Perlu Anggaran Khusus Daerah Perbatasan

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Anggota Komisi 1 DPR RI, Sabam Sirait mengatakan perlu ada anggaran khusus untuk pembangunan daerah perbatasan Kalbar dengan Serawak, Malaysia.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pertemuan anggota Komisi 1 DPR RI dengan pemerintah daerah Kalbar, Senin (13/7).
Ia mengatakan anggaran khusus diperlukan bagi pembangunan daerah perbatasan agar tidak terus menerus menjadi daerah tertinggal. Anggaran khusus ini dapat diperuntukkan bagi pembangunan SDM dan infrastruktur di perbatasan.

“Paling tidak daerah perbatasan diberikan anggaran khusus selama 5-10 tahun,“ katanya.
Menurutnya pemberian anggaran khusus jauh lebih baik daripada adanya UU otonomi khusus bagi daerah perbatasan.
“Tidak perlulah seperti Aceh dan Papua yang minta otonomi khusus, pemberian anggaran khusus sudah cukup,“ ujarnya.
Anggaran khusus ini, menurut Sabam dapat diambil dari penerimaan asli daerah Kalbar atau hasil ekspor Kalbar. Ia menyarankan agar pemerintah Kalbar dapat mengusulkan ke pemerintah pusat untuk meminta pengalokasian anggaran khusus dari penerimaan asli daerah sebesar 20 persen.
Sabam menilai pemerintah pusat memang sangat kurang memperhatikan perbatasan. Pemerintah seringkali hanya menyalahkan Malaysia yang mencaplok wilayah Indonesia. Tapi pemerintah sendiri juga tidak membangun daerah perbatasan dengan baik.
“Jangan salahkan Malaysia kalau mereka membangun perbatasannya dengan baik. Malaysia pasti buat pertahanan yang bagus. Sementara kita listrik saja beli dari Malaysia. Kenapa tidak dirikan PLN di perbatasan daripada beli listrik dari Malaysia,” tanyanya.
Tidak hanya memberikan anggaran khusus untuk pembangunan perbatasan, Sabam juga menilai masyarakat perbatasan perlu diberikan tanah untuk kehidupan mereka agar masyarakat di sana benar-benar merasa Indonesia adalah tanah airnya.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan masalah perbatasan sebenarnya sudah sangat sering dibahas dengan pemerintah pusat dalam berbagai forum.
Pembahasan perbatasan ini mulai dari Musrembang sampai pembentukan forum-forum, foros dan badan pengelola kawasan perbatasan dan kerja sama. Tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut yang konkrit dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kalbar sendiri sangat terkendala dengan masalah anggaran dan tata ruang kehutanan di daerah perbatasan,“ katanya.
Banyak di daerah perbatasan, hutan-hutan lindung yang tidak boleh diganggu gugat sehingga ketika akan membangun terbentur dengan tidak adanya wewenang bagi pemerintah daerah.
“Belum lagi APBD Kalbar yang hanya Rp1,4 Triliun sangat tidak cukup kalau harus memfokuskan masalah perbatasan,“ ungkapnya. (Tantra Nur Andi)