Taruna Merah Putih Milik Kaum Muda

Kota Sanggau menjadi saksi, sebuah sejarah berkibarnya Taruna Merah Putih Kalimantan barat. Taruna merah putih milik kaum muda, dibawah bendera PDI Perjuangan. PDI Perjuangan percaya, dan sangat perhatian dengan kaum muda. Melalui PDI Perjuangan orang muda akan maju.

Pelaksanaan Deklarasi DPD Taruna Merah Putih Provinsi Kalbar dilaksanakan di Sanggau, karena saat Pilkada, Sanggau berhasil menang mutlak, dan Kalbar merupakan kemenangan pertama PDIP untuk pemilihan gubernur di Indonesia.

Dari 29 Provinsi yang selesai melaksanakan Pilkada, 14 Gubernur berhasil dimenangkan PDIP Perjuangan.

Ada Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait.
Ada Gubernur Kalbar, Artis Edo Kondolangit dan para undangan yang menyaksikan dilantiknya pengurus Taruna Merah Putih.

Ketua DPD Taruna Merah Putih Kalbar dr. Karolin Margret Natasa saat Orasinyapun mengatakan, ”Taruna Merah Putih akan menciptakan kader-kader PDI Perjuangan. Ini merupakan wadah untuk membina kaum muda yang simpati terhadap PDI Perjuang, dan akan mendampingi PDI Perjuangan menyongsong Pemilihan Umum 2009 mendatang.

Teks dan Foto: Lukas B Wijanarko

Baca Selengkapnya...

DPD Taruna Merah Putih Kalbar Dilantik

Sebanyak 27 pemuda dan pemudi terbaik Provinsi Kalimantan Barat dilantik menjadi pengurus inti Dewan Pengurus Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat TMP, Maruarar Sirait, di Kabupaten Sanggau, Sabtu (30/8) kemarin.

"Pelantikan DPD TMP di Kalbar yang ke-13 dari 33 provinsi di Indonesia yang paling meriah karena diselenggarakan di lapangan terbuka, lapangan sepak bola Rawa Bhakti, Sanggau," katanya.
Ia mengatakan TMP adalah organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemenangan Pemilihan Umum 2009. Tugas TMP yaitu memenangkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden 2009-2014 mendatang.
Ia menjelaskan, anggota organisasi TMP berasal dari kalangan muda-mudi yang akan memperjuangkan pelajar, mahasiswa, tarunan dan profesional muda menjadi patriot bangsa.
Sementara itu, Ketua DPD TMP Provinsi Kalbar, Karoline Margaret Natasa mengatakan, siap memperjuangkan kaum muda dalam berpolitik dan nasib generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
Ia mengatakan, alasan dipilihnya Kabupaten Sanggau sebagai tempat deklarasi TMP karena di kabupaten tersebut telah memenangkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Cornelis dan Christiandy Sanjaya masa bhakti 2008-2013.
"Kita berikan apresiasi kepada masyarakat Sanggau dan Landak karena telah mengantar Cornelis sebagai gubernur Kalbar dari PDIP," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan dukungannya atas terbentuknya organisasi TMP yang akan membantu PDIP untuk memenangkan Pemilu 2009.
"Mari kita wujudkan peran TMP guna mewujudkan peran kaum pemuda dalam membentuk masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera," katanya. Perekrutan anggota TMP tidak membedakan agama, suku, golongan dan etnis.
Dalam kesempatan tersebut, Cornelis yang juga Ketua DPD PDIP Kalbar mengajak masyarakat menciptakan kehidupan yang merdeka dalam segala hal melalui PDIP dan TMP.

Baca Selengkapnya...

Champion From Jungle ke Las Vegas

Hari-hari Daud “Cino” Jordan mengahabiskan waktu di sasana selama tiga bulan terakhir akan segera berakhir. Tengah bulan depan Juara Tinju WBO Asia Pasifik Indonesia ini akan berduel menghadapi juara WBO wilayah Amerika Utara, Jose Antonio Meza dari Meksiko di Las Vegas.

Kepastian akan naik ringnya sang juara adu jotos Kalbar ini dipastikan saat ia menghadap wakil gubernur. Jumat, (29/8) pagi, didampingi Pdt. Iwan Luwuk dan Damianus Jordan, kakak sekaligus pelatihnya, Cino mohon dukungan Pemprov untuk mengiringi langkahnya menuju pentas dunia.
Kepada Wagub Christiandy, Cino dan rombongannya mengaku langkahnya menuju ring tinju yang menjadi kiblat tinju profesional dunia ini tak lepas dari prestasi yang telah ditorehkan si Raja KO ini. Cino yang telah beralih ke jalur profesional beberapa tahun terakhir terpantau para pencari bakat dari Amerika Serikat. Golden Boy Enterprise, EO yang dikelola oleh mantan juara dunia Oscar de La Hoya melihat Cino sebagai sosok yang layak dijual kepada publik tinju Amerika yang senang menyaksikan duel yang menghibur (entertainment).
“Rencananya tanggal 13 nanti pertandingan melawan Jose Antonio Meza akan digelar di Las Vegas. Belum ada petinju kita yang pernah tampil di sana. Kita sudah pelajari rekaman bertanding calon lawan kita,” terang Damianus Jordan kepada Wagub.
Gengsi pertarungan ini sendiri menurut Damianus cukup tinggi. Menurut pelatih Daud yang lebih dulu merasakan prestasi tinggi olahraga tinju ini, untuk petinju seukuran Chris John yang juga juara duniapun belum pernah merasakan atmosfer pertandingan tinju yang diidam-idamkan banyak petinju dunia itu.
“Saya kira ini kebanggaan tersendiri bagi Kalbar. Prestasi yang ditorehkan oleh Daud tentu akan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih berprestasi. Kita pasti akan membantu dan mendukungnya,” ujar Wagub mengomentari prestasi Daud Jordan.
Menurut Wagub, Kalbar memiliki kebanggaan tersendiri atas prestasi yang diukir para atletnya. Selain tunju yang telah menembus prestasi internasional, ada cabang anggar dan angkat besi yang juga kerap membuat prestasi.
“Dengan berangkatnya Daud Jordan ke Las Vegas tentu akan menjadi kebanggaan baru Kalbar. Dan yang pasti nanti akan menjadi ikon baru Kalbar di pentas internasional,” Kepada Daud dan timnya, Wagub berpesan agar bisa membawa citra positif tentang Kalbar di Amerika nantinya. Wagub juga berharap Daud bisa sukses menjalani pertarungan menuju mandatory fight ini. Wagub juga sempat bergurau.
“Wah hebat juga ini Daud nantinya. Mana tahu nantinya bisa teken kontrak dengan Coca Cola, bisa lewat itu nanti segala Gubernur,” ujar mantan kepala sekolah ini.
Daud Jordan mengaku berterima kasih kepada Wagub yang telah mengakomodir dan siap membantu perjuangannya merebut mahkota tinju dunia itu. Upaya yang dilakukan Daud memang tidak mudah. Menurut Iwan Luwuk, rohaniwan yang juga hobi olahraga Daud sempat down, karena selama tiga bulan lebih ia hanya bertarung sendiri tanpa support dari pihak lain.
“Pak saya sudah bosan nih latihan terus,” ujar Iwan mengingat keputusasaan Daud. Tetapi sebagai penggemar tinju yang tahu persis kapasitas Daud, Iwan membesarkan hatinya. Pertemuan dengan Wagub sendiri tidak lepas dari campur tangan pendeta di Gereja Pantekosta, Jalan Gajah Mada ini.
Damianus, sang pelatih yang juga kakak kandung Cino mengaku butuh waktu yang panjang untuk mencetak seorang juara tinju. Sebagai abang tertua dari enam bersaudara yang semuanya lelaki, Damianus yang mendapat jatah sebagai PNS karena rekomendasi langsung Presiden Habibie atas prestasinya ini dengan keras menggembleng adik-adiknya. Kini dua adiknya sudah punya kekuatan, selain Daud seorang adiknya lagi juara dikenal sebagai petinju amatir berprestasi yang kini bergabung di Kesatuan Brimob Polda Kalbar.
Seandainya nanti Daud benar-benar berhasil mewujudkan rencananya menjadi kampiun dunia, Pemprov menurut Wagub siap membantu gelaran pertandingan choice Daud Jordan di Kalbar.
Sebelum berpisah, Daud dan timnya sempat berpose bersama Wagub Christiandy Sanjaya. Raut bahagia terpancar dari wajah sang juara dari rimba ini.□
========
INTERNASIONAL
Daud “Cino” Jordan yang dipromosikan sebagai Champion From Jungle oleh publik di Amerika berpose bersama Wagub Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya di Kantor Gubernur. Cino didampingi pelatih dan ofisialnya, Daud akan menjadi petinju Indonesia pertama yang merasakan atmosfer tinju kelas dunia. Ia berjanji berjuang habis-habisan di ring tinju untuk mengangkat dan mempromosikan citra Kalbar di pentas internasional. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Misa Arwah, 100 Hari Wafatnya Ibunda Maria Christina Uko

Misa Arwah untuk mendoakan keselamatan perjalanan pulang ke surga, arwah Ibunda Maria Christina Uko dan arwah Ayahanda JR. Djamin Indjah, akan dilaksanakan pada, Sabtu, 30 Agustus 2008, pukul 19.30 WIB- hingga selesai, bertempat di rumah kediaman almarhum Jalan Purnama, Gang Surya Purnama No. 14 Pontianak Selatan.

Misa Arwah tersebut selain mengenang 100 hari meninggalnya Ibunda Maria Christina Uko, juga memperingati 3 tahun meninggalnya Ayahanda JR. Djamin Indjah. Mendiang berdua adalah orang tua dari Gubenur Kalbar, Drs. Cornelis, MH.
Misa Arwah yang dipimpin seorang pastor tersebut, selain mengundang warga Kring 8A, Paroki Keluarga Kudus Kota Baru, juga mengundang seluruh keluarga almarhum, sahabat, kenalan dan andaitaulan untuk mendoakan arwah beliau berdua agar selamat dari api penyucian sesuai ajaran Gereja Katolik.□Tanto Yakobus.

Baca Selengkapnya...

Rp3,5 Miliar untuk Pasien SKTM di Luar Jamkesmas

Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedarso Pontianak mengajukan anggaran Rp3,5 miliar dalam APBD Perubahan 2008 untuk melayani pasien yang tidak masuk dalam penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Dana sebesar itu diperkirakan bisa untuk melayani sekitar delapan ribu pasien," kata Direktur RSUD dr Soedarso Pontianak, M Subuh di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan, RSUD dr Soedarso saat ini masih melayani pasien yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Namun hal itu hanya sampai 31 Agustus karena sejak 1 September SKTM sudah tidak berlaku lagi.
"SKTM masih berlaku untuk pasien yang masuk dalam daftar penerima Jamkesmas yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota," katanya.
Namun, lanjutnya, dari pengguna SKTM di RSUD dr Soedarso sejak Januari hingga Juli, sekitar 33 persennya tidak masuk dalam data penerima Jamkesmas sementara kuota telah ditetapkan.
"Mereka ini juga harus tetap dilayani sehingga kami mengusulkan dana sebesar Rp3,5 miliar di dalam anggaran perubahan 2008," kata M Subuh.
Meski belum ada persetujuan, namun ia bertekad RSUD dr Soedarso tetap memberi layanan untuk pasien selama masa transisi sebelum APBD Perubahan 2008 disahkan. Sesuai petunjuk pelaksana Jamkesmas 2008 untuk Kalbar sebanyak 360.905 rumah tangga miskin dengan 1.584.451 anggota rumah tangga miskin.
Program Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan gratis keluarga miskin sebagai pengganti Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin).
PT Askes ditugasi melegalkan peserta program, yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota, dengan membuat dan mendistribusikan kartu Jamkesmas.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Dana Infrastruktur Kalbar 2009 Efektif dan Efisien

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menggunakan dana di bidang infrastruktur secara efektif dan efisien pada tahun anggaran 2009. Menurut Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya di Pontianak, Selasa, hal itu sebagai konsekuensi pemenuhan 20 persen dana di APBD Kalbar untuk sektor pendidikan.

Namun, secara keseluruhan, dana untuk sektor pendidikan yang masuk dan dikelola Kalbar pada tahun 2008 sudah lebih dari 20 persen APBD 2008 yang nilainya Rp1,3 triliun.
Kalbar menargetkan dana pendidikan Rp2,4 triliun pada 2009 seiring rencana pemerintah merealisasikan kewajiban 20 persen dalam RAPBN 2009.
Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Ngatman mengatakan, tahun 2008 dari APBN sektor pendidikan Kalbar mendapat sekitar Rp600 miliar.
Dana yang akan diperoleh akan difokuskan untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, menaikkan mutu pendidikan serta memperbaiki manajemen sekolah.
Dinas Pendidikan juga berencana menyelesaikan pembangunan sekolah yang rusak mulai dari jenjang SD hingga SMA. Kemudian, kesejahteraan guru juga mendapat prioritas.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan serta keterangan pemerintah atas RUU APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8), mengatakan mengalokasikan Rp224 triliun dalam RAPBN 2009 sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20 persen alokasi dari APBN. Sedangkan untuk Departemen Pendidikan Nasional, direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp52 triliun.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 Kalbar dari Departemen Pekerjaan Umum melalui APBN sebesar Rp839,615 miliar.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

APBD Kalbar Lampaui Angka Rp1,4 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat sepanjang tahun 2008 akan melewati angka Rp1,4 triliun. "Besaran perubahan untuk APBD 2008 yang diajukan Pemprov berkisar 10 persen hingga 11 persen dari APBD Murni," kata Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman di Pontianak, Rabu.

Menurut Syakirman, rancangan usulan itu sudah disiapkan di tim anggaran eksekutif. APBD Murni Kalbar 2008 yang disahkan akhir Desember 2007 sebesar Rp1,3 triliun.
Ia menambahkan, saat ini tim anggaran eksekutif masih menunggu penyelesaian perhitungan anggaran tahun 2007 oleh DPRD Kalbar. "Mungkin pekan depan akan diajukan draf usulan perubahan APBD 2008," kata Syakirman.
Sementara untuk realisasi APBD Murni 2008 terutama belanja langsung pembangunan, hingga pertengahan Agustus diperkirakan baru mencapai 35 persen hingga 40 persen.
Ia mengatakan, masih rendahnya penyerapan tersebut pelaksanaan proyek pembangunan umumnya mencapai angka tertinggi di triwulan ketiga di setiap tahun anggaran berjalan.
"Kalau triwulan kedua, biasanya hanya proyek-proyek kecil yang sudah diambil uangnya oleh pelaksana misalnya di bawah 100 juta rupiah," kata dia. Kenaikan harga bahan bangunan juga tidak memengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja langsung.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Umumkan Jam Kerja Ramadhan

Gubernur Cornelis menyatakan bahwa sehubungan dengan tibanya bulan suci Ramadhan 1429Hijriah diumumkan kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, instansi vertikal, Lembaga Pemerintahan Non Departeman dan seluruh masyarakat mengenai penyesuaian jam kerja

Bahwa jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1429 H, setiap kantor-kantor pemerintah di lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat serta unit-unit di bawahnya ditetapkan hal-hal sebagai berikut. Pada Senin-Jumat jam kerja dimulai pada pukul 07.00-14.00 WIB. Sedangkan istirahat pada Jumat dimulai pada pukul 10.30-13.00 WIB.
Kemudian bagi instansi vertikal, Lembaga Pemerintah Non Departeman dan instansi lainnya yang mempunyai jam kerja tersendiri, termasuk di dalamnya jam kerja selama bulan suci Ramadhan, baik yang diatur secara sentral maupun yang diatur secara lokal, tetap mengikuti ketentuan yang telah dikeluarkan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kecuali apabila oleh pimpinannya diputuskan untuk menyesuaikan diri dengan pengumuman ini.
Selanjutnya pelaksanaan apel pagi dan apel siang tetap dilaksanakan sesuai dengan jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1429 H. Kegiatan olahraga juga dilakukan pada Jumat, selama bulan suci Ramadhan 1429 H ditiadakan.
Pengumuman ini mulai berlaku sejak hari pertama hingga berakhirnya bulan suci Ramadhan 1429 H. Pengumuman ini dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2008dan ditandatangani oleh Gubernur Cornelis.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Panglima: 2010 Kalimantan Dibentuk Dua Kodam

Panglima Kodam (Pangdam) VI/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI, Tono Suratman di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mengatakan, sesuai rencana strategis (Renstra) tahun 2010 mendatang, Kodam VI/Tanjungpura akan dibagi menjadi dua Kodam.

"Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyatu menjadi satu Kodam yaitu Kodam VI/Tanjungpura, sementara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga jadi satu Kodam dengan nama Lambung Mangkurat atau Mulawarman," katanya usai serah terima jabatan Danrem 121/Alambhana Wanawwai dari Kolonel (Inf), Edy Susanto kepada Kolonel (Inf), Nukman Kosadi, Senin.
Ia berharap, rencana menjadikan dua Kodam itu bisa terwujud tahun 2010 mendatang sesuai dengan Renstra. "Alasan kita menjadikan dua Kodam yaitu karena luas Pulau Kalimantan itu sekira lima kali Pulau Jawa, dan (terkait) hakekat ancaman keamanan," katanya.
Tono Suratman menjelaskan, Provinsi Kalbar, berbatasan dengan laut China Selatan, sementara dari darat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sarawak) yang memiliki panjang perbatasan sekira 966 kilometer.
"Kita berharap setelah dibagi menjadi dua Kodam, sehingga secara geografis bisa memenuhi syarat untuk pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan, baik laut maupun darat," katanya.
Kodam VI/Tanjungpura saat ini memiliki Organik Brigade Infanteri 19 Khatulistiwa di Singkawang, dan lima Brigade Infanteri yang tersebar di lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat termasuk Brigif 19 Kapuas yang berada di bawah naungan Korem 121 ABW, dan Markas Infanteri di Putussibau.
Saat ini, ada sekitar 24 pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur, dan sisanya sekitar 37 pos pengamanan perbatas berada di sepanjang Kalimantan Timur-Malaysia Timur.
Ia mengatakan, penambahan pos di sepanjang perbatasan Kalbar-Malaysia, karena dinilai ancaman semakin hari semakin meningkat. Ancaman meningkat seiring pertambahan penduduk yang secara tidak langsung menimbulkan masalah sosial yang diikuti peningkatan pelanggaran di segala bidang.
Penambahan pos di sepanjang perbatasan, kata dia, juga tergantung dari tingkat ancaman keamanan, karena pos tidak bisa dilihat dari jumlahnya, melainkan seberapa besar ancaman keamanan di sepanjang perbatasan.
Beberapa ancaman itu seperti pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.
Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal, karena dengan panjang mencapai 2.000 kilometer maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi, katanya.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Cari Investor Bauksit ke Jepang

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, berangkat ke Jepang pada 20 - 27 Agustus untuk bertemu pengusaha Jepang yang bermitra dengan PT Aneka Tambang terkait rencana penambangan bauksit di Kabupaten Sanggau.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Kalbar, Hamdan Harun saat dihubungi di Pontianak, Jumat, mengatakan, Gubernur Cornelis ingin bertemu langsung dengan pihak yang ingin berinvestasi di Kalbar itu.
"Selama ini banyak investor yang datang tetapi tidak punya kemampuan yang memadai untuk berinvestasi," kata Hamdan Harun.
Menurut dia, Gubernur tidak ingin investor tersebut tidak serius dengan komitmen awal yang telah disepakati mengingat rencana penambangan bauksit di Kabupaten Sanggau sudah cukup lama.
Keberangkatan Cornelis ke Jepang atas undangan PT Aneka Tambang sehingga seluruh biaya ditanggung perusahaan tersebut. "Gubernur berangkat sendiri dan sudah mendapat izin dari Presiden," kata Hamdan Harun.
Ia menambahkan, PT Aneka Tambang sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pengusaha Jepang dan Cina pada September 2007 terkait rencana penambangan bauksit tersebut.
Sementara Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman mengaku tidak mengetahui kepastian keberangkatan Gubernur ke Jepang.
Data dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), luas areal di Kabupaten Sanggau yang mengandung bauksit diperkirakan 73.300 hektare dengan cadangan sebanyak 422,921 juta metrik ton.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

1.606 RTS di Pontianak Terima BLT usulan

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Efliza mengatakan, sebanyak 1.606 Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) usulan untuk tahap II September mendatang.

"Penerima BLT usulan tersebut untuk mengganti sekitar 1.625 RTS yang dibatalkan menerima BLT karena sudah tidak layak, dan meninggal dunia, sehingga diusulkan penerima BLT usulan sesuai kuota untuk kota Pontianak sekira 19.700 RTS sesuai data penerima BLT tahun 2005 lalu," katanya di Pontianak, Selasa.
Ia mengatakan, hingga batas akhir pencairan tahap pertama, BLT yang tersalurkan sudah sekitar 97,73 persen atau sekira 17.665 RTS, yang batal sebanyak 1.625 RTS atau tinggal 410 RTS yang belum menerima BLT.
"Kita masih memberikan waktu bagi RTS yang belum menerima BLT tersebut hingga tahap kedua nanti, atau dirapel yang jumlahnya sekitar Rp700 ribu, yaitu tahap pertama Rp300 ribu dan tahap kedua Rp400 ribu," katanya.
Sementara itu, Humas PT Pos Cabang Pontianak, Mirzant ART mengatakan, pihaknya siap kapan saja menyalurkan program pemerintah berupa BLT tersebut kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia mengatakan, bagi RTS yang belum mengambil haknya masih punya kesempatan untuk mencairkan bantuan tersebut ditahap kedua yang akan dicairkan sekira akhir Septembar atau sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Kota Pontianak.
Data BPS Kota Pontianak, sebanyak 19.700 RTS di Kota Pontianak berhak mendapatkan BLT yang terdiri atas Kecamatan Pontianak Selatan 1.491 RTS, Pontianak Timur 5.553 RTS, Pontianak Barat 4.578 RTS, Pontianak Kota 3.258 RTS, serta Pontianak Utara 4.820 RTS, dari sekira 2.058 rukun tetangga tercatat 464 rukun warga.
Sementara untuk RTS yang tidak terdaftar, dilakukan pendataan ulang sekitar September-Oktober mendatang, RTS tersebut akan menerima penyaluran BLT 2009. Sesuai SK Gubernur Kalbar yang diterbitkan Februari 2008, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kalbar sebanyak 360.888 unit.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

10 Provinsi Jadi Perhatian Khusus Kementerian LH

Sedikitnya sepuluh provinsi mendapat perhatian khusus dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup terkait pemberian analisa mengenai dampak lingkungan daerah (Amdal) untuk berbagai proyek pembangunan berskala luas dengan intensitas tinggi.

"Terutama yang membutuhkan lahan luas seperti kelapa sawit, penambangan serta minyak bumi dan gas," kata Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Hermin Roosita di Pontianak, Rabu.
Sepuluh provinsi tersebut Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Riau dan Sumatera Selatan.
Menurut Hermin, Kementerian Negara Lingkungan Hidup selalu berkoordinasi dengan instansi terkait di 10 provinsi tersebut, memperkuat pengawasan Amdal, melibatkan pakar, untuk menilai suatu kegiatan berdampak luas dan penting.
Namun, ia melanjutkan, bukan berarti di provinsi lain tidak ada pembangunan. "Mungkin saja mereka lebih fokus ke bidang yang tidak membutuhkan lahan luas," kata Hermin.
Ia mencontohkan provinsi di Kalimantan yang cenderung mengandalkan sumber daya alam seperti lahan, batu bara dan minyak bumi dan gas untuk menarik investor.
Pemberian Amdal untuk suatu usaha berskala luas seperti perkebunan membutuhkan waktu berkisar enam bulan hingga satu tahun.
Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan dua peraturan Menteri nomor 05 dan 06 tahun 2008 yang isinya berkaitan dengan tata laksana lisensi komisi penilai Amdal dan tata laksana komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
Aturan tersebut memungkinkan daerah dapat melakukan penilaian Amdal dengan syarat bentuk kelembagaan memadai, adanya tim teknis, mempunyai pakar yang berkompeten, akses laboratorium memadai serta melibatkan LSM.
Penilai Amdal selanjutnya harus mempunyai sertifikasi. "Ini berlaku satu tahun setelah Permen Lingkungan Hidup tersebut diberlakukan, yakni Juli 2009," kata dia.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga akan melakukan pelatihan untuk penilai dan penyusun Amdal terkait terbitnya Permen LH itu. Rancangan Amdal yang selama ini diduga banyak sekedar "copy paste" dari proyek lain akan sulit ditemui karena nantinya ditangani orang-orang yang berkompeten.
Hermin Roosita juga mengharapkan penilai Amdal di daerah tidak gegabah dalam menerbitkan Amdal karena harus sesuai aturan yang ditetapkan.
"Libatkan stake holder untuk menyusun Amdal serta tidak menyimpang dari aturan," kata dia menegaskan. Ia mengatakan, ketidakpatuhan terhadap aturan saat membuat Amdal membuat ada pihak yang harus ditahan oleh aparat hukum. Setiap tahun ribuan Amdal diajukan dari seluruh Indonesia.
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalbar, Tri Budiarto mengatakan, pengesahan Amdal merupakan tahap awal sebuah perusahaan saat melakukan konstruksi pembangunan seperti membuka lahan.
"Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengawasi dan mengontrol realisasi Amdal," katanya.
Permen LH No 05 dan 06 Tahun 2008 memuat dan mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berkaitan dengan Amdal seperti yang diamanahkan oleh PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Amdal.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Kalbar Berharap Italia Ikut Bantu Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Ngatman berharap, kunjungan Duta Besar Italia Roberto Palmieri ke provinsi itu dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan bantuan bidang pendidikan.

Menurut Ngatman di Pontianak, Kamis, Roberto Palmieri selain ke sejumlah tempat wisata di Kalbar, juga dijadwalkan akan mengunjungi SMP Negeri 3 Pontianak pada Sabtu (24/8) pagi.
"Sekolah tersebut yang sudah berstandar internasional di Kalbar," kata Ngatman. Ia menambahkan, Italia selama ini belum memberikan bantuan di bidang pendidikan untuk masyarakat Kalbar.
"Baru Pemerintah Australia yang sudah memberi bantuan untuk pembangunan sejumlah unit sekolah menengah pertama di seluruh Kalbar," katanya.
Ia mengharapkan, saat bertemu dengan Duta Besar Italia tersebut, siswa SMP Negeri 3 Pontianak dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan selama menjalani proses kegiatan belajar mengajar.
Roberto Palmieri mengunjungi Kalimantan Barat selama tiga hari sejak Kamis (21/8) untuk berpartisipasi dalam acara budaya "Colours of The World" yang rencananya akan ditayangkan di TVRI.
Ia akan mengunjungi dua daerah yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. Sejumlah ikon Kalbar yang juga akan dikunjungi seperti Tugu Khatulistiwa, menelusuri Sungai Kapuas, Rumah Betang, dan kolam penangkaran Ikan Arwana.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Target Dana Pendidikan 2009 Rp2,4 Triliun

Kalimantan Barat menargetkan dana pendidikan Rp2,4 triliun pada 2009 seiring rencana pemerintah merealisasikan kewajiban 20 persen dalam RAPBN 2009.

"Untuk tahun ini, dari APBN sektor pendidikan Kalbar mendapat sekitar Rp600 miliar. Kalau tahun depan, target empat kali lipat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Ngatman di Pontianak, Jumat.
Menurut Ngatman, dengan dana sebesar itu sudah cukup memadai untuk pembangunan sektor pendidikan di Kalbar pada 2009. "Fokusnya untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, menaikkan mutu pendidikan serta memperbaiki manajemen sekolah," katanya.
Ia mengatakan, Dinas Pendidikan juga berencana untuk menyelesaikan pembangunan sekolah yang rusak mulai dari jenjang SD hingga SMA. Kemudian, kesejahteraan guru juga mendapat prioritas. "Misalnya kelebihan mengajar, untuk membayar sertifikasi bagi guru yang sudah lulus," kata Ngatman.
Ia menambahkan, pada 2009, Dinas Pendidikan akan memperluas kesempatan belajar untuk seluruh masyarakat Kalbar usia sekolah. Namun, ia melanjutkan, peningkatan porsi anggaran pendidikan di APBN juga harus diimbangi dalam APBD. "Porsi antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru akan dilakukan dengan angka yang wajar," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan serta keterangan pemerintah atas RUU APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8), mengatakan mengalokasikan Rp224 triliun dalam RAPBN 2009 sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20 persen alokasi dari APBN. Sedangkan untuk Departemen Pendidikan Nasional, direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp52 triliun.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Sanggau, Antisipasi Pilkada Ulang

Gubernur Kalbar Cornelis mengingatkan untuk mengantisipasi pilkada ulang sehubungan dengan banyaknya calon Bupati (enam pasang) yang maju di pemilihan Bupati Sanggau. Menurut Cornelis, pejabat Bupati hendaknya mampu melakukan langkah antisipasi dan sering meninjau langsung sejauh apa sosialisasi tersebut dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Terlebih lagi persiapan masalah pendanaan yang sudah pasti akan bertambah jika terjadi pilkada ulang, Jumat (15/8)

Serah terima jabatan dari pejabat lama Yansen pada Moses telah dilantik pada tanggal 8 Agustus 2008 oleh Gubernur Drs. Cornelis MH. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No .6 2005 yang disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, waktu dan tempat sertijab dapat dilaksanakan selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal pelantikan.
Dalam sambutannya Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, ada dua tugas pokok yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sanggau, dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemilihan secara langsung Bupati dan Wakil Bupati yang definitive.
Sementara itu penjabat Bupati Sanggau Drs. Hermanus Munsin MH, usai acara sertijab menegaskan, “Langkah awal, saya akan menata dan konsolidasi ke dalam dulu untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita dan yang sudah baik akan kita lanjutkan.
========
Teks Foto:
Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH menyaksikan serah terima jabatan dari pejabat lama Yansen Akun Efendi kepada Drs, Moses Hermanus Munsin MH. Sebagai Pejabat Bupati Sanggau yang telah dilantik pada tanggal 8 Agustus 2008 di Sanggau. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

1000 Rumah bagi Peserta Jamsostek di Ambawang

Jamsostek bekerjasama dengan Perum Perumnas dan BTN menyediakan 1000 rumah bagi pekerja peserta Jamsostek di Sungai Ambawang. Lokasi tepatnya di Jalan Sei Landak Timur.

Menurut Darwis Dolmanan, Manager Cabang Perum Perumnas Kalbar, BTN sebagai penyandang dana dalam pemberian kredit, Perumnas dalam pembangunan fisik rumah serta Jamsostek sebagai penyedia pinjaman uang muka.
Hal itu diungkapkannya ketika Sosialisasi Pembangunan 1000 Unit Rumah Pekerja Peserta Jamsostek di Hotel Kapuas Palace, Kamis, (8/7).
”Perumnas merupakan perusahaan pengembang milik Pemerintah, bila ada pesanan pembangunan rumah maka akan dibangun,” ujarnya.
Djuwir Muhammad, Deputi General Manager Perum Perumnas Regional II, mengatakan bahwa rumah yang dibangun di daerah Tanjung Hulu, tujuan kerjasama dari ketiga instansi adalah penyediaan rumah bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. ”Penyandang dana dari BTN, sedangkan Perumnas yang menyediakan lahan,” ujarnya.
Rumah yang dibangun tipe 36 dengan harga Rp 55 juta dan tipe 45 dengan harga Rp 90 juta.
Lili Setiadi, Kepala Jamsostek Cabang Kalbar, mengatakan bahwa perusahaan yang telah mengikuti program jamsostek sekitar 1200 perusahaan dan sekitar 121 ribu pekerja untuk periode 2007-2008.
Pendirian perumahan tersebut menunjukkan perhatian Jamsostek terhadap pesertanya. ”Pemerintah menyambut baik kerjasama antara Jamsostek, Perum Perumnas dan BTN dalam pembuatan rumah bagi pekerja Jamsostek,” ucap Sekda Provinsi Kalbar Syakirman
Menurutnya lokasi, tempat perumahan tersebut dibangun sangat banyak diminati yaitu di daerah Sungai Ambawang, sebagai akibat pembuatan jalan di daerah tersebut. ”Rumah yang dibangun ini diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kegembiraannya karena sudah ada dua perusahaan yang berminat mengambil rumah di sana untuk pekerjanya sekitar 100 rumah. ”Setidaknya kebutuhan perumahan bagi pekerja Jamsostek dapat dibantu,” ujarnya.
Diharapkannya nantinya pemberian bantuan perumahan kepada pekerja dapat dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya.□
=========
MOU. Penandatanganan Kerjasama antara ketiga pihak yaitu Jamsostek, Perum Perumnas dan BTN disaksikan oleh Sekda Provinsi, Syakirman. FOTO by Euodia Suryani/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Dirjen Puji Wagub Soal Makna dan Jiwa Keuangan

Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI Mardiasmo menegaskan bahwa sejauh ini Kalbar masih tergolong provinsi yang sering melakukan keterlambatan dalam penetapan APBD. Sekalipun ada pula kabupaten/kota di Kalbar yang sudah sesuai dan cepat dalam menetapkan APBD mereka.

“Saya harap APBD bisa ditetapkan sesuai dengan jadwalnya, sehingga pada awal tahun anggaran tersebut sudah bisa bergerak untuk melakukan pembangunan,” tandasnya dalam acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Hotel Orchard, Selasa (5/8) kemarin.
Mardiasmo di hadapan stakeholder yang memenuhi ruangan sosialisasi mengaku bahwa pada 2008, sebesar 65 persen APBN telah dikucurkan ke daerah berupa dekonsentrasi, subsidi energi yang meliputi subsidi listrik, BBM dan pangan. “Sisanya baru dipakai pemerintah pusat untuk melakukan operasional pemerintah pusat,” paparnya.
Dia juga mengatakan bahwa anggaran APBN harus dikonsolidasikan dengan APBD provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga pembangunan dapat berjalan secara simultan dan terarah. “Insya Allah akhir Septermber 2008 sudah diketahui berapa DAU, DAK untuk masing-masing daerah di seluruh Indonesia,” terangnya.
Sejauh ini Mardiasmo mengatakan bahwa masih banyak anggaran yang tumpang tindih, baik yang berada di kementerian negara, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota seantero Indonesia.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, menyambut baik terselenggaranya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bertujuan memberikan pemahaman yang sama dan menyeluruh dari stekehoders yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak lain dalam memahami PP No. 7/2008.
“Ini penting untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”
Kata Wagub, daya saing suatu wilayah akan ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya alam secara efisien dengan memperhatikan iklim teknologi wilayah. Beranjak dari realitas kondisi pembangunan yang sedemikian komplek, bahwa pembangunan daerah saat ini memang perlu dipusatkan pada pembangunan infrastruktur wilayah guna meningkatkan dan memberi jaminan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya, sehingga masyarakat mampu keluar dari perangkap kemiskinan.
“Pembangunan infrastruktur wilayah, baik transportasi, listrik, air minum maupun komunikasi seluruhnya diharapkan dapat memicu dan memacu percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Diakui bahwa peranan daerah dalam upaya peningkatan sumber dana pembangunan menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk menggali potensi dana alternatif pembiayaan pembangunan adalah berupaya meningkatkan penerimaan pajak.
Dengan terjadinya krisis ekonomi selama ini dan masih terbatasnya kemampuan pemerintah untuk memobilitas pajak maka upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terlalu besar pada saat ini dikhawatirkan akan berakibat negatif terhadap dunia usaha dan juga perekonomian daerah. “Pemerintah daerah harus memfokus upaya pencarian dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan namun dengan asumsi upaya pencarian dana dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan investasi dan produksi daerah.
Menurutnya, dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah, khususnya dana alokasi umum (DAU) ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dana penguasaan pajak antara pusat dan daerah. Masih besarnya presentasi DAU dalam menyumbang total pendapatan daerah maka ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap DAU sebagai sumber pendapatan dalam APBD serta signifikannya belanja daerah dari mata anggaran DAU bagi pemerintah pusat. Sehingga memberikan implikasi tentang pentingnya proses pengalokasian DAU secara lebih efektif dan efisien. “Dalam konteks ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, di mana pada tahun 2008 pemerintah telah menerapkan formula murni DAU atau non holdharmless.
Sehingga, tambah Wagub, melalui arah kebijakan makro dan fiskal tahun 2008 pemerintah berusaha memberikan arah kebijakan belanja ke daerah. Antara lain, meliputi konsolidasi deficit APBN dan APBD serta pemantapan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
Untuk itu, ulas dia, kebijakan alokasi belanja ke daerah antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah. Kemudian mengurangi kesenjangan pelayanan Publio antardaerah dan meningkatkan kapasistas dalam menggali potensi pendapatan asli daerah melalui revisi UU No. 34 Tahun 2000.
Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga merupakan pengalihan secara bertahap dana desentralisasi dan tugas pembantuan yang ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke dana alokasi khusus serta penghapusan non holdharmless sehingga pada 2008 tidak teralokasikan dana penyesuaian. “Seperti dalam penentuan alokasi pembagian APBN 30 persen untuk penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat sangat besar apabila dibandingkan dengan alokasi 70 persen untuk penyelenggara kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI, Prof. DR Mardiasmo memberikan apresiasi terhadap Wagub Christiandy Sanjaya yang merupakan seorang pemimpin yang mengerti dan paham akan makna serta jiwa tentang keuangan. “Wagub mengetahui makna dan jiwa tentang keuangan,” pujinya.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Minta BOS Tepat Sasaran

Penggunaan dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kalimantan Barat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bantuan yang dialokasikan pemerintah pusat sebagai konsekwensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi tepat sasaran.

”Kita harapkan penggunaan bantuan operasional sekolah di Kalimantan Barat disesuaikan dengan petunjuk dan tepat sasaran,” demikian diungkapkan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH di Hotel Kini belum lama ini.
Gubernur Cornelis menegaskan seandainya ada pihak yang melakukan penyimpangan terhadap penggunaan maupun penyaluran dana tersebut, diharapkan pihak yang berkompeten dapat bersikap sesuai dengan tugas dan fungsinya. ”Kita tidak tahu. Kita juga tidak bisa menduga-duga dulu,” jelas Gubernur.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Hadlir Noor, S.Sos menegaskan BOS jangan sampai terjadi penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menekan tingkat kebocoran terhadap dana BOS, yang notabene merupakan anggaran pengalihan dari subsidi BBM ke sektor pendidikan.
“Sesungguhnya tingkat kebocoran dana BOS itu terjadi di tingkatan paling bawah. Karena kebocoran dana BOS itu masih sering terjadi,” tegas legislator Partai Golkar.
Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengawal dana-dana pendidikan dan BOS itu di tingkat yang paling bawah. Supaya tidak terjadi kebocoran maupun penyimpangan yang signifikan. “Itu yang penting. Karena indikasi kebocoran dan penyelewengan dana-dana pendidikan di tingkat yang paling bawah itu banyak didapati dan terjadi di lapangan. Seperti di tingkat sekolah-sekolah,” jelas Hadlir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Drs.H Ngatman menyatakan bakal mengalokasikan anggaran pendampingan BOS daerah melalui APBD Kalbar yang salah satu peruntukannya untuk mengakomodir para orang tua siswa yang tidak mampu dan yang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anak mereka. “Saya sangat setuju kalau dana BOS itu ada program pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah melalui APBD,” tandasnya.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Linda Duta Lingkungan Kalbar

Para juri malam grand final pemilihan duta lingkungan hidup Kalbar sepakat memilih Linda Kusumawati, sebagai duta yang baru. Duta lingkungan hidup dari Kota Singkawang ini berhasil menyisihkan 27 duta lingkungan lainnya.

Jumat, (2/7), bertempat di Function Hall, Kapuas Palace malam pemilihan duta lingkungan yang diprakarsai oleh Bapedalda Kalbar itu diakhiri. Hadir Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya bersama istri dan sejumlah pejabat Pemprov Kalbar serta sejumlah Bupati/Walikota.
Di antara sekian banyak duta-duta lingkungan yang tampil malam itu, Linda tampil cukup baik. Ia berhasil menyisihkan rekan-rekannya yang rata-rata memiliki kemampuan dan pemahaman lingkungan yang pas-pasan. Linda tampil cukup meyakinkan.
Tidak ada perubahan format yang cukup berarti dalam ajang pemilihan duta lingkungan hidup kali ini. Rangkaian kegiatan pun nyaris tak ada yang berbeda dengan kegiatan tahun sebelumnya.
Pembekalan dan pemberian materi yang diberikan kepada para peserta dilakukan di Hotel Kapuas Palace, Pontianak. Ada juga acara kunjungan ke TPA Batu Layang juga ke sekolah yang mendapat anugerah Adiwiyata.
Suasana malam penobatan duta lingkungan hidup sendiri berjalan cukup semarak dan meriah. Dekorasi ruang yang megah dan sorotan kamera dari berbagai kru stasiun televisi menambah semarak suasana.
Tiba saat acara pemilihan. Dua puluh delapan kontestan dipersilahkan naik ke panggung, utama. Duta-duta dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar pun berlenggak-lenggok menarik simpati dewan juri. Setelah dirasa cukup memamerkan penampilan fisiknya, para duta dibedah isi kepalanya. Isu tentang lingkungan ditanyakan kepada keduapuluh delapan kontestan.
Setelah dilempar beberapa pertanyaan seputar lingkungan oleh dewan juri terlihat kapasitas para duta itu. Tidak terlihat ada sesuatu yang istimewa dari pengetahuan para peserta. Dari 28 peserta tak sampai separuh yang menguasai isu lingkungan dengan baik.
Kebanyakan mereka menjawab pertanyaan dewan juri dengan kalimat singkat yang tidak terlalu ‘nyambung’. Isu lingkungan yang dipertanyakan antara lain soal global warming, air bersih, kebakaran hutan, abrasi dan kegiatan penebangan dan penambangan liar.
Dari sekian banyak peserta yang menjawab pertanyaan juri ada satu peserta yang cukup memukau ketika memberi jawaban. Bukan karena kualitas isi jawabannya tapi pada kemampuannya menguasai forum.
Deni Ardiansyah duta dari Kabupaten Pontianak tampil beda saat memperkenalkan diri. Ketika rekan-rekannya yang lain hanya menggunakan Bahasa Inggris dan Indonesia dia tampil beda dengan menggunakan Bahasa Arab. Spontan hadirin yang tidak menyangka kepandaian pemuda ini dibuat terperangah.
Kehadiran dua biduan di sesi hiburan cukup menambah semarak acara. Yang pertama, penyanyi lokal yang baru merilis single, Ratna Werry tampil dengan gitar akustiknya membawakan dua buah lagu. Lagu pertama bertemakan lingkungan yang berjudul Bumi Maafkan Aku. Karena penampilannya yang cukup apik di atas panggung dia diminta memainkan satu lagu lagi.
Usai Ratna Werry memuaskan hasrat penggemarnya, muncul penyanyi yang sudah tidak asing lagi di belantika musik tanah air. Dialah Katon Bagaskara, penyanyi pop yang kini diangkat menjadi duta lingkungan hidup nasional oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Katon membius hadirin dengan hitsnya yang sudah akrab di telinga penikmat musik. Negeri di Awan menjadi pembuka kehadiran pentolan Kla Project malam itu. Tak puas hanya bernyanyi di stage, Katon turun menyapa tamu undangan. Satu per satu meja tamu undangan dihampiri. Cinta Putih menjadi tembang penutup yang dilantunkan oleh suami Ira Wibowo malam itu.
Sebelum turun panggung Katon dalam kapasitasnya sebagai duta lingkungan hidup nasional berpesan kepada seluruh undangan untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan.
Saat-saat yang dibuat mendebar-debarkan pun tiba. Pemilihan jawara duta lingkungan hidup Kalbar dilaksanakan. Dua puluh delapan peserta diperas menjadi delapan orang. kedelapan orang dipilih untuk menerima penghargaan. Mulai dari peserta favorit, harapan II, hingga juara satu.
Ketua Dewan Juri, Dra. Kresensina berdasarkan hasil poling menetapkan Kresensina Marjunita dari Kabupaten Landak sebagai juara favorit pilihan pengirim sms. Juara harapan II diraih Trisye Lahabu dari Kabupaten Kubu Raya. Deni Ardiansyah yang penampilannya cukup menghibur meraih harapan I.
Runner up II diraih Riana Wulandari dari Kabupaten Pontianak. Yasinta Nova Arizona meraih runner up I.
Tiba saat paling mendebarkan. Empat dari delapan peserta yang belum dapat nomor diminta maju ke muka panggung. Setelah berputar-putar dan berpura-pura mau meletakkan mahkota duta pada salah satu kandidat, akhirnya duta lingkungan hidup Kalbar tahun 2007 berhenti di tepat di hadapan Linda Kusumawati.
Dara berjilbab ini dianugerahkan gelar sebagai duta lingkungan Kalbar tahun 2008. Keputusan dewan juri yang memilih Linda Kusumawati dinilai tepat. Jika mengacu pada kriteria penilaian yang disebutkan 70 persen berdasarkan inteligensi dan pengetahuan seputar lingkungan, Linda memang layak. Meski tidak terlalu sempurna secara ragawi, gadis berjilbab ini memiliki aura pesona dan pengetahuan yang cukup soal lingkungan hidup.
========
DUTA LINGKUNGAN
Linda Kusumawati, duta lingkungan dari Kota Singkawang terpilih sebagai duta lingkungan hidup Kalbar pada malam grand final di Function Hall, Kapuas Palace. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Wagub Lepas Kontingen Utsawa Dharma Gita

Secara harfiah Dharma Gita itu adalah salah satu metode pembinaan kehidupan beragama bagi umat Hindu. Gita yang bearti Nyanyian sangat efektif dipergunakan dalam menanamkan ajaran agama Hindu yang bersumber dari Dharma. Sedangkan Darma itu sendiri mempunyai makna nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Weda Sruthi, Smerti, dan Nibanda Sastra,oleh karena itu Utsawa Dharma Gita juga merupakan suatu sarana dan media dalam memberikan pendidikan dan pembinaan bagi umat Hindu.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya saat melepas kontingen Utsawa Dharma Gita Provinsi Kalbar yang akan mengikuti Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional ke-10 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan diselenggarakan pada 4 hingga 8 agustus 2008, di Pontianak,Jumat(1/8).
Selanjutnya Christiandy Sanjaya juga mengatakan dengan Festival membaca dan menyanyikan isi kitab suci khusus umat Hindu masyarakat Kalbar selalu berharap, agar duta Kalbar yang mengikuti kegiatan ini dapat mengukir dan meraih prestasi terbaik, dan mengharapkan kepada ketua kontingen, para pelatih danj official, agar selalu memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh peserta, dengan satu tujuan berjuang untuk tampil secara maksimal, sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang agama.
Selain di hadiri oleh 24 orang peserta pelepasan kontingen Utsawa Dharma Gita ini juga di hadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalbar Rasmi Saffar, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI) Provinsi Kalbar Putu Dupa Bandem, serta Pemuka Agama Hindu Kalbar Nyoman Sudana.
Kontingen Kalbar pada Festival ini akan mengikuti lomba Pembacaan Weda, pembacaan Palawakia, Dharma Widya, dan Dharma Wacana.□
=======
Foto Wakil Gubernur Kalbar, saat melepas Kontingen Utsawa Dharma Gita. Foto: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Segera Terbit Perpres Perbatasan

Angin segar soal regulasi di kawasan perbatasan yang merupakan beranda depan NKRI kembali menghembus. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH mengatakan bahwa di kawasan perbatasan akan segera diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Perbatasan. ”Supaya mempermudah koordinasi antarinstansi terkait yang menangani masalah di daerah perbatasan,” ungkap Gubernur di Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.

Gubernur juga mengatakan bahwa pemerintah pusat sangat konsen dalam memberikan perhatian mengenai persoalan di kawasan perbatasan. ”Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu Perpres bisa direalisasi,” ujarnya.
Dia juga mengaku bahwa rapat koordinasi yang diikuti Gubernur bersama Menkopolhukam di Jakarta beberapa waktu lalu guna penyusunan Perpres untuk mengelola kawasan perbatasan dengan baik, terkoordinasi dengan rapi sehingga bisa mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.
”Kita baru pembicaraan tingkat kedua. Mungkin nanti sama setingkat Menteri. Selesai di tingkat Menteri, mungkin Presiden tinggal teken,” jelas Gubernur.
Gubernur juga tidak menafikan bahwa kemungkinan lahirnya Perpres tentang Pengelolaan Perbatasan bisa saja bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Wilayah Negara. Namun dia juga mengatakan bahwa lahirnya Perpres ini juga tidak menunggu Undang-Undang tersebut lahir terlebih dahulu. ”Kalau itu bersamaan lebih duluan keluar, lebih bagus. Presiden lebih mudah lagi mengeluarkan Perpres karena dasar acuan Undang-Undangnya sudah ada,” tandasnya.
Sebelumnya Forum Rektor Indonesia (FRI) juga sempat membincangkan masalah status kawasan perbatasan yang sekaligus merupakan beranda depan NKRI di Pontianak beberapa waktu lalu. Yang mana hampir semua rektor dari seantero universitas di negeri ini menuangkan gagasan maupun riset mereka guna melahirkan draft terkait regulasi di kawasan perbatasan yang memang sejak lama menjadi impian pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat.
Tanpa aturan yang jelas, perbatasan Indonesia menjadi “bulan-bulanan” pasar gelap atau black market. Banyak kasus TKI-TKW ilegal, illegal logging, illegal meaning dan illegal fishing. Selain rugi harta benda, juga lingkungan hidup hingga harkat dan martabat bangsa.
Rkomendasi pertemuan FRI di Pontianak juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam melahirkan regulasi bagi kawasan perbatasan tersebut.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

BPN, Dishut dan Disbun Perlu Berkoordinasi

Soal Penerbitan Izin Perkebunan


Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH menegaskan Badan Pertahanan Nasional, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat perlu melakukan koordinasi secara baik mengenai penerbitan izin perkebunan di Kalimatan Barat.

”Jangan asal beres dan gampang Pak. Dan jangan sampai Bupati terjebak dan masuk parit,” hal itu ditegaskan Gubernur kala menghadiri rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.
Hadir pula Kapolda Kalbar, Drs. R. Natakesuma, Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husein, Bupati Melawi, Drs. Suman Kurik, Bupati Landak, Drs. Adrianus AS, Bupati Bengkayang, Drs. Yacobus Luna serta pejabat tinggi lain beserta jajarannya.
Kata Cornelis, para pemegang teknis harus serius dalam memberikan beragam masukan maupun saran kepara para Bupati/Walikota di seantero Kalimantan Barat. Sehingga mereka tidak keliru dalam menerbitkan izin perkebunan di wilayah mereka. ”Jangan takut memberikan masukan kepada Bupati,” kata Cornelis.
Kemudian, proses evaluasi di lapangan mengenai penerbitan izin maupun perkembangan yang terjadi perlu dilakukan secara bersamaan antara instansi maupun dinas terkait, sehingga tidak terjadi miss comunication. Pasca melakukan evaluasi baru hal tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota. ”Sekali lagi jangan takut menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati,” tegasnya.
Sejauh ini masih terdapat beberapa kabupaten yang mengalami persoalan perkebunan di Kalimantan Barat. Seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Melawi. ”Saya minta para Bupati harus bisa menahan diri,” pinta Cornelis.
Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa keberatan sekaligus memberikan kesempatan kepada para Bupati/Walikota di Kalbar untuk mengurus perizinan perkebunan di Kalbar langsung kepada Menteri yang bersangkutan. ’Saya tidak masalah dipotong kompas. Asalkan saja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Cornelis.
Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk melakukan pembangunan di Kalbar, selain dengan melakukan proses pembangunan melalui sektor perkebunan. Oleh karena itu, pinta Cornelis, perusahaan perkebunan di Kalbar harus bersikap transparan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.
Sehingga semua stakeholder bisa besinergi untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Kalbar melalui sektor perkebunan. ”Bupati dan tokoh masyarakat dapat menjembatani persoalan-persoalan perkebunan di daerahnya masing-masing,” ungkap dia.
Dan pemeritah Provinsi Kalimantan Barat siap memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian persoalan yang terjadi di daerah. ”Kita siap memberikan pembinaan dan penyuluhan ke masing-masing daerah di seluruh Kalimantan Barat,” tandasnya.
=========
Rakor Perkebunan
Rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin. FOTO Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Bupati Dilarang Terbitkan Izin Perkebunan di Lahan Baru

Gubernur Cornelis mengatakan rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan di Kalimantan Barat merupakan persoalan yang penting dan strategis. Mengingat sektor perkebunan di Kalimantan Barat masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

”Persoalan perkebunan belum satu bahasa,” ungkap Gubernur kala menghadiri rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.
Hadir pula Kapolda Kalbar, Drs. R. Natakesuma, Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin, Bupati Melawi, Drs. Suman Kurik, Bupati Landak, Drs. Adrianus AS, Bupati Bengkayang, Drs. Yacobus Luna serta pejabat tinggi lain beserta jajarannya.
Sejauh ini kabupaten/kota seantero Kalbar telah menerbitkan 290 perizinan dengan luas lahan sebesar 4,6 juta ha. Kata Gubernur, penerbitan izin perkebunan itu semestinya diikuti dengan penyerapan jumlah tenaga kerja di Kalbar, sehingga hal itu dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kalbar. ”Sehingga angka pengangguran di Kalimantan Barat menjadi kecil,” tegas Gubernur.
Gubernur juga mengatakan sejauh ini pola kemitraan perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar perusahaan juga masih kurang konsisten. Sehingga menimbulkan dampak yang kurang harmonis antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat.
Selain itu, timpal Cornelis, implikasi terhadap kebakaran lahan di Kalbar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kalbar saja, melainkan juga dirasakan pula oleh negara jiran Malaysia dan Singapura. ”Semua pihak diharapkan mendukung perkebunan di Kalimantan Barat,” timpalnya.
Gubernur juga menegaskan kepada para Bupati dan Walikota di seantero Kalbar agar tidak menerbitkan izin perkebunan di lahan yang baru, melainkan menerbitkan izin di lahan yang sudah dicabut izinnya saja. ”Hal itu penting agar ekosistem lingkungan di Kalimantan Barat dapat terus terjaga.”
========
TEKEN MoU
Gubernur Cornelis, Kapolda R. Natakesuma dan Kadisbun disaksikan para tokoh perkebunan meneken Memorandum of Understanding (MoU) di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin. FOTO Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Pemerintah Menjamin Hak Perlindungan Anak

Provinsi Kalbar pernah kehilangan satu generasi kaum cerdik pandai, pada saat penjajahan Jepang. Mereka dibunuh dan dibuang ke Mandor. Untuk itu anak sebagai generasi penerus bangsa ke depan, perlu mendapatkan pendidikan dan pelayanan serta perlindungan dari elemen bangsa ini. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya pada upacara Hari Anak Nasional di Pendopo Gubernur, Selasa (29/7).

Mengingat upaya untuk memberikan jaminan perlindungan dan hak anak telah menjadi komitmen nasional dan Internasional, maka di perlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebagai kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut ungkap Christiandy Sanjaya.
Selain itu Pemerintah juga telah peduli terhadap kesejahteraan anak antara lain dengan ditetapkannya beberapa Undang-undang seperti UU RI No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Oleh sebab itu bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Dunia mempunyai komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denga harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, dan berkualitas.
Sementara itu menurut ketua panitia H A Kadir Ubbe Kepala Dinas Sosial Kalbar dalam sambutannya mengatakan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Hari Anak Nasional untuk tingkat nasional adalah Pengiriman Duta anak mengikuti Kongres Anak di Jakarta, pengiriman Jambore anak di TMII Jakarta, dan untuk kegiatan di daerah adalah Lomba Kreativitas anak, Festival anak soleh, sosialisasi kesehatan bersama Dharma wanita Provinsi Kalbar, Forum anak daerah, kegiatan out bond, pelayanan social bagi anak bermasalah, bantuan kepada anak yatim piatu, dan penanaman sejuta pohon di sekolah yang di koordinir oleh Diknas Provinsi Kalbar.
Selain itu pemerintah juga memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi yang diwakili oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis.
========
PRESTASI ANAK
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny Frederika Cornelis memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi pda Upacara Hari Anak Nasional, Selasa(29/7) di Pendopo Gubernur Kalbar. Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Penutupan Mubes Timanggong dan Ultah Gubernur

Musyawarah Besar Timanggong Adat Dayak Kalbar yang pertama resmi ditutup. Mereka telah bermusyawarah mencari solusi dan masukan-masukan terbaik bagi eksistensi masyarakat adat selama empat hari. Kegiatan fenomenal tersebut ditutup di Pendopo Gubernur Kalbar.

Penutupan gelar akbar ini cukup unik. Kenapa? Karena dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun orang nomor satu di Kalbar—Gubernur Cornelis—dan acara berjalan meriah serta semarak.
Acara yang didapuk Minggu, (28/7) itu dihadiri ratusan undangan yang sebagian besar adalah peserta dan panitia Mubes kegiatan yang baru pertama kali dirayakan secara spesial dan di tempat spesial itu mengundang decak kagum.
Warga Dayak yang selama bertahun-tahun sebelumnya seperti tidak berada di rumahnya sendiri malam itu berbahagia. Bersama warga lainnya dari berbagai komunitas etnis yang ada mereka mensyukuri kehadhirat Jubata (Tuhan), menikmati suasana penuh kekeluargaan dan persahabatan di Pendopo Gubernur.
Berbagai suguhan hidangan dan hiburan semakin menguatkan kesan sebuah pesta. Warga Dayak Kalbar memang patut bersyukur, selain sukses mengumpulkan para pemimpin dan tetua-tetua adat Dayak yang sebelumnya terserak, mereka bisa hadir merayakan pesta ulang tahun ke-55 seorang Putra Dayak terbaik. Malam itu Gubernur Cornelis yang berulang tahun terlihat berbahagia bersama sahabat, handai taulan dan orang-orang tercintanya.
Nyanyian selamat ulang tahun berkumandang memenuhi penjuru ruang. Saat Cornelis tiba memasuki ruangan bersama istri dan rombongan. Ia didaulat untuk tampil ke pentas dan memotong kue tart yang sudah disiapkan di atas pentas. Suasana gembira penuh sukacita memenuhi pendopo yang kini mulai penuh dengan ornament berlatar warna mewah.
Gubernur memotong kue ulang tahun. Potongan pertama ia berikan kepada sang wakil, Christiandy Sanjaya selanjutnya juga diberikan kepada Sekda Kalbar, Syakirman dan Ketua DAD Kalbar Thadeus Yus. Sementara potongan tumpeng diberikan oleh Gubernur kepada sang istri tercinta, Ny. Frederika. Hadirin bertepuk tangan gembira menyaksikan pemandangan mengharukan itu.
Yakobus Kumis, Ketua Panitia Mubes dalam laporan akhirnya mengaku gembira dan bahagia acara yang cukup penting itu bisa berakhir sukses. Menurutnya acara malam itu merupakan peristiwa bersejarah bagi warga Dayak Kalimantan Barat.
“Kita semua patut berbahagia karena malam ini kita menghadiri acara yang cukup bersejarah. Pertama kali dalam sejarah kita bisa melaksanakan acara di tempat paling istimewa ini,” ujarnya penuh semangat.
Yakobus Kumis mengabarkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan selama empat hari tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi kelangsungan kebudayaan masyarakat Dayak. Eksistensi budaya dan adat Dayak yang kian tergerus zaman sedikit banyak akan terbentengi dengan revitalisasi peran lembaga adat.
Lebih kurang empat ratus Timanggong hadir dalam Mubes yang pertama ini. Kehadiran mereka bukan tanpa perjuangan. Menurut Yakobus Kumis, para Timanggong yang rata-rata berusia lanjut itu menunjukkan semangat yang menyala-nyala untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya Dayak yang luhur.
Ada lebih dari 160 suku dan ratusan sub suku dalam komunitas masyarakat Dayak di Kalbar. Kehadiran para Timanggong dalam Mubes ini menurut Yakobus Kumis dalam tonggak sejarah penting bagi penduduk mayoritas di Kalimantan Barat ini.
Demikian juga dengan pembicara lain yang diminta mengemukakan isi hatinya di podium. Thadeus Yus, sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) juga mengungkapkan kebahagiaannya atas suksesnya perhelatan penting ini.
Sementara Cornelis ketika didaulat untuk berbicara atas nama Gubernur berbicara agak berbeda dengan pembicara sebelumnya. Dengan kemampuan retorikanya yang di atas rata-rata Gubernur semula hanya minta waktu lima menit untuk naik mimbar. Ia berbicara dengan kalimat yang tegas dan tajam tanpa teks.
“Adanya Timanggong, Domong dan istilah lainnya itu bukan dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Jauh sebelum itu, istilah Timanggong, Domong itu dibawa oleh Raja-raja Islam. Mereka yang bawa dan perkenalkan ke Kalimantan Barat,” ujar Cornelis dengan suara lantang.
Gubernur yang memiliki gelar master di bidang hukum ini juga memberi ceramah hukum kepada hadirin. Menurutnya eksistensi hukum adat tidak bisa berlawanan dengan hukum positif yang dimiliki negara. Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dari sebuah bangsa. Dengan kewenangannya yang bersifat memaksa, negara berhak mengatur banyak hal kata Cornelis.
“Nebis in idem, tidak boleh ada dua aturan hukum yang berlaku,” tegas Cornelis.
Meski berasal dari komunitas Dayak, Cornelis nampaknya tak ingin memanjakan saudara-saudaranya. Malam itu Gubernur Cornelis justru banyak melontarkan kritikan dan masukan bagi warga Dayak dan lembaga adatnya. Kepada pemangku adat Gubernur minta agar tidak lagi terjadi penyitaan dan penahanan alat produksi milik investor. Ia meminta para Timanggong menggunakan pendekatan diplomasi jika perselisihan dengan pihak perusahaan.
“Saya nda mau dengar lagi ada penyitaan alat berat lalu minta ganti rugi 800 juta, satu miliar,” kata sosok nasionalis ini.
Kepada warga Dayak yang kini masih banyak yang hidup bersahabat dengan kebodohan dan kemiskinan, Gubernur minta para Timanggong turun tangan memberi penyadaran. Menurut Cornelis anak Dayak harus sekolah, biar kejar pendidikan agar tidak terkejut melihat kemajuan yang didapat saudara-saudara yang lain. Selain itu mereka juga harus sehat.
“Ternak jangan dilepas nanti kalau dilepas berak sembarangan. Anak kita main bisa kena cacing. Kalau cacing sudah masuk ke darah, darah masuk ke otak. Kalau sudah ke otak bisa jadi idiot nanti anak-anak kita,” ujar Gubernur dengan nada bicara yang penuh gairah.
Mendengar Gubernur Cornelis berbicara hadirin terpana, larut dalam alur pembicaraan yang unik dan jauh dari kesan monoton. Setiap jengkal kalimat yang dilontarkan sarat dengan pesan. Waktu sepuluh menit yang semula diminta Gubernur ternyata kurang, hadirin minta Pak Gubernur meneruskan orasinya yang menghibur dan membangkitkan kesadaran. Kesempatan inipun dimanfaatkan Gubernur untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Tak hanya pembangunan fisik, pembangunan mental juga disampaikan oleh Gubernur Cornelis. Pada intinya Gubernur meminta warga Dayak bersama warga Kalbar lainnya bahu-membahu membangun Kalbar yang lebih maju. Lembaga adat diminta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.
“Tidak bisa kita minta negara menyesuaikan dengan kita. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan negara,” pesan Gubernur dalam salah satu petikan kalimatnya.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Tutup Mubes Timanggong

Dalam sebuah pertemuan, baik yang sifatnya besar maupun kecil, tidak terlepas dari dua kata yang berbeda. Yaitu pembukaan dan penutupan. Kata itu juga sering diistilahkan dengan jika ada pertemuan pasti ada perspisahan.

Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah Besar Timanggong I Se-Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Wisma Nusantara mulai dari tanggal 24-28 Juli 2008. Tadi malam bertempat di Pendopo Gubernur kegiatan terbesar itu ditutup secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
Di acara yang sama, selain akan dilakukan acara penutupan Mubes juga akan dilangsungkan dengan acara syukur atas hari ulang tahun Gubernur Kalbar Cornelis yang ke-55. Acara tersebut dimulai pukul 18.00 WIB.
Inti dari acara penutupan itu menurut ketua panitia Yakobus Kumis, selain acara serimonial juga dilakukan dengan penandatangan nota kesepahaman antara timanggong dengan lembaga-lembaga adat. Selain penandatanganan nota kesepahaman dalam acara itu juga akan dilakukan dengan pernyataan sikap dari lembaga adat dan pemangku adat yang ada di Kalbar.
Menurut Yakobus Kumis, setelah hal itu dilakukan, maka akan dibawa ke pemerintah, lembaga adat bahkan hingga ke pusat. Seperti yang pernah dilontarkan oleh Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya di Wisma Nusantara saat memberi materi, mengusulkan agar hukum adat direkomendasikan menjadi perda.
Para petinggi lembaga adat Dayak juga mau, supaya adanya pengakuan dari lembaga formal terhadap keberadaan lembaga adat maupun pemangku adat serta hukum adat. Dari itu dalam pertemuan yang terakhir kemarin, berbagai agenda mereka gelar. Satu diantaranya rapat koordinasi pengurus DAD provinsi dengan pengurus DAD kabupaten/kota.
Hasil yang diharapkan selama 4 hari pelaksanaan Mubes, seperti dijelaskan Yakobus Kumis, selain ingin menyatukan persepsi dan rumusan mengenai timanggong atau domong, juga akan diterbitkan dua buah buku yang berbeda pula. Buku tersebut menurut Yakobus: Bunga Rampai Mubes Timanggong dan buku Katahanan Budaya Masyarakat Adat Dayak.
Buku itu lanjut Kumis, merupakan hasil dari beberapa makalah yang disajikan oleh beberapa nara sumber. “Buku ini nanti akan menjadi pedoman bagi seluruh lembaga adat dan pemangku adat,” paparnya.
Ketua Timanggong Sei Raya Dalam Eduardus, saat diminta komentar mengenai kegiatan itu, mengatakan sedianya sudah berjalan dengan sukses. Bahkan dia menilai dengan kegiatan seperti ini, dapat menyatukan semua suku Dayak yang berasal dari berbagai sub suku. Selain itu, membuktikan bahwa Dayak itu solid eksis, dan penuh dengan kekeluargaan.
Dari itu ia berharap, agar pengurus DAD tidak henti-hentinya melakukan berbagai terobosan baru demi perkembangan Dayak ke depan terutama untuk para timanggong. “Siapa lagi yang berbuat kalau bukan diri kita sendiri,” katanya.□Hartono/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Deklarasi, Setia Kawan Langsung Daftar ke KPU

Pilwako Pontianak 2008


Guyuran air hujan yang membasuh Kota Pontianak tak menyurutkan semangat kader dan simpatisan partai moncong putih. Dengan penuh antusias mereka menyambut dan memberi dukungan kepada pasangan “Setia Kawan” yang akan maju sebagai calon Walikota Pontianak dari PDIP.

