Cornelis Beri Kuliah Umum Praja IPDN

JATINANGOR--Sekitar 3000 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor mendengarkan studium general Gubernur Kalbar, Cornelis, usai menandatangai naskah kerjasama IPDN Kubu Raya dengan IPDN Jatinangor yang berlangsung di ruang pertemuan Praja IPDN Jatinangor, Jumat (11/3).

Dalam kuliah umum tersebut, Cornnelis, memberikan gambaranan umum tentang wilayah Kalbar, diantaranya visi dan misi pembangunan Kalbar, posisi strategis wilayah, pengembangan serta pembangunan wilayah perbatasan serta kebutuhan tentang kader dalam pemerintahan.
Dalam visi sudah jelas, membangun masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya serta sejahtera. Misi, melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar bidang sosial, kesehatan, pendiddikan agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efesien dan transparan.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui tenaga kependidikan serta penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfatan sumber daya alam.
Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan profesional, aktif dan efesien serta akuntabilitas, mendukung sistem sarana investasi, baik melalui penyediaan data potensi ivestasi guna menarik dan mendorong masuknya investor asing.
“Mengembangkan jaringan kerjasama antarpemerintah daerah dengan pihak swasta, baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional, melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai,” tegas Cornelis.
Dalam bidang keadilan, akan meningkatkan supermasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai. Memperluas lapangan kerja dengan berbasis ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, melestarikan seni tradisional sekaligus mempertahankan budaya.
Kalbar yang mempunyai wilayah srategis, terdapat 5 border perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, diantaranya, Aruk di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Bengkayang, Entikong di Kabupaten Saggau, Jasa di Kabupaten Sintang dan Naga Badau di Kapuas Hulu. Saat ini secara resmi baru dua border yang dibuka, yakni Aruk dan Entikong.
Pemprov akan prioritaskan percepatan pembangunan kawasan perbatasan seperti, pembangunan tranportasi, prasarana air tanah unttuk air minum, membangun pos lintas batas (PLB) baru pada jalur lintas batas tradisional, meningkatkan penjagaan dan pengawasan perbatasan, meningkatkan kerjasama bilateral melalui Forum General Border Momitee (GBC) Indonesia-Malyasia, Sosial Ekonomi Malayasia-Indonesia (Sosek Malindo).
“Meningkakan kualitas PLB yang telah ada, dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malyasia di Kalimantan, menyediakan sarana prasarana, peningkatan SDM aparatur media center di daerah perbatasan serta kapasitas desk perbatasan,” jelas Cornelis.
Kalbar menghadapi dua kesenjangan di wilayah perbatasan, yakni soal kesejahteran masyarakat, dimana pendapatan perkapita masyarakat perbatasan hanya berkisar US $ 1.000 pertahun pada masyarakat perbatasan di Malyasia berkisar hingga US $ 11.000 pertahun.
“Kesenjangan prasarana dan sarana seperti transportasi, listrik, air bersih, telekomonikasi dan pendidikan serta kesehatan, diklafikasikan sebagai wilayah tertinggal,” ungkap Cornelis.
Tuntutan masyarakat adanya perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan, untuk merespon keinginan masyarakat tersebut, diperlukan kader-kader pemerintahan yang profesonal dan berkualitas.
Terbentuknya APDN Nasional yang kemudian menjadi STPDN, oleh sebab itu, diharapkan nanti dengan adanya para kader praja yang lulus dari pendidikan SPDN ini, nantinya akan mengisi formasi pegawai untuk ditempatkan pada kecamatan-kecamatan semakin dibutuhkan.
Prodi Ilmu Pemerintahan yang dibentuk pada tahun 2007, terdiri dari 3 angkatan dengan jumlah mahasiswa 269 orang.
Diperkirakan tahun 2012 nanti program studi ini baru akan mewisuda lulusan angkatan pertama. Sehingga diharapkan nanti dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga praja di Kalbar. Selain itu, Cornelis, juga memberikan pandangan tentang wawasan kebangsaan nasionall, dalam bingkai NKRI kepada Praja. “Ini penting untuk para kader muda Praja, mulai sekarang tanamkan rasa patriotisme, rasa kebangsaan, sehingga kelak akan menjadi pegangan hidup untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” imbuhnya. (Nasir/Humasrov/HBT)