LKPJ Gubernur 2010, Pendapatan Meningkat

PONTIANAK--52 dari 54 anggota DPRD Provinsi Kalbar hadir mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar tahun 2010 di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (28/3).

Dalam laporan yang merupakan agenda wajib seorang kepala daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanan pembangunan daerah yang disampaikan langsung Gubernur Kalbar, Cornelis tersebut menyebutkan bahwa secara garis besar mengalami peningkatan yang cukup signifikan di sektor pendapatan.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Provinsi Kalbar, Minsen tersebut, Gubernur menyampaikan pengantar LKPJ setebal 45 halaman dan dibacakan langsung itu menyebutkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan secara nyata membawa perubahan dan kemajuan bagi Provinsi Kalimantan Barat.
“Kecenderungan peningkatan di dapat dari indikator Human Developmant Index (HDI), dalam tingkat kesejahteraan kesejahteraan masyarakat, yakni meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi serta telah diupayakannya kebijakan-kebijakan untuk peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang beraspek pemerataan dan berkeadilan yang tetap mengedepankan terwujudnya rasa aman dan damai,” terang Cornelis.
Sementara itu, laporan penyampaiaan pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait sisi pendapatan dan belanja, Gubernur menyebutkan bahwa pendapatan daerah teralokasi sebesar Rp 1.651.003.955.457 mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen dari sebelum perubahan menjadi Rp 90.573.063.749. Sementara itu belanja daerah yang teralokasi Rp 1.804.036.284.505 mengalami peningkatan sekitar Rp 128.125.303.353 atau mengalami kenaikan 7,64 persen dari sebelum perubahan.
Lanjut Gubernur, dengan adanya perubahan pembiayaan daerah yang disebabkan adanya sisa lebih anggaran (Silpa) anggaran tahun 2009 yang harus dimasukkan keada APBD 2010, maka penerimaan pembiayaan daerah cenderung mengalami perubahan dari semula sebesar Rp 135.480.089.445 menjadi sebesar Rp 174.317.110.548.63 atau mengalami peningkatan sebesar 28,66 persen.
Apabila dibandingkan dengan posisi belanja pada APBD murni baik pada belanja langsung maupun tidak langsung terlihat ada kenaikan 1,21 persen belanja langsung dimana pada APBD murni sekitar Rp 800.533.101.917,28 meningkat menjadi Rp 810.274.780.369,69, sedangkan belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 13,52 pesen dari sebelumnya Rp 875.337.879.234,59 menjadi Rp.993.761.504.135,59 pada APBD perubahan.
“Jika dikompilasikan antara pendapatan dan belanja maka terdapat deficit sebesar Rp.153.032.329.048,63 mengalami penambahan Rp 37.552.230.603,45 atau mengalami peningkatan sebesar 32,51 persen yang ditutupi melalui pembiayaan daerah dari aspek penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran daerah,” sambung Cornelis.
Cornelis juga mengganggap perlu disampaikan bahwa penerimaan daerah tahun 2010 sebesar Rp 174.317.110.548,63 tersebut menandakan ada kelebihan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit sebesar Rp 21.284 miliar yang selanjutnya digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah (BUMD).