Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Rabu, 28 Juli 2010

Hasil Audit Keuangan Pemprov Wajar


HASIL BPK RI
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar Mujijono menyerahkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2009 ke Gubernur Cornelis. FOTO Borneo Tribune
==========
Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Ketua Fraksi PKS, Fatahillah Abrar, mengharapkan perlunya peningkatan mutu laporan dengan lebih memperdalam ilmu akuntansi sehingga laporan keuangan Provinsi Kalbar setiap tahunnya menjadi semakin lebih baik.

“Tahun ini tidak disclaimer opinion (DO). Jadi ke depan semakin ditingkatkan dengan membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku, kerja bagus harus dibarengi dengan laporan yang bagus,” kata Fatahillah usai sidang paripurna istimewa penyerahan hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) di gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (27/7).
Hasil audit BPK Perwakilan Kalbar menyatakan, laporan keuangan Kalbar Wajar dengan pengecualian. Itu jelas membuat lega, karena laporan keuangan 2008 mendapat DO, dimana keuangan Kalbar selalu dianggap tidak wajar dan belum memenuhi ketentuan. “Namun kali ini, Kalbar dinilai oleh BPK wajar dengan pengecualian, itu suatu kemajuan yang sangat berarti,” katanya lagi.
Hasil ini tidak membuat Gubernur Kalbar, Cornelis, sesumbar, karena menurut dia, keberhasilan ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak pihak dan tentu saja dirinya merasa senang dan patut berbangga.
“Ini hasil kerja keras birokrasi dan dewan, mereka yang bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. Dan keberhasilan ini bukan keberhasilan Gubernur tetapi keberhasilan pemerintah daerah,” ujar Cornelis yang didampingi Ny. Frederika Cornelis, usai rapat paripurna istimewa penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov kepada DPRD Kalbar.
Terkait catatan-catatan yang masih menjadi persoalan dari pihak BPK sendiri, Cornelis, menegaskan untuk segera ditindaklanjuti dan jangan sampai melewati 60 hari, harus sesuai dengan ketentuan. Katanya, dalam waktu dekat catatan-catatan ini segera ditindaklanjuti.
Di bagian lain, mantan Bupati Landak ini juga mengakui kalau masalah akuntan memang tidak bisa dilepaskan, karena itu menyangkut hasil pelaporan keuangan yang standar pemerintah. ”Soal SDM bidang akuntasi, kita akui masih kurang,” ujarnya lagi.

0 komentar:

 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger