Cornelis: Stok BBM Aman

PONTIANAK--Kepanikan masyarakat menyusul terjadinya kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) tidak perlu berkelanjutan, karena saat ini stok sudah masuk ke Depot Pertamina. Artinya, stok BBM untuk Kalbar aman.

Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis usai menghadiri lomba cerdas cermat (LCC) empat pilar yang diselenggarakan Sekretariat MPR di hotel Kapuas Palace, Kamis (10/3).
“Sekarang stok sudah aman masyarakat jangan panik lagi,” tegas Cornelis.
Menurutnya, kondisi saat ini dimana kapal tangker sudah dapat merapat ke Depot Pertamina untuk membongkar BBM, semestinya membuat masyarakat dapat tenang dan tidak mengantre hingga berlarut-larut yang hanya dipicu dari rasa panik yang berlebihan saja.
Selain itu, Cornelis juga meminta kepada para pemilik kendaraan yang mengantre BBM yang selanjutnya dituang untuk dijual kembali dalam bentuk eceran agar tidak melakukannya lagi dan begitu juga dengan para pedagang eceran jangan mengambil kesempatan menjual bensin eceran diatas harga kewajaran.
“Jangan lagi mengambil kesempatan untuk bolak-balik mengatre dengan mobil atau motor lalu dicurah kejerigen, sebab kalau ketahuan aparat akan bertindak, termasuk pengecer jangan menjual diatas harga wajar,” ingatnya sembari meminta aparat berwenang, terutama penegak hukum untuk turut mengontrol harga di tingkat pengecer atau kios.
“Aparat kepolisian harusnya tegas dengan oknum pemilik kios nakal, sebab kita semua yang dirugikan,” katanya.
Di tempat terpisah, Jhon Haidir Sales Repersentatif Pemasaran Pertamina Wilayah VI Kalimantan menjelaskan sejak 10 Maret 2011 pasokan BBM dari depot Pertamina ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditingkatkan hingga lebih dari enam puluh persen perharinya dari yang sebelumnya untuk kebutuhan hanya 800-900 kiloliter (Kl) meningkat menjadi 1200-1380 Kl.
“Kami pasok BBM sampai kebutuhan masyarakat terpenuhi dan sudah kami tingkatkan jumlahnya bahkan SPBU kami wajibkan untuk buka 24 jam,” terang Jhon Haidir.
Jhon Haidir juga menjelaskan terhadap pasokan BBM hingga ke SPBU merupakan kewajiban mutlak dari Pertamina dan jika terdapat masalah di dalamnya Pertamina siap disalahkan, namun terhadap para kendaraan pengantre dan pengecer yang menjual BBM di atas batas normal sudah bukan kewajibannya lagi dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk menanganinya.

MPR Tolak BBM Naik

Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menolak rencana pemerintah tentang pembatasan dan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 500,00 pada awal Juni.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (10/3) sore.
“ Tidak pada tempatnya kalau BBM naik karena beban masyarakat yang semakin berat, katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan MPR mengharapkan pemerintah harus bijaksana dan arif dalam memutuskan rencannya dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat jangan sampai malah menjadi beban hidup.
“ Pemerintah jangan hanya ingin menaikkan harga BBM tetapi harus diimbangi dengan kebijakan pro rakyat dan meningkatkan daya beli rakyat yang tinggi,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan.
Akan tetapi, MPR juga mempersilahkan jika pemerintah ingin membatasi dan menaikkan BBM bersubsudi asalkan pada waktu yang tepat, dimana masyarakat sudah merasa kebutuhan dan kehidupannya meningkat, kata Lukman Hakim.
Melihat PAN sebagai partai koalisi menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi, ia mengatakan PPP tetap berkomitmen mengawal dan mendukung pemerintah SBY-Budiono tetapi PPP berharap pemerintah tidak mencabut BBM bersubdisi sekarang karena kondisi rakyat yang belum tepat.
Melihat pontensi alam Indonesia yang kaya akan minyak dan gas bumi, Lukman mengatakan kita perlu berpikir yang bijaksana dan perlu waktu jangka panjang untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar kita bisa mengekpolitasi secara mandiri agar tidak bergantung pada luar negeri.(AK/CN/HBT)