Diiringi ratusan massa pendukungnya, Sri Astuti Buchary-Eka Kurniawan yang menyebut nama mereka “Setia Kawan”, melakukan deklarasi dan langsung mendaftarkan diri ke KPU, Jumat (25/7). Disaksikan ribuan massa pendukung, pasangan ini berikrar akan maju dan memenangkan pertarungan politik menuju kursi Walikota Pontianak periode 2008-2013.
Sejak pukul satu lewat konsentrasi massa mulai terjadi di Taman Alun Kapuas, tempat penyelenggaraan kegiatan deklarasi tersebut. Ribuan massa dengan atribut berwarna dasar merah tumpah ruah di sekitar lokasi. Beberapa spanduk raksasa menghiasi panggung. Ada pantun Eka didalamnya, “Kalau hendak memakai baju. Jangan lupa disetrika. Kalau ingin Pontianak maju. Jangan lupa pilih Sri Astuti-Eka” begitu bunyinya.
Kepada massa pendukungnya Eka dan Sri Astuti berorasi penuh semangat. Sebagai Ketua DPC PDIP Eka menerangkan keputusan partainya memilih Sri Astuti Buchary (SAB) bukan tanpa alasan. Sebagai partai nasionalis, PDIP menurut Eka tak membeda-bedakan kelamin dan gender. SAB merupakan sosok yang dinilai tepat untuk memimpin Kota Pontianak yang telah lama tak merasakan sentuhan perempuan. Terakhir kali Pontianak dipimpin perempuan di era tahun 50-an, waktu itu Ny. Rohana Muthalib pernah menjadi kepala daerah.
Lazimnya sebuah keramaian, pada acara deklarasi tersebut massa disuguhi hiburan musik. Berbagai rupa-rupa nyanyian penambah semangat dinyanyikan oleh para biduan dan biduanita yang sengaja ditampilkan untuk menghibur para banteng mania. Massa pun berlipat semangatnya saat mendengar hentakkan musik yang menghangatkan suasana di tengah rinai hujan tersebut.
Menjelang azan Asar Eka mohon undur diri kepada massa pendukungnya. Hari itu juga mereka akan mendaftarkan diri ke KPU Kota Pontianak.
“Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semua. Kami pamit untuk mendaftarkan diri ke KPU. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Eka seraya turun panggung bersama pasangannya.
Massa pendukung pasangan Setia Kawan tak membiarkan calon walikota jagoannya berjalan sendiri. Tanpa komando mereka mengiringi keberangkatan Sri Astuti dan Eka ke Kantor KPU dengan suara knalpot sepeda motor meraung memecah dinginnya cuaca. Iring-iringannya massa pendukung Setia Kawan cukup panjang, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan karena selain gerimis hujan yang membuat orang malas turun polisi juga stand by mengamankan lalu lintas.
Di Kantor KPU, tiga orang anggota dan beberapa staf dengan jas dan seragam baru bersiap menyambut kedatangan calon walikota pertama dari jalur partai ini. Persiapan penyambutan yang dilakukan oleh KPU sedikit terganggu karena matinya aliran listrik dari PLN. Terpaksa mesin genset dimainkan untuk menyinari ruang dan menghidupkan in fokus. Tetapi karena keterbatasan daya tidak semua sudut ruang bisa diterangi. Suasana di Ruang Rohana Mutahlib, Aula Bappeda tersebut pun menjadi agak remang-remang.
Hefni Supardi, Ketua KPU Kota Pontianak menyambut kedatangan calon walikota. Kepada tamunya Hefni menyampaikan berbagai hal yang terkait jadwal dan tata cara pencalonan dalam Pilwako 2008 ini. Dengan panjang lebar Hefni menjelaskan mekanisme tersebut. Mulai dari persyaratan pencalonan yang berjumlah belasan item sampai pada hal-hal teknis yang terkait dengan fase pencalonan ini.
“Masa pencalonan ini kita mulai sejak hari ini tanggal 25 Juli sampai tanggal 31 nanti. Sesuai dengan SK KPU nomor 12, syarat pencalonan dari jalur partai minimal memiliki 15 persen jumlah kursi di dewan, kalau di Kota Pontianak berarti 6 kursi. Nanti kita akan periksa kembali persyaratan-persyaratan yang kita tetapkan, kalau ada yang kurang akan kita sampaikan kembali kepada pasangan calon yang bersangkutan,” terang Hefni.
Penjelasan yang disampaikan oleh Hefni mendapat tanggap dari Eka Kurniawan. Sebagai calon wakil walikota, Eka bersama pasangannya mengaku ada beberapa item persyaratan yang belum bisa dipenuhi.
“Beberapa berkas telah kami penuhi, tetapi untuk persyaratan lain belum bisa kami penuhi karena menyangkut di pihak ketiga,” jelas Eka.
“Jadi intinya sore ini kami bawa berkas yang mampu kami bawa,” tambah Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini.
Di tengah-tengah proses pendaftaran yang cukup protokoler tersebut tiba-tiba muncul dr. Buchary A. Rachman yang tak lain adalah suami Sri Astuti dan masih menjabat sebagai Walikota Pontianak. kehadirannya seolah memberi dukungan moril kepada sang istri.
“Saye cuma mantau jak ni,” ujar Buchary dengan nada khasnya sembari mengambil tempat duduk di sisi sang istri.
Usai pengecekkan syarat-syarat pendaftaran yang langsung ditampilkan di in fokus acara dilanjutkan dengan konferensi pers. Di tempat yang telah disediakan di sudut ruang, pasangan Setia Kawan menggelar konferensi pers dan diikuti puluhan wartawan.
Di hadapan sejumlah wartawan Setia Kawan menyiarkan berbagai hal yang terkait dengan langkah politik mereka setelah secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon walikota Pontianak.
“Mulai besok saya akan melepaskan semua fasilitas yang saya dapat sebagai Wakil Ketua DPRD Pontianak,” tegas Eka saat ditanya posisinya di dewan.
Disinggung modal politiknya yang melebihi syarat minimal dukungan sebagai calon walikota Eka menjawab santai.
“PDIP gitu lho,” katanya sebelum menjawab serius tentang peluang dan tantangannya di Pilwako ini. Namun saat disinggung tentang strategi politik yang bakal ditempuh oleh pasangannya, Eka masih belum bersedia membukanya.
“Saya belum bisa memberi tahukan itu karena ini menyangkut strategi perang,” ujarnya.
Meski menolak membuka isu kampanyenya, Eka mengaku akan melibatkan konsultan-konsultan politik yang berkompeten untuk membantunya merumuskan agenda kampanye yang paten.
Sedikit gambaran tentang isu kampanye yang akan dijual kepada publik Kota Pontianak, Eka menyebut akan menerapkan pola sektoral. Bersama pasangannya ia akan menjual isu yang berbeda di masing-masing kecamatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.
Eka juga mengatakan bahwa saat ini mesin politik PDIP sudah berjalan di lapangan. Kedatangan sejumlah fungsionaris pada acara deklarasi tersebut merupakan bukti bahwa sudah beroperasinya mesin partai yang belakangan kerapkali memenangkan Pilkada di beberapa daerah ini.
“Tidak ada kata lain, saya sudah tegaskan kepada semua kader dan fungsionaris partai untuk merebut kemenangan tidak ada cara lain. Kerja, kerja dan kerja,” tegas Eka mengulangi kata-kata yang kerap ia lontarkan untuk membakar semangat pendukungnya.□
==========
Paket calon Walikota Pontianak Sri Asuti Buchary-Eka Kurniawan mendeklarasikan diri sebagai pasangan Setia Kawan di Taman Alun Kapuas. Usai melakukan deklarasi keduanya langsung mendaftarkan diri ke KPU dengan diiringi ratusan massa pendukungnya. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Perlu Pelabuhan Baru

Perekonomian Kalbar yang tengah merangkak memerlukan dukungan konkret dari berbagai sektor. Pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur pendukung keberadaannya sangat vital untuk menggerakkan roda perekonomian di Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menilai keberadaan Pelabuhan Dwikora Pontianak saat ini sudah tak lagi mampu mendukung kegiatan perekonomian Kalbar yang terus bergerak maju. Keterbatasan alat dan sarana serta lokasi pelabuhan yang kurang strategis menjadi penyebab ketidakmampuan tersebut. Perlu dipikirkan rencana pembangunan pelabuhan baru yang bisa mendukung dan memacu pergerakan ekonomi di Kalbar.
Selasa, (23/7) Wagub Christiandy mengungkapkan perlunya dibangun pelabuhan baru berskala internasional untuk mendukung aktivitas perekonomian Kalbar. Di hadapan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Wagub menjelaskan latar belakang dan rencana pendirian pelabuhan baru.
Saat ini Wagub menilai kapasitas Pelabuhan Pontianak sudah tak lagi mendukung. Kerapnya terjadi masalah teknis di areal pelabuhan menunjukkan semakin menurunnya daya dukung pelabuhan terbesar di Kalbar tersebut.
“Pada prinsipnya Kalbar butuh pelabuhan untuk percepatan pembangunan ekonomi. Sejauh ini Pelindo yang memenuhi semua kebutuhan tersebut. Ke depan, jika melihat keterbatasan yang masih dialami Pelindo tidak menutup kemungkinan masuknya pihak swasta.”
Kehadiran pihak swasta ke sektor pelabuhan menurut Wagub sangat mungkin terjadi. Saat ini ada beberapa pengusaha yang menyatakan minatnya untuk ikut menanamkan modalnya di bidang pelabuhan. Secara pribadi Wagub juga memiliki kolega-kolega yang tertarik untuk ikut menanamkan modal membangun pelabuhan, bahkan yang berskala internasional.
Ke depan Wagub menyebut rencana pembangunan pelabuhan berskala internasional di salah satu titik lokasi di Kalbar. Salah satu titik lokasi yang dinilai layak oleh Wagub adalah Tanjung Gundul. Di lokasi yang masuk wilayah territorial Kabupaten Bengkayang ini dinilai strategis. Namun ada juga beberapa lokasi lainnya yang juga diusulkan berbagai pihak.
“Lokasinya cukup strategis untuk pelabuhan internasional. Kedalaman airnya cukup untuk disinggahi kapal-kapal besar,” kata Wagub.
Sebelum melakukan studi kelayakan terhadap pembangunan pelabuhan di Tanjung Gundul, pemerintah sempat melakukan feasibility study (FS) pembangunan pelabuhan di Pulau Temajo. Namun hingga kini kelanjutan rencana tersebut tidak ada kejelasannya.
“Untuk rencana lokasi di Pulau Temajo biayanya terlalu tinggi. Bayangkan berapa besar dana kalau membangun jembatan dari Pulau Temajo ke daratan Sungai Duri,” kata Wagub. Panjangnya sekitar 2 km
“Tapi ada ide bagus dari Pak Gubernur. Kalau memang tidak bisa dijadikan pelabuhan internasional Pulau Temajo dijadikan pelabuhan khusus saja. Semacam tanki timbun begitu,” terang Wagub.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Fraksi PDIP Dukung SOPD Gubernur

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan sepenuhnya terkait usulan eksekutif terhadap draft Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan kepada DPRD Kalimantan Barat. “Karena kalau SOPD ini menggunakan pola maksimal maka akan menyedot anggaran belanja langsung pada APBD yang akan datang. Hal ini berarti tidak sesuai dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Yang mana anggaran belanja publik harus lebih besar daripada belanja tidak langsung atau belanja rutin,”. Tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tommy Ria, SE yang didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan, H. Rosliyan Ramli Saleh, SE dan Moses Alep, B.Sc di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/7) kemarin.

Menurutnya, kalau melihat kinerja Pansus SOPD DPRD Kalimantan Barat bahwa kinerja Pansus lebih berpandangan agar eksekutif cenderung menggunakan SOPD dengan pola maksimal alias terdapat 18 dinas dan 12 Lembaga Teknis Daerah (LTD). Sedangkan usulan yang disampaikan eksekutif hanya membentuk 16 dinas dan 16 LTD. “Yang jelas Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap usulan SOPD yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” tegas Tommy Ria.
Sementara itu, Legislator PDI Perjuangan lainnya, Rosliyan Ramli Saleh pun menguraikan koherensinya. Dimana dengan porsi APBD Kalbar yang mencapai 1,3 Trilyun dengan komposisi sebesar 55 persen dipergunakan untuk melakukan belanja publik dan 45 persen dipergunakan untuk belanja rutin. “Artinya dengan komposisi sebanyak 16 dinas yang dibentuk pemerintah maka anggaran yang ada dapat mengakomodir kepentingan pembangunan sekaligus menjadi stimulus terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan perekonomian masyarakat Kalimatan Barat,” ujarnya panjang lebar.
Sedangkan kalau dibentuk pola maksimal dengan komposisi 18 dinas, jelas Rosliyan mengutarakan analisanya maka bagaimana pula komposisi belanja rutin dan belanja publik dapat diakomodir dengan porsi APBD Kalbar seperti saat ini yang hanya mencapai 1,3 triliun. Dan tentunya kondisi ini tidak baik terhadap target pertumbuhan perekonomian yang akan dicapai di Kalbar pada 2009 mendatang, yaitu sebesar 6,44 persen. “Kita berharap agar anggaran belanja publik dapat menjadi stimulus terhadap pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat dan tentunya berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan secara perkapita bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ceritanya menyakinkan.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Moses Alep mengaku bahwa usulan draft SOPD yang disampaikan pihak eksekutif kepada legislatif untuk dibahas secara bersama tentu telah pula disesuaikan pemerintah dengan memperhatikan beragam aspek yang ada. Mulai dari aspek keuangan, regulasi maupun efektifias serta efisiensi dari satuan organisasi perangkat daerah yang diperlukan. Dan tentunya, telah pula disesuaikan pemerintah dengan kebutuhan daerah demi menjalankan pemerintahan untuk melakukan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalbar. “Kita tentu akan memberikan dukungan secara utuh terhadap usulan draft SOPD yang diajukan Gubernur Cornelis,” pungkasnya.□
==========
BAHAS SOPD
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Tommy Ria, SE dan didampingi anggota Fraksinya, H. Rosliyan Ramli Saleh, SE dan Moses Alep, B.Sc. FOTO Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Pansus RPJPD Laporkan Hasil Kerja

DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaporkan hasil kerja Pansus pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Laporan hasil kerja Pansus itu disampaikan dalam Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di ruang Balairungsari di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/7) kemarin.

Rapat yang dimulai tepat pada pukul 09.37 WIB itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, KH. Chairumam Ar-Rahbini dan dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Chiristiandy Sandjaya, SE.MM serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pengantarnya KH. Chairumam Ar-Rahbini mengatakan sesungguhnya paripurna ini dilaksanakan pada 14 Juli lalu. Namun karena pembahasan Raperda ini masih belum selesai dan akhirnya paripurna ini dilaksanakan pada hari ini (22/7).
Usai memberikan pangantarnya selaku pimpinan paripurna, KH. Chairumam Ar-Rahbini lantas memberikan waktu dan kesempatan kepada Ketua Pansus RPJPD dan RPJMD, Drs.H Uray Darmansyah untuk menyampaikan laporan hasil kerja Pansus di hadapan Paripurna.
Legislator Partai Golkar ini menyatakan setelah terbentuknya Pimpinan Pansus yang telah dituangkan dalam SK Pimpinan DPRD Nomor 20/PIMP/2008 tanggal 22 April 2008, maka Pansus melakukan pembahasan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama hasil kunjungan ke dalam daerah, studi banding ke Provinsi Gorontalo, Kepulauan Riau dan Konsultasi ke Ditjen Pembangunan Daerah.
Beberapa masukan yang diterima dari kunjungan ke kabupaten/kota se-Kalimantan Barat pada 4 s/d 9 Juni 2008. Setiap daerah memberikan masukan dalam RPJMD atau ke dalam RKPD, Renstra SKPD atau Renja SKPD antara lain, peningkatan status jalan, penambahan pada akses pembangunan dan pengembangan akses jalan pada kawasan ekonomi produktif.
Kemudian dari hasil study banding pada 12 Mei 2008 dan konsultasi yang dilaksanakan pada 8 Juli 2008 memberikan gambaran yang semakin jelas kepada Pansus tentang RPJPD dan RPJMD yang harus dihasilkan, yaitu meliputi materi, sistematika, data standar yang disepakati sebagai dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD serta sasaran yang ingin dicapai pada 20 tahun dan 5 tahun mendatang.
Tak hanya itu saja, Pansus juga melakukan rapat intern Pansus RPJPD dan RPJMD dan Pansus telah membahas dan menyusun beberapa masukan untuk dituangkan dalam Raperda tentang RPJPD dan RPJMD. Beberapa masukan terhadap Raperda RPJPD, yaitu pada lembaran Perda akan ditambah aturan peralihan yang menyatakan bahwa apabila RPJP Nasional berakhir pada 2025 dan akan disusun RPJP baru dari tahun 2026-2046, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap RPJP Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan RPJP Nasional.
Kemudian agar pada konsideran mengingat ditambahkan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pada draf Raperda tentang RPJPD Kalbar pada 2008-2027 diubah menjadi “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028”.
Selanjutnya pada Bab I Pendahuluan poin 4 Wilayah Pengembangan (WP) dibagi menjadi 4 Wilayah Pengembangan, yaitu wilayah pengembangan pesisir dan kepulauan, pengembangan tengah, pengembangan timur dan wilayah pengembangan perbatasan dan antar negara dan antar provinsi.
Sedangkan pada Bab 3, visi dan misi berdasarkan rapat intern didapat dua opsi, yang pertama “Kalimantan Barat Bersatu, Sejahtera dan Religius”. Opsi kedua “Kalimantan Barat Bersatu, Maju dan Agamis”.
Pada Bab 4 poin A terwujudnya budaya politik yang toleran dan demokratis pada nomor 5 kalimat ”dalam penataan daerah otonom (pemekaran provinsi dan kabupaten/kota) dirubah menjadi 2 opsi, yaitu melakukan pengkajian (pembentukan/penghapusan dan penggabungan) provinsi, kabupaten/kota”. Kemudian bahwa terhadap kausul penindaklanjutan proses pembentukan provinsi baru sebagai implementasi penataan daerah otonomi di wilayah Kalimantan Barat.
Kemudian pada Bab 4 poin 4.1.A nomor 5 pada kalimat penataan daerah otonomi (pemekaran provinsi dan kabupaten/kota) dirubah menjadi 2 opsi, yaitu “Melakukan Pengkajian (pembentukan/penghapusan dan penggabungan) provinsi, kabupaten/kota”. Kedua “Bahwa terhadap kausul menindaklanjuti proses pembentukan provinsi baru sebagai implementasi penataan daerah otonomi di wilayah Kalimantan Barat”.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sandjaya, SE.MM mengatakan bahwa pihak eksekutif akan segera melakukan pembahasan mengenai hal ini bilamana masing-masing Fraksi di DPRD Kalbar telah pula memberikan pendapat Fraksi atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini.
Setelah Pansus RPJPD dan RPJMD selesai melaporkan hasil kerja Pansus di hadapan anggota DPRD, akhirnya Paripurna pun ditutup kembali oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, KH. Chairumam Ar-Rahbini.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Wagub: SOPD, Kita Pilih yang Terbaik

Usulan draf Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada legislatif hingga kini terus dibahas dan diperdebatkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya pihak eksekutif cenderung mengusulkan SOPD berpola menengah dengan komposisi 16 dinas dan sebanyak 16Lembaga Teknis Daerah (LTD). Sedangkan legislatif bersikukuh dengan pola maksimal yang berkomposisi sebanyak 18 dinas dan 12 lembaga teknis daerah.

”Biarkan saja wacananya berkembang seperti apa. Yang penting bahwa ini semua demi kepentingan daerah,” ungkap Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sandjaya, SE.MM di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat usai menghadiri paripurna tentang laporan hasil kerja Pansus pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Selasa (22/7) kemarin.
Kata Wagub, saat ini pembahasan draf usulan SOPD ini juga masih belum final dan sesuai dengan mekanisme yang ada usulan ini tetap dibahas oleh legislatif maupun eksekutif. Sehingga nantinya akan dipilih pola SOPD yang terbaik, yang nantinya akan dibentuk guna menjalankan roda pemerintahan untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. ”Nanti kita pilih yang terbaik,” ujarnya sembari tersenyum.
Dalam penyusunan draf usulan SOPD kepada DPRD Kalbar, selain disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, pemerintah juga melihat kondisi riil kemampuan daerah dan mempersembahkan yang terbaik dalam usulan SOPD tersebut. Kemudian tentunya pihak legislatif juga menyerap beragam aspirasi dalam gagasan SOPD yang dipaparkannya bersama eksekutif.
”Di situlah nanti di mana titik temunya yang terbaik. Artinya proses ini harus sesuai dengan proses yang berlaku dan tidak bisa dengan cara memaksakan harus seperti ini atau seperti itu,” pinta Wagub.
Sementara itu beberapa waktu lalu, Sekretaris Pansus SOPD DPRD Kalimatan Barat, Tony Kurniadi, ST mengatakan rancangan SOPD akan selesai dibahas pada awal September mendatang. Ini diharapkan 15 September 2008 mendatang, delapan fraksi di DPRD Kalbar sudah bisa menyampaikan pendapat akhirnya. Kendati demikian, efektifitas pengisian SOPD tidak serta merta karena harus dikonsultasikan kepada Mendagri.
Legislator PAN ini menambahkan, batas waktu seperti yang diamanahkan PP No. 41/2007 tentang SOPD harus dilaksanakan paling lambat 23 Juli 2008 tidak akan tercapai. Akan tetapi tidak ada konsekwensi jika terjadi keterlambatan itu terjadi. Sebab, kata Tony, SOPD berbeda dengan APBD yang bila terlambat akan dipangkas dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat.
“Tidak ada niat Pansus untuk memperlambat proses pembahasan SOPD. Kami juga baru menerima drafnya, sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Kami akan kerja optimal agar SOPD ini bisa benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya panjang lebar.
==========
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sandjaya, SE.MM dan Sekretaris Pansus SOPD DPRD Kalimatan Barat, Tony Kurniadi, ST. Foto Andry/Borneo Tribune Pontianak

Baca Selengkapnya...

FSBM Jadi Calender of Event

Pemprov Kalbar memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendorong dan memberdayakan fungsi ketahanan budaya, agar tetap lestari, dan terus berkembang, dan sebagai wujud dari kepedulian tersebut maka FSBMKB telah menjadi Calender of Event Kebudayaan dan Pariwisata Daerah. Hal ini di ungkapkan oleh Gubernur Kalbar Cornelis saat membuka Festival Seni Budaya Melayu Kalbar ke-5 di Kabupaten Sanggau, Senin(21/7).

Gubernur juga mengatakan kepedulian pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu dalam rangka memperkuat budaya nasional tercermin dalam pasal 32 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara, mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah juga menyadari masih banyak objek wisata yang masih belum terjangkau karena beberapa faktor seperti kurangnya sarana infastruktur.
Pada kesempatan ini Gubernur juga mengimbau kepada pihak swasta agar ikut membangun industri pariwisata dalam mensukseskan Visit Indonesian Year.
Di tempat yang sama Ketua Umum MABM H Abang Imien Thaha dalam sambutannya mengatakan tujuan Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat ke-5 tahun 2008 adalah menggali, melestarikan, dan mengembangkan khasanah Adat Budaya Melayu Kalbar sebagai salah satu komponen budaya daerah, menunjang pembangunan budaya nasional yang semakin berkembang dan integrasi nasional yang semakin kokoh secara berkesinambungan dan juga untuk membangun sektor kepariwisataan. Selain itu MABM yang dilahirkan sejak tahun 1997 oleh komunitas Melayu daerah ini menyadari kemajemukan suku, ras, bahasa, budaya dan agama di mana semua itu merupakan sunnatullah yang menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk senantiasa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Festival Seni Budaya Melayu yang diadakan setiap dua tahun sekali dengan tuan rumah Kabupaten Sanggau kali ini dihadiri sekitar 1200 peserta dari 14 Kabupaten dan Kota di Kalbar dan akan berlangsung hingga tanggal 24 Juli mendatang. Selain itu hadir pula para undangan dari Malaka, Brunai Darulsalam, Jogja, dan Bangka Belitung. Sedangkan FSBMKB sendiri diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari pawai ta’ruf yang membawa gubernur, muspida, dan para undangan menuju keraton dengan menggunakan mobil hias sekaligus meresmikan pameran dan kerajinan daerah, serta memulai lomba dayung sampan, kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan seperti seni hadrah, menyanyi lagu daerah, baca syair Melayu, merias pengantin Melayu, sampan bidar naga, sampan bidar Daranate, busana Melayu anak, dan silat bunga. Selain itu juga dilakukan seminar busana Melayu dan adat Melayu serumpun dan eksibisi upacara adat tepung tawar dan eksibisi bertutur.
==========
Gubernur Kalbar Cornelis didampingi istri dan Ketua MABM H Abang Imien Thaha dalam pawai ta’ruf sebagai pembuka Festival Budaya Melayu ke-5 yang dipusatkan di Kota Sanggau, Senin (21/7) kemarin. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

SOPD Harus Produktif

Syakirman: Sesuai Visi Gubernur Cornelis


Gubernur melalui Sekda, Drs. Syakirman mengatakan draft usulan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan eksekutif kepada DPRD telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Usulan SOPD ini telah pula disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
“Dengan dasar pertimbangan dan alasan-alasan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut maka draft usulan SOPD itu kita sampaikan kepada DPRD Kalimantan Barat,” ungkap Syakirman saat rapat gabungan dengan Pansus SOPD di Ruai Bahaum DPRD, Senin (21/7) kemarin.
Syakirman mengaku SOPD yang diajukan pihak eksekutif kepada legislatif tentu terjadi beberapa perubahan. Dan tentunya perubahan SOPD itu diharapkan akan semakin baik terhadap SOPD pada masa yang lalu. Diharapkan segala kekurangan yang terdapat pada pola SOPD yang lalu dapat ditutupi dengan pola SOPD yang diajukan saat ini. “SOPD ini harus produktif dan juga sesuai dengan visi dan misi Gubernur Cornelis,” ungkap Syakirman.
Sekda juga mengatakan bahwa rapat gabungan antara pihak eksekutif dan legislatif ini merupakan pertemuan awal dalam pembahasan SOPD. Pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam pembahasan ini, sehingga alasan gubernur dalam mengusulkan draft SOPD kepada pihak legislatif yang telah pula disesuaikan dengan PP dapat pula dibicarakan lagi. “Yang jelas draft usulan SOPD yang disampaikan ini bukan merupakan harga mati,” ujarnya menerangkan.
Sementara itu, Ketua Pansus SOPD, Drs.H Awang Sofiang Razali memberikan beberapa catatan atas usulan SOPD yang disampaikan pemerintah. Catatan itu, meliputi asisten yang semula terdiri atas 3 asisten menjadi 4, perpustakaan daerah masuk ke dalam UPT Dinas Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan masuk menjadi bidang Bappeda, Rumah Sakit Khusus menjadi UPT Dinas Kesehatan, Sekretariat KORPRI masuk ke Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB menjadi Biro Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Biro Penanaman Modal dan Biro Humas dan PDE masuk ke dalam Badan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, dan Kearsipan.
Tak hanya itu, legislator Partai Golkar ini mempertanyakan kepada pemerintah mengenai status Sekretariatan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan status Akademi Keperawatan milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang berada di Kabupaten Sintang.
Rapat gabungan dihadiri pula sejumlah anggota Pansus SOPD, seperti Drs. Adrianus Senen, M.Si, H. Mulyadi H. Yamin, Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH, Drs.H Herman Fauzi, Mikael Mahin, S.Sos, Suprianto, S.Th, H.M Ali Said, SH, Tamrin, S.Sos, H. Zainal Abidin HZ. Sedangkan pihak eksekutif dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Syakirman dan dihadiri pula jajaran pemerintah Kalbar.□
=========
RAPAT GABUNGAN
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Syakirman dan jajarannya melakukan rapat gabungan dengan Pansus SOPD DPRD Kalimantan Barat membahas SOPD di Ruai Bahaum DPRD, Senin (21/7) kemarin. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus SOPD Drs.H Awang Sofian Razali yang didampingi Sekretaris Pansus, Tony Kurniadi, ST. FOTO Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Subbag Dokumentasi Pusat Info Kegiatan Pemprov

Sejarah manusia tercatat sejak mereka mengenal tradisi baca tulis, sebelumnya mereka masih dianggap pra-sejarah. Begitu besar peran dokumentasi, tak heran jika semua organisasi modern termasuk organisasi pemerintahan memandang penting kegiatan pendokumentasian.

Beruntung Pemprov Kalbar memiliki bagian dokumentasi. Meski hanya menjadi sub bagian di bawah koordinasi Bagian Humas, Biro Umum. Subbag ini tetap memberikan kontribusi yang cukup penting dalam menunjang citra dan kinerja Pemprov Kalbar. Ini terlihat saat disambangi di ruang kerja mereka di lantai dua, Kantor Gubernur, Jumat (18/7) kemarin.
Para personel Subbag Dokumentasi terlihat sedang serius memotong menggunting berita-berita dari sejumlah media yang ada di Kalbar. Ada puluhan berita dan media yang mereka kliping setiap hari. Tak hanya media cetak, berita dan dokumentasi dari bahan elektronik juga mereka himpun.
Sekitar pukul 08.30 Emi Puterina, SH sang Kepala Subbag datang ke kantor, wajahnya terlihat cerah. Sepertinya biasa, wanita berkulit hitam manis ini menegur dan menyapa sejumlah stafnya yang sedang sibuk bekerja.
Sepertinya tak ada jarak antara bawahan dan atasan ketika Ia bergaul hangat dengan empat orang staf dan rekannya di Subbag Publikasi yang menempati ruang yang sema di Bagian Humas.
Saat ditanya tentang kegiatan Subbagnya, dengan hangat Emi memberi keterangan. Alumni Fakultas Hukum Untan yang sudah berada di belakang kursi Kasubbag Dokumentasi sejak awal masa Gubernur Usman Ja’far berdinas ini mengungkapkan ruang lingkup pekerjaannya.
“Kami ini bekerja dalam sepi. Orang bilang kerja dokumentasi ini sederhana padahal muatan informasi yang kami hasilkan sangat banyak,” kata Emi sambil menunjukkan berbagai bundel dan cakram digital kegiatan pimpinan yang berhasil mereka kompilasikan.
Secara tugas, Sub Bagian Dokumentasi menurut Emi memiliki Tupoksi untuk melakukan kegiatan pendokumentasian secara cetak maupun elektronik. Adapun kegiatan yang dihimpun antara lain risalah kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, pidato-pidato Gubernur, risalah rapat coffee morning setiap Hari Senin, dan lain-lain.“Meski kerja kami jarang terekspos tapi nda sedikit yang minta data kami lho,” kata Emi.
Tak sedikit yang memanfaatkan keberadaan sub bagian ini. Tercatat ada beberapa mahasiswa magister dari Universitas Indonesia yang secara khusus meminta data dari Subbag Dokumentasi Pemprov Kalbar untuk penulisan thesisnya. “Saya dengar sih nilai thesisnya dapat nilai A,” ujar perempuan dengan dua anak ini.
Sebagai kepala Subbag yang menangani urusan pendokumentasian, Emi menyadari kinerjanya dituntut maksimal. Ia mengaku menerapkan pola kepemimpinan kekeluargaan terhadap stafnya. Dengan stafnya ia selalu menerapkan komunikasi yang enak dan hangat.
Empat orang stafnya yang terdiri dari 3 orang perempuan dan satu orang pria dijadikan mitra kerja yang menyenangkan. Hasilnya tidak mengecewakan, tidak ada kegiatan pimpinan yang luput dari pendokumentasian mereka. Sejumlah dinas dan badan yang membutuhkan data dan poto-poto tertentu kerap menghubungi Subbag Dokumentasi.
Dengan adanya Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kinerja Subbag Dokumentasi dituntut lebih baik lagi. Emi mengaku tetap optimis bahwa jajarannya bisa memenuhi hal tersebut. Setiap periode waktu tertentu stafnya selalu menyerahan bundel kliping koran risalah dan cakram digital hasil kegiatan Gubernur dan pimpinan Pemprov ke Perpustakaan Pemprov.
Saat disinggung tentang bakal berdirinya Humas sebagai biro tersendiri di struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, Emi menilai hal tersebut cukup baik dan berpotensi untuk memaksimalkan fungsi lembaganya.
Dengan wewenang dan Tupoksi yang lebih luas, Emi optimis Biro Humas ke depan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menunjang kegiatan Pemprov. Soalnya dengan keterbatasan wewenang dan sumber daya saja pihaknya mampu menunjukkan prestasi maksimal.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak
=======
Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Emi Puterina, SH (tengah) berpose bersama rekan dan personelnya di ruang Humas Pemprov. Peran dokumentasi tak bisa disepelekan dalam menghimpun dan mendukung berbagai kegiatan Pemprov Kalbar. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Subbag Dokumentasi Pusat Info Kegiatan Pemprov

Sejarah manusia tercatat sejak mereka mengenal tradisi baca tulis, sebelumnya mereka masih dianggap pra-sejarah. Begitu besar peran dokumentasi, tak heran jika semua organisasi modern termasuk organisasi pemerintahan memandang penting kegiatan pendokumentasian.

Beruntung Pemprov Kalbar memiliki bagian dokumentasi. Meski hanya menjadi sub bagian di bawah koordinasi Bagian Humas, Biro Umum. Subbag ini tetap memberikan kontribusi yang cukup penting dalam menunjang citra dan kinerja Pemprov Kalbar. Ini terlihat saat disambangi di ruang kerja mereka di lantai dua, Kantor Gubernur, Jumat (18/7) kemarin.
Para personel Subbag Dokumentasi terlihat sedang serius memotong menggunting berita-berita dari sejumlah media yang ada di Kalbar. Ada puluhan berita dan media yang mereka kliping setiap hari. Tak hanya media cetak, berita dan dokumentasi dari bahan elektronik juga mereka himpun.
Sekitar pukul 08.30 Emi Puterina, SH sang Kepala Subbag datang ke kantor, wajahnya terlihat cerah. Sepertinya biasa, wanita berkulit hitam manis ini menegur dan menyapa sejumlah stafnya yang sedang sibuk bekerja.
Sepertinya tak ada jarak antara bawahan dan atasan ketika Ia bergaul hangat dengan empat orang staf dan rekannya di Subbag Publikasi yang menempati ruang yang sema di Bagian Humas.
Saat ditanya tentang kegiatan Subbagnya, dengan hangat Emi memberi keterangan. Alumni Fakultas Hukum Untan yang sudah berada di belakang kursi Kasubbag Dokumentasi sejak awal masa Gubernur Usman Ja’far berdinas ini mengungkapkan ruang lingkup pekerjaannya.
“Kami ini bekerja dalam sepi. Orang bilang kerja dokumentasi ini sederhana padahal muatan informasi yang kami hasilkan sangat banyak,” kata Emi sambil menunjukkan berbagai bundel dan cakram digital kegiatan pimpinan yang berhasil mereka kompilasikan.
Secara tugas, Sub Bagian Dokumentasi menurut Emi memiliki Tupoksi untuk melakukan kegiatan pendokumentasian secara cetak maupun elektronik. Adapun kegiatan yang dihimpun antara lain risalah kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, pidato-pidato Gubernur, risalah rapat coffee morning setiap Hari Senin, dan lain-lain.“Meski kerja kami jarang terekspos tapi nda sedikit yang minta data kami lho,” kata Emi.
Tak sedikit yang memanfaatkan keberadaan sub bagian ini. Tercatat ada beberapa mahasiswa magister dari Universitas Indonesia yang secara khusus meminta data dari Subbag Dokumentasi Pemprov Kalbar untuk penulisan thesisnya. “Saya dengar sih nilai thesisnya dapat nilai A,” ujar perempuan dengan dua anak ini.
Sebagai kepala Subbag yang menangani urusan pendokumentasian, Emi menyadari kinerjanya dituntut maksimal. Ia mengaku menerapkan pola kepemimpinan kekeluargaan terhadap stafnya. Dengan stafnya ia selalu menerapkan komunikasi yang enak dan hangat.
Empat orang stafnya yang terdiri dari 3 orang perempuan dan satu orang pria dijadikan mitra kerja yang menyenangkan. Hasilnya tidak mengecewakan, tidak ada kegiatan pimpinan yang luput dari pendokumentasian mereka. Sejumlah dinas dan badan yang membutuhkan data dan poto-poto tertentu kerap menghubungi Subbag Dokumentasi.
Dengan adanya Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kinerja Subbag Dokumentasi dituntut lebih baik lagi. Emi mengaku tetap optimis bahwa jajarannya bisa memenuhi hal tersebut. Setiap periode waktu tertentu stafnya selalu menyerahan bundel kliping koran risalah dan cakram digital hasil kegiatan Gubernur dan pimpinan Pemprov ke Perpustakaan Pemprov.
Saat disinggung tentang bakal berdirinya Humas sebagai biro tersendiri di struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, Emi menilai hal tersebut cukup baik dan berpotensi untuk memaksimalkan fungsi lembaganya.
Dengan wewenang dan Tupoksi yang lebih luas, Emi optimis Biro Humas ke depan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menunjang kegiatan Pemprov. Soalnya dengan keterbatasan wewenang dan sumber daya saja pihaknya mampu menunjukkan prestasi maksimal.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak
=======
Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Emi Puterina, SH (tengah) berpose bersama rekan dan personelnya di ruang Humas Pemprov. Peran dokumentasi tak bisa disepelekan dalam menghimpun dan mendukung berbagai kegiatan Pemprov Kalbar. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

DPP PDIP Rekomendasikan Bu Wali

Kamis sore sekitar pukul 17.00 rapat paripurna Dewan Pimpinan Pusat PDIP rampung digelar di Jakarta. Pengurus DPP Mangara Siahaan memberikan kabar baik kepada tiga pasang calon yang diputuskan dalam konfercab beberapa waktu yang lalu.

Di antara tiga pasang calon, DPP akhirnya menetapkan pasangan Ny Dra Hj Sri Astuti Buchary, M.Si-H Eka Kurniawan, MM sebagai yang berhak menggunakan perahu PDIP dalam rangka Pemilihan Wakil Walikota Pontianak yang menurut jadwal KPU dihelat pada 25 Oktober mendatang.
Sri Astuti dikonfirmasi pada Jumat pagi membenarkan rekomendasi pusat tersebut. “Alhamdulillah putusan DPP sudah kami terima secara langsung dan sore hari akan digelar jumpa pers,” ungkapnya dengan nada sangat gembira.
Bu Wali bukan orang baru di kalangan birokrasi Kota Pontianak. Dia adalah first lady atau pendamping hidup dari walikota dua periode dr H Buchary Abdurrachman.
Eka Kurniawan juga bukan orang baru di jajaran legislatif kota Pontianak. Eka selain Ketua DPC PDIP Kota, juga adalah wakil ketua DPRD Kota Pontianak.
Diakui Sri yang akrab disapa sebagai “Bu Wali” ini bahwa langkah lebih lanjutnya adalah menyiapkan langkah-langkah strategis terkait dengan pemenangan Pilkada. “Kita punya semboyan tak tergoyahkan,” ungkapnya.
Tiga paket calon yang diusulkan dalam konfercab selain Sri-Eka, juga Hasan-Banson dan Tommy Ria-Andreas Acui Simanjaya.
Sempat beredar kabar bahwa DPP memutuskan mantan Sekda Kota, Drs H Hasan Rusbini-Drs Ibrahim Banson yang telah ditetapkan, namun Ketua DPC PDIP Kota Pontianak segera menggelar jumpa pers atas rumor yang beredar bahwa keputusan DPP pada 17 Juli. Pada 17 Juli kemarin DPP telah menetapkan pasangan Sri-Eka.
Perahu PDIP tak dapat dipandang remeh dalam setiap Pilkada di tanah air termasuk di Kalbar. Drs Cornelis, MH-Christiandy Sanjaya tampil sebagai pemenang dalam Pilgub Kalbar. Begitupula banyak terjadi di seluruh pelosok nusantara.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Instruksikan Hemat Energi

Krisis energi yang saat ini telah menjadi masalah nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberi perhatian serius terhadap persoalan ini.

Melalui surat resmi, Gubernur Kalbar menginstruksikan agar semua elemen masyarakat, termasuk para pejabat daerah, bersama-sama melakukan penghematan energi. Sebagai tertuang dalam Surat Nomor 671/ 1938/ Ekon.B tertanggal 27 Juni 2008.
Surat tersebut ditujukan kepada para bupati/ walikota sekalbar, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar, kepala kantor wilayah departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ direktorat jendral departemen, pimpinan BUMN/ BUMD Prov Kalbar dan Kepala Kadinda Kalbar.
“Gerakan penghematan energi ini merupakan gerakan nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari radiogram Mendagri Nomor 541/1217/SJ,” tegas Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH.
Disebutkan secara detail dalam surat edaran tersebut beberapa langkah penghematan. Untuk kantor-kantor di lingkungan pemerintah, bangunan komersial, BUMN/ BUMD, pertokoan, dan fasilitas umum lainnya.
Caranya dengan menghidupkan AC dan Eskalator dihidupkan pada awal jam kerja sampai dengan 1 jam sebelum jam kerja berakhir; lift dioperasikan dengan pemberhentian pada setiap 2 ( dua ) lantai; mengatur suhu ruangan ber-AC pada suhu minimal 25 derajat celcius; mengurangi daya pencahayaan listrik ruangan maksimal 15 watt/m2; mengurangi pencahayaan lampu assesoris; dan mematikan lampu-lampu penerang ruangan setelah berakhirnya jam kantor dan jam pelayanan pertokoan atau fasilitas umum lainnya.
Untuk lingkungan rumah tangga, penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan lampu hemat energi, mengurangi pemakaian listrik minimal 50 watt saat beban puncak antara pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00 wib; dan mengatur ruangan ber-AC di rumah pada suhu minimal 25 derajat celcius.
Di samping itu, penghematan energi pada kendaraan transportasi dilakukan dengan cara menggunakan bahan bakar pertamax bagi kendaraan pribadi dengan ruang bakar di atas 2000 CC. Sedangkan untuk kendaraan dengan ruang bakar di bawah 2000 CC dapat menggunakan BBM jenis pertamax jika memungkinkan.
Bagi industri, penghematan energi dilakukan dengan cara pengauditan energi pada industri yang padat energi serta menggunakan produk dan teknologi hemat energi. Selain itu, pelaksanaan penghematan energi untuk kegiatan lainnya dilakukan dengan cara menggunakan system penerangan hemat energi untuk penerangan jalan umum, periklanan dan fasilitas lainnya.
Di akhir perintahnya, Gubernur Cornelis berharap agar Bupati/ Walikota diharapkan mensosialisasikan gerakan hemat energi tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat serta memonitor pelaksanaannya.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Akses Kesehatan Bagi Warga Miskin

Masih berlanjutnya krisis ekonomi membuat banyak warga mengalami keterbatasan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalbar berupaya keras memberikan Akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar.

Hal ini dikatakan oleh Asisten II, Drs Munir HD, pada Raker Kesehatan Daerah Tahun 2008, Rabu (16/7) saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH. “Langkah awal yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin,” kata Munir,
Menurut Munir, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin diberikan melalui Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Pemberian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2005 yang menyebutkan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial adalah PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri dengan tidak menutup kemungkinan pembentukan Badan Penyelenggara yang lain. Hal ini diperlukan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup program.
Selain itu menurut Munir, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin antara lain untuk menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin dan menurunkan kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin.
“Adapun permasalahan utama pembangunan kesehatan yang dihadapi terkait dengan kemiskinan dan ketidaktahuan,” tegas Munir.
Kendati kemudian, berdasarkan data BPS Kalbar kondisi jumlah masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi penurunan dari 584.300 orang pada Maret tahun 2007 sekitar 75.500 orang atau menurun 12,92 persen.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Sukses Atasi Masalah Trafiking

Komitmen dan keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuat kebijakan peraturan daerah tentang penghapusan tentang perdangan orang serta pembangunan perberdayaan perempuan serta perlindungan anak mendapat apresiasi pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Kalbar Drs.Christidny Sanjaya, SE, MM mendapat penghargaan dari Menteri Negara Pemberdayaan Peranan Wanita Prof Dr Meutia Hatta Swasono. Penganugerahan penghargaan ini disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Nani Yudhoyono pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak Tahun 2008 yang dibuka oleh Presiden SBY di Istana Negara, Kamis ( 17/7).
Pada kesempatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya berpesan agar para penerima penghargaan ini, tidak berbangga dengan menepuk dada. Menurut Presiden hal ini mesti dijadikan pemacu diri dalam berbuat demi kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan perempuan dan anak.
“Kita harus dapat menjadi pelindung baik terhadap perempuan maupun anak, karena mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera juga anak tersebut mempunyai hak perlindungan dari tindak kekerasan,” tegas SBY.
Kepada peserta rakor, Presiden berpesan agar memajukan serta memberdayakan perempuan dalam kehidupannya. Setiap kali mengambil kebijakan ataupun keputusan pasti selalu ada kendala dan hambatan tapi menurut Presiden semua itu harus dapat disikapi dengan bijak dan arif.
“Kita semua harus bekerja keras dimulai Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati hingga Camat serta Kepala Desa, masing-masing mempunyai tanggung jawab sesuai dengan porsinya. Kita sama-sama mengemban amanah rakyat, oleh sebab itu kepentingan rakyat haruslah diutamakan,” pesan orang nomor satu di Republik ini.
Sementara dalam laporannya Menteri Meutia Hatta Rapat meneybut Rakor ini diikuti sekitar 300 peserta dari Wakil Gubernur se-Indonesia, Bappeda, Kepala Biro/Badan/Unit tingkat provinsi yang menangani pembardayaan perempuan dan anak. Adapun materi yang akan dibahas dalam rapat meliputi kebijakan bidang kelembagaan, kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bigang kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan serta peran perempuan dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam rakor yang berlangsung hingga tanggal 19 Juli 2008, Wakil Gubernur Kalbar Drs.Christiandy Sanjaya,SE.MM menjadi peserta aktif. Selain Wagub turut serta dalam rombongan ini Kepala Badan Bapora PP, Dra. Utin Kusumawati,M.Si dan legislator perempuan dari DPRD Provinsi, Asmaniar.
Usai menerima penghargaan, Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya mengungkapkan sikap Pemerintah Kalbar terhadap isu perempuan dan anak. Menurutnya, Pemprov memang menaruh perhatian besar terhadap permasalahan ini. Komitmen ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya untuk menuntaskan kemiskinan.
Selain itu, masalah kemiskinan dan perdagangan orang lintas negara juga sudah menjadi visi misinya, baik bidang kesejahteraan, kesehatan maupun pendidikan. Oleh sebab itu Christiandy berharap di periode kepemerintahannya 5 tahun ke depan, masyarakat Kalbar bisa lebih sejahtera, baik lahir maupun batin bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan maupun perdagangan anak.
Selain Kalbar, beberapa daerah lain juga menerima penghargaan sejenis. Di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sebelumnya Kalbar juga telah menerima penghargaan gender dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Selamat dan terus membangun Kalbar.
==========
UKIR PRESTASI
Disaksikan Presiden SBY, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, SE, MM menerima penghargaan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono. Penghargaan ini didapat atas komitmen dan keberhasilan Pemprov mengatasi persoalan trafiking. FOTO Nasir/Humas Pemprov Kalbar.

Baca Selengkapnya...

Pelantikan DPD HIPMI

Gubernur Kalbar Cornelis menghadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kalbar di Hotel Mahkota Pontianak, Senin (14/7) Pengusaha H.Usman Sapta Oedang tampak turut hadir dalam acara ini. Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Sekolah Tiga Bahasa

Sebuah rumah milik Bujang Suryadi (38) beratap daun nipah berdinding tempelan kertas semen dengan lantai tanah di Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas tiba-tiba berubah menjadi baru.

Rumah itu telah dibedah menjadi rumah yang layak huni dengan atap seng, berdinding kayu, dengan lantai yang terbuat dari semen dan keramik yang putih bersih. Di belakang rumah masih terlihat, sisa bangunan induk yang belum dibongkar.
Menurut Kepala Desa Matang Tarap, Matnor, bedah rumah ini atas bantuan dari pemerintah untuk rumah yang tak layak huni dan rumah tersebut berada di atas tanah milik sendiri. Ada 3 buah rumah yang dibedah kali ini. Satu rumah di Desa Jelu Air, dan dua rumah di Desa Matang Tarap.
Bujang Suryadi bapak dua anak yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani dan malamnya diperbantukan untuk menjaga Kantor Camat termasuk salah satu orang yang beruntung. Selain rumahnya dibedah menjadi baru, ia juga dikunjungi oleh Gubernur Kalbar Cornelis saat kunjungan kerja pertamanya di Kabupaten Sambas.
“Warga di sini selalu hidup rukun, walaupun 70% warga di sini keturunan Tionghoa dan 30% lainnya warga Melayu. Mereka dapat bekerja sama, contohnya koordinator untuk bedah rumah warga Tionghoa, selain itu di sini ada sekolah 3 bahasa yang terbuka untuk umum,”kata Matnor.
“Kebersamaan selama ini terus kita pelihara dan ditingkatkan tanpa memandang etnis dan semua warga desa selalu dilibatkan dalam semua kegiatan,” ujar Kepala Desa ini.
Di desa Matang Tarap sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, dan sisanya menjadi nelayan dan buruh harian.
Tak jauh dari lokasi bedah rumah terlihat sebuah bangunan tua yang dihias dengan kain merah. Di atas gedung tertulis Sekolah Mandarin Jawai Selatan yang berdiri di atas tanah seluas 50X50 meter.
Lim Jun Chiung pimpinan sekolah ini mengatakan tempat ini dibangun pada tahun 1947 oleh para donatur swasta yang ditujukan untuk warga Jawai Selatan dan sekitarnya, tanpa melihat golongan dan etnis, siapapun warga daerah ini dapat sekolah di sini secara gratis.
“Bangunan ini akan dibongkar karena berdiri di atas tanah milik pemerintah, namun kita sudah memiliki bangunan yang baru, terletak di belakang bangunan utama yang akan ditinjau langsung oleh Gubernur,” ujar Lim Jun Chiung. Di belakang, terlihat sebuah bangunan permanen, sepertinya ini satu-satunya bangunan sekolah yang terbuat dari beton di daerah ini.
Sekolah Mandarin Jawai Selatan dulunya adalah setingkat kursus. Sekarang akan dijadikan sebagai Sekolah 3 Bahasa. Bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris.
=========
Foto Gubernur Kalbar Cornelis didampingi oleh Bupati Sambas H.Burhanuddin A.Rasyid saat meninjau Bedah Rumah di di Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Cornelis Prioritaskan Bangun Desa

Kalbar Dibagi Empat Kawasan Pembangunan


Berdasarkan Data Statistik untuk perbandingan angka kemiskinan regional Kalimantan pada Maret 2007 menyatakan tingkat kemiskinan Kalimantan Barat pada posisi pertama di antara provinsi lain, yaitu sebesar 12,91% atau 584.300 jiwa, di mana sebagian besar berada di pedesaan dengan jumlah 13,47% atau 440.200 jiwa.

Tingkat kemiskinan yang berada di perkotaan 11,45% atau sejumlah 144.100 jiwa, dengan 1.270 desa dikategorikan tertinggal. Demikian diungkapkan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH pada peringatan hari keluarga nasional ke-15, dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-5 tahun 2008 di Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, Kamis (10/7).
“Untuk mengubah kondisi tersebut agar menjadi lebih baik, Pemerintah Provinsi telah membagi wilayah Pembangunan Provinsi Kalbar menjadi 4 wilayah, yaitu perbatasan, pedalaman, pesisir, dan kepulauan, dan akan difokuskan kepada pembangunan pedesaan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal agar dapat menjadi desa mandiri, baik mandiri pangan maupun energi,” ungkap Cornelis.
Berkaitan dengan kecamatan dan desa yang bebatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia seperti Kecamatan Paloh, dan Sanjingan Besar, terutama desa yang berbatasan lansung dengan Malaysia seperti desa Temajuk dan Sebunga, Gubernur mengimbau agar pemerintah setempat dan aparat terkait yang berada di wilawah tersebut selalu memantau perkembangan dan aktivitas di wilayahnya masing-masing.
Sementara itu Bupati Kabupaten Sambas Ir H Burhanuddin A.Rasyid dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-5 dan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-15 di Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas ini dilakukan berbagai kegiatan baik fisik maupun non fisik. Untuk kegiatan fisik seperti bedah rumah, pengecatan rumah-rumah ibadah, penataan lingkungan dan balai masyarakat, normalisasi kebersihan parit, pengadaan air bersih atau sumur bor, pembuatan plang nama desa, serta pembangunan MCK (masak-cuci-kakus), sedangkan untuk kegiatan non fisik yaitu penyuluhan pedidikan, HIV/AIDS, perpajakan, agama, kamtibnas, pembina administrasi desa, pelatihan keterampilan kelompok perempuan, penyuluhan staf pendataan desa, pameran hasil cipta karya tim penggerak PKK pokja PKK.
Bupati Sambas Burhanuddin A.Rasyid juga mengatakan untuk Nilai tertinggi dari hasil Ujian Nasional tingkat SD di Kalbar 2007-2008, berhasil diraih oleh Sutiana pelajar asal Desa Dungun Condong, sebuah desa terpencil di Kabupaten Sambas. Sutiana mendapatkan hasil tertinggi tingkat Kalbar dengan nilai 28,60.
Dalam kunjungan pertama Gubenur Kalbar Cornelis di Kabupaten Sambas ini juga menijau Sekolah 3 Bahasa dan lokasi bedah rumah, yang didampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Sambas serta jajaran Muspida Sambas. Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pengguntingan pita, sekaligus membuka pameran hasil cipta karya tim penggerak PKK pokja PKK, di Sekolah 3 Bahasa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Ny Frederika Cornelis.
=======
BANGUN DESA
Gubernur Kalbar Cornelis didampingi oleh Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid saat melakukan Kujungan Kerja pertamanya di Kabupaten Sambas, bersamaan dengan Harganas ke-15 dan BBRGM ke 5. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Kawasan Perbatasan Jadi Prioritas Pemprov

Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan merupakan salah satu program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar langkah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat. Salah satunya memperjuangkan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kawasan perbatasan sebesar Rp 3,39 Triliun di Pemerintah Pusat.
“Dana tersebut baru berupa usulan. Jika disetujui oleh Pemerintah Pusat, dana tersebut akan langsung disalurkan ke kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Namun, jika ternyata belum dapat dipenuhi, maka Pemprov Kalbar tidak akan berhenti sampai disitu. Kita akan terus berjuang,” tegas Kepala Bappeda Kalbar, Ir Fathan A Rasyid MAg, melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar, Drs Hamdan Harun MSi, Jum’at (4/7).
Ditegaskan Hamdan, perjuangan untuk pembangunan kawasan perbatasan telah sejak lama dilakukan oleh Pemprov Kalbar, baik dalam hal memperjuangkan perolehan dana maupun melalui penetapan dalam bentuk Keputusan Presiden (KEPPRES).
Namun, hingga saat ini dukungan dari Pemerintah Pusat diakui memang belum optimal. Untuk itulah, Pemprov Kalbar tak pernah surut dan pantang menyerah memperjuangkan pembangunan di kawasan perbatasan.
“Untuk masalah dana, Pemerintah Provinsi bertindak sebagai Koordinator saja untuk menjembatani usulan dana kepada Departemen terkait lewat Dana Alokasi Khusus (DAK), seandainya disetujui, akan langsung dialirkan ke kabupaten untuk mengelolanya. Sebab itu, pihak eksekutif maupun legislatif dan bahkan masyarakat di Provinsi maupun Kabupaten harus bersama-sama mengawasi implementasi dana tersebut,” jelas Hamdan.
Hamdan berharap, pihak legislatif di daerah seperti legislator DPRD Kapuas Hulu, Philipus Pyan, dapat lebih bijak dan berpikir jernih serta tidak mempunyai prasangka yang negatif dalam memandang masalah pembangunan kawasan perbatasan, apalagi yang berkaitan dengan dana. Kalau dananya disetujui tentunya Eksekutif dan legislatif di daerahlah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengawasi pembangunannya.
Menyinggung masalah pembukaan PLB Badau, diungkapkannya bahwa berdasarkan Hasil Sidang Sosek Malindo ke-25 telah disetujui bersama bahwa pembukaan pintu PLB Badau dan Lubuk Antu akan dilakukan bersamaan. Hanya saja, kapan dilakukan pembukaannya tidak disebutkan dalam agreement Sosek Malindo dimaksud.
“Penentuan pembukaan PLB tersebut tidak bisa ditetapkan sendiri oleh pihak Indonesia, tetapi atas kesepakatan kedua Negara Indonesia-Malaysia,” tegas Hamdan. Dalam perjanjian Sosek Malindo tersebut hanya menyebutkan bahwa pembangunan PLB Badau ditargetkan selesai Tahun 2009.
Lebih lanjut Hamdan Harun mengharapkan agar masyarakat di kawasan perbatasan Badau dan kawasan lainnya di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar dapat memaklumi keterbatasan Gubernur yang belum sempat berkunjung ke daerah tersebut. sebenarnya Gubernur berkeinginan untuk terus mengunjungi daerah-daerah
“Intensitas kunjungan Gubernur dan tugas keluar daerah sudah sangat tinggi. Pasalnya, selain kunjungan ke daerah, Gubernur juga mengerjakan tugas di kantor serta harus menghadiri panggilan atau undangan Pemerintah Pusat baik Presiden maupun Menteri yang tidak bisa diwakilkan dan wajib dihadiri oleh Gubernur,” itupun semua dilakukan demi memperjuangkan kemajuan pembangunan daerah Kalbar di tingkat Pusat, jelasnya. (Evi Tanderi/Humas Pemprov)□

Baca Selengkapnya...

Gubernur Buka Seminar Perlindungan Pengguna Moda Transportasi

Keselamatan dan keamanan pengguna moda transportasi menjadi harapan semua pihak, namun demikian kecelakaan terus saja terjadi. Untuk memberikan perlindungan para pengguna moda transportasi lainnya pemerintah dan pihak asuransi Jasa Raharja menaruh perhatian besar.

Rabu, (9/7) kemarin, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis MH membuka secara resmi seminar sehari yang bertema “Perlindungan Dasar Bagi Pengguna Moda Transportasi dan Pengguna Jalan Lainnya di Hotel Grand Mahkota.
Hadir berbagai pihak dalam acara yang digagas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan Harian Pontianak Post tersebut. Sosialisasi jumlah klaim santunan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru menjadi salah satu tujuan digelarnya seminar ini.
Kepada hadirin yang hadir Gubernur Cornelis menyambut baik digelarnya seminar ini. Menurutnya momen ini bisa dijadikan momen untuk menampung aspirasi para pengguna moda transportasi dan pengguna jasa lainnya di wilayah Kalbar.
Meningkatnya jumlah santunan yang diberikan kepada korban atau keluarga korban menurut Cornelis tidak bisa dijadikan sebuah kebanggaan, sebab hal tersebut menjadi indikasi masih tingginya angka kecelakaan berlalu lintas di jalanan.
Sementara, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Pontianak, H. E. Edward Robbani SE. MM dalam sambutannya menerangkan naiknya angka santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh perusahaannya. Sesuai dengan PMK yang baru Nomor 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 disebutkan adanya kenaikan nilai santunan dari Rp.10 Jutamenjadi Rp.25 Jutabagi korban meninggal dunia. Demikian juga untuk nilai santunan untuk korban cacat tetap, dinaikkan dari Rp.5 Juta menjadi Rp.10 Juta.
Disebutkan pula oleh Edward Robbani, jumlah santunan yang dibayarkan oleh Jasa Raharja kepada korban terus mengalami peningkatan, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan mudahnya memiliki kendaraan. Pada tahun 2004 jumlah santunan yang diberikan Jasa Raharja berada pada kisaran Rp.7,3 Miliar sementara pada tahun 2007 lalu meningkat menjadi Rp.8,9 Miliar.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan seminar. Dipandu oleh Turiman Fatkurahman, SH.Mum sejumlah narasumber memaparkan bahannya. Dari pihak Jasa Raharja pusat hadir Dirut, Dr. Diding Sudirja Anwar. Dari pihak Polda hadir Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Imam P. Dari Dinas Perhubungan hadir Bagus Suharlan. Tedjokusumo yang menjabat sebagai Kepala Litbang tampil mewakili Organda Kalbar. Sementara dari pihak pengamat kebijakan publik dan moda transportasi hadir Ir. Ahmad Dali.
Sejumlah pertanyaan yang terkait dengan masalah penegakan disiplin lalu lintas dan teknis pemberian santunan disampaikan oleh peserta seminar. Tak hanya dari peserta yang hadir di ruangan, sejumlah pemirsa setia Radio Republik Indonesia juga turut berpartisipasi dalam seminar ini.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Pengisian SOPD Hak Mutlak Eksekutif

Pembahasan SPOD yang sedang digodok di DPRD Provinsi terus bergulir. Beberapa kepala dinas harap-harap cemas menunggu kepastian nasib mereka di struktural pemerintahan Kalbar dibawah pimpinan Gubernur Cornelis.

Cornelis menjelaskan permasalahan SPOD ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan politik. Ia membantah keras pengajuan SOPD ini terkait masalah politik. “ Saya minta bagian mana yang terindikasi politik tunjukkan kepada saya,” tegasnya
Terkait sinyalemen anggota dewan yang ingin menggunakan hak angket dalam penentuan SOPD kali ini, Gubernur pilihan rakyat pertama secara langsung ini mempersilahkan Dewan menggunakan hak untuk membuktikan kebenaran konspirasi politik. Menurutnya hak angket ataupun namanya itu merupakan kewenangan Dewan sendiri.
Menurutnya sesuai perundangan-undangan kepegawaian penyusunan SOPD itu merupakan hak mutlak eksekutif dalam penentuan siapa-siapa saja yang layak masuk ke struktural itu.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya yang mendampingi gubernur saat acara pembukaan seminar sehari yang dilaksanakan Jasa Raharja mengungkapkan, SOPD itu akan berlanjut pembahasan setelah DPRD Kalbar menyetujuinya
Saat ini Pemprov masih menunggu keputusan DPRD Kalbar mengenai struktur SOPD itu. Ia menjelaskan DPRD mempunyai kebebasan untuk memperluas atau pun memperkecil susunan struktur itu, namun mengenai siapa yang akan mengisinya tugas eksekutif yang menentukan.□Sugeng Mulyono/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

DUA PEMIMPIN

Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis, MH menerima Ketua MABM H Abang Imien Thaha di kediamannya kemarin. Gubernur memastikan akan hadir dan membuka acara Festival Seni dan Budaya Melayu yang akan digelar di Sanggau, 21-24 Juni. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Teroris, Gubernur Konsolidasikan Bersama Polisi

Melihat Kalbar dijadikan sasaran terrorist, Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH angkat bicara. Secara tegas ia menolak teroris masuk ke Kalbar.

“Bersama Polda Kalbar kita akan tindak bila teroris benar masuk ke Kalbar,” jelasnya di sela-sela pembukaan seminar Jasa Raharja di Grand Mahkota Hotel, Rabu (9/6).
Dia mengharapkan masyarakat tidak terpancing untuk mengikuti sesuatu kegiatan yang tak jelas, serta mencari tahu kebenaran organisasi tersebut. Cornelis melihat masuknya teroris ke suatu wilayah dipastikan akan merekrut warga setempat untuk dijadikan relawan mereka, ia pun melihat fenomena itu masyarakat diwajibkan waspada.
Peningkatan Kamtibmas menjadi faktor penentu untuk meminimalisir kemungkinan masuknya teroris di Kalbar ini. Dia mengimbau pengurus RT/RW dapat memantau masyarakat di lingkungannya dan mendata setiap tamu yang masuk ke wilayah mereka. “Curiga perlu tapi bukan tanpa alasan dan mengada-ngada.” jelasnya sambil melemparkan senyum yang khas.
Konsolidasi bersama antara aparatur daerah dengan pihak kepolisian menjadi penting, karena Polisi mempunyai peran vital apalagi sekarang Mabes Polri telah mensiagakan Densus 88 yang dikhususkan mengungkap jaringan teroris.
Dikatakannya Polda Kalbar pun telah menanggapi permasalahan itu dengan menempatkan personelnya di setiap pintu masuk Kalbar terutama pelabuhan-pelabuhan lepas yang memang banyak di Kalbar ini. “Kita yakin Polda Kalbar telah melaksanakan hal itu,”tuturnya
Kapolda Kalbar Brigjen R Nata Kesuma mengakui sampai saat ini belum ada pihak-pihak yang ditahan terkait kegiatan terorisme di Kalbar. “Kita masih cek kebenarannya ada kegiatan terorisme di wilayah kerja saya,” jelasnya.
Dan jika memang ada dia berjanji akan segera mengambil tindakan segera untuk memberikan rasa aman di masyarakat.
Persoalan kerawanan yang mungkin masuk melalui pintu perbatasan negara, Nata Kesuma menjelaskan telah mengintruksikan semua jajaranya terutama wilayah Polres yang berbatasan langsung dengan negara tetangga untuk segera mungkin mengefektifkan penjagaan di pos perbatasan.
Memperketat penjagaan menjadi pilihan, namun kata Nata Kesuma peran masyarakat langsunglah yang sangat memungkinkan untuk lakukan pencegahan masuknya teroris di wilayah Kalbar.□Sugeng Mulyono/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Kunjungi Sekolah Theologi Sintang

Setelah mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di Kapuas Hulu, Gubernur Kalbar Cornelis menuju Kota Sintang untuk membuka Olimpiade Olahraga dan Olimpiade Seni dan Suara Siswa SMP/MTS Tingkat Provinsi Kalbar yang di laksanakan di Sintang. Olimpiade diikuti oleh seluruh kabupaten dan Kota se Kalbar.

Saat menuju Pontianak Gubernur Cornelis beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk memenuhi undangan Pembukaan Camp Pemuda/I, GMII Ke-XIX Korwila di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Sintang yang di hadiri oleh 250 peserta dari 3 Kabupaten, yaitu Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi.
Dalam kunjungannya ke GMII Sintang ini Gubernur, melalui Ny Frederika Cornelis juga memberikan sumbangan untuk perbaikan Gedung Gereja yang telah berdiri sejak 19 tahun yang lalu.
Dari Gereja GMII Gubernur juga mengunjungi Sekolah Tinggi Theologi Khatulistiwa (STTK) di Komplek Misi Agape, Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian. Selain STTK dikomplek Misi Agape ini juga terdapat RSU Agape, Yayasan Cahaya Sintang, Sekolah Dasar(SD) Yosep Khatulistiwa, serta Panti Asuhan Cahaya Purnama yang diketuai oleh Mr. Ik Bu Kim.
Sekolah Tinggi Theologi Khatulistiwa yang berdiri pada tahun 1997 hingga kini telah berhasil mewisuda 7 angkatan, dan saat ini memiliki 118 mahasiswa dengan dua jutusan yaitu Theologi Kependetaan dan Pendidikan Agama Kristen.
Di Kabupaten Sanggau Gubernur juga memenuhi undangan untuk menutup Rakercab PDIP Kabupaten Sanggau sebelum melanjutkan perjalanan kembali menuju Kota Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Buka Gawai Dayak Sanggau

Tarian koloborasi tiga etnis yakni Dayak, Melayu dan Tionghoa membuka secara resmi Gawai Dayak Kabupaten Sanggau 2008, Sabtu (5/7) kemarin. Tarian itu, melambangkan keakraban antar etnis yang mendiami Bumi Daranante sejak lama. Usai tarian acara dilanjutkan dengan pomang di temparok lokasinya tak jauh dari pentas. Pomang kali ini dipercayakan kepada DAD Kecamatan Kembayan. Berbagai ritual adat beserta perlengkapanya telah siap di Temparok. Tukang pomang tampak komat- kamit membacakan doa. Sejumlah pejabat dan masyarakat hadir dalam even itu tampak menyimak.

Momen gawai Dayak adalah sarana yang tepat untuk menunjukkan, mempertahankan dan melestarikan budaya Dayak Sanggau. Dilestarikan karena budaya Dayak harus dijalankan secara turun temurun biar tidak menghilang dari peradaban.
Gawai Dayak kali ini seyogianya dibuka Gubernur Kalbar Cornelis, namun karena ada kegiatan PON di Kalimantan Timur, acara pembukaan gawai diwakilkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Barat, Rehat Natsir Silalahi. Saat membacakan sambutan Gubernur. Ia menyampaikan permohonan maaf Gubernur karena tidak bisa menghadiri acara itu.
Menurutnya, gawai Dayak adalah merupakan bagian dari integral bangsa Indonesia. Masyarakat Dayak sejak lama masih mempertahankan serta memelihara adat dan budaya, baik dari musik, hukum adat maupun bidang lainnya. Budaya atau gawai Dayak Sanggau haruslah dilestarikan. Karana merupakan aset budaya bangsa.
“Masyarakat Dayak umumnya sudah lama memelihara budaya ini secara turun-temurun,” katanya.
Dengan kondisi yang ada saat ini, budaya mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi aset wisata. Untuk mewujudkan wisata budaya yang mempunyai nilai jual tidaklah mudah. Butuh kerjasama antarmasyarakat dan pemerintah.
Ketua Panitia Gawai Dayak 2008 Yordanus Pinjamin, S, Pd, mengungkapkan gawai Dayak Sanggau merupakan wujud syukur kepada Sang Pencipta atas segala berkah yang diberikan. Terutama saat panen padi pada musim tanam 2008 lalu. Di samping ucapan syukur kepada Sang Pencipta.
Gawai itu sendiri juga mempunyai makna untuk menggali dan melestarikan budaya yang diwariskan nenek moyang. Karenanya digagas beberapa even yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Dayak, yaitu lomba tari kreasi, lomba lagu daerah, memasak panco, mengayam ragak dari rotan, pangka’ gasing, menyumpit, memarut kelapa dan lomba domamankng-domia (Bujang-Dara).
“Dalam acara ini sebenarnya kita juga mengundang presiden Dayak Malaysia, sebentar lagi mereka datang,” kata Penjamin.
Ketua DAD Sanggau F Andeng Suseno, menjelaskan bahwa pemeliharaan budaya merupakan bentuk pelestarian. Sehingga jati diri bangsa bisa terwujud. Ia mengisahkan acara gawai Dayak dari tahun 2005 atau awal penyelengaraan.
“Kita berharap setiap tahunnya acara ini jauh lebih baik,” terangnya.
Ketua DAD Kalbar Thadeus Yus, menjelaskan tanpa budaya, Dayak akan kehilangan jati diri. Dengan adanya lembaga adat atau diharapkan budaya dayak dapat lebih hidup. Sebagai arah pelestarian itu DAD Kalbar merencanakan akan menggelar Mubes Timanggong se-Kalimantan Barat.
“Ini dimaksudkan agar budaya kita dapat dilestarikan,” terangnya.
Bupati Sanggau, Yansen Akun Effendi mengungkapkan bahwa gawai Dayak merupakan bentuk penggalangan nilai-nilai tradisional.□Herkulanus Agus/Borneo Tribune, Sanggau

Baca Selengkapnya...

KTP dan KK Gratis di Perbatasan

Selain memberikan pemaparan mengenai berbagai kondisi, permasalahan serta perkembangan Kapuas Hulu, Bupati H.A.Tambul Husin juga memberikan kesempatan kepada peserta Rapat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk berdialog langsung dengan Gubernur.

Gubernur Kalbar Drs.Cornelis M.H dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kapuas Hulu juga memperkenalkan seluruh kepala Dinas atau yang mewakili yang hadir dalam Pembukaan Rapat Kerja Perangkat Pemerintahan Daerah.
Selain berdialog secara langsung dengan peserta Rapat Kerja Perangkat Daerah Gubernur juga meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat membebaskan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga secara Gratis Khususnya bagi masyarakat daerah Perbatasan, yang langsung disambut dengan tepuk tangan oleh peserta Rapat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Aparatur di daerah juga diharapkan dapat bekerja secara professional dengan menempatkan orang yang tepat, jangan lagi ada Kepala Desa yang istrinya menjadi Bendahara, tetapi berikan kepada yang memang menguasai keuangan.
Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan Dana APBN untuk Program Nasional Masyarakat Mandiri Pedesaan tahun 2008 sebesar Rp 6.395.810.000.- di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedamin,Embau, Bunut Hilir, Putusibau, Bunut Hulu, Selimbau, Silat Hilir, Silat Hulu,dan Boyan Tanjung.
Selain membuka Rapat Kerja Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten yang masih terisolir ini, Gubernur juga meninjau secara langsung Wilayah Perkebunan dan kondisi Kapuas Hulu dengan menggunakan Helicopter. melalui Bandara Pangsuma Putussibau, Jumat(27/6)
Sedangkan sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat Kapuas Hulu yang telah memilihnya dan memberikan kepercayaan untuk memimpin Kalbar periode 2008 – 2013, dalam Kunjungan Kerja Pertamanya ini Gubernur menghadirkan Artis Trio Macan yang digelar di Lapangan Bola Uncak Kapuas yang disambut antusias oleh masyarakat.
==========
Teks Foto: Kunker Gubernur
Gubernur Kalbar Cornelis saat di Lapangan Bola Uncak Kapuas mengucapkan terima kasih kepada mayarakat Kapuas Hulu yang telah memilihnya dengan menghadirkan Artis Trio Macan. Foto: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

GUBERNUR RESMIKAN JEMBATAN

Gubernur Kalbar Cornelis didampingi Bupati Landak Adrianus Asia Sidot beserta Muspida Kabupaten Landak meresmikan penggunaan Jembatan Gombang di Desa Mungguk Kecamatan Ngabang 3 Julilalu. Acara seremonial diakhiri dengan pengguntingan pita oleh Ny Frederika Cornelis. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Birokrasi Harus Introspeksi Diri

Wacana reformasi birokrasi belakangan menjadi isu yang cukup santer disebut. Harapan publik terhadap pemerintahan yang baik (good governance) dengan tulang punggung birokrasi yang bersih dan profesional semakin menguat.

Terkait dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance ini sejumlah langkah dilaksanakan. Disalitasi oleh Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sebuah forum digelar.
Kamis, (3/7) di Balai Petitih, Forum Koordinasi dan Konsultasi Good Governance diselenggarakan. Gubernur membuka acara yang menghadirkan menteri dan sejumlah kepala daerah ini.
Menyadari pentingnya peran birokrasi dalam pemerintahan Gubernur memberi apresiasi acara yang digagas oleh Menko Polhukam ini.
Menurut Gubernur ini acara yang mengambil tema Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai hakikat dan implementasi good governance.
Berbicara mengenai good governance sendiri menurut Gubernur setidaknya ada empat prinsip utama, yakni keterbukaan (transparansi), pertanggunggugatan (accountability),keadilan (fairness), dan pertanggungjawaban (responsibility).
Kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintahan Gubernur mengajak mereka untuk introspeksi diri. Sudah sejauh mana prinsip-prinsip good governance telah diterapkan. Jika sudah maka selayaknya hal ini kata Gubernur harus terus ditingkatkan.
Sebagai organ inti pemerintahan, birokrasi menurut Gubernur memegang peran yang teramat penting. Untuk itu kesatuan arah dan pandangan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan mutlak diperlukan. Apapun warna politik birokrat dan kepala daerah semua mesti menyadari tugas dan fungsinya.
“Birokratlah yang bisa merangkai pandan sampai menjadi tikar, bisa buat tidur. Kalau ndak percaya baca buku Kuasa dan Wibawa karya Profesor Doktor Miriam Budiarjo,” tegas Gubernur cerdas ini.
Belanda itu bisa menjajah Indonesia 350 tahun karena birokrasi yang dibangun baik sipil maupun militer,” kata Cornelis menambahkan.
Dikatakan oleh Gubernur upaya untuk memperbaiki birokrasi di negara yang belum maju itu ibarat menguraikan benang kusut. Namun demikian karena reformasi birokrasi telah menjadi tuntutan maka semua pihak khususnya pemerintah pusat memprioritaskan agenda pembenahannya.
“Hal ini penting mengingat reformasi birokrasi memiliki multiplier effect yang signifikan. Apabila diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan niscaya akan semakin mempercepat akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Pemerintah Kejar Target Reformasi Pemerintahan

Geliat Pilpres 2009 semakin terasa. Para pejabat tinggi Pusat semakin rajin ke daerah seperti kejar “terget”. Kondisi ini tampak Kamis (3/7) kemarin, para pejabat tinggi kumpul di Balai Petitih mengulas perbaikan pelayanan birokrasi terdahap pelayanan masyarakat karena terasa sangat-sangat diperlukan sebagai indikator keberhasilan. Untuk kejar target tersebut good governance (tata kelola pemerintahan yang baik, red) perlu adanya koordinasi semua element pemerintahan.

