SOPD Tarik Ulur

Formasi SOPD Kalbar dipastikan berubah, meski dua pilar pemerintahan berseberangan pendapat soal pos-pos jabatan. Dewan memandang pembentukan SOPD sari sudut efektivitas program pembangunan sementara eksekutif berpegangan pada efisiensi anggaran.

Dipimpin Ketua DPRD Kalbar, Ir. H Zulfadhli, sidang paripurna dewan dengan agenda pembahasan APBD 2007 dan penyampaian laporan Pansus SOPD Kalbar berlangsung lancar, Rabu, (3/9). Paripurna diikuti lebih dari separuh anggota dewan. Gubernur Cornelis mempimpin langsung rombongan eksekutif dalam sidang paripurna tersebut.
Usai pengantar dari Ketua DPRD, sidang dilanjutkan dengan pembacaan pemabahasan anggaran APBD Kalbar tahun 2007. Rosiyan Ramli Saleh membacakan hasil kerja pansus. Beberapa pandangan dewan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan pihak eksekutif.
Dari sudut penerimaan asli daerah, ada hal positif yang diapresiasi dewan. Keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melampaui target pendapatan menurut Pansus adalah sebuah prestasi, meskipun di sisi lain ada target pendapatan yang tidak memenuhi target yaitu target pendapatan dari pajak kendaraan di atas air (PKA).
Suasana hening terlihat saat Ketua Pansus SOPD DPRD Kalbar menyampaikan hasil pembahasannya. Ketua Pansus I, Drs H Awang Sofian Rozali menyampaikan hasil pembahasan Pansus-nya. Sementara kepala dinas yang duduk di sisi kanan dan kiri Balairung Sari tampak serius menyimak. Beberapa di antaranya terlihat larut dalam ketegangan. Laporan pembahasan dari Pansus sendiri sangat terkait erat dengan masa depan pos-pos jabatan yang ada saat ini.
Awang dalam laporan hasil kerja Pansusnya menyebut telah terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup alot dalam rapat-rapat internal maupun gabungan bersama tim eksekutif. Isu pemisahan dan pembentukan struktur organisasi kerja baru benar-benar menjadi isu yang hangat dan menarik perhatian banyak pihak.
Membahas tentang postur perangkat daerah, pandangan Pansus dan pihak eksekutif terbelah. Satu sisi Pansus menghendaki sejumlah perangkat daerah baru di luar usulan eksekutif tapi di sisi lain eksekutif merasa perlu melakukan efisiensi anggaran. Menurut aturan, berdasarkan pasal 45 PP Nomor 41 Tahun 2007 berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan APBD Kalbar mendapat poin 75.
“Berarti Kalbar berhak menggunakan pola maksimal. Empat asisten, delapan belas dinas dan 12 lembaga teknis daerah,” kata Awang.
Awang menceritakan semula dewan berkeinginan untuk menerapkan pola maksimal, terutama untuk pengisian jumlah asisten Sekda. Dewan menginginkan adanya empat asisten, sementara eksekutif menghendaki tiga asisten saja. Dari hasil studi banding ke provinsi lain, diskusi dan publik hearing dengan beberapa pihak serta konsultasi ke Departemen Dalam Negeri akhirnya kedua pihak bisa menemukan kata sepakat.
“Sampai rapat terakhir kemarin pun perdebatan masih cukup alot,” ujar Awang.
Dewan akhirnya menerima usulan dari eksekutif yang hanya menempatkan 3 asisten. Tapi untuk dinas PU dewan masih berkeras mengusulkan adanya dua dinas, yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Sementara untuk Dinas Pendidikan yang diusulkan oleh eksekutif untuk dimasuki urusan pemuda dan olah raga, kedua pihak sepakat masalah pemuda dan olahraga ditampung dalam dinas tersendiri.
Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah seperti diungkapkan Ketua Pansus sebelumnya benar-benar tak diakomodir dalam SOPD baru. Fungsi yang melekat padanya digabungkan ke dinas dan lembaga teknis lainnya.
Dengan telah disampaikannya hasil kerja Pansus SOPD maka bola panas dan jawaban final ada ditangani 8 fraksi yang ada di dewan. Rencananya tanggal 11 September ini fraksi-fraksi yang ada di dewan akan menyampaikan sikap politik mereka terhadap hasil kerja pansus.
Gubernur Cornelis yang dimintai komentar usai paripurna mengakuki hasil kerja Pansus sudah maksimal meskipun ada perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.
“Saya pribadi lebih senang dengan yang lebih kecil dan efisien. Seperti di negara-negara maju,” kata Cornelis di hadapan sejumlah pewarta.
Komposisi perangkat dinas hasil kerja Pansus sepertinya tidak akan jauh berubah. Perubahan sendiri akan dimungkingkan untuk mengurangi, bukan untuk menambah.
“Tugas Pansus sudah selesai, sekarang tinggal diserahkan kepada sikap politik masing-masing fraksi. Bisa berubah tapi nda boleh nambah,” kata Awang Sofian.
Beberapa kepala dinas yang dihubungi usai paripurna enggan memberikan komentarnya terhadap hasil kerja Pansus. “Jangan saya dong, ngga enak. Saya kan cuma manut,” kata Rihat Natsir, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Isu pembahasan SOPD baru di Pemprov Kalbar memang mengundang perhatian luas. Selain mengandung unsur semangat pencapaian visi kepala daerah, SOPD juga dinilai sarat nuansa akomodasi kepentingan politik. Wajah pemerintah terhadap keberpihakan pembangunan Kalbar bisa diteropong dari komposisi pos-pos jabatan.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak