PAD Kalbar Nyaris Rp 2 Triliun, Meningkat 13,38 Persen

FOTO: Gubernur melakukan kunjungan kerja meninjau jalan perbatasan di wilayah Badau yang didanai APBN dan APBD Provinsi Kalbar.
===========
PONTIANAK--Banyak kalangan menilai bahwa pokok-pokok perencanaan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Perubahan Tahun anggaran 2011 meningkat 13,38 persen merupakan prestasi, namun di sisi lain ada juga yang menilai sebagai satu bentuk ketidakbaikan dalam perencanaan APBD.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH dalam pidatonya di DPRD Kalbar, Senin (5/9) menyebutkan untuk tahun 2011 anggaran pendapatan yang sebelumnya ditarget sebesar Rp.1,738 triliun lebih, bertambah menjadi Rp.1,971 triliun atau mendekati Rp.2 triliun.
Nilai tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula yang semula ditarget Rp.733.335 miliar lebih meningkat menjadi Rp.888.207 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan aset daerah serta pendapatan lain yang sah.
Demikian juga dari sisi pembelanjaan yang juga mengalami peningkatan dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.1,853 triliun bertambah menjadi Rp.2.123 triliun. “Meningkatnya pendapatan banyak faktor yang menyebabkan dan ini adanya tanda pertumbuhan perekonomian masyarakat,” kata Cornelis seraya menyebut salah satu bentuk peningkatan yang harus terus ditindaklanjuti, karena dengan iklim investasi yang kondusif membuat investor semakin yakin kepada Kalbar bahwa di Kalbar merupakan daerah yang potensial.
Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, Gubernur Kalbar merasa optimis pada APBD 2012 mendatang, provinsi Kalbar dapat mematok angka Rp.2 triliun lebih pada APBD-nya, karena saat ini angka Rp.1 triliun lebih sudah hampir terlampaui menuju angka Rp.2 triliun.
Di sisi lain, meningkatnya PAD Kalbar hingga 13,38 persen tersebut dipandang sebelah mata oleh Andi Aswad, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Khatulistiwa Bersatu yang juga Sekretaris Komisi C.
“APBD yang baik adalah APBD yang realisasi pelaksanaannya mendekati seratus persen dari perencanaan yang ditentukan dalam APBD,” kata Andi Aswad.
Dikatakannya, teori tersebut menurutnya bukan sekedar teori belaka, melainkan disampaikan Kementerian Dalam Negeri sehingga jika yang terjadi di Kalbar dan juga terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, di mana jika pendapatan daerah meningkat jauh dari APBD merupakan kelemahan dalam perencanaan dan bukan sebuah prestasi.
“Jika merujuk dari ketentuan tersebut, angka tiga belas persen itu jauh melebihi yang ditetapkan,” katanya lagi.
Sementara itu, dengan peningkatan pada APBD Perubahan, menurut Andi, hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan cenderung untuk menutupi kekurangan-kekurangan non fisik. Ditambahkannya, dengan merencanakan sebuah APBD tepat atau setidaknya mendekati target yang ditentukan, hasilnya akan memacu pemerintah untuk mengejar target tersebut dan tidak menghitung beberapa angka di bawah angka target yang sesungguhnya dapat dicapai.(BT)