Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Minggu, 31 Agustus 2008

Taruna Merah Putih Milik Kaum Muda


Kota Sanggau menjadi saksi, sebuah sejarah berkibarnya Taruna Merah Putih Kalimantan barat. Taruna merah putih milik kaum muda, dibawah bendera PDI Perjuangan. PDI Perjuangan percaya, dan sangat perhatian dengan kaum muda. Melalui PDI Perjuangan orang muda akan maju.

Pelaksanaan Deklarasi DPD Taruna Merah Putih Provinsi Kalbar dilaksanakan di Sanggau, karena saat Pilkada, Sanggau berhasil menang mutlak, dan Kalbar merupakan kemenangan pertama PDIP untuk pemilihan gubernur di Indonesia.

Dari 29 Provinsi yang selesai melaksanakan Pilkada, 14 Gubernur berhasil dimenangkan PDIP Perjuangan.

Ada Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait.
Ada Gubernur Kalbar, Artis Edo Kondolangit dan para undangan yang menyaksikan dilantiknya pengurus Taruna Merah Putih.

Ketua DPD Taruna Merah Putih Kalbar dr. Karolin Margret Natasa saat Orasinyapun mengatakan, ”Taruna Merah Putih akan menciptakan kader-kader PDI Perjuangan. Ini merupakan wadah untuk membina kaum muda yang simpati terhadap PDI Perjuang, dan akan mendampingi PDI Perjuangan menyongsong Pemilihan Umum 2009 mendatang.

Teks dan Foto: Lukas B Wijanarko

Baca Selengkapnya...

DPD Taruna Merah Putih Kalbar Dilantik


Sebanyak 27 pemuda dan pemudi terbaik Provinsi Kalimantan Barat dilantik menjadi pengurus inti Dewan Pengurus Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat TMP, Maruarar Sirait, di Kabupaten Sanggau, Sabtu (30/8) kemarin.

"Pelantikan DPD TMP di Kalbar yang ke-13 dari 33 provinsi di Indonesia yang paling meriah karena diselenggarakan di lapangan terbuka, lapangan sepak bola Rawa Bhakti, Sanggau," katanya.
Ia mengatakan TMP adalah organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemenangan Pemilihan Umum 2009. Tugas TMP yaitu memenangkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden 2009-2014 mendatang.
Ia menjelaskan, anggota organisasi TMP berasal dari kalangan muda-mudi yang akan memperjuangkan pelajar, mahasiswa, tarunan dan profesional muda menjadi patriot bangsa.
Sementara itu, Ketua DPD TMP Provinsi Kalbar, Karoline Margaret Natasa mengatakan, siap memperjuangkan kaum muda dalam berpolitik dan nasib generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
Ia mengatakan, alasan dipilihnya Kabupaten Sanggau sebagai tempat deklarasi TMP karena di kabupaten tersebut telah memenangkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Cornelis dan Christiandy Sanjaya masa bhakti 2008-2013.
"Kita berikan apresiasi kepada masyarakat Sanggau dan Landak karena telah mengantar Cornelis sebagai gubernur Kalbar dari PDIP," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan dukungannya atas terbentuknya organisasi TMP yang akan membantu PDIP untuk memenangkan Pemilu 2009.
"Mari kita wujudkan peran TMP guna mewujudkan peran kaum pemuda dalam membentuk masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera," katanya. Perekrutan anggota TMP tidak membedakan agama, suku, golongan dan etnis.
Dalam kesempatan tersebut, Cornelis yang juga Ketua DPD PDIP Kalbar mengajak masyarakat menciptakan kehidupan yang merdeka dalam segala hal melalui PDIP dan TMP.

Baca Selengkapnya...

Jumat, 29 Agustus 2008

Champion From Jungle ke Las Vegas


Hari-hari Daud “Cino” Jordan mengahabiskan waktu di sasana selama tiga bulan terakhir akan segera berakhir. Tengah bulan depan Juara Tinju WBO Asia Pasifik Indonesia ini akan berduel menghadapi juara WBO wilayah Amerika Utara, Jose Antonio Meza dari Meksiko di Las Vegas.

Kepastian akan naik ringnya sang juara adu jotos Kalbar ini dipastikan saat ia menghadap wakil gubernur. Jumat, (29/8) pagi, didampingi Pdt. Iwan Luwuk dan Damianus Jordan, kakak sekaligus pelatihnya, Cino mohon dukungan Pemprov untuk mengiringi langkahnya menuju pentas dunia.
Kepada Wagub Christiandy, Cino dan rombongannya mengaku langkahnya menuju ring tinju yang menjadi kiblat tinju profesional dunia ini tak lepas dari prestasi yang telah ditorehkan si Raja KO ini. Cino yang telah beralih ke jalur profesional beberapa tahun terakhir terpantau para pencari bakat dari Amerika Serikat. Golden Boy Enterprise, EO yang dikelola oleh mantan juara dunia Oscar de La Hoya melihat Cino sebagai sosok yang layak dijual kepada publik tinju Amerika yang senang menyaksikan duel yang menghibur (entertainment).
“Rencananya tanggal 13 nanti pertandingan melawan Jose Antonio Meza akan digelar di Las Vegas. Belum ada petinju kita yang pernah tampil di sana. Kita sudah pelajari rekaman bertanding calon lawan kita,” terang Damianus Jordan kepada Wagub.
Gengsi pertarungan ini sendiri menurut Damianus cukup tinggi. Menurut pelatih Daud yang lebih dulu merasakan prestasi tinggi olahraga tinju ini, untuk petinju seukuran Chris John yang juga juara duniapun belum pernah merasakan atmosfer pertandingan tinju yang diidam-idamkan banyak petinju dunia itu.
“Saya kira ini kebanggaan tersendiri bagi Kalbar. Prestasi yang ditorehkan oleh Daud tentu akan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih berprestasi. Kita pasti akan membantu dan mendukungnya,” ujar Wagub mengomentari prestasi Daud Jordan.
Menurut Wagub, Kalbar memiliki kebanggaan tersendiri atas prestasi yang diukir para atletnya. Selain tunju yang telah menembus prestasi internasional, ada cabang anggar dan angkat besi yang juga kerap membuat prestasi.
“Dengan berangkatnya Daud Jordan ke Las Vegas tentu akan menjadi kebanggaan baru Kalbar. Dan yang pasti nanti akan menjadi ikon baru Kalbar di pentas internasional,” Kepada Daud dan timnya, Wagub berpesan agar bisa membawa citra positif tentang Kalbar di Amerika nantinya. Wagub juga berharap Daud bisa sukses menjalani pertarungan menuju mandatory fight ini. Wagub juga sempat bergurau.
“Wah hebat juga ini Daud nantinya. Mana tahu nantinya bisa teken kontrak dengan Coca Cola, bisa lewat itu nanti segala Gubernur,” ujar mantan kepala sekolah ini.
Daud Jordan mengaku berterima kasih kepada Wagub yang telah mengakomodir dan siap membantu perjuangannya merebut mahkota tinju dunia itu. Upaya yang dilakukan Daud memang tidak mudah. Menurut Iwan Luwuk, rohaniwan yang juga hobi olahraga Daud sempat down, karena selama tiga bulan lebih ia hanya bertarung sendiri tanpa support dari pihak lain.
“Pak saya sudah bosan nih latihan terus,” ujar Iwan mengingat keputusasaan Daud. Tetapi sebagai penggemar tinju yang tahu persis kapasitas Daud, Iwan membesarkan hatinya. Pertemuan dengan Wagub sendiri tidak lepas dari campur tangan pendeta di Gereja Pantekosta, Jalan Gajah Mada ini.
Damianus, sang pelatih yang juga kakak kandung Cino mengaku butuh waktu yang panjang untuk mencetak seorang juara tinju. Sebagai abang tertua dari enam bersaudara yang semuanya lelaki, Damianus yang mendapat jatah sebagai PNS karena rekomendasi langsung Presiden Habibie atas prestasinya ini dengan keras menggembleng adik-adiknya. Kini dua adiknya sudah punya kekuatan, selain Daud seorang adiknya lagi juara dikenal sebagai petinju amatir berprestasi yang kini bergabung di Kesatuan Brimob Polda Kalbar.
Seandainya nanti Daud benar-benar berhasil mewujudkan rencananya menjadi kampiun dunia, Pemprov menurut Wagub siap membantu gelaran pertandingan choice Daud Jordan di Kalbar.
Sebelum berpisah, Daud dan timnya sempat berpose bersama Wagub Christiandy Sanjaya. Raut bahagia terpancar dari wajah sang juara dari rimba ini.□
========
INTERNASIONAL
Daud “Cino” Jordan yang dipromosikan sebagai Champion From Jungle oleh publik di Amerika berpose bersama Wagub Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya di Kantor Gubernur. Cino didampingi pelatih dan ofisialnya, Daud akan menjadi petinju Indonesia pertama yang merasakan atmosfer tinju kelas dunia. Ia berjanji berjuang habis-habisan di ring tinju untuk mengangkat dan mempromosikan citra Kalbar di pentas internasional. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Misa Arwah, 100 Hari Wafatnya Ibunda Maria Christina Uko

Misa Arwah untuk mendoakan keselamatan perjalanan pulang ke surga, arwah Ibunda Maria Christina Uko dan arwah Ayahanda JR. Djamin Indjah, akan dilaksanakan pada, Sabtu, 30 Agustus 2008, pukul 19.30 WIB- hingga selesai, bertempat di rumah kediaman almarhum Jalan Purnama, Gang Surya Purnama No. 14 Pontianak Selatan.

Misa Arwah tersebut selain mengenang 100 hari meninggalnya Ibunda Maria Christina Uko, juga memperingati 3 tahun meninggalnya Ayahanda JR. Djamin Indjah. Mendiang berdua adalah orang tua dari Gubenur Kalbar, Drs. Cornelis, MH.
Misa Arwah yang dipimpin seorang pastor tersebut, selain mengundang warga Kring 8A, Paroki Keluarga Kudus Kota Baru, juga mengundang seluruh keluarga almarhum, sahabat, kenalan dan andaitaulan untuk mendoakan arwah beliau berdua agar selamat dari api penyucian sesuai ajaran Gereja Katolik.□Tanto Yakobus.

Baca Selengkapnya...

Rp3,5 Miliar untuk Pasien SKTM di Luar Jamkesmas

Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedarso Pontianak mengajukan anggaran Rp3,5 miliar dalam APBD Perubahan 2008 untuk melayani pasien yang tidak masuk dalam penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Dana sebesar itu diperkirakan bisa untuk melayani sekitar delapan ribu pasien," kata Direktur RSUD dr Soedarso Pontianak, M Subuh di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan, RSUD dr Soedarso saat ini masih melayani pasien yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Namun hal itu hanya sampai 31 Agustus karena sejak 1 September SKTM sudah tidak berlaku lagi.
"SKTM masih berlaku untuk pasien yang masuk dalam daftar penerima Jamkesmas yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota," katanya.
Namun, lanjutnya, dari pengguna SKTM di RSUD dr Soedarso sejak Januari hingga Juli, sekitar 33 persennya tidak masuk dalam data penerima Jamkesmas sementara kuota telah ditetapkan.
"Mereka ini juga harus tetap dilayani sehingga kami mengusulkan dana sebesar Rp3,5 miliar di dalam anggaran perubahan 2008," kata M Subuh.
Meski belum ada persetujuan, namun ia bertekad RSUD dr Soedarso tetap memberi layanan untuk pasien selama masa transisi sebelum APBD Perubahan 2008 disahkan. Sesuai petunjuk pelaksana Jamkesmas 2008 untuk Kalbar sebanyak 360.905 rumah tangga miskin dengan 1.584.451 anggota rumah tangga miskin.
Program Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan gratis keluarga miskin sebagai pengganti Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin).
PT Askes ditugasi melegalkan peserta program, yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota, dengan membuat dan mendistribusikan kartu Jamkesmas.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Kamis, 28 Agustus 2008

Dana Infrastruktur Kalbar 2009 Efektif dan Efisien

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menggunakan dana di bidang infrastruktur secara efektif dan efisien pada tahun anggaran 2009. Menurut Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya di Pontianak, Selasa, hal itu sebagai konsekuensi pemenuhan 20 persen dana di APBD Kalbar untuk sektor pendidikan.

Namun, secara keseluruhan, dana untuk sektor pendidikan yang masuk dan dikelola Kalbar pada tahun 2008 sudah lebih dari 20 persen APBD 2008 yang nilainya Rp1,3 triliun.
Kalbar menargetkan dana pendidikan Rp2,4 triliun pada 2009 seiring rencana pemerintah merealisasikan kewajiban 20 persen dalam RAPBN 2009.
Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Ngatman mengatakan, tahun 2008 dari APBN sektor pendidikan Kalbar mendapat sekitar Rp600 miliar.
Dana yang akan diperoleh akan difokuskan untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, menaikkan mutu pendidikan serta memperbaiki manajemen sekolah.
Dinas Pendidikan juga berencana menyelesaikan pembangunan sekolah yang rusak mulai dari jenjang SD hingga SMA. Kemudian, kesejahteraan guru juga mendapat prioritas.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan serta keterangan pemerintah atas RUU APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8), mengatakan mengalokasikan Rp224 triliun dalam RAPBN 2009 sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20 persen alokasi dari APBN. Sedangkan untuk Departemen Pendidikan Nasional, direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp52 triliun.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 Kalbar dari Departemen Pekerjaan Umum melalui APBN sebesar Rp839,615 miliar.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

APBD Kalbar Lampaui Angka Rp1,4 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat sepanjang tahun 2008 akan melewati angka Rp1,4 triliun. "Besaran perubahan untuk APBD 2008 yang diajukan Pemprov berkisar 10 persen hingga 11 persen dari APBD Murni," kata Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman di Pontianak, Rabu.

Menurut Syakirman, rancangan usulan itu sudah disiapkan di tim anggaran eksekutif. APBD Murni Kalbar 2008 yang disahkan akhir Desember 2007 sebesar Rp1,3 triliun.
Ia menambahkan, saat ini tim anggaran eksekutif masih menunggu penyelesaian perhitungan anggaran tahun 2007 oleh DPRD Kalbar. "Mungkin pekan depan akan diajukan draf usulan perubahan APBD 2008," kata Syakirman.
Sementara untuk realisasi APBD Murni 2008 terutama belanja langsung pembangunan, hingga pertengahan Agustus diperkirakan baru mencapai 35 persen hingga 40 persen.
Ia mengatakan, masih rendahnya penyerapan tersebut pelaksanaan proyek pembangunan umumnya mencapai angka tertinggi di triwulan ketiga di setiap tahun anggaran berjalan.
"Kalau triwulan kedua, biasanya hanya proyek-proyek kecil yang sudah diambil uangnya oleh pelaksana misalnya di bawah 100 juta rupiah," kata dia. Kenaikan harga bahan bangunan juga tidak memengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja langsung.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Senin, 25 Agustus 2008

Gubernur Umumkan Jam Kerja Ramadhan


Gubernur Cornelis menyatakan bahwa sehubungan dengan tibanya bulan suci Ramadhan 1429Hijriah diumumkan kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, instansi vertikal, Lembaga Pemerintahan Non Departeman dan seluruh masyarakat mengenai penyesuaian jam kerja

Bahwa jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1429 H, setiap kantor-kantor pemerintah di lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat serta unit-unit di bawahnya ditetapkan hal-hal sebagai berikut. Pada Senin-Jumat jam kerja dimulai pada pukul 07.00-14.00 WIB. Sedangkan istirahat pada Jumat dimulai pada pukul 10.30-13.00 WIB.
Kemudian bagi instansi vertikal, Lembaga Pemerintah Non Departeman dan instansi lainnya yang mempunyai jam kerja tersendiri, termasuk di dalamnya jam kerja selama bulan suci Ramadhan, baik yang diatur secara sentral maupun yang diatur secara lokal, tetap mengikuti ketentuan yang telah dikeluarkan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kecuali apabila oleh pimpinannya diputuskan untuk menyesuaikan diri dengan pengumuman ini.
Selanjutnya pelaksanaan apel pagi dan apel siang tetap dilaksanakan sesuai dengan jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1429 H. Kegiatan olahraga juga dilakukan pada Jumat, selama bulan suci Ramadhan 1429 H ditiadakan.
Pengumuman ini mulai berlaku sejak hari pertama hingga berakhirnya bulan suci Ramadhan 1429 H. Pengumuman ini dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2008dan ditandatangani oleh Gubernur Cornelis.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Panglima: 2010 Kalimantan Dibentuk Dua Kodam


Panglima Kodam (Pangdam) VI/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI, Tono Suratman di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mengatakan, sesuai rencana strategis (Renstra) tahun 2010 mendatang, Kodam VI/Tanjungpura akan dibagi menjadi dua Kodam.

"Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyatu menjadi satu Kodam yaitu Kodam VI/Tanjungpura, sementara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga jadi satu Kodam dengan nama Lambung Mangkurat atau Mulawarman," katanya usai serah terima jabatan Danrem 121/Alambhana Wanawwai dari Kolonel (Inf), Edy Susanto kepada Kolonel (Inf), Nukman Kosadi, Senin.
Ia berharap, rencana menjadikan dua Kodam itu bisa terwujud tahun 2010 mendatang sesuai dengan Renstra. "Alasan kita menjadikan dua Kodam yaitu karena luas Pulau Kalimantan itu sekira lima kali Pulau Jawa, dan (terkait) hakekat ancaman keamanan," katanya.
Tono Suratman menjelaskan, Provinsi Kalbar, berbatasan dengan laut China Selatan, sementara dari darat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sarawak) yang memiliki panjang perbatasan sekira 966 kilometer.
"Kita berharap setelah dibagi menjadi dua Kodam, sehingga secara geografis bisa memenuhi syarat untuk pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan, baik laut maupun darat," katanya.
Kodam VI/Tanjungpura saat ini memiliki Organik Brigade Infanteri 19 Khatulistiwa di Singkawang, dan lima Brigade Infanteri yang tersebar di lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat termasuk Brigif 19 Kapuas yang berada di bawah naungan Korem 121 ABW, dan Markas Infanteri di Putussibau.
Saat ini, ada sekitar 24 pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur, dan sisanya sekitar 37 pos pengamanan perbatas berada di sepanjang Kalimantan Timur-Malaysia Timur.
Ia mengatakan, penambahan pos di sepanjang perbatasan Kalbar-Malaysia, karena dinilai ancaman semakin hari semakin meningkat. Ancaman meningkat seiring pertambahan penduduk yang secara tidak langsung menimbulkan masalah sosial yang diikuti peningkatan pelanggaran di segala bidang.
Penambahan pos di sepanjang perbatasan, kata dia, juga tergantung dari tingkat ancaman keamanan, karena pos tidak bisa dilihat dari jumlahnya, melainkan seberapa besar ancaman keamanan di sepanjang perbatasan.
Beberapa ancaman itu seperti pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.
Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal, karena dengan panjang mencapai 2.000 kilometer maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi, katanya.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Sabtu, 23 Agustus 2008

Gubernur Cari Investor Bauksit ke Jepang


Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, berangkat ke Jepang pada 20 - 27 Agustus untuk bertemu pengusaha Jepang yang bermitra dengan PT Aneka Tambang terkait rencana penambangan bauksit di Kabupaten Sanggau.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Kalbar, Hamdan Harun saat dihubungi di Pontianak, Jumat, mengatakan, Gubernur Cornelis ingin bertemu langsung dengan pihak yang ingin berinvestasi di Kalbar itu.
"Selama ini banyak investor yang datang tetapi tidak punya kemampuan yang memadai untuk berinvestasi," kata Hamdan Harun.
Menurut dia, Gubernur tidak ingin investor tersebut tidak serius dengan komitmen awal yang telah disepakati mengingat rencana penambangan bauksit di Kabupaten Sanggau sudah cukup lama.
Keberangkatan Cornelis ke Jepang atas undangan PT Aneka Tambang sehingga seluruh biaya ditanggung perusahaan tersebut. "Gubernur berangkat sendiri dan sudah mendapat izin dari Presiden," kata Hamdan Harun.
Ia menambahkan, PT Aneka Tambang sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pengusaha Jepang dan Cina pada September 2007 terkait rencana penambangan bauksit tersebut.
Sementara Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman mengaku tidak mengetahui kepastian keberangkatan Gubernur ke Jepang.
Data dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), luas areal di Kabupaten Sanggau yang mengandung bauksit diperkirakan 73.300 hektare dengan cadangan sebanyak 422,921 juta metrik ton.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

1.606 RTS di Pontianak Terima BLT usulan


Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Efliza mengatakan, sebanyak 1.606 Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) usulan untuk tahap II September mendatang.

"Penerima BLT usulan tersebut untuk mengganti sekitar 1.625 RTS yang dibatalkan menerima BLT karena sudah tidak layak, dan meninggal dunia, sehingga diusulkan penerima BLT usulan sesuai kuota untuk kota Pontianak sekira 19.700 RTS sesuai data penerima BLT tahun 2005 lalu," katanya di Pontianak, Selasa.
Ia mengatakan, hingga batas akhir pencairan tahap pertama, BLT yang tersalurkan sudah sekitar 97,73 persen atau sekira 17.665 RTS, yang batal sebanyak 1.625 RTS atau tinggal 410 RTS yang belum menerima BLT.
"Kita masih memberikan waktu bagi RTS yang belum menerima BLT tersebut hingga tahap kedua nanti, atau dirapel yang jumlahnya sekitar Rp700 ribu, yaitu tahap pertama Rp300 ribu dan tahap kedua Rp400 ribu," katanya.
Sementara itu, Humas PT Pos Cabang Pontianak, Mirzant ART mengatakan, pihaknya siap kapan saja menyalurkan program pemerintah berupa BLT tersebut kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia mengatakan, bagi RTS yang belum mengambil haknya masih punya kesempatan untuk mencairkan bantuan tersebut ditahap kedua yang akan dicairkan sekira akhir Septembar atau sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Kota Pontianak.
Data BPS Kota Pontianak, sebanyak 19.700 RTS di Kota Pontianak berhak mendapatkan BLT yang terdiri atas Kecamatan Pontianak Selatan 1.491 RTS, Pontianak Timur 5.553 RTS, Pontianak Barat 4.578 RTS, Pontianak Kota 3.258 RTS, serta Pontianak Utara 4.820 RTS, dari sekira 2.058 rukun tetangga tercatat 464 rukun warga.
Sementara untuk RTS yang tidak terdaftar, dilakukan pendataan ulang sekitar September-Oktober mendatang, RTS tersebut akan menerima penyaluran BLT 2009. Sesuai SK Gubernur Kalbar yang diterbitkan Februari 2008, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kalbar sebanyak 360.888 unit.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

10 Provinsi Jadi Perhatian Khusus Kementerian LH


Sedikitnya sepuluh provinsi mendapat perhatian khusus dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup terkait pemberian analisa mengenai dampak lingkungan daerah (Amdal) untuk berbagai proyek pembangunan berskala luas dengan intensitas tinggi.