Tampak beberapa kepala dinas di lingkungan Pemprov hadir seperti Kepala Bapora PP Dra. Utin Kusumawati, M.Si, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, HA Kadir Ubbe, SH, para Kapolres di lingkungan Polda Kalbar dan Dandim 121 ABW serta beberapa pejabat lainnya. Forum yang langsung ditangani Sekretaris Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sejak dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB berjalan sesuai harapan.
Tak urung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi mengungkapkan Indonesia harus lebih banyak belajar dari negara-negara yang mempunyai birokrasi lebih baik. Taufik mencontohkan Malaysia yang dulunya berguru ke Indonesia untuk belajar berbagai hal kini selangkah lebih maju ketimbang Indonesia.
“Kita tidak mengalami kemunduran tetapi jalan di tempat,” jelasnya.
Kemajuan mereka diakibatkan sinergi yang matang antara aparatur pemerintahan mereka, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai rencana pemerintah di sana. Dan Indonesia yang harus belajar tentang hal tersebut.
Gubernur Kalbar Cornelis di forum yang dihadiri sekitar 150 peserta itu menjelaskan minimal ada empat unsur yang harus dimiliki untuk menciptakan good governance, yakni transparansi atau keterbukaan, responsibility atau pertagungjawaban, serta partisipasi publik dengan memenuhi standar keadilan dan pertanggung-gugatan.
Dalam konsep tersebut menurutnya tidak boleh ada yang menjadi dominan, namun kesemuanya harus diperankan secara proporsional dalam suasana kondusif dan harmonis. Gubernur mengharapkan diterimanya segala sesuatu yang terkait proses pembangunan. “Seharusnya bukan dikarenakan kekuasaan ataupun kekuatan yang dominan,” timpalnya.
“Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin terbukanya akses pelayanan birokrasi,” jelasnya dengan mengurai berbagai aspirasi warga yang kini juga sedang di pundaknya untuk diterapkan.
Cornelis mengakui saat ini masyarakat sangat bosan bila berurusan dengan birokrasi, hal ini dikarenakan susahnya masyarakat mendapatkan pelayanan birokrasi baik. Kebanyakan birokrasi memerlukan waktu yang lama.
Dia menceritakan sebagus-bagusnya pemerintahan bila tak didukung dengan birokrasi yang akuntabel, kemungkinan besar roda pemerintahan tak akan berjalan sesuai yang diinginkan.
Tata pemerintahan juga menurutnya suatu gagasan yang baik dan nilai utama membangun pemerintahan, yang nantinya bisa mensinergikan hubungan antara tiga pilar utama pelaku pembangunan, pemerintahan dunia usaha swasta dan masyarakat.
Dia menyimpulkan pemerintahan yang baik adalah semakin terbukanya akses terhadap partisipasi, berkembangnya transparansi, akuntabilitas, serta tersedianya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Sekteraris Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Romulo R Simbolon mengungkapkan hal yang serupa, dia berkeyakinan birokrasi harus menjadi pelayanan masyarakat dan bukanya masyarakat menjadi pelayanan birokrasi. “Pemerintah bisa hancur kalau masyarakat yang menjadi pelayan birokrasi,” jelasnya.
Dijelaskanyanya tujuan utama dari perubahan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pelayanan publik dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Romulo beralasan susah kalau sampai masyarakat marah, bisa-bisa pemerintah mereka tuntut untuk turun dan hal itu memang sudah hak mereka untuk mendapatkan pelayanan seperti yang mereka mau.
Dan semua itu dapat berjalan sesuai harapan bila semua aparatur pemerintahan bisa bekerja sama dan sinergisitas terbangun rapi, sehingga good governance yang selama ini digaungkan dapat tercapai, dan masyarakat pun mendapatkan pelayanan yang terbaik.□Sugeng Mulyono/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Kunker Gubernur ke Kapuas Hulu

Pesawat yang membawa rombongan Gubernur ini tiba di Badara Udara Pangsuma Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu, dan disabut langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Drs.H A Tambul Husin, Kamis(26/6). Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

SOPD Buktikan Janji Politik

Usulan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) versi eksekutif kepada legislatif telah disampaikan oleh Gubernur Drs Cornelis, MH dalam sidang paripurna DPRD Kalbar tiga hari lalu. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari SOPD yang ada saat ini, namun demikian susunan ini diyakini bisa menjadi bukti keseriusan Gubernur untuk merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat Kalbar.

Berdasarkan SOPD yang diusulkan Gubernur Cornelis melalui surat dengan Nomor 180/91/HK-B tanggal 9 Juni 2008 lalu komposisi perangkat daerah sudah pasti berubah. Jika dibandingkan dengan SOPD versi gubernur sebelumnya, Usman Ja’far yang disahkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005 ada sejumlah perbedaan.
Komposisi pertama dari kesekretariatan terdiri dari Sekretariat Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD (Sekwan), dan Sekretariat KORPRI Provinsi. Selain itu ada Satuan Polisi Pamong Praja dan ada pula Staf Ahli Gubernur.
Untuk asisten-asisten Sekda ada tiga asisten dengan masing-masing biro di bawahnya. Secara lengkap sebagai berikut;
Asisten I, membidangi urusan Administrasi Pemerintahan meliputi tiga biro, antara lain: Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Biro Kependudukan dan Capil. Dibandingkan SOPD versi Usman Ja’far saat ini ada perbedaan, saat ini hanya ada dua biro yakni Biro Pemerintahan dan Biro Hukum dan HAM.
Asisten II, membidangi urusan Administrasi Perekonomian meliputi dua biro, antara lain; Biro Kesejahteraan Sosial dan Biro Hubungan Masyarakat.
Saat ini Hubungan Masyarakat hanya menjadi bagian.
Asisten II, membidangi urusan Administrasi Umum meliputi empat biro, antara lain; Biro Organisasi, Biro Pengelolaan Keuangan, Biro Pengelolaan Asset dan Biro Umum. Jumlah dan nama biro kurang lebih sama, hanya saja Biro Pengelolaan Aset saat ini namanya Biro Perlengkapan.
Dengan masuknya Humas menjadi biro tersendiri sepertinya Gubernur Cornelis tidak ingin kinerja kabinetnya yang positif tidak terekspos dengan baik kepada publik. Salah satu kelemahan instansi pemerintah sebagai lembaga yang bersentuhan politik dan pencitraan adalah tidak terbangunnya komunikasi yang efektif antara publik dan pelayan pulik.
Sebelumnya Humas memang pernah bernaung di Kantor Pemprov tapi kemudian dilebur ke BKIKD. Hal itu terjadi di masa Gubernur Usman Ja’far.
Pola Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kalimantan Barat untuk dinas-dinas terdiri dari 16 dinas, antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Kehutanan; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Pendapatan Daerah; dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Dari segi jumlah hanya ada satu perubahan dibanding dengan SOPD saat ini. Saat ini jumlah dinas yang ada berjumlah 15 dinas. Dinas Koperasi, UKM pada SOPD saat ini berbentuk lembaga teknis daerah dan ditingkatkan menjadi dinas. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak sekali pekerjaan yang harus ditangani di sektor yang satu ini.
Sementara untuk Lembaga Teknis Daerah eksekutif juga mengusulkan jumlah yang sama dengan jumlah dinas. Enam belas lembaga teknis daerah yang diusulkan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbangpol Linmas); Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda); Badan Koordinasi Penanaman Modal; Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (BPMKB); Badan Pendidikan dan Pelatihan (BANDIKLAT); Badan Pengelolaan Kawasan Khusus Perbatasan; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Kantor Penelitian dan Pengembangan; Kantor Perwakilan Daerah; Inspektorat Provinsi; Badan Kepegawaian Daerah; Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soedarso; Rumah Sakit Jiwa Provinsi; Rumah Sakit Khusus Provinsi.
Beberapa badan dan kantor yang diusulkan oleh Gubernur sebelumnya tidak terdapat dalam susunan lembaga teknis daerah. Lembaga teknis yang terbilang baru ini adalah Badan Pengelolaan Kawasan Khusus Perbatasan, Kantor Penelitian dan Pengembangan, Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sementara dua badan/kantor sebelumnya hilang dari daftar usulan. Dua badan/kantor yang hilang adalah Badan Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan (Bapora PP) dan Badan Komunikasi dan Kearsipan Daerah (BKIKD).
Bappora PP dimerger ke Dinas Pendidikan, sementara tugas-tugas pemerintahan yang selama ini dihandle BKIKD dialihkan ke dinas dan badan baru. Sejauh ini dalam kerja-kerja dan fungsi BKIKD memang kurang efektif dan sering tumpang tindih dengan unit kerja lainnya, terutama bagian Humas.
Dengan ditingkatkannya posisi Humas menjadi Biro kuat kemungkinan peran BKIKD memang menjadi tidak memiliki banyak faedah bagi Pemprov Kalbar sehingga biro ini dihapus.
Kepala Biro Organisasi Pemprov Kalbar, Drs. Junaidi M.Si, mengungkapkan penyusunan SOPD ini sendiri tidak lepas dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dalam visi misinya beberapa waktu lalu. Menurut Junaidi, visi misi Gubernur merupakan janji politik yang harus dibuktikan kepada publik.
“Ada beberapa prioritas pembangunan yang ditawarkan Gubernur dalam kampanye lalu antara lain revitalisasi pertanian dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata birokrat ramah ini.
Melihat komposisi SOPD yang ditawarkan Gubernur Cornelis dan janji politik yang ia tawarkan terlihat benang merah yang sangat berkaitan. Dipertahankannya Dinas Pertanian dan Perkebunan serta dibentuknya Dinas Koperasi dan UMKM menjadi dinas tersendiri merupakan langkah konkret untuk merealisasikan janji Gubernur.

Menurut Ketua DPRD Kalbar, Ir. Zulfadhli dari sejumlah dinas yang ada saat ini tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan. Eksekutif tidak memaksimalkan pola struktur yang dimungkinkan, yakni empat asisten Sekda dan 18 dinas.
Menurutnya dinas yang baru ini ada satu, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas hasil penggabungan yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dan pula Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
“Jadi orientasi kita untuk pencapaian program. Program yang kita susun melalui RPJMD, itulah yang menjadi acuan kita,” tegas Zulfadhli beberapa waktu lalu.
Setelah SOPD ini diusulkan kini bola ada di tangan pihak legislatif. Kendati demikian eksekutif juga tidak akan berlepas tangan membiarkan dewan mengutak-atik draft usulannya.
Seperti dikatakan Gubernur pada saat penyampaian Raperda di dewan, secara tersirat Gubernur menghendaki agar Pansus yang dibentuk dewan nantinya dapat bekerjasama dan berkomunikasi dengan lembaga teknis yang ada di eksekutif.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

”Kabinet Cornelis” Dipastikan Berubah

3 Asisten, 10 Biro dan 16 Dinas


Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ada saat ini di Provinsi Kalbar masih mencerminkan ”Kabinet” mantan Gubernur Usman Ja’far. Sejak terpilihnya Cornelis sebagai gubernur Kalbar periode 2007-2013, baru kali ini bakal terjadi ”cucuk-cabut” anggota kabinet sesuai pengajuan Raperda SOPD.

Selasa, (1/7) Gubernur Cornelis sebagai wakil eksekutif menyodorkan empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada pihak legislatif. Melalui rapat paripurna Dewan di Balairung Sari penyampaian empat buah Raperda ini resmi dibahas dan digodok untuk menjadi sebuah peraturan daerah. Salah satunya Raperda SOPD tersebut.
Kepala Biro Organisasi Pemprov Kalbar, Drs. Junaidi yang dihubungi saat mendampingi Gubernur dalam paripurna kemarin juga menjelaskan tentang rencana perubahan SOPD Kalbar yang baru. Diakui olehnya perubahan ini sudah menjadi sesuatu yang tak terelakkan dalam mekanisme pemerintahan. Sesuai dengan penjelasan Gubernur, SOPD Kalbar ke depan yang diajukan eksekutif terdiri dari 3 asisten, 10 biro, 16 dinas, 11 lembaga teknis daerah berupa kantor badan, Satpol PP dan Sekretaris Korpri. Hal ini diajukan setelah melihat dan menimbang kebutuhan daerah serta visi misi yang diusung oleh Gubernur Cornelis.
Jika merujuk pada aturan PP Nomor 38 tahun 2007 dan PP nomor 41 Tahun 2007 Kalbar bisa mengajukan pola maksimal dengan 4 asisten dan 18 kepala dinas. Sebab jika mengacu pada ketentuan tersebut Kalbar berdasarkan scoring memiliki score yang maksimal, di atas 70. Berdasarkan penilaian jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, Kalbar menurut Junaidi memiliki skor 74.
Kondisi saat ini sesuai ”Kabinet Usman Ja’far” jumlah dinas sebanyak 15, sedangkan kantor dan badan 12 unit. Dalam pengajuan Raperda, diajukan 16 dinas. Dinas yang baru itu adalah Dinas Koperasi.
Terhadap pengajuan Raperda ini, kalangan Dewan menilai pemerintah daerah tidak perlu mengikuti semua ketentuan Pusat.
Asmaniar, anggota Fraksi PAN berharap Pemprov tidak latah mengikuti kehendak Pusat.
”Jangan terlalu gemuk, sebab gemuk belum tentu efektif. Sebaliknya juga jangan terlalu ramping nanti bisa kedodoran,” harap legislator yang mantan aktivis mahasiswa ini.
Rapat paripurna kemarin dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, Ir H Zulfadhli. Penyampaian empat buah Raperda oleh Gubernur itu berjalan lancar.
Selain anggota Dewan, Gubernur datang disertai oleh rombongan kepala dinas dan sejumlah stafnya. Salah satu Raperda ini sendiri cukup penting bagi kelangsungan karir para pembantu Gubernur saat ini.
Keempat Raperda yang disampaikan adalah Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru Provinsi Kalbar, Raperda tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Raperda tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Raperda tentang Retribusi Hasil Produksi Daerah. Di antara keempat Raperda ini SOPD bakal menjadi rancangan Perda yang cukup strategis untuk dibahas.
Disampaikan oleh Gubernur, maksud diajukannya Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Paru-paru adalah untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pungutan retribusi pelayanan kesehatan paru-paru.
”Agar pelayanan kesehatan pengobatan penyakit paru-paru dapat terlaksana dengan baik, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu pengaturan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan pengobatan penyakit paru-paru dalam bentuk retribusi,” terang Gubernur.
Sementara untuk Raperda tentang SOPD Gubernur menyebut Raperda yang diajukan ini hanya mengatur secara umum mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Permen Nomor 41 tahun 2007, susunan organisasi perangkat daerah yang diajukan ini telah beberapa kali melalui berbagai kajian dan tahapan-tahapan serta mempertimbangkan berbagai aspek.
Menurut Gubernur penataan ulang organisasi perangkat daerah selalu berkaitan dengan aspek kepegawaian. ”Terhadap hal ini akan dikedepankan aspek profesionalisme sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku sehingga prinsip the right man on the right job (orang yang tepat di tempat yang tepat, red) dapat terwujud,” jelas Gubernur.
Masalah pembentukan struktur SOPD ini diyakini akan mendapat respon yang cukup besar dari keduabelah pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Untuk mengkaji Raperda ini sendiri Gunbernur mempersilahkan Pansus yang nantinya akan dibentuk oleh Dewan untuk melakukan pembahasan bersama dengan unit kerja teknis terkait di lingkungan Pemprov Kalbar.
Sementara terhadap Raperda terakhir, Gubernur tidak terlalu banyak mengulas dalam sambutannya. Raperda tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Raperda tentang Retribusi Hasil Produksi Daerah ini sendiri merupakan pengganti Perda Nomor 4 Tahun 2000 karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini.□Tanto Yakobus/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Buka Olimpiade

“Yang paling penting adalah membentuk disiplin pelajar SMP/MTs. Percuma memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tapi tidak memiliki disiplin. Disiplin salah satu kunci kita menjadi bangsa yang berkualitas,” ungkap Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH di hadapan ribuan pelajar dan 14 kontingen atlet se Kalbar pada saat pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa (OOS) dan Olimpiade Seni dan Sastra (OSS) SMP/MTs tingkat Provinsi Kalbar 2008 di Stadion Sepakbola Baning Sintang, Senin (30/6).

Turut hadir pada kesempatan itu Bupati Sintang Drs Milton Crosby, M.Si, Wakil Bupati Sintang, dr H Jarot Winarno, M.Med.PH bersama unsur Muspida Sintang; Kepala Kantor/Dinas/Badan di lingkungan Pemkab Sintang, beberapa orang bupati dari 14 kontingen, Kadis Pendidikan Provinsi Kalbar Drs H Ngatman, M.Pd, Dirjen Dikdasmen yang dalam hal ini diwakili Direktur Pembinaan SMP Depdiknas Didik Suhardi, SH, M.Si, serta tamu undangan lainnya.
Didampingi istri tercinta, gubernur dalam sambutan tertulisnya juga mengatakan pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah/nasional. Potensi manusia Kalbar yang perlu dikembangkan mencakup potensi olah hati yang berkualitas dengan keimanan dan ketakwaan dengan akhlak mulia, olah rasa yang berkualitas dengan seni dan estetika, olah pikir yang berkualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta olah fisik yang berkualitas dengan olahraga.
“Selain berbasis potensi tersebut, pembangunan pendidikan di Kalbar harus mencakup multidimensi yaitu, dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi ekonomi, dan dimensi politik,” tambah Cornelis.
Sejalan dengan pengembangan potensi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah potensi fisik siswa, gubernur memandang pelaksanaan OOS dan OSS siswa SMP/MTs yang merupakan even tahunan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional, sungguh sangat penting dan relevan.. “Kita berharap dengan kegiatan yang bersifat tahunan ini akan mampu menghasilkan manusia Kalbar pada khususnya, dan manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual, cerdas secara sosial, dan cerdas secara emosional, serta sehat secara jasmani/fisik,” katanya.
Drs Milton Crosby, M.Si dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Kalbar dan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar yang telah mempercayakan Kabupaten Sintang menjadi tuan rumah pada acara olimpiade tahun ini. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam memfasilitasi penyelenggaraan olimpiade nantinya ditemui banyak kekurangan dan kelemahan.
Di tempat yang sama Didik Suhardi, SH, M.Si juga mengatakan kegiatan pelaksanaan OOS dan OSS tingkat SMP/MTs ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini diharapkan dengan jasmani yang sehat dipastikan dapat meningkatkan kualitas belajar yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.
Disadari bahwa melalui pendidikan jasmani dan kesehatan dapat menunjang pengembangan individu baik secara organis, intelektual, emosional dan sosial, serta meningkatkan daya cipta, rasa, dan karya para siswa itu sendiri. Kegiatan ini sambung Didik, diharapkan dapat memberikan ruang kreativitas dan potensi siswa SMP di bidang seni.
Didik juga mengatakan kegiatan kali ini tidak hanya berorientasi pada kejuaraan. Eksistensi kegiatan ini terletak pada nilai pendidikannya yaitu menjadikan kegiatan ini sebagai pengalaman belajar terutama dalam hal pengembangan sikap sportivitas, pengembangan sikap saling menghargai, saling menghormati, solidaritas dan toleransi. ”Kalah atau menang janganlah menjadi tujuan, tetapi jadikan sebagai motivasi dalam rangka mencapai tujuan,” pesannya.
Sementara itu Drs H Ngatman, M.Pd mengungkapkan tujuan diselenggarakannya OOS dan OSS SMP/MTs tingkat Provinsi Kalbar tahun 2008 ini antara lain, adalah mempersiapkan olahragawan dan seniman yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional sejak usia sekolah. Kemudian meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap bidang olahraga seni dan sastra, kecakapan kolaboratif dan kooperatif, kesehatan jasmani dan daya seni, dan mutu akademik khusus.
Tidak hanya itu saja, tujuan lainnya adalah menciptakan kondisi kompetitif secara sehat, melatih sifat sportivitas, percaya diri dan tanggung jawab, mengembangkan bakat dan minat siswa dalam olahraga dan seni, mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar berolahraga, menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra khususnya terhadap nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya bangsa, menumbuhkembangkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, serta menyemarakkan pelaksanaan OOS dan OSS SMP/MTs tingkat Provinsi Kalbar dan memberdayakan potensi daerah kabupaten/kota.
Dari kegiatan yang diselenggarakan ini kata Ngatman, diharapkan adanya peningkatan kondisi kesehatan jasmani siswa di sekolah sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas akademis, meningkatnya kecintaan dan apresiasi siswa terhadap bidang olahraga, seni dan sastra, meningkatnya kecakapan kolaboratif dan kooperatif serta kondisi kompetitif yang sehat, meningkatnya kesehatan jasamani dan daya seni yang dapat menunjang mutu akademik siswa.
Ngatman juga membeberkan bahwa OOS dan OSS dilaksanakan hingga tanggal 3 Juli 2008, dengan jumlah peserta seluruhnya mencapai 1148 orang. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan dalam OOS yaitu, atletik, renang, bola voli (mini), sepakbola (mini), tenis meja, bulutangkis, karatedo, pencak silat, catur, bridge, sepak takraw, tenis lapangan, futsal dan bola basket. Sedangkan satu cabang yang tidak dipertandingkan senam. Kemudian dalam OSS, diikuti oleh 518 peserta. Adapun cabang lombanya yaitu, vokal grup, seni lukis, MTQ, seni kriya/pahat, cipta puisi, cipta cerpen, seni tari, story telling, musik tradisional, dan nyanyi solo.
Ia juga mengungkapkan bahwa penghargaan diberikan kepada setiap pemenang (juara I, juara II, juara III) pada OOS dan OSS baik perorangan maupun beregu, berupa medali/piala dan beasiswa bakat dan prestasi sebesar RP 900 ribu per orang untuk satu tahun. Selain itu setiap juara akan memperoleh uang tunai (voucher) sebesar Rp 750 ribu untuk juara I, Rp 600 ribu untuk juara II, dan Rp 500 ribu untuk juara III.
Sintang Juara Pertama Defile
Untuk lebih memeriahkan acara pembukaan yang juga diisi dengan tarian kreasi dari para siswa. Gubernur Kalbar pada ksempatan itu juga berkesempatan menyerahkan piala dan uang tunai (voucher) kepada kontingen Kabupaten Sintang yang berhasil keluar sebagai juara defile kontingen terbaik pertama sebesar Rp3 juta, defile kontingen terbaik dua sebesar Rp2 juta kepada kontingen Kota Pontianak, dan defile kontingen terbaik sebesar Rp1 juta kepada kontingen Kabupaten Sekadau.
Selain itu, kepada kontingen kabupaten/kota yang berhasil meraih juara umum OOS dan OSS kali ini, Gubernur juga akan memberikan piala bergilir dan uang masing-masing Rp10 juta.
====
Ade M Chandra/Borneo Tribune, Sintang

Baca Selengkapnya...

PKK Bukan hanya Pendamping Suami

Sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan peran PKK cukup strategis untuk menciptakan kesejahteraan dari lingkup yang paling kecil, keluarga.

Bertepatan dengan pelantikan Bupati KKU, Rabu (25/6) lalu Tim Penggerak PKK Kabupaten Kayong Utara (KKU) juga ikut dilantik. Dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis S.Pd.
Kepada Pengurus TP PKK KKU yang baru dilantik diminta untuk dapat menjadi mitra pemerintah daerah memajukan kabupaten yang terbilang baru di Kalbar ini.
Dikatakan oleh Frederika kehadiran PKK saat ini bukan hanya sekadar pendamping suami atau pelengkap saja. PKK dengan berbagai program dan aksi nyatanya memiliki kontribusi besar dalam upaya memajukan daerah. Hampir tak ada lagi program yang tak tersentuh PKK saat ini. Mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, kesehatan sampai kesejahteraan keluarga telah dimasuki dengan 10 progam PKK yang telah populer itu.
Kepada Ketua Tim Penggerak PKK yang baru dilantik, Fredrika berharap bisa membangun kerjasama dan sinergi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi. Program-program yang selama ini sudah dirilis diharapkan dapat disinkronkan sehingga kirah PKK bisa lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dukungan terhadap eksistensi PKK di KKU juga dibarikan oleh Bupati KKU yang baru dilantik. Menurut Hildi pelantikan TP PKK ini menjadi langkah awal bagi daerah untuk mengetahui sejauh mana konsep dan arah pembangunan KKU di masa depan.
Dia berharap kehadiran PKK dapat menjadi mitra pemerintah mewujudkan KKU sebagai Kabupaten Masa Depan, sesuai dengan slogan KKU NEGERI BERTUAH; Bersih, Tentram, Universal, Agamis dan Harmonis.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak
===========
Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, Ny. Frederika Cornelis melantik Pengurus TP PKK Kabupaten Kayong Utara. FOTO Ruslan/Humas Pemprov Kalbar.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Cornelis Juga Keluarga Korban Mandor

Frans Anes muncul di Harian Borneo Tribune. Dia tertarik dengan upaya Tribune Institute menguak secara lengkap tragedi kemanusiaan “Mandor” di mana di Monumen Daerah Mandor terkubur puluhan ribu jiwa anak negeri sebagai korban dari penjajahan Jepang 1942-1945.

Sepupu Gubernur Cornelis ini mengatakan, pamannya Panglima Sidong tewas di tangan Dai Nippon dalam aksi-aksi mereka menculik para tokoh masyarakat yang dinilai berbahaya bagi eksistensi “saudara tua” menguasai Kalbar.
Kisah tragis yang diderita keluarga menurut Frans Anes diceritakan langsung oleh orang tuanya, Baso. “Ayah saya selalu menceritakan kepedihan keluarga saat penjajahan Jepang,” ungkapnya.
Ayahnya yang adik langsung dari Panglima Sidong beruntung tidak disungkup Jepang karena pendiam dan menangis tersedu-sedu. “Jepang menilainya sebagai orang yang lemah,” kata dia.
Sebaliknya, Panglima Sidong melakukan perlawanan. Panglima Sidong tak mau bertekuk lutut kepada Dai Nippon Jepang karena dia mempunyai olah kanuragan yang tinggi. Oleh karena itu dia melawan dengan kata-kata dan tindakan secara langsung.
“Saat itu juga Jepang yang memang sudah bengis itu menangkap Panglima Sidong. Tubuhnya dihajar, tapi tak mempan karena kebal,” cerita Frans Anes mengenang kisah dari ayahnya.
Karena dipukul bertubi-tubi Panglima Sidong tak bergeming, maka lehernya dicekik, bahkan diikat dengan tali. “Masih tidak mempan, Panglima Sidong ditarik dengan mobil sehingga kuat tali mencekik lehernya.”
Nyawa masih tak mau lepas dari raga Panglima Sidong, akhirnya dia dibunuh secara sadis dengan potongan besi yang membara yang ditusukkan dari bokongnya.
Panglima Sidong dari Dusun Rabak merupakan kerabat dari Maria, ibunda Cornelis. “Kami termasuk keluarga korban Mandor,” ujarnya.
Frans merekomendasikan nama Alif Sidong di Senakin yang dikatakannya banyak mengetahui sejarah kekejian Jepang terkait Tragedi Mandor. “Jika ditelusuri lebih lanjut, sejarahnya akan sambung menyambung sampai kepada perjuangan Pangsuma di Meliau,” tambahnya.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Pariwisata Kota Pontianak, Drs Sugeng Hardjo Subandi turut menyikapi Hari Berkabung Daerah (HBD) yang diperingati setiap 28 Juni. Katanya, saat dia menjadi mahasiswa APDN, turut terlibat mengangkut tulang-belulang yang berserakan di Mandor.
“Kami diangkut Gubernur Kadarusno untuk bergotong royong bersama militer dan masyarakat untuk menguburkan kerangka-kerangka itu secara lebih manusiawi,” ujarnya mengenang masa 1977.
Terkait dengan saksi sejarah, Sugeng menceritakan saat dia bertugas di Tayan selaku camat. “Selama delapan tahun saya bertugas di sana. Saya mengenal tokoh bernama Maengkri. Beliau salah seorang korban Jepang yang selamat dari pembantaian secara massal,” ungkapnya.
Maengkri kata Sugeng, selamat dari berondongan peluru yang membabi-buta yang dilakukan pada tengah malam di Mandor. Maengkri berpura-pura menggelepar bersama tubuh-tubuh lain yang terkoyak-moyak oleh peluru.
“Saat malam semakin larut. Kira-kira pukul dua dini hari, Pak Maengkri perlahan-lahan keluar dari lokasi genosida tersebut. Selama dua hari dua malam Maengkri bersembunyi di hutan dan makan pucuk-pucuk daun. Selanjutnya Beliau dapat kembali ke Tayan,” tambahnya mengenang kisah yang dituturkan langsung oleh Maengkri.
Sugeng berusaha untuk mencari kabar, apakah saat ini Maengkri masih hidup atau sudah tiada. “Jika Beliau masih hidup, beliau bisa menceritakan bagaimana kondisi pembunuhan langsung yang dilakukan Jepang di Mandor,” imbuhnya.□Nur Iskandar/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Lantik Bupati KKU

Perkembangan ekonomi dunia internasional yang kurang membaik seiring dengan naiknya harga minyak dunia mempengaruhi kondisi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi situasi sulit ini.

Guna mendukung kebijakan pemerintah pusat para kepala daerah juga diimbau mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat.
Gubernur Kalbar, Cornelis, MH menegaskan kembali arah kebijakan pemerintah ini saat melantik Bupati Kabupaten Kayong Utara (KKU). Di hadapan bupati terpilih dan sejumlah tamu dan undangan yang hadir, Rabu (25/6) Gubernur menyampaikan pesan pemerintah pusat ini.
Gubernur mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan moneter dan fiscal untuk menyikapi perkembangan ekonomi yang sedang memburuk. Langkah nyata juga telah ditempuh dengan mengeluarkan paket pendorong ekonomi yang isinya antara lain pengurangan pajak bea masuk, peningkatan ekspor, dan kebijakan pengamanan APBN dan APBD serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.
Guna mendukung langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah ini, Gubernur secara tegas meminta para Bupati dan Walikota di seluruh Kalbar untuk memperhatikan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh Presiden. Adapun kelima amanat tersebut antara lain sebagai berikut.
Pertama, terus lakukan penyelenggaraan pembangunan di wilayah masing-masing dan mengelolanya dengan sebaik mungkin. Ambil langkah-langkah antisipatif dan persuasive agar ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Kedua, lebih berperan aktif menstabilkan harga pangan di wilayah masing-masing.
Ketiga, laksanakan optimasi, efisiensi dana APBN dan APBD.
Keempat, berikan atensi dan prioritas untuk membangun dan membantu rakyat miskin serta mengurangi pengangguran. Terhadap kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Saya minta kepada Kepala Daerah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaannya.
Kelima, agar segera mendukung dan menyukseskan upaya Departemen Pendidikan Nasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa yakni dengan membantu menyediakan kebutuhan pendidikan yang berkualitas.
Sementara kepada Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara yang dilantik, pasangan Hildi Hamid dan Ir. Muhammad Said, Gubernur berpesan agar keduanya dapat menjaga kepercayaan dan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di kabupaten ini.
“Apabila Saudara dapat menjaga kepercayaan tersebut, dengan memperhatikan setiap kebijakan yang diambil untuk kepentingan dan kemajuan daerah, saya yakin saudara akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari warga masyarakat Kabupaten Kayong Utara,” kata Gubernur.
Di samping itu Gubernur mengatakan bahwa rakyat KKU pasti akan menuntut kepala daerahnya untuk lebih mampu menjalankan fungsi dan tugas memimpin penyelenggaraan daerah.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Rp3,9 T untuk Bangun Kawasan Perbatasan

Cornelis: Pemprov Siapkan Badan Khusus



Pembangunan kawasan perbatasan masih dipandang sebelah mata. Meski belum ada komitmen tegas dari Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad menjadikan kawasan beranda depan negeri ini lebih baik dan sejahtera.

Terkait dengan upaya untuk menata kawasan perbatasan agar lebih baik, sejumlah pihak bersatu—duduk satu meja—membahas strategi pembangunan kawasan strategis ini. Kamis, (26/6) Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat menggelar workshop DAU dan DAK 2008. Workshop yang diselenggarakan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan ini dilaksanakan sehari penuh di Balai Petitih ini diikuti sejumlah dinas dan instansi serta Bupati/Walikota se-Kalbar.
Gubernur Kalbar, Cornelis membuka secara resmi acara yang sangat penting ini untuk kelangsungan pembangunan kawasan perbatasan di Kalbar. Terlebih untuk mengamankan perbatasan Kalbar telah pula melibatkan kedatangan Presiden SBY di PCC Pontianak di awal pelantikannya—kendati UU Perbatasan belum kunjung dikeluarkan.
Kepala Dispenda Kalbar, Darwin Muhammad selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk menginventarisir data-data pendukung pengusulan DAU dan DAK yang komprehensif dan akurat. Selain itu kegiatan ini juga dikmaksudkan untuk mencari solusi pemecahan terhadap berbagai masalah teknis maupun non teknis yang berkaitan dengan penerimaan DAU dan DAK.
Sementara Gubernur Cornelis dalam sambutannya menyinggung banyak hal tentang ironi pembangunan kawasan perbatasan yang dirasa masih berjalan di tempat. Secara umum Gubernur menyebut saat ini sebanyak 1.200 lebih desa atau lebih dari 78 persen desa di Kalbar masih masuk dalam kategori tertinggal. Untuk kawasan perbatasan di Kalbar Gubernur menyebut kondisinya masih tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang sangat terbatas.
Menurut Gubernur di masa lalu pembangunan kawasan perbatasan dipandang sebagai wilayah yang perlu diawasi secara ketat oleh pihak keamanan. Pendekatan pembangunan masih menggunakan pendekatan keamanan. Akibatnya di sejumlah daerah kawasan perbatasan tidak tersentuh pembangunan.
“Masyarakat di kawasan itu pada umumnya miskin dan lebih berorientasi ke negara tetangga,” kata Gubernur.
Sementara, negara tetangga (Malaysia) justru telah membangun pusat-pust pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan yang memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Gubernur menyebut perbedaan antara pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia dan Malaysia sangat mencolok.
“Pembangunan kawasan perbatasan darat baik di bidang infrastruktur maupun kesejahteraan ekonomi itu sudah seperi langit dan bumi,” kata Cornelis.
Perbedaan signifikan ini tak hanya terjadi di bidang sosial dan ekonomi saja. Di bidang pertahanan Malaysia juga telah sangat maju. Kondisi jalan yang dibangun di sepanjang perbatasan Malaysia saat ini telah terhubung baik dari Biawak hingga Kinabalu, dan kualitasnya bisa didarati pesawat tempur sehingga untuk urusan mobilitas pasukan mereka sangat unggul.
Gubernur berharap dengan diundangnya para pembicara yang berkompeten dari Pusat, seperti Deputi Urusan Wilayah Perbatasan Kementrian PDT, anggota Panitia Anggaran DPR RI, anggota DPD RI dan Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri bisa memberikan masukan yang konkret dan berharga.
Dari workshop ini diharapkan muncul kejelasan tentang arah dan konsep pembangunan kawasan perbatasan yang sudah lama seperti jalan di tempat. “Jangan sampai setelah acara selesai, konsepnya masuk laci. Lupa,” pesan Gubernur kepada seluruh peserta.
“Saya khawatir kalau kesejahteraan masyarakat di perbatasan tidak diperhatikan kita berkurang rasa kecintaan mereka terhadap Indonesia,” kata Gubernur mewanti-wanti semua pihak.
Pembangunan kawasan perbatasan yang utuh dan komprehensif di bawah satu badan yang memiliki kewenangan khusus dipadang sangat mendesak. Gubernur yang ditanyai usai membuka workshop, mengaku sudah menyusun dan mengusulkan konsep dan badan khusus yang akan menangani urusan perbatasan kepada pemerintah pusat.
Untuk menata dan membangun kawasan perbatasan ini sendiri Pemprov Kalbar telah mengusulkan DAK senilai Rp839 Miliar lebih. Sementara kabupaten juga mengusulkan dana tersebut. Jika digabungkan total usulan dana alokasi khusus yang dianggarkan berjumlah Rp.3,9 Triliun. Angka tersebut dua kali lipat dari total anggaran membangun Kalbar yang tercermin dalam APBD untuk satu tahun.□
=====
Workshop DAU dan DAK khusus daerah perbatasan digelar di Balai Petitih. Gubernur, Ketua DPRD dan para pihak terkait hadir dalam workshop yang bertujuan memprioritaskan pembangunan kawasan beranda negeri ini. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Instruksikan Pengibaran Bendera Setengah Tiang

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah (HBD) Provinsi Kalimantan Barat, Bab IV pasal 5 menetapkan Mandor sebagai Hari Berkabung Daerah yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya dengan kegiatan-kegiatan yang merenungkan dan memaknai kejuangan nasional tersebut. Oleh karena itu, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs.H Syakirman menginstruksikan kepada instansi vertikal, pemerintah daerah, lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD, swasta serta di setiap rumah penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama satu hari pada tanggal 28 Juni 2008.
Instruksi ini untuk menghargai sekaligus menghormati jasa para pejuang dan rakyat Kalimantan Barat yang gugur dalam peristiwa Mandor sebagai syuhada pada masa perjuangan merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan Jepang.
Dalam memperingati Hari Berkabung Daerah 2008, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap melakukan beragam aktivitas seperti upacara dan ziarah ke Monumen Daerah Mandor yang dikoordinir oleh pemerintah daerah bersama masyarakat Kalimantan Barat.
Kemudian mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama satu hari di lingkungan instansi vertikal, instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta dari tingkat sekolah sampai Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD dan swasta di wilayah provinsi Kalimantan Barat.
“Untuk tahun 2008, peringatan Hari Berkabung Daerah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2008 dengan kegiatan ziarah rombongan ke Makam Juang Mandor,” jelasnya panjang lebar.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Herry Djaoeng menambahkan masyarakat Kalimantan Barat perlu menyadari sekaligus meresapi secara mendalam makna dari HBD itu sendiri. Hal itu penting untuk dilakukan oleh semua elemen masyarakat dalam memberikan penghormatan terhadap perjuangan nenek moyang mereka. “Kalau kita saja tidak peduli, lantas siapa lagi yang akan mengindahkan perjuangan itu,” tegasnya singkat.
Menurutnya, peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam memperingati HBD pada tahun ini dapat dilakoni dengan cara pengibaran bendera setengah tiang di rumah mereka maupun setiap instansi yang berada di Kalimantan Barat.
Masyarakat pun diharapkan berpartisipasi dalam meramaikan peringatan upacara sekaligus ziarah ke Monumen Daerah Mandor pada 28 Juni 2008.
Sementara itu HBD juga dimaknai Dinas Diknas dengan melakukan lokakarya penyusunan kurikulum untuk muatan lokal. “Materi perjuangan rakyat Kalbar melawan Jepang yang terkenal dengan tragedi Mandor akan masuk dalam muatan lokal,” ungkap Paimin Slamet saat tampil dalam dialog “Mandor Meeting” di The Roof Cafe beberapa waktu yang lalu.
Kegiatan yang diinisiasi Borneo Tribune dan Tribune Institute itu menyusun desain besar perjuangan rakyat Kalbar yang terkenal dengan Tragedi Mandor untuk ditata sedemikian rupa sehingga dapat dimaknai secara progresif dalam tataran lokal, nasional dan internasional. Demikian lantaran jumlah korban yang mencapai 21.037 jiwa bukan angka kecil serta menimbulkan banyak asa dan rasa. Dengan demikian dibutuhkan asa, asih dan asuh.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Kecenderungan Nasional PDIP Menang Pilkada

Besar kecilnya peluang para kandidat calon Walikota Pontianak untuk mendapatkan jatah perahu dari PDIP masih menggelinding. Satu dari empat nama yang telah direkomendasikan oleh DPC PDIP Kota Pontianak ke DPP PDIP di Jakarta diprediksi memiliki peluang yang lebih besar.

