Puskesmas Harus Dapat Perhatian Khusus

Pontianak--Pemerintah berencana memberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 10 juta pertahun kepada 300 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Seluruh Indonesia. Diharapkan dalam jangka waktu dua tahun sebanyak 8.500 Puskesmas mendapatkan BOK tersebut.
Dikonfirmasi mengenai hal ini Anggota DPR RI Komisi IX bidang Kesehatan, Karolin Margret Natasa mengatakan baru mengetahui adanya bantuan tersebut melalui running teks di televisi.

“Program Rp 10 juta per puskesmas saya baru tau dari running teks TV. Karena belum lakukan rapat kerja lagi dengan Menkes. Tapi sebelumnya kami rapat kerja memang menyoroti peran puskesmas yang terlupakan,” ungkap Karolin di Pontianak, Selasa kemarin.
Perhatian khusus kepada Puskesmas menurutnya perlu diberikan karena selama ini dianggap kurang. Pemerintah lebih memprioritaskan pengadaan alat-alat kesehatan dan proyek fisik kesehatan saja. Padahal Puskesmas memegang peran terdepan dalam pelayanan dan berhadapan degan masyarakat.
"Ujung tombak pelayanan kesehatan kita ada di Puskesmas sehingga dana operasional perlu diberikan agar tidak hanya menunggu tapi aktif melakukan tindakan aktif seperti screening penyakit menular, menemukan penyakit berbahasa, meberantas penyakit menular, mendeteksi gizi buruk, dan ibu hamil beresiko tinggi” papar mantan dokter Puskesmas di Kabupaten Landak ini.
Sedangkan perhatian pemerintah bidang kesehatan di Kalbar ditegaskan legislator PDIP ini jangan hanya janji belaka. Pemerintah harus melakukan upaya kongkrit memperhatikan kesehatan di Kalbar terutama di daerah perbatasan.
“Stressing kita yang penting perhatiannya. Kalau daerah perbatasan dapat insentif khusus HARUS direalisasikan. Karena pembicaraan pemerintah melalui perbatasan bukan hanya tahun ini saja, tapi hasilnya masih belum nyata. Kita tunggu realisasinya,” tegas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, HM. Subuh mengatakan Departemen Kesehatan RI beserta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten menlakukan evaluasi bidang kesehatan di daerah perbatasan. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesehatan di daerah tersebut.
“Dinas Kesehatan Provinsi bersama tim Depkes akan sisir daerah perbatasan selama empat hari. Kita akan lihat dan evaluasi persoalan kesehatan disana, untuk kemudian merencanakan secara detil program kesehatan di daerah perbatasan,” ungkap Subuh.
Evaluasi ini termasuk dalam program 100 hari Depkes. Kalbar termasuk satu dari tiga daerah yang menjadi uji petik untuk Daerah Perbatasan Tepencil Kepulauan (DPTK). Dua daerah lainnya yakni Maluku untuk daerah Kepulauan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk daerah terpencil.
“Bagus dilakukan pada awal tahun sehingga masalah kesehatan terkait penganggaran di lapangan dapat diketahui. Sehingga kita dapat tingkatkan akses pelayanan, mutu dan ketersediaan pelayanan kesehatan di perbatasan,” imbuhnya.
Di Kalbar terdapat sedikitnya 16 desa dengan 16 Puskesmas di daerah perbatasan dari lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah yang berbatasan langsung yakni Entikong (Sanggau), Jasa (Sintang), Badau (Kapuas Hulu), Jagoi Babang (Bengkayang) dan Aruk (Sambas).
“Sedangkan untuk daerah yang akan dievaluasi saat ini hanya empat daerah saja. Entikong Kabupaten Sanggau, Kapuas Huku Puring Kencana, Jagi Babang Bengkayang, Sajingan Besar Sambas. Kecuali Sintang. Karena keterbatasan waktu. Tapi dari lima tempat yang kita kunjungi sudah cukup representatif, sebab sudah 80 persen daerah perbatasan,” ungkapnya.
Adapun yang akan dievaluasi menurut Subuh diantaranya bagaimana ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatannya, prasarana penunjang kesehatan, tingkat derajat kesehatan masyarakat dan lainnya.
Selama ini diungkapnya pemenuhan kebutuhan kesehatan perbatasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat yang dikelola Pemeintah Kabupaten/Kota masing-masing. Dinas Kesehatan Provinsi bertanggungjawab pada peningkatan kualitas SDM-nya. Sedangkan Pemerintah Pusat membantu peralatan sarana dan transportasi.
“Tentu masih ada kekurangan disana-sini. Pembangunan beberarapa tahun terakhir apa yang sudah dihasilkan ini yang akan dievaluasi. Diharapakan setelah evaluasi pembangunan kesehatan di perbatasan akan semakin meningkat,” harap Subuh.(borneotribune.com)