"Terutama yang membutuhkan lahan luas seperti kelapa sawit, penambangan serta minyak bumi dan gas," kata Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Hermin Roosita di Pontianak, Rabu.
Sepuluh provinsi tersebut Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Riau dan Sumatera Selatan.
Menurut Hermin, Kementerian Negara Lingkungan Hidup selalu berkoordinasi dengan instansi terkait di 10 provinsi tersebut, memperkuat pengawasan Amdal, melibatkan pakar, untuk menilai suatu kegiatan berdampak luas dan penting.
Namun, ia melanjutkan, bukan berarti di provinsi lain tidak ada pembangunan. "Mungkin saja mereka lebih fokus ke bidang yang tidak membutuhkan lahan luas," kata Hermin.
Ia mencontohkan provinsi di Kalimantan yang cenderung mengandalkan sumber daya alam seperti lahan, batu bara dan minyak bumi dan gas untuk menarik investor.
Pemberian Amdal untuk suatu usaha berskala luas seperti perkebunan membutuhkan waktu berkisar enam bulan hingga satu tahun.
Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan dua peraturan Menteri nomor 05 dan 06 tahun 2008 yang isinya berkaitan dengan tata laksana lisensi komisi penilai Amdal dan tata laksana komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
Aturan tersebut memungkinkan daerah dapat melakukan penilaian Amdal dengan syarat bentuk kelembagaan memadai, adanya tim teknis, mempunyai pakar yang berkompeten, akses laboratorium memadai serta melibatkan LSM.
Penilai Amdal selanjutnya harus mempunyai sertifikasi. "Ini berlaku satu tahun setelah Permen Lingkungan Hidup tersebut diberlakukan, yakni Juli 2009," kata dia.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga akan melakukan pelatihan untuk penilai dan penyusun Amdal terkait terbitnya Permen LH itu. Rancangan Amdal yang selama ini diduga banyak sekedar "copy paste" dari proyek lain akan sulit ditemui karena nantinya ditangani orang-orang yang berkompeten.
Hermin Roosita juga mengharapkan penilai Amdal di daerah tidak gegabah dalam menerbitkan Amdal karena harus sesuai aturan yang ditetapkan.
"Libatkan stake holder untuk menyusun Amdal serta tidak menyimpang dari aturan," kata dia menegaskan. Ia mengatakan, ketidakpatuhan terhadap aturan saat membuat Amdal membuat ada pihak yang harus ditahan oleh aparat hukum. Setiap tahun ribuan Amdal diajukan dari seluruh Indonesia.
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalbar, Tri Budiarto mengatakan, pengesahan Amdal merupakan tahap awal sebuah perusahaan saat melakukan konstruksi pembangunan seperti membuka lahan.
"Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengawasi dan mengontrol realisasi Amdal," katanya.
Permen LH No 05 dan 06 Tahun 2008 memuat dan mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berkaitan dengan Amdal seperti yang diamanahkan oleh PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Amdal.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Kalbar Berharap Italia Ikut Bantu Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Ngatman berharap, kunjungan Duta Besar Italia Roberto Palmieri ke provinsi itu dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan bantuan bidang pendidikan.

Menurut Ngatman di Pontianak, Kamis, Roberto Palmieri selain ke sejumlah tempat wisata di Kalbar, juga dijadwalkan akan mengunjungi SMP Negeri 3 Pontianak pada Sabtu (24/8) pagi.
"Sekolah tersebut yang sudah berstandar internasional di Kalbar," kata Ngatman. Ia menambahkan, Italia selama ini belum memberikan bantuan di bidang pendidikan untuk masyarakat Kalbar.
"Baru Pemerintah Australia yang sudah memberi bantuan untuk pembangunan sejumlah unit sekolah menengah pertama di seluruh Kalbar," katanya.
Ia mengharapkan, saat bertemu dengan Duta Besar Italia tersebut, siswa SMP Negeri 3 Pontianak dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan selama menjalani proses kegiatan belajar mengajar.
Roberto Palmieri mengunjungi Kalimantan Barat selama tiga hari sejak Kamis (21/8) untuk berpartisipasi dalam acara budaya "Colours of The World" yang rencananya akan ditayangkan di TVRI.
Ia akan mengunjungi dua daerah yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. Sejumlah ikon Kalbar yang juga akan dikunjungi seperti Tugu Khatulistiwa, menelusuri Sungai Kapuas, Rumah Betang, dan kolam penangkaran Ikan Arwana.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Target Dana Pendidikan 2009 Rp2,4 Triliun


Kalimantan Barat menargetkan dana pendidikan Rp2,4 triliun pada 2009 seiring rencana pemerintah merealisasikan kewajiban 20 persen dalam RAPBN 2009.

"Untuk tahun ini, dari APBN sektor pendidikan Kalbar mendapat sekitar Rp600 miliar. Kalau tahun depan, target empat kali lipat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Ngatman di Pontianak, Jumat.
Menurut Ngatman, dengan dana sebesar itu sudah cukup memadai untuk pembangunan sektor pendidikan di Kalbar pada 2009. "Fokusnya untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, menaikkan mutu pendidikan serta memperbaiki manajemen sekolah," katanya.
Ia mengatakan, Dinas Pendidikan juga berencana untuk menyelesaikan pembangunan sekolah yang rusak mulai dari jenjang SD hingga SMA. Kemudian, kesejahteraan guru juga mendapat prioritas. "Misalnya kelebihan mengajar, untuk membayar sertifikasi bagi guru yang sudah lulus," kata Ngatman.
Ia menambahkan, pada 2009, Dinas Pendidikan akan memperluas kesempatan belajar untuk seluruh masyarakat Kalbar usia sekolah. Namun, ia melanjutkan, peningkatan porsi anggaran pendidikan di APBN juga harus diimbangi dalam APBD. "Porsi antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru akan dilakukan dengan angka yang wajar," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan serta keterangan pemerintah atas RUU APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8), mengatakan mengalokasikan Rp224 triliun dalam RAPBN 2009 sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20 persen alokasi dari APBN. Sedangkan untuk Departemen Pendidikan Nasional, direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp52 triliun.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Kamis, 21 Agustus 2008

Sanggau, Antisipasi Pilkada Ulang


Gubernur Kalbar Cornelis mengingatkan untuk mengantisipasi pilkada ulang sehubungan dengan banyaknya calon Bupati (enam pasang) yang maju di pemilihan Bupati Sanggau. Menurut Cornelis, pejabat Bupati hendaknya mampu melakukan langkah antisipasi dan sering meninjau langsung sejauh apa sosialisasi tersebut dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Terlebih lagi persiapan masalah pendanaan yang sudah pasti akan bertambah jika terjadi pilkada ulang, Jumat (15/8)

Serah terima jabatan dari pejabat lama Yansen pada Moses telah dilantik pada tanggal 8 Agustus 2008 oleh Gubernur Drs. Cornelis MH. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No .6 2005 yang disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, waktu dan tempat sertijab dapat dilaksanakan selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal pelantikan.
Dalam sambutannya Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, ada dua tugas pokok yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sanggau, dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemilihan secara langsung Bupati dan Wakil Bupati yang definitive.
Sementara itu penjabat Bupati Sanggau Drs. Hermanus Munsin MH, usai acara sertijab menegaskan, “Langkah awal, saya akan menata dan konsolidasi ke dalam dulu untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita dan yang sudah baik akan kita lanjutkan.
========
Teks Foto:
Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH menyaksikan serah terima jabatan dari pejabat lama Yansen Akun Efendi kepada Drs, Moses Hermanus Munsin MH. Sebagai Pejabat Bupati Sanggau yang telah dilantik pada tanggal 8 Agustus 2008 di Sanggau. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

1000 Rumah bagi Peserta Jamsostek di Ambawang


Jamsostek bekerjasama dengan Perum Perumnas dan BTN menyediakan 1000 rumah bagi pekerja peserta Jamsostek di Sungai Ambawang. Lokasi tepatnya di Jalan Sei Landak Timur.

Menurut Darwis Dolmanan, Manager Cabang Perum Perumnas Kalbar, BTN sebagai penyandang dana dalam pemberian kredit, Perumnas dalam pembangunan fisik rumah serta Jamsostek sebagai penyedia pinjaman uang muka.
Hal itu diungkapkannya ketika Sosialisasi Pembangunan 1000 Unit Rumah Pekerja Peserta Jamsostek di Hotel Kapuas Palace, Kamis, (8/7).
”Perumnas merupakan perusahaan pengembang milik Pemerintah, bila ada pesanan pembangunan rumah maka akan dibangun,” ujarnya.
Djuwir Muhammad, Deputi General Manager Perum Perumnas Regional II, mengatakan bahwa rumah yang dibangun di daerah Tanjung Hulu, tujuan kerjasama dari ketiga instansi adalah penyediaan rumah bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. ”Penyandang dana dari BTN, sedangkan Perumnas yang menyediakan lahan,” ujarnya.
Rumah yang dibangun tipe 36 dengan harga Rp 55 juta dan tipe 45 dengan harga Rp 90 juta.
Lili Setiadi, Kepala Jamsostek Cabang Kalbar, mengatakan bahwa perusahaan yang telah mengikuti program jamsostek sekitar 1200 perusahaan dan sekitar 121 ribu pekerja untuk periode 2007-2008.
Pendirian perumahan tersebut menunjukkan perhatian Jamsostek terhadap pesertanya. ”Pemerintah menyambut baik kerjasama antara Jamsostek, Perum Perumnas dan BTN dalam pembuatan rumah bagi pekerja Jamsostek,” ucap Sekda Provinsi Kalbar Syakirman
Menurutnya lokasi, tempat perumahan tersebut dibangun sangat banyak diminati yaitu di daerah Sungai Ambawang, sebagai akibat pembuatan jalan di daerah tersebut. ”Rumah yang dibangun ini diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kegembiraannya karena sudah ada dua perusahaan yang berminat mengambil rumah di sana untuk pekerjanya sekitar 100 rumah. ”Setidaknya kebutuhan perumahan bagi pekerja Jamsostek dapat dibantu,” ujarnya.
Diharapkannya nantinya pemberian bantuan perumahan kepada pekerja dapat dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya.□
=========
MOU. Penandatanganan Kerjasama antara ketiga pihak yaitu Jamsostek, Perum Perumnas dan BTN disaksikan oleh Sekda Provinsi, Syakirman. FOTO by Euodia Suryani/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Dirjen Puji Wagub Soal Makna dan Jiwa Keuangan


Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI Mardiasmo menegaskan bahwa sejauh ini Kalbar masih tergolong provinsi yang sering melakukan keterlambatan dalam penetapan APBD. Sekalipun ada pula kabupaten/kota di Kalbar yang sudah sesuai dan cepat dalam menetapkan APBD mereka.

