Cornelis Sampaikan Pesan Program 100 Hari Presiden

Ketapang (BORNEO TRIBUNE) Gubernur Kalbar, Cornelis, datang langsung menyerahkan surat keputusan (SK) unsur pimpinan DPRD Ketapang dan DPRD Kayong Utara, Rabu (25/11) kemarin.
Sidang paripurna istimewa DPRD Ketapang dengan agenda pengambilan sumpah dan janji pimpinan Dewan, Ketua H. Gusti Kamboja (Golkar), Wakil Ketua Budi Matheus (PDIP), Wakil Ketua Jamhuri Amir (Hanura) yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Besman Simarmata.

Selain dihadiri Gubernur Kalbar, Cornelis, tampak pula Bupati Ketapang, H Morkes Effendi, Dandim 1203 Ketapang, Letkol. Inf. Agus Prasetyo Ari Wibowo, Kalapas II B, Indra, Kajari, Bambang Supriyadi serta undangan lainnya.
Kesempatan itu, Gubernur Cornelis menyempatkan salah satu pesan dari program 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada muspida Ketapang. Yakni, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan secara sinergis. Sehingga, proses pembangunan bisa berjalan secara baik. “Presiden minta hubungan kepemerintahan antara pusat dan daerah harus harmonis,” tegas Cornelis.
Gubernur juga mengharapkan pemerintah dan DPRD Ketapang yang merupakan pemerintah daerah bisa segera membahas APBD 2010. Sehingga, proses pembangunan bisa segera berjalan. “Tapi ingat, APBD jangan ada tawar menawar, karena APBD bukan milik pejabat tapi milik rakyat,” ingat mantan Bupati Landak itu disambut riuhnya tepukan.
Dia juga minta Pemkab Ketapang bisa besinergi dengan Pemprov dalam hal pembangunan di Kalbar.
Secara tegas orang nomor satu di Kalbar itu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin diera kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalbar ada bupati maupun walikota serta muspida yang terlibat korupsi. Karena hal itu akan merugikan rakyat Kalbar. “Apalagi korupsi berjamaah, nanti bisa ditangkap polisi atau KPK,” lugas Cornelis.
Tak lupa, dia mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD yang baru saja dilantik. Dia juga berharap agar mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, rakyat kembali mempercayai mereka pada pemilu yang akan datang. “Kalau kita jujur dan membela rakyat, maka rakyat akan memilih kita kembali pada pemilu yang akan datang,” tandasnya.

Harus Rasional
Usai menyerahkan SK pimpinan DPRD definitif Kabupaten Ketapang, Cornelis didampingi Ketua TP PKK Provinsi, Ny Frederika Cornelis dan rombongan menuju Kabupaten Kayong Utara, untuk menyerahkan SK pimpinan DPRD KKU definitif.
“Dalam setiap penggunaan anggaran harus rasional dan dapat
dipertanggung jawabkan,” pinta Cornelis saat memberikan sambuntan di DPRD KKU, Rabu kemarin.
Baginya semua pihak pelaksana anggaran diawasi pemerintah pusat,
sehingga tidak ada sedikit pun ruang untuk melakukan tindakan penyelewengan terhadap penggunaan anggaran terutama APBD. Apalgi saat
ini sedang melakukan penyusunan anggaran.
Cornelis berpesan kepada ketua Dewan yang baru saja dilantik agar penyusunan anggaran bisa berjalan sesuai waktu yang direncanakan, apalagi ketika batas waktu yang ditentukan belum juga selesai maka menjadi tanggung jawab bersama bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong pemerintah pusat.
Dia juga mengingatkan bawah DPRD merupakan mitra kerja pemerintah, sehingga dalam bekerja bisa terbangun hubungan yang harmonis.