Ubah Paradigma Bangun Daerah Tertinggal

Pontianak (BORNEO TRIBUNE) Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT), HA Helmy Faishal Zaini menegaskan tentang target Kementrian PDT untuk mengubah paradigm pembangunan daerah tertinggal. Prioritas pada kawasan-kawasan perbatasan.

“Caranya dari yang sebelumnya berbasis pengembangan kawasan menjadi berbasis pedesaan. Hal ini ditempuh sebagai upaya mempercepat target pengentasan 50 kabupaten tertinggal setiap tahunnya,” kata Helmy Faishal di sela acara kunjungan kerja perdananya ke Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Sabtu (21/11).
Lanjut Helmy adapun pembangunan berbasis pedesaan yakni dengan cara memberdayakan potensi desa. Desa digenjot untuk meningkatkan ekonomi melalui program bedah desa terpadu. Terdiri dari desa terpadu, jalan poros desa, warung informasi desa atau desa bordering juga fokus pada pengembangan agribisnis pedesaan.
“Dengan adanya program ini Kementrian PDT telah melakukan koordinasi khususnya pada tiga departemen terkait, yakni Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan,” jelas Menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Di Departemen PU kerjasama dilakukan guna mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Menekan angka kematian ibu dan bayi bekerjasama dengan Departemen Kesehatan. Dan di Departemen Pendidikan mengejar ketertinggalan pendidikan di daerah tertinggal. Sedangkan bidang ekonomi pihaknya bekerjasama dengan Departemen Keuangan.
“Kami sudah usulkan agar ada dana perimbangan dari pusat ke daerah. Dengan kata lain, pusat harus mempunya dimensi keberpihakkan pada daerah tertinggal daripada daerah yang telah maju,” tambahnya.
Diungkapnya bahwa saat ini pemerintah pusat memformulasikan dua persen dari total anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk daerah. Selain itu ada pula dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Setiap tahun pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 2 triliun,” ungkap dia.
Penyalurannya menggunakan jasa perbankan yang ditunjuk. Diharapkan perbankan dapat menyalurkan sebanyak 10 kali lipat kepada masyarakat. Sehingga total Rp 20 triliun pertahun dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Khusus untuk program agribisnis pedesaan, akan terus didorong ekonomi local dengan cara membantu memberikan bantuan ,” tukas Helmy.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PDT menyerahkan bantuan secara simbolis berupa bibit karet kepada wakil kelompok masyarakat untuk pengembangan budidaya karet 400 hektar untuk 400 kepala keluarga. Bantuan tersebut dari instrument percepatan pembangunan wilayah perbatasan (P2WP).
Diserahkan juga dokumen pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS) satu unit 5 kilowatt terpusat untuk 35 rumah. Bantuan tersebut dari program Percepatan Pembanhgunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT). Serta mepenyerahan maket jembatan gantung dari program Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal dan Khusus (P2DTK).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Anggota Komisi V DPR RI, Usman Jafar, Kepala Bappeda Kalbar, Fathan Arrasyid, Kepala Dinas Perkebunan, Idwan Hanis, Bupati Sambas, Burhanuddin Rasyid, Wakil Bupati Sambas dan jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PDT termuda di Kabinet Indonesia Bersatu kedua itu beserta rombongan meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Aruk dan pembangunan CIQ Biawak, yang sebentar lagi akan diresmikan penggunaannya.