“Saya harap APBD bisa ditetapkan sesuai dengan jadwalnya, sehingga pada awal tahun anggaran tersebut sudah bisa bergerak untuk melakukan pembangunan,” tandasnya dalam acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Hotel Orchard, Selasa (5/8) kemarin.
Mardiasmo di hadapan stakeholder yang memenuhi ruangan sosialisasi mengaku bahwa pada 2008, sebesar 65 persen APBN telah dikucurkan ke daerah berupa dekonsentrasi, subsidi energi yang meliputi subsidi listrik, BBM dan pangan. “Sisanya baru dipakai pemerintah pusat untuk melakukan operasional pemerintah pusat,” paparnya.
Dia juga mengatakan bahwa anggaran APBN harus dikonsolidasikan dengan APBD provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga pembangunan dapat berjalan secara simultan dan terarah. “Insya Allah akhir Septermber 2008 sudah diketahui berapa DAU, DAK untuk masing-masing daerah di seluruh Indonesia,” terangnya.
Sejauh ini Mardiasmo mengatakan bahwa masih banyak anggaran yang tumpang tindih, baik yang berada di kementerian negara, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota seantero Indonesia.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, menyambut baik terselenggaranya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bertujuan memberikan pemahaman yang sama dan menyeluruh dari stekehoders yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak lain dalam memahami PP No. 7/2008.
“Ini penting untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”
Kata Wagub, daya saing suatu wilayah akan ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya alam secara efisien dengan memperhatikan iklim teknologi wilayah. Beranjak dari realitas kondisi pembangunan yang sedemikian komplek, bahwa pembangunan daerah saat ini memang perlu dipusatkan pada pembangunan infrastruktur wilayah guna meningkatkan dan memberi jaminan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya, sehingga masyarakat mampu keluar dari perangkap kemiskinan.
“Pembangunan infrastruktur wilayah, baik transportasi, listrik, air minum maupun komunikasi seluruhnya diharapkan dapat memicu dan memacu percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Diakui bahwa peranan daerah dalam upaya peningkatan sumber dana pembangunan menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk menggali potensi dana alternatif pembiayaan pembangunan adalah berupaya meningkatkan penerimaan pajak.
Dengan terjadinya krisis ekonomi selama ini dan masih terbatasnya kemampuan pemerintah untuk memobilitas pajak maka upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terlalu besar pada saat ini dikhawatirkan akan berakibat negatif terhadap dunia usaha dan juga perekonomian daerah. “Pemerintah daerah harus memfokus upaya pencarian dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan namun dengan asumsi upaya pencarian dana dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan investasi dan produksi daerah.
Menurutnya, dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah, khususnya dana alokasi umum (DAU) ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dana penguasaan pajak antara pusat dan daerah. Masih besarnya presentasi DAU dalam menyumbang total pendapatan daerah maka ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap DAU sebagai sumber pendapatan dalam APBD serta signifikannya belanja daerah dari mata anggaran DAU bagi pemerintah pusat. Sehingga memberikan implikasi tentang pentingnya proses pengalokasian DAU secara lebih efektif dan efisien. “Dalam konteks ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, di mana pada tahun 2008 pemerintah telah menerapkan formula murni DAU atau non holdharmless.
Sehingga, tambah Wagub, melalui arah kebijakan makro dan fiskal tahun 2008 pemerintah berusaha memberikan arah kebijakan belanja ke daerah. Antara lain, meliputi konsolidasi deficit APBN dan APBD serta pemantapan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
Untuk itu, ulas dia, kebijakan alokasi belanja ke daerah antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah. Kemudian mengurangi kesenjangan pelayanan Publio antardaerah dan meningkatkan kapasistas dalam menggali potensi pendapatan asli daerah melalui revisi UU No. 34 Tahun 2000.
Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga merupakan pengalihan secara bertahap dana desentralisasi dan tugas pembantuan yang ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke dana alokasi khusus serta penghapusan non holdharmless sehingga pada 2008 tidak teralokasikan dana penyesuaian. “Seperti dalam penentuan alokasi pembagian APBN 30 persen untuk penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat sangat besar apabila dibandingkan dengan alokasi 70 persen untuk penyelenggara kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI, Prof. DR Mardiasmo memberikan apresiasi terhadap Wagub Christiandy Sanjaya yang merupakan seorang pemimpin yang mengerti dan paham akan makna serta jiwa tentang keuangan. “Wagub mengetahui makna dan jiwa tentang keuangan,” pujinya.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Minta BOS Tepat Sasaran


Penggunaan dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kalimantan Barat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bantuan yang dialokasikan pemerintah pusat sebagai konsekwensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi tepat sasaran.

”Kita harapkan penggunaan bantuan operasional sekolah di Kalimantan Barat disesuaikan dengan petunjuk dan tepat sasaran,” demikian diungkapkan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH di Hotel Kini belum lama ini.
Gubernur Cornelis menegaskan seandainya ada pihak yang melakukan penyimpangan terhadap penggunaan maupun penyaluran dana tersebut, diharapkan pihak yang berkompeten dapat bersikap sesuai dengan tugas dan fungsinya. ”Kita tidak tahu. Kita juga tidak bisa menduga-duga dulu,” jelas Gubernur.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Hadlir Noor, S.Sos menegaskan BOS jangan sampai terjadi penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menekan tingkat kebocoran terhadap dana BOS, yang notabene merupakan anggaran pengalihan dari subsidi BBM ke sektor pendidikan.
“Sesungguhnya tingkat kebocoran dana BOS itu terjadi di tingkatan paling bawah. Karena kebocoran dana BOS itu masih sering terjadi,” tegas legislator Partai Golkar.
Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengawal dana-dana pendidikan dan BOS itu di tingkat yang paling bawah. Supaya tidak terjadi kebocoran maupun penyimpangan yang signifikan. “Itu yang penting. Karena indikasi kebocoran dan penyelewengan dana-dana pendidikan di tingkat yang paling bawah itu banyak didapati dan terjadi di lapangan. Seperti di tingkat sekolah-sekolah,” jelas Hadlir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Drs.H Ngatman menyatakan bakal mengalokasikan anggaran pendampingan BOS daerah melalui APBD Kalbar yang salah satu peruntukannya untuk mengakomodir para orang tua siswa yang tidak mampu dan yang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anak mereka. “Saya sangat setuju kalau dana BOS itu ada program pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah melalui APBD,” tandasnya.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Linda Duta Lingkungan Kalbar


Para juri malam grand final pemilihan duta lingkungan hidup Kalbar sepakat memilih Linda Kusumawati, sebagai duta yang baru. Duta lingkungan hidup dari Kota Singkawang ini berhasil menyisihkan 27 duta lingkungan lainnya.

Jumat, (2/7), bertempat di Function Hall, Kapuas Palace malam pemilihan duta lingkungan yang diprakarsai oleh Bapedalda Kalbar itu diakhiri. Hadir Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya bersama istri dan sejumlah pejabat Pemprov Kalbar serta sejumlah Bupati/Walikota.
Di antara sekian banyak duta-duta lingkungan yang tampil malam itu, Linda tampil cukup baik. Ia berhasil menyisihkan rekan-rekannya yang rata-rata memiliki kemampuan dan pemahaman lingkungan yang pas-pasan. Linda tampil cukup meyakinkan.
Tidak ada perubahan format yang cukup berarti dalam ajang pemilihan duta lingkungan hidup kali ini. Rangkaian kegiatan pun nyaris tak ada yang berbeda dengan kegiatan tahun sebelumnya.
Pembekalan dan pemberian materi yang diberikan kepada para peserta dilakukan di Hotel Kapuas Palace, Pontianak. Ada juga acara kunjungan ke TPA Batu Layang juga ke sekolah yang mendapat anugerah Adiwiyata.
Suasana malam penobatan duta lingkungan hidup sendiri berjalan cukup semarak dan meriah. Dekorasi ruang yang megah dan sorotan kamera dari berbagai kru stasiun televisi menambah semarak suasana.
Tiba saat acara pemilihan. Dua puluh delapan kontestan dipersilahkan naik ke panggung, utama. Duta-duta dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar pun berlenggak-lenggok menarik simpati dewan juri. Setelah dirasa cukup memamerkan penampilan fisiknya, para duta dibedah isi kepalanya. Isu tentang lingkungan ditanyakan kepada keduapuluh delapan kontestan.
Setelah dilempar beberapa pertanyaan seputar lingkungan oleh dewan juri terlihat kapasitas para duta itu. Tidak terlihat ada sesuatu yang istimewa dari pengetahuan para peserta. Dari 28 peserta tak sampai separuh yang menguasai isu lingkungan dengan baik.
Kebanyakan mereka menjawab pertanyaan dewan juri dengan kalimat singkat yang tidak terlalu ‘nyambung’. Isu lingkungan yang dipertanyakan antara lain soal global warming, air bersih, kebakaran hutan, abrasi dan kegiatan penebangan dan penambangan liar.
Dari sekian banyak peserta yang menjawab pertanyaan juri ada satu peserta yang cukup memukau ketika memberi jawaban. Bukan karena kualitas isi jawabannya tapi pada kemampuannya menguasai forum.
Deni Ardiansyah duta dari Kabupaten Pontianak tampil beda saat memperkenalkan diri. Ketika rekan-rekannya yang lain hanya menggunakan Bahasa Inggris dan Indonesia dia tampil beda dengan menggunakan Bahasa Arab. Spontan hadirin yang tidak menyangka kepandaian pemuda ini dibuat terperangah.
Kehadiran dua biduan di sesi hiburan cukup menambah semarak acara. Yang pertama, penyanyi lokal yang baru merilis single, Ratna Werry tampil dengan gitar akustiknya membawakan dua buah lagu. Lagu pertama bertemakan lingkungan yang berjudul Bumi Maafkan Aku. Karena penampilannya yang cukup apik di atas panggung dia diminta memainkan satu lagu lagi.
Usai Ratna Werry memuaskan hasrat penggemarnya, muncul penyanyi yang sudah tidak asing lagi di belantika musik tanah air. Dialah Katon Bagaskara, penyanyi pop yang kini diangkat menjadi duta lingkungan hidup nasional oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Katon membius hadirin dengan hitsnya yang sudah akrab di telinga penikmat musik. Negeri di Awan menjadi pembuka kehadiran pentolan Kla Project malam itu. Tak puas hanya bernyanyi di stage, Katon turun menyapa tamu undangan. Satu per satu meja tamu undangan dihampiri. Cinta Putih menjadi tembang penutup yang dilantunkan oleh suami Ira Wibowo malam itu.
Sebelum turun panggung Katon dalam kapasitasnya sebagai duta lingkungan hidup nasional berpesan kepada seluruh undangan untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan.
Saat-saat yang dibuat mendebar-debarkan pun tiba. Pemilihan jawara duta lingkungan hidup Kalbar dilaksanakan. Dua puluh delapan peserta diperas menjadi delapan orang. kedelapan orang dipilih untuk menerima penghargaan. Mulai dari peserta favorit, harapan II, hingga juara satu.
Ketua Dewan Juri, Dra. Kresensina berdasarkan hasil poling menetapkan Kresensina Marjunita dari Kabupaten Landak sebagai juara favorit pilihan pengirim sms. Juara harapan II diraih Trisye Lahabu dari Kabupaten Kubu Raya. Deni Ardiansyah yang penampilannya cukup menghibur meraih harapan I.
Runner up II diraih Riana Wulandari dari Kabupaten Pontianak. Yasinta Nova Arizona meraih runner up I.
Tiba saat paling mendebarkan. Empat dari delapan peserta yang belum dapat nomor diminta maju ke muka panggung. Setelah berputar-putar dan berpura-pura mau meletakkan mahkota duta pada salah satu kandidat, akhirnya duta lingkungan hidup Kalbar tahun 2007 berhenti di tepat di hadapan Linda Kusumawati.
Dara berjilbab ini dianugerahkan gelar sebagai duta lingkungan Kalbar tahun 2008. Keputusan dewan juri yang memilih Linda Kusumawati dinilai tepat. Jika mengacu pada kriteria penilaian yang disebutkan 70 persen berdasarkan inteligensi dan pengetahuan seputar lingkungan, Linda memang layak. Meski tidak terlalu sempurna secara ragawi, gadis berjilbab ini memiliki aura pesona dan pengetahuan yang cukup soal lingkungan hidup.
========
DUTA LINGKUNGAN
Linda Kusumawati, duta lingkungan dari Kota Singkawang terpilih sebagai duta lingkungan hidup Kalbar pada malam grand final di Function Hall, Kapuas Palace. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Wagub Lepas Kontingen Utsawa Dharma Gita


