Reformasi Kebijakan Sektor Pertanian

GEDUNG BARUN CU LANTANG TIPO
Gubernur Kalbar, Cornelis didampingi Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot meresmikan enam gedung baru CU Lantang Tipo di Ngabang Kabupaten Landak, selanjutkan pemotongan pita buka pintu pertama oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Ny Frederika Cornelis, Sabtu (17/10). FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Penerapan konsep agrobisnis dan agro industri harus komprehensif sebagai implementasi reformasi kebijakan sektor pertanian, termasuk di dalamnya pembenahan sumber daya manusia dan penerapan hasil penelitian, sehingga sistem produksi pasca panen terutama penanganan dan pengolahan serta pemasaran harus produktif dan efisien sehingga punya nilai tambah dan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Demikian disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis, Kamis lalu di Pontianak, sebagai langkahnya dalam menyoroti masalah kebijakan reformasi pertanian untuk menghindari harga turun drastis pada saat terjadinya panen raya atau market glut yang sampai saat ini masih menjadi masalah klasik.
Cornelis mengungkapkan strategi untuk menghasilkan produk yang punya nilai tambah dan daya saing tinggi, perlu penerapan Iptek dan manajemen profesional dengan pendekatan quality, cost, and delivery (QCD) pada seluruh sistem agrobisnis, mulai aspek produksi, pasca panen, transportasi, distribusi sampai aspek pemasaran.
Salah satu faktor pendukung daya saing pasar internasional produksi sektor pertanian adalah berpijak pada asas kelestarian lingkungan. “Era perdagangan bebas ini setiap produk pertanian harus mengikuti persyaratan lingkungan, seperti ISO 14.000, ecolabelling, responsible fishery dan sebagainya,” kata Cornelis.
Selain itu, cara lain meningkatkan daya saing produk, diharapkan agrobisnis tidak berhenti pada komoditas primer, tetapi harus jauh ke hilir yang menumbuhkan sector industry manufacturing produk hasil pertanian dan jasa sector pertanian.
Data menyebutkan, 70 persen masyarakat kalbar bekerja di bidang pertanian tanaman pangan/holtikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masyarakat Kalbar 2008 Rp. 10,08 juta, meningkat 0,97 juta (11 persen) dari tahun 2007 Rp. 9,11 juta, dengan distribusi prosentase PDRB atas dasar harga berlaku, 2008 masih didominasi sector pertanian (26,51 persen), perdagangan hotel dan restoran (23,44 persen), industry pengolahan (18,33 persen), dan jasa-jasa (9,77 persen). Sub sector perkebunan adalah sector andalan pertanian, tahun 2008 menyumbang 4,94 persen, terbesar kedua setelah sub sector tanaman bahan makanan 5,85 persen.
Sesuai Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar, lahan potensial perkebunan 3,5 juta hektar di seluruh kabupaten kota. Untuk pengembangan kelapa sawit 1,5 juta hektar, karet 1,2 juta hektar, kelapa 300 ribu hektar, lada 50 ribu hektar. Kopi 20 ribu hektar, aneka tanaman lain tebu, pinang, jarak pagar, cengkeh dan sebagainya 70 ribu hektar.
Cornelis berharap, agar dilaksanakan perubahan orientasi pengembangan agribisnis perkebunan agar memberi dan memantapkan motivasi bagi perwujudan fungsi sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga perubahan orientasi peningkatan produksi mengarah ke pendekatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang memiliki daya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
Peningkatan produktivitas tanaman ke pendekatan peningkatan produktivitas usaha tanimwlalui pemanfaatan asset agribisnis yang optimal.
Penggunaan paket teknologi yang tersedia dan diterima budaya setempat seperti agro input dari internal sistem pertanian berkelanjutan, yang paling penting adalah pendekatan pembangunan agrobisnis menggunakan pendekatan pelayanan, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan penciptaan iklim yang bertumpu pada person masyarakat UKM, koperasi dan dunia usaha yang dilakukan terarah, terpadu dan kebersamaan serta keterbukaan yang berkeadilan oleh setiap stekholder di Kalbar.(Hentakun)