BPN, Dishut dan Disbun Perlu Berkoordinasi

Soal Penerbitan Izin Perkebunan


Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH menegaskan Badan Pertahanan Nasional, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat perlu melakukan koordinasi secara baik mengenai penerbitan izin perkebunan di Kalimatan Barat.

”Jangan asal beres dan gampang Pak. Dan jangan sampai Bupati terjebak dan masuk parit,” hal itu ditegaskan Gubernur kala menghadiri rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.
Hadir pula Kapolda Kalbar, Drs. R. Natakesuma, Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husein, Bupati Melawi, Drs. Suman Kurik, Bupati Landak, Drs. Adrianus AS, Bupati Bengkayang, Drs. Yacobus Luna serta pejabat tinggi lain beserta jajarannya.
Kata Cornelis, para pemegang teknis harus serius dalam memberikan beragam masukan maupun saran kepara para Bupati/Walikota di seantero Kalimantan Barat. Sehingga mereka tidak keliru dalam menerbitkan izin perkebunan di wilayah mereka. ”Jangan takut memberikan masukan kepada Bupati,” kata Cornelis.
Kemudian, proses evaluasi di lapangan mengenai penerbitan izin maupun perkembangan yang terjadi perlu dilakukan secara bersamaan antara instansi maupun dinas terkait, sehingga tidak terjadi miss comunication. Pasca melakukan evaluasi baru hal tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota. ”Sekali lagi jangan takut menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati,” tegasnya.
Sejauh ini masih terdapat beberapa kabupaten yang mengalami persoalan perkebunan di Kalimantan Barat. Seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Melawi. ”Saya minta para Bupati harus bisa menahan diri,” pinta Cornelis.
Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa keberatan sekaligus memberikan kesempatan kepada para Bupati/Walikota di Kalbar untuk mengurus perizinan perkebunan di Kalbar langsung kepada Menteri yang bersangkutan. ’Saya tidak masalah dipotong kompas. Asalkan saja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Cornelis.
Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk melakukan pembangunan di Kalbar, selain dengan melakukan proses pembangunan melalui sektor perkebunan. Oleh karena itu, pinta Cornelis, perusahaan perkebunan di Kalbar harus bersikap transparan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.
Sehingga semua stakeholder bisa besinergi untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Kalbar melalui sektor perkebunan. ”Bupati dan tokoh masyarakat dapat menjembatani persoalan-persoalan perkebunan di daerahnya masing-masing,” ungkap dia.
Dan pemeritah Provinsi Kalimantan Barat siap memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian persoalan yang terjadi di daerah. ”Kita siap memberikan pembinaan dan penyuluhan ke masing-masing daerah di seluruh Kalimantan Barat,” tandasnya.
=========
Rakor Perkebunan
Rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin. FOTO Andry/Borneo Tribune