Pasangan kandidat tersebut adalah paket calon Walikota dan Wakil Walikota bernomor urut satu: Ny. Dra Hj Sri Astuti Buchary M.Si berpasangan dengan H Eka Kurniawan SE, MM (bukan seperti foto yang termuat kemarin—karena salah penempatan foto di mana seyogyanya foto sesuai teks nama masing-masing, red. Pasangan nomor urut satu ini diperkirakan akan memiliki peluang atau kans yang lebih besar. Hal ini didasarkan pada realitas politik dan pengakuan “orang dalam” PDIP sendiri.
Beredar kabar pasca penetapan empat kandidat calon pasangan Walikota PDIP di forum Rakercabsus lalu, sejumlah fungsionaris partai menggelar pertemuan khusus dengan kandidat nomor satu. Bahkan informasinya dalam pertemuan tersebut fungsionaris DPP yang memimpin Rakercabsus juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Sebagaimana ditetapkan, berdasarkan Rakercabsus PDIP Kota Pontianak, pasangan Ibu Wali dan Eka Kurniawan menempati nomor pertama. Dari sudut peluang memang tidak disebutkan bahwa calon dengan nomor urut 1dipastikan menjadi kandidat yang pasti diusung. Tapi melihat gelagat dan realitas politik yang terus berkembang peluang kandidat ini terbuka lebar.
Terkait dengan jumlah pasangan yang direkomendir oleh DPC PDIP Kota Pontianak melalui Rakercabsus beberapa waktu lalu jumlah mereka adalah empat pasangan. Seperti disampaikan Martinus Sudarno, fungsionaris DPD PDIP Kalbar yang dihubungi kemarin, bahwa pasangan yang dibawa ke Jakarta berjumlah empat pasang. Sementara adanya info yang menyebut lima pasang yang direkomendir menurutnya kurang tepat. Sebab satu nama pasangan yaitu Injek Barayungk dan M. Rifal, SP tidak direkomendasikan meskipun pasangan ini juga mendaftar. Hal tersebut disebabkan pasangan ini tidak hadir pada saat penetapan nama pasangan.
Disampaikan oleh beberapa pihak yang memiliki kedekatan komunikasi dengan lingkaran dalam PDIP, pasangan nomor urut 1 ini lebih berpeluang. Selain karena pertimbangan nomor urut yang menjadi dasar pertimbangan, pasangan ini memiliki syarat dukungan yang cukup konkret.
Dari segi kekaderan, meskipun Sri Astuti Buchay tidak termasuk fungsionais PDIP tapi Eka Kurniawan adalah Ketua DPC PDIP Kota Pontianak. Dari sini dapat diterka bahwa Eka memiliki peluang yang cukup besar dengan jabatan yang ia pegang saat ini selaku Wakil Ketua DPRD Kota selain Ketua DPC PDIP Kota.
Selain itu, disebutkan pula bahwa fungsionaris DPP PDIP yang hadir di Rakercabsus PDIP Kota Pontianak, Mangara Siahaan lebih apresiate kepada pasangan Ibu Wali dan Eka Kurniawan. Bahkan dikatakan dari lingkaran dalam, bahwa tiga kandidat selain nomor urut 1 hanya sekadar memenuhi persyaratan formalitas.
Seberapa besar kadar kebenaran informasi ini belum dapat dipastikan, yang jelas dari beberapa pertemuan-pertemuan baik yang sifatnya terbuka maupun tertutup nama pasangan ini sering dijagokan.
Masih perlu waktu untuk memastikan pasangan siapa yang berhak menggunakan perahu banteng hitam bermulut putih yang belakangan sering menang di arena Pilkada ini.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Rakercabsus PDIP, Menimang Calon Walikota Pontianak

Suasana hangat dan memerah terlihat di sekitar lokasi kegiatan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Pontianak yang punya hajatan untuk memilih calon Walikota dari “kandang banteng”.

Senin, (23/6) ada dua agenda partai yang diselenggarakan oleh PDIP. Satu agenda bertempat di Gedung PCC di mana Pengurus DPD PDIP Kalbar menggelar Rakerda. Sementara di Hotel Kapuas Palace, DPC PDIP Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) untuk memilih calon walikota dan wakil walikota Pontianak periode 2008-2013.
Suasana rapat terlihat di kedua tempat. Spanduk ucapan selamat datang di depan Hotel Kapuas Palace, hilir mudik peserta dan panitia yang menenteng map dan mengenakan kostum kebesaran partai menguatkan suansana rapat khusus ini. Sementara di PCC bendera dan umbul-umbul partai berbagai ukuran dipasang di arena kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Cornelis yang juga Ketua DPD PDIP Kalbar.
Semula Rakercabsus di Hotel Kapuas Palace akan dimulai pada pukul 09.00, namun hingga pukul 10.00 lewat acara belum juga ada tanda-tanda akan dimulai. Hingga pada pukul 10.30 tersiar kabar bahwa acara diundur pada pukul 13.00. Dari informasi yang didapat pengunduran ini terkait dengan belum tibanya salah satu fugsionaris DPP PDIP yang akan memimpin jalannya rapat.
Sejumlah nama yang disebut tengah melirik perahu moncong putih terlihat hadir di arena Rakedasus. Ada mantan Sekda Kota Pontianak, Drs H Hasan Rusbini. Terlihat pula first lady Walikota Pontianak, Ny Dra Hj Sri Astuty Buchary A. Rachman, M.Si. Mereka sempat terlihat beramah tamah dengan sejumlah kader-kader PDIP.
Dari daftar nama peserta Rakercabsus tertera nama-nama pengurus DPC, PAC bahkan ranting. Rakekrcabsus sendiri menjadi forum pengambilan keputusan untuk memilih calon kepala daerah dari PDIP. Sebagai pintu masuk untuk memilih calon kepala daerah dari PDIP sudah barang tentu para kandidat akan berusaha keras mendapatkan simpati dari “warga banteng”.
Menurut salah satu kader PDIP yang pernah duduk sebagai pengurus DPC PDIP Kota Pontianak, Zulfidar Zaydar Mochtar yang ditemui di arena Rakerdasus, ada mekanisme khusus yang dimiliki PDIP untuk menjaring calon kepala daerah. Secara prosedur ada dua tahap yang harus dilalui, yaitu tahap penjaringan dan tahap penyaringan.
Pada tahap penjaringan, pengurus partai di berbagai tingkatan akan menyerap aspirasi dan masukan yang berkembang di masyarakat. Pada tahap ini kader non-partai juga bisa mendekatkan dirinya kepada pengurus partai untuk dicalonkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Sementara pada tahap penyaringan, kata Zulfidar nama-nama yang sudah masuk akan disaring dan dipertimbangkan oleh pengurus partai untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Rakercabsus ini sendiri menjadi ajang penyaringan para calon kepala daerah yang masuk lewat PDIP.
Belum diketahui persis siapa calon yang akan diusung oleh kader-kader PDIP. Sebelum pelaksanaan Rakercabsus pengurus dan panitia masih banyak yang tidak bersedia memberikan komentar tentang figur-figur yang mengemuka.
Selain dua nama calon di luar kader yang memiliki hasrat untuk maju menjadi walikota, nama Ketua DPC PDIP Kota Pontianak juga cukup kuat di sebut. Eka Kurniawan sejak beberapa waktu lalu terlihat mulai gencar mensosialisasikan dirinya kepada warga Kota Pontianak lewat sejumlah baliho, spanduk dan stiker.
Rakercabsus PDIP Kota Pontianak ini sendiri diprediksi akan menjadi pembuka pertarungan pemilihan walikota. Dengan telah dimunculkannya calon walikota dari PDIP diperkirakan partai-partai lain juga akan segera memunculkan jago yang sudah sekian lama mereka elus.
Jeda waktu persiapan menjelang pemilihan menjadi pertimbangan untuk menyegerakan proses pemilihan. Selain itu, dengan telah dimunculkannya calon walikota dari moncong putih bisa dpastikan konstelasi politik di Kota Pontianak akan semakin menghangat.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

BPD Online, Transaksi di Seluruh Indonesia

Pemprov akan Tambah Modal Rp200 M ke Bank Kalbar


Bank Kalbar saat ini terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dengan menambah produk-produk baru yang berkaitan dengan keinginan masyarakat luas, terutama dalam bertransaksi yang lebih mudah. Bank Kalbar telah melakukan integrasi yang lebih baik antara Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Saat ini kita telah menciptakan sebuah produk berupa BPD Online, di mana setiap nasabah Bank Kalbar bisa melakukan transaksi kemana pun dia pergi di seluruh Indonesia, karena di seluruh Indonesia memiliki BPD, apakah itu namanya Bank Jawa Barat, Bank DKI Jakarta, maupun Bank Papua di Irian Jaya,” ungkap Dirut Bank Kalbar Djamaludin Malik di Gedung PCC, Kamis (18/6).
“Dengan adanya BPD Online masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam bertransaksi kemana pun dia pergi,” ungkap Djamaludin.
Kata Djamaludin, untuk mendukung program ini Bank Kalbar telah bergabung dengan ATM bersama yang saat ini sudah berjumlah 70 bank. Mulai dari bank BUMN hingga bank swasta, sehingga dari produk ATM bersama ini nasabah dapat mengakses di ATM bersama yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu Bank Kalbar saat ini juga akan mengembangkan lagi ATM bersama ini untuk dapat bekerja sama dengan Malaysian Electronic Payment System yang tergabung dalam ATM bersama.
Sedangkan kaitannya dengan pembiayaan BPD Online ini dan ATM bersama yang penghimpunan dana berasal dari masyarakat, Direktur Utama Bank Kalbar ini mengatakan tentunya dana ini harus disalurkan lagi ke masyarakat, dan salah satu produk yang diluncurkan adalah Unit Usaha Mikro, di mana UUM membiayai nasabah atau masyarakat Kalbar dengan skala mikro dengan dana maksimum 50 juta rupiah.
“Kita memberi kemudahan untuk pengusaha kecil seperti pedagang asongan, pedagang pasar tradisional, kita bisa berikan 5 juta rupiah dengan syarat yang sangat ringan. Cukup dengan usaha yang dibiayai tanpa jaminan tambahan, ini yang agak berbeda dengan produk kredit lainnya.”
Saat ini lanjut Djamal—sapaannya—sudah buka di Pasar Mawar sebanyak satu unit, dan ke depan Bank Kalbar juga akan membuka di kabupaten dan kota se-Kalbar.
Sementara itu Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH dalam sambutannya yang sekaligus meresmikan produk baru Bank Kalbar ini mengatakan peluncuran Unit Usaha Mikro Bank Kalbar diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan.
“Berbagai prestasi yang telah diraih Bank Kalbar selama ini menunjukkan besarnya kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dan kepercayaan ini harus selalu dijaga,” ungkapnya.
Menurut Cornelis, dengan adanya Undang-undang Perbankan No 40 Tahun 2007, Bank Kalbar juga harus menambah modal sekitar 600 miliar, dan Pemprov akan mengajukan melaui DPRD Provinsi untuk mengusahakan tambahan modal sekitar Rp 150-200 miliar pada tahun anggaran 2009.
Dalam acara launching tiga produk terbaru Bank Kalbar ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar Ir H Zulfadhli serta hadir pula artis Yuni Shara dan Hendri Lamiri.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

BANTU 50 JUTA

Direksi Bank BTPN memberikan sumbangan Rp 50 juta untuk Kalbar, dan Rp 25 juta untuk Kota Pontianak yang diterima Sekda Kota Pontianak dalam acara peresmian Bank BTPN. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Payung Hukum Tiada, Pengawasan Perbatasan Lemah

Beragam masalah lintas batas antarnegara masih belum terselesaikan. Hal ini disebbakan belum adanya payung hukum yang terkait dengan kewenangan pusat, meski kewenangan dan kewajiban untuk pembangunan wilayah bagi masyarakat adalah tanggungjawab daerah.

Demikian diungkapkan Gubernur Kalbar, Cornelis, SH, MH mengatakan dalam acara sosialisasi batas antar negara dan pengenalan Global Position System (GPS) bagi aparat pemerintah kecamatan dan kabupaten wilayah perbatasan, di Hotel Santika, Rabu (11/6).
Cornelis mengatakan aparat pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan harus memahami batas negara dan memberikan penjelasan kepada warga sehingga dapat ikut menjaga dan memelihara patok-patok yang berada pada wilayahnya masing-masing.
Meski tanggung jawab yang harus diembang merupakan tugas pemerintah pusat, namun jelas Cornelis, masalah wilayah negara, lintas batas antar negara, yang menyangkut orang, barang, binatang, makanan, dan perdagangan, kemudian, pertahanan negara, kemanan dan hukum, hubungan diplomatik antarnegara, infrastruktur, lingkungan hidup, tidak dapat terlepas dari pengawasan daerah yang berbatasan langsung.
Padahal, jelas Cornelis sebetulnya wacana mengembangkan perbatasan telah disepakati oleh pemerintah pusat, yakni tersedianya Konsep Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan-Sarawak Sabah (KASABA) yang disiapkan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), yang telah ditandatangai Kalbar dan Kaltim pada 3 Juni 2004. Tidak hanya itu, Bappenas juga mempersiapkan konsep untuk versi khusus Kalimantan semua provinsi dan Menkopolhukam. Tetapi sampai saat ini ternyata pemerintah belum juga mengeluarkan kebijakan formal berupa Perpres tersebut.
“Payung hukum yang terkait dengan kewenangan pusat yaitu mengenai tata ruang perbatasan berupa peraturan presiden belum ada, sehingga pengawasan yang diberlakukan di perbatasan tidak maksimal karena ketidaktahuan,” kata Cornelis.
Akibat dari ketidaktahuan ini, garis batas negara, sering terjadi kesalahan persepsi dalam pengakuan terhadap suatu wilayah negara, contohnya, pada tahun 2005 bahwa pihak Malaysia telah menggeser patok batas sejauh 25 kilometer di daerah Siding Bengkayang, kemudian pada 15 Maret 2005 terjadi pergeseran patok di tempat itu sejauh 600 meter, tidak hanya itu, Malaysia juga telah membangun mercusuar di daerah Paloh, setelah dilakukan pengecekan oleh TOPDAM VI/TPR ternyata pembangunan mercusuar dilakukan di daerah Malaysia bukan wilayah RI.
Ketua Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP), Ir. Nyoman Sudana, di tempat yang sama mengatakan, perlunya pemahaman kepada aparat terbawah tentang batas negara dan dasar hukum penentuan batas negara, serta memahami penggunaan GPS agar dapat menjaga dan memelihara patok-patok batas antarnegara sekaligus melakukan croscheck jika terdapat indikasi pergeseran patok batas.
“Supaya Kalbar lebih siap melaksanakan percepatan pengembangan kawasan, maka diadakan kegiatan-kegiatan persiapan, sambil menunggu turunnya kebijakan formal pemerintah atau Perpres,” kata Nyoman.
Ia mengungkapkan sejauh ini, kegiatan-kegiatan persiapan tersebut telah diusung sejak 22 Juli 2005 lalu, dengan mengadakan koordinasi percepatan turunnya Perpres tata ruang KASABA dengan Perpres mengenai kelembagaan, koordinasi kesiapan Border Development Center (BDC) Entikong, koordinasi dengan penyusunan program pembangunan/rinci pengembangan kawasan perbatasan antar negara di Kalbar, koordinasi dan penyusunan inventarisasi potensi dan permasalahan perbatasan, mengadakan sosialisasi program pengembangan dan batas negara, dan memonitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan di perbatasan.□Aulia Marti/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Anak Kalbar Raih Gelar Ambassador For Shark 2008

Kalimantan Barat boleh kembali berbangga atas prestasi yang telah diraih enam orang anak yang menjadi finalis dalam The 7Th Celebrate the Sea Festival 2008 International Children Painting Competition yang digelar di Philipina.

Keenam orang anak tersebut adalah Giffari Zakawalia, Ellen Claresta, Lona Aveline Joey, Brayn Jevoncia, William Phedra, dan Shirleen Winona. Mereka akan maju kebabak utama bersama dengan 50 Finalis dari negara lainnya untuk masuk kebabak Utama pada tanggal 13-15 Juni 2008 di Philipina, untuk memperebutkan gelar Celebrate The Sea of Artist 2008 dan mendapatkan Award President.

Selain menjadi Finalis, ini salah satu dari keenam anak yang bernama Giffari Zakawalia, umur 9 tahun yang saat ini duduk di kelas 4 SD Alazhar Pontianak putra dari pasangan Ir. Azhar Muhammad dan Yunita Anisa,
mendapatkan Anugerah Gelar Ambassador For Shark 2008 dalam babak pendahuluan ini, yang bertema ‘Save Our Shark’, dengan lukisan seorang anak memeluk ikan Hiu dan menggunakan kalung dengan liontin Love.

Menurut Gifari yang hobi matematika ini mengatakan “kalau ikan tidak ada siripnya tidak bisa di peluk” katanya.

Sebelum berangkat mereka sempat bertemu dengan Gubernur Kalbar Cornelis yang menerima mereka di rumah kediamannya, Rabu (11/6)
Untuk meminta restu.

Gubernur Kalbar Cornelis saat dikunjungi enam anak berbakat beserta orang tua dan para guru ini mengatakan ini adalah sebuah prestasi, Sekolah,para guru dan orang tua harus memberikan bimbingan supaya anak-anak kreatif, sampai tingkat Dunia, dan kita harapkan bisa selalu mengharumkan nama Kalimantan Barat, dan jangan hambat kreativitas mereka.
=========
BERSAMA JAWARA
Giffari Zakawalia, Ellen Claresta, Lona Aveline Joey, Brayn Jevoncia, William Phedra, dan Shirleen Winona sebelum berangkat diterima oleh Gubernur di kediaman pribadinya, Rabu (11/6). Mereka menjadi finalis dalam The 7Th Celebrate the Sea Festival 2008 International Children Painting Competition yang di gelar di Philipina. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

SOPD Baru Pertimbangkan Anggaran

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat tidak memanfaatkan batasan maksimal yang dibolehkan sesuai PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena keterbatasan anggaran dan efisiensi kerja.

"Penambahan SOPD akan semakin membebani keuangan daerah karena ada dampak yang harus dipenuhi misalnya anggaran," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalbar, Syakirman di Pontianak, Selasa.
Rapat terakhir di lingkup Pemprov Kalbar mengenai usulan SOPD dilakukan pada Senin (9/6) di Kantor Gubernur. Usulan itu kemudian diajukan ke DPRD Kalbar untuk dibahas bersama legislatif sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Berdasarkan PP No 41 tahun 2007, Pemprov Kalbar dapat membentuk organisasi perangkat daerah dengan jumlah maksimal 18 dinas, empat Asisten Sekretaris Daerah (Setda), 12 lembaga teknis daerah dan Sekretariat DPRD. Saat ini Pemprov Kalbar memiliki 15 dinas, delapan biro di Setda Pemprov, dua lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda dan Sekretariat DPRD.
Dalam usulan SOPD yang diajukan, Pemprov Kalbar akan membentuk 16 dinas, 10 biro di Setda Pemprov, dua lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda dan Sekretariat DPRD. "Ini termasuk dalam kategori SOPD yang menengah," kata Syakirman yang juga Ketua Tim Asistensi untuk SOPD Pemprov Kalbar.
Biro yang akan dibentuk yakni Hubungan Kemasyarakatan (Humas) sebagai pecahan dari Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah (BKIK), juga Biro Catatan Sipil dan Kependudukan (Capilduk).
Instansi yang akan dilebur diantaranya Badan Koordinasi Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Promosi dan Investasi (Bakomapin) menjadi Dinas Koperasi dan UKM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang selama ini termasuk lembaga vertikal akan masuk ke SOPD Pemprov Kalbar dan digabung dengan Badan Pemberdayaan Perempuan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan dipecah karena dianggap tidak serumpun.
Anggota Tim Asistensi untuk SOPD Pemprov Kalbar, Ignatius Lyong menambahkan, dampak dari penambahan SOPD terutama memenuhi kewajiban operasional seperti kendaraan dinas dan biaya operasional. "Selain itu penyesuaian dengan rumpun kerja yang sejenis," katanya.
Sekretaris DPRD Kalbar, Ibnu Setiawan mengatakan hingga Selasa (10/6) siang belum menerima surat dari Pemprov Kalbar mengenai usulan SOPD itu. Daerah diharapkan menerapkan SOPD baru berdasarkan PP No 41 tahun 2007 paling lambat akhir Juli 2008.□Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Job Fair Tumpah Pelamar

Kesempatan bagi pelamar dalam kegiatan Career Expo dan Job Fair tahun 2008 ini, telah membuka peluang emas, terutama bagi mereka yang telah menamatkan studinya dari universitas yang sesuai dengan jurusan yang diinginkan. 10-13 Juni mendatang, di Pontianak Convention Center Job Fair menawarkan 3000 lowongan kerja.

Dalam kerumunan pameran kemarin, salah satunya, Maya Nurindah Sari, meski telah bekerja di sebuah perusahaan swasta, ia mengaku tertarik dengan kegiatan ini, lantaran, promosi pekerjaan yang diberikan sangat eksklusif. Jebolan Universitas Tanjungpura, Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian mengaku, kegiatan seperti ini sangat positif, karena dapat memberikan peluang kerja yang lebih baik.
“Saya akui baru pertama kali mendengar, tapi saya pikir, kegiatan seperti ini harus terus diselenggarakan agar dapat memberikan kualitas yang baik kepada pelamar dalam mencari peluang kerja,” kata Maya.
Tidak hanya Maya, salah satu mantan Mahasiswa Fakultas Hukum Untan, Henni mengaku, pameran yang baru saja dibuka secara resmi, Selasa kemarin, masih dalam tahap coba-coba, lantaran jenis perusahaan yang menawarkan beberapa lowongan belum diketahuinya secara pasti.
Alhasil, Henni pun harus turut mengantri, untuk menunggu panggilan yang diberlakukan panitia, karena tidak semua pelamar diperbolehkan masuk tanpa membawa surat pelamar yang diberlakukan dari panitia, yang wajib dikenakan biaya sebesar Rp. 10 ribu.
“Tidak masalah harus bayar berapa, yang penting tahu bagaimana acara dari kegiatan ini, syukur-syukur keterima, kalau tidak pun tidak apa-apa,” ujarnya sambil tersenyum.
Gubernur Kalbar, Cornelis, SH, MH mengatakan, kegiatan ini tentunya dapat membuka peluang dan peningkatan karir melalui kesempatan untuk bekerja. Selain itu, dimanfaatkan sebagai sarana pertemuan langsung antara para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja, disamping sebagai salah satu fungsi dan pelayanan penempatan tenaga kerja.
“Kegiatan Career Expo dan Job Fair ini sangat positif, karena dapat membuka peluang kerja bagi pelamar,” kata Cornelis usai membuka acara ini kemarin.
Wali Kota Pontianak, dr. Buchary A. Rachman, Sp. KK pun mengungkapkan, bahwa peluang kerja yang diberikan tidak semata-mata bermodalkan dari ijazah saja, tapi bagaimana pencari kerja juga harus mampu menempatkan pelamar yang dirasakan mampu untuk bekerja dengan kemauan dan keinginan sendiri.
Ia memandang, lapangan kerja sangat membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti perkebunan kelapa sawit, namun sangat disayangkan, jebolan dari jurusan yang dikualifikasi cenderung tidak menginginkan bekerja di tempat tersebut, malah sebaliknya.
“Jangan hanya berbekal ijasah, tapi bagaimana ijasah dapat digunakan sebagai modal untuk dapat bekerja sesuai dengan keahlian kita,” pesan Buchary.
Perkembangan tenaga kerja di Kalbar dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang signifikan, penduduk Kalbar yang kini mencapai 4.178.498 jiwa terdapat 2.143.823 orang angkatan kerja, dari jumlah angkatan kerja tersebut yang bekerja 2.005.027 orang sehingga terdapat jumlah pencari kerja 138.796 orang.
Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang masih rendah, pendayagunaan tenaga kerja yang masih rendah, tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, penyebaran penduduk yang tidak merata dan ketidakseimbangan akibat kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna tenaga kerja dan pencari kerja.
Sehingga masih banyak pengangguran terbuka di 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Dengan adanya lowongan kerja ini, merupakan indicator adanya pertumbuhan di bidang ekonomi, baik pertumbuhan di sektor pemerintahan dan dunia usaha, karena kembali ditegaskan Cornelis dalam kata sambutannya kemarin, bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia usaha swasta merupakan tumpuan penyerapan tenaga kerja.
“Kami menjamin keamanan investor-investor yang berinvestasi di Kalbar akan merasa aman,” kata Cornelis.□Aulia Marti/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Pekan Produk Budaya Indonesia 2008

Christiandy: Bahan Baku Banyak di Kalbar


Presiden RI, DR.H.Susilo Bambang Yudoyono dalam arahannya ketika membuka Pekan Produksi Budaya Indonesia 2008 di Jakarta Convention Center, berlangsung 4 - 8 Juni 2008, Rabu ( 4/6) lalu mengajak memelihara warisan nenek moyang.

“Mari kita pelihara warisan nenek moyang kita, mari kita kembangkan ekonomi kreatif, dengan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bisa mengembangkan perekonomian Indonesia, kita pasti bisa, Indonesia bisa,” imbau SBY.
Pekan Produk Budaya Indonesia 2008 ini juga diikuti oleh seluruh peserta dari provinsi yang ada di Indonesia dan juga beberapa Negara ASEAN. Hadir pada acara tersebut Menko Perekonomian, Abu Rizal Bakrie, Menteri Perdagangan, Mary Elka Pangestu, beberapa menteri negara lain serta para duta besar negara sahabat, para Gubernur. Sedangkan dari Kalbar dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE.MM.
Beragam produk ditampilkan dalam pekan produk budaya Indonesia, mulai dari produk yang dibuat dari bahan dasar kayu, seperti patung-patung kayu yang memiliki nilai seni tinggi, tenun, batik daerah, berbagai jenis keramik. Tak hanya itu produk kerajinan perhiasan dari perak dan batu permata dan produk kuliner daerah yang menampilkan berbagai jenis makanan khas produk provinsi yang ada di Indonesia dipertontonkan.
Selanjutnya Presiden mengatakan pengaruh perkembangan dunia saat ini, sebagaimana diketahui bahwa membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia. “Kita harus berbuat dan bertindak. Dunia saat ini sedang mengalami permasalahan global. Permasalahan tersebut seperti krisis energi minyak yang mengalami kenaikan harga di dunia. Demikian juga dengan pangan, krisis keuangan global. Dari semua itu Indonesia menerima getahnya yaitu dampak negative akibat dari semua itu,” papar SBY.
Pemerintah Indonesia sudah berusaha mengatasi krisis energi dan pangan. Tetapi dalam mengatasi permasalahan tersebut apakah Indonesia menghadapi dengan marah saja. Yang terpenting bagi bangsa ini untuk menghadapi hal tersebut.
”Mari kita secara bersama-sama berhemat pengggunaan energi, terutama bahan bakar minyak dan meningkatkan produksi pangan termasuk produksi produk budaya ekonomi kreatif. Mari kita menghasilkan produk budaya Indonesia yang lebih berkualitas sehingga kita mampu bersaing pada tingkat global dan dapat meningkatkan penjualan produk budaya bangsa kita keluar negeri,” arahan Presiden SBY mantap.
Usai acara pembukaan, Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM meninjau stand pameran dari Kalbar yang menampilkan produk ekonomi kreatif dari beberapa kabupaten yang ada di Kalbar. Selain itu produk kuliner juga menampilkan produk yang diolah dari tanaman aloevera (lidah buaya), seperti puding, minuman, teh lidah buaya, amplang dan goreng pisang Pontianak.
Ketika meninjau beberapa stand yang diikuti oleh beberapa Negara di ASEAN dan Provinsi di Indonesia, Wakil Gubernur Christiandi Sanjaya sangat tertarik terhadap beberapa produk yang dipamerkan. Seperti berbagai jenis keramik berupa teko, mangkok dan banyak lagi motif lainnya yang terbuat dari keramik. Bahkan wagub tertarik untuk membeli teko keramik produksi Jakarta, lantaran bentuknya sangat menarik dan antik.
Dalam penjelasan usai meninjau pameran, Wakil Gubernur mengaku sebenarnya kalau ditilik dari produk yang dipamerkan dari stand yang ada, bahan bakunya sangat banyak di Kalbar.
Hanya saja, tambah Wagub tinggal bagaimana pemerintah bersama masyarakat Kalbar berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat Kalbar untuk menghasilkan produk ekonomi kreatif lokal yang berkualitas tinggi dengan nilai jual yang lebih baik.
Yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi pengrajin dan masyarakat Kalbar. (Hamdan Harun).

Baca Selengkapnya...

PENYERAHAN HADIAH MTQ

Gubernur Kalbar Cornelis didampingi istri menyerahkan trofi secara simbolik kepada juara pertama qoriah putri atas nama Hamidah, utusan Kabupaten Sanggau sebagai juara pertama putri MTQ tingkat Provinsi Kalbar disaksikan Walikota Singkawang Hasan Karman didampingi istri, Ketua DPRD Singkawang Zaini Nur, Walikota Pontianak Buchary A Rachman, Ketua LPTQ Sabhan A Rasyid dan Ny Sri Astuti Buchary. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pesan Pesan Terakhir Ibunda Maria kepada Cornelis

Jangan Kita Jadi Korban Dunia



Suara kidung puji-pujian sayup-sayup terdengar di sebuah rumah Gang Pak Majid, Jalan Danau Sentarum, Kota Pontianak. Ratusan jemaat tampak menghadiri ibadah penghibura 7 hari wafatnya Maria Cristina Uko ibunda Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH, Jumat (30/5).

Sebuah altar dihiasi dengan lilin dan foto almarhumah Maria Cristina Uko tampak menggenapi ruangan. Suasana duka masih menyelimuti keluarga dan handai taulan.
Wakil Gubernur Drs Cristiandy Sanjaya, SE, MM dan istri beserta para jemaah tampak menemani keluarga Gubernur dalam ibadah “penghiburan” ini.
Pastor Markus Soje Pr. yang memimpin dalam ibadah inipun menyatakan bahwa peristiwa kematian yang dihadapi oleh manusia memberikan pemahaman kepada kita, tentang bagaimana perlakuan manusia di hadapan Tuhan, karena Yesus Merupakan Jalan Kebenaran dan Hidup.
“Yang namanya ibu, kita sangat terasa sekali saat ditinggalkan Beliau, yang jelas biarpun saat ini saya sudah menjadi Gubernur dia masih suka marahin saya dan selalu nasihatkan saya, sekarang ini ndak ada lagi yang suka nasihatkan saya,” ungkap Cornelis saat ditemui yang terlihat masih dalam suasana duka yang mendalam.
“Saya ini termasuk anak yang suka bikin dia susah, mulai dari saya masih kecil tapi saya suka ikut ibu, ke mana dia pergi saya ikut, kalau ibu pergi ke ladang saya ikut dia, ndak mau saya tunggu rumah yang nunggu rumah itu abang saya. Ini merupakan kenang-kenangan yang hingga saat ini masih membekas di hati saya,” ungkap Gubernur Kalbar.
“Di antara saudara harus kompak, kemudian jangan sampai kita menjadi korban harta duniawi. Ini dua pesan terakhir yang disampaikan sebelum Beliau pergi,” kata Cornelis.
Maria Christina Uko, Ibunda Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH lahir pada tanggal 31 Desember 1936 di Kampung Rabak Pahauman. Beliau meninggal dunia dalam usia 72 tahun saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit St Antonius Pontianak, Sabtu (24/5) pukul 02.20 WIB.
Dari pernikahannya dengan Joseph Rufinus Djamin (almarhum) mereka dikaruniai tiga putra, Cyrillus, Cornelis, Amandus, dan lima orang putri, Redemta, Eutrofia, Julia, Agustina, dan Rosalia.
Maria Christina Uko semasa hidupnya dengan setia mendampingi Joseph Rufinus Djamin. Saat itu sedikit putra daerah yang bisa menjadi polisi. Joseph Rufinus Djamin Indjah termasuk salah satu putra daerah yang beruntung bisa menggunakan seragam cokelat kepolisian.
Setelah jadi polisi, Djamin Indjah mengawali tugasnya di Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dari Semitau, selanjutnya ditugaskan ke Sanggau, hingga ia menyunting seorang gadis bernama Maria Christina Uko.
Dari Sanggau, Maria Christina Uko mendampingi suaminya Djamin Indjah yang ditarik ke Polres Pontianak.
Namun karena kebutuhan di daerah, Djamin Indjah kembali ditugaskan ke Polsek Sukadana Kabupaten Ketapang.
Dari Sukadana, Djamin Indjah ditugaskan ke Polsek Ngabang. Lama bertugas di Ngabang lalu ditarik ke Polda Kalbar hingga pensiun pada tahun 1974 dengan pangkat Brigadir Satu Polisi (Briptu).
Jenazah Naria dimakamkan di komplek pemakaman Katolik Santo Yosep Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di samping almarhum suaminya Joseph Rufinus Djamin.
Ayahanda Cornelis Joseph Rufinus Djamin Indjah lahir di Kampung Buluh Pahauman 31 Desember 1928, dan wafat pada 4 Agustus tiga tahun yang lalu.□
====
MISA
Suasana misa 7 hari wafatnya Maria Cristina Uko ibunda Gubernur Kalbar, Cornelis. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

BLT Kalbar Disalurkan Pertengahan Juni

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM menyatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 359.356 unit rumah tangga sasaran (RTS) akan dimulai pada pertengahan Juni 2008.

"Jumlah penerima tetap menggunakan data penyaluran tahun 2005," kata Christiandy Sanjaya usai peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Kalbar di Pontianak, Kamis.
Ia mengatakan, meski menggunakan data tahun 2005 namun pemerintah telah mengalokasikan dana yang lebih besar dibanding jumlah RTS penerima.
Selain BLT, untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM juga disiapkan program lain untuk mendukung rumah tangga miskin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sektor pendidikan dan penambahan alokasi beras keluarga miskin dari 10 kilogram menjadi 15 kilogram.
"Jadi BLT bukan satu-satunya cara pemerintah untuk membantu rakyat yang terkena dampak paling parah dari kenaikan harga BBM," kata Christiandy Sanjaya.
Ia menambahkan, pemakaian BBM di Indonesia memiliki karakter yang berbeda yakni setiap harga minyak mentah dunia naik maka akan diikuti peningkatan konsumsi BBM di masyakarat. "Sekitar 75 persen warga golongan menengah ke atas yang menikmati harga BBM bersubdisi di Indonesia," kata dia.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalbar, Kadir Ubbe mengatakan, pekan depan ada rapat nasional untuk pelaksanaan BLT yang diikuti pemerintah provinsi seluruh Indonesia. "Nanti akan ada verifikasi data untuk setiap RTS," kata Kadir Ubbe.
Penyaluran tahap pertama sebesar Rp400 ribu pada Juni dan sisanya September. BPS akan melakukan pemutakhiran data RTS tahun 2005 pada September 2008. Data akhir tersebut akan dijadikan acuan pembagian BLT tahun 2009.
Namun jumlah RTS penerima BLT 2008 untuk Kalbar berbeda dengan data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yakni 360.905 RTM.
Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman, hal itu karena data untuk penyaluran Jamkesmas dan BLT diambil dalam tenggat waktu yang berbeda. "BLT berdasarkan data tahun 2005 sedangkan Jamkesmas tahun 2006," kata Syakirman.□Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

PP Nomor 8 Tahun 2008 Panduan RPJPD dan RPJMD

530.000 Jiwa Masyarakat Kalbar Miskin

Angka kemiskinan di Kalbar telah mencapai sebesar 12,9 persen atau setara dengan 530.000 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 4.225.127 jiwa dalam sensus 2007 lalu. Karenanya, prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2008-2013 meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi prioritas utama itu meningkatkan kejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan sosial,” kata Kepala Bappeda Kalbar, Ir.H. Fathan A. Rasyid di gedung DPRD Kalbar, Selasa (27/5) kemarin.

Fathan menjelaskan, kalau melihat peta Kalbar dengan masalah kemiskinan yang hingga kini terus membelunggunya, maka sesuai data yang diperoleh dari BPS Kalbar, angka kemiskinan di Kalbar mencapai 12,9 persen. ”Artinya kurang lebih 530-an ribu jiwa masyarakat Kalbar yang berada digaris kemisikinan,” ulasnya menceritakan.

Lebih lanjut dikatakan Fathan, sebesar 68 persen masyarakat miskin di Kalbar itu berada di daerah pedesaan dan sisanya berada di daerah perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk menekan angka kemiskinan di Kalbar dengan melakukan beragam pembangunan di daerah pedesaan. Terutama pembangunan di daerah terpencil, pedalaman, pulau luar terkecil, wilayah perbatasan dan termasuk pula daerah di kawasan pesisir pantai. ”Oleh karena itu fokus kita ke depan melakukan pembangunan di pedesaan,” tegas Fathan.

Sebagai diketahui bersama, ulasnya lagi, salah satu indikator adalah ketersediaan bahan pangan di setiap rumah tangga di seantero Kalbar. Jangan sampai rumah tangga itu tidak mempunyai uang untuk membeli bahan pangan bagi mereka. ”Oleh karena itu ketersediaan pangan harus tersedia di rumah tangga. Dan karenanya fokus kita ke depan bagaimana pangan, pedesaan dan infrastruktur di pedesaan seperti jalan, air dan listrik menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” terangnya meyakinkan.

Kepala Bappeda Kalbar ini mengatakan bahwa Kalbar itu mempunyai potensi yang cukup besar serta mempunyai peluang yang besar pula untuk maju dan sejahtera bersama seluruh masyarakat di Kalbar. Kendati demikian, dia tidak menepiskan bahwa tantangan untuk mengarah ke sana tentu tetap ada. ”Soal tantangan mari kita hadapi secara bersama dengan membangun sinergi, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Tanpa sinergi ini maka persoalan menghadapi soal kemiskinan akan mengalami kelambatan,” imbuhnya dengan nada datar.

Dia juga mengaku bahwa pemerintah Kalbar melalui APBD 1 telah pula mengalokasikan anggaran paling besar untuk melakukan pembangunan beragam infrastruktur di pedesaan, salah satunya membangunan jalan di daerah pedesaan. Dan untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan human development indeks (HDI) di Kalbar, tidak mungkin hanya bergantung melalui APBD Kalbar saja. ”Melainkan pihak swasta perlu juga didorong untuk melakukan hal ini,” ungkap dia.

Untuk mendorong pihak swasta larut membantu pemerintah mengentaskan persoalan ini, lanjut Fathan menerangkan, salah satu kendala yang dihadapi adalah persoalan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki beragam infrastruktur di pedesaan dengan harapan para investor tertarik untuk menanamkan modal usaha di Kalbar. ”Jadi desanya harus kita perkuat. Supaya buying capacity masyarakat di pedesaan menjadi meningkat,” kata Fathan A. Rasyid.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Raperda RPJPD dan RPJMD Kalbar, Drs. Zainuddin Isman, M.Phil mengatakan rencana jangka panjang 20 tahun ke depan memang telah memadai melalui faktor makro indikatif. Namun RPJMD sebagai realisasi dari visi dan misi gubernur masih terlihat ’amburadul’.

Legislator PPP ini menegaskan, ketika berbicara untuk menurunkan angka kemiskinan di Kalbar. Tetapi sampai lima tahun ke depan dan berapa angka kemiskinan yang akan diturunkan oleh pemerintah masih saja belum tergambar secara proporsional dalam RPJMD ini. ”Oleh karena itu kita minta semua target-target itu secara makro indikatif harus ada ukuran maupun target capaiannya. Kalau kita mau mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Barat,” tegas Zainuddin Isman.

Semestinya angka kemiskinan di Kalbar mencapai 12,9 persen itu, tentu dalam rentang waktu 5 tahun ke depan terdapat target dari penurunan angka kemiskinan tersebut. Sehingga dalam waktu 5 yang akan datang pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap program maupun kebijakan itu.

Tak hanya persoalan kemiskinan yang dikritisi politisi kawakan DPRD Kalbar ini, target peningkatan di sektor pertanian dan pangan pun larut dalam penerawangannya. Dia mengatakan katakanlah pemerintah ingin meningkatkan produksi padi di Kalbar, tentunya berapa besar target peningkatan produktifitas padi akan dijabarkan secara jelas dan terperinci, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan. ”Apa yang telah tercapai dan apa saja yang belum tercapai dan mengapa hal itu belum dapat tercapai. Kan semestinya seperti itu,” begitu ceritanya.

Wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu ini menambahkan sejauh ini RPJMD dan RPJPD pemerintah Kalbar sering tidak berkesinambungan terhadap program pemerintah pusat. Padahal, sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan ini mengamanahkan bahwa RPJMD itu harus terkait dengan program pemerintah pusat.

Hal ini menjadi logis karena program yang dilakukan pemerintah daerah melalui masing-masing dinas ini sebenarnya merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Kalau program ini tidak nyambung, maka program pemerintah pusat dan daerah akan berjalan sendiri-sendiri. ”Kita tidak mau hal itu yang terjadi di Kalbar,” tegasnya.

Dan gubernur itu harus mengetahui semua program pemerintah pusat yang sedang berjalan di Kalbar maupun yang akan dicanangkan oleh pemerintah pusat, sehingga gubernur dapat menyesuaikan RPJMD Kalbar sesuai dengan beragam program dari pemerintah pusat. ■Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Perdagangan Lintas Batas

Terapkan Sistem One Stop Service


Kerjasama ekonomi sub regional Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina (BIMP-EAGA) diharapkan dapat mengatasi dan mendorong arus perdagangan di daerah perbatasan, terutama yang memiliki perbatasan langsung antarnegara BIMP-EAGA, untuk meningkatkan fasilitas perdagangan agar tercipta arus barang dan orang yang legal dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada para pelaku dagang dan bisnis.

Arus aktivitas ekonomi antar negara perbatasan di BIMP-EAGA sebenarnya telah berjalan dalam bentuk yang relatif tradisional sejak puluhan tahun, namun dengan adanya BIMP EAGA arus perdagangan ini bisa lebih terdata sebagai arus perdagangan internasional Indonesia dengan menggunakan perangkat kesepakatan internasional yang ada.
Salah satu kesepakatan BIMP-EAGA adalah tentang Land Transport yang melegalkan bis komersial Indonesia ke Serawak dan diteruskan ke Brunei, yang merupakan salah satu hasil yang dapat digunakan para pelaku operator transpor untuk mengangkut penumpang dan menurunkan penumpang dari Kalimantan Barat ke Serawak hingga ke Brunei Darussalam dan sebaliknya.
Kesepakatan lanjutan dari MoU on Land Transport adalah inisiatif untuk membuat MoU on Good in Transit yang memungkinkan pedagang lintas batas antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk mengangkut barangnya dengan kendaraan sendiri tanpa harus menurunkan produknya di perbatasan.
Namun demikian kesepakatan ini harus di dukung dengan peningkatan fasilitas lintas batas antar negara-negara tersebut. Kualitas dari fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina, serta Keamanan Pelabuhan, baik pelabuhan laut dan udara.
Perbedaan kualitas menyebabkan arus pergerakan barang dan orang harus melewati proses yang sangat variatif, dan dianggap oleh para pelaku bisnis sangat tidak mendukung aktivitas bisnis mereka. Untuk memudahkan dan mendorong aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha, diharapkan forum seperti ini dapat bekerja sama agar dapat menghasilkan harmonisasi kebijakan di gate-gate perbatasan BIMP EAGA.
Salah satu inisiatif yang di bahas dalam forum ini adalah dibentuknya One Stop Aktive Center yang memungkinkan simplifikasi sistim dokumentasi ekspor impor yang dalam scope ASEAN di kenal dengan istilah Singel Window.
Ketua Delegasi Indonesia Martono Djuari di Pontianak, Senin (26/5) saat ditemui mengatakan pertemuan ini diharapkan dapat memenuhi sistim One Stop Service untuk perdagangan Lintas Batas baik dari pintu masuk darat maupun pintu masuk pelabuhan laut.
“Harmonisasi dan simplifikasi aturan Bea Cukai dan Karantina sangat diharapkan dapat dihasilkan,” ungkapnya.
Selain itu, Martono Djuari juga mengatakan Indonesia juga sedang berusaha untuk melakukan kompilasi aturan CIQS (Custom, Immigration, Quarantine and Security)Indonesia, yang dipadukan dengan CIQS Brunei, CIQS Malaysia dan CIQS Philipina, sehingga para pelaku usaha yang akan mengembangkan jaringan usaha di negara-negara tersebut atau melakukan kerja sama dagang, dapat memahami dengan pasti aturan dan proses yang harus dilalui untuk memasuki daerah-daerah tersebut.
“Nah, jika kompilasi ini telah dapat dilakukan, maka Pemerintah harus dapat mensosialisasikan dan menarik minat para pengusaha khususnya lokal, untuk meningkatkan jaringan bisnisnya, yang di fokuskan di BIMP EAGA dengan letak yang relatif berdekatan dan lebih strategis untuk dijangkau khususnya oleh usaha kecil menengah” kata Martono Djuari.
MoU on Good In Transit merupakan kesepakatan yang diharapkan dapat dicapai BIMP EAGA untuk dapat mendorong dan mendukung aktifitas perdagangan lintas batas terutama dipulau Kalimantan yang memiliki perbatasan darat.
Kerja sama ekonomi sub regional Brunei Darussalam,Indonesia,Malaysia,Philipina- East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) diresmikan pada 26 maret 1994 yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan, Investasi, dan Pariwisata, dalam wilayah kerjasamanya.
Daerah kerjasama ekonomi ini terdiri dari seluruh bagian Kesultanan Brunei Darussalam, seluruh area Provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Untuk wilayah Malaysia Timur terdiri dari Sabah, Sarawak dan F.T Labuan. Sedangkan area Filipina adalah Mindanao dan Palawan.
Pertemuan Kelompok kerja CIQS (Custom, Immigration, Quarantine and Security) ini berlangsung selama tiga hari di Hotel Kapuas Palace Pontianak dihadiri oleh seluruh negara anggota. ■Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

PGD Topang Tahun Kunjungan Wisata Kalbar 2010

Perlu Multy Culture Center


Event budaya Pekan Gawai Dayak (PGD) memiliki peluang untuk menopang tahun kunjungan wisata Kalbar 2010 yang berbasiskan budaya etnis. Untuk itu diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap manajemen penyelenggaraannya yaitu dengan mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan segala sesuatu yang masih dirasakan kurang. Demikian sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Drs. Rihat Nasir Silalahi, M.Si, di Gedung Olahraga Pangsuma, Sabtu (24/5) malam.

Menurutnya, acara PGD yang telah dilaksanakan oleh Panitia, sebagai wujud dari rasa tanggung jawab komunitas etnis Dayak untuk senantiasa memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya positif yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nilai-nilai yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat Dayak tambahnya, hakekatnya merupakan perwujudan dan refleksi warisan budaya yang sudah tertanam sejak lama.
“Sebagai bagian integral dari budaya nasional saya berharap masyarakat Dayak dapat memberikan konstribusi positif dalam pembentukan karakter dan pekerti bangsa yang tangguh, ulet, jujur, adil dan bersikap terbuka dengan etnis yang lainnya di Kalbar.”
Karena dengan sikap membuka diri terhadap budaya etnis lainnya menurutnya dapat menjalin persatuan dan kesatuan antarsesama komunitas. Hal ini sejalan dengan perjuangan dr. Wahidin Sudirohosudo pada satu abad yang lalu dalam upaya menumbuhkan semangat nasionalise yang menjadi kekuatan dasar untuk merebut kemerdekaan dan hingga saat ini masih sangat relefan untuk mengisi pembangunan.
Lebih lanjut dia meyebutkan, salah satu upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan itu dapat diciptakan melalui pagelaran seni budaya. “Oleh karena itu tema yang diusung dalam penyelenggraraan PGD XXII 2008 ini yaitu menjadikan seni budaya sebagai media perekat persatuan dan kesatuan, saya nilai sangat tepat,” paparnya memuji.
Dia menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa hanya mungkin terlaksana apabila setiap komunitas mampu menempatkan budaya etnis dalam kontek multikulturalisme bangsa yang mengedepankan kebersamaan dan mengapresiasi perbedaan dalam kesederajatan.
Heterogenitas masyarakat Kalbar yang terdiri dari berbagai etnis merupakan aset yang tidak ternilai harganya apabila mampu dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.
Dengan keanekaragaman suku bangsa yang ada, Kalbar berpotensi besar untuk menjadikan dirinya sebagai the truely Indonesia. Artinya untuk melihat seni budaya Indonesia para wisataman cukup hanya dengan mengunjungi Kalbar. “Untuk itu diperlukan pembinaan yang terarah dan sistematis terhadap seni budaya yang berbasis etnisitas serta ditunjang oleh wadah semacam Multy Culture Center yang memungkinkan pementasan atraksi seni budaya daerah secara rutin,” pintanya.
“Dengan cara demikian saya yakin dan percaya pada saatnya nanti PGD dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Kalbar,” katanya.
Sementara menurut ketua panitia Drs. Paulus Denggol, PGD XXII 2008 yang diawali dengan ritual “Ngampar Bide” dari Dayak Kendayan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH tanggal 20 Mei 2008.
Menurutnya pagelaran PGD tahun ini ternyata mendapat sambutan yang hangat dari seluruh masyarakat Kalbar baik yang berasal dari suku Dayak itu sendiri maupun yang bukan dari suku Dayak. Hal ini menunjukkkan kehidupam berbangsa dan bernegara di Kalbar dalam keadaan rukun dan damai. “Pekan Gawai Dayak XXII 2008 telah berlangsung sukses dan meriah,” katanya.□Naskah dan Foto: Hartono/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Dirjen Kunjungi Stand Kalbar

Agro dan Food Expo 2008


Tingginya permintaan pasar dunia terhadap makanan segar seperti sayur mayur, daging serta hasil-hasil perkebunan lainnya sekarang ini merupakan bagian dari kronik krisis pangan dunia. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia yang punya potensi pertanian sangat tinggi.

“Masyarakat tani kita harus kreatif dan berinovasi dalam memasarkan hasil-hasil produksinya bukan saja kebutuhan pasar dalam negeri, tapi juga pada pasar dunia,” ungkap Menteri Pertanian yang naskah tertulisnya dibacakan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Prof Dr Joko Said Damarjati.pada acara pembukaan pameran international and forum bisnis sektor agribisnis dan makanan yang ke-8 di Kartika Expo Center Balai Kartini di Jakarta, Kamis (22/5)
“Dengan adanya krisis pangan dunia sekarang ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk masuk ke pasar dunia, yang tentu saja hasil produksi kita harus sudah dapat memenuh standar mutu yang telah ditentukan,” katanya.
Joko didampingi mantan Kadisbun Kalbar yang kini Dirjen Perkebunan, Ir H Achmad Manggabarani, MM kemudian meninjau stand pameran yang diikuti 250 kabupaten/kota dari 33 provinsi di Indonesia, termasuk Kalbar.
Joko dan Mangga di Stand Kalbar memberikan pengarahan prihal hasil produksi masyarakat agar dapat masuk ke pasar dunia. Dialog berlangsung dengan dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Kepala Dinas Perkebunan dan Kadis Peternakan Provinsi Kalbar. ■ Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Spektakuler Pembukaan MTQ XXII

Kekaguman dan keharuan tumpah menjadi satu, ketika MTQ XXII yang dipusatkan di Kota Singkawang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM, Sabtu (24/5) malam.

Ribuan manusia berkumpul di lapangan Kridasana yang telah direnovasi menjadi megah. Pria, wanita, tua, muda bahkan anak kecil menyaksikan moment yang mungkin bisa berulang kembali 50 tahun mendatang. Mereka tak ingin sedetikpun melewatkan kejadian langka ini.
Letusan kembang saling bersambut menambah semarak pembukaan MTQ. Barisan kontingen pun berjajar rapi di halaman stadion yang dibangun tahun 1940 lalu. Semua kontigen mempunyai tekad yang sama datang dan meraih kemenangan, terutama Kota Pontianak, sebagai juara bertahan.
Kontingen ini memiliki misi khusus untuk itu mempertahankan juara umum. Kota Singkawang sebagai tuan rumah mempunyai tekad juang yang lebih dibanding kontingen lain, ini dibuktikan dengan mengikuti semua jenis yang diperlombakan.
Sekitar pukul 21.00 WIB kemeriahan semakin terasa. Parade kolosal seribu tahar yang melibatkan 1000 pelajar berbagai sekolah dan etnis di Singkawang membuat ribuan pengunjung yang sedari tadi memadati Kridasana teriak histeris.
Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya yang berkesempatan membuka acara empat tahunan ini menjelaskan MTQ kali merupakan ajang seleksi mengikuti MTQ nasional di Serang Banten pada tahun ini juga. ”Saya harapkan semua dapat menunjukan yang terbaik,” jelasnya mengingatkan.
Dia juga mengharapkan peserta bisa menciptakan kebersamaan, meskipun kompetisi berlanjut, namun semua itu harus dijalankan secara objektif serta bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dia juga berpesan terhadap majelis hakim dapat bekerja penuh efektivitas yang dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan.
Dalam acara tersebut, Christiandy juga menuturkan, pelaksanaan MTQ di Kota Singkawang diharapkan menjadi ajang melahirkan peserta MTQ yang siap bertanding dan berjaya dalam meraih prestasi pada MTQ tingkat nasional di Serang Provinsi Banten pada Juni mendatang. Pesan yang disampaikan Wagub bersambung dengan menekan tombol sirene tanda secara resmi dimulai.
Walikota Singkawang Hasan Karman sendiri menjelaskan MTQ kali ini bukan saja kegiatan umat Islam semata. ”Ini kegiatan kita bersama, kegiatan masyarakat Singkawang tanpa pengecualian,” jelasnya tegas.
Satu pintanya masyarakat Singkawang bisa menyukseskan MTQ kali ini, serta mendukung semua kafilah yang berlomba sehingga memberikan rasa aman dan nyaman semua pihak yang terlibat.□Sugeng Mulyono/Borneo Tribune, Singkawang

Baca Selengkapnya...

Malam Ini MTQ Dibuka

Hari ini, sekitar pukul tujuh malam, ribuan manusia akan menyemut di Stadion Sepakbola Kridasana, Kota Singkawang. Mereka akan menyaksikan malam pembukaan MTQ Tingkat Provinsi XXII yang dirancang ‘Spektakuler’.

Tidak hanya dari masyarakat Kota Singkawang, pembukaan tersebut tentunya juga dihadiri semua kafilah-kafilah yang berasal dari kabupaten dan kota se Kalbar.
Ramainya masyarakat yang datang bukan hanya sekedar untuk menyaksikan pembukaan MTQ saja. Masyarakat akan menjadi saksi sejarah Kota Singkawang memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan atraksi ‘Seribu Tahar’.
Atraksi ini merupakan seni yang memadukan beragam jenis tarian sebagai wujud indahnya keragaman suku bangsa. Para penari bersatu padu membentuk formasi yang diyakini membuat takjub para penonton. Penari akan terus bergerak, berlari, berjalan, dan melompat, mengikuti irama tabuhan seribu tahar.
Suasana Stadion Krisdasana akan semakin kemilau dengan cahaya lampu. Lantunan pujian dan shalawat akan didendangkan semakin menyemarakkan suasana.
Agar pelaksanaan pembukaan MTQ dengan pertunjukan spektakuler seribu tahar tersebut sukses, jauh-jauh sebelumnya persiapan telah dilakukan. Latihan tari telah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu, dan kemudian ditutup dengan gladi resik pada malam Jumat kemarin.
Pembangunan lapangan bola Kridasana yang dijadikan sentral kegiatan telah rampung. Anggaran APBD lebih dari enam miliar dikucurkan. Kini gedung tersebut terlihat megah dengan aneka warna pada tempat duduk di tribun.
Dengan beragam kesiapan yang telah dilakukan, Walikota Singkwang, Hasan Karman optimis pelaksanaan MTQ di Kota Singkawang akan berjalan sukses. Jauh-jauh hari sebelumnya Hasan Karman telah mengimbau pada warga Kota Singkawang untuk berperan aktif bersama.
Bahkan, untuk menyukseskan MTQ, pada gladi resik malam kemarin, Hasan Karman bersama Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat, Drs H Henri Usman, MSi serta beberapa pengurus LPTQ Provinsi lainnya turun langsung ke lapangan.
Untuk menyaksikan persiapan yang dilakukan, Sekda Kalimantan Barat, Drs H Syakirman, pada Jumat (23/5) sore kemarin juga datang langsung ke Stadion Kridasana Kota Singkawang.□Mujidi/Borneo Tribune, Singkawang

Baca Selengkapnya...

PRKB Penuhi Permintaan Gubernur

Persatuan Rakyat Kalbar (PRKB) memastikan memenuhi permintaan Gubernur, Drs Cornelis, MH untuk membuat pernyataan tuntutan penolakan kenaikan BBM beserta alasannya.

Ini sebagai tindaklanjut pertemuan antara perwakilan dengan Gubernur, Rabu (21/5) kemarin. Pernyataan tersebut akan diserahkan Sabtu (24/5) besok.
“Kita akan datang ke Kantor Gubernur untuk menyerahkan tuntutan dan kita minta Gubernur Kalbar menepati janjinya akan menyampaikan tuntutan ke pemerintah pusat,” kata Humas PRKB, Muhaimin, Kamis (23/5).
Muhaimin juga mengungkapkan pernyataan Gubernur bahwa dirinya tidak punya kewenangan untuk mengambil sikap menolak rencana kenaikan BBM adalah pernyataan yang sangat disayangkan.
Alasannya karena Gubernur adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat Kalbar. Artinya secara politik Gubernur Kalbar mempunyai kewenangan tidak sependapat dengan keputusan pemerintah pusat tentang rencana pemerintah pusat menaikkan BBM.
Apalagi penolakan kenaikan BBM ini merupakan aspirasi masyarakat Kalbar. “Jadi sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat maka Gubernur Kalbar wajib menyuarakan aspirasi dari masyarakat Kalbar,” ujarnya.
“Tidak salah jika Gubernur Kalbar menolak kenaikan BBM karena dalam UU No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah jelas memberikan penegasan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah,” ungkapnya.
UU ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengambil sikap politik menolak kebijakan pemerintah pusat jika itu akan memiskinkan rakyat di daerahnya.□Tantra Nur Andi/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Melestarikan Kuliner, Tata Rias dan Busana Dayak

Setiap suku bangsa memiliki sistem kemasyarakatan yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat. Sejalan dengan kemajuan teknologi di era globalisasi dewasa ini adat istiadat dan nilai-nilai warisan luhur terancam punah.

Generasi muda perlahan-lahan mulai meninggalkan nilai-nilai luhur yang terpatri pada adat istiadat. Sebelum nilai budaya benar-benar hilang, yang mengakibatkan hilangnya identitas suatu Bangsa, perlu dilakukan pembinaan sikap atau pandangan terhadap warisan leluhur.
Makanan tradisional, tata rias tradisional, dan busana adat Dayak berkaitan erat dengan hidup orang Dayak, karena ketiganya berkaitan erat dengan peristiwa alam dan kepercayaan orang Dayak .
di Pekan Gawai Dayak 2008, Sekberkesda melalui panitia gawai 2008 mengadakan seminar yang bertema menggali dan memperkenalkan kuliner tradisional, tata rias tradisional, dan busana adat Dayak Kalbar.
Seminar yang diikuti oleh 38 sanggar mulai dari salon kecantikan, mahasiswa, dan organisasi-organisasi kepemudaan dan instansi pemerintah ini dilaksanakan di Gedung Balai Pelatihan Sejarah dan Nilai Tradisional Kalbar.
Ny Frederika Cornelis dalam sambutannya saat membuka seminar mengatakan dalam menyajikan masakan tradisional yang harus diperhatikan adalah kebersihan dan keindahan dalam saji sehingga tamu akan terbit seleranya untuk mencicipi makanan yang dihidangkan.
Sedangkan untuk Pakaian tradisional adat Dayak, Ny Frederika mengatakan saat ini busana batik dari Jawa sudah dikenal di mana-mana dan sebenarnya Kalbar juga memiliki busana kain tenun adat Dayak yang cukup bagus seperti busana tradisional Dayak Taman, hanya harganya saat ini masih mahal. Dari berbagai bentuk ragam busana Dayak Taman boleh saja dimodifikasi, asalkan tidak menghilangkan dasar tradisionalnya itu sendiri, terutama pada motif dan mapun warna dasar dan usahakan agar harganya pun bisa bersaing dan tidak terlalu mahal.
Selain itu dalam menampilkan berbagai kesenian khususnya tari-tarian Dayak Ny Frederika mengharapkan agar diikutsertakannya penari-penari yang berasal dari orang Dayak. “Selama ini saya melihat kesenian tarian Dayak sering ditampilkan di berbagai tempat, tapi jarang melibatkan penari yang benar-benar berasal dari orang Dayak, bukan berarti orang lain tidak boleh, tetapi orang Dayak sendiri juga diberi kesempatan untuk menampilkan budayanya terutama saat menjadi perwakilan dari Kalbar,” sarannya
============
ADAT BUDAYA
Ny Frederika Cornelis meresmikan seminar makanan tradisional, tata rias, dan busana adat suku Dayak Kalbar, Rabu (21/5) di Gedung Balai Pelatihan Sejarah dan Nilai Tradisional Kalbar. Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Dua Aksi Demonstrasi Warnai Harkitnas

Peringatan Satu Abad Hari Kebangkitan Nasional di Kalbar juga diwarnai aksi unjuk rasa puluhan ibu-ibu dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Kalimantan Barat (PRKB).

Setelah berorasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, para demonstran menuju Kantor Gubernur Kalbar. Tuntutan utama menolak kenaikan harga BBM serta mendesak nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang pengelolaan minyak dan gas di Indonesia.
Sebanyak 10 orang perwakilan PRKB sempat bertemu Gubernur Drs Cornelis, MH. Mereka meminta Cornelis mengeluarkan pernyataan sikap atas nama rakyat Kalbar untuk menolak kenaikan harga BBM.
“Kami sangat kecewa, karena gubernur tidak berani menyatakan sikap dalam kenaikan BBM, dan kami sangat kecewa dengan sikap gubernur yang tidak menerima aspirasi kita,” kata Dedi Asmayadi, salah seorang perwakilan PRKB.
Menurut ia, apabila hal ini tidak diindahkan, dalam waktu tiga hari kedepan, PRKB tetap akan berdemonstrasi agar kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ditunda dengan harapan tidak dilaksanakan.
Dedi menegaskan akan merespons keputusan yang diberikan gubernur, namun ia pun sangat menyayangkan permintaan yang diajukan gubernur kepada PRKB kemarin, mengenai penyusunan konsep.
Karena menurutnya, hal seharusnya dilakukan oleh pemerintah bukan dari demonstran. “Kita serahkan ke gubernur, apakah akan menepati janjinya, namun gubernur sendiri menginginkan konsep kita, padahal seharusnya pemerintah yang buat,” ujarnya.
Menurut Dedy Asmayadi, menunda kenaikan harga BBM merupakan harga mutlak yang harus dilakukan mengingat beban masyarakat yang semakin berat. Ia sepakat bahwa penundaan kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan penghematan penggunaan energi secara menyeluruh. "Yang lebih penting lagi, nasionalisasi aset-aset asing itu," kata Dedy Asmayadi.
Di ruang kerjanya, Cornelis menerima beberapa demonstran untuk mendengar keluhan dari masyarakat, di sela-sela aksi unjuk rasa berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, Cornelis mengatakan bahwa, ia menerima aspirasi yang diutarakan oleh para demonstran, namun dengan beberapa catatan harus memiliki konsep yang jelas, yakni bukan hanya sekedar aspirasi saja.
“Kita menerima aspirasi dengan catatan yakni harus adanya konsep yang jelas, dalam bentuk tertulis dan kita siap menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat,” kata Cornelis yang diutarakan kembali oleh Kepala Bidang Humas dan Protokoler Gubernur Kalbar, Drs. Hamdan Harun, MSi.
Usai pertemuan kemarin, Hamdan menambahkan, bahwa Cornelis siap memfasilitasi aspirasi masyarakat mengenai kenaikan BBM, namun pertemuan tersebut Cornelis juga menginginkan aspirasi tersebut dilayangkan dalam bentuk tertulis, kemudian mampu menjabarkan solusinya.
Kembali, Cornelis menyatakan kesiapannya dalam menyalurkan aspirasi rakyat ke pemerintah pusat, meski Cornelis telah menyatakan sikap, ia juga tidak dapat menolak kebijakan pemerintah pusat.
"Gubernur meminta mereka menyiapkan konsep yang tepat dalam kurun waktu tiga hari. Nanti hal itu akan disampaikan ke Jakarta," kata Hamdan Harun.
Sementara di DPRD Kalbar, di waktu yang sama terjadi unjuk rasa penolakan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar terhadap rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM.
Aulia Marti/Tantra/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Jangan Jadi Bangsa yang Manja dan Lemah

Gerakan kaum muda tahun 1908 dan tahun 1928, menandai tonggak awal gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Sejak itu, nasionalisme Indonesia terus berkembang, terus menjalar, dan terus berkobar di seluruh penjuru tanah air.

Dengan semangat nasionalisme itulah, Indonesia berhasil meraih kemerdekaan yang dicita-citakan, 17 Agustus 1945 lalu. Hal ini ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis, MH usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Satu Abad Hari Kebangkitan Nasional di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu
Cornelis mengatakan, politik ketergantungan yang diterapkan negara maju selama ini mendidik rakyat menjadi lemah dan mudah mengeluh padahal semuanya tersedia di Indonesia. "Kita harus tangguh. Antara rakyat dan pemerintah, harus bersama-sama membangun," kata Cornelis
Meski Kalbar berbatasan dengan Malaysia yang secara ekonomi lebih maju, namun ia menjamin semangat nasionalisme masyarakat perbatasan. "Jangan ragukan nasionalisme masyarakat di perbatasan," kata Cornelis menegaskan.
Menurut dia, hidup di Indonesia lebih enak dan mudah dibanding di Malaysia. Ia mencontohkan dengan uang Rp 100 ribu, seseorang dapat makan dengan kenyang dan nikmat di Indonesia. "Tetapi sebaliknya, dengan nominal yang sama, belum tentu kita bisa makan hingga kenyang di Malaysia atau negara maju lainnya," kata Cornelis.
Dikatakan Cornelis, Indonesia kini telah mendapatkan musuh baru yang harus segera dihilangkan dari masyarakat, yakni selalu mengeluh dan manja sehingga perlu adanya upaya baru dari pemerintah dan masyarakat agar dapat menyatukan jiwa nasionalisme dan bersama-sama menggalang komitmen dalam menghadapi tantangan.
Menurutnya, upaya tersebut diyakini telah mampu menjaga keutuhan negara, dari berbagai ancaman separatisme, seperti, mempersatukan kembali Irian Barat, dan menyelamatkan ideologi Negara Pancasila keluar dari krisis moneter yang sangat berat, yang melahirkan era reformasi.
Dipaparkannya, Indonesia sampai saat ini masih mampu berdiri tegak karena semangat perjuangan yang tinggi dan tidak pernah mengenal menyerah. Kedua, karena mampu bersatu sebagai bangsa, sebagai saudara senasib dan sepenanggungan. Dan, ketiga, karena selalu mampu beradaptasi di tengah arus perubahan.
Dari setiap generasi, baik dari generasi 1908, generasi 1928, generasi 1945, generasi 1966, generasi 1998, dengan sendirinya masing-masing mampu membaca tanda-tanda zaman, dan mampu mengikuti angin sejarah untuk kebaikan negara dan bangsa tercinta.
”Mungkin masyarakat kita sudah terlalu manja, sehingga kita menjadi lemah dan mengeluh, padahal Indonesia sangat kaya dan murah dibanding dengan daerah lain,” kata Cornelis.
Dalam sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang dibacakan Gubernur mengatakan bahwa Harkitnas ini merupakan hari bersejarah dan bermakna bagi Bangsa Indonesia sehingga harus memaknai dalam setiap sisi-sisi kehidupan, sebab hari tersebut merupakan hari kelahiran organisasi pergerakan kebangsaan kita Boedi Oetomo. Peringatan 100 tahun kebangkitan nasional pemerintah mengusung tema dengan semangat kebangkitan nasional kita tingkatkan rasa kesatuan dan persatuan
Boedi Oetomo telah meletakkan dasar bagi tumbuhnya sebuah organisasi modern yang menekankan semangat kebangsaan. Dalam suasana penjajahan di masa itu, bangsa kita memerlukan landasan ideologi untuk berjuang. Kesadaran bahwa kita adalah sebuah bangsa yang terjajah, sangat penting untuk menjadi pendorong semangat perjuangan untuk membebaskan diri kita dari belenggu penjajahan tersebut. Dengan semangat nasionalisme itulah Perjuangan itu berlanjut hingga kita mencapai kemerdekaan yang kita cita-citakan pada tanggal 17 Agustus 1945. katanya.
Makna hari kebangkitan bagi bangsa Indonesia merupakan makna bersejarah yang perlu kita renungi bersama dan merupakan refleksi bersama bangsa ini dalam menapaki serta menyongsong serta mengisi pembangunan. Dengan semangat hari kebangkitan nasional pada hari ini, marilah kita wujudkan bersama Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang bangkit, Indonesia yang mampu menjawab tantangan globalisasi zaman, Indonesia yang memiliki "kekhasan' yang unik, Indonesia yang makmur.Aulia/Andika/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Buka Gawai Dayak

Jangan Jadi Bangsa yang Manja


Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis, MM meminta rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah seiring tingginya harga minyak mentah di pasar dunia tidak selalu diikuti aksi unjuk rasa.

