Usulkan Lagi Jalan Pararel Perbatasan ke Bappenas

Pontianak--Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan akan mengusulkan kembali pembangunan jalan pararel perbatasan ke pusat. Hal tersebut menanggapi belum masukkan jalan pararel perbatasan dalam peta tata ruang nasional sehingga tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Padahal sudah kita sudah sampaikan saat pertemuan di Cipanas. Kalau kondisinya demikian kita akan usulkan lagi, karena RPJM bukan harga mati. Bisa saja lupa karena mengurus seluruh Indonesia. Akan kita sampaikan lagi ke Bappenas," kata Cornelis, Selasa (16/2) kemarin.
Cornelis mengatakan hasil RPJMN kemarin disampaikan kepada masing-masing Bupati dan Walikota di seluruh Kalbar. Pembagian hasil tersebut untuk disesuaikan antara pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat nasional.
“Kita lihat yang belum masuk dalam RPJMN untuk dimasukkan selanjutnya. Apalagi sebentar lagi ada Musrembang, kita harap akan dapat masukan. Dan semuanya akan tercover dalam musrembang itu,” ungkap Cornelis.
Jalan ini perlu dibangun guna meningkatkan akses masyarakat perbatasan. Jalan pararel perbatasan ini nantinya terntang dari Temajok Sambas hingga Badau, Kapuas Hulu sepanjang 800 kilo meter. Dana yang diperlukan untuk membangun jalan ini diperkirakan sebesar Rp. 4,7 – 5 Triliun. Dengan kondisi jalan standar, minimal lebar badan jalan sepanjan 25 meter.
Cornelis mengatakan untuk pembangunan jalan tersebut diperlukan bantuan dari pemerintah pusat. Sebab anggaran Kalbar tidak cukup membangun jalan yang besarannya mencapai 4-5 tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalbar.
“Kita gencar untuk usulkan ini ke pemerintah pusat. Karena ini pekerjaan besar, Provinsi tidak sanggup mengerjakannya sendiri,” ungkap Cornelis.
Sebelumnya ada wacana kontraktor Malaysia akan membangun jalan tersebut. Dengan kompensasi semua sumber daya alam yang terkandung diatas jalan sepanjang 800 kilometer tersebut diambil pihak kontraktor. Namun, Cornelis mentah-mentah menolak adanya wacana itu.
“Rugi kalau kita biarkan pihak asing mengerjakannya. Apalagi sumber daya alam disana sangat banyak. Hutan padat saja mencapai 150 kilometer. Saya tida mau kalau dikelola seperti itu, biarkan saja pemerintah yang membangunnya,” tegas mantan Bupati Landak ini
Apalagi jalan pararel perbatasan ini lanjut Cornelis merupakan satu dari tiga jalan yang berdada di perbatasan darat Indonesia dengan Negara tetangga. Selain Papua dengan Papua Nugini dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Sehingga perlu perhatian pemerintah pusat.
Pada kesempatan berbeda Bupati Sanggau, Setiman H Sudin yang daerahnya merupakan salah satu dari lima kawasan perbatasan Kalbar mengatakan jalan pararel perbatasan mutlak dibangun.
“Jalan perbatasan mutlak dibangun untuk mempercepat proses pembangunan di perbatasan,” kata Setiman.
Mantan Kepala Kappet Kalbar ini meminta agar Kementrian PDT memperjuangkan realisasi pembangunan jalan perbatasan. Sebab jalan ini nantinya akan dapat memcepat proses pembangunan disepanjang perbatasan terbentang dari ujung Barat Kalbar hingga ujung timur Kaltim.
Diungkapkan Setiman saat ini baru baru dibangun jalan inspeksi untuk membangun jalan pararel. Besar dana yang digunakan untuk membangun jalan inspeksi ini sebesar Rp 3,4 miliar.
Bupati Sambas, Burhanuddin Rasyid juga menginginkan hal yang sama, pembangunan jalan pararel perbatasan segera dilaksanakan. Sambas merupakan daerah perbatasan dengan perbatasannya Aruk-Biawak (Malaysia).
“Kita ingin segera ada jalan pararel perbatasan untuk Kalbar mulai dari temajo hingga ujung Kapuas hulu. Malu juga kita dengan Negara tetangga yang sudah ada jalan pararelnya, Sedangkan kita masih jalan tikus,” ungkap Burhanuddin.
Untuk itu pihaknya meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Disampaikan melalui kementrian PDT agar segera diperjuangkan kepada departemen pekerjaan umum.
“Kami minta ini menjadi perhatian khusus sehingga kita tidak lagi tertinggal dari Negara tetangga kita Malaysia,” tukasnya.(www.borneotribune.com)