Secara harfiah Dharma Gita itu adalah salah satu metode pembinaan kehidupan beragama bagi umat Hindu. Gita yang bearti Nyanyian sangat efektif dipergunakan dalam menanamkan ajaran agama Hindu yang bersumber dari Dharma. Sedangkan Darma itu sendiri mempunyai makna nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Weda Sruthi, Smerti, dan Nibanda Sastra,oleh karena itu Utsawa Dharma Gita juga merupakan suatu sarana dan media dalam memberikan pendidikan dan pembinaan bagi umat Hindu.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya saat melepas kontingen Utsawa Dharma Gita Provinsi Kalbar yang akan mengikuti Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional ke-10 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan diselenggarakan pada 4 hingga 8 agustus 2008, di Pontianak,Jumat(1/8).
Selanjutnya Christiandy Sanjaya juga mengatakan dengan Festival membaca dan menyanyikan isi kitab suci khusus umat Hindu masyarakat Kalbar selalu berharap, agar duta Kalbar yang mengikuti kegiatan ini dapat mengukir dan meraih prestasi terbaik, dan mengharapkan kepada ketua kontingen, para pelatih danj official, agar selalu memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh peserta, dengan satu tujuan berjuang untuk tampil secara maksimal, sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang agama.
Selain di hadiri oleh 24 orang peserta pelepasan kontingen Utsawa Dharma Gita ini juga di hadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalbar Rasmi Saffar, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI) Provinsi Kalbar Putu Dupa Bandem, serta Pemuka Agama Hindu Kalbar Nyoman Sudana.
Kontingen Kalbar pada Festival ini akan mengikuti lomba Pembacaan Weda, pembacaan Palawakia, Dharma Widya, dan Dharma Wacana.□
=======
Foto Wakil Gubernur Kalbar, saat melepas Kontingen Utsawa Dharma Gita. Foto: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Segera Terbit Perpres Perbatasan


Angin segar soal regulasi di kawasan perbatasan yang merupakan beranda depan NKRI kembali menghembus. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH mengatakan bahwa di kawasan perbatasan akan segera diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Perbatasan. ”Supaya mempermudah koordinasi antarinstansi terkait yang menangani masalah di daerah perbatasan,” ungkap Gubernur di Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.

Gubernur juga mengatakan bahwa pemerintah pusat sangat konsen dalam memberikan perhatian mengenai persoalan di kawasan perbatasan. ”Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu Perpres bisa direalisasi,” ujarnya.
Dia juga mengaku bahwa rapat koordinasi yang diikuti Gubernur bersama Menkopolhukam di Jakarta beberapa waktu lalu guna penyusunan Perpres untuk mengelola kawasan perbatasan dengan baik, terkoordinasi dengan rapi sehingga bisa mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.
”Kita baru pembicaraan tingkat kedua. Mungkin nanti sama setingkat Menteri. Selesai di tingkat Menteri, mungkin Presiden tinggal teken,” jelas Gubernur.
Gubernur juga tidak menafikan bahwa kemungkinan lahirnya Perpres tentang Pengelolaan Perbatasan bisa saja bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Wilayah Negara. Namun dia juga mengatakan bahwa lahirnya Perpres ini juga tidak menunggu Undang-Undang tersebut lahir terlebih dahulu. ”Kalau itu bersamaan lebih duluan keluar, lebih bagus. Presiden lebih mudah lagi mengeluarkan Perpres karena dasar acuan Undang-Undangnya sudah ada,” tandasnya.
Sebelumnya Forum Rektor Indonesia (FRI) juga sempat membincangkan masalah status kawasan perbatasan yang sekaligus merupakan beranda depan NKRI di Pontianak beberapa waktu lalu. Yang mana hampir semua rektor dari seantero universitas di negeri ini menuangkan gagasan maupun riset mereka guna melahirkan draft terkait regulasi di kawasan perbatasan yang memang sejak lama menjadi impian pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat.
Tanpa aturan yang jelas, perbatasan Indonesia menjadi “bulan-bulanan” pasar gelap atau black market. Banyak kasus TKI-TKW ilegal, illegal logging, illegal meaning dan illegal fishing. Selain rugi harta benda, juga lingkungan hidup hingga harkat dan martabat bangsa.
Rkomendasi pertemuan FRI di Pontianak juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam melahirkan regulasi bagi kawasan perbatasan tersebut.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

BPN, Dishut dan Disbun Perlu Berkoordinasi

Soal Penerbitan Izin Perkebunan


Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH menegaskan Badan Pertahanan Nasional, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat perlu melakukan koordinasi secara baik mengenai penerbitan izin perkebunan di Kalimatan Barat.

”Jangan asal beres dan gampang Pak. Dan jangan sampai Bupati terjebak dan masuk parit,” hal itu ditegaskan Gubernur kala menghadiri rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.
Hadir pula Kapolda Kalbar, Drs. R. Natakesuma, Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husein, Bupati Melawi, Drs. Suman Kurik, Bupati Landak, Drs. Adrianus AS, Bupati Bengkayang, Drs. Yacobus Luna serta pejabat tinggi lain beserta jajarannya.
Kata Cornelis, para pemegang teknis harus serius dalam memberikan beragam masukan maupun saran kepara para Bupati/Walikota di seantero Kalimantan Barat. Sehingga mereka tidak keliru dalam menerbitkan izin perkebunan di wilayah mereka. ”Jangan takut memberikan masukan kepada Bupati,” kata Cornelis.
Kemudian, proses evaluasi di lapangan mengenai penerbitan izin maupun perkembangan yang terjadi perlu dilakukan secara bersamaan antara instansi maupun dinas terkait, sehingga tidak terjadi miss comunication. Pasca melakukan evaluasi baru hal tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota. ”Sekali lagi jangan takut menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati,” tegasnya.
Sejauh ini masih terdapat beberapa kabupaten yang mengalami persoalan perkebunan di Kalimantan Barat. Seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Melawi. ”Saya minta para Bupati harus bisa menahan diri,” pinta Cornelis.
Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa keberatan sekaligus memberikan kesempatan kepada para Bupati/Walikota di Kalbar untuk mengurus perizinan perkebunan di Kalbar langsung kepada Menteri yang bersangkutan. ’Saya tidak masalah dipotong kompas. Asalkan saja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Cornelis.
Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk melakukan pembangunan di Kalbar, selain dengan melakukan proses pembangunan melalui sektor perkebunan. Oleh karena itu, pinta Cornelis, perusahaan perkebunan di Kalbar harus bersikap transparan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.
Sehingga semua stakeholder bisa besinergi untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Kalbar melalui sektor perkebunan. ”Bupati dan tokoh masyarakat dapat menjembatani persoalan-persoalan perkebunan di daerahnya masing-masing,” ungkap dia.
Dan pemeritah Provinsi Kalimantan Barat siap memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian persoalan yang terjadi di daerah. ”Kita siap memberikan pembinaan dan penyuluhan ke masing-masing daerah di seluruh Kalimantan Barat,” tandasnya.
=========
Rakor Perkebunan
Rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin. FOTO Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Bupati Dilarang Terbitkan Izin Perkebunan di Lahan Baru


Gubernur Cornelis mengatakan rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan di Kalimantan Barat merupakan persoalan yang penting dan strategis. Mengingat sektor perkebunan di Kalimantan Barat masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

”Persoalan perkebunan belum satu bahasa,” ungkap Gubernur kala menghadiri rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.
Hadir pula Kapolda Kalbar, Drs. R. Natakesuma, Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin, Bupati Melawi, Drs. Suman Kurik, Bupati Landak, Drs. Adrianus AS, Bupati Bengkayang, Drs. Yacobus Luna serta pejabat tinggi lain beserta jajarannya.
Sejauh ini kabupaten/kota seantero Kalbar telah menerbitkan 290 perizinan dengan luas lahan sebesar 4,6 juta ha. Kata Gubernur, penerbitan izin perkebunan itu semestinya diikuti dengan penyerapan jumlah tenaga kerja di Kalbar, sehingga hal itu dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kalbar. ”Sehingga angka pengangguran di Kalimantan Barat menjadi kecil,” tegas Gubernur.
Gubernur juga mengatakan sejauh ini pola kemitraan perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar perusahaan juga masih kurang konsisten. Sehingga menimbulkan dampak yang kurang harmonis antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat.
Selain itu, timpal Cornelis, implikasi terhadap kebakaran lahan di Kalbar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kalbar saja, melainkan juga dirasakan pula oleh negara jiran Malaysia dan Singapura. ”Semua pihak diharapkan mendukung perkebunan di Kalimantan Barat,” timpalnya.
Gubernur juga menegaskan kepada para Bupati dan Walikota di seantero Kalbar agar tidak menerbitkan izin perkebunan di lahan yang baru, melainkan menerbitkan izin di lahan yang sudah dicabut izinnya saja. ”Hal itu penting agar ekosistem lingkungan di Kalimantan Barat dapat terus terjaga.”
========
TEKEN MoU
Gubernur Cornelis, Kapolda R. Natakesuma dan Kadisbun disaksikan para tokoh perkebunan meneken Memorandum of Understanding (MoU) di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin. FOTO Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Pemerintah Menjamin Hak Perlindungan Anak


Provinsi Kalbar pernah kehilangan satu generasi kaum cerdik pandai, pada saat penjajahan Jepang. Mereka dibunuh dan dibuang ke Mandor. Untuk itu anak sebagai generasi penerus bangsa ke depan, perlu mendapatkan pendidikan dan pelayanan serta perlindungan dari elemen bangsa ini. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya pada upacara Hari Anak Nasional di Pendopo Gubernur, Selasa (29/7).

Mengingat upaya untuk memberikan jaminan perlindungan dan hak anak telah menjadi komitmen nasional dan Internasional, maka di perlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebagai kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut ungkap Christiandy Sanjaya.
Selain itu Pemerintah juga telah peduli terhadap kesejahteraan anak antara lain dengan ditetapkannya beberapa Undang-undang seperti UU RI No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Oleh sebab itu bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Dunia mempunyai komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denga harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, dan berkualitas.
Sementara itu menurut ketua panitia H A Kadir Ubbe Kepala Dinas Sosial Kalbar dalam sambutannya mengatakan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Hari Anak Nasional untuk tingkat nasional adalah Pengiriman Duta anak mengikuti Kongres Anak di Jakarta, pengiriman Jambore anak di TMII Jakarta, dan untuk kegiatan di daerah adalah Lomba Kreativitas anak, Festival anak soleh, sosialisasi kesehatan bersama Dharma wanita Provinsi Kalbar, Forum anak daerah, kegiatan out bond, pelayanan social bagi anak bermasalah, bantuan kepada anak yatim piatu, dan penanaman sejuta pohon di sekolah yang di koordinir oleh Diknas Provinsi Kalbar.
Selain itu pemerintah juga memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi yang diwakili oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis.
========
PRESTASI ANAK
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny Frederika Cornelis memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi pda Upacara Hari Anak Nasional, Selasa(29/7) di Pendopo Gubernur Kalbar. Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Penutupan Mubes Timanggong dan Ultah Gubernur


Musyawarah Besar Timanggong Adat Dayak Kalbar yang pertama resmi ditutup. Mereka telah bermusyawarah mencari solusi dan masukan-masukan terbaik bagi eksistensi masyarakat adat selama empat hari. Kegiatan fenomenal tersebut ditutup di Pendopo Gubernur Kalbar.

Penutupan gelar akbar ini cukup unik. Kenapa? Karena dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun orang nomor satu di Kalbar—Gubernur Cornelis—dan acara berjalan meriah serta semarak.
Acara yang didapuk Minggu, (28/7) itu dihadiri ratusan undangan yang sebagian besar adalah peserta dan panitia Mubes kegiatan yang baru pertama kali dirayakan secara spesial dan di tempat spesial itu mengundang decak kagum.
Warga Dayak yang selama bertahun-tahun sebelumnya seperti tidak berada di rumahnya sendiri malam itu berbahagia. Bersama warga lainnya dari berbagai komunitas etnis yang ada mereka mensyukuri kehadhirat Jubata (Tuhan), menikmati suasana penuh kekeluargaan dan persahabatan di Pendopo Gubernur.
Berbagai suguhan hidangan dan hiburan semakin menguatkan kesan sebuah pesta. Warga Dayak Kalbar memang patut bersyukur, selain sukses mengumpulkan para pemimpin dan tetua-tetua adat Dayak yang sebelumnya terserak, mereka bisa hadir merayakan pesta ulang tahun ke-55 seorang Putra Dayak terbaik. Malam itu Gubernur Cornelis yang berulang tahun terlihat berbahagia bersama sahabat, handai taulan dan orang-orang tercintanya.
Nyanyian selamat ulang tahun berkumandang memenuhi penjuru ruang. Saat Cornelis tiba memasuki ruangan bersama istri dan rombongan. Ia didaulat untuk tampil ke pentas dan memotong kue tart yang sudah disiapkan di atas pentas. Suasana gembira penuh sukacita memenuhi pendopo yang kini mulai penuh dengan ornament berlatar warna mewah.
Gubernur memotong kue ulang tahun. Potongan pertama ia berikan kepada sang wakil, Christiandy Sanjaya selanjutnya juga diberikan kepada Sekda Kalbar, Syakirman dan Ketua DAD Kalbar Thadeus Yus. Sementara potongan tumpeng diberikan oleh Gubernur kepada sang istri tercinta, Ny. Frederika. Hadirin bertepuk tangan gembira menyaksikan pemandangan mengharukan itu.
Yakobus Kumis, Ketua Panitia Mubes dalam laporan akhirnya mengaku gembira dan bahagia acara yang cukup penting itu bisa berakhir sukses. Menurutnya acara malam itu merupakan peristiwa bersejarah bagi warga Dayak Kalimantan Barat.
“Kita semua patut berbahagia karena malam ini kita menghadiri acara yang cukup bersejarah. Pertama kali dalam sejarah kita bisa melaksanakan acara di tempat paling istimewa ini,” ujarnya penuh semangat.
Yakobus Kumis mengabarkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan selama empat hari tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi kelangsungan kebudayaan masyarakat Dayak. Eksistensi budaya dan adat Dayak yang kian tergerus zaman sedikit banyak akan terbentengi dengan revitalisasi peran lembaga adat.
Lebih kurang empat ratus Timanggong hadir dalam Mubes yang pertama ini. Kehadiran mereka bukan tanpa perjuangan. Menurut Yakobus Kumis, para Timanggong yang rata-rata berusia lanjut itu menunjukkan semangat yang menyala-nyala untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya Dayak yang luhur.
Ada lebih dari 160 suku dan ratusan sub suku dalam komunitas masyarakat Dayak di Kalbar. Kehadiran para Timanggong dalam Mubes ini menurut Yakobus Kumis dalam tonggak sejarah penting bagi penduduk mayoritas di Kalimantan Barat ini.
Demikian juga dengan pembicara lain yang diminta mengemukakan isi hatinya di podium. Thadeus Yus, sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) juga mengungkapkan kebahagiaannya atas suksesnya perhelatan penting ini.
Sementara Cornelis ketika didaulat untuk berbicara atas nama Gubernur berbicara agak berbeda dengan pembicara sebelumnya. Dengan kemampuan retorikanya yang di atas rata-rata Gubernur semula hanya minta waktu lima menit untuk naik mimbar. Ia berbicara dengan kalimat yang tegas dan tajam tanpa teks.
“Adanya Timanggong, Domong dan istilah lainnya itu bukan dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Jauh sebelum itu, istilah Timanggong, Domong itu dibawa oleh Raja-raja Islam. Mereka yang bawa dan perkenalkan ke Kalimantan Barat,” ujar Cornelis dengan suara lantang.
Gubernur yang memiliki gelar master di bidang hukum ini juga memberi ceramah hukum kepada hadirin. Menurutnya eksistensi hukum adat tidak bisa berlawanan dengan hukum positif yang dimiliki negara. Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dari sebuah bangsa. Dengan kewenangannya yang bersifat memaksa, negara berhak mengatur banyak hal kata Cornelis.
“Nebis in idem, tidak boleh ada dua aturan hukum yang berlaku,” tegas Cornelis.
Meski berasal dari komunitas Dayak, Cornelis nampaknya tak ingin memanjakan saudara-saudaranya. Malam itu Gubernur Cornelis justru banyak melontarkan kritikan dan masukan bagi warga Dayak dan lembaga adatnya. Kepada pemangku adat Gubernur minta agar tidak lagi terjadi penyitaan dan penahanan alat produksi milik investor. Ia meminta para Timanggong menggunakan pendekatan diplomasi jika perselisihan dengan pihak perusahaan.
“Saya nda mau dengar lagi ada penyitaan alat berat lalu minta ganti rugi 800 juta, satu miliar,” kata sosok nasionalis ini.
Kepada warga Dayak yang kini masih banyak yang hidup bersahabat dengan kebodohan dan kemiskinan, Gubernur minta para Timanggong turun tangan memberi penyadaran. Menurut Cornelis anak Dayak harus sekolah, biar kejar pendidikan agar tidak terkejut melihat kemajuan yang didapat saudara-saudara yang lain. Selain itu mereka juga harus sehat.
“Ternak jangan dilepas nanti kalau dilepas berak sembarangan. Anak kita main bisa kena cacing. Kalau cacing sudah masuk ke darah, darah masuk ke otak. Kalau sudah ke otak bisa jadi idiot nanti anak-anak kita,” ujar Gubernur dengan nada bicara yang penuh gairah.
Mendengar Gubernur Cornelis berbicara hadirin terpana, larut dalam alur pembicaraan yang unik dan jauh dari kesan monoton. Setiap jengkal kalimat yang dilontarkan sarat dengan pesan. Waktu sepuluh menit yang semula diminta Gubernur ternyata kurang, hadirin minta Pak Gubernur meneruskan orasinya yang menghibur dan membangkitkan kesadaran. Kesempatan inipun dimanfaatkan Gubernur untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Tak hanya pembangunan fisik, pembangunan mental juga disampaikan oleh Gubernur Cornelis. Pada intinya Gubernur meminta warga Dayak bersama warga Kalbar lainnya bahu-membahu membangun Kalbar yang lebih maju. Lembaga adat diminta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.
“Tidak bisa kita minta negara menyesuaikan dengan kita. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan negara,” pesan Gubernur dalam salah satu petikan kalimatnya.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Tutup Mubes Timanggong


Dalam sebuah pertemuan, baik yang sifatnya besar maupun kecil, tidak terlepas dari dua kata yang berbeda. Yaitu pembukaan dan penutupan. Kata itu juga sering diistilahkan dengan jika ada pertemuan pasti ada perspisahan.

Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah Besar Timanggong I Se-Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Wisma Nusantara mulai dari tanggal 24-28 Juli 2008. Tadi malam bertempat di Pendopo Gubernur kegiatan terbesar itu ditutup secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
Di acara yang sama, selain akan dilakukan acara penutupan Mubes juga akan dilangsungkan dengan acara syukur atas hari ulang tahun Gubernur Kalbar Cornelis yang ke-55. Acara tersebut dimulai pukul 18.00 WIB.
Inti dari acara penutupan itu menurut ketua panitia Yakobus Kumis, selain acara serimonial juga dilakukan dengan penandatangan nota kesepahaman antara timanggong dengan lembaga-lembaga adat. Selain penandatanganan nota kesepahaman dalam acara itu juga akan dilakukan dengan pernyataan sikap dari lembaga adat dan pemangku adat yang ada di Kalbar.
Menurut Yakobus Kumis, setelah hal itu dilakukan, maka akan dibawa ke pemerintah, lembaga adat bahkan hingga ke pusat. Seperti yang pernah dilontarkan oleh Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya di Wisma Nusantara saat memberi materi, mengusulkan agar hukum adat direkomendasikan menjadi perda.
Para petinggi lembaga adat Dayak juga mau, supaya adanya pengakuan dari lembaga formal terhadap keberadaan lembaga adat maupun pemangku adat serta hukum adat. Dari itu dalam pertemuan yang terakhir kemarin, berbagai agenda mereka gelar. Satu diantaranya rapat koordinasi pengurus DAD provinsi dengan pengurus DAD kabupaten/kota.
Hasil yang diharapkan selama 4 hari pelaksanaan Mubes, seperti dijelaskan Yakobus Kumis, selain ingin menyatukan persepsi dan rumusan mengenai timanggong atau domong, juga akan diterbitkan dua buah buku yang berbeda pula. Buku tersebut menurut Yakobus: Bunga Rampai Mubes Timanggong dan buku Katahanan Budaya Masyarakat Adat Dayak.
Buku itu lanjut Kumis, merupakan hasil dari beberapa makalah yang disajikan oleh beberapa nara sumber. “Buku ini nanti akan menjadi pedoman bagi seluruh lembaga adat dan pemangku adat,” paparnya.
Ketua Timanggong Sei Raya Dalam Eduardus, saat diminta komentar mengenai kegiatan itu, mengatakan sedianya sudah berjalan dengan sukses. Bahkan dia menilai dengan kegiatan seperti ini, dapat menyatukan semua suku Dayak yang berasal dari berbagai sub suku. Selain itu, membuktikan bahwa Dayak itu solid eksis, dan penuh dengan kekeluargaan.
Dari itu ia berharap, agar pengurus DAD tidak henti-hentinya melakukan berbagai terobosan baru demi perkembangan Dayak ke depan terutama untuk para timanggong. “Siapa lagi yang berbuat kalau bukan diri kita sendiri,” katanya.□Hartono/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Deklarasi, Setia Kawan Langsung Daftar ke KPU

Pilwako Pontianak 2008


Guyuran air hujan yang membasuh Kota Pontianak tak menyurutkan semangat kader dan simpatisan partai moncong putih. Dengan penuh antusias mereka menyambut dan memberi dukungan kepada pasangan “Setia Kawan” yang akan maju sebagai calon Walikota Pontianak dari PDIP.

Diiringi ratusan massa pendukungnya, Sri Astuti Buchary-Eka Kurniawan yang menyebut nama mereka “Setia Kawan”, melakukan deklarasi dan langsung mendaftarkan diri ke KPU, Jumat (25/7). Disaksikan ribuan massa pendukung, pasangan ini berikrar akan maju dan memenangkan pertarungan politik menuju kursi Walikota Pontianak periode 2008-2013.
Sejak pukul satu lewat konsentrasi massa mulai terjadi di Taman Alun Kapuas, tempat penyelenggaraan kegiatan deklarasi tersebut. Ribuan massa dengan atribut berwarna dasar merah tumpah ruah di sekitar lokasi. Beberapa spanduk raksasa menghiasi panggung. Ada pantun Eka didalamnya, “Kalau hendak memakai baju. Jangan lupa disetrika. Kalau ingin Pontianak maju. Jangan lupa pilih Sri Astuti-Eka” begitu bunyinya.
Kepada massa pendukungnya Eka dan Sri Astuti berorasi penuh semangat. Sebagai Ketua DPC PDIP Eka menerangkan keputusan partainya memilih Sri Astuti Buchary (SAB) bukan tanpa alasan. Sebagai partai nasionalis, PDIP menurut Eka tak membeda-bedakan kelamin dan gender. SAB merupakan sosok yang dinilai tepat untuk memimpin Kota Pontianak yang telah lama tak merasakan sentuhan perempuan. Terakhir kali Pontianak dipimpin perempuan di era tahun 50-an, waktu itu Ny. Rohana Muthalib pernah menjadi kepala daerah.
Lazimnya sebuah keramaian, pada acara deklarasi tersebut massa disuguhi hiburan musik. Berbagai rupa-rupa nyanyian penambah semangat dinyanyikan oleh para biduan dan biduanita yang sengaja ditampilkan untuk menghibur para banteng mania. Massa pun berlipat semangatnya saat mendengar hentakkan musik yang menghangatkan suasana di tengah rinai hujan tersebut.
Menjelang azan Asar Eka mohon undur diri kepada massa pendukungnya. Hari itu juga mereka akan mendaftarkan diri ke KPU Kota Pontianak.
“Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semua. Kami pamit untuk mendaftarkan diri ke KPU. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Eka seraya turun panggung bersama pasangannya.
Massa pendukung pasangan Setia Kawan tak membiarkan calon walikota jagoannya berjalan sendiri. Tanpa komando mereka mengiringi keberangkatan Sri Astuti dan Eka ke Kantor KPU dengan suara knalpot sepeda motor meraung memecah dinginnya cuaca. Iring-iringannya massa pendukung Setia Kawan cukup panjang, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan karena selain gerimis hujan yang membuat orang malas turun polisi juga stand by mengamankan lalu lintas.
Di Kantor KPU, tiga orang anggota dan beberapa staf dengan jas dan seragam baru bersiap menyambut kedatangan calon walikota pertama dari jalur partai ini. Persiapan penyambutan yang dilakukan oleh KPU sedikit terganggu karena matinya aliran listrik dari PLN. Terpaksa mesin genset dimainkan untuk menyinari ruang dan menghidupkan in fokus. Tetapi karena keterbatasan daya tidak semua sudut ruang bisa diterangi. Suasana di Ruang Rohana Mutahlib, Aula Bappeda tersebut pun menjadi agak remang-remang.
Hefni Supardi, Ketua KPU Kota Pontianak menyambut kedatangan calon walikota. Kepada tamunya Hefni menyampaikan berbagai hal yang terkait jadwal dan tata cara pencalonan dalam Pilwako 2008 ini. Dengan panjang lebar Hefni menjelaskan mekanisme tersebut. Mulai dari persyaratan pencalonan yang berjumlah belasan item sampai pada hal-hal teknis yang terkait dengan fase pencalonan ini.
“Masa pencalonan ini kita mulai sejak hari ini tanggal 25 Juli sampai tanggal 31 nanti. Sesuai dengan SK KPU nomor 12, syarat pencalonan dari jalur partai minimal memiliki 15 persen jumlah kursi di dewan, kalau di Kota Pontianak berarti 6 kursi. Nanti kita akan periksa kembali persyaratan-persyaratan yang kita tetapkan, kalau ada yang kurang akan kita sampaikan kembali kepada pasangan calon yang bersangkutan,” terang Hefni.
Penjelasan yang disampaikan oleh Hefni mendapat tanggap dari Eka Kurniawan. Sebagai calon wakil walikota, Eka bersama pasangannya mengaku ada beberapa item persyaratan yang belum bisa dipenuhi.
“Beberapa berkas telah kami penuhi, tetapi untuk persyaratan lain belum bisa kami penuhi karena menyangkut di pihak ketiga,” jelas Eka.
“Jadi intinya sore ini kami bawa berkas yang mampu kami bawa,” tambah Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini.
Di tengah-tengah proses pendaftaran yang cukup protokoler tersebut tiba-tiba muncul dr. Buchary A. Rachman yang tak lain adalah suami Sri Astuti dan masih menjabat sebagai Walikota Pontianak. kehadirannya seolah memberi dukungan moril kepada sang istri.
“Saye cuma mantau jak ni,” ujar Buchary dengan nada khasnya sembari mengambil tempat duduk di sisi sang istri.
Usai pengecekkan syarat-syarat pendaftaran yang langsung ditampilkan di in fokus acara dilanjutkan dengan konferensi pers. Di tempat yang telah disediakan di sudut ruang, pasangan Setia Kawan menggelar konferensi pers dan diikuti puluhan wartawan.
Di hadapan sejumlah wartawan Setia Kawan menyiarkan berbagai hal yang terkait dengan langkah politik mereka setelah secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon walikota Pontianak.
“Mulai besok saya akan melepaskan semua fasilitas yang saya dapat sebagai Wakil Ketua DPRD Pontianak,” tegas Eka saat ditanya posisinya di dewan.
Disinggung modal politiknya yang melebihi syarat minimal dukungan sebagai calon walikota Eka menjawab santai.
“PDIP gitu lho,” katanya sebelum menjawab serius tentang peluang dan tantangannya di Pilwako ini. Namun saat disinggung tentang strategi politik yang bakal ditempuh oleh pasangannya, Eka masih belum bersedia membukanya.
“Saya belum bisa memberi tahukan itu karena ini menyangkut strategi perang,” ujarnya.
Meski menolak membuka isu kampanyenya, Eka mengaku akan melibatkan konsultan-konsultan politik yang berkompeten untuk membantunya merumuskan agenda kampanye yang paten.
Sedikit gambaran tentang isu kampanye yang akan dijual kepada publik Kota Pontianak, Eka menyebut akan menerapkan pola sektoral. Bersama pasangannya ia akan menjual isu yang berbeda di masing-masing kecamatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.
Eka juga mengatakan bahwa saat ini mesin politik PDIP sudah berjalan di lapangan. Kedatangan sejumlah fungsionaris pada acara deklarasi tersebut merupakan bukti bahwa sudah beroperasinya mesin partai yang belakangan kerapkali memenangkan Pilkada di beberapa daerah ini.
“Tidak ada kata lain, saya sudah tegaskan kepada semua kader dan fungsionaris partai untuk merebut kemenangan tidak ada cara lain. Kerja, kerja dan kerja,” tegas Eka mengulangi kata-kata yang kerap ia lontarkan untuk membakar semangat pendukungnya.□
==========
Paket calon Walikota Pontianak Sri Asuti Buchary-Eka Kurniawan mendeklarasikan diri sebagai pasangan Setia Kawan di Taman Alun Kapuas. Usai melakukan deklarasi keduanya langsung mendaftarkan diri ke KPU dengan diiringi ratusan massa pendukungnya. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Perlu Pelabuhan Baru


Perekonomian Kalbar yang tengah merangkak memerlukan dukungan konkret dari berbagai sektor. Pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur pendukung keberadaannya sangat vital untuk menggerakkan roda perekonomian di Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menilai keberadaan Pelabuhan Dwikora Pontianak saat ini sudah tak lagi mampu mendukung kegiatan perekonomian Kalbar yang terus bergerak maju. Keterbatasan alat dan sarana serta lokasi pelabuhan yang kurang strategis menjadi penyebab ketidakmampuan tersebut. Perlu dipikirkan rencana pembangunan pelabuhan baru yang bisa mendukung dan memacu pergerakan ekonomi di Kalbar.
Selasa, (23/7) Wagub Christiandy mengungkapkan perlunya dibangun pelabuhan baru berskala internasional untuk mendukung aktivitas perekonomian Kalbar. Di hadapan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Wagub menjelaskan latar belakang dan rencana pendirian pelabuhan baru.
Saat ini Wagub menilai kapasitas Pelabuhan Pontianak sudah tak lagi mendukung. Kerapnya terjadi masalah teknis di areal pelabuhan menunjukkan semakin menurunnya daya dukung pelabuhan terbesar di Kalbar tersebut.
“Pada prinsipnya Kalbar butuh pelabuhan untuk percepatan pembangunan ekonomi. Sejauh ini Pelindo yang memenuhi semua kebutuhan tersebut. Ke depan, jika melihat keterbatasan yang masih dialami Pelindo tidak menutup kemungkinan masuknya pihak swasta.”
Kehadiran pihak swasta ke sektor pelabuhan menurut Wagub sangat mungkin terjadi. Saat ini ada beberapa pengusaha yang menyatakan minatnya untuk ikut menanamkan modalnya di bidang pelabuhan. Secara pribadi Wagub juga memiliki kolega-kolega yang tertarik untuk ikut menanamkan modal membangun pelabuhan, bahkan yang berskala internasional.
Ke depan Wagub menyebut rencana pembangunan pelabuhan berskala internasional di salah satu titik lokasi di Kalbar. Salah satu titik lokasi yang dinilai layak oleh Wagub adalah Tanjung Gundul. Di lokasi yang masuk wilayah territorial Kabupaten Bengkayang ini dinilai strategis. Namun ada juga beberapa lokasi lainnya yang juga diusulkan berbagai pihak.
“Lokasinya cukup strategis untuk pelabuhan internasional. Kedalaman airnya cukup untuk disinggahi kapal-kapal besar,” kata Wagub.
Sebelum melakukan studi kelayakan terhadap pembangunan pelabuhan di Tanjung Gundul, pemerintah sempat melakukan feasibility study (FS) pembangunan pelabuhan di Pulau Temajo. Namun hingga kini kelanjutan rencana tersebut tidak ada kejelasannya.
“Untuk rencana lokasi di Pulau Temajo biayanya terlalu tinggi. Bayangkan berapa besar dana kalau membangun jembatan dari Pulau Temajo ke daratan Sungai Duri,” kata Wagub. Panjangnya sekitar 2 km
“Tapi ada ide bagus dari Pak Gubernur. Kalau memang tidak bisa dijadikan pelabuhan internasional Pulau Temajo dijadikan pelabuhan khusus saja. Semacam tanki timbun begitu,” terang Wagub.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Fraksi PDIP Dukung SOPD Gubernur


Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan sepenuhnya terkait usulan eksekutif terhadap draft Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan kepada DPRD Kalimantan Barat. “Karena kalau SOPD ini menggunakan pola maksimal maka akan menyedot anggaran belanja langsung pada APBD yang akan datang. Hal ini berarti tidak sesuai dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Yang mana anggaran belanja publik harus lebih besar daripada belanja tidak langsung atau belanja rutin,”. Tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tommy Ria, SE yang didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan, H. Rosliyan Ramli Saleh, SE dan Moses Alep, B.Sc di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/7) kemarin.

Menurutnya, kalau melihat kinerja Pansus SOPD DPRD Kalimantan Barat bahwa kinerja Pansus lebih berpandangan agar eksekutif cenderung menggunakan SOPD dengan pola maksimal alias terdapat 18 dinas dan 12 Lembaga Teknis Daerah (LTD). Sedangkan usulan yang disampaikan eksekutif hanya membentuk 16 dinas dan 16 LTD. “Yang jelas Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap usulan SOPD yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” tegas Tommy Ria.
Sementara itu, Legislator PDI Perjuangan lainnya, Rosliyan Ramli Saleh pun menguraikan koherensinya. Dimana dengan porsi APBD Kalbar yang mencapai 1,3 Trilyun dengan komposisi sebesar 55 persen dipergunakan untuk melakukan belanja publik dan 45 persen dipergunakan untuk belanja rutin. “Artinya dengan komposisi sebanyak 16 dinas yang dibentuk pemerintah maka anggaran yang ada dapat mengakomodir kepentingan pembangunan sekaligus menjadi stimulus terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan perekonomian masyarakat Kalimatan Barat,” ujarnya panjang lebar.
Sedangkan kalau dibentuk pola maksimal dengan komposisi 18 dinas, jelas Rosliyan mengutarakan analisanya maka bagaimana pula komposisi belanja rutin dan belanja publik dapat diakomodir dengan porsi APBD Kalbar seperti saat ini yang hanya mencapai 1,3 triliun. Dan tentunya kondisi ini tidak baik terhadap target pertumbuhan perekonomian yang akan dicapai di Kalbar pada 2009 mendatang, yaitu sebesar 6,44 persen. “Kita berharap agar anggaran belanja publik dapat menjadi stimulus terhadap pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat dan tentunya berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan secara perkapita bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ceritanya menyakinkan.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Moses Alep mengaku bahwa usulan draft SOPD yang disampaikan pihak eksekutif kepada legislatif untuk dibahas secara bersama tentu telah pula disesuaikan pemerintah dengan memperhatikan beragam aspek yang ada. Mulai dari aspek keuangan, regulasi maupun efektifias serta efisiensi dari satuan organisasi perangkat daerah yang diperlukan. Dan tentunya, telah pula disesuaikan pemerintah dengan kebutuhan daerah demi menjalankan pemerintahan untuk melakukan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalbar. “Kita tentu akan memberikan dukungan secara utuh terhadap usulan draft SOPD yang diajukan Gubernur Cornelis,” pungkasnya.□
==========
BAHAS SOPD
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Tommy Ria, SE dan didampingi anggota Fraksinya, H. Rosliyan Ramli Saleh, SE dan Moses Alep, B.Sc. FOTO Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Pansus RPJPD Laporkan Hasil Kerja


DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaporkan hasil kerja Pansus pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Laporan hasil kerja Pansus itu disampaikan dalam Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di ruang Balairungsari di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/7) kemarin.

