti kegiatan pasar rakyat, bakti sosial dan jalan sehat.
Menurut Herry Jaong, selain Gubernur Kalbar, dua Koperasi Kalbar juga akan mendapat anugerah penghargaan dari Presiden RI. Pada Harkopnas Expo 2009 ini berbagai produk kerjainan Kalbar turut dipamerkan di ajang ini. Melalui ajang pameran ini diharapkan berbagai produk Kalbar dapat lebih dikenal di tingkat Nasional dan Internasional.
Disamping itu pula merangsang Koperasi dan pengusaha UMKM Kalbar agar lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan produk kerajinanya. “Menciptakan produk dengan sentuhan kreativitas dan inovasi akan memberikan nilai tambah terhadap produk itu sendiri,” pungkasnya. (Citra/Humas Pemprov Kalbar).

Baca Selengkapnya...

Perlu Anggaran Khusus Daerah Perbatasan

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Anggota Komisi 1 DPR RI, Sabam Sirait mengatakan perlu ada anggaran khusus untuk pembangunan daerah perbatasan Kalbar dengan Serawak, Malaysia.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pertemuan anggota Komisi 1 DPR RI dengan pemerintah daerah Kalbar, Senin (13/7).
Ia mengatakan anggaran khusus diperlukan bagi pembangunan daerah perbatasan agar tidak terus menerus menjadi daerah tertinggal. Anggaran khusus ini dapat diperuntukkan bagi pembangunan SDM dan infrastruktur di perbatasan.

“Paling tidak daerah perbatasan diberikan anggaran khusus selama 5-10 tahun,“ katanya.
Menurutnya pemberian anggaran khusus jauh lebih baik daripada adanya UU otonomi khusus bagi daerah perbatasan.
“Tidak perlulah seperti Aceh dan Papua yang minta otonomi khusus, pemberian anggaran khusus sudah cukup,“ ujarnya.
Anggaran khusus ini, menurut Sabam dapat diambil dari penerimaan asli daerah Kalbar atau hasil ekspor Kalbar. Ia menyarankan agar pemerintah Kalbar dapat mengusulkan ke pemerintah pusat untuk meminta pengalokasian anggaran khusus dari penerimaan asli daerah sebesar 20 persen.
Sabam menilai pemerintah pusat memang sangat kurang memperhatikan perbatasan. Pemerintah seringkali hanya menyalahkan Malaysia yang mencaplok wilayah Indonesia. Tapi pemerintah sendiri juga tidak membangun daerah perbatasan dengan baik.
“Jangan salahkan Malaysia kalau mereka membangun perbatasannya dengan baik. Malaysia pasti buat pertahanan yang bagus. Sementara kita listrik saja beli dari Malaysia. Kenapa tidak dirikan PLN di perbatasan daripada beli listrik dari Malaysia,” tanyanya.
Tidak hanya memberikan anggaran khusus untuk pembangunan perbatasan, Sabam juga menilai masyarakat perbatasan perlu diberikan tanah untuk kehidupan mereka agar masyarakat di sana benar-benar merasa Indonesia adalah tanah airnya.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan masalah perbatasan sebenarnya sudah sangat sering dibahas dengan pemerintah pusat dalam berbagai forum.
Pembahasan perbatasan ini mulai dari Musrembang sampai pembentukan forum-forum, foros dan badan pengelola kawasan perbatasan dan kerja sama. Tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut yang konkrit dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kalbar sendiri sangat terkendala dengan masalah anggaran dan tata ruang kehutanan di daerah perbatasan,“ katanya.
Banyak di daerah perbatasan, hutan-hutan lindung yang tidak boleh diganggu gugat sehingga ketika akan membangun terbentur dengan tidak adanya wewenang bagi pemerintah daerah.
“Belum lagi APBD Kalbar yang hanya Rp1,4 Triliun sangat tidak cukup kalau harus memfokuskan masalah perbatasan,“ ungkapnya. (Tantra Nur Andi)

Baca Selengkapnya...

Kalbar Tuan Rumah Rakornas Tata Ruang

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Provinsi Kalimantan Barat menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tata ruang, 25 - 27 Agustus mendatang, kata Sekretaris Daerah Kalbar, Syakirman.
"Rencananya Rakornas itu akan dibuka oleh Presiden RI terpilih," kata Syakirman, di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan yang telah direncanakan sejak lama itu, akan dihadiri oleh Gubernur, pimpinan DPRD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi seluruh Indonesia.
Alasan diselenggarakan di Kalbar, karena Kalbar mempunyai kawasan perbatasan, serta masih banyak persoalan tata ruang lainnya juga akan dibahas, katanya.
Syakirman menambahkan, selain membahas tata ruang, dalam rakornas tersebut juga akan dibahas rencana memadu serasikan kawasan hutan dengan kondisi sekarang. Agar setelah ditata, batasan-batasan tata ruang antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota bisa satu pemikiran.
"Kondisi sekarang, banyak ditemukan ketidakcocokan antara tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga perlu kesepakatan bersama agar saling menunjang," katanya.
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menata konsep pembangunan daerah di sepanjang perbatasan Kalimantan dengan Malaysia terbagi dalam empat bagian yakni Lini I Luar (Border Lini), Lini II Luar (termasuk daerah komunikasi), akses jalan raya dan fasilitas sosial lain, dan Lini Dalam (termasuk daerah komunikasi).
Lini I Luar terbentang sepanjang perbatasan dengan lebar sekitar satu kilometer dari batas depan daerah perbatasan (BDDP). Di Lini II Luar dengan lebar sekitar tiga kilometer, merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit dengan sistem inti dan plasma.
Dengan dibangunnya perkebunan sawit di sepanjang kawasan perbatasan Kalbar-Malaysia Timur, maka diharapkan masyarakat Kalbar bisa menjaga kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari rongrongan pihak luar.
Sebanyak 15 kecamatan yang masuk dalam "line" I dengan luas wilayah sekitar 2,3 juta hektar dan berbatasan langsung dengan Malaysia dengan panjang perbatasan Kalbar-Malaysia sekitar 966 kilometer yang berbatasan dengan darat secara langsung, dan sangat rawan praktek illegal. Sehingga diperlukan upaya penjaga keamanan di sepanjang perbatasan tersebut.
Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP), telah mengajukan sebanyak tiga Perpres kepada Pemerintah Pusat. Tetapi hingga kini Perpres itu belum disahkan. Perpres dimaksud, mengenai Badan Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antarnegara (di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten), Perpres Rencana Tata Ruang (RTR), dan RTR Kasaba (Kalimantan, Sarawak, dan Sabah).(Antara)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Kalbar Dukung Presiden Terpilih

