Gubernur Kalbar Tolak Daging Babi Jambi

Gubernur Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Kehewanan dan Peternakan (Diswanak) Kalbar, Abdul Manaf Mustafa, menolak masuknya daging babi hutan asal Jambi yang terindikasi mengandung penyakit. Hal itu disampaikan Abdul Manaf Mustafa ketika menghadiri pembukaan Uji Materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan di Balai Petitih, Selasa (16/12).

Alasan penolakan tersebut menurut Abdul Manaf karena daging babi tersebut belum dipastikan apakah mengandung bibit penyakit, dan menjadi tugas pemerintah untuk memeriksanya karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Karena itu Pemprov menyarankan masyarakat membeli daging babi dari rumah pemotongan hewan. ”Kita sarankan membeli daging babi itu usahakan dari hasil pemotongan rumah potong hewan,” ingatnya.
Hal tersebut menurut kata Abdul Manaf lebih bisa dijamin kebersihannya, karena di sana (tempat pemotongan) ada petugas yang melakukan pengawasan sebelum melakukan pemotongan. Mengenai babi hutan yang berasal dari Jambi, Abdul Manaf tidak menjamin kebersihan daging tersebut.
“Kalau untuk babi hutan jelas itu sulit untuk mengetahui apakah itu layak terjamin keamanan dagingnya oleh karena itu ada yang mengajukan ijin memasukan daging babi dari pulau Sumatera (Jambi) tidak mendapat ijin Pak Gubernur,” ungkapnya.
Tidak dijamin masalah keamanan konsumsinya karena menurut dokter hewan tersebut, di Sumatera itu banyak sekali penyakit berbahaya seperti brrs, antraks. Penyakit itu bisa menyerang paru-paru, alat reproduksi. ”Mengenai ijin, diakui memang ada ijin tetapi di tolak karena berbagai alasan tadi,” katanya.
Abdul Manaf juga berpesan kepada masyarakat bahwa daging babi di Kalbar cukup untuk persiapan Natal dan Tahun Baru mengingat stok populasi babi hampir empat ratus ribu ekor dan tidak perlu masukan babi dari luar. “Tidak perlu memasok daging babi dari luar, kita kuatir kalau babi luar masuk ada penyakit berbahaya yang ikut,” katanya lagi.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)