"Jangan jadi bangsa yang manja. Baru naik sedikit saja (harga BBM) sudah berdemo," kata Cornelis di pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-XXII di Rumah Betang Pontianak, Selasa siang.
Menurut dia, pemerintah akan kesulitan membiayai pembangunan kalau harga BBM tidak disesuaikan. "Untuk mengharapkan pajak saja pemerintah kesulitan karena nilainya masih kecil," kata Cornelis.
Ia mengatakan, dibanding negara lain, harga BBM di Indonesia termasuk murah. Ia mencontohkan di Malaysia harga premium per liter mencapai Rp15 ribu. Di beberapa negara Eropa bahkan harga per liternya Rp 25 ribu.
Cornelis juga mengimbau masyarakat melakukan penghematan pemakaian BBM seperti tidak menggunakan sepeda motor untuk jarak tempuh yang dekat. "Kalau mandi ke sungai, jangan pakai motor. Berjalan saja," kata Cornelis dalam bahasa daerah.
Sebagian masyarakat Kalbar terutama di daerah bukan perkotaan masih mengandalkan sungai untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, cuci dan kakus. "Kecuali kalau sungainya jauh, sepuluh kilometer," kata mantan Bupati Landak itu.
Sementara untuk ketahanan pangan, ia mengharapkan masyarakat tidak malu dengan profesi sebagai petani. "Menjadi petani bukan pekerja hina, justru mulia. Tanpa petani, kita tidak akan makan nasi," katanya.
Masa tanam padi khususnya untuk masyarakat Dayak yang umumnya hanya satu kali setahun, perlu ditingkatkan menjadi dua kali. Keluarga petani yang membiarkan lahannya terlantar juga harus menanam kembali. "Ini untuk memenuhi kebutuhan pangan karena negara-negara pengekspor sudah menaikkan harga beras," kata Cornelis.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Arya Tanjungpura juga mengingatkan warga yang merayakan Gawai untuk tidak menimbulkan kesan pesta-pora. "Negara sedang dalam keadaan susah. Jangan sampai ada kesan seperti itu," kata Arya Tanjungpura.
Bagi masyarakat Dayak, Gawai menjadi sarana untuk mewujudkan rasa syukur ke pencipta atas hasil yang diperoleh saat musim tanam padi.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Thadeus Yus mengatakan, padi erat kaitannya dengan religiusitas masyarakat Dayak. "Kehancuran alam akan menjadi faktor serius yang mengancam kelangsungan kehidupan sosial masyarakat Dayak," kata Thadeus Yus
Pekan Gawai Dayak (PGD) Kalimantan Barat XXII yang diselenggarakan 20-24 Mei 2008 di Rumah Betang dan dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH.
PGD ini lahir seiring dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1986. Gawai ini sendiri merupakan pesta panen padi bagi masyarakat Dayak dan telah ditetapkan Gubernur Kadarusno pada tahun 1976 melalui SK pada tahun 1976 dan SK tersebut adalah untuk menyatukan keberanekaragam gawai yang ada di Kalbar ini.
Berbagai adat budaya tradisional yang merupakan warisan leluhur nenek moyang akan disajikan, seperti Balenggang atau Bari’, Nyangahat’t Balale, Nyumpit dan lain sebagainya, dengan harapan seni dan budaya yang belum tergali secara maksimal dapat dikenal secara luas oleh masyarakat Kalbar.
Seni dan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat Dayak merupakan sumber daya tarik wisata dan modal yang besar, artinya bagi pengembangan kepariwisataan. Untuk itu, perlu diupayakan agar seni dan budaya Dayak yang selama ini hanya dikenal pada kalangan tertentu dapat ditampilkan dalam acara khusus sehingga masyarakat luas dapat menikmatinya.
Ketua panitia Drs. Paulus Lukas Denggol mengatakan PGD Kalbar yang sudah menjadi event tetap kalender Pariwisata Nasional ini merupakan sarana untuk mengembangkan seni dan budaya Dayak sehingga menjadi atraksi yang memikat dan dapat dinikmati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.
Dengan demikian menurutnya, seni budaya Dayak diharapkan dapat terus berkembang sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan masyarakat dan peluang usaha.
Dalam sambutan singkatnya Ketua DAD Kalbar, Thadeus Yus mengatakan tujuan dilaksanakannya PGD ini untuk memperkuat sendi-sendi kehidupan budaya daerah dalam memperkaya kebudayaan nasional, menyukseskan program pemerintah dalam bidang kebudayaan seni dan budaya pariwisata,
Selain itu menurutnya, untuk menjaga kemurnian nilai-nilai kearifan budaya Dayak dari pengaruh budaya asing sebagai akibat konsekuensi logis dari arus globalisasi dan modernisasi dan mewujudkan visi misi Dayak bersatu, Dayak maju dan Dayak sejahtera sebagaimana yang sudah diamanahkan dalam Musyawarah Nasional II DAD Se-Kalimantan.
PGD tahun ini terlihat meriah. Dimana sebanyak tiga puluh delapan sanggar ikut ambil bagian. Mereka akan melibatkan diri dalam berbagai macam perlombaan. Mulai dari melukis perisai, menyumpit, memasak tradisional dan lain sebagainya.
Pembukaan PGDXXII dihadiri Kapolda Kalbar R. Nata Kesuma, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Rihat Natsir Silalahi, Bupati Landak Andrianus Asia Sidot, Sekda Kab. Sanggau F. Andeng Suseno, Walikota Pontianak Buchary Abdurrachman, Ketua TP PKK Kota Pontianak Sri Astuti Buchary, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas, Ketua Bhakti Suci Lindra Lie, MABM, IKBM, MABT.
=========
GAWAI
Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH resmi membuka Pekan Gawai Adat Dayak ke 22 di Rumah Betang Pontianak ditandai pemotongan Rotan pada Upacara Nyangahatn, Selasa(20/5). Pekan Gawai Dayak ini akan berlangsung hingga 24 Mei mendatang. Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Borneo Orchid Show

Menuju Perdagangan Anggrek Dunia


Indonesia yang memiliki sumber daya lahan dan iklim yang sesuai untuk budi daya anggrek. Selain itu juga di dukung oleh kekayaan ginetik Anggrek yang sangat besar. Ini seharusnya menjadi modal menuju sebagai pemain utama di perdagangan Anggrek dunia.

Hal ini di ungkapkan Ketua Harian Pusat PAI Ny Rossi Anton Apriantono dalam sambutannya setelah melantik Pengurus DPD PAI Kalbar, Sabtu(17/5) di Pendopo Gubernur Kalbar.
“Pada kenyataannya perkembangan industri anggrek nasional masih belum menggembirakan kekayaan sumber genetik yang kita miliki belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjadi produk massal yang komersial. Saya mengharapkan PAI Kalbar dengan organisasi anggrek serta tanaman hias lainnya dapat menjadi motor dalam membangun industri tanaman hias terutama anggrek di dalam negeri” ujar Rossi.
Rossi juga mengatakan dengan dilantiknya Pengurus DPD PAI Kalbar ini diharapkan ada suatu pencerahan dimana anggrek-anggrek yang belum terselamatkan di hutan agar dapat segera diangkut untuk dikembangkan di Laboraturium dan mengembalikan ke habitatnya
Selain itu melalui PAI Kalbar diharapkan akan muncul brider-brider baru mengingat Indonesia a masih banyak kekurangan species Anggrek dan untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan cara perkawinan silang sehingga dapat menghasilkan anggrek-anggrek unggulan Indonesia dan dapat di nikmati oleh kita semua.
Sedangkan untuk mendapatkan anggrek unggulan Nasional harus dengan cara bertahap, karena kita menggunakan acuan dengan standar Internasional hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi sehingga lebih optimal mulai dari Regulasi dan Sertivikasi juga peningkatan SDM nya.
Sementara itu Ketua DPD PAI Kalbar ibu Frederika Cornelis usai dilantik mengatakan dengan terbentuknya DPD PAI Provinsi Kalbar potensi anggrek yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal , baik untuk kepentingan penelitian maupun kepentingan bisnis.
“Saat ini kita akan segera lakukan koordinasi di kabupaten dan Kota untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada, terutama mengajak pengurus agar dapat bekerja keras dan kita juga akan melibatkan petani, pengusaha anggrek, pedagang, peneliti serta lembaga terkait untuk dapat bekerja sama mengembangkan anggrek yang hampir punah dan mengembalikan ke habitatnya” ujar Frederika Cornelis
Frederika juga mengatakan dalam waktu dekat kita akan melakukan Pertemuan pengurus DPD PAI untuk segera membuat program ke depan sehingga dapat menunjukkan kinerja secara nyata dalam pengembangan anggrek, khususnya di Kalbar.
Sementara itu Ketua Panitia BOS Dewo Sunarso saat ditemui mengatakan selama ini kita telah Spesifikasikan jenis anggrek ada banyak sekali dan ada dua jenis yang nanti akan kita jadikan unggulan di pameran ini sebagai Ikon Kalbar yang akan kita pelihara dengan baik dan di lestarikan sehingga habitat ini tetap terjaga dari kepunahan.

“Ini sekaligus dapat mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat, dam BOS juga menjadi pusat pertemuan, interaksi, mulai dari pencinta anggrek, penangkar, peneliti,dan para pengusaha yang diharapkan akan menentukan perspektif market sehingga bernilai ekonomis” ujar Dewo
Borneo Orchid Show ke-7 tahun 2008 yang diikuti dengan serangkaian kegiatan, mulai dari pelantikan pengurus DPD PAI Kalbar, launching buku anggrek dan Nephenthes, peresmian bursa Anggrek Kalbar dan seminar anggrek yang akan mengupas masalah Budi daya anggrek dan marketnya.
==========
Pusat Bursa Anggrek Kalbar
Ketua Harian Pusat PAI ibu Rossi Anton Apriantono, didampingi oleh Ketua DPD PAI Kabar ibu Frederika Cornelis, beserta Ketua Panitia BOS Dewo Sunarso meninjau Pusat Bursa Anggrek Kalbar, Sabtu (17/5) Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Dijadwalkan Buka Pekan Gawai Dayak

SEKITAR 23 acara akan digelar pada Pekan Gawai Dayak Tahun 2008, 20 Mei besok. Beragam perlombaan, permainan rakyat, pemilihan Bujang dan Dare Dayak 2008. Persiapan acara sudah 90 persen rampung.

Rencananya acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar. Upacara adat dari Kabupaten Sanggau akan mengisi acara seremonial tersebut yang dipusatkan di Rumah Betang. Penutupan dilakukan 24 Mei 2008 pukul 19 00 di GOR Pangsuma Pontianak.
“Penutupan merupakan puncak dari seluruh rangkaian acara,” ungkap Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak Tahun 2008 Paulus.L. Denggol di Rumah Betang Sabtu(17/5).
Sementara itu menurut Tarsisius Ifan Sabandap selaku penanggungjawab kegiatan dalam Kepanitiaan Gawai Dayak 2008 mengatakan selain pembukaan juga akan ada pagelaran budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti MABT, MABM, Kerabat, Patimura dan yang lainnya.
Hal ini dilakukan agar budaya bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan rencananya dibuka Wali Kota Pontianak H Buchary Abdurrahman.
Tarsisius juga mengimbau kepada seluruh sanggar agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan Gawai Dayak. Selain itu ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar karena eEven ini merupakan kalender tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten atas kerja samanya, dan juga semua pihak yang telah membantu untuk kelancaran acara ini.
Sekjen Dewan Adat Dayak Kalbar Makarius Sintong mengatakan Gawai Dayak merupakan wujud nyata dari masyarakat adat Dayak dalam upaya untuk menggali,dan melestarikan nilai-nilai seni budaya adat istiadat masyarakat Dayak.
Pekan Gawai Dayak di Pontianak dilaksanakan oleh Sekberkesda. DAD Kalbar juga mendorong seluruh DAD Kabupaten dan Kota se Kalbar untuk melaksanakan Gawai Dayak di daerahnya masing-masing, dan mudah-mudahan pada tahun 2008 dapat terlaksana di daerahnya masing-masing.
“Setiap tahun penyelenggaraan Gawai selalu ada peningkatan, dengan muatan materi untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas seni budaya Dayak. Setiap tahun kita berharap selalu ada improvisasi yang dinamis sehingga bukan hanya menjadi konsumsi masyarakat adat Dayak semata, tetapi menjadi konsumsi masyarakat Indonesia” ujar Makarius Sintong.
Selain itu menurut Floor Surya Darma dari Betang Center mengatakan peserta Gawai sendiri bukan hanya dari Kota Pontianak saja tetapi pada tahun ini kita membuka diri untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Kalbar agar dapat berpartisipasi dalam acara ini, dan untuk penentuan peserta kita menyerahkan langsung ke DAD di daerahnya masing-masing.
“Saat ini sudah sekitar 80 persen peserta dari seluruh kabupaten dan kota telah mendaftar untuk mengikuti acara ini seperti Melawi, Sanggau, Landak, Sintang, Sekadau,dan kota Singkawang. Selain itu saat ini juga telah hadir di Pontianak Asosiasi Sarawak Dayak Iban yang akan ikut meramaikan Pekan Gawai Dayak ke-22 ini,” katanya.
Dalam Pekan Gawai Dayak yang dipusatkan di Rumah Betang ini, sedikitnya ada 23 stand termasuk posko. Pada 18 Mei hari ini, acara Adat Ngampar Bide dan gladi bersih.
“Dalam Pekan Gawai Dayak kali ini sengaja saat penutupan kita pilih di GOR karena keterbatasan tempat di Rumah Betang dan untuk kenyamanan pengunjung termasuk penobatan Bujang dan Dare 2008, dan khusus untuk juara Bujang dan Dara Dayak tahun 2008 ini, lebih kita arahkan agar dapat mensosialisasikan nilai-nilai seni dan tradisi Dayak”, ujar Sekjen Dewan Adat Dayak Kalbar Makarius Sintong.□Foto: Tanto Yakobus, Naskah: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Minta Pelelangan BIG Ditunda

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH meminta pelelangan Benua Indah Grup (BIG) ditunda. Hal ini disampaikannya saat menerima perwakilan petani sawit yang bekerja di perusahaan tersebut, di Kantor Gubernur, Jumat (16/5).

“Saya akan sampaikan ini meminta Benua Indah Grup (BIG) menunda dulu pelelangannya,” ucap Cornelis.
Pertemuan yang berjalan sekitar setengah jam tersebut berjalan santai. Raut wajah tegang yang diperlihatkan belasan petani sebelum gubernur datang tampak cair. Beberapa spanduk yang mereka bawa pun digulung, setelah melihat Cornelis datang dengan senyumnya khasnya. “Kami harapkan Bapak bisa meminta penundaan pelelangan BIG,” minta Has. L. Natty, Koordinator petani BIG.
Has menjelaskan ketika BIG dilelang akan membuat permasalahan, karena petani merasakan dirugikan karena karyawan minta di PHK.
Has beralasan permintaan PHK oleh karyawan itulah yang nantinya membuat pengolahan sawit terhenti. ”Siapa yang mau panen sawit kalau semua karyawan mogok kerja,” jelasnya.
Has pun menyampaikan selama ini mereka mendapatkan intimidasi dengan gaya-gaya kekerasan yang membuat nyawa mereka merasa terancam.
Mendapatkan penjelasan seperti itu gubernur pun memastikan akan meminta BIG untuk menunda dulu pelelangan tersebut. Mengenai intimidasi yang petani dapatkan, Cornelis mengharapkan semaksimal mungkin menghindarkan hal tersebut. ”Kalau memang mengancam keselamatan silakan lapor ke polisi, biar polisi yang tangani,” minta Cornelis.
Merasa puas dengan tanggapan yang diberikan gubernur, para petani sawit ini pun membubarkan diri dan melanjutkan pengaduannya ke DPRD Provinsi Kalbar. Pengawalan yang ketat dari polisi tak menyurutkan niat mereka untuk mengadukan nasib ke DPRD.
Sampai di gedung rakyat tersebut, kembali mereka membentangkan spanduk yang sempat digulung. Namun tak lama berselang, Sekretaris Komisi B Ir.H Luthfi A Hadi menerima belasan petani itu.
Sama ketika berjumpa gubernur, di hadapan dewan pun mereka menyampaikan hal yang sama meminta dewan untuk menunda pelelangan BIG, karena berakibat buruk jika hal itu dilakukan.
Setelah mendengarkan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya, Luthfi menyampaikan bahwa dewan telah mengundang KPKNL dan Bank Mandiri untuk membicarakan permasalahan ini.
Namun legislator PBR ini tidak berani memastikan untuk menunda pelelangan BIG karena harus dibicara dengan beberapa pihak terkait. ”Kami tidak bisa putuskan sendiri, karena ada mekanisme yang harus kami jalankan,” kata Lutfhi.

Ia pun mengaku kalau dewan sendiri masih terjadi silang pendapat. Banyak dewan yang menyetujui pelelangan, namun tidak sedikit yang meminta penundaan pelelangan mengenai permasalah ini.
Mendapatkan penjelaskan tersebut beberapa perwakilan sempat ngomel sendiri. ”Katanya wakil rakyat, berjuang untuk rakyatnya saja tak bisa, gubernur saja berani,” kesal Sirwan sambil berlalu keluar ruangan.
Namun sebagian besar petani tersebut bisa memaklumi tugas dewan yang tak bisa memutuskan sendiri permasalahan ini, dan mengharapkan dewan secepat mungkin mengeluarkan sikapnya terhadap permasalahan yang dihadapi BIG.□Sugeng Mulyono/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gedung dan Stasiun Radar Cuaca Diresmikan

Kalimantan Barat saat ini telah memiliki sebuah Gedung dan fasilitas Radar Cuaca yang cukup canggih yang mampu memantau Pergerakan awan, arah angin, intensitas hujan dan potensi terjadinya petir.

Gedung dengan ketinggian 7 lantai ini berdiri di atas tanah seluas 2,7 hektar, di jalan Adisucipto dan diresmikan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH Kamis (15/5) kemarin.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan dengan berdirinya Gedung dan Stasiun Radar akan mempermudah dan membantu penerbangan, untuk angkatan laut, kepolisian, dan masyarakat, juga para nelayan karena informasi cuaca sangat penting dan menyangkut masalah kemanusiaan.
Cornelis menegaskan dengan dukungan peralatan yang canggih, diharapkan juga dapat menempatkan SDM atau Prakirawan yang mampu bekerja dengan baik. Sebagai pemerintah daerah, sesuai dengan pendanaan yang ada selaku wakil dari pemerintah Pusat di daerah, Cornelis menyatakan a akan selalu mendukung.
“Nah, dengan adanya fasilitas Radar Cuaca di Pontianak kita dapat memperoleh berbagai informasi arah pergerakan awan, arah angin, Potensi terjadinya petir, dan prakiraan intensitas hujan,” kata Cornelis.
Sementara itu dalam sambutannya Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, Ir Sri Woro B Harijono, M.Sc mengatakan tugas utama Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) adalah melakukan monitoring fenomena cuaca, iklim, dan Kegempaan.
“Saat ini kita didukung oleh 173 Stasiun BMG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari 120 Stasiun Meteorologi untuk menangani cuaca, 21 stasiun klimatologi untuk menangani masalah iklim, dan 31 stasiun yang menangani masalah gempa atau tsunami,” ungkap Sri Woro.
Sebenarnya, menurut Sri Woro, 173 stasiun untuk luas wilayah Indonesia sangat kurang, seharusnya bila dibandingkan dengan Jerman untuk daerah seperti Indonesia membutuhkan dua kali lipat yaitu sekitar 340 stasiun, mengingat begitu kompleksnya sistem iklim di Indonesia. Jadi sebagai tambahan tidak ada satupun negara yang kondisinya seperti Indonesia yang mempunyai posisi tepat di lintang Equator.
Kepala Koordinator Stasiun BMG Kalbar Girwanto SE.MT dalam sambutannya mengatakan Pembangunan Gedung dan Radar Cuaca merupakan Program BMG yang bersifat top down yang didanai oleh APBN tertuang dalam Dipa Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak Tahun Anggaran 2007.
Pembangunan radar cuaca merupakan bagian dari Pembangunan Sistem Peringatan Dini Meteorologi dan Klimatologi. Di dalam sistem ini selain radar cuaca dilengkapi pula dengan peralatan Ground Satelite Receiver MTSAT, NOAA, dan Automatic Weater Stasiun (AWS).
Tahun 2007 di Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak telah terpasang Ground Satelite Reciver MTSAT dan NOAA dan pada tahun 2008 ini AWS direncanakan akan terpasang di 7 lokasi yaitu di Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, Klimatologi Siantan, Meteorologi Putusibau, Meteorologi Ketapang, Meteorologi Paloh, Meteorologi Nanga Pinoh, dan Meteorologi Sintang, yang telah dapat meningkatkan ketepatan Prakiraan Jangka pendek untuk pelayanan penerbangan
Menurut Girwanto Kalau dilihat dari hasil verifikasi tahun 2007 rata-rata tingkat ketepatan prakiraan cuaca di Bandara mencapai 70 persen dan saat ini dalam empat bulan terakhir mengalami kenaikan ketepatannya menjadi 76 persen dan kami yakin di tahun mendatang tingkat ketepatan akan semakin meningkat.
Dan rencananya pada tahun 2009, di atas lahan ini, akan digunakan untuk pembangunan gedung Meteorological, Climatological Early Warning System, dan pada tahun 2010 pihak mengusulkan untuk dibangun Gedung Aerologi untuk mendukung Pengamatan Udara Atas yang mewakili Wilayah Kalbar, juga Pembangunan Jaringan Pengamatan Lingtning.
Selain itu Girwanto juga berharap dikembangkannya sistem Deseminasi informasi peringatan dini, agar informasi tersebut tepat sasaran, dan dalam waktu yang cepat pula.
========
CUACA DAN IKLIM
Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH meresmikan gedung radar dan cuaca Pontianak. Bangunan ini bagian dari pembangunan sistem utama BMG yakni peringatan dini iklim dan cuaca serta peringatan dini tsunami. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Sambangi Markas PBB di Jenewa

Hamdan: Bentuk Gubernur Peduli Masyarakat


Keberangkatan Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis MH ke Jenewa bukanlah hal mudah dan hal tersebut merupakan prestasi yang diberikan PBB berkat kepeduliannya kepada masyarakat.

Kepala Humas Pemprov Kalbar Drs Hamdan Harun, M.Si mengatakan, hanya Gubernur Kalbar dan Papua Nugini yang berhasil mengikuti kegiatan yang diadakan PBB di Jenewa, tema acara yang mengangkat trafficking ini, lebih banyak mengulas korban trafficking yang terjadi di Indonesia.
Menurut Hamdan, keberangkatan Cornelis dikarenakan keberaniannya mengungkapkan diri di depan Dubes Malaysia di Kantor Gubernur Kalbar belum lama ini.
Dalam statementnya, Cornelis mengungkapkan bahwa Pemerintah Malaysia diharapkan tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap tenaga kerja yang berada di Malaysia. Lontaran ini, kata Hamdan membuat PBB mampu melirik Gubernur Kalbar karena pembelaan yang diberikan Cornelis.
Cornelis dalam waktu dekat ini akan segera kembali ke Kalbar untuk memboyong hasil pertemuannya di Jenewa bersama Ignatius Liong yang mendampinginya selama di Jenewa.
“Kalbar merupakan yang pertama kalinya berangkat ke Jenewa, suatu hal yang tidak mudah, namun kita harapkan kasus trafficking di Kalbar dapat diatasi,” kata Hamdan ketika ditemui wartawan, Jumat (9/5) kemarin.
Hamdan menjelaskan ungkapan Cornelis bahwa berbagai kasus tindak kekerasan yang menimpa para TKI di sejumlah negara menjadikannya harus melakukan sesuatu. Upaya melindungi rakyatnya sebagaimana seorang bapak melindungi anaknya.
Di Malaysia sendiri jumlah TKI saat ini 300-400 ribu, selama 2006-2007 sekitar 229 TKI yang mendapatkan tindak kekerasan.
Jumlah TKI yang menjadi korban kekerasan tersebut menurutnya belum termasuk para TKI yang dibohongi akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atupun di perkebunan yang kemudian di jual untuk dijadikan pekerja sek komersil (PSK).
Seperti yang dilontarkan Cornelis di koran ini, bahwa ia siap akan melaporkan persoalan ini kepada PBB di markas besar Jenewa Swiss yang menangani masalah kekerasan, trafficking dan lainnya. ”Kita akan minta perlindungan terhadap tenaga kerja di tempat mereka bekerja atau negara yang bersangkutan," papar Cornelis.
Target yang ingin dicapai menurutnya adalah agar tidak ada lagi para TKI khususnya asal Kalbar yang mendapatkan perlakukan tidak manusiawi atau mangalami tindak kekerasan. Jika pun ada, maka menurutnya negara dimana terdapat TKI yang mendapatkan perlakukan kekerasan segera mengambil tindakan tegas bagi pelakunya.□Aulia Marti/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Kalimantan Minta Pemerintah Serius Tangani Listrik dan Jalan Trans

Empat provinsi di Kalimantan meminta pemerintah pusat serius menangani defisit listrik, jalan trans Kalimantan dan pembangunan daerah perbatasan dengan negara lain, karena ketiga hal tersebut sangat mendesak untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Ini adalah hasil musyawarah perencanaan pengembangan (musrembang) regional untuk disampaikan ke Musrembang nasional. Empat provisi adalah Kalimantan Tengan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," kata Gubernur Kalteng Teras Narang, di sela Musrembang Nasional di Jakarta, Selasa.
Usai acara yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, Teras Narang didampingi oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan Wagub Kalbar Christiandy S, mengatakan, empat provinsi sepakat menamakan diri "Kalimantan Bersatu".
Kalimantan bersatu, katanya, dalam memperjuangkan terpenuhi kebutuhan listrik. "Kami mempunyai tekad bersama dalam rangka mengatasi masalah listrik," katanya.
Kalimantan, katanya, bersatu juga untuk menyelesaikan jalan trans Kalimantan sepanjang 3.300 km, sesuai dengan komitmen Departemen Pekerjaan Umum. "Kami mengharapkan selesai pada tahun 2009," katanya.
Teras Narang mengatakan, trans Kalimantan tersebut merupakan jalan nasional sehingga ditangani oleh pemerintah pusat. Penyelesaian jalan dengan anggaran biaya Rp3,9 triliun tersebut, katanya, adalah sudah menjadi komitmen Departemen Pekerjaan Umum.
Saat ini, katanya, sudah terbangun jalan antara Kaltim-Kalsel dan Kalseng-Kalteng namun belum sempurna. Namun jalan Kalteng-Kalbar masih memerlukan pekerjaan besar.
Ia meminta pemerintah pusat dan juga DPR untuk memperhatikan masalah tersebut. "Transportasi dan listrik perlu serius. Ini mendesak," katanya.
Pada kesempatan itu, Teras Narang juga menekankan perlunya kerjasama tiga negara yang berada di Pulau Kalimantan yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam terkait masalah perbatasan, investasi, dan kebudayaan.
"Tiga hal ini yang disampaikan pada Musrembang nasional, selain masalah lainnya seperti sumber daya manusia," katanya.
Mengenai defisit listrik, Rudy Ariffin mengatakan, Kalimantan adalah gudang batu bara yang merupakan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Oleh sebab itu, ia mengharapkan pemerintah benar-benar memperhatikan defisit listrik tersebut.
"Tanpa ketersediaan listrik dan listrik yang murah maka ekonomi tidak berkembang baik," katanya.
Sementara mengenai jalan trans Kalimantan, Rudy Ariffin mengatakan, bahwa empat provinsi di Kalimantan sudah lama mengharapkan terwujudnya infrastruktur tersebut untuk mempersatukan Kalimantan.
"Saat ini, dari Banjarmasin ke Pontianak harus lewat Jakarta dulu. Untuk kami mengharapkan trans Kalimantan selesai 2009. Mohon tidak ada lagi hambatan dalam pembangunannya," katanya.□Borneo Tribune/Jakarta

Baca Selengkapnya...

Upacara Penyambutan

Dubes Vatikan MGR Leopoldo Girelli di dampingi oleh Gubenur Kalbar Cornelis beserta ibu melakukan Adat Desah yaitu upacara penyambutan dengan pemotongan batang Tebu.Adat ini dilakukan untuk menghilangkan penghalang dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Foto Lukas B Wijanarko/ Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Gubenur: Presiden Minta Kapuas Raya Ditangguhkan

Gubernur Cornelis menjelaskan posisinya soal Provinsi Kapuas Raya. Aspirasi rakyat hingga ke Senayan sangat normal. Kabupaten-kabupaten masih perlu pembinaan.
“Rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya, bukan gubernur yang tidak mau, hingga saat ini saya tidak pernah mencabut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalbar yang terdahulu (Usman Ja’far, Red), tetapi Pemerintah Pusat, yaitu Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menangguhkan pembentukan Kapuas Raya,” ungkap Gubernur Cornelis pada acara Welcome Party, Jumat (2/5) dalam peresmian Taman Wisata Rohani Bukit Kelam Kabupaten Sintang, yang dihadiri Dubes Vatikan, Uskup Pontianak, Uskup Sanggau, Uskup Sintang, Bupati Sintang, Bupati Bengkayang, Bupati Sekadau, Bupati Melawi dan Muspida Kabupaten Sintang dan para tokoh masyarakat setempat.

Kata Cornelis, Presiden SBY melalui Menteri Dalam Negeri meminta untuk melakukan pembinaan dahulu kepada kabupaten-kabupaten yang sudah ada.
“Pada saat pertemuan di Kalsel Kabupaten Tanah Bumbu Kecamatan Batu Licin kemarin hal ini sempat kami rapatkan mulai dari Bupati Bengkayang, Bupati Sekadau, Bupati Melawi yang ikut hadir bersama Gubernur,” kata Cornelis.
“Nah, jadi bukan saya yang tidak setuju, tetapi kalau Pemerintah Pusat mengatakan jangan dulu, Gubernur harus patuh. Antara Presiden hingga Ketua RT adalah satu hirarki pemerintahan. Oleh karena itu sebagai aparatur pemerintah, kita harus patuh kepada pimpinan tertinggi di dalam struktur Pemerintahan RI yaitu Presiden,” ujar Cornelis.
Sedangkan menanggapi aksi-aksi dari berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke DPR dalam menyikapi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, menurut Cornelis itu adalah hal yang demokratis, wajar, dan tidak ada masalah. Itu merupakan hak setiap masyarakat.
Cornelis dalam sambutannya juga menyampaikan pesan dari Presiden RI dalam sidang Kabinet Indonesia Bersatu yang pada awal bulan April kemarin dilakukan, yakni untuk mewaspadai krisis pangan. “Kita diminta, salah satunya melalui Gereja Katolik untuk memanfaatkan alam dengan menanam kebutuhan pokok seperti padi. Kemudian kita diminta juga untuk menghemat segala bentuk energi, mulai dari listrik, bahan bakar minyak dan mewaspadai flu burung, serta masalah gizi buruk.”
Dalam agama Katolik memang sedikit berbeda, kalau duta besar ia mengurusi kepentingan rakyatnya di negara lain, tetapi Duta Besar Vatikan ini mengurusi rakyat Indonesia yang beragama Katolik yang lebih menekankan kepada pembinaan umat agar imannya semakin baik.
Dalam sambutannya Duta Besar Vatikan Mgr Leopoldo Girelli menyatakan kekagumannya untuk Kalbar, yang antara umat beragama hingga kini bisa hidup berdampingan, dan mengimbau kepada umat Katolik agar bisa mempertahankan dan selalu menjaganya.■Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Sintang

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Dubes Vatikan Datang Membina Umat

Kedatangan Dubes Vatikan yang juga pemimpin dari kalangan gereja di Vatikan Roma Mgr.Leopoldo Girelli benar-benar menyedot kehadiran masyarakat Sintang untuk datang dan berkumpul di kawasan wisata rohani bukit kelam. Tak ayal lagi, lautan manusia yang datang menyemut di sekitar kawasan wisata yang dibangun dengan dana miliaran tersebut.

Tidak hanya dari kalangan umat katolik yang memang sangat berbahagia dengan kedatangan pimpinan agama mereka. Namun masyarakat penganut agama lain juga turut berdesakan untuk melihat prosesi persemian sekaligus menikmati kawasan wisata tersebut. Diperkirakan sekitar 10 ribu masyarakat dari berbagai kabupaten siang itu Sabtu (3/5) berkumpul di bukit kelam.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, ketika ditemui sejumlah wartawan di kediaman Bupati Sintang mengatakan bahwa kedatangan Dubes Vatikan ke Kalbar, khususnya ke Kabupaten Sintang adalah untuk melakukan pembinaan terhadap umat.
“Karena agama Katolik itu berbeda dengan yang lain. Jadi berdasarkan hirarki gereja, mulai dari paus sampai pastor. Kedatangan Beliau ke sini untuk membina umat Katolik seupaya semakin beriman dan meningkatkan kualitas iman,” katanya.
Saat ditanya apakah ada follow up lain misalnya dalam bentuk kerjasama dengan negara Vatikan. Cornelis mengatakan bahwa kerjasama antara Indonesia dengan Vatikan hanya khusus untuk pembinaan umat Katolik. Karena menurutnya di mana ada umat Katolik, maka di situlah ditempatkan seorang duta dari Vatikan.
Tentang dipilihnya Sintang sebagai daerah tujuan utama dari kunjungan dubes tersebut, ketua DPD PDIP Kalbar ini mengatakan bahwa hal tersebut bertepatan dengan adanya kegiatan di Sintang yang berhubungan dengan hirarki gereja. “Kegiatan di Sintang ini ada hubungannya dengan hirarki gereja yang harus mereka ketahui, sehingga perlu diketahui dan supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan,” jelasnya.
Apalagi saat ini menurutnya banyak muncul ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Seperti munculnya orang-orang yang mengaku dirinya nabi. “Karena Katolik mayoritas di Kalbar, dengan kedatangan Dubes Vatikan ini kita berharap akan semakin bagus dan semakin ditingkatkan kualitas imannya. Tidak hanya sekedar KTP saja,” tegasnya.
Dengan kedatangan Dubes vatikan juga menurutnya menjadikan Kalbar bisa lebih dikenal dunia internasional. “Supaya dunia tahu, kalau Kalbar itu plural dan terbuka,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bila umat beragama menjalankan agama dengan bagus, khususnya bagi umat Katolik menjalankan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja dikerjakan dengan baik. Maka salah satu dampaknya adalah hilangnya kemiskinan. “Kalau kita jalankan ajaran Tuhan dengan baik, tidak ada itu miskin,” tegasnya.
Usai memberikan keterangan kepada pers yang didampingi oleh sejumlah bupati, Gubernur Kalbar dan rombongan termasuk dubes Vatikan langsung meluncur menuju lokasi peresmian kawasan wisata bukiat kelam di desa Merpak kecamatan Kelam Permai. Perjalanan di tempuh selama kurang lebih 30 menit. Kedatangan rombongan Dubes dan gubernur di lokasi masuk kawasana wisata tersebut disambut dengan adat Desah, yang ditandai dengana pemotongan batang tebu. Adat desah sendiri di kalangan masyarakat Dayak Desah di yakini bahwa dengan memotong tebu, maka sama artinya dengan menghilangkan penghalang untuk melanjutkan kegiatan. Pemotongan langsung dilakukan oleh sang Dubes Mgr.Leopoldo Girelli, sedangkan penombakan babi sebagai salah satu bentuk persembahan dilakukan oleh gubernur Kalbar Cornelis, MH. Sebelum melangkah, rombongan yang diwakili oleh gubernur dan dubes juga diminya meneguk tuak (minuman khas Dayak). Minum tuak sendiri bermakna sebagai bentuk persahabatan. Dengan iringan musik khas dayak dan gerak gemuli penarinya, rombongan langsung diiring menuju pelataran gua bunda maria. Di dalam gua buatan yang indah tersebut, telah berdiri sebuah patung bunda maria yang terbuat dari batu marmer dan diimpor dari Italia dengan harga milyaran. Masyarakat yang telah mengelilingi kawasana yang ditata apik dengan beberapa tenda tersebut, terkesima melihat keanggunan patung Bunda Maria. Prosesi liturgi dalam bentuk misa kudus pun dibuka.
Misa kudus langsung dipimpin oleh Dubes Vatikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sangat halus.
Iringan koor yang terdiri dari 3 tingkatan suara menambah syahdu dan khusuk jalannya misa tersebut. Dengan diiringi uskup dari Sintang, Pontianak dan Sanggau, Dubes memercikkan air suci pada patung Bunda Maria. Percikan air suci tersebut diyakini berguna untuk menjaga agar roh dalam patung tersebut tidak digangu oleh roh jahat lain. Selanj