Cornelis Tolak Teken Kesepakatan LA

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar, Cornelis menolak menandatangani kesepakatan antara negara-negara maju dan negara berkembang yang diinisiasi Gubernur California, Arnold Alois Schwarzenegger. Kesepakatan Los Angeles itu dinilai merugikan negara berkembang, seperti Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Cornelis usai melantik pengurus Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Kalbar, di Pontianak, Jumat (9/10).

Cornelis yang baru sehari berada di Pontianak setelah sebelumnya mengikuti pertemuan Los Angeles itu menjelaskan, tidak ditandatanganinya kesepakatan tersebut karena belum jelas apa kewajiban negara maju dan apa kewajiban negara berkembang atau underdeveloping country.
“Kalau seandainya kita dituntut untuk menjadi paru-paru dunia, bagaimana kehidupan kita, apa yang mereka (negara maju) berikan, bagaimana menyadarkan masyarakat kita mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup,” kata Cornelis.
Ia mengungkapkan, pointer kesepakatan yang dibicarakan di Los Angeles salah satunya, bagaimana menganggap bahwa dunia ini perlu diselamatkan agar tidak tenggelam, upaya apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelamatkan dunia.
Yang jelas lanjut Cornelis, setidaknya dari pertemuan tersebut ada upaya untuk memulai. Sebab kedepan ada kemungkinan dunia akan tenggelam, bumi akan semakin panas.
Selanjutnya air akan berkurang dan dampaknya akan muncul berbagai macam penyakit. Karenanya harus ada upaya peneyelamatan.
”Ini program jangka panjang,” ujar Cornelis.
Tidak ditandatangani kesepakatan tersebut, kata Cornelis bukan berarti ia menolak. Tetapi ia ingin kejelasan, sebab itu menyangkut kewenangan pemerintah pusat, jadi pemerintah pusatlah yang berhak meneken kesepakatan tersebut dan itu masih berlanjut pertemuannya di Kopenhagen, Denmark.
”Kemaren saya tidak teken, tak tahulah tiga gubernur lainya (Aceh, DKI, Kaltim),” kata Cornelis.
Walau tidak meneken hasil kesepatakan itu, namun Cornelis menganggap penting kesepakatan tersebut dan harus dilaksanakan. Terutama bagi negara kaya dan berkembang. “Khusus Kalimantan memang harus ada kesepakatan khusus supaya jelas dan tertuang dalam MoU,” tegasnya.

Heart of Borneo
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor, menyampaikan bahwa dalam pengembangan kawasan startegis nasional, Kalbar memiliki kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia sebesar 4.893.923 hektar terdiri tiga kabupaten, yakni Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi dengan nama Heart of Borneo (HoB).
Kawasan tersebut menurut Jakius, sudah dibicarakan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kawasan HoB adalah kawasan di tengah Borneo. Berupa kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung, hingga kawasan benilai konservasi lainnya dijadikan sebagai sebuah etalase konservasi, pengelolaannya secara spesifik pun masih akan dibicarakan tiga negara, yakni Malaysia, Brunai Darussalam, dan Indonesia.(Hentakun)