Perbatasan Dapat Perhatian Pusat

PONTIANAK--"Bohong besar jika ada yang mengatakan bahwa Kalbar belum merdeka," ujar Gubernur Kalimantan Barat Cornelis pada pembukaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 bertempat di sentra bisnis Ayani Mega Mall Pontianak, Selasa (31/5)

Penegasan Gubernur Cornelis itu menanggapi banyaknya pernyataan bahwa Kalbar terutama masyarakat di perbatasan masih belum menikmati kemerdekaan negeri ini. Mereka masih tertinggal dalam bidang pembangunan.
Sebagaimana diketahui, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 tersebut dihadiri langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara, Ani Yudhoyono, sejumlah menteri seperti Menko Kesra Agung Laksono, Mentan Suswono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Sekretaris, Kabinet Sudi Silalahi.
Selain itu hadir seluruh gubernur dan bupati se-Indonesia, termasuk Ketua DPRD, anggota DPRD Kalbar dan seluruh Muspida Kalbar.
Wacana dan pemberitaan bahwa selama ini terdapat masyarakat di perbatasan berpindah warga negara, Cornelis mengatakan bukanlah menjadi permasalahan besar, karena yang terjadi hanya masyarakat yang masih satu keluarga dan terikat hubungan darah dengan saudara-saudaranya yang berada di negara tetangga.
“Pemerintah sudah memberikan perhatian kepada masyarakat Kalbar, terutama untuk infrastruktur,” katanya.
Gubernur juga mengatakan warga negara yang pindah kewarganegaraan di perbatasan memang benar adanya. Namun, lanjut dia, tetap ada yang menjadi perekat di wilayah perbatasan yakni ideologi Pancasila.
Gubernur juga menyampaikan masalah yang selama ini masih kekurangan dalam hal infrastruktur, air bersih hingga keterbatasan bandar udara. Saat ini, tambah dia, tengah dibangun sejumlah program diantaranya jalan lintas Kalimantan poros selatan, jalan akses ke perbatasan, pengembangan Bandara Supadio Pontianak, dan pembangunan energi terbarukan.

Kapuas Raya Tidak Ada Masalah
Pada bagian lain, Bupati Sintang, Milton Crosby selaku ketua koordinator pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) secara tegas menyatakan provinsi tersebut sudah tidak menjadi masalah karena prosesnya berjalan sesuai dengan rencana.
Dikatakannya, saat ini berkas pemekaran PKR sudah masuk ke Badan Legislatif (Banleg) dan dalam persiapan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) dan dalam proses melengkapi syarat administrasi.
”Hanya tinggal syarat administrasi, namun secara umum pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah tidak menjadi masalah,” kata Milton Crosby yang menghadiri Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 di Sentra Bisnis A Yani Mega Mall Pontianak, Selasa.
Syarat administarsi yang saat ini masih belum dilengkapi adalah pelum adanya persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalbar yakni persetujuan penyerahan aset, persetujuan pembiayaan selama tiga tahun dan juga persetujuan penyerahan pegawai.
Milton tidak memandang kesalahan administrasi yang pernah mengemuka dimana dirinya menyurati DPRD Provinsi dengan menggunakan surat yang berkop dan tanda tangan sebagai Bupati Sintang, karena posisinya saat ini sudah mendapat mandat dari kabupaten-kabupaten yang ingin bergabung dalam PKR.
”Yang mempermasalahkan surat tersebut dulu juga yang meminta rekomendasi,” katanya sembari tersenyum.(HBT)