Gubernur Terima Audiensi Dewan Pendidikan

Pontianak--Gubernur Cornelis, menegaskan bahwa dia sangat konsen pada bidang pendidikan. Bahkan bilamana ada ditemukan hal-hal khusus di lapangan, orang nomor satu di Kalbar ini siap dihubungi “by pass” atau potong kompas.
“Saya perlu nomor anggota Dewan Pendidikan satu persatu. Nomor jangan berubah-ubah,” ujar Gubernur sambil mencandai tamu Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar yang beraudiensi dengannya, Selasa (12/1) di ruang tamu rumah dinas di Pendopo sekira pukul 09.00. Gubernur tanpa didampingi pejabat teknis terkait mengaku sudah menunggu-nunggu kehadiran pengurus dan anggota Dewan Pendidikan sejak Surat Keputusan ditanda-tanganinya Agustus 2009.

“Saya sudah menunggu-nunggu kehadiran Dewan Pendidikan untuk membantu saya memikirkan sektor pendidikan di Kalbar ini,” ungkap Gubernur Cornelis begitu menyambut uluran tangan Ketua Dewan Pendidikan, Hamid Darmadi, diiringi H. Idrus Adam, dan belasan anggota lainnya. Cornelis sebagaimana biasa penampilannya low profile (bersahaja, red). Ia mempersilahkan tetamunya duduk dan menegaskan, “Kalau laporan yang sifatnya biasa-biasa saja silahkan lewat protokoler,” ujarnya.
Komposisi Dewan Pendidikan yang diketuai Hamid Darmadi didampingi Wakil Ketua, H.Salekan Marli, Sekretaris, H.Nur Iskandar, Wakil Sekretaris, Padmi J Chendramidi, Bendahara Gabriel Christanmas, dan komisi-komisi.
Ketua Komisi PAUD dipimpin Hj.Riana Febrianti, dan anggota R.Soewarno;
Ketua Komisi Dikdasmen HM.Tajuddin Nur, dan anggota Erna Listiana; Ketua Komisi PK/PLK H. Idrus Adam dan anggota P Yunes; Ketua Komisi Dikti Slamet Tarno, dengan anggota Leo Sutrisno.
Ketua Komisi PNFI Dewi Aripurnamawati, dibantu anggota Amrazi Zakso. Ketua Komisi Pendidikan Keagamaan H. Herman Fauzi dan anggota H.Momon Salomon. Adapun Kepala Staf Sekretariat dipimpin HM.Saleh Mahmud.
Dalam audiensi selama satu jam, Gubernur Cornelis berharap Dewan Pendidikan dapat seoptimal mungkin menjalankan fungsinya sebagai badan pertimbangan kepada eksekutif, sebagai badan pengawas, badan pendukung dan mediasi. Untuk itu Gubernur berharap Dewan Pendidikan bisa memberikan analisis dan solusi atas sertifikasi guru, ujian nasional hingga besarnya angka guru memasuki masa pensiun di tahun 2010-2012.
Pada kesempatan audiensi, Prof Hamid Darmadi selain memperkenalkan pengurus dan komisi-komisi, juga menjelaskan aktivitas yang telah dilaksanakan sejak Agustus hingga Januari. Kata Hamid, sejak SK diterima pada bulan Agustus, Dewan Pendidikan segera melakukan rapat-rapat internal membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja hingga kode etik. Dewan Pendidikan selama 29-30 Nopember juga telah berhasil menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh Dewan Pendidikan di 14 kabupaten kota untuk mendapatkan peta masalah pendidikan di Kalbar.
Beranjak dari hasil rakor yang diselenggarakan di Hotel Merpati akhir 2009 telah pula dilaksanakan monitoring dan evaluasi di sejumlah kabupaten-kota. “Hasilnya, gambaran pendidikan kita di Kalbar memang masih banyak membutuhkan perhatian. Baik sarana, prasarana hingga dukungan masyarakat. Tak terkecuali kerjasama tim secara terkoordinasikan dengan baik,” ujarnya.
Gubernur menyikapi hal-hal detil. Katanya, persoalan pendidikan memang kompleks. “Kompleks. Tidak semudah orang-orang ngomong di koran.”
Gubernur mencontohkan program buta aksara. Dia heran. Sejak menjabat sebagai staf camat hingga sekarang buta aksara itu tak tuntas-tuntas. “Saya mohon bantuan Dewan Pendidikan bisa menganalisis hal-hal seperti ini,” tandasnya.
Idrus Adam menanggapi program buta aksara. Mantan Kadis Diknas di Kabupaten Pontianak ini mengakui kurangnya kontrol terhadap data dan program. “Disinyalir peserta didik dari tahun ke tahun sama saja. Angka tak berubah-ubah.
Hal lain disinggung pula soal independensi Dewan Pendidikan. Dalam hal kesekretariatan di lingkungan Diknas Provinsi menurut gubernur tidak menggugurkan independensi. “Laporannya tetap masuk ke saya,” tegasnya.
Perihal anggaran Dewan Pendidikan yang terbelah dua, baik di Setda maupun di nomenklatur Dinas Diknas, Gubernur menyatakan perlunya mengikuti alur dana seperti yang telah diatur menurut Undang-Undang. “Jangan gara-gara kesalahan alur menyebabkan terjadinya pelanggaran. Kita ikuti saja alur peraturan yang ada,” sarannya.
Padmi dalam kesempatan yang sama mengusulkan adanya zoning di Kalbar terkait hak memperoleh pendidikan. Hal ini disambut positif Gubernur. Katanya, silahkan disusun programnya dan dilaksanakan. Gubernur membuka diri untuk membicarakan perihal pendidikan di banyak waktu dan kesempatan.(borneotribune.com)