Gubernur Minta BOS Tepat Sasaran

Penggunaan dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kalimantan Barat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bantuan yang dialokasikan pemerintah pusat sebagai konsekwensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi tepat sasaran.

”Kita harapkan penggunaan bantuan operasional sekolah di Kalimantan Barat disesuaikan dengan petunjuk dan tepat sasaran,” demikian diungkapkan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH di Hotel Kini belum lama ini.
Gubernur Cornelis menegaskan seandainya ada pihak yang melakukan penyimpangan terhadap penggunaan maupun penyaluran dana tersebut, diharapkan pihak yang berkompeten dapat bersikap sesuai dengan tugas dan fungsinya. ”Kita tidak tahu. Kita juga tidak bisa menduga-duga dulu,” jelas Gubernur.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Hadlir Noor, S.Sos menegaskan BOS jangan sampai terjadi penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menekan tingkat kebocoran terhadap dana BOS, yang notabene merupakan anggaran pengalihan dari subsidi BBM ke sektor pendidikan.
“Sesungguhnya tingkat kebocoran dana BOS itu terjadi di tingkatan paling bawah. Karena kebocoran dana BOS itu masih sering terjadi,” tegas legislator Partai Golkar.
Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengawal dana-dana pendidikan dan BOS itu di tingkat yang paling bawah. Supaya tidak terjadi kebocoran maupun penyimpangan yang signifikan. “Itu yang penting. Karena indikasi kebocoran dan penyelewengan dana-dana pendidikan di tingkat yang paling bawah itu banyak didapati dan terjadi di lapangan. Seperti di tingkat sekolah-sekolah,” jelas Hadlir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Drs.H Ngatman menyatakan bakal mengalokasikan anggaran pendampingan BOS daerah melalui APBD Kalbar yang salah satu peruntukannya untuk mengakomodir para orang tua siswa yang tidak mampu dan yang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anak mereka. “Saya sangat setuju kalau dana BOS itu ada program pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah melalui APBD,” tandasnya.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak