Konpensasi Jaga Hutan

Pontianak--Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya untuk menjaga hutan asal ada konpensasi dari negara-negara industri atau penghasil carbon.
Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Kornelius Kimha di Pontianak, Sabtu (12/12), mengatakan pada dasarnya Kalbar siap menjaga hutan serta merehabilitasi hutan-hutan yang rusak asalkan ada konpensasi dari negara-negara penghasil carbon terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

"Di satu sisi kita harus menjaga agar hutan tidak ditebang, sementara di sisi lain masyarakat sekitar hutan juga harus dimakmurkan," katanya.
Ia menjelaskan, makanya Gubernur Kalbar selalu menyatakan boleh-boleh saja Kalbar disuruh menjaga hutannya untuk menyerap carbon dunia, tetapi harus ada konpensasinya.
"Konpensasi itulah yang hingga kini sedang diperjuangkan oleh Pemprov Kalbar," ujarnya.
Kimha berharap, negara-negara industri berperan sebagai pendonor untuk melakukan rahabilitasi terhadap dua juta hektare hutan kritis yang ada di provinsi itu.
"Jangan mereka hanya bisa mendikte Kalbar harus menjaga hutan, tetapi tidak memberikan modal kepada kami untuk merehabilitasi hutan kritis tersebut," katanya.
Kornelius Kimha mengatakan, masih sekitar dua juta hektare hutan kritis di provinsi itu dari 5,6 juta hektare lahan agak kritis.
"Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengurangi jumlah hutan kritis termasuk program Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan)," katanya.
Ia mengatakan, percepatan program Gerhan di Kalbar masih terhambat minimnya anggaran.
Kimha mengatakan, dari 14 kabupaten/kota yang ada di provinsi itu hanya dua kabupaten yang mendapat bantuan program Gerhan, yaitu Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 900 juta dan Sekadau Rp 1,2 miliar.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan ada kesan negara industri penghasil carbon "cuci tangan" terhadap perubahan iklim, dan menuduh provinsi yang dipimpinnya sebagai perusak hutan.
Ia mengatakan, dirinya dituduh mengambil tanah adat masyarakat Dayak untuk perluasan perkebunan sawit, pertambangan serta untuk hutan tanaman industri (HTI). "Negara industri komplain dengan kebijakan itu karena dinilai berdampak pada perubahan iklim," kata Cornelis.
Cornelis menjelaskan, baru-baru ini dirinya diundang oleh Gubernur California Arnold Alois Schwarzenegger untuk menjelaskan kondisi kerusakan hutan di Kalbar akibat perluasan perkebunan, kebakaran dan lain-lain.
Selain itu, Gubernur Kalbar akan menghadiri pertemuan PBB tentang perubahan iklim yang akan berlangsung di Copenhagen, Denmark, 12-20 Desember. Ia akan menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi pemanasan global.
Gubernur berangkat bersama rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan antara negara industri dan negara yang memiliki hutan tropis tersebut.
Data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dishut Kalbar, hutan yang benar-benar kritis di provins itu sekitar 1,05 juta hektare dari total luas sekitar 14,6juta hektare.
Sementara potensi lahan kritis di provinsi itu seluas 6,05 juta hektare yang terdiri lahan agak kritis seluas 5,6 juta hektare dan lahan yang benar-benar kritis sebanyak 1,05 juta hektare.
Dari data Pusat Info Kehutanan Departemen Kehutanan, Gerhan tahun 2003 di targetkan 300 ribu hektare dengan capaian sekitar 68,67 persen, 2004 seluas 500 ribu hektare dengan capaian 61,31 persen, 2005 seluas 600 ribu hektare dengan capaian 63,85 persen, 2006 seluas 700 ribu hektare capaian 68,87 persen, dan tahun 2007 seluas 900 ribu hektare dengan capaian hampir 100 persen, yang tersebar di 15 provinsi, 145 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan Gerhan di tahun 2009 seluas 5 juta hektare.(Borneo Tribune)