Rapat yang dimulai tepat pada pukul 09.37 WIB itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, KH. Chairumam Ar-Rahbini dan dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Chiristiandy Sandjaya, SE.MM serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pengantarnya KH. Chairumam Ar-Rahbini mengatakan sesungguhnya paripurna ini dilaksanakan pada 14 Juli lalu. Namun karena pembahasan Raperda ini masih belum selesai dan akhirnya paripurna ini dilaksanakan pada hari ini (22/7).
Usai memberikan pangantarnya selaku pimpinan paripurna, KH. Chairumam Ar-Rahbini lantas memberikan waktu dan kesempatan kepada Ketua Pansus RPJPD dan RPJMD, Drs.H Uray Darmansyah untuk menyampaikan laporan hasil kerja Pansus di hadapan Paripurna.
Legislator Partai Golkar ini menyatakan setelah terbentuknya Pimpinan Pansus yang telah dituangkan dalam SK Pimpinan DPRD Nomor 20/PIMP/2008 tanggal 22 April 2008, maka Pansus melakukan pembahasan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama hasil kunjungan ke dalam daerah, studi banding ke Provinsi Gorontalo, Kepulauan Riau dan Konsultasi ke Ditjen Pembangunan Daerah.
Beberapa masukan yang diterima dari kunjungan ke kabupaten/kota se-Kalimantan Barat pada 4 s/d 9 Juni 2008. Setiap daerah memberikan masukan dalam RPJMD atau ke dalam RKPD, Renstra SKPD atau Renja SKPD antara lain, peningkatan status jalan, penambahan pada akses pembangunan dan pengembangan akses jalan pada kawasan ekonomi produktif.
Kemudian dari hasil study banding pada 12 Mei 2008 dan konsultasi yang dilaksanakan pada 8 Juli 2008 memberikan gambaran yang semakin jelas kepada Pansus tentang RPJPD dan RPJMD yang harus dihasilkan, yaitu meliputi materi, sistematika, data standar yang disepakati sebagai dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD serta sasaran yang ingin dicapai pada 20 tahun dan 5 tahun mendatang.
Tak hanya itu saja, Pansus juga melakukan rapat intern Pansus RPJPD dan RPJMD dan Pansus telah membahas dan menyusun beberapa masukan untuk dituangkan dalam Raperda tentang RPJPD dan RPJMD. Beberapa masukan terhadap Raperda RPJPD, yaitu pada lembaran Perda akan ditambah aturan peralihan yang menyatakan bahwa apabila RPJP Nasional berakhir pada 2025 dan akan disusun RPJP baru dari tahun 2026-2046, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap RPJP Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan RPJP Nasional.
Kemudian agar pada konsideran mengingat ditambahkan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pada draf Raperda tentang RPJPD Kalbar pada 2008-2027 diubah menjadi “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028”.
Selanjutnya pada Bab I Pendahuluan poin 4 Wilayah Pengembangan (WP) dibagi menjadi 4 Wilayah Pengembangan, yaitu wilayah pengembangan pesisir dan kepulauan, pengembangan tengah, pengembangan timur dan wilayah pengembangan perbatasan dan antar negara dan antar provinsi.
Sedangkan pada Bab 3, visi dan misi berdasarkan rapat intern didapat dua opsi, yang pertama “Kalimantan Barat Bersatu, Sejahtera dan Religius”. Opsi kedua “Kalimantan Barat Bersatu, Maju dan Agamis”.
Pada Bab 4 poin A terwujudnya budaya politik yang toleran dan demokratis pada nomor 5 kalimat ”dalam penataan daerah otonom (pemekaran provinsi dan kabupaten/kota) dirubah menjadi 2 opsi, yaitu melakukan pengkajian (pembentukan/penghapusan dan penggabungan) provinsi, kabupaten/kota”. Kemudian bahwa terhadap kausul penindaklanjutan proses pembentukan provinsi baru sebagai implementasi penataan daerah otonomi di wilayah Kalimantan Barat.
Kemudian pada Bab 4 poin 4.1.A nomor 5 pada kalimat penataan daerah otonomi (pemekaran provinsi dan kabupaten/kota) dirubah menjadi 2 opsi, yaitu “Melakukan Pengkajian (pembentukan/penghapusan dan penggabungan) provinsi, kabupaten/kota”. Kedua “Bahwa terhadap kausul menindaklanjuti proses pembentukan provinsi baru sebagai implementasi penataan daerah otonomi di wilayah Kalimantan Barat”.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sandjaya, SE.MM mengatakan bahwa pihak eksekutif akan segera melakukan pembahasan mengenai hal ini bilamana masing-masing Fraksi di DPRD Kalbar telah pula memberikan pendapat Fraksi atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini.
Setelah Pansus RPJPD dan RPJMD selesai melaporkan hasil kerja Pansus di hadapan anggota DPRD, akhirnya Paripurna pun ditutup kembali oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, KH. Chairumam Ar-Rahbini.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Wagub: SOPD, Kita Pilih yang Terbaik


Usulan draf Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada legislatif hingga kini terus dibahas dan diperdebatkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya pihak eksekutif cenderung mengusulkan SOPD berpola menengah dengan komposisi 16 dinas dan sebanyak 16Lembaga Teknis Daerah (LTD). Sedangkan legislatif bersikukuh dengan pola maksimal yang berkomposisi sebanyak 18 dinas dan 12 lembaga teknis daerah.

”Biarkan saja wacananya berkembang seperti apa. Yang penting bahwa ini semua demi kepentingan daerah,” ungkap Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sandjaya, SE.MM di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat usai menghadiri paripurna tentang laporan hasil kerja Pansus pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Selasa (22/7) kemarin.
Kata Wagub, saat ini pembahasan draf usulan SOPD ini juga masih belum final dan sesuai dengan mekanisme yang ada usulan ini tetap dibahas oleh legislatif maupun eksekutif. Sehingga nantinya akan dipilih pola SOPD yang terbaik, yang nantinya akan dibentuk guna menjalankan roda pemerintahan untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. ”Nanti kita pilih yang terbaik,” ujarnya sembari tersenyum.
Dalam penyusunan draf usulan SOPD kepada DPRD Kalbar, selain disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, pemerintah juga melihat kondisi riil kemampuan daerah dan mempersembahkan yang terbaik dalam usulan SOPD tersebut. Kemudian tentunya pihak legislatif juga menyerap beragam aspirasi dalam gagasan SOPD yang dipaparkannya bersama eksekutif.
”Di situlah nanti di mana titik temunya yang terbaik. Artinya proses ini harus sesuai dengan proses yang berlaku dan tidak bisa dengan cara memaksakan harus seperti ini atau seperti itu,” pinta Wagub.
Sementara itu beberapa waktu lalu, Sekretaris Pansus SOPD DPRD Kalimatan Barat, Tony Kurniadi, ST mengatakan rancangan SOPD akan selesai dibahas pada awal September mendatang. Ini diharapkan 15 September 2008 mendatang, delapan fraksi di DPRD Kalbar sudah bisa menyampaikan pendapat akhirnya. Kendati demikian, efektifitas pengisian SOPD tidak serta merta karena harus dikonsultasikan kepada Mendagri.
Legislator PAN ini menambahkan, batas waktu seperti yang diamanahkan PP No. 41/2007 tentang SOPD harus dilaksanakan paling lambat 23 Juli 2008 tidak akan tercapai. Akan tetapi tidak ada konsekwensi jika terjadi keterlambatan itu terjadi. Sebab, kata Tony, SOPD berbeda dengan APBD yang bila terlambat akan dipangkas dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat.
“Tidak ada niat Pansus untuk memperlambat proses pembahasan SOPD. Kami juga baru menerima drafnya, sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Kami akan kerja optimal agar SOPD ini bisa benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya panjang lebar.
==========
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sandjaya, SE.MM dan Sekretaris Pansus SOPD DPRD Kalimatan Barat, Tony Kurniadi, ST. Foto Andry/Borneo Tribune Pontianak

Baca Selengkapnya...

FSBM Jadi Calender of Event


Pemprov Kalbar memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendorong dan memberdayakan fungsi ketahanan budaya, agar tetap lestari, dan terus berkembang, dan sebagai wujud dari kepedulian tersebut maka FSBMKB telah menjadi Calender of Event Kebudayaan dan Pariwisata Daerah. Hal ini di ungkapkan oleh Gubernur Kalbar Cornelis saat membuka Festival Seni Budaya Melayu Kalbar ke-5 di Kabupaten Sanggau, Senin(21/7).

Gubernur juga mengatakan kepedulian pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu dalam rangka memperkuat budaya nasional tercermin dalam pasal 32 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara, mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah juga menyadari masih banyak objek wisata yang masih belum terjangkau karena beberapa faktor seperti kurangnya sarana infastruktur.
Pada kesempatan ini Gubernur juga mengimbau kepada pihak swasta agar ikut membangun industri pariwisata dalam mensukseskan Visit Indonesian Year.
Di tempat yang sama Ketua Umum MABM H Abang Imien Thaha dalam sambutannya mengatakan tujuan Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat ke-5 tahun 2008 adalah menggali, melestarikan, dan mengembangkan khasanah Adat Budaya Melayu Kalbar sebagai salah satu komponen budaya daerah, menunjang pembangunan budaya nasional yang semakin berkembang dan integrasi nasional yang semakin kokoh secara berkesinambungan dan juga untuk membangun sektor kepariwisataan. Selain itu MABM yang dilahirkan sejak tahun 1997 oleh komunitas Melayu daerah ini menyadari kemajemukan suku, ras, bahasa, budaya dan agama di mana semua itu merupakan sunnatullah yang menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk senantiasa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Festival Seni Budaya Melayu yang diadakan setiap dua tahun sekali dengan tuan rumah Kabupaten Sanggau kali ini dihadiri sekitar 1200 peserta dari 14 Kabupaten dan Kota di Kalbar dan akan berlangsung hingga tanggal 24 Juli mendatang. Selain itu hadir pula para undangan dari Malaka, Brunai Darulsalam, Jogja, dan Bangka Belitung. Sedangkan FSBMKB sendiri diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari pawai ta’ruf yang membawa gubernur, muspida, dan para undangan menuju keraton dengan menggunakan mobil hias sekaligus meresmikan pameran dan kerajinan daerah, serta memulai lomba dayung sampan, kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan seperti seni hadrah, menyanyi lagu daerah, baca syair Melayu, merias pengantin Melayu, sampan bidar naga, sampan bidar Daranate, busana Melayu anak, dan silat bunga. Selain itu juga dilakukan seminar busana Melayu dan adat Melayu serumpun dan eksibisi upacara adat tepung tawar dan eksibisi bertutur.
==========
Gubernur Kalbar Cornelis didampingi istri dan Ketua MABM H Abang Imien Thaha dalam pawai ta’ruf sebagai pembuka Festival Budaya Melayu ke-5 yang dipusatkan di Kota Sanggau, Senin (21/7) kemarin. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger