KPE Pangkas Birokrasi

KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK
Deputi Informasi Kepegawaian BKN, Masni Rani Mochtar menunjukan kartu pegawai elektronik miliknya. Kartu yang sama juga akan berlaku bagi PNS di Kalbar usai penandatanganan MoU antara Gubernur Kalbar, BKN dan Bank Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (27/8). FOTO Hentakun/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Urusan personal kepegawaian semakin mudah. Tidak ada lagi saling memanfaatkan dalam mengurus masalah kepegawaian, terkait birokrasi yang berbelit-belit dan merugikan salah satu pihak. Kedepan diberlakukannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Edi usai ditandatangainya nota kesepahaman bersama penerapan kartu elektronik untuk PNS antara Gubernur Kalbar, BKN dan Bank Kalbar, Kamis (27/8).
Edi mengatakan, pihaknya akan melakukan percepatan pencetakan kartu elektronik untuk pegawai negeri sipil sehingga dapat tuntas sebelum tahun 2015. Menurutnya, program pembuatan kartu elektronik ini disambut baik oleh perbankan. Kemungkinan dapat lebih cepat dari target semula tahun 2015. Dalam pembuatan kartu elektronik tersebut selain melibatkan bank-bank badan usaha milik negara juga bank milik pemerintah daerah. Terutama melalui Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. “Kalau semua mau dan menyambut baik, tahun 2012 seluruh PNS sudah mempunyai kartu elektronik," imbuhnya.
Program pembuatan kartu elektronik mewujudkan nomor identitas tunggal bagi PNS di seluruh Indonesia sehingga tidak terjadi penggandaan nomor induk pegawai (NIP). Selain itu, PNS dapat menggunakan KPE tersebut untuk layanan lain seperti mengambil gaji di anjungan tunai mandiri (ATM) bank pengelola, kesehatan, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta transaksi keuangan lainnya. Pemerintah tahun 2008 sudah mencetak 525 ribu KPE. Sedangkan 2009, ditargetkan menjadi 625 ribu lembar. Jumlah tersebut sekitar 27 persen dari total PNS di seluruh Indonesia sebanyak 4,38 juta orang.
Penggunaan KPE ini diluncurkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Januari 2009. Sejumlah provinsi yang sudah menerapkan yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur serta 12 instansi pusat yang menjadi nasabah bank BRI di Jakarta.
Deputi Informasi Kepegawaian BKN, Masni Rani Mochtar menambahkan, beban PNS dalam menggunakan layanan yang disediakan pemerintah berkurang karena adanya kartu elektronik itu.
"Misalnya saja kalau menggunakan layanan Askes, tidak perlu menyiapkan fotocopy berkas rujukan ke rumah sakit. Dengan KPE ini, semua layanan disediakan dalam satu kartu saja sehingga mengurangi pengeluaran untuk pembuatan kartu serupa," kata Masni seraya menambahkan, setiap kartu mempunyai chip yang menghimpun data pegawai termasuk keluarga yang dapat memanfaatkannya.
Gubernur Kalbar, Cornelis mengharapkan hadirnya KPE di Kalbar tidak ada lagi gaji PNS terlambat, karena dengan kemajuan teknologi ini membuat urusan birokrasi selangkah lebih maju. Cornelis mengingatkan agar KPE tidak disalahgunakan apalagi sampai pemiliknya lalai sehingga dengan mudah bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu ia menghimbau kepada seluruh Sekda sebagai pembina harian PNS agar mengawasi penggunaan KPE jangan sampai terjadi penyalahgunaan.
“Kemajuan teknologi membuat kita juga selangkah lebih maju untuk pembinaan PNS namun jangan lupa, teknologi juga ada kelemahannya sehingga harus hati-hati jangan sampai disalahgunakan,” kata Cornelis mengingatkan.
Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, dihubungi menyambut baik penerapan KPE ini, karena bisa lebih mendisiplinkan pegawai pada satu sistem dengan absensi. Ke depan khusus di Landak akan diterapkan juga untuk guru-guru. “PNS tidak harus membuang waktu ngantri di bank untuk ambil gaji, kapan saja perlu bisa diambil, namun harus tetap hati-hati karena bisa tekor kalau diambil terus,” kelakar Adrianus.
Hal senada dikatakan Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid. Menurutnya, daerahnya siap menerapkan KPE, walau terhitung kabupaten baru namun data-data pegawai sudah diorganisir dengan baik. “Data PNS KKU sudah siap terintegrasi secara utuh, masalah teknisnya kita serahkan ke Bank Kalbar, mereka lebih tahu,” ujar Hildi.

Siapkan ATM
Seperti disampaikan Direktur Bank Kalbar, Djamaludin Malik, Bank Kalbar sudah menyiapkan 30 ATM untuk membantu mensukseskan program pemerintah menggantikan kartu pegawai jaman dulu (jadul) yang hanya berfungsi untuk mengurus kenaikan pangkat, menjadi KPE yang multifungsi, sehingga memudahkan PNS mengakses semua urusan kepegawaian termasuk gaji dan asuransi.
“Kedepan sesuai jumlah outlet yang tersebar di Kalbar 52 buah, sehingga jumlah ATM juga akan menyesuaikan,” terang Djamaludin.(Hentakun)