Mega Kuasai Lima Kabupaten

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilih Pemilu Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat, menunjukkan pasangan Calon Presiden Megawati-Prabowo, menang di lima kabupaten, yaitu Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Melawi.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ahmad Rabiul Muzammil, Senin, menyatakan hasil perhitungan rekapitulasi tersebut menunjukkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, menang dengan perolehan 1.235.144 suara atau 54,03 persen.

"Perhitungan rekapitulasi telah selesai dan akan kami antarkan ke KPU Pusat," katanya saat dihubungi.
Dari rekapitulasi KPU Provinsi Kalbar, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo menang di lima kabupaten. Namun dari lima kabupaten itu tidak dapat menyumbangkan suara secara signifikan sehingga pasangan itu hanya berada di posisi kedua setelah pasangan SBY-Boediono.
Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis, sebelumnya menyatakan dapat menerima kekalahan pasangan yang diusung partainya tersebut. Padahal saat Pelpres 2004, pasangan Mega-Hasyim Muzadi menjadi pemenang di Kalbar.
Sementara Megawati saat berkampanye di Pontianak beberapa waktu lalu, menyatakan, Kalbar adalah daerah pendukung fanatik.
Dalam Pilpres kali ini, pasangan Mega-Prabowo mendapatkan suara dukungan 848.603 atau 37,12 persen. Sementara pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memperoleh 202.459 atau 8,86 persen.
Pasangan SBY-Boediono menang di sembilan kabupaten/kota. Meliputi Kabupaten Sambas 143.170 suara dari 240.578 suara sah, Bengkayang 54.204 suara dari 107.958 suara sah, Pontianak 92.103 suara dari 111.668 suara sah.
Kemudian, Ketapang 99.926 suara dari 207.526 suara sah, Kapuas Hulu 61.330 suara dari 128.520 suara sah, Kota Pontianak 207.766 dari 272.798 suara sah, dan Kota Singkawang 61.653 suara dari 83.997 suara sah.
Selanjutnya, Kayong Utara 27.586 suara dari 41.754 suara sah, dan Kubu Raya 163.535 dari 232.099 suara sah.
Menurut Muzammil, pada Pilpres ini dari sebanyak 3.226.188 pemilih terdaftar, sebanyak 2.373.482 pemilih atau 73,54 persen yang telah menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, sebanyak 853.705 atau 26,46 persen tidak memilih.

Gunakan KTP
Di sisi lain Muzammil, menyatakan, tingkat partisipasi masyarakat yang memilih menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) saat pemilu presiden di daerah tersebut hanya 3.039 orang atau 0,09 persen.
"Saya tidak bisa menjawab kenapa kecil. Mungkin karena waktu yang sempit," katanya di Pontianak, Senin.
Menurut dia, KPU tidak mau mengklaim daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut sudah cukup baik, sehingga hanya sedikit saja dari warga yang tidak terdaftar yang menggunakan KTP.
Tetapi bisa saja kecilnya angka partisipasi pemilih dengan KTP tersebut karena tidak mudahnya syarat yang diberikan jika menggunakan KTP, karena seorang warga atau calon pemilih juga harus menyertakan kertu keluarga. "Untuk menyiapkan KK juga perlu waktu," katanya.
Menurut Muzammil, sebanyak 99 persen warga yang mempunyai KTP, pasti sudah terdaftar.
"Jadi yang masih menggunakan KTP saat pilpres, mungkin itu yang terlewati," katanya.
Pada Pilpres ini dari sebanyak 3.226.188 pemilih terdaftar, sebanyak 2.372.482 pemilih atau 73,54 persen telah menggunakan hak pilihnya.
Sebanyak 853.705 pemilih atau 26,46 persen tidak memilih. Sebanyak 2.286.206 atau 96,24 persen merupakan suara sah, dan 89.316 atau 3,76 persen tidak sah. Sehingga total pemilih ada 2.375.522 orang.
Muzammil juga menolak anggapan minimnya pemilih menggunakan KTP karena kurangnya sosilisasi kepada masyarakat.
"Di zaman yang serba moderen sekarang. Informasi melalui media elektronik dan cetak sudah sampai di pelosok-pelosok daerah, jadi tak ada alasan tidak tersosialisasi," katanya.
Dari 14 belas kabupaten/kota yang ada, hanya ditemukan sebanyak 3.039 orang yang menggunakan KTP dalam Pemilihan Presiden tersebut. Bahkan menurut ia, ada tiga kabupaten yang sama sekali tidak ada pemilih yang menggunakan KTP, yaitu Kabupaten Sekadau, Sintang dan Melawi.
Muzammil mengatakan lagi, penggunaan KTP dalam pemilihan kemarin paling tidak bisa menyelamatkan 3.039 hak suara warga Kalbar.
Sementara menurut anggota Panwas Kalbar, Hawad Sriyanto, sosialisasi yang dilakukan juga dirasa sudah efisien dan dalam penyelengaraan tidak terdapat satu masalah yang sampai ke tingkat provinsi.
"Sampai penghitungan tingkat provinsi berjalan, masalah yang ada hanya masalah admistratif. Tetapi semua sudah dapat diselesaikan," katanya.( Rizky Wahyuni/Antara)