Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Selasa, 27 Oktober 2009

Gubernur Tidak Puas Kinerja BPN, Lahan Tumpang Tindih

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Permasalahan kepemilikan tanah di Kalbar sampai sekarang belum kunjung selesai, termasuk sengketa lahan perusahaan yang diperuntukan bagi perkebunan skala besar, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.
Seperti halnya di desa Semunying Jaya Bengkayang, sampai sekarang belum ada penyelesaiananya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) lembaga sah mengurus kememilikan tanah di negara ini belum bisa menuntaskan.

Gubernur Kalbar Cornelis, usai menjadi inspektur upacara HUT Agraria nasional ke-49 di Pontianak, Senin (28/9) menyatakan belum puas dengan kinerja BPN dalam mengurus hak milik tanah masyarakat Kalbar. “Sebagai pembuat kebijakan dan keputusan apa yang dilakukan BPN belum puas, karena banyak persoalan pertanahan masa lalu belum klear,” ujar Cornelis.
Namun menurut mantan bupati Landak itu, peristiwa masa lalu jangan dibuat tenggelam dan tidak berbuat, untuk arah perbaikan, “ Walau saya belum puas namun ayo kita berbuat agar lebih baik lagi. Nah, ini yang kita lakukan, termasuk memperbaiki manusianya, yang tidak mau memperbaiki diri tinggalkan,” tegas Cornelis.
Ia juga mengungkapkan kalau Pemprov Kalbar juga sudah bekerjasama dengan BPN RI, hanya perlu pembenahan apa yang dicapai sekarang belum optimal, masih harus berjuang terus, sekalipun sudah 600 persen tercapai, demikian dikatakannya.

Tumpang tindih lahan
Terkait maraknya isu tumpang tindih lahan,Gubernur mengatakan, tumpang tindih lahan tidak ada. Hanya saja ketika perusahaan diberi ijin lokasi, wajib mengadakan survey dan penelitian selama kurun waktu diberikan.
“Permasalahannya selama ini yang terjadi ijin lokasi diberikan dianggap itu sudah menjadi dasar dan tidak perlu lagi melakukan survey dan penelitian, sehingga tidak tahu apa yang ada di dalam lahan yang diberikan ijin,” ujar Cornelis.
Ia menghimbau kalau terjadi over leping dan tumpang tindih dengan perusahaan lain bisa dibicarakan dengan BPN, karena peta lahan semua ada di BPN. “Kita dukung BPN untuk memperbaiki semuanya,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kepala kanwil BPN Kalbar Emmiel Ae Poluan mengatakan, tanah di Kalbar semuanya sudah terovukasi, tapi belum termanfaatkan secara optimal disini baru lima persen saja. Kalau dilihat untuk cadangan pembangunan sudah penuh tidak ada sejengkal tanah yang tidak aja ijin pemanfaatannya, hanya saja baru 25 persen peruntukannnya sudah benar.
Terkait tumpang tindih lahan, Emmiel mengakui, hal tersebut hasil kegiatan masa lalu, salah satunya tidak ada peta dasar sebagai acuan, masih menggunakan kordinat lokal untuk memastikan letak tanah itu sehingga tidak tahu benar atau tidaknya. Selain itu yang memiliki sertifikat 70 persen tidak memanfaatkan, sehingga untuk batas tanah yang dipegang sertifikat tidak terpelihara.
Baru di desa yang bersangkutan dan kelurahan tidak ada register sehingga orang dengan seenaknya mengakui kepemilikan tanah. Patok tidak ada, seharusnya kepemilikan tanah harus ada tanda batas, “masa orang lain masuk dibiarkan saja,”. Jangan dibiarkan kalau orang masuk, memang pegawai kita dulu kurang professional dalam melaksanakan kegiatan harusnya orang teknis harus ngerti disini pernah ngukur.
Kedepan, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah dilaksakan berdasarkan asas “Kontradiktur delitimasi”, maksudnya adalah dalam pemasangan patok atau tanda batas bidang tanah harus diusahakan berdasarkan penunjukkan batas oleh pemilik bidang tanah dan sedapat mungkin disaksikan atau disetujui oleh pemilik bidang tanah yang bersebelahan, sehingga batas-batas bidang tanah tersebut sedapat mungkin terjamin kepastian hukumnya. Mungkin dulu tidak dijalankan dengan benar.
Untuk tahap awal, oleh BPN Kalbar pembenahan 25 hektar, harapan embrionya harus selesai dengan pasti di Blat 7 perbatasan Kubu Raya dengan kota Pontianak sekitar 25 hektar, ini berhasil dan didukung masyarakat, “Dengan punya sertifikat yang hakiki kita akan melebar dan berikutnya 14 akan kita siapkan baru berikut 6 blat, dengan perhitungan satu blat 25 hektar, jadi ukuran sudah pasti dengan menggunakan koordinat UTM (Universal Transvers Mercator ) jadi ada satu bentuk kordinat yang tidak bisa berubah lagi sama dengan foto satelit, sehingga peta dan ukuran kepemilikan tanah itu pasti,” terang Emmiel.(Hentakun)

0 komentar:

 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger