Pegawai Tak Berdedikasi

Tajuk Harian Borneo Tribune, Tanggal 23 September 2008

Kekesalan – kalau bukan kemarahan Gubernur Kalbar Cornelis terhadap pegawai yang kinerjanya rendah saat kunjungan kerja ke Paloh Sambas menjadi pembicaraan banyak kalangan.

Peristiwa ini bisa membuat kita tersenyum. Ada hal ‘lucu’ di balik kejadian ini. Maklum seperti diberitakan gubernur marah setelah kembali dari WC yang katanya tidak ada air.
Tetapi, peristiwa ini juga bisa membuat kita ikut geram. Bagaimana mungkin para pegawai bisa lalai mempersiapkan penyambutan kedatangan gubernur? Bagaimana mungkin mereka tidak mempersiapkan segala sesuatu sebaik-baiknya?
Beginikah kinerja pegawai pemerintah kita? Sebegitu parahkah keadaannya? Apa yang mereka perbuat? Apa yang pemimpin (pada level tertentu) kerjakan? Di mana kordinasi?
Sesungguhnya banyak lagi hal yang ingin kita tanyakan. Jujur kita prihatin dengan situasi ini. Bayangkan saja, jika untuk menyambut kedatangan gubernur saja mereka begitu, bagaimana kalau tidak ada kunjungan?
Pada pendapat kita hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Para pegawai harus ditangani dengan benar. Para pegawai harus dibina. Bahkan jika perlu, mereka diberikan tindakan.
Semuanya. Bukan saja staf yang menangani pekerjaan itu, tetapi juga atasan mereka.
Gubernur, Bupati, melalui dinas yang ada di bawah kewenangan mereka, harus mengadakan evaluasi terhadap kinerja para pegawai yang ada. Bagaimana kehadiran mereka, bagaimana produktivitas kerja mereka, seharusnya dipantau dengan cermat. Tidak cukup lagi penilaian dengan hanya mencantumkan nilai pada daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) yang kadang kala cara mengisinya tidak jelas. Bahkan tidak terukur. Penilaian yang mengacu pada DP3 yang digunakan sekarang ini tidak benar-benar adil dan baik. Pegawai yang baik tidak diberikan penghargaan seperti seharusnya, sebaliknya pegawai yang malas juga tidak mendapatkan balasan seperti yang harus diterimanya.
Penilaian yang berlaku pada lembaga yang biasanya disebut ‘ketat dan berdisiplin’ seharusnya sudah mulai diterapkan. Ketika pemerintah ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, ketika birokrasi ingin meningkatkan kinerjanya, standar-standar pelayanan global, bentuk pelayanan terbaik, harus diterapkan.