DPD RI Raker dengan Pemprov Kalbar

PONTIANAK--Dana perimbangan menjadi keluhan. Selama ini pembagian dana tersebut dianggap tidak adil.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja tim III Komite IV DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (2/12) kemarin.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengungkapkan dana perimbangan daerah Kalbar selama ini belum mencukupi untuk melakukan pembangunan.
“Dana yang turun dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekosentrasi untuk Kalbar memang masih kecil belum memadai untuk melakukan pembangunan,” ungkap Christiandy.
Christiandy memaparkan dengan luas daerah Kalbar satu setengah kali luas pulau jawa hanya memiliki anggaran RP 1,4 triliun. Separohnya berasal dari dana pusat dan dipergunakan untuk angagran rutin. Hanya tinggal sekitar 40 eprsen saja digunakan memiayai pembangunan Kalbar.
“Untuk itu kita minta bantuan dari DPD agar secara kelembagaan dapat memperjuangkan hal ini,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya. Dia mengatakan dana perimbangan pusat dan daerah sangat tidak adil. Dengan persentase saat ini menurutnya sulit sekali daerah berkembang. Sebab dana terkosentrasi di pusat.
“Kalau begini bagaiman mau mensejahterakan rakyat,” tutur legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Sementara itu, ketua tim III komite IV DPD RI, AM. Fatwa yang memimpin rapat kerja tersebut mengatakan keluahan yang sama juga disampaikan beberapa daerah di Indonesia.
“Dimana-mana menjadi keluhan di Sumatera juga begitu, bahkan di Kaltim DPRD nya pernah mengeluarkan keputusan pada tahun 1999 ingin menjadi Negara bagian. Itu karena masalah ketidak adilan. Riau, Aceh juga sama halnya dan Papua sampai sekarang masih bergejolak akibat kejengkelan terhadap pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dia mencontohkan ketidak adilan pemembagian keuangan tersebut yakni Kaltim. Dari Rp 300 triliun pemasukan daerah terkenal dengan hasil tambang tersebut hanya kembali ke daerah Rp 50 triliun.
“Dimana keadilannya kalau begini,” imbuh dia.
Untuk itu dia mengatakan akan membawa persoalan ini dalam rapat paripurna DPD. Dan memperjuangkannya bersama di MPR. Sebab jika tidak maka kesenjangan akan semakin terlihat.
“Masalah APBN bukan hanya maslah angka, tapi kebijakan. Ini akan menjadi perhatian khusus, peraturan-peraturannya perlu ditinjau ulang dan direvisi. Kita akan sampaikan ke DPR RI,” tegas Mantan Wakil Ketua MPR RI periode 2004-2009 ini.(BORNEO TRIBUNE)