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar Cornelis kembali menunjukkan sikap kenegarawanannya. Selain mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kalbar yang telah memilih pemimpin bangsa secara demokratis, aman, dan tertib, ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang pemilu presiden 8 Juli lalu.
Dalam konferensi pers yang digelar di kediaman pribadinya di kawasan Jalan Danau Sentarum Pontianak, Kamis (9/7), Cornelis mengucapkan selamat kepada siapapun pemenang pemilu presiden dan wakil presiden.

“Saya, atas nama Gubernur Kalbar dan juga penanggung jawab tim kampanye Megawati-Prabowo Kalbar mengucapkan selamat kepada siapapun pemenang pilpres tahun ini. Kalau Pak SBY menang, saya juga ucapkan selamat,” kata Cornelis kepada sejumlah wartawan di Pontianak.
Ia mengakui kekalahan timnya dalam pertarungan pilpres kali ini disebabkan banyak faktor. Di antaranya soal figur dan lemahnya sosialisasi kampanye di media cetak maupun elektronik.
Menurutnya, jika pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang, itu merupakan hal yang wajar. “Saya kira tidak ada kejutan. Toh, Pak SBY memang didukung banyak partai. Jadi, tim saya kalah. saya terima sajalah kekalahan itu, sebab sampai hari ini juga belum ada laporan kecurangan yang masuk,” ucapnya.
Terkait adanya indikasi kecurangan dalam hitungan nasional, ia minta agar diselesaikan secara hukum.
“Sebagai tim kampanye, saya tentu kecewa dengan perolehan suara yang kecil di Kalbar. Paling tinggi kami hanya kebagian 30 persen saja. Tapi kita tak harus larut dengan kekecewaan itu,” jelasnya.
Ia juga minta agar seluruh warga Kalbar tetap mendukung pemerintahan terpilih agar roda pembangunan dapat berjalan dengan baik. “Biarkan proses demokrasi ini berjalan apa adanya. Kita dukung siapa yang terpilih,” tegasnya.

Unggul di Sanggau
Dari 980 atau 92,72% TPS (tempat pemungutan suara) yang sudah melapor dari 1.057 TPS yang ada, sebanyak 221.848 (77,88 %) suara yang telah masuk, dari 284.847 suara dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pasangan nomor urut 1 Megawati-Prabowo memperoleh 122.815 suara atau 55,36 persen, pasangan nomor urut 2 SBY-Budiono meraup 87.902 suara atau 39,62 persen dan pasangan nomor urut 3 JK-Wiranto peroleh 11.131 suara atau 5,02 persen .
Perhitungan tersebut diperoleh dari perhitungan cepat Tim Koordinasi Dukungan Eksekutif (Tim Kor Desk) Pilpres Kabupaten Sanggau, hingga sekitar pukul 15.00 Wib kemarin, untuk sementara pasangan Megawati-Prabowo mengungguli pasangan capres lain.
Dari 15 kecamatan tercatat sudah ada 12 kecamatan yang perhitungannya selesai. Yakni terdiri dari Kecamatan Mukok, Meliau, Parindu, Bonti, Jangkang, Kembayan, Beduai, Sekayam, Noyan, Tayan Hulu, Toba dan Balai Batang Tarang. Sedangkan tiga kecamatan yang belum selesai perhitungannya adalah Kapuas, Entikong, dan Tayan Hilir. Namun diperkirakan hingga malam kemarin, perhitungan dari kecamatan yang tersisa akan kelar. Namun jika sampai malam belum juga rampung, maka akan dilanjutkan pada hari ini.
Karena seperti di Kecamatan Kapuas dari 211 TPS yang sudah lapor sebanyak 182. Kecamatan Entikong dari 33 TPS yang sudah lapor sebanyak 25 TPS. Kecamatan Tayan Hilir dari 81 TPS yang sudah lapor sebanyak 41 TPS.
Sementara itu Irenius Nius, Ketua Tim Desk Kabupaten Sanggau sebelumnya mengatakan, bahwa data ini sifatnya adalah masih sementara, dan validitas data menunggu sidang pleno KPUD Kabupaten Sanggau.
“Data yang resmi adalah data yang dikeluarkan oleh KPU melalui rapat pleno perhitungannya, bukan yang dikeluarkan oleh lembaga survey atau sejenisnya. Sedangkan data hasil perhitungan sementara Tim Desk tidak boleh dijadikan sebagai acuan,” tegasnya.(Abdul Khoir)

Baca Selengkapnya...

Mega Menang Telak di Landak

Landak (BORNEO TRIBUNE) Basis PDIP Kalbar di Kabupaten Landak tidak seperti umumnya pemilih Indonesia yang memilih SBY. Di Kabupaten yang pernah dipimpin Drs Cornelis, MH ini kubu Megawati-Prabowo menang telak.

Dari 14 desa yang sudah masuk di PPK Menyuke Megawati mengantongi 11.348 suara jauh meninggalkan SBY-Boediono (3.260) dan JK-Wiranto (319). Di Kecamatan Kuala Behe Mega-Pro meraih 2.532 sedangkan SBY-Boediono 1.385 dan JK-Win hanya 155. Begitupula di 5 desa masing-masing Sekendal, Serimbu, Jambu Engkangin dan Sepangah Mega-Pro menang 4.318 melesat jauh di atas meninggalkan SBY dan JK yang hanya 145 dan 152.
Hingga tadi malam suara yang terkumpul untuk Mega-Pro sebanyak 11.461, SBY-Boediono 3.808 dan JK-Wiranto 498. Adapun trend serupa juga terjadi bagi tanah kelahiran Jusuf Kalla di Makassar. Di Sulsel JK menang 63 persen. Sementara itu Antara melaporkan pelaksanaan `quick report` oleh RRI, hingga pukul 16:10 WIB, dari sekitar satu juta suara yang masuk, untuk sementara pasangan Capres dan Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono, meraih sekitar 62,13 persen secara nasional.
Sementara pasangan calon presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto meraih 19,60 persen dan Jusuf Kalla- Wiranto meraih 18,27 persen.
Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Parni Hadi mengatakan, dalam melakukan `quick report` tersebut menurunkan sekitar 4.700 kontributor yang tersebar pada 60 stasiun RRI di seluruh provinsi di Indonesia.
"Setiap kontributor melakukan liputan pada tiga TPS," katanya.
Dia mengatakan, perolehan suara hingga pukul 16.10 WIB itu baru sekitar 60 persen dari yang diperoleh di lapangan.
"Angka tersebut dapat berubah setiap saat, dan diharapkan pada pukul 17.00 WIB semuanya sudah masuk.
Dia mengatakan, dalam melakukan, quick report tersebut, menggunakan metode random proporsional sampling, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti "mapping" politik.
Langkah itu juga pernah dilakukan saat Pemilihan legislatif pada April 2009, dan angka yang diperoleh "comparable" dengan empat lembaga survei lainnya.
Quick report tersebut dapat dilakukan, karena ditunjang dengan infrastruktur yang ada antara lain, memiliki jaringan luas dengan 60 stasiun penyiaran yang tersebar pada 60 kota di seluruh provinsi Indonesia.
Selain itu juga ditunjang dengan kantor yang tersedia serta reporter,jaringan internet dan email, sehingga potensi itu dimanfaatkan.
"Ini dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia dan aset RRI serta jaringan yang tersedia," katanya.
Menjawab pertanyaan dia mengatakan, quick report hampir sama dengan quick qount.
Melakukan quick report, melalui laporan tetap berdasarkan pada hitungan melalui reportase turun langsung ke TPS sampai selesai penghitungan.
Direktur Administrasi Keuangan LPP RRI, Niken Widisatuti mengatakan, jumlah kontributor yang bertugas berdasarkan proporsional dengan memperhatikan antara lain jumlah penduduk ataupun jumlah pemilih di suatu tempat. Juga melakukan pemetaan wilayah, dan pemetaan kekuatan partai politik. Langkah ini dilakukan jangan sampai kontributor terkosentrasi pada satu tempat, tetapi sebarannya itu harus secara proporsional.
"Dengan cara proporsional, itu supaya dapat data yang valid serta untuk menghindari "margin eror" dari quick report," katanya dan menambahkan margin eror dari quick report ini maksimal dua persen.
Sementara itu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengemukakan, Capres Susilo Bambang Yudhoyono pasangan Cawapres Boediono (SBY-Boediono) pada Pilpres Rabu hanya kalah di Provinsi Sulawesi Selatan dari tujuh provinsi terbesar di Indonesia.
Pasangan JK-Wiranto unggul 63,45 persen di Sulsel, sedangkan SBY-Boedino hanya mendapat dukungan 33 persen. Sementara Mega-Prabowo hanya mendapat 3,55 persen.
"Awalnya masih imbang, tetapi suara JK-Wiranto naik drastis setelah isu SARA yang dikemukakan tim sukses SBY-Boediono di Makassar," kata Direktur eksekutif LSI, Denny JA, di Hotel Sari Pan Pacific saat memaparkan hasil survei LSI, Rabu petang.
Meskipun SBY-Boediono hanya mengantongi 33 persen di Sulsel, tetapi perolehan suara pasangan capres nomor urut dua ini ditujuh provinsi terbesar rata-rata di atas 20 persen.
Jika mengacu pada UUD 1945, kata Denny, perolehan suara SBY-Boedino tersebut menunjukkan dua pasangan ini sebagai pemenang Pilpres 2009.
Keunggulan perolehan suara capres SBY-Boedino tersebut terbesar di DKI Jakarta, yakni 70,14 persen, menyusul di Sumatera Utara 68,11 persen, Jawa Barat 64,03 persen, Banten 63,80 persen, Jatim 59,68 persen, Jateng 52,80 persen dan di Sulsel 33persen.
Sementara itu Mega-Prabowo unggul di Jateng yakni 38,24 persen, menyusul Jatim 30,83 persen, Banten 28,01 persen, Jabar 26,74 persen, Sumut 26,42 persen, DKI 20,25 persen dan Sulsel 3,55 persen.
Pasangan JK-Wiranto, unggul di Sulsel 63,45 persen menyusul Jateng, 8,97 persen, DKI Jakarta 9,61 persen, Jatim 9,50 persen, Jabar 9,23 persen, Banten 8,19 persen, dan Sumut 5,47 persen.
Secara nasional hasil sementara menurut LSI, Mega-Prabowo mendapat 27,27 persen, SBY-Boediono 60,17 persen dan JK-Wiranto 12,55 persen, dan Golongan Putih 28 persen.
Menurut Denny, prosentase Golput dibawah 30 persen tersebut menunjukkan Pilpres 2009 ini lebih semarak dibanding Pemilu legislatif dan Pilkada yang Golputnya masih di atas 30 persen.
Denny menegaskan, hasil survei LSI tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan "margin of error +/- 1 persen. Artinya, kalau ada perbedaan dengan KPU kemungkinan hanya satu persen plus atau satu persen minus.
Data tersebut diperoleh dari 2000 TPS di 33 provinsi dengan menggunakan metode multi stage random sampling dengan dukungan pengiriman data melalui SMS ke server.
Dari hasil "quick count" CIRUS bekerjasama dengan SCTV hingga pukul 16:45 WIB, SBY-Boediono berhasil meraih 60,20 persen suara, Megawati-Prabowo 27,49 persen, dan JK-Wiranto 12,31 persen suara, dari total suara yang masuk 99,9 persen.
Sedangkan quick count LSI-Trans Corp menghasilkan, SBY-Boediono meraih 60,84 persen, Megawati-Prabowo 26,57 persen, dan JK-Wiranto 12,60 persen dari suara yang masuk 99,34 persen.
Dari penelusuran di lapangan, SBY unggul dalam perolehan suara sementara di tempat pemungutan suara (TPS) Capres Jusuf Kalla di Menteng, Jakarta.
Pasangan SBY-Boediono pada TPS 19 di Taman Suropati, Menteng, dari 366 suara yang masuk memperoleh suara sebanyak 219 suara, JK-Wiranto 105 suara, Megawati Soekarnoputri-Prabowo 40 suara dan dua suara dinyatakan tidak sah.
Sementara itu di TPS 20 yang lokasinya berdekatan dengan TPS 19 di Taman Suropati, Menteng, pasangan Capres SBY- Boediono juga mengungguli JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo.
SBY-Boediono juga unggul dalam penghitungan suara di TPS-01 Cendana, Gondangdia, Jakarta, dengan perolehan 210 suara atau 68 persen dari surat suara sah. TPS-01 Cendana terdapat 545 pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap(DPT) dengan jumlah pemilih menggunakan hak pilihnya 326 orang atau 59,8 persen.
Sementara di TPS 02 Jalan Tanjung Gondangdia, Jakarta Pusat, yang berjarak sekitar 100 meter dari TPS Cendana, pasangan SBY-Boediono juga unggul dengan perolehan 171 suara (68 persen) diikuti pasangan Mega-Prabowo 41 suara dan pasangan JK-Wiranto 39 suara, sedangkan 14 suara tidak sah..
SBY-Boediono meraih suara cukup signifikan di tempat pemungutan suara (TPS) 026 Kebagusan, Jakarta Selatan. Dalam pengitungan suara Pemilihan Presiden/Wapres 2009 di lokasi yang juga merupakan tempat pemungutan suara Calon Presiden Megawati Soekarnoputri, SBY-Boediono meraih 89 suara dari total surat suara sebanyak 232 lembar.
Namun, dalam penghitungan di tempat pemungutan suara ini, pasangan Megawati-Prabowo Subianto masih unggul dengan perolehan sebanyak 110 suara. Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto berada di posisi ketiga dengan perolehan 21 suara.
Jumlah surat suara tidak sah dalam perhitungan yang berlangsung lebih kurang 45 menit tersebut sebanyak 12 lembar.
Pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menang mutlak di TPS 01 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakang Madang, Kabupaten Bogor, dengan meraih 265 suara.
Peraihan suara pasangan capres/cawapres Megawati-Prabowo Subianto itu mengungguli pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang meraih 97 suara.
Sedangkan pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto hanya memperoleh tiga suara di TPS yang merupakan lokasi Prabowo menyalurkan hak pilihnya itu.
Peraihan suara pasangan Jusuf Kalla/Wiranto itu masih lebih rendah dari jumlah kertas suara rusak sebanyak 32 surat suara.
Ketua KPPS 01 Desa Bojong Koneng, Nani Sumarni mengatakan, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di tempat itu berjumlah 397 orang atau 86,3 persen dari 461 pemilih yang terdaftar dalam DPT.
"Pasangan Mega-Pro siap menang siap kalah, asalkan pelaksanaan pilpres berjalan dengan fair dan bersih," katanya.
Prabowo juga menyatakan pihaknya siap memberikan ucapan selamat kepada pasangan capres-cawapres yang menang dengan cara terhormat.
Prabowo juga menyatakan kegembiraannya atas antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada proses pilpres 2009.
SBY-Boediono unggul dengan meraup suara terbanyak di empat dari enam tempat pemungutan suara (TPS), di sekitar kediaman Jusuf Kalla (JK), Jl Haji Bau Makassar pada Pemilu Presiden (Pilpres).
Keenam TPS tersebut berada di Jl. Garuda, Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Makassar, berjarak sekitar 200 meter dari kediaman JK.
Empat TPS yang dimenangkan SBY-Boediono yakni, TPS 02 dengan perolehan suara 123 sementara JK-Wiranto mendapat 121 suara dan Mega-Pro tujuh suara, TPS 07 SBY-Boediono meraup 270 suara, JK-Wiranto 94 suara dan Mega-Pro 10 suara.
TPS 09 SBY-Boediono 252, JK-Wiranto 92 suara dan Mega-Pro 12 suara, sementara di TPS 08 SBY-Boediono meraup 267 suara JK-Wiranto 80 suara dan Mega-Pro 20 suara.
Dua TPS lainnya, JK-Wiranto hanya menang tipis dengan perolehan suara di TPS 03 JK-Wiranto 184 suara, SBY 91 suara dan Mega-Pro 5 suara, sementara di TPS 04 JK-Wiranto unggul 158 suara, SBY-Boediono 111 dan Mega-Pro 9 suara.
Sementara itu, kendati melakukan pencentangan di Jakarta, di TPS 04, nama JK beserta istri, Mufidah Yusuf Kalla dan empat putra-putrinya masih tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Keempat putra JK tersebut yakni Musywirah Yusuf Kalla, Imelda Yusuf Kalla, Solihin Yusuf Kalla dan Chairani Yusuf Kalla.
Dua kerabat JK lain yang mencentang di Jakarta, juga masuk dalam DPT di TPS tersebut, yakni Rabiyatul Adawiyah dan Fathul Jannah.
Koordinator Central Data Penghitungan Cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI), Deni Irtani mengatakan kemenangan pasangan calon presiden Jusuf Kalla-Wiranto hanya ditingkat elit, sementara kalangan bawah masih dikuasai oleh pasangan SBY-Boediono.
Deni Irdani mengatakan peroleh suara sementara pasangan capres JK-Win yang hanya 12,60 persen sudah diprediksi sebelumnya.
"Memang beberapa minggu terakhir perolehan suara SBY-Boediono sempat turun hingga tujuh persen pengaruh dari naiknya `performa` JK-Win dalam beberapa kali debat capres, tapi itu hanya tingkat elit," kata Deni.
Survei LSI dua minggu sebelum pemilu menujukan pasangan JK-Win mendapatkan suara sekitar 11 persen, Mega-Pro 12 persen dan dan SBY-Boediono 60 persen. Ternyata juga hasilnya tidak jauh berbeda pada Pilpres ini.
Deni menjelaskan, metode yang digunakan dalam penghitungan cepat (Quick Count) LSI adalah "Stratified duster random sample" pada 2.116 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 450.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tingkat kesalahan sekitar satu persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
"Saya kira TPS sebanyak itu cukup mewakili karena tersebar di seluruh provinsi di Indonesia," katanya.
Di Luar Negeri SBY-Boediyono Menang
Di luar negeri, pasangan SBY-Boediono menang mutlak dalam penghitungan suara sementara di TPS Kobe, Jepang dengan perolehan suara sebanyak 45 suara dari total suara sah sebanyak 66 suara.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Kobe Masni Eriza mengemukakan hal itu di Kobe, Rabu, seusai penghitungan hasil suara di TPS Kobe.
Urutan kedua perolehan suara terbanyak diraih pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) dengan meraih suara sebanyak 13 suara, sedangkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) meraih delapan suara.
Pasangan bernomor urut dua itu (SBY-Berbudi) meraih suara terbanyak dari 66 surat suara sah, sedangkan sebanyak tiga surat suara dinyatakan tidak sah.
Di TPS Kobe sebanyak 17 warga negara Indonesia ikut memilih dengan menjadikan paspor sebagai identitasnya untuk mencontreng.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di PPLN Osaka (meliputi Osaka, Kobe dan Kyoto) tercatat sebanyak 3.412 pemilih.
Sementara itu, di TPS Tokyo pelaksanaan pilpres 2009 masih terus berlangsung dan baru pada malam hari diperkirakan selesai, termasuk hasi keseluruhan di TPS tersebut.
Jumlah total WNI di Jepang yang berhak menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 17.407 pemilih. Sebanyak 13.995 terdaftar di PPLN Tokyo.
SBY-Boediono juga meraih kepercayaan besar dari para pemilih di Australia dengan membukukan kemenangan di atas 70 persen, berdasarkan penghitungan suara di tiga tempat pemungutan suara (TPS) Rabu malam.
Tiga TPS yang dimenangkan pasangan capres-cawapres Partai Demokrat (PD) yang mendapat dukungan 24 partai politik (parpol) itu adalah TPS KBRI Canberra, TPS Wollongong, dan satu TPS di lingkungan KJRI Sydney.
Presiden PIP Partai Keadilan Sejahtera Australia-Selandia Baru (PKS ANZ), Muhamad Arifin, mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari TPS Wollongong, SBY-Boediono meraih 100 suara sedangkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mendapat 11 suara dan Jusuf Kalla-Wiranto delapan suara.
"Dari 121 orang pemilih di TPS Wollongong, ada dua suara tidak sah," katanya.
Kemenangan gemilang pasangan SBY-Boediono yang turut didukung PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga terlihat di salah satu dari tiga TPS di KJRI Sydney.
Arifin mengatakan, di TPS itu, presiden RI yang masih menjabat ini meraih 267 suara atau 80 persen dari total suara yang masuk sedangkan Mega-Prabowo berada di urutan kedua dengan 31 suara dan JK-Win sembilan suara.
Surat-surat suara di puluhan TPS lain yang tersebar di berbagai negara bagian yang menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney, Melbourne, Perth, dan Darwin masih dihitung Rabu malam.
Prestasi gemilang pasangan SBY-Boediono berlanjut di TPS KBRI Canberra. Menurut anggota PPLN Canberra, Raudin, pasangan ini menyabet 318 suara dari 411 suara pemilih.
Pasangan JK-Win mengantongi 58 suara dan Mega-Prabowo mendapat 21 suara, sedangkan 14 suara lainnya dinyatakan tidak sah, katanya.
Di seluruh Australia, terdapat 34.927 orang warga yang masuk DPT Pilpres 2009.
Dari jumlah itu, sebanyak 20.921 orang berada di daerah pemilihan yang menjadi tanggungjawab PPLN Sydney, 11.099 orang di Victoria dan Tasmania (PPLN Melbourne), 1.800-an orang di Australia Barat (PPLN Perth), 603 orang (PPLN Canberra), dan 504 orang lainnya (PPLN Darwin).
Pasangan SBY-Boediono untuk sementara unggul dalam pemilihan capres langsung yang diadakan di KBRI Beijing dengan perolehan suara 447 atau 82,47 persen.
"Untuk sementara pasangan SBY-Boediono mengungguli dua pasangan capres lainnya dalam pemilihan capres langsung," kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Beijing Krishna Adi Poetranto di Beijing.
Dalam pemilihan langsung tersebut urutan kedua ditempati pasangan capres dan cawapres Megawati-Prabowo sebesar 52 suara atau 10,33 persen dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebesar 18 suara atau 3,32 persen.
Sementara surat suara tidak sah, katanya, sebesar 21 suara atau 3,88 persen.
Menurut Krishna, hasil penghitungan tersebut masih bersifat sementara karena masih ada sekitar 500 surat suara yang akan ditunggu hingga H+10.
Khusus untuk masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan masuk dalam DPT, mereka tidak harus datang ke TPS di Beijing tapi bisa menggunakan pos untuk mengembalikan.
Jumlah masyarakat Indonesia yang bisa menggunakan hak pilih sebesar 1.410 orang.
Jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan pemilihan capres menggunakan kartu identitas paspor sebanyak 149 orang.

