Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Kamis, 01 Januari 2009

Ranking Tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia


Rusuh. Itulah fakta yang terjadi jika di Indonesia berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kandidat yang kalah tidak mau menerima hasil kekalahan dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Gubernur Kalbar, Cornelis katakan itu, dalam pengarahannya ketika membuka Rapat Kerja dengan para bupati dan walikota se-Kalimantan Barat (23/12).

Bila kandidat kalah dan tak mau mengakui kekalahannya, bisa terjadi perusakan terhadap fasilitas umum, teror dan membuat rusuh. Bahkan, pembakaran terhadap fasilitas pemerintah, akhirnya merugikan daerah sendiri. Terutama nama baik dan kerugian material, karena harus menganggarkan APBD tahun itu, untuk menggantikan fasilitas yang dirusak.

Namun, hal yang menunjukkan ketidakdewasaan berdemokrasi tersebut, tidak berlaku di provinsi Kalbar. Provinsi yang dikenal dengan multietnis ini, terbukti bisa hidup berdampingan dan menjunjung tinggi demokratisasi. Sehingga beberapa Pilkada langsung dapat berjalan lancar, aman dan terkendali.

Sebut saja pemilihan walikota Kota Pontianak. Pilkada Kabupaten Pontianak, Sanggau, Kayong Utara dan Kubu Raya. Semua telah sukses melaksanakan pesta demokrasi Pilkada dengan tertib, aman dan damai.

Suksesnya Pilkada, memperkuat hasil penelitian yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan United Nation Development Program (UNDP), yang menempatkan provinsi Kalbar, menduduki ranking tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Tentu saja ini tidak terlepas dari kerja sama berbagai elemen masyarakat, pemerintah serta aparat keamanan, yang menginginkan Kalbar, nyaman ditempati jauh dari segala macam bentuk kekerasan dan kerusuhan. Meski yang berada di dalamnya terdiri dari berbagai etnik, hal tersebut bukan masalah. Tapi justru suatu kebanggaan, bahwa masyarakat Kalbar bisa hidup dalam keberagaman.

“Ada kesadaran bahwa, keharmonisan yang sudah dibangun, menjamin sehatnya iklim investasi,” kata Cornelis.

Yang berguna bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Kalbar, secara keseluruhan. Sebab kalau situasi tidak kondusif, menjadikan pembangunan tidak berjalan. Akibatnya, iklim investasi tidak berkembang. Situasi seperti ini, membuat tersendatnya proses pembangunan daerah.□Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak

0 komentar:

 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger