Energi Listrik Kalbar Tak Aman

Pontianak--Herman Darnel Ibrahim, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), di Pontianak, Rabu (9/12) menyatakan provinsi Kalbar memang sedang mengalami krisis listrik.
Karena itu pemerintah dan perusahaan listrik negara (PLN) perlu segera mencarikan jalan keluarnya.

"Indikasi krisis ini ditandai dengan terganggunya pemerintahan, terganggunya ekonomi masyarakat dan terganggunya kehidupan sosial," ujar Herman Darnel, usai mengadakan pertemuan dengan Pemprov Kalbar dalam rangka menindaklanjuti laporan terjadinya krisis listrik di daerah ini selama beberapa bulan terakhir.
Anggota DEN lainnya, Mukhtasor, menambahkan, di Kalbar ada tiga indikasi yang mengarah pada krisis energi listrik memang sudah terjadi, namun untuk menentukan krisis atau tidaknya listrik di Kalbar, harus menunggu sidang paripurna DEN yang dipimpin Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"Hasil pertemuan ini akan kita bawa ke pleno DEN dan hasilnya berupa rekomendasi kepada pemerintah bagaimana cara mengatasi krisis listrik ini," ujarnya.
Menurut Herman, DEN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang energi.
Lembaga ini memiliki sejumlah fungsi, antara lain menetapkan langkah, merancang dan menentukan kebijakan energi nasional.
DEN ini langsung dipimpin oleh Presiden, dan sebagai ketua hariannya Menteri Energi. Sebagai anggota ada tujuh orang menteri dan delapan pemangku kepentingan yang dipilih secara langsung.
Setelah menerima masukan dari semua pihak terkait di Kalbar, Herman mengatakan pihaknya akan membawa informasi tersebut pada sidang pleno DEN yang kemungkinan baru digelar Oktober tahun depan.
"Dalam pleno tersebut DEN akan membuat rumusan bagaimana krisis listrik di Kalbar dan 12 daerah lainnya di Indonesia, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya," jelas Herman.
Jika dalam pleno nantinya DEN secara resmi menyetujui rumusan penanggulangan krisis listrik di Kalbar, maka pemerintah berkewajiban melaksanakannya.
"Pemerintah wajib melaksanakan rekomendasi rumusan langkah penanggulangan yang dikeluarkan DEN," kata Herman.
Sementara itu General Manager PLN Wilayah Kalbar, Denny Pranoto mengatakan PLN punya tiga kriteria, yakni aman, siaga, dan krisis.
Kalbar masuk dalam siaga karena daya mampu mesin bisa memenuhi beban puncak walaupun tak punya cadangan. Saat ini beban puncak PLN Kalbar 230 MW daya mampu 250 MW, untuk Kota Pontianak, beban puncak 130 MW, daya mampu 140 MW.

Bangun PLTN
Dihubungi terpisah, Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, sebenarnya di Kalbar banyak kandungan energi yang belum digarap optimal, seperti batubara, uranium. Sehingga untuk mencukupi energi listrik di Kalbar, akan di bangun PLTN di Melawi.
“Kita punya uranium, sehingga bisa dibangun PLTN bisa di Melawi atau di Landak, karena syaratnya terpenuhi aman tidak daerah gempa, tinggal bagaimana mengemas teknologinya agar tidak bocor, kemudian bagaimana membuang limbah agar lebih aman.
“Jepang dan Singapura bisa, kenapa kita tidak, daripada selama uranium kita diambil diam-diam,” pungkas Gubernur.(Borneo Tribune)