SOPD Kalbar Tetap Mengacu Pola Maksimal

Hasil Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) tetap mengacu pola maksimal. Namun Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, di Pontianak, Rabu (3/9), mengatakan, di negara maju untuk pejabat setingkat gubernur tidak memiliki staf yang banyak. "Karena titik berat otonomi daerah ada di kabupaten/kota," kata Cornelis usai menghadiri Sidang Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus I.

Ia menyadari bahwa Indonesia berbeda dengan negara maju. "PP No 41 tahun 2007 keluar," katanya. PP No 41 tahun 2007 mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai PP No 41 tahun 2007, Pemprov Kalbar dapat membentuk organisasi perangkat daerah dengan jumlah maksimal 18 dinas, empat Asisten Sekretaris Daerah (Sekda), 12 biro di Setda Pemprov, 12 lembaga teknis daerah, dan Sekretariat DPRD.
Saat ini Pemprov Kalbar memiliki 15 dinas, delapan biro di Setda Pemprov, dua lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda dan Sekretariat DPRD.
Dalam usulan SOPD yang diajukan, Pemprov Kalbar akan membentuk 16 dinas, 10 biro di Setda Pemprov, 16 lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan Staf Ahli.
"Secara pribadi, cenderung untuk memakai pola yang kecil (minimal)," kata Cornelis. Dalam penyusunan SOPD, eksekutif melakukan kompromi dengan legislatif untuk menentukan pola apa yang digunakan.
"Sekarang lagi disinkronkan, supaya semua sama-sama cocok," kata Cornelis.
Sejumlah pembahasan yang alot seperti jumlah asisten dari usulan empat akhirnya disepakati cukup tiga untuk membantu Sekretaris Daerah. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.