Rakyat Pilih Figur
Pengamat politik Andrinof Chaniago mengatakan, kemenangan SBY-Boediono berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, membuktikan rakyat lebih memilih figur ketimbang partai politik (parpol).
"Dalam memilih presiden (pilpres), tidak sama dengan memilih partai (pemilu legislatif). Masyarakat lebih memilih figur, bukan berdasarkan asal parpol. Meski ada calon dari partainya, orang dari partai tertentu belum tentu akan memilih calon dari partainya tersebut," kata Direktur Center for Indonesia Regional and Urban Study (CIRUS) itu di Jakarta, Rabu.
Andrinof merupakan salah satu pengamat yang sebelumnya memperkirakan bahwa SBY-Boediono akan menang secara mutlak satu putaran dalam Pilpres 8 Juli 2009.
Menurut dia, SBY menang secara signifikan karena tidak memiliki pesaing yang kuat.
"Jusuf Kalla (JK) bukanlah figur terbaik untuk menjadi presiden. Dia figur terbaik untuk menjadi wakil presiden. Karena bukan figur terbaik jadi presiden menurut pilihan rakyat, maka sejak awal JK tidak bisa dipaksakan menjadi cares," katanya.
Alasannya, kata Andrinof, dalam beberapa riset sebelumnya tingkat keterpilihan JK sebagai capres hanya sekitar 2 sampai 3 persen. Hal itu membuktikan rakyat sudah punya kritera sendiri terhadap kriteria orang nomor satu dan nomor dua yang akan dipilih.
Dari survei LSI Januari 2009, tingkat keterpilihan SBY berada di urutan pertama dengan 43 persen, Megawati 19 persen, Prabowo dan Sri Sultan Hamengkubuwono X berada di urutan ketiga 5 persen, Wiranto 3 persen, Hidayat Nur Wahid dan Jusuf Kalla 2 persen, dan Amien Rais dan Akbar Tandjung 1 persen.
Menurut Andrinof, situasi akan berbeda apabila SBY menghadapi pesaing dari capres yang memiliki karakter kuat seperti Sri Sultan Hamengkubowono X.
Menjawab naiknya popularitas JK menjelang pemilihan melalui debat-debat yang ditampilkan, Andrinof mengakui posisi JK sempat menguat.
"Mungkin di lapisan menengah ke atas popularitas JK menguat. Namun kita harus melihat pemilih dari profil demografi dan mayoritas pemilih. Secara umum pemilih kita bukan yang rasional, sehingga perolehan JK secara keseluruhan kecil," katanya.

