Cornelis Lantik 737 Pejabat

JABATAN BARU
Mantan Kepala Bapedalda Kalbar, Tri Budiarto menandatangani berita acara pelantikan dirinya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di hadapan Gubernur Kalbar, Cornelis. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune


Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Hari ini, Selasa (11/8), sebanyak 737 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kalbar akan dilantik serentak bertempat di Pendopo Gubernur, Jalan A Yani Pontianak.
Kepastian pelantikan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Lensus Kandri. “Besok akan dilantik semua pejabat eselon III dan IV oleh Gubernur. Dengan begitu seluruh pejabat di lingkungan Pemprov tuntas dilantik,” ungkap Lensus kepada pers, Senin (10/8).

737 pejabat yang akan dilantik tersebut terdiri dari 713 pejabat eselon IV dan 24 pejabat eselon III. Jadi jumlah pejabat struktural mulai dari eselon I hingga IV di lingkungan Pemprov sebanyak 1.033 orang. Sejumlah ini sebagai konsekuensi dari PP No 41/2007 tentang struktur oraganisasi perangkat daerah dan Perda No 10/2008 serta Peraturan Gubernur Kalbar.
Dari 713 pejabat eselon IV, terdapat 404 pejabat mutasi horizontal, 309 promosi jabatan. Sedangkan 24 pejabat eselon III, terdiri dari 9 orang mutasi horizontal dan akomodir pejabat eselon III non job sebanyak delapan orang. “Tinggal enam pejabat eselon III saja yang non job. Itu pun karena akan pensiun dalam beberapa bulan kedepan,” terangnya.
Menurut Lensus, pelantikan kali ini merupakan pelantikan istimewa, karena penandatangan surat keputusan dan pelantikan langsung dilakukan oleh Gubernur Kalbar, Cornelis. “Ini keinginan Gubernur melantik langsung pejabat eselon III dan IV untuk memotivasi para pejabatnya agar dapat bekerja dengan baik,” imbuh Lensus.
Sebelumnya, Senin (10/8) Gubernur Cornelis, melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur. Pelantikan dihadiri Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, Sekda Kalbar, H. Syakirman, Ketua TP PKK, Ny. Frederika Cornelis, Wakil Ketua TP. PKK, Ny, Karyanti Christiandy Sanjaya, Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda Kalbar, Wakil Walikota Pontianak, Paryadi, Muspida Pemprov Kalbar.
Ketiga pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar yang dilantik Gubernur, sesuai SK Gubernur No 821.22/173/BKD-B, tanggal 07 Agustus 2009, diantaranya, Bambang Soerachmat dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Gatot Rudiyono dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Tri Budiarto dilantik sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat struktural eselon II merupakan sebuah kegiatan yang menandai adanya dinamika dalam mekanisme organisasi Pemprov Kalbar.
“Kondisi perubahan lingkungan yang dinamis, dan meningkatnya persaingan global, menuntut, organisasi mengembangkan pembelajaran organisasional, yakni, kemampuan untuk selalu beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan,” ungkap Cornelis, dihadapan para pejabat struktur yang dilantik.
Dikatakannya, dengan dinamika ini, dapat dipahami, bahwa, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan struktural eselon II, dan untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas pemerintah, dan pelayanan publik, agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Penempatan seorang pejabat, harus memiliki konsekuensi yang berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab, dan selalu berorientasi pada keberhasilan misi yang diemban oleh organisasi,” jelasnya.
Terlebih lagi, menurut mantan Bupati Landak, pejabat yang lantik selain memiliki konsekuensi, juga merupakan pejabat top manager dalam unit kerja yang dipimpinnya. Dan sangat diharapkan, pejabat yang telah dipilih, harus mampu menunjukan kualitas diri yang lebih, sehingga dapat memperoleh pengakuan atas kemampuannya. “Pelantikan ini merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai,” ujarnya.
Dalam konteks ini, orang nomor satu di lingkungan Pemprov Kalbar, mengatakan mutasi yang dilaksanakan ini harus dapat dimaknai sebagai suatu penegasan, dan sekaligus sebagai amanah. Pembinaan karier harus selalu dilihat sebagai salah satu tujuan dari keseluruhan kebijakan pemantapan organisasi dalam rangka menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi. “Kinerja birokrasi pemerintah menjadi sorotan masyarakat,” ingatnya.(Rizky Wahyuni/Andika Lay)