Warga Malaysia Aman di Indonesia

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Malaysia tegas menginginkan hubungan yang harmonis dengan Indonesia. Seperti disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak, Mohamad Zairi Bin Mohamad Basri, Sabtu (10/10) malam di Hotel Mercure saat memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia ke-52 dan Rumah Terbuka Malaysia.
Zairi mengatakan Malaysia menginginkan jika terjadi ketegangan antara Malaysia dengan Indonesia dapat diselesaikan secara diplomatik yang baik bukan saling menjelek-jelekkan.

Ia menegaskan Malaysia sebenarnya sangat menghormati kedaulatan semua negara tetangganya termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia yang notabenya merupakan negara serumpun dengan Malaysia sebaiknya bisa bersama-sama dalam bekerjasama meningkatkan keamanan di kedua belah pihak.
“Bila hubungan antara Malaysia dan Indonesia bisa berjalan baik. Saya yakin hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Apalagi saat ini nilai investasi Malaysia di berbagai bidang yang ada di Kalbar sebesar 4 juta miliar dolar AS investor,” ujarnya.
Investasi Malaysia ini bisa bertambah jika hubungan Indonesia dan Malaysia tetap terjaga dengan baik. Apalagi sekarang ini Malaysia sedang gencar-gencarnya menanamkan investasi di bidang perkebunan sawit di Kalbar.
Gubernur Kalbar, Cornelis yang juga hadir dalam acara tersebut mengakui adanya hubungan baik antara Kalbar (Indonesia) dengan Malaysia.
“Hingga sekarang hubungan Kalbar dengan Malaysia tetap baik dan tidak pernah terpengaruh dengan isu pertentangan Indonesia dengan Malaysia. Buktinya masih banyak investor Malaysia yang mau menanamkan investasinya di Kalbar,” katanya.
Cornelis yakin hubungan baik antara Kalbar dengan Malaysia yang sudah terjalin ini akan lebih baik lagi.
Sementara itu Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar, Ilham Sanusi, mengatakan sebanyak 12 perkebunan besar di bidang sawit dari 50 perusahaan yang ada di Kalbar milik investor Malaysia dan Singapura.
Perkebunan sawit ini bakal terus dikembangkan di Kalbar. Sekitar 1,5 juta hektar lahan sudah disiapkan untuk pengembangkan perkebunan kelapa sawit.
“Dari 1,5 juta hektar lahan yang akan digunakan untuk perkebunan sawit di enam kabupaten, 400 ribu hektar diantaranya sudah ditanami sawit,“ kata Ilham Sanusi.
Ia menuturkan 400 ribu hektar lahan yang sudah ditanami sawit, 300 ribu hektar diantaranya sudah berproduksi.
“Hasilnya dalam satu tahun Kalbar menghasilkan 800 ribu ton CPO,“ katanya.
Untuk pengembangkan perkebunan sawit di Kalbar, pemerintah pusat mengucurkan dana Rp3 triliun setiap tahunnya.
Sanusi berkata, perkebunan sawit di Kalbar sudah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat Kalbar. Paling tidak ada 90.000 Kepala Keluarga (KK) yang bekerja di seluruh perkebunan sawit di Kalbar.
Kalau satu KK masing-masing memiliki 5 orang berarti ada 450.000 orang yang menggantungkan hidupnya pada sawit. Inipun belum termasuk multiplayer efek dengan adanya perusahaan sawit di Kalbar.
“Paling tidak ada 30 persen rakyat Kalbar yang hidupnya bertumpu pada sawit,“ katanya.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Saban Stiawan mendesak kebijakan perluasan perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah secara terus menerus.
Data Dinas Perkebunan, Kalbar akan membangun sentral benih sawit tersebar dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Sampai 2008 luas lahan perkebunan sawit sebesar 426.439 Ha dengan pertumbuhan 4.0 persen. Akibatnya terjadi penghancuran basis eksistensi ekonomi masyarakat serta hilang sumber ekonomi lain. Kemudian berbuntut pada meningkatnya bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan konflik vertikal dan horizontal.
Shaban menginatkan berdasarkan data Walhi Kalbar ada 51 kasus berupa perampasan lahan, penggusuran dan intimidasi. Untuk itu, Walhi mendesak segera menghentikan perluasan perkebunan sawit serta memperbaiki perkebunan yang sudah ada saat ini.

Warga Malaysia Aman
Sementara itu, Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar menegaskan, warga Malaysia tidak perlu takut datang ke Indonesia dan dijamin keamanannya, seperti warga asing lainnya, walaupun ada sebuah kelompok sangat kecil yang menamakan Bendera melakukan provokasi perang atau menyerang Malaysia pada Oktober ini.
"Ini sudah merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjamin warga asing, termasuk warga Malaysia, jika datang ke Indonesia," kata Da`i ketika meninjau perbatasan dari Kuching, Tebedu hingga Entikong, Kalimantan Barat, Minggu.
Dubes Da`i meninjau perbatasan mulai dari Kuching, Sarawak hingga Entikong, Kalimantan Barat merupakan satu paket kunjungan memperingati HUT kemerdekaan Malaysia ke-52 yang diadakan di Kuching, Sarawak.
Kunjungannya ke pos perlintasan perbatasan Entikong-Tebedu karena ini merupakan pintu keluar masuk warga Indonesia dan TKI, terkait banyaknya perdagangan manusia (trafficking) dan ancaman Bendera (benteng demokrasi rakyat) yang telah menyatalan perang dan akan menyerang Malaysia antara 8-22 Oktober 2009.
Ancaman ini terus dibesar-besarkan oleh pers Malaysia sehingga membuat keresahan di kalangan pemerintah dan masyarakat Malaysia sendiri. Sementara ancaman itu tidak dimuat oleh pers Indonesia karena dinilai tidak masuk akal. "Tapi kami paham bahwa setiap ancaman itu harus diketahui oleh rakyat Malaysia," katanya.
"Semalam ketika menghadiri peringatan kemerdekaan Malaysia di Kuching, menteri penerangan Malaysia Rais Yatim menanyakan lagi soal ancaman Bendera. Mereka minta agar pemerintah Indonesia menindak tegas Bendera yang katanya akan menyerang dan ganyang Malaysia," kata mantan Kapolri itu.
Dubes juga mengaku telah menelepon Kapolri untuk menindak tegas provokasi yang dilakukan sekelompok kecil warga mengatasnamakan Bendera. Polri berjanji akan menindak tegas jika Bendera sudah melakukan tindakan di luar hukum. Selama ini, mereka hanya berikan ancaman atau pernyataan saja akan menyerang Malaysia.
"Kami sudah menjelaskan kepada pemerintah Malaysia bahwa aparat keamanan terus memantau Bendera walaupun mereka hanya berikan ancaman dengan pernyataan. Namun jika sudah masuk wilayah hukum maka akan diambil tindakan tegas terhadap mereka," janji Dubes.
"Malaysia juga harus melihat secara logis ancaman Bendera yang katanya mau menyerang hanya dengan bambu runcing. Jika ada klaim dari Bendera bahwa ada 8.000 TKI yang berikan dukungan itu hanya omong kosong. Bagaimana mungkin TKI sibuk bekerja memberikan dukungan kepada Bendera," katanya.
"Walaupun belum ada dampaknya bagi TKI yang bekerja di Malaysia tapi jika terus dibesar-besarkan oleh pers Malaysia khawatir dianggap suatu kebenaran. Ini akan memperburuk hubungan baik Indonesia-Malaysia. Marilah kita sudahi isu ini," katanya.
Kepada aparat keamanan di perbatasan, Dubes RI untuk Malaysia itu juga minta agar lalu lintas warga Indonesia di perbatasan diawasi dengan baik untuk mengurangi perdagangan manusia dan perlindungan TKI yang bekerja di negeri jiran ini.
Kekhawatiran keamanan warga Malaysia datang ke Indonesia juga muncul ketika Garuda Indonesia mempromosikan wisata ke Lombok terkait dengan penerbangan perdananya Kuala Lumpur-Jakarta- Lombok (pp) mulai 2 November 2009. Dalam promosi kepada para biro perjalanan Malaysia, banyak muncul kekhawatiran dan pertanyaan soal keamanan warga Malaysia jika datang ke Indonesia terkait ancaman perang oleh Bendera.(Tantra Nur Andi)