Andrinof juga meyakini SBY-Boediono akan menang satu putaran.
"Hampir dipastikan SBY-Boediono menang satu putaran dan bisa memenuhi tingkat sebaran 20 persen suara di 17 provinsi," katanya.
Menyangkut masa depan JK di Partai Golkar, Andrinof mengatakan amat tergantung kepada kepemimpinan di masa transisi.
"Tapi saya melihat Pak JK adalah orang yang sudah matang. Dia orang yang mampu membaca keadaan, dan bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Kalaupun terjadi pergantian kepemimpinan di Golkar, akan berjalan dengan cara yang baik," katanya.
Ditanya kemungkinan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dipersoalkan pihak-pihak yang kalah, Andrinof mengatakan, SBY-Boediono tertolong keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk membolehkan penggunaan KTP dan Kartu Keluarga bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT.
"Keputusan MK ini akan mempersempit ruang bagi pihak-pihak yang ingin mencari masalah," katanya. (Devi Zulkarnain)

Baca Selengkapnya...

Tahun Depan Kodam Berdiri

Tahun 2010 dipastikan Kalbar akan menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) dan terpisah dari Kodam Tanjungpura di Balik Papan, Kalimantan Timur. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Selasa (30/6).
Ia mengatakan Kalimantan dengan wilayah yang begitu luas dan memiliki perbatasan dengan negara Malaysia sepanjang 2.004 kilometer tidak mungkin dikelola oleh satu wilayah pertahanan.

“Karena itu, pembentukan satu Kodam baru di Kalbar menjadi hal yang sangat mendesak,“ katanya.
Dengan dibentuknya kodam baru ini, rencananya Kalimantan akan dibagi dua, Kodam Tanjungpura berada di Kalbar dan membawahi wilayah Kalsel sedangkan kodam yang ada sekarang ini di Kalteng akan kembali semula bernama Kodam Mulawarman.
“Kita rencanakan tahun depan Kodam Tanjungpura sudah berdiri. Tahun ini merupakan tahun persiapan,“ katanya.
Untuk penambahan jumlah personel dan alutsista yang mendukung adanya Kodam akan didatangkan dari Jawa.
Djoko menegaskan agar masyarakat tidak perlu cemas akan adanya militerisme di Kalbar dengan berdirinya Kodam. Tapi justru dengan adanya Kodam, keamanan Kalbar dari ancaman luar dapat ditangkal.
“Pembentukan Kodam menjadi prioritas pengembangan strategi TNI karena memang panjang perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sangat panjang dan sangat susah mengendalikannya jika dikelola oleh satu Kodam,“ tegasnya.
Persoalan perbatasan yang selama ini rawan dicaplok oleh Malaysia, Djoko menegaskan TNI sudah mengerahkan pasukannya untuk menjaga perbatasan baik darat, laut dan udara.
“Tidak akan ada sejengkal tanah Indonesia yang dapat direbut bangsa lain,” ujarnya.
Mengenai persoalan alusista yang dimiliki TNI, Djoko mengatakan, pemerintah sudah berupaya melakukan perbaikan alutsista bagi TNI. Sekarang ini, TNI sudah mendata, berapa jumlah alusista yang rusak parah, sedang, ringan dan yang masih dapat digunakan.
Untuk penambahan alusista, Djoko mengungkapkan pemerintah sudah berupaya maksimal dalam melengkapi persenjataan TNI. Beberapa alusista bagi TNI sudah didatangkan seperti pesawat Sukhoi untuk TNI AU dan perbaikan delapam pesawat Herkules.
“Sementara TNI AL, kita sudah membeli empat kapal Forket kelas Sigma dan TNI AD juga sudah ditambah kekuatannya denga enam pesawat tempur,“ ungkapnya.
Sedangkan pengadaan alutsista di satuan Batalion, TNI tidak lagi membeli dari luar negeri. Tapi sudah menggunakan produk dalam negeri seperti senjata dan panser.
Tantra Nur Andi
Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Kecewa, Masyarakat Tidak Kibarkan Bendera

Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak

Imbauan Gubernur Kalbar, Cornelis, melalui surat edarannya No. 464/1879/Kessos-D, 23 Juni 2009 agar masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang, Minggu (28/6) sebagai wujud penghormatan terhadap 21.037 orang korban pembantaian tentara Jepang tidak diindahkan.
”Hari inikan hari berkabung daerah. Di Kota Pontianak sendiri banyak yang tidak pasang bendera setengah tiang,” kesal Cornelis usai memimpin upacara tabur bunga di komplek Makam Juang Mandor.

Padahal sebelumnya, ia sudah menghimdau pengibaran bendera setengah tiang, mulai dari instansi vertikal, pemerintah daerah, lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, BUMN, BUMD, swasta, serta seluruh lapisan masyarakat Kalbar.
”Sebagai bangsa yang besar pengibaran bendera setengah tiang harus dilakukan sebagai penghormatan terhadap jasa pahlawan kita, jika sampai tidak memasang berarti kita kurang peduli, padahal Perda sudah ada dan sosialisasi sudah dilakukan pemerintah,” jelasnya.
Kesesalan Cornelis atasnama pemerintah tersebut cukup beralasan. Sebab pihaknya sudah membuat himbauan. "Kita sudah mengumumkan melalui media massa baik elektronik maupun cetak agar masyarakat Kalbar mengibarkan bendera setengah tiang, pada tanggal 28 Juni sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi membela NKRI," kata Cornelis lagi.
Dari pantauan ANTARA di lapangan mulai dari Kota Pontianak hingga menuju Makam Juang Tragedi Mandor dengan jarak sekitar 70 kilometer hanya beberapa rumah yang mengibarkan bendera setengah tiang.
Berdasarkan data dari Surat Kabar Jepang "Borneo Shinbun", dalam kurun waktu tahun 1942-1945 rakyat Kalbar yang tewas sekitar 21.037 jiwa. Korban yang tewas adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan/Sultan dan Pangeran serta cendikiawan dan masyarakat pejuang lintas agama multi etnis. Sebuah areal perbukitan di Mandor, Kabupaten Landak, menjadi saksi bisu atas perjuangan rakyat Kalbar yang menjadi korban pembantaian oleh Dai Nippon dalam kurun waktu tersebut.
Untuk mengenang para korban, telah dibangun Makam Juang Mandor di areal tersebut dan diresmikan pada tanggal 28 juni 1977 oleh Gubernur Kadarusno. Hingga kini tanggal 28 Juni selalu diperingati Pemprov Kalbar dengan mengadakan ziarah bersama para ahli waris korban pembantaian.
"Kita melihat masyarakat cenderung acuh tak acuh sehingga tidak mau peduli terhadap imbauan seorang kepala daerah meskipun ajakan tersebut untuk mengenang Tragedi Mandor," kata Cornelis kesal.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi telah menetapkan peristiwa Mandor berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor. Oleh karena itu pada setiap tanggal 28 Juni, ditetapkan sebagai hari berkabung daerah yang diwajibkan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang merenung dan memaknai perjuangan nasional tersebut.
Yuliana Yondon (75) salah seorang ahli waris korban kekejaman tentara Jepang, mengatakan sampai kapanpun ia dan keluarganya tidak akan memaafkan kekejaman tentara Jepang.
"Akibat kekejaman tentara Jepang yang telah menculik ayah saya Tance Layan (45) seorang Kepala Polisi Singkawang dan abang saya Tonce Lan Layan (25) yang juga anggota Polisi Singkawang pada waktu itu. Saya dan adik-adik saya tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua," kata Yuliana yang pada waktu itu baru berumur (12).
Ia mengatakan, hingga saat ini keluarganya paling benci yang namanya orang Jepang. Adapun sejumlah tokoh yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang, di antaranya Sultan Kerajaan Pontianak Syarif Muhammad Alqadrie (74), beserta kedua puteranya Pangeran Adipati (31), dan Pangeran Agung (26), JE Patiasina (51), NG Nyiap Sun (40), dan Lumban Pae (43). Korban lainnya, Panembahan Ketapang Gusti Saunan (44), Sultan Sambas Muhammad Ibrahim Tsafiudin (40), Penambahan Sukadana Tengku Idris (50), Panembahan Simpang Gusti Mesir (43), Panembahan Kubu Gusti Syarif Saleh (63), Panembahan Ngabang Gusti Abdul Hamid (42), Panembahan Sanggau Ade Muhammad Arief (40), Panembahan Sekadau Gusti Muhammad Kelip (41), Panembahan Mempawah Muhammad Taufiek (63), Panembahan Sintang Raden Abdul Bahry Daru Perdana, dr Rubini (39) dan Tji Bun Kie (wartawan).

Baca Selengkapnya...

Peringati Tragedi Mandor, Gubernur Himbau Warga Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, melalui surat edaranya No. 464/1879/Kessos-D, 23 Juni 2009 mengimbau masyarakat di provinsi itu agar mengibarkan bendera setengah tiang, Minggu (28/6) besok, sebagai wujud penghormatan terhadap 21.037 orang korban pembantaian tentara Jepang yang kemudian dikenal sebagai tragedi Mandor.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kalbar, untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai wujug penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur," kata Kepala Bidang Humas dan Protokoler Pemerintah Kota Pontianak, Lazuardi, mengutif surat edaran Gubernur Kalbar, di Pontianak, Sabtu.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi telah menetapkan peristiwa Mandor berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor.
Oleh karena itu, pada setiap tanggal 28 Juni, ditetapkan sebagai hari berkabung daerah yang diwajibkan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang merenung dan memaknai perjuangan nasional tersebut.
Imbauan pengibaran bendera setengah tiang, mulai dari instansi vertikal, pemerintah daerah, lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, BUMN, BUMD, swasta, serta di setiap rumah masyarakat Kalbar.
Berdasarkan data dari Surat Kabar Jepang "Borneo Shinbun", dalam kurun waktu tahun 1942-1945 rakyat Kalbar yang tewas sekitar 21.037 jiwa.
Korban yang tewas adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan/Sultan dan Pangeran serta cendikiawan dan masyarakat pejuang lintas agama multi etnis.
Sebuah areal perbukitan di Mandor, Kabupaten Landak, menjadi saksi bisu atas perjuangan rakyat Kalimantan Barat yang menjadi korban pembantaian oleh Dai Nippon dalam kurun waktu tersebut.
Untuk mengenang para korban, telah dibangun Makam Juang Mandor di areal tersebut dan diresmikan pada tanggal 28 juni 1977 oleh Gubernur Kadarusno.
Hingga kini tanggal 28 Juni selalu diperingati Pemprov Kalbar dengan mengadakan ziarah bersama para ahli waris korban pembantaian.
Syaful, salah seorang tokoh masyarakat Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Syaful, ketika dihubungi menilai Pemprov Kalbar masih kurang memberikan perhatian terhadap makam Juang Mandor di Kabupaten Landak.
"Kurangnya perhatian bisa dilihat dari lambannya penertiban emas tanpa izin (PETI) yang tinggal beberapa meter lagi dari komplek makam itu," katanya.
Akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, lokasi Makam Juang Mandor semakin terancam. Sehingga kalau tidak mulai dari sekarang ditertibkan maka tidak menutup kemungkinan tinggal kenangan saja.
Ia mengatakan, dalam tragedi Mandor sekitar tahun 1942-1945, Kalbar hampir kehilangan satu generasi.

Baca Selengkapnya...

IPDN Nasional di Kalbar, Kampus Sementara di RPSA

Keinginan Pemprov Kalbar untuk ambil bagian dalam membangun gedung Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Nasional yang ditempatkan di daerah sepertinya akan segera terwujud. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri, Diah Anggraeni usai meninjau lokasi Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalbar yang akan menjadi kampus sementara IPDN Nasional, Jumat(26/6).

“Setelah peninjauan ini kita akan segera melaporkan kepada Mendagri dan segera membentuk sebuah Tim disana. Kalau nanti Mendagri setuju kita targetkan tahun ini sudah mulai jalan,” tegas Diah Anggraeni.
RPSA milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalbar yang terletak di Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ini rencananya akan digunakan sebagai kampus IPDN Nasional sementara selama dua tahun, sambil membangun gedung kampus baru dan menurut Diah lokasinya sudah layak untuk tempat pendidikan Pamong Praja, baik untuk asrama maupun proses belajar mengajar apalagi lokasinya tidak terlalu jauh dari Kota Pontianak
Gubernur Kalbar Cornelis yang turut mendampingi peninjauan lokasi kampus IPDN Nasional di Sungai Ambawang mengatakan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kita sangat mendukung dan kita sudah menyiapkan tempat untuk membangun kampus IPDN yang terletak tidak jauh dari RPSA.
Gubernur juga menyatakan RPSA, sementara layak untuk digunakan sebagai kampus IPDN. Sedangkan jumlah Pamong Praja menurut Gubernur akan disesuai dengan tingkatannya, “Kalau tahun pertama bisa seratus siswa, tahun kedua dua ratus hingga mencapai empat ratus siswa, dan siswa ini berasal dari seluruh Indonesia dan nanti mereka akan sekolah di sini sesuai dengan jurusannya, namun tetap dikendalikan oleh pusat,” jelas Cornelis.
Selain meninjau langsung berbagai fasilitas yang ada di RPSA yang akan digunakan sebagai kampus sementara, Sekjen Depdagri beserta rombongan juga meninjau lokasi tanah untuk pembangunan kampus IPDN Nasional yang terletak di Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Tunjukan Kalau Kita Mampu

SEMANGAT
Gubernur Kalbar, Cornelis memberi semangat kepada Daud Cino Yordan, pemegang sabuk WBO Youth Aspack. Daud akan naik ring menghadapi Robert Allanic dari Philipina di GOR Pangsuma, Sabtu (27/6). FOTO Hentakun/Borneo Tribune

Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak

Petinju kebanggaan Kalbar, Daud ’Cino’ Yordan bakal menghadapi lawan berat. Setidaknya pelatih yang menangani Robert Allanic dan Ricky Sismundo optimis menang, ”Target nanti kita lihat di atas ring kami sudah datang tidak ada pilihan lain,” ujar Josep Baldago yang ditemui usai latihan di Sasana Mahkota Promotion Pontianak.

Sementara dari kubu ‘Cino’ bersaudara, Daud dan Yohanes Yordan memilih audensi dengan Gubernur Kalbar, Cornelis dan diterima di pendopo, Kamis (25/6) siang.
Kesempatan itu Cornelis menyemangati petinju asal KKU tersebut. “Tunjukan kalau kamu bisa,” ujar Cornelis sambil mengepalkan tangan.
Ia memberikan semangat kepada Daud bersaudara yang didampingi pelatihnya Damianus Yordan beserta promotornya, Raja Sapta Oktohari.