Cornelis: Masyarakat Industri Jangan Hanya Ngomong

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar Cornelis yang diundang Gubernur California Arnold Schwarzenegger ke Los Angeles pada 30 September-2 Oktober 2009 untuk menghadiri "Governors Global Climate Summit".
Kegitan tersebut juga mengagendakan tuntutan atas kompensasi negara industri terhadap daerah yang memiliki hutan. “Kita harus membela diri kita, Kalimantan pemilik hutan paling banyak, jadi kita mau konpensasinya jelas secara operasional, jangan (negara industri )hanya ngomong doang,” kata Cornelis di Pontianak, Senin (28/9).

Gubernur juga mengungkapkan kalau selama ini masyarakat yang memiliki hutan selalu ditangkap, dan tidak boleh mengambil hasil bumi sendiri, karena kebijakan negara industri.
Mantan bintang film laga itu mengundang daerah yang sangat berpotensi mendukung perubahan iklim. Tahun lalu, sekitar seribu peserta dari 53 negara hadir. Kegiatan tersebut menjadi pertemuan pendahuluan sebelum acara serupa yang lebih luas, yakni "Road to Copenhagen".
Sebanyak 31 gubernur dari delapan negara telah menandatangani deklarasi untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, mereka membentuk komitmen bersama dan berbagi informasi mengenai penanganan pembalakan liar, penggunaan energi, transfer teknologi.
Sebelumnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalbar Darmawan, Jumat (25/9), mengatakan, selama ini sudah banyak skema tentang pemberian kompensasi untuk daerah yang dapat menyerap karbon. "Ada skema perdagangan karbon, tetapi sampai sekarang teknis pelaksanaannya belum jelas, misal penyaluran dalam bentuk korporat," kata Darmawan.
Darmawan menambahkan, untuk mengurangi perubahan iklim, yang perlu dilakukan adalah mengurangi kegiatan di sektor industri. Namun, negara-negara maju tidak menginginkan hal itu. "Negara-negara industri menekan kita untuk menjaga hutan karena hutan dapat menyerap karbon, sementara hutan mereka sudah habis," katanya.
Kalbar mempunyai beragam jenis kawasan hutan, dan ada yang masuk komitmen "Heart of Borneo". Gubernur Kalbar punya kewajiban menyejahterakan masyarakat lokal, salah satunya dengan memberdayakan potensi daerah, termasuk menjaga kekayaan alamnya.(Hentakun)