Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Kamis, 21 Agustus 2008

Fraksi PDIP Dukung SOPD Gubernur


Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan sepenuhnya terkait usulan eksekutif terhadap draft Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan kepada DPRD Kalimantan Barat. “Karena kalau SOPD ini menggunakan pola maksimal maka akan menyedot anggaran belanja langsung pada APBD yang akan datang. Hal ini berarti tidak sesuai dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Yang mana anggaran belanja publik harus lebih besar daripada belanja tidak langsung atau belanja rutin,”. Tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tommy Ria, SE yang didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan, H. Rosliyan Ramli Saleh, SE dan Moses Alep, B.Sc di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/7) kemarin.

Menurutnya, kalau melihat kinerja Pansus SOPD DPRD Kalimantan Barat bahwa kinerja Pansus lebih berpandangan agar eksekutif cenderung menggunakan SOPD dengan pola maksimal alias terdapat 18 dinas dan 12 Lembaga Teknis Daerah (LTD). Sedangkan usulan yang disampaikan eksekutif hanya membentuk 16 dinas dan 16 LTD. “Yang jelas Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap usulan SOPD yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” tegas Tommy Ria.
Sementara itu, Legislator PDI Perjuangan lainnya, Rosliyan Ramli Saleh pun menguraikan koherensinya. Dimana dengan porsi APBD Kalbar yang mencapai 1,3 Trilyun dengan komposisi sebesar 55 persen dipergunakan untuk melakukan belanja publik dan 45 persen dipergunakan untuk belanja rutin. “Artinya dengan komposisi sebanyak 16 dinas yang dibentuk pemerintah maka anggaran yang ada dapat mengakomodir kepentingan pembangunan sekaligus menjadi stimulus terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan perekonomian masyarakat Kalimatan Barat,” ujarnya panjang lebar.
Sedangkan kalau dibentuk pola maksimal dengan komposisi 18 dinas, jelas Rosliyan mengutarakan analisanya maka bagaimana pula komposisi belanja rutin dan belanja publik dapat diakomodir dengan porsi APBD Kalbar seperti saat ini yang hanya mencapai 1,3 triliun. Dan tentunya kondisi ini tidak baik terhadap target pertumbuhan perekonomian yang akan dicapai di Kalbar pada 2009 mendatang, yaitu sebesar 6,44 persen. “Kita berharap agar anggaran belanja publik dapat menjadi stimulus terhadap pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat dan tentunya berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan secara perkapita bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ceritanya menyakinkan.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Moses Alep mengaku bahwa usulan draft SOPD yang disampaikan pihak eksekutif kepada legislatif untuk dibahas secara bersama tentu telah pula disesuaikan pemerintah dengan memperhatikan beragam aspek yang ada. Mulai dari aspek keuangan, regulasi maupun efektifias serta efisiensi dari satuan organisasi perangkat daerah yang diperlukan. Dan tentunya, telah pula disesuaikan pemerintah dengan kebutuhan daerah demi menjalankan pemerintahan untuk melakukan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalbar. “Kita tentu akan memberikan dukungan secara utuh terhadap usulan draft SOPD yang diajukan Gubernur Cornelis,” pungkasnya.□
==========
BAHAS SOPD
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Tommy Ria, SE dan didampingi anggota Fraksinya, H. Rosliyan Ramli Saleh, SE dan Moses Alep, B.Sc. FOTO Andry/Borneo Tribune, Pontianak

0 komentar:

 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger