Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalbar Perlu Segera Diwujudkan

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan bahwa masyarakat provinsi itu sangat mengharapkan pemerintah pusat segera mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan Kalbar (Indonesia) - Sarawak (Malaysia) sebagai beranda negara.

"Kita sudah lama menantikan janji pemerintah pusat yang akan membangun kawasan perbatasan menjadi beranda," kata Cornelis dalam sambutannya pada acara silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, di Pontianak, Rabu.
Ia kembali mempertanyakan komitmen pemerintah pusat yang akan menjadikan perbatasan Kalbar - Malaysia Timur sebagai serambi Indonesia. "Tetapi hingga kini belum ada satupun yang terealisasi, baru sebatas janji," katanya.
Ia berharap kedatangan Panglima TNI itu bisa mengakomodasi keluhan-keluhan masyarakat tentang keterbatasan sarana dan prasarana di daerah perbatasan untuk dijadikan sebagai isu nasional.
Ia menjelaskan, Provinsi Kalbar terdiri dari 12 kabupaten dan dua kota. Ada lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi geografis tersebut tentu ada nilai positifnya, yaitu banyak wisatawan datang dari negara tetangga itu karena akses masuk mudah.
Sedang sisi negatifnya adalah sangat rentan terjadi praktik ilegal, seperti pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.
"Bahkan dari data yang kita punya ada sebanyak 50 jalan setapak yang dapat dijadikan akses lalu lintas orang, sehingga sangat sulit untuk dipantau," katanya.
Hingga Agustus 2008 tercatat 1.294 Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan lebih dari 70 persen adalah TKI dari luar Provinsi Kalbar. "Tentunya kejadian tersebut sangat menyita dan merepotkan kami," kata Cornelis.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan menjaga keamanan wilayah perbatasan Pulau Kalimantan.
"Kita mengakui Pulau Kalimantan sangat strategis, kekayaan sumber daya alamnya berupa hutan harus dijaga, apalagi Kalimantan merupakan paru-paru dunia sehingga harus dijaga hutannya dari pembalakan liar," katanya.
Sebelumnya, Panglima Kodam VI/Tanjungpura, Mayor Jenderal Tono Suratman, mengatakan, sesuai rencana strategis (Renstra) tahun 2010, Kodam VI/Tanjungpura akan dibagi menjadi dua Kodam.
Ia mengatakan, Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah akan menjadi wilayah kerja Kodam VI/Tanjungpura, sementara wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga jadi satu Kodam dengan nama Lambung Mangkurat atau Mulawarman.
Alasan Pulau Kalimantan dijadikan dua Kodam yaitu luas pulau itu sekitar lima kali Pulau Jawa, sehingga sangat rawan terjadi praktik ilegal dan ancaman keamanan lainnya.
Provinsi Kalbar berbatasan dengan Laut China Selatan, sementara wilayah darat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sarawak).
Kodam VI/Tanjungpura saat ini memiliki pasukan organik, yakni Brigade Infanteri 19 Khatulistiwa di Singkawang dan lima Brigade Infanteri yang tersebar di lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat.
Saat ini ada sekitar 24 pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur, dan 37 pos pengamanan perbatasan di sepanjang perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia Timur.
"Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal, karena dengan panjang mencapai 2.000 kilometer maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi," kata